Docstoc

STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM

Document Sample
STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PNPM Powered By Docstoc
					STRATEGI PERCEPATAN PENANGGULANGAN
      KEMISKINAN MELALUI PNPM



        Deputi Meneg PPN/Kepala Bappenas
   Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan UKM

     Rakornas Gubernur dan Bupati/Walikota dalam rangka
                 pelaksanaan PNPM Mandiri
                  Jakarta, 31 Januari 2008                1
         LANDASAN PEMIKIRAN PNPM
         Masyarakat Madani                         Penanggulangan kemiskinan hanya akan efektif
(Menerapkan Prinsip Good Governance)                apabila dilakukan secara mandiri dan berke-
                                                    lanjutan melalui sinergi dan kemitraan masyara-
                                                    kat, pemerintah daerah & kelompok peduli
                                                    (LSM, Swasta, dll).

                                                   Perlu      harmonisasi    berbagai     kegiatan
                                                    pemberdayaan masyarakat utk perubahan
     Pemerintah                                     “skema proyek“ menjadi “skema program“,
       Daerah                                       melalui:
Pro Poor Policy &                                    • Lokus kegiatan di tingkat kecamatan
    Budgeting                                        • Prioritas desa/kel & masyarakat miskin
                                                     • Prinsip, strategi, indikator, & berbagai
                                                       mekanisme dan prosedur
                    KEMITRAAN      Klpk. Peduli       Kemandirian & pembangunan berkelanjutan
                      SINERGI      (Swasta, dll)       terwujud dg bertumpu pada 3 pondasi:
                                Social Responsibility
                                                         • Masyarakat yg peduli dan mandiri,
    Masyarakat                                           • pemda yg pro-poor budgeting & policy,
       Sipil                     & sustainable Dev’t
                                                         • kelompok peduli yg berorientasi pada
 Pro Poor Commitment &                                     tanggungjawab sosial & pembangunan
      Self Reliance                                        berkelanjutan.


                                                                                            2
                    Tujuan PNPM Mandiri
Tujuan Umum
   Meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri.

Tujuan Khusus
 Meningkatnya partisipasi masyarakat, termasuk masyarakat miskin, terpencil, & rentan, dlm
   proses pengambilan keputusan & pengelolaan pembangunan.

   Meningkatnya kapasitas kelembagaan masyarakat yg mengakar, representatif, & akuntabel.

   Meningkatnya kapasitas pemerintah dalam pelayanan masyarakat terutama masyarakat
    miskin melalui kebijakan, program & penganggaran yang pro-poor.

   Meningkatnya sinergi masyarakat, pemda, swasta, asosiasi, perguruan tinggi, LSM, ormas, &
    kelompok peduli lainnya, dlm mengefektifkan upaya PK.

   Meningkatnya keberdayaan dan kemandirian masyarakat, serta kapasitas pemda dan
    kelompok peduli setempat dalam menanggulangi kemiskinan di wilayahnya.

   Meningkatnya modal sosial masyarakat yang berkembang sesuai dengan potensi sosial dan
    budaya serta untuk melestarikan kearifan lokal.

   Meningkatnya inovasi dan pemanfaatan tekhnologi tepat guna, informasi dan komunikasi
    dalam pemberdayaan masyarakat.
                                                                                        3
    Pengertian dan Cakupan PNPM Mandiri
   PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka
    kebijakan dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan
    kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja yang berbasis
    pemberdayaan masyarakat.

   Program-program yang tercakup dalam PNPM Mandiri adalah program-
    program penanggulangan kemiskinan yang berbasis pemberdayaan
    masyarakat, dengan ciri-ciri sbb:
       menggunakan pendekatan partisipasi masyarakat;
       melakukan penguatan kapasitas kelembagaan masyarakat
       kegiatan program dilaksanakan secara swakelola oleh masyarakat


   Program2 PNPM Mandiri dilaksanakan oleh:
       Kementrian/lembaga atau lintas kementerian/lembaga,
       Pemerintah Daerah,
       Pihak lain yang ditetapkan oleh Tim Pengendali PNPM.




                                                                    4
Ruang lingkup kegiatan PNPM Mandiri
Pada dasarnya terbuka bagi semua kegiatan untuk menanggulangi
permasalahan kemiskinan yang diusulkan dan disepakati
masyarakat, meliputi:
   Penyediaan dan perbaikan prasarana/sarana lingkungan
    permukiman, sosial, dan ekonomi secara padat karya;
   Penyediaan sumber daya keuangan melalui dana bergulir dan
    kredit mikro untuk mengembangkan kegiatan ekonomi
    masyarakat miskin. Pemanfaat diprioritaskan bagi perempuan;
   Peningkatan kualitas SDM, terutama kegiatan yang
    mempercepat pencapaian target MDGs.
   Peningkatan kapasitas melalui penyadaran kritis, pelatihan
    ketrampilan usaha, manajemen organisasi dan keuangan, serta
    penerapan tata kepemerintahan yang baik.

                                                             5
          Pendekatan PNPM Mandiri
Pembangunan yang berbasis masyarakat dengan:

   Menggunakan kecamatan sebagai lokus program untuk
    mengharmonisasi perencanaan, pelaksanaan dan
    pengendalian

   Memposisikan masyarakat sebagai pelaku utama

   Mengutamakan nilai-nilai universal dan budaya lokal
    dalam proses pembangunan partisipatif

   Melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dg
    karakteristik sosial, budaya, & geografis, melalui proses
    pembelajaran, kemandirian, dan keberlanjutan

                                                                6
      TRANSFORMASI SOSIAL OLEH PNPMM

Membuka akses ma-             Meningkatkan kapasitas     Meningkatkan kapasitas
syarakat miskin untuk         stakeholders lokal untuk   pelaku-pelaku lokal untuk
berpartisipasi dalam          menjalin kemitraan         mandiri mengelola
proses pengambilan            sinergis antara            pembangunan yang pro-          MASYARAKAT
                                                                                        MADANI (CIVIL
keputusan & memper-           masyarakat, pemda dan      poor di wilayahnya              SOCIETY) &
oleh manfaat dari pem-        kelompok peduli dalam      secara berkelanjutan           LOCAL GOOD
bangunan melalui              rangka efektivitas upaya   (Sustainability Development)   GOVERNANCE
penguatan lembaga             penanggulangan
masyarakat lokal &            kemiskinan (Partnership)
perencanaan partisipatif
(Participatory Development)
                                                                        Phase
                                                                    Keberlanjutan
           Phase                           Phase                     (+ 2-3 thn)
       Pembelajaran                    Kemandirian
        Masyarakat                      (+ 2-3 thn)
         (+ 2 thn)
                                                                        2014-2015
          2007-2009                     2010-2013
                                                                                                   7
      TAHAP
  PEMBELAJARAN                                                    PHASE PNPM Mandiri
(Tahun Ke-1 s/d Ke-2)
                               TAHAP KEMANDIRIAN
                               (Tahun Ke-3 s/d Ke-6)
• Pembelajaran Pembangunan
  partisipatif
• BLM sbg Stimulan           • Kemitraan Masyarakat, pemda
                               dan Kelompok Peduli
                                                                      TAHAP
• Integrasi Perencanaan
  partisipatif dg Sistem Pe- • BLM sbg salah satu akses           KEBERLANJUTAN
  rencanaan pemb. regular.     channelling program,             (Tahun Ke-7 s/d Ke-8)
• Pembelajaran Inisatif dan  • Masyarakat mampu mengakses
  prakarsa oleh masyarakat,    berbagai sumber dana yang ada   • Masyarakat mampu membangun              TAHAPAN EXIT
  difasilitasi PNPM.           (pemda, lembaga, swasta, dll)     kemitraan dg berbagai pihak.              STRATEGY
                             • Perencanaan partisipatif        • Kebijakan dan Penganggaran
                               sebagai peraturan daerah          Pemda Pro poor
                             • PNPM supervisi dan penguatan    • Keberadaan fasilitator/konsultn
                               kapasitas untuk mampu mandiri     atas permintaan masyarakat        • Manajemen Pemb.
                               memfasilitasi kegiatan            sesuai yang dibutuhkan.             partisipatif secara
                               masyarakat di wilayahnya        • Kemitraan masyarakat, pemda         mandiri oleh Warga
                                                                 dan kelompok peduli secara        • Fasilitasi & pembinaan
                                                                 sinergis merupakan faktor utama     sepenuhnya oleh
                                                                 penggerak pembangunan di            pemerintah kota/kab
                                                                 wilayahnya                        • Replikasi & pengemba-
REPLIKASI MANDIRI                                                                                    ngan Program lebih
                                                                                                     lanjut oleh pemda &
  OLEH MASY &                                                                                        Masyarakatnya
     PEMDA



                                                                                                                    8
                     Tahapan Harmonisasi PNPM Mandiri
      Transisi 2007                      Transisi 2008                                   2009 - 2015

•• Harmonisasi pembelajaran
    Harmonisasi pembelajaran       •• Integrasi PNPM-inti & penguatan
                                       Integrasi PNPM-inti & penguatan        •• Integrasi program pemberdayaan
                                                                                  Integrasi program pemberdayaan
   terbaik P2KP & PPK (basis
    terbaik P2KP & PPK (basis                                                    sektor & daerah
   PNPM perkotaan & perdesaan)                                                    sektor & daerah
    PNPM perkotaan & perdesaan)
                                   •• Penyusunan PTO masing2 program
                                      Penyusunan PTO masing2 program
•• Harmonisasi lokasi P2KP dan
   Harmonisasi lokasi P2KP dan        yg mengacu pedum PNPM
                                      yg mengacu pedum PNPM                   •• Sinkronisasi perencanaan partisipatif
                                                                                 Sinkronisasi perencanaan partisipatif
   PPK
   PPK                                                                           & reguler (nasional dan daerah)
                                                                                 & reguler (nasional dan daerah)
                                   •• Harmonisasi lokasi (K/L diarahkan
                                      Harmonisasi lokasi (K/L diarahkan
•• Penyiapan sistem pendukung:
   Penyiapan sistem pendukung:        mengikuti lokasi PNPM Mandiri 
                                      mengikuti lokasi PNPM Mandiri          •• Mengupayakan pelaksanaan PNPM
                                                                                 Mengupayakan pelaksanaan PNPM
   modul pelatihan, MIS, PPM,
   modul pelatihan, MIS, PPM,         koordinasi DIPA, RKAKL, & daerah           sesuai tupoksi K/L
   monev, baseline & indikator.       koordinasi DIPA, RKAKL, & daerah           sesuai tupoksi K/L
   monev, baseline & indikator.

•• Identifikasi program-program
    Identifikasi program-program   •• Harmonisasi penyaluran/pencairan
                                      Harmonisasi penyaluran/pencairan        •• Pengembangan Pelatihan ToT dg
                                                                                 Pengembangan Pelatihan ToT dg
   pemberdayaan masyarakat
    pemberdayaan masyarakat           BLM (klarifikasi dana daerah, prinsip
                                      BLM (klarifikasi dana daerah, prinsip      standar PNPM
                                                                                 standar PNPM
   sektor
    sektor                            carryover, & procurement di
                                      carryover, & procurement di
                                      masyarakat
                                      masyarakat                              •• Sinkronisasi MIS dan monev yang
                                                                                  Sinkronisasi MIS dan monev yang
•• Pengembangan kelembagaan
   Pengembangan kelembagaan                                                      terintegrasi dan terbuka
   PNPM Mandiri
   PNPM Mandiri                                                                   terintegrasi dan terbuka
                                   •• Standarisasi fasilitator &
                                      Standarisasi fasilitator &
•• Pengembangan PNPM Support
   Pengembangan PNPM Support          pelatihannya
                                      pelatihannya                            •• Sinergi pendanaan PNPM dari
                                                                                 Sinergi pendanaan PNPM dari
   Facility
   Facility                                                                      berbagai sumber
                                                                                 berbagai sumber
                                   •• Pengembangan MIS, monev, PPM
                                      Pengembangan MIS, monev, PPM
•• Penyusunan payung hukum
   Penyusunan payung hukum
   PNPM
   PNPM                            •• Strategi komunikasi dan sosialisasi
                                      Strategi komunikasi dan sosialisasi
                                                                                                                9
Harmonisasi PNPM Mandiri Tahap Transisi (2007-2008)
   Harmonisasi dan integrasi prinsip, mekanisme dan prosedur, berbagai pedoman, aturan
    pelaksanaan, dan petunjuk teknis.

                      melalui:
    Harmonisasi lokasi melalui:
      Penetapan Tim Pengendali dg prioritas desa/kelurahan tertinggal dan dg penduduk
       Penetapan                             desa/kelurahan
       miskin besar & pelayanan dasar rendah;
      Mengarahkan program pemberdayaan masyarakat K/L dan pemda ke lokasi-lokasi tsb.
         engarahk                                                          lokasi-    tsb.

   Pembentukan satu Tim Koordinasi PNPM Mandiri di masing-masing provinsi & kabupaten/
    Pembentukan                                     masing-
    kota utk koordinasi PNPM Mandiri di daerah

   Dana daerah untuk kegiatan bersama PNPM Mandiri: kabupaten/kota berkapasitas fiskal
                                              Mandiri:
    rendah 20%, berkapasitas sedang ke atas minimal 50%.
           20%,
      Masih terdapat perbedaan ketentuan antar program.        Untuk persiapan TA 2009
       perlu diselaraskan.

   Pengelola PNPM Mandiri di masing-masing desa/kelurahan adalah lembaga keswadayaan
                              masing-                       adalah
                                                                       pengelolaan,
    masyarakat yg bertanggungjawab atas pengorganisasian, perencanaan, pengelolaan, dan
    pengawasan.
      Dapat dibantu oleh tim-tim khusus yang dibentuk sesuai kebutuhan melalui musyawarah
                          tim-                                                  musya
       desa/kelurahan.
      forum musyawarah antar desa/kelurahan merupakan forum tertinggi pengambilan
       keputusan di tingkat kecamatan
                                                                                      10
     Harmonisasi PNPM Mandiri Tahap Kemandirian
                     (2009-dst)
   Lokasi PNPM Mandiri adalah seluruh kecamatan yang
    masing-masing mendapatkan alokasi BLM, yang
    pemanfaatannya diprioritaskan kepada masyarakat miskin
    dan daerah tertinggal.

   Komponen BLM dan bantuan teknis PNPM Mandiri
    dianggarkan sbb:
       Dana BLM yang telah masuk ke rekening kolektif masyarakat
        menjadi kekayaan dan milik sepenuhnya masyarakat penerima dan
        digunakan untuk membiayai kegiatan yang direncanakan oleh
        masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan
        Negara melepaskan segala hak dan kewajiban terhadap dana
        tersebut.


                                                                    11
         Harmonisasi Perencanaan Partisipatif dalam Sistem
               Perencanaan Pembangunan Reguler
Tingkat Desa/Kelurahan                          Tingkat Kecamatan                     Tingkat Kabupaten/Kota


 Perencanaan Partisipatif:               Perencanaan Partisipatif:
                                         Mensinergikan Perencanaan desa/                Forum SKPD:
 Proses pengambilan keputusan                                                           Sinkronisasi Rencana Kerja
 yang melibatkan masyarakat dg           kelurahan dengan rencana pembangunan
                                         kab/kota dengan melibatkan anggota             Masyarakat dengan Renja SKPD
 Dimulai oleh refleksi kemiskinan &
 Pemetaan sosial                         legislatif



     Dokumen Perencanaan                          Dokumen Rencana                               Dokumen
      Pembangunan Desa/                       Kerja (Renja) Kecamatan                     Rencana Kerja Perangkat
         Kelurahan                           Prioritas rencana pembangunan                    Daerah (RKPD)



 Musrenbang Desa/Kelurahan                    Musrenbang Kecamatan                      Musrenbang Kabupaten/Kota




     Dokumen Musrenbang                        Dokumen Musrenbang                           Dokumen Musrenbang
       Desa/Kelurahan                              Kecamatan                                  Kabupaten/Kota



Jaminan Konsistensi Usulan:           Jaminan Konsistensi Usulan:                     Jaminan Konsistensi Usulan:
Representasi masyarakat terlibat      Dipilih representasi dari masing-masing desa/   Dalam forum SKPD dihadiri oleh delegasi
dalam Musrenbang desa/kelurahan       kelurahan sebagai mitra dalam Satuan Kerja      kecamatan dan dilibatkan anggota
sebagai wakil masyarakat              Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai delegasi    legislatif
                                      Dalam Musrenbang Kabupaten/Kota                                              12
             PENDANAAN PNPM Mandiri
   Sumber dana pelaksanaan PNPM Mandiri berasal dari:
      APBN bagian anggaran kementerian/lembaga yang bersumber dari
       rupiah murni maupun dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri
       (PHLN);
      APBD; dan
      Penerimaan lain yang sah.


   Kementerian/lembaga yang melaksanakan program PNPM Mandiri
    mengalokasikan anggaran untuk belanja barang bantuan teknis, BLM
    dalam belanja sosial, atau komponen lainnya sesuai dengan tugas
    pokok dan fungsinya.

   Dana daerah dianggarkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPD
    sepanjang dibutuhkan untuk mendukung PNPM Mandiri. Dapat
    dialokasikan untuk pelaksanaan koordinasi di daerah, pendamping
    BLM, dan bantuan teknis.


                                                                      13
          Struktur Kelembagaan PNPM Mandiri
   Pusat: Tim Pengendali PNPM Mandiri, terdiri atas:
      Tim Pengarah (tdd menteri dan kepala lembaga terkait pelaksanaan PNPM Mandiri)
      Tim Pelaksana (tdd pejabat Eselon I ke bawah dari berbagai K/L terkait).
      Untuk mendukung pelaksanaan tugas Tim Pengendali perlu dibentuk Tim Teknis yang
       terdiri atas pejabat Eselon II ke bawah dari berbagai Kementerian/ Lembaga dengan
       dibantu oleh Tenaga Ahli sesuai dengan kebutuhan dan Sekretariat Tim Pengendali.

   Penanggungjawab pelaksanaan PNPM Mandiri di daerah masing-masing adalah Gubernur
    dan bupati/walikota.
      Gubernur membentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri provinsi dan bupati/walikota
       membentuk Tim Koordinasi PNPM Mandiri kabupaten/kota yang anggotanya terdiri
       atas pejabat instansi terkait dan berfungsi dibawah koordinasi TKPK Daerah.

   K/L bertanggungjawab terhadap penggunaan anggaran untuk pembentukan dan
    operasional satker pelaksana PNPM Mandiri di pusat, provinsi, & kabupaten/kota.
    Penetapan para pejabat satker tsb dikoordinasikan dg gubernur atau bupati/walikota
    sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

   Gubernur & bupati/walikota membentuk satuan kerja (satker) yang mendukung
    pelaksanaan pengendalian dan koordinasi lingkup propinsi dan kabupaten serta tugas-
    tugas rutin Tim Koordinasi PNPM Mandiri provinsi dan kabupaten yang bersumber dari
    APBD provinsi dan kabupaten.
                                                                                         14

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1868
posted:6/30/2010
language:Indonesian
pages:14
abula chaya abula chaya http://
About