Docstoc

UU Nomor 13 Tahun 2003 - Ketenagakerjaan (Penjelasan)

Document Sample
UU Nomor 13 Tahun 2003 - Ketenagakerjaan (Penjelasan) Powered By Docstoc
					                               PENJELASAN
                                  ATAS

                    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                         NOMOR 13 TAHUN 2003

                                    TENTANG

                              KETENAGAKERJAAN
I. UMUM
       Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan
       nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik
       Indonesia Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia
       Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk
       meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan
       masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata, baik materiil maupun
       spiritual.
       Pembangunan ketenagakerjaan harus diatur sedemikian rupa sehingga terpenuhi
       hak-hak dan perlindungan yang mendasar bagi tenaga kerja dan pekerja/buruh
       serta pada saat yang bersamaan dapat mewujudkan kondisi yang kondusif bagi
       pengembangan dunia usaha.
       Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan.
       Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum
       dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha,
       pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang
       menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan
       sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja
       Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga
       kerja, dan pembinaan hubungan industrial.
       Pembinaan hubungan industrial sebagai bagian dari pembangunan
       ketenagakerjaan harus diarahkan untuk terus mewujudkan hubungan industrial
       yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan. Untuk itu, pengakuan dan
       penghargaan terhadap hak asasi manusia sebagaimana yang dituangkan dalam
       TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998 harus diwujudkan. Dalam bidang
       ketenagakerjaan, Ketetapan MPR ini merupakan tonggak utama dalam
       menegakkan demokrasi di tempat kerja. Penegakkan demokrasi di tempat kerja
       diharapkan dapat mendorong partisipasi yang optimal dari seluruh tenaga kerja
       dan pekerja/buruh Indonesia untuk membangun negara Indonesia yang dicita-
       citakan.
       Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku
       selama ini, termasuk sebagian yang merupakan produk kolonial, menempatkan
       pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan
       tenaga kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan
       kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan
       kebutuhan masa kini dan tuntutan masa yang akan datang.
       Peraturan perundang-undangan tersebut adalah :
   •     Ordonansi tentang Pengerahan Orang Indonesia Untuk Melakukan Pekerjaan
         Di Luar Indonesia (Staatsblad tahun 1887 No. 8);
   •     Ordonansi tanggal 17 Desember 1925 Peraturan tentang Pembatasan Kerja
         Anak Dan Kerja Malam bagi Wanita (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 647);
•     Ordonansi Tahun 1926 Peraturan Mengenai Kerja Anak-anak dan Orang Muda
      Di Atas Kapal (Staatsblad Tahun 1926 Nomor 87);
•     Ordonansi tanggal 4 Mei 1936 tentang Ordonansi untuk Mengatur Kegiatan-
      kegiatan Mencari Calon Pekerja (Staatsblad Tahun 1936 Nomor 208);
•     Ordonansi tentang Pemulangan Buruh yang Diterima atau Dikerahkan Dari
      Luar Indonesia (Staatsblad Tahun 1939 Nomor 545);
•     Ordonansi Nomor 9 Tahun 1949 tentang Pembatasan Kerja Anak-anak
      (Staatsblad Tahun 1949 Nomor 8);
•     Undang-undang Nomor 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya
      Undang-undang Kerja tahun 1948 Nomor 12 dari Republik Indonesia untuk
      Seluruh Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 2);
•     Undang-undang Nomor 21 tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara
      Serikat Buruh dan Majikan (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 69,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 598 a);
•     Undang-undang Nomor 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
      (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 8);
•     Undang-undang Nomor 8 Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana (Lembaran
      Negara Tahun 1961 Nomor 207, Tambahan Lembaran Negara Nomor
      2270);
•     Undang-undang Nomor 7 Pnps Tahun 1963 tentang Pencegahan Pemogokan
      dan/atau Penutupan (Lock Out) Di Perusahaan, Jawatan dan Badan yang Vital
      (Lembaran Negara Tahun 1963 Nomor 67);
•     Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
      mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan
      Lembaran Negara Nomor 2912);
•     Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
      Negara Tahun 1997 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3702);
•     Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya
      Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran
      Negara Tahun 1998 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3791);
      dan
•     Undang-undang Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan
      Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2000 tentang
      Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 1998 tentang Perubahan
      Berlakunya Undang-undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
      Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240,
      Tambahan Lembaran Negara Nomor 4042).
    Peraturan perundang-undangan tersebut di atas dipandang perlu untuk dicabut
    dan diganti dengan Undang-undang yang baru. Ketentuan-ketentuan yang masih
    relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam
    Undang-undang ini. Peraturan pelaksanaan dari undang-undang yang telah
    dicabut masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya peraturan baru sebagai
    pengganti.
    Undang-undang ini disamping untuk mencabut ketentuan yang tidak sesuai lagi
    dengan tuntutan dan perkembangan zaman, dimaksudkan juga untuk
    menampung perubahan yang sangat mendasar di segala aspek kehidupan
    bangsa Indonesia dengan dimulainya era reformasi tahun 1998.
    Di bidang ketenagakerjaan internasional, penghargaan terhadap hak asasi
    manusia di tempat kerja dikenal melalui 8 (delapan) konvensi dasar International
        Labour Organization (ILO). Konvensi dasar ini terdiri atas 4 (empat) kelompok
        yaitu :
    •     Kebebasan Berserikat (Konvensi ILO Nomor 87 dan Nomor 98);
    •     Diskriminasi (Konvensi ILO Nomor 100 dan Nomor 111);
    •     Kerja Paksa (Konvensi ILO Nomor 29 dan Nomor 105); dan
    •     Perlindungan Anak (Konvensi ILO Nomor 138 dan Nomor 182 ).
        Komitmen bangsa Indonesia terhadap penghargaan pada hak asasi manusia di
        tempat kerja antara lain diwujudkan dengan meratifikasi kedelapan konvensi
        dasar tersebut. Sejalan dengan ratifikasi konvensi mengenai hak dasar tersebut,
        maka Undang-undang ketenagakerjaan yang disusun ini harus pula
        mencerminkan ketaatan dan penghargaan pada ketujuh prinsip dasar tersebut.
        Undang-undang ini antara lain memuat :
    •     Landasan, asas, dan tujuan pembangunan ketenagakerjaan;
    •     Perencanaan tenaga kerja dan informasi ketenagakerjaan;
    •     Pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama bagi tenaga kerja dan
          pekerja/ buruh;
    •     Pelatihan kerja yang diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan
          keterampilan serta keahlian tenaga kerja guna meningkatkan produktivitas
          kerja dan produktivitas perusahaan.
    •     Pelayanan penempatan tenaga kerja dalam rangka pendayagunaan tenaga
          kerja secara optimal dan penempatan tenaga kerja pada pekerjaan yang
          sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan sebagai bentuk tanggung
          jawab pemerintah dan masyarakat dalam upaya perluasan kesempatan kerja;
    •     Penggunaan tenaga kerja asing yang tepat sesuai dengan kompetensi yang
          diperlukan;
    •     Pembinaan hubungan industrial yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila
          diarahkan untuk menumbuhkembangkan hubungan yang harmonis, dinamis,
          dan berkeadilan antar para pelaku proses produksi;
    •     Pembinaan kelembagaan dan sarana hubungan industrial, termasuk
          perjanjian kerja bersama, lembaga kerja sama bipartit, lembaga kerja sama
          tripartit, pemasyarakatan hubungan industrial dan penyelesaian perselisih-an
          hubungan industrial;
    •     Perlindungan pekerja/buruh, termasuk perlindungan atas hak-hak dasar
          pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha, perlindungan keselamatan,
          dan kesehatan kerja, perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan,
          anak, dan penyandang cacat, serta perlindungan tentang upah, kesejahteraan,
          dan jaminan sosial tenaga kerja;
    •     Pengawasan ketenagakerjaan dengan maksud agar dalam peraturan
          perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan ini benar-benar dilaksana-kan
          sebagaimana mestinya.
II. PASAL DEMI PASAL
        Pasal 1
                  Cukup jelas
        Pasal 2
                  Pembangunan ketenagakerjaan dilaksanakan dalam rangka
                  pembangun-an manusia Indonesia seutuhnya. Oleh sebab itu,
          pembangunan ketenaga-kerjaan dilaksanakan untuk mewujudkan
          manusia dan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, makmur, dan
          merata baik materiil maupun spiritual.
Pasal 3
          Asas pembangunan ketenagakerjaan pada dasarnya sesuai dengan
          asas pembangunan nasional, khususnya asas demokrasi Pancasila
          serta asas adil dan merata. Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai
          banyak dimensi dan keterkaitan dengan berbagai pihak yaitu antara
          pemerintah, pengusaha dan pekerja/buruh. Oleh sebab itu,
          pembangunan ketenaga-kerjaan dilaksanakan secara terpadu dalam
          bentuk kerja sama yang saling mendukung.
Pasal 4
          Huruf a
                     Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan
                     suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan
                     kesempatan kerja
                     seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Melalui
                     pemberdayaan dan pendayagunaan ini diharapkan tenaga
                     kerja Indonesia dapat berpartisipasi secara optimal dalam
                     Pembangunan Nasional, namun dengan tetap menjunjung
                     nilai-nilai kemanusiaannya.
          Huruf b
                     Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh
                     wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu
                     kesatuan pasar kerja dengan memberikan kesempatan yang
                     sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja
                     Indonesia sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya.
                     Demikian pula pemerataan penempatan tenaga kerja perlu
                     diupayakan agar dapat mengisi kebutuhan di seluruh sektor
                     dan daerah.
          Huruf c
                     Cukup jelas
          Huruf d
                     Cukup jelas
Pasal 5
          Setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk
          memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa
          membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai
          dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan,
          termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat.
Pasal 6
          Pengusaha harus memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa
          membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran
          politik.
Pasal 7
          Ayat (1)
                      Perencanaan tenaga kerja yang disusun dan ditetapkan oleh
                      pemerintah dilakukan melalui pendekatan perencanaan tenaga
                      kerja nasional, daerah, dan sektoral.
           Ayat (2)
                      Huruf a
                                Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja
                                makro adalah proses penyusunan rencana
                                ketenagakerjaan secara sistematis yang memuat
                                pendayagunaan tenaga kerja secara optimal,
                                dan produktif guna mendukung pertum-buhan
                                ekonomi atau sosial, baik secara nasional, daerah,
                                maupun sektoral sehingga dapat membuka
                                kesempatan kerja seluas-luasnya, meningkatkan
                                produktivitas kerja dan meningkatkan kesejahteraan
                                pekerja/buruh.
                      Huruf b
                                Yang dimaksud dengan perencanaan tenaga kerja
                                mikro adalah proses penyusunan rencana
                                ketenagakerjaan secara sistematis dalam suatu
                                instansi, baik instansi pemerintah maupun swasta
                                dalam rangka meningkatkan pendayagunaan tenaga
                                kerja secara optimal dan produktif untuk mendukung
                                pencapaian kinerja yang tinggi pada instansi atau
                                perusahaan yang bersangkutan.
           Ayat (3)
                      Cukup jelas
Pasal 8
           Ayat (1)
                      Informasi ketenagakerjaan dikumpulkan dan diolah sesuai
                      dengan maksud disusunnya perencanaan tenaga kerja
                      nasional, perencanaan tenaga kerja daerah provinsi atau
                      kabupaten/kota.
           Ayat (2)
                      Dalam rangka pembangunan ketenagakerjaan, partisipasi
                      swasta diharapkan dapat memberikan informasi mengenai
                      ketenagakerjaan. Pengertian swasta mencakup perusahaan,
                      perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat di pusat,
                      provinsi atau kabupaten/ kota.
           Ayat (3)
                      Cukup jelas
Pasal 9
           Yang dimaksud dengan peningkatan kesejahteraan dalam pasal ini adalah
           kesejahteraan bagi tenaga kerja yang diperoleh karena terpenuhinya
           kompetensi kerja melalui pelatihan kerja.
Pasal 10
           Ayat (1)
                      Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Penetapan standar kompetensi kerja dilakukan oleh Menteri
                      dengan mengikutsertakan sektor terkait.
           Ayat (3)
                      Jenjang pelatihan kerja pada umumnya terdiri atas tingkat
                      dasar, terampil, dan
                      ahli.
           Ayat (4)
                      Cukup jelas
Pasal 11
           Cukup jelas
Pasal 12
           Ayat (1)
                      Pengguna tenaga kerja terampil adalah pengusaha, oleh
                      karena itu pengusaha bertanggung jawab mengadakan
                      pelatihan kerja untuk meningkatkan kompetensi
                      pekerjanya.
           Ayat (2)
                      Peningkatan dan/atau pengembangan kompetensi diwajibkan
                      bagi pengusaha karena perusahaan yang akan memperoleh
                      manfaat hasil kompetensi
                      pekerja/buruh.
           Ayat (3)
                      Pelaksanaan pelatihan kerja disesuaikan dengan kebutuhan
                      serta kesempatan yang ada di perusahaan agar tidak
                      mengganggu kelancaran kegiatan perusahaan.
Pasal 13
           Ayat (1)
                      Yang dimaksud dengan pelatihan kerja swasta juga termasuk
                      pelatihan kerja perusahaan.
           Ayat (2)
                      Cukup jelas
           Ayat (3)
                      Cukup jelas
Pasal 14
           Ayat (1)
                      Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Cukup jelas
           Ayat (3)
                      Pendaftaran kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh
                      instansi pemerintah dimaksudkan untuk mendapatkan
                      informasi sehingga hasil pelatihan, sarana dan prasarana
                      pelatihan dapat berdayaguna dan berhasilguna secara optimal.
           Ayat (4)
                      Cukup jelas
Pasal 15
           Cukup jelas
Pasal 16
           Cukup jelas
Pasal 17
           Cukup jelas
Pasal 18
           Ayat (1)
                      Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Sertifikasi kompetensi adalah proses pemberian sertifikat
                      kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif
                      melalui uji kompetensi yang mengacu kepada standar
                      kompetensi nasional dan/atau internasional.
           Ayat (3)
                      Cukup jelas
           Ayat (4)
                      Cukup
                      jelas
           Ayat (5)
                      Cukup jelas
Pasal 19
           Cukup jelas
Pasal 20
           Ayat (1)
                      Sistem pelatihan kerja nasional adalah keterkaitan dan
                      keterpaduan berbagai unsur pelatihan kerja yang antara lain
                      meliputi peserta, biaya, sarana, dan prasarana, tenaga
                      kepelatihan, program dan metode, serta lulusan. Dengan
                      adanya sistem pelatihan kerja nasional, semua unsur dan
                      sumber daya pelatihan kerja nasional yang tersebar di instansi
                      pemerintah, swasta, dan perusahaan dapat dimanfaatkan
                      secara optimal.
           Ayat (2)
                      Cukup jelas
Pasal 21
           Cukup jelas
Pasal 22
           Ayat (1)
                      Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Hak peserta pemagangan antara lain memperoleh uang saku
                      dan/atau uang transpor, memperoleh jaminan sosial tenaga
                      kerja, memperoleh sertifikat apabila lulus di akhir program.
                      Hak pengusaha antara lain berhak atas hasil kerja/jasa peserta
                      pemagangan, merekrut pemagang sebagai pekerja/buruh bila
                      memenuhi persyaratan.
                      Kewajiban peserta pemagangan antara lain menaati perjanjian
                      pemagangan, mengikuti tata tertib program pemagangan, dan
                      mengikuti tata tertib perusahaan.
                      Adapun kewajiban pengusaha antara lain menyediakan uang
                      saku dan/atau uang transpor bagi peserta pemagangan,
                      menyediakan fasilitas pelatihan, menyediakan instruktur, dan
                      perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja.
                      Jangka waktu pemagangan bervariasi sesuai dengan jangka
                      waktu yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi yang
                      ditetapkan dalam program pelatihan pemagangan.
           Ayat (3)
                      Dengan status sebagai pekerja/buruh di perusahaan yang
                      bersangkutan, maka berhak atas segala hal yang diatur dalam
                      peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 23
           Sertifikasi dapat dilakukan oleh lembaga sertifikasi yang dibentuk dan/atau
           diakreditasi oleh pemerintah bila programnya bersifat umum, atau
           dilakukan oleh perusahaan yang bersangkutan bila programnya bersifat
           khusus.
Pasal 24
     Cukup jelas
Pasal 25
     Cukup jelas
Pasal 26
     Cukup jelas
Pasal 27
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Yang dimaksud dengan kepentingan perusahaan dalam ayat
                      ini adalah agar terjamin tersedianya tenaga terampil dan ahli
                      pada tingkat kompetensi tertentu seperti juru las spesialis
                      dalam air.
                      Yang dimaksud dengan kepentingan masyarakat misalnya
                      untuk membuka kesempatan bagi masyarakat memanfaatkan
                      industri yang bersifat spesifik seperti teknologi budidaya
                      tanaman dengan kultur jaringan.
                      Yang dimaksud dengan kepentingan negara misalnya untuk
                      menghemat devisa negara, maka perusahaan diharuskan
                      melaksanakan program pemagangan seperti keahlian
                      membuat alat-alat pertanian modern.
Pasal 28
     Cukup jelas
Pasal 29
     Cukup jelas
Pasal 30
     Cukup jelas
Pasal 31
     Cukup jelas
Pasal 32
           Ayat (1)
                      Yang dimaksud dengan terbuka adalah pemberian informasi
                      kepada pencari kerja secara jelas antara lain jenis pekerjaan,
                      besarnya upah, dan jam kerja. Hal ini diperlukan untuk
                      melindungi pekerja/buruh serta untuk menghindari terjadinya
                      perselisihan setelah tenaga kerja ditempatkan.
                      Yang dimaksud dengan bebas adalah pencari kerja bebas
                      memilih jenis pekerjaan dan pemberi kerja bebas memilih
                      tenaga kerja, sehingga tidak dibenarkan pencari kerja dipaksa
                      untuk menerima suatu pekerjaan dan pemberi kerja tidak
                      dibenarkan dipaksa untuk menerima tenaga kerja yang
                      ditawarkan.
                      Yang dimaksud dengan obyektif adalah pemberi kerja agar
                      menawarkan pekerjaan yang cocok kepada pencari kerja
                      sesuai dengan kemampuannya dan persyaratan jabatan yang
                      dibutuhkan, serta harus memperhatikan kepentingan umum
                      dengan tidak memihak kepada kepentingan pihak tertentu.

                      Yang dimaksud dengan adil dan setara adalah penempatan
                      tenaga kerja dilakukan berdasarkan kemampuan tenaga kerja
                      dan tidak didasarkan atas ras, jenis kelamin, warna kulit,
                      agama, dan aliran politik.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                      Pemerataan kesempatan kerja harus diupayakan di seluruh
                      wilayah Negara Republik Indonesia sebagai satu kesatuan
                      pasar kerja nasional dengan memberikan kesempatan yang
                      sama untuk memperoleh pekerjaan bagi seluruh tenaga kerja
                      sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Demikian
                      pula pemerataan kesempatan kerja perlu diupayakan agar
                      dapat mengisi kebutuhan tenaga kerja di seluruh sektor dan
                      daerah.
Pasal 33
     Cukup jelas
Pasal 34
           Sebelum undang-undang mengenai penempatan tenaga kerja di luar
           negeri diundangkan maka segala peraturan perundangan yang
           mengatur penempatan tenaga kerja di luar negeri tetap
           berlaku.
Pasal 35
           Ayat (1)
                 Yang dimaksud pemberi kerja adalah pemberi kerja di dalam
           negeri.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
Pasal 36
     Cukup jelas
Pasal 37
           Ayat (1)
                 Huruf a
                              Penetapan instansi pemerintah yang bertanggung
                              jawab di bidang ketenagakerjaan di tingkat pusat dan
                              daerah ditentukan sesuai dengan peraturan
                              perundang-undangan yang berlaku.
                 Huruf b
                         Cukup jelas
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
Pasal 38
     Cukup jelas
Pasal 39
     Cukup jelas
Pasal 40
     Cukup jelas
Pasal 41
           Karena upaya perluasan kesempatan kerja mencakup lintas sektoral,
           maka harus disusun kebijakan nasional di semua sektor yang dapat
           menyerap tenaga kerja secara optimal. Agar kebijakan nasional tersebut
           dapat dilaksanakan dengan baik, maka pemerintah dan masyarakat
           bersama-sama mengawasinya secara terkoordinasi.
Pasal 42
           Ayat (1)
                      Perlunya pemberian izin penggunaan tenaga kerja warga
                      negara asing dimaksudkan agar penggunaan tenaga kerja
                      warga negara asing dilaksanakan secara selektif dalam rangka
                      pendayagunaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
           Ayat (5)
                 Cukup jelas
           Ayat (6)
                 Cukup jelas
Pasal 43
           Ayat (1)
                      Rencana penggunaan tenaga kerja warga negara asing
                      merupakan persyaratan untuk mendapatkan izin kerja
                      (IKTA).
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                      Yang dimaksud dengan badan internasional dalam ayat ini
                      adalah badan-badan internasional yang tidak mencari
                      keuntungan seperti lembaga yang bernaung di bawah
                      Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) antara lain ILO, WHO,
                      atau UNICEF.
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
Pasal 44
           Ayat (1)
                      Yang dimaksud dengan standar kompetensi adalah kualifikasi
                      yang harus dimiliki oleh tenaga kerja warga negara asing
                      antara lain pengetahuan, keahlian, keterampilan di bidang
                      tertentu, dan pemahaman budaya Indonesia.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
Pasal 45
           Ayat (1)
                      Huruf a
                                Tenaga kerja pendamping tenaga kerja asing tidak
                                secara otomatis menggantikan atau menduduki
                                jabatan tenaga kerja asing yang didampinginya.
                                Pendampingan tersebut lebih dititikberatkan pada alih
                                teknologi dan alih keahlian agar tenaga kerja
                                pendamping tersebut dapat memiliki kemampuan
                                sehingga pada waktunya diharapkan dapat mengganti
                                tenaga kerja asing yang didampinginya.
                      Huruf b
                                Pendidikan dan pelatihan kerja oleh pemberi kerja
                                tersebut dapat dilaksanakan baik di dalam negeri
                                maupun dengan mengirimkan tenaga kerja Indonesia
                                untuk berlatih di luar negeri.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
Pasal 46
     Cukup jelas
Pasal 47
           Ayat (1)
                      Kewajiban membayar kompensasi dimaksudkan dalam rangka
                      menunjang upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia
                      Indonesia.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
Pasal 48
     Cukup jelas
Pasal 49
     Cukup jelas
Pasal 50
     Cukup jelas
Pasal 51
           Ayat (1)
                      Pada prinsipnya perjanjian kerja dibuat secara tertulis, namun
                      melihat kondisi masyarakat yang beragam dimungkinkan
                      perjanjian kerja secara lisan.
           Ayat (2)
                      Perjanjian kerja yang dipersyaratkan secara tertulis harus
                      sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
                      antara lain perjanjian kerja waktu tertentu, antarkerja
                      antardaerah, antarkerja antarnegara, dan perjanjian kerja laut.
Pasal 52
           Ayat (1)
                      Huruf a
                            Cukup jelas
                      Huruf b
                                Yang dimaksud dengan kemampuan atau kecakapan
                                adalah para pihak yang mampu atau cakap menurut
                                hukum untuk membuat perjanjian. Bagi tenaga kerja
                                anak, yang menandatangani perjanjian adalah orang
                                tua atau walinya.
                      Huruf c
                            Cukup jelas
                      Huruf d
                            Cukup jelas
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
Pasal 53
     Cukup jelas
Pasal 54
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dalam ayat
                      ini adalah apabila di perusahaan telah ada peraturan
                      perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka isi perjanjian
                      kerja baik kualitas maupun kuantitas tidak boleh lebih rendah
                      dari peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama di
                      perusahaan yang bersangkutan.
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
Pasal 55
     Cukup jelas
Pasal 56
     Cukup jelas
Pasal 57
     Cukup jelas
Pasal 58
     Cukup jelas
Pasal 59
           Ayat (1)
                 Perjanjian kerja dalam ayat ini dicatatkan ke instansi yang
           bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan.
           Ayat (2)
                      Yang dimaksud dengan pekerjaan yang bersifat tetap dalam
                      ayat ini adalah pekerjaan yang sifatnya terus menerus, tidak
                      terputus-putus, tidak dibatasi waktu dan merupakan bagian dari
                      suatu proses produksi dalam satu perusahaan atau pekerjaan
                      yang bukan musiman.
                      Pekerjaan yang bukan musiman adalah pekerjaan yang tidak
                      tergantung cuaca atau suatu kondisi tertentu. Apabila
                      pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang terus menerus, tidak
                      terputus-putus, tidak dibatasi waktu, dan merupakan bagian
                      dari suatu proses produksi, tetapi tergantung cuaca atau
                      pekerjaan itu dibutuhkan karena adanya suatu kondisi tertentu
                      maka pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan musiman yang
                      tidak termasuk pekerjaan tetap sehingga dapat menjadi obyek
                      perjanjian kerja waktu tertentu.
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
           Ayat (5)
                 Cukup jelas
           Ayat (6)
                 Cukup jelas
           Ayat (7)
                 Cukup jelas
           Ayat (8)
                 Cukup jelas
Pasal 60
           Ayat (1)
                      Syarat masa percobaan kerja harus dicantumkan dalam
                      perjanjian kerja. Apabila perjanjian kerja dilakukan secara lisan,
                      maka syarat masa percobaan kerja harus diberitahukan
                      kepada pekerja yang bersangkutan dan dicantumkan dalam
                      surat pengangkatan. Dalam hal tidak dicantumkan dalam
                      perjanjian kerja atau dalam surat pengangkatan, maka
                      ketentuan masa percobaan kerja dianggap tidak
                      ada.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
Pasal 61
           Ayat (1)
                      Huruf a
                            Cukup jelas
                      Huruf b
                            Cukup jelas
                      Huruf c
                            Cukup jelas
                      Huruf d
                                Keadaan atau kejadian tertentu seperti bencana alam,
                                kerusuhan sosial, atau gangguan keamanan.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
           Ayat (5)
                      Yang dimaksud hak-hak yang sesuai dengan perundang-
                      undangan yang berlaku atau hak-hak yang telah diatur dalam
                      perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja
                      bersama adalah hak-hak yang harus diberikan yang lebih baik
                      dan menguntungkan pekerja/buruh yang bersangkutan.
Pasal 62
     Cukup jelas
Pasal 63
     Cukup jelas
Pasal 64
     Cukup jelas
Pasal 65
     Cukup jelas
Pasal 66
           Ayat (1)
                      Pada pekerjaan yang berhubungan dengan kegiatan usaha
                      pokok atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan
                      proses produksi, pengusaha hanya diperbolehkan
                      mempekerjakan pekerja/buruh dengan perjanjian kerja waktu
                      tertentu dan/atau perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
                      Yang dimaksud kegiatan jasa penunjang atau kegiatan yang
                      tidak berhubungan langsung dengan proses produksi adalah
                      kegiatan yang berhubungan di luar usaha pokok (core
                      business) suatu perusahaan.
                      Kegiatan tersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan
                      (cleaning service), usaha penyediaan makanan bagi
                      pekerja/buruh catering, usaha tenaga pengaman
                      (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di
                      pertambangan dan perminyakan, serta usaha penyediaan
                      angkutan pekerja/buruh.
           Ayat (2)
                      Huruf a
                            Cukup jelas
                      Huruf b
                            Cukup jelas
                      Huruf c
                                Perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat
                                kerja maupun penyelesaian perselisihan antara
                                penyedia jasa tenaga kerja dengan pekerja/buruh
                                harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan
                                yang berlaku.
                                Pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan
                                penyedia jasa pekerja/buruh memperoleh hak (yang
                                sama) sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan
                                perusahaan, atau perjanjian kerja bersama atas
                                perlindungan upah dan kesejahteraan, syarat-syarat
                                kerja, serta perselisihan yang timbul dengan pekerja/
                                buruh lainnya di perusahaan pengguna jasa
                                pekerja/buruh.
                      Huruf d
                           Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
Pasal 67
           Ayat (1)
                      Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini misalnya
                      penyediaan aksesibilitas, pemberian alat kerja, dan alat
                      pelindung diri yang disesuaikan dengan jenis dan derajat
                      kecacatannya.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
Pasal 68
     Cukup jelas
Pasal 69
     Cukup jelas
Pasal 70
     Cukup jelas
Pasal 71
           Ayat (1)
                      Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melindungi anak
                      agar pengembangan bakat dan minat anak yang pada
                      umumnya muncul pada usia ini tidak
                      terhambat.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
Pasal 72
     Cukup jelas
Pasal 73
     Cukup jelas
Pasal 74
     Cukup jelas
Pasal 75
           Ayat (1)
                      Penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja
                      dimaksudkan untuk menghapuskan atau mengurangi anak
                      yang bekerja di luar hubungan kerja. Upaya tersebut harus
                      dilakukan secara terencana, terpadu, dan terkoordinasi dengan
                      instansi terkait.
                      Anak yang bekerja di luar hubungan kerja misalnya anak
                      penyemir sepatu atau anak penjual koran.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
Pasal 76
           Ayat (1)
                      Yang bertanggung jawab atas pelanggaran ayat ini adalah
                      pengusaha. Apabila pekerja/buruh perempuan yang dimaksud
                      dalam ayat ini dipekerjakan antara pukul 23.00 sampai dengan
                      pukul 07.00 maka yang bertanggung jawab atas pelanggaran
                      tersebut adalah pengusaha.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
           Ayat (5)
                 Cukup jelas
Pasal 77
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                      Yang dimaksud sektor usaha atau pekerjaan tertentu dalam
                      ayat ini misalnya pekerjaan di pengeboran minyak lepas pantai,
                      sopir angkutan jarak jauh, penerbangan jarak jauh, pekerjaan
                      di kapal (laut), atau penebangan hutan.
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
Pasal 78
           Ayat (1)
                      Mempekerjakan lebih dari waktu kerja sedapat mungkin harus
                      dihindarkan karena pekerja/buruh harus mempunyai waktu
                      yang cukup untuk istirahat dan memulihkan kebugarannya.
                      Namun, dalam hal-hal tertentu terdapat kebutuhan yang
                      mendesak yang harus diselesaikan segera dan tidak dapat
                      dihindari sehingga pekerja/buruh harus bekerja melebihi waktu
                      kerja.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
Pasal 79
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Huruf a
                            Cukup jelas
                      Huruf b
                            Cukup jelas
                      Huruf c
                            Cukup jelas
                      Huruf d
                                Selama menjalankan istirahat panjang, pekerja/buruh
                                diberi uang kompensasi hak istirahat tahunan tahun
                                kedelapan sebesar ? (setengah) bulan gaji dan bagi
                                perusahaan yang telah memberlakukan istirahat
                                panjang yang lebih baik dari ketentuan undang-
                                undang ini, maka tidak boleh mengurangi dari
                                ketentuan yang sudah ada.
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
           Ayat (5)
                 Cukup jelas
Pasal 80
           Yang dimaksud kesempatan secukupnya yaitu menyediakan tempat
           untuk melaksanakan ibadah yang memungkinkan pekerja/buruh dapat
           melaksanakan ibadahnya secara baik, sesuai dengan kondisi dan
           kemampuan perusahaan.
Pasal 81
     Cukup jelas
Pasal 82
           Ayat (1)
                      Lamanya istirahat dapat diperpanjang berdasarkan surat
                      keterangan dokter kandungan atau bidan, baik sebelum
                      maupun setelah melahirkan.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
Pasal 83
           Yang dimaksud dengan kesempatan sepatutnya dalam pasal ini adalah
           lamanya waktu yang diberikan kepada pekerja/buruh perempuan untuk
           menyusui bayinya dengan memperhatikan tersedianya tempat yang
           sesuai dengan kondisi dan kemampuan perusahaan, yang diatur dalam
           peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
Pasal 84
     Cukup jelas
Pasal 85
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk melayani
                      kepentingan dan kesejahteraan umum. Di samping itu untuk
                      pekerjaan yang karena sifat dan jenis pekerjaannya tidak
                      memungkinkan pekerjaan itu dihentikan.
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
Pasal 86
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk
                      memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat
                      kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan
                      kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di
                      tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
Pasal 87
           Ayat (1)
                      Yang dimaksud dengan sistem manajemen keselamatan dan
                      kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen
                      perusahaan secara keseluruhan yang meliputi struktur
                      organisasi, perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab,
                      prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan bagi
                      pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian, dan
                      pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja
                      dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan
                      kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman,
                      efisien, dan produktif.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
Pasal 88
           Ayat (1)
                      Yang dimaksud dengan penghasilan yang memenuhi
                      penghidupan yang layak adalah jumlah penerimaan atau
                      pendapatan pekerja/ buruh dari hasil pekerjaannya sehingga
                      mampu memenuhi kebutuhan hidup pekerja/buruh dan
                      keluarganya secara wajar yang meliputi makanan dan
                      minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan,
                      rekreasi, dan jaminan hari tua.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
Pasal 89
           Ayat (1)
                      Huruf a
                           Cukup jelas
                      Huruf b
                                Upah minimum sektoral dapat ditetapkan untuk
                                kelompok lapangan usaha beserta pembagiannya
                                menurut klasifikasi lapangan usaha Indonesia untuk
                                kabupaten/kota, provinsi, beberapa provinsi atau
                                nasional dan tidak boleh lebih rendah dari upah
                                minimum regional daerah yang bersangkutan.
           Ayat (2)
                      Yang dimaksud dengan diarahkan kepada pencapaian
                      kebutuhan hidup layak dalam ayat ini ialah setiap penetapan
                      upah minimum harus disesuaikan dengan tahapan pencapaian
                      perbandingan upah minimum dengan kebutuhan hidup layak
                      yang besarannya ditetapkan oleh Menteri.
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                      Pencapaian kebutuhan hidup layak perlu dilakukan secara
                      bertahap karena kebutuhan hidup layak tersebut merupakan
                      peningkatan dari kebutuhan hidup minimum yang sangat
                      ditentukan oleh tingkat kemampuan dunia usaha.
Pasal 90
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
           Ayat (2)
                      Penangguhan pelaksanaan upah minimum bagi perusahaan
                      yang tidak mampu dimaksudkan untuk membebaskan
                      perusahaan yang bersangkutan melaksanakan upah minimum
                      yang berlaku dalam kurun waktu tertentu. Apabila
                      penangguhan tersebut berakhir maka perusahaan yang
                      bersangkutan wajib melaksanakan upah minimum yang berlaku
                      pada saat itu tetapi tidak wajib membayar pemenuhan
                      ketentuan upah minimum yang berlaku pada waktu diberikan
                      penangguhan.
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
Pasal 91
     Cukup jelas
Pasal 92
           Ayat (1)
                      Penyusunan struktur dan skala upah dimaksudkan sebagai
                      pedoman penetapan upah sehingga terdapat kepastian upah
                      tiap pekerja/buruh serta untuk mengurangi kesenjangan antara
                      upah terendah dan tertinggi di perusahaan yang bersangkutan.
           Ayat (2)
                      Peninjauan upah dilakukan untuk penyesuaian harga
                      kebutuhan hidup, prestasi kerja, perkembangan, dan
                      kemampuan perusahaan.
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
Pasal 93
           Ayat (1)
                      Ketentuan ini merupakan asas yang pada dasarnya berlaku
                      untuk semua pekerja/buruh, kecuali apabila pekerja/buruh yang
                      bersangkutan tidak dapat melakukan pekerjaan bukan karena
                      kesalahannya.
           Ayat (2)
                      Huruf a
                            Yang dimaksud pekerja/buruh sakit ialah sakit menurut
                      keterangan dokter.
                      Huruf b
                            Cukup jelas
                      Huruf c
                            Cukup jelas
                      Huruf d
                                Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban
                                terhadap negara adalah melaksanakan kewajiban
                                negara yang telah diatur dengan peraturan
                                perundang-undangan.
                                Pembayaran upah kepada pekerja/buruh yang
                                menjalankan kewajiban terhadap negara dilaksanakan
                                apabila :
                                 a. negara tidak melakukan pembayaran; atau
                                 b. negara membayar kurang dari upah yang biasa
                                    diterima pekerja/buruh, dalam hal ini maka
                                    pengusaha wajib membayar
                                    kekurangannya.
                      Huruf e
                                Yang dimaksud dengan menjalankan kewajiban
                                ibadah menurut agamanya adalah melaksanakan
                                kewajiban ibadah menurut agamanya yang telah
                                diatur dengan peraturan perundang-
                                undangan.
                      Huruf f
                            Cukup jelas
                      Huruf g
                            Cukup jelas
                      Huruf h
                            Cukup jelas
                      Huruf i
                            Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
           Ayat (5)
                 Cukup jelas
Pasal 94
           Yang dimaksud dengan tunjangan tetap dalam pasal ini adalah
           pembayaran kepada pekerja/buruh yang dilakukan secara teratur dan
           tidak dikaitkan dengan kehadiran pekerja/buruh atau pencapaian
           prestasi kerja tertentu.
Pasal 95
           Ayat (1)
                 Cukup jelas
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                      Yang dimaksud didahulukan pembayarannya adalah upah
                      pekerja/buruh harus dibayar lebih dahulu dari pada utang
                      lainnya.
Pasal 96
     Cukup jelas
Pasal 97
     Cukup jelas
Pasal 98
     Cukup jelas
Pasal 99
     Cukup jelas
Pasal 100
           Ayat (1)
                      Yang dimaksud dengan fasilitas kesejahteraan antara lain
                      pelayanan keluarga berencana, tempat penitipan anak,
                      perumahan pekerja/buruh, fasilitas beribadah, fasilitas olah
                      raga, fasilitas kantin, fasilitas kesehatan, dan fasilitas rekreasi.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
Pasal 101
           Ayat (1)
                      Yang dimaksud dengan usaha-usaha produktif di perusahaan
                      adalah kegiatan yang bersifat ekonomis yang menghasilkan
                      pendapatan di luar upah.
           Ayat (2)
                 Cukup jelas
           Ayat (3)
                 Cukup jelas
           Ayat (4)
                 Cukup jelas
Pasal 102
     Cukup jelas
Pasal 103
     Cukup jelas
Pasal 104
        Ayat (1)
                   Kebebasan untuk membentuk, masuk atau tidak masuk
                   menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh merupakan salah
                   satu hak dasar pekerja/buruh.
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 105
     Cukup jelas
Pasal 106
        Ayat (1)
                   Pada perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh kurang dari 50
                   (lima puluh) orang, komunikasi dan konsultasi masih dapat
                   dilakukan secara individual dengan baik dan efektif. Pada
                   perusahaan dengan jumlah pekerja/buruh 50 (lima puluh)
                   orang atau lebih, komunikasi dan konsultasi perlu dilakukan
                   melalui sistem perwakilan.
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
              Cukup jelas
        Ayat (4)
              Cukup jelas
Pasal 107
     Cukup jelas
Pasal 108
     Cukup jelas
Pasal 109
     Cukup jelas
Pasal 110
     Cukup jelas
Pasal 111
        Ayat (1)
                   Huruf a
                        Cukup jelas
                   Huruf b
                        Cukup jelas
                   Huruf c
                             Yang dimaksud dengan syarat kerja adalah hak dan
                             kewajiban pengusaha dan pekerja/buruh yang belum
                             diatur dalam peraturan perundang-
                             undangan.
                   Huruf d
                         Cukup jelas
                   Huruf e
                         Cukup jelas
        Ayat (2)
                   Yang dimaksud dengan tidak boleh bertentangan dengan
                   ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah
                   peraturan perusahaan tidak boleh lebih rendah kualitas atau
                   kuantitasnya dari peraturan perundang-undangan yang
                   berlaku, dan apabila ternyata bertentangan, maka yang berlaku
                   adalah ketentuan peraturan perundang-undangan.
        Ayat (3)
              Cukup jelas
        Ayat (4)
              Cukup jelas
        Ayat (5)
              Cukup jelas
Pasal 112
     Cukup jelas
Pasal 113
     Cukup jelas
Pasal 114
        Pemberitahuan dilakukan dengan cara membagikan salinan peraturan
        perusahaan kepada setiap pekerja/buruh, menempelkan di tempat yang
        mudah dibaca oleh para pekerja/buruh, atau memberikan penjelasan
        langsung kepada pekerja/buruh.
Pasal 115
     Cukup jelas
Pasal 116
        Ayat (1)
              Cukup jelas
        Ayat (2)
                   Pembuatan perjanjian kerja bersama harus dilandasi dengan
                   itikad baik, yang berarti harus ada kejujuran dan keterbukaan
                   para pihak serta kesukarelaan/kesadaran yang artinya tanpa
                   ada tekanan dari satu pihak terhadap pihak lain.
        Ayat (3)
                   Dalam hal perjanjian kerja bersama dibuat dalam bahasa
                   Indonesia dan diterjemahkan dalam bahasa lain, apabila terjadi
                   perbedaan penafsiran, maka yang berlaku perjanjian kerja
                   bersama yang menggunakan bahasa Indonesia.
        Ayat (4)
              Cukup jelas
Pasal 117
        Penyelesaian melalui prosedur penyelesaian perselisihan hubungan
        industrial dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian perselisihan
        hubungan industrial.
Pasal 118
     Cukup jelas
Pasal 119
     Cukup jelas
Pasal 120
     Cukup jelas
Pasal 121
     Cukup jelas
Pasal 122
     Cukup jelas
Pasal 123
     Cukup jelas
Pasal 124
        Ayat (1)
              Cukup jelas
        Ayat (2)
                   Yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan peraturan
                   perundang-undangan yang berlaku adalah kualitas dan
                   kuantitas isi perjanjian kerja bersama tidak boleh lebih rendah
                   dari peraturan perundangan-undangan.
        Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 125
     Cukup jelas
Pasal 126
     Cukup jelas
Pasal 127
     Cukup jelas
Pasal 128
     Cukup jelas
Pasal 129
     Cukup jelas
Pasal 130
     Cukup jelas
Pasal 131
     Cukup jelas
Pasal 132
     Cukup jelas
Pasal 133
     Cukup jelas
Pasal 134
     Cukup jelas
Pasal 135
     Cukup jelas
Pasal 136
     Cukup jelas
Pasal 137
        Yang dimaksud dengan gagalnya perundingan dalam pasal ini adalah
        tidak tercapainya kesepakatan penyelesaian perselisihan hubungan
        industrial yang dapat disebabkan karena pengusaha tidak mau
        melakukan perundingan atau perundingan mengalami jalan buntu.
        Yang dimaksud dengan tertib dan damai adalah tidak mengganggu
        keamanan dan ketertiban umum, dan/atau mengancam keselamatan
        jiwa dan harta benda milik perusahaan atau pengusaha atau orang lain
        atau milik masyarakat.
Pasal 138
     Cukup jelas
Pasal 139
       •    Yang dimaksud dengan perusahaan yang melayani kepentingan
             umum dan/atau perusahaan yang jenis kegiatannya membahayakan
             keselamatan jiwa manusia adalah rumah sakit, dinas pemadam
             kebakaran, penjaga pintu perlintasan kereta api, pengontrol pintu air,
             pengontrol arus lalu lintas udara, dan pengontrol arus lalu lintas laut.
       •    Yang dimaksud dengan pemogokan yang diatur sedemikian rupa
            yaitu pemogokan yang dilakukan oleh para pekerja/buruh yang tidak
            sedang menjalankan tugas.
Pasal 140
        Ayat (1)
               Cukup jelas
        Ayat (2)
                   Huruf a
                        Cukup jelas
                   Huruf b
                             Tempat mogok kerja adalah tempat-tempat yang
                             ditentukan oleh penanggung jawab pemogokan yang
                             tidak menghalangi pekerja/buruh lain untuk bekerja.
                   Huruf c
                        Cukup jelas
                   Huruf d
                        Cukup jelas
        Ayat (3)
              Cukup jelas
        Ayat (4)
              Cukup jelas
Pasal 141
     Cukup jelas
Pasal 142
     Cukup jelas
Pasal 143
        Ayat (1)
                   Yang dimaksud dengan menghalang-halangi dalam ayat ini
                   antara lain dengan cara :
                   a. menjatuhkan hukuman;
                   b. mengintimidasi dalam bentuk apapun; atau
                   c. melakukan mutasi yang merugikan.
        Ayat (2)
              Cukup jelas
Pasal 144
     Cukup jelas
Pasal 145
        Yang dimaksud dengan sungguh-sungguh melanggar hak normatif
        adalah pengusaha secara nyata tidak bersedia memenuhi kewajibannya
        sebagaimana dimaksud dan/atau ditetapkan dalam perjanjian kerja,
        peraturan perusahaan, perjanjian kerja bersama, atau peraturan
        perundang-undangan ketenagakerjaan, meskipun sudah ditetapkan dan
        diperintahkan oleh pejabat yang bertanggung jawab di bidang
        ketenagakerjaan.
        Pembayaran upah pekerja/buruh yang mogok dalam pasal ini tidak
        menghilangkan ketentuan pengenaan sanksi terhadap pengusaha yang
        melakukan pelanggaran ketentuan normatif.
Pasal 146
        Ayat (1)
              Cukup jelas
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
                   Dalam hal penutupan perusahaan (lock out) dilakukan
                   secara tidak sah atau sebagai tindakan balasan terhadap
                   mogok yang sah atas tuntutan normatif, maka pengusaha
                   wajib membayar upah pekerja/buruh.
Pasal 147
     Cukup jelas
Pasal 148
     Cukup jelas
Pasal 149
     Cukup jelas
Pasal 150
     Cukup jelas
Pasal 151
        Ayat (1)
                   Yang dimaksud dengan segala upaya dalam ayat ini adalah
                   kegiatan-kegiatan yang positif yang pada akhirnya dapat
                   menghindari terjadinya pemutusan hubungan kerja antara lain
                   pengaturan waktu kerja, penghematan, pembenahan metode
                   kerja, dan memberikan pembinaan kepada pekerja/buruh.
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 152
     Cukup jelas
Pasal 153
     Cukup jelas
Pasal 154
     Cukup jelas
Pasal 155
     Cukup jelas
Pasal 156
     Cukup jelas
Pasal 157
     Cukup jelas
Pasal 158
     Cukup jelas
Pasal 159
     Cukup jelas
Pasal 160
        Ayat (1)
                   Keluarga pekerja/buruh yang menjadi tanggungan adalah
                   isteri/suami, anak atau orang yang sah menjadi tanggungan
                   pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, peraturan
                   perusahaan atau perjanjian kerja bersama.
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
              Cukup jelas
        Ayat (4)
              Cukup jelas
        Ayat (5)
              Cukup jelas
        Ayat (6)
              Cukup jelas
        Ayat (7)
              Cukup jelas
Pasal 161
        Ayat (1)
              Cukup jelas
        Ayat (2)
                   Masing-masing surat peringatan dapat diterbitkan secara
                   berurutan atau tidak, sesuai dengan ketentuan yang diatur
                   dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau
                   perjanjian kerja bersama.
                   Dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan maka
                   surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam)
                   bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran
                   ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan
                   atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6
                   (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat
                   peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku
                   selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua.
                   Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran
                   ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan
                   atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan
                   peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam)
                   bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga.
                   Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh
                   kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau
                   peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka
                   pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.
                   Dalam hal jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya
                   surat peringatan pertama sudah terlampaui, maka apabila
                   pekerja/buruh yang bersangkutan melakukan kembali
                   pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau
                   perjanjian kerja bersama, maka surat peringatan yang
                   diterbitkan oleh pengusaha adalah kembali sebagai peringatan
                   pertama, demikian pula berlaku juga bagi peringatan kedua
                   dan ketiga.
                   Perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian
                   kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat
                   diberi peringatan pertama dan terakhir. Apabila pekerja/buruh
                   melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan
                   perusahaan atau perjanjian kerja bersama dalam tenggang
                   waktu masa berlakunya peringatan pertama dan terakhir
                   dimaksud, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan
                   kerja.
                   Tenggang waktu 6 (enam) bulan dimaksudkan sebagai upaya
                   mendidik pekerja/buruh agar dapat memperbaiki kesalahannya
                   dan di sisi lain waktu 6 (enam) bulan ini merupakan waktu
                   yang cukup bagi pengusaha untuk melakukan penilaian
                   terhadap kinerja pekerja/buruh yang bersangkutan.
        Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 162
     Cukup jelas
Pasal 163
     Cukup jelas
Pasal 164
     Cukup jelas
Pasal 165
     Cukup jelas
Pasal 166
     Cukup jelas
Pasal 167
        Ayat (1)
              Cukup jelas
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
                   Contoh dari ayat ini adalah :
               §     Misalnya uang pesangon yang seharusnya diterima
                     pekerja/buruh adalah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
                     dan besarnya jaminan pensiun menurut program pensiun
                     adalah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) serta dalam
                     pengaturan program pensiun tersebut telah ditetapkan premi
                     yang ditanggung oleh pengusaha 60% (enam puluh
                     perseratus) dan oleh pekerja/buruh 40% (empat puluh
                     perseratus), maka :
               §     Perhitungan hasil dari premi yang sudah dibayar oleh
                     pengusaha adalah : sebesar 60% x Rp 6.000.000,00 =
                     Rp 3.600.000,00
               §     Besarnya santunan yang preminya dibayar oleh pekerja/
                     buruh adalah sebesar 40% X Rp 6.000.000,00 = Rp
                     2.400.000,00
               §    Jadi kekurangan yang masih harus dibayar oleh Pengusaha
                    sebesar Rp 10.000.000,00 dikurangi Rp 3.600.000,00 =
                    Rp 6.400.000,00
               §    Sehingga uang yang diterima oleh pekerja/buruh pada saat
                    PHK karena pensiun tersebut adalah :
                      o   Rp 3.600.000,00 (santunan dari penyelenggara
                          program pensiun yang preminya 60% dibayar oleh
                          pengusaha)
                      o   Rp 6.400.000.00 (berasal dari kekurangan pesangon
                          yang harus di bayar oleh pengusaha)
                      o   Rp 2.400.000.00 (santunan dari penyelenggara
                          program pensiun yang preminya 40% dibayar oleh
                          pekerja/buruh)
                          ____________________________________________
                          ____________________ +
                          Jumlah Rp12.400.000,00 (dua belas juta empat ratus
                          ribu rupiah)
        Ayat (4)
              Cukup jelas
        Ayat (5)
              Cukup jelas
        Ayat (6)
              Cukup jelas
Pasal 168
        Ayat (1)
                   Yang dimaksud dengan dipanggil secara patut dalam ayat ini
                   adalah pekerja/buruh telah dipanggil secara tertulis yang
                   ditujukan pada alamat pekerja/buruh sebagaimana tercatat di
                   perusahaan berdasar-kan laporan pekerja/buruh. Tenggang
                   waktu antara pemanggilan pertama dan kedua paling sedikit 3
                   (tiga) hari kerja.
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
              Cukup jelas
Pasal 169
     Cukup jelas
Pasal 170
     Cukup jelas
Pasal 171
      Tenggang waktu 1 tahun dianggap merupakan waktu yang cukup layak
untuk mengajukan gugatan.
Pasal 172
     Cukup jelas
Pasal 173
        Ayat (1)
                   Yang dimaksud dengan pembinaan dalam ayat ini adalah
                   kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil
                   guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik untuk
                   meningkatkan dan mengembangkan semua kegiatan yang
                   berhubungan dengan ketenagakerjaan.
        Ayat (2)
              Cukup jelas
        Ayat (3)
                   Yang melakukan koordinasi dalam ayat ini adalah instansi yang
                   bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
Pasal 174
     Cukup jelas
Pasal 175
     Cukup jelas
Pasal 176
        Yang dimaksudkan dengan independen dalam pasal ini adalah pegawai
        pengawas dalam mengambil keputusan tidak terpengaruh oleh pihak
        lain.
Pasal 177
     Cukup jelas
Pasal 178
     Cukup jelas
Pasal 179
     Cukup jelas
Pasal 180
     Cukup jelas
Pasal 181
     Cukup jelas
Pasal 182
     Cukup jelas
Pasal 183
     Cukup jelas
Pasal 184
     Cukup jelas
Pasal 185
     Cukup jelas
Pasal 186
     Cukup jelas
Pasal 187
     Cukup jelas
Pasal 188
     Cukup jelas
Pasal 189
     Cukup jelas
Pasal 190
     Cukup jelas
Pasal 191
        Yang dimaksud peraturan pelaksanaan yang mengatur ketenagakerjaan
        dalam undang-undang ini adalah peraturan pelaksanaan dari berbagai
        undang-undang di bidang ketenagakerjaan baik yang sudah dicabut
        maupun yang masih berlaku. Dalam hal peraturan pelaksanaan belum
        dicabut atau diganti berdasarkan undang-undang ini, agar tidak terjadi
        kekosongan hukum, maka dalam Pasal ini tetap diberlakukan sepanjang
        tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
        Demikian pula, apabila terjadi suatu peristiwa atau kasus
        ketenagakerjaan sebelum undang-undang ini berlaku dan masih dalam
        proses penyelesaian pada lembaga penyelesaian perselisihan
        hubungan industrial, maka sesuai dengan asas legalitas, terhadap
        peristiwa atau kasus ketenagakerjaan tersebut diselesaikan
        berdasarkan peraturan pelaksanaan yang ada sebelum ditetapkannya
        undang-undang ini.
Pasal 192
     Cukup jelas
Pasal 193
     Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4279

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2294
posted:6/29/2010
language:Indonesian
pages:34
Description: Penjelasan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan