Tabel 40. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari LembagaInstansi dalam by bmd18385

VIEWS: 138 PAGES: 5

									Tabel 40. Kedudukan, Tugas dan Fungsi dari Lembaga/Instansi dalam Kegiatan Pembangunan di Wilayah Kepulauan Seribu

                                                                                                                  PERATURAN/
No    INSTANSI         KEDUDUKAN                TUGAS POKOK            FUNGSI (TUGAS OPERASIONAL                 PERUNDANG-
.                                                                                                                  UNDANGAN
1.   BKSDA     &    Unit      pelaksana     Melaksanakan               1. Penyusunan program                 Keputusan Menteri
     Unit KSDA      teknis      dibidang    pengelolaan      Kawasan      pengembangan suaka alam,           Kehutanan
                    perlindungan hutan      Suaka      Alam,   Taman      taman hutan raya dan taman         No.204/KPTS-II/1998
                    & pelestarian alam      Hutan Raya & Taman            buru serta promosi dan informasi   tentang BKSDA dan
                    dan                     Buru serta Konservasi      2. Pemangkuan kawasan suaka           Unit Konservasi SDA
                    bertanggungjawab        jenis tumbuhan dan satwa      alam, taman wisata alam, taman     tanggal 27 Pebruari
                    kepada        Kanwil    baik    didalam   maupun      hutan raya dan taman buru          1998
                    Dephut.                 diluar kawasan             3. Pelaksana konservasi kawasan
                                                                          serta jenis tumbuhan dan satwa
                                                                       4. Pengamanan kawasan jenis SDA
                                                                          hayati diluar kawasan
                                                                       5. Pembinaan cinta alam dan
                                                                          penyuluhan konservasi SDA

2.   Balai Taman    Unit      pelaksana     Melaksanakan               1. Penyusunan Program
     Nasional dan   teknis         Ditjen   pengelolaan kawasan           pengembangan Taman Nasional
     Unit Taman     Perlindungan Hutan      Taman Nasional dalam       2. Pemangkuan, perlindungan,
     Nasional       dan      Pelestarian    rangka konservasi SDA         pengawetan dan pemanfaatan
                    Alam yang berada        hayati dan ekosistemnya       kawasan Taman Nasional
                    dibawah          dan    berdasarkan peraturan         beserta ekosistemnya
                    bertanggungjawab        perundang-undangan         3. Promosi dan Informasi
                    kepada Ditjen PHPA      yang berlaku               4. Pengamanan kawasan
                                                                          konservasi kawasan hutan dan
                                                                          dan lingkungan, konservasi SDA
                                                                          hayati dan bina wisata alam
3.   BPLHD          Perangkat Daerah        Membantu Gubernur          1. Perumusan kebijaksanaan            Perda Propinsi DKI
     (Badan         dibidang                dalam melaksanakan            operasional pencegahan dan         Jakarta No 3
     Pengelola      pengendalian            pembinaan dan koordinasi      penanggulangan pencemaran          Tahun2001 tentang
     Lingkungan     dampak lingkungan       pelaksanaan                   kerusakan lingkungan dan           Pembentukan
     Hidup          daerah berada           pengendalian dampak           pemulihan kualitas lingkungan      organisasi dan Tata
     Daerah)        dibawah dan             lingkungan didaerah        2. Koordinasi pelaksanaan dan         Kerja Bapedalda Prop.
                    bertanggungjawan        termasuk Bapedalda            pembinaan teknis pencegahan        DKI Jakarta
                    kepada Gubernur         Kabupaten di wilayahnya       dan penanggulangan
                    KDH                                                   pencemaran kerusakan
                                                                          lingkungan dan pemulihan
                                                                          kualitas lingkungan
                                                                       3. Pengembangan program
                                                                          kelembagaan dan peningkatan
                                                                          kapasitas pengendalian dampak
                                                                          lingkungan                                                 139
                                                                        kelembagaan dan peningkatan
                                                                        kapasitas pengendalian dampak
                                                                        lingkungan
                                                                     4. Pembinaan dan Pengendalian
                                                                        teknis AMDAL
                                                                     5. Pengawasan pelaksanaan
                                                                        pengendalian dampak dan
                                                                        kerusakan lingkungan

4.   Dinas        Unsur pelaksanaan      1. Memimpin dan             1. Perencanaan yang meliputi             Keputusan Gubernur
     Pariwisata   Pemda          dalam      mengkoordinasikan           segala sesuatu dan kegiatan           KDH DKI Jakarta
     Seni dan     menyelenggarakan          Kepariwisataan yang         untuk merencanakan,                   Tentang Pembentukan
     Budaya       urusan                    menjadi urusan rumah        mempersiapkan, mengolah,              Dinas Pariwisata Seni
                  kepariwisataan            tangga daerah               menelaah penyusunan                   dan Budaya Propinsi
                  didaerah        yang      berdasarkan ketentuan-      kebijaksanaan teknis serta            DKI Jakarta serta
                  bertanggungjawab          ketentuan baik yang         program-program lainnya               Penetapan Tugas
                  kepada     Gubernur       digariskan oleh          2. Pelaksanaan yang meliputi             Organisasi dan
                  dengan                    Pemerintah Pusat            segala usaha dan kegiatan untuk       Wewenang Dinas
                  memperhatikan             maupun Pemda.               menyelenggarakan tugas-tugas
                  petunjuk-petunjuk      2. Menciptakan iklim yang      Dinas sesuai Peraturan
                  dari         Menteri      memungkinkan                Perundang-undangan yang
                  Parsenbud.                pengembangan                berlaku
                                            kepariwisataan           3. Ketatausahaan yang meliputi
                                            didaerah serta              segala usaha dan kegiatan
                                            mengadakan prasarana        dibidang tata usaha umum,
                                            yang termasuk               kepegawaian, perlengkapan,
                                            kewajibannya                keuangan dan hubungan
                                         3. Menyelenggarakan            masyarakat
                                            bimbingan, pembinaan     4. Koordinasi yang meliputi segala
                                            dan penyaluran dalam        usaha dan kegiatan yang
                                            bidang kepariwisataan       mengatur dan membina
                                            guna meningkatkan           kerjasama mengintegrasikan dan
                                            potensi kepariwisataan      mengsinkronisasikan seluruh
                                            didaerah                    kegiatan unit organisasi Dinas
                                         4. Menyelenggarakan            termasuk penyelenggaraan
                                            kebijaksanaan teknis        koordinasi teknis dgn instansi lain
                                            dalam bidang                yang bersangkutan untuk
                                            kepariwisataan              kelancaran tugas pokok
                                            berdasarkan pedoman      5. Pengawasan yang meliputi
                                            atau kebijaksanaan          segala usaha dan keguatan
                                            teknis yang ditetapkan      untuk melaksanakan
                                            oleh Pemerintah             pengamanan teknis atas
                                            Pusat/Pemda                 pelaksanaan tugas-tugas Dinas
                                                                        sesuai dengan yang ditetapkan
                                                                        Gubernur serta peraturan                                      140
                                                                        perundang-undangan yang
                                                                        berlaku
                                          5. Mengelola obyek-obyek       sesuai dengan yang ditetapkan
                                             wisata sepanjang            Gubernur serta peraturan
                                             menurut peraturan           perundang-undangan yang
                                             perundang-undangan          berlaku
                                             yang berlaku atau yang
                                             akan berlaku menjadi
                                             urusan Pemda
                                          6. Menyelenggarakan
                                             pengumpulan dan
                                             pengolahan keterangan
                                             dan data statistik
                                             kepariwisataan daerah
                                             dan melaporkan
                                             hasilnya kepada
                                             Pemerintah Pusat dan
                                             Pemda
                                          7. Memberikan izin dan
                                             atau rekomendasi
                                             terhadap berbagai
                                             komponen industri dan
                                             jasa pariwisata sesuai
                                             Peraturan Perundang-
                                             undangan yang berlaku
                                          8. Melaksanakan tugas-
                                             tugas lainnya yang
                                             diserahkan oleh Menteri
                                             Pariwisata Seni dan
                                             Budaya
5.   Departemen   Dipimpin         oleh   Membantu Presiden                                                Keppres RI No. 61
     Pariwisata   Menteri         yang    dalam menyelenggarakan                                           tahun 1998 Tentang
     Seni dan     berkedudukan            sebagian tugas umum                                              Kedudukan Tugas
     Budaya       dibawah          dan    Pemeruntahan dan                                                 Susunan Organisasi
                  bertanggungjawab        Pembangunan dibidang                                             dan Tata Kerja
                  langsung     kepada     Pariwisata Seni dan                                              Departemen
                  Presiden                Budaya
6.   Bappeda      Badan staf yang         1. Membantu Gubernur         1. Menyusun Pola Dasar              1. Keppres RI No.27
     Tk. I        langsung berada              dalam menentukan           Pembangunan Daerah yang             tahun 1980 tentang
                  dibawah dan                  kebijaksanaan              terdiri dari Pola Umum              Pembentukan Badan
                  bertanggungjawab             dibidang Perencanaan       Pembangunan Daerah Jangka           Perencanaan
                  kepada                       Pembangunan serta          Panjang dan Pola Umum Pelita        Pembangunan
                  Gubernur/KDH                 penilaian atas             Dati I                              Daerah
                                               pelaksanaannya          2. Menyusun Repelita Dati I         2. Kep. Mendagri
                                          2. Dalam melaksanakan        3. Menyusun program-program            No.185 tahun 1980
                                               perencanaan                tahunan sebagai pelaksanaan         tentang Pedoman
                                               pembangunan                rencana-rencana tersebut (1,2)      Organisasi dan Tata   141
                                               didaerah Bappeda           yang dibiayai oleh daerah           Kerja Bappeda Tk.I
                                               Propinsi berkewajiban      sendiri ataupun diusulkan           dan Tk.II
                                               mengusahakan               kepada pemerintah pusat untuk
                                          perencanaan                  tahunan sebagai pelaksanaan         tentang Pedoman
                                          pembangunan                  rencana-rencana tersebut (1,2)      Organisasi dan Tata
                                          didaerah Bappeda             yang dibiayai oleh daerah           Kerja Bappeda Tk.I
                                          Propinsi berkewajiban        sendiri ataupun diusulkan           dan Tk.II
                                          mengusahakan                 kepada pemerintah pusat untuk    3. Perda Prop. Dati I
                                          keterpaduan antara           dimasukan kedalam Program           DKI Jakarta No 3
                                          rencana nasional dan         Tahunan Nasional                    tahun 2001 tentang
                                          daerah                  4.   Melakukan koordinasi                Organisasi dan Tata
                                       3. Bappeda Propinsi             perencanaan diantara Dinas-         Kerja Bappeda Tk.I
                                          mengkoordinasikan            Dinas, satuan organisasi lain       DKI Jakarta
                                          aspek-aspek                  dalam lingkungan Pemda,
                                          perencanaan dari             Instansi Vertikal, Dati II dan
                                          seluruh unit vertical        Badan-Badan yang berada
                                          yang terdapat                dalam wilayah Dati I ybs
                                          diwilayahnya.           5.   Menyusun RAPBD tingkat I
                                                                       bersama-sama dengan Biro
                                                                       Keuangan daerah dengan
                                                                       koordinasi Sekwilda Tk I
                                                                  6.   Melaksanakan koordinasi dan
                                                                       atau mengadakan penelitian
                                                                       untuk kepentingan perencanaan
                                                                       pembangunan didaerah
                                                                  7.   Mengikuti persiapan dan
                                                                       perkembangan pelaksanaan
                                                                       rencana pembangunan di
                                                                       daerah untuk penyempurnaan
                                                                       perencanaan lebih lanjut
                                                                  8.   Memonitor pelaksanaan
                                                                       pembangunan didaerah
                                                                  9.   Melakukan kegiatan lain dalam
                                                                       rangka perencanaan sesuai
                                                                       dengan petunjuk Gubernur KDH
                                                                       Tk. I

7.   Dinas        Unsur pelaksana      Menyelenggarakan           1. Pembinaan umum berdasarkan         Perda Propinsi DKI
     Peternakan   Pemerintah Daerah    urusan rumah tangga           kebijaksanaan yang ditetapkan      Jakarta No.3 tahun
     Perikanan    dibidang Perikanan   Daerah dalam bidang           oleh Mendagri                      2001 tentang
     dan          yang dipimpin oleh   perikanan yang menjadi     2. Pembinaan teknis dibidang          Organisasi dan tata
     Kelautan     seorang Kepala       tanggungjawabnya dan          Perikanan                          Kerja Dinas Perikanan
                  Dinas yang berada    tugas pembantuan           3. Pemberian izin dan pembinaan       Propinsi DKI Jakarta
                  dibawah dan                                        usaha sesuai tugas pokoknya
                  bertanggungjawab                                4. Penyelenggaraan penyuluhan
                  kepada Kepala                                      perikanan
                  Daerah
                                                                                                                                 142
                    Daerah                                      5. Pengamanan teknis sesuai
                                                                    dengan tugas pokoknya
                                                                6. Penelitian dalam bidang
                                                                    perikanan spesifik daerah
                                                                    sesuai dengan masalah,
                                                                    keperluan dan kondisi
                                                                    lingkungan didaerah
                                                                7. Pengujian teknologi dalam
                                                                    rangka penetapan teknologi
                                                                    anjuran
                                                                8. Pengelolaan Unit pelaksana
                                                                    Teknis Dinas.
8.   Dinas Bina     Dipimpin oleh        Merupakan unsure       Tugas menyelenggarakan kegiatan      Perda Propinsi DKI
     Mental         Kepala Dinas yang    pelaksana dibidang     dibidang mental spiritual,           Jakarta No.3 tahun
     Spritual dan   berada dibawah dan   pembinaan mental       keagamaan dan kesejahteraan          2001 tentang
     Kesejahteraa   bertanggungjawab     spiritual dan          social yang meliputi pembinaan       Organisasi dan tata
     n Sosial       kepada Gubernur      kesejahteraan sosial   mental spiritual, keagamaan,         Kerja Dinas Perikanan
                    melalui Sekda.                              pemberdayaan social masyarakat,      Propinsi DKI Jakarta
                                                                penyatunan dan rehabilitasi social
                                                                penyandang cacat, resosialisasi
                                                                tuna social, bina bantuan dan
                                                                perlindungan social serta
                                                                bimbingan kesejahteraan sosial
9.   Badan          Badan staf yang      Merupakan unsure       mempunyai fungsi (1) perumusan       Perda Propinsi DKI
     Pemberdaya     langsung berada      pelaksana dibidang     dan penyiapan kebijakan fasilitas    Jakarta No.3 tahun
     an             dibawah dan          pemberdayaan           pelaksanaan ketahanan                2001 tentang
     Masyarakat     bertanggungjawab     masyarakat dan         masyarakat, social budaya,           Organisasi dan tata
                    kepada               kesejahteraan sosial   pemberdayaan perempuan, usaha        Kerja Dinas Perikanan
                    Gubernur/KDH                                ekonomi masyarakat dan               Propinsi DKI Jakarta
                                                                pemanfaatan sumberdaya alam
                                                                dan teknologi tepat guna, dan (2)
                                                                pengelolaan dukungan teknis dan
                                                                administrasi.




                                                                                                                             143

								
To top