Docstoc

Tugas makalah Kewarganegaraan

Document Sample
Tugas makalah Kewarganegaraan Powered By Docstoc
					   PENDIDIKAN
KEWARGANEGARAAN

AKTUALISASI IDENTITAS NASIONAL INDONESIA DIBIDANG
                  TEKNIK MESIN




                   Disusun Oleh :

           Nama       : Nova Arief Setiyanto

           NIM        : L2E607040




            JURUSAN TEKNIK MESIN

               FAKULTAS TEKNIK

           UNIVERSITA DIPONEGORO

                  SEMARANG

                       2010
  AKTUALISASI PENERAPAN PANCASILA PADA
   APARADIGMA PEMBANGUNAN DAN IPTEK
                 DIBIDANG TEKNIK MESIN


                                    BAB I
                            PENDAHULUAN



1.1 LATAR BELAKANG
        Selama ini masyarakat Indonesia masih bingung dengan identitas
  bangsanya. Agar dapat memahaminya, pertama-tama harus dipahami terlebih
  dulu arti Identitas Nasional Indonesia. Identitas berarti ciri-ciri, sifat-sifat
  khas yang melekat pada suatu hal sehingga menunjukkan suatu keunikkannya
  serta membedakannya dengan hal-hal lain. Nasional berasal dari kata nasion
  yang memiliki arti bangsa, menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural
  tertentu yang memiliki semangat, cita-cita, tujuan serta ideologi bersama.
  Jadi, yang dimaksud dengan Identitas Nasional Indonesia adalah ciri-ciri atau
  sifat-sifat khas bangsa Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-
  bangsa lain di dunia. Uraiannya mencakup :
  1. Identitas manusia Manusia merupakan makhluk yang multidimensional,
     paradoksal dan monopluralistik. Keadaan manusia yang multidimensional,
     paradoksal dan sekaligus monopluralistik tersebut akan mempengaruhi
     eksistensinya. Eksistensi manusia selain dipengaruhi keadaan tersebut juga
     dipengaruhi oleh nilai-nilai yang dianutnya atau pedoman hidupnya. Pada
     akhirnya yang menentukan identitas manusia baik secara individu maupun
     kolektif adalah perpaduan antara keunikan-keunikan yang ada pada dirinya
     dengan implementasi nilai-nilai yang dianutnya.
  2. Identitas nasional Indonesia bersifat pluralistik (ada keanekaragaman) baik
     menyangkut sosiokultural atau religiositas. Identitas fundamental/ ideal =
     Pancasila yang merupakan falsafah bangsa. Identitas instrumental =
     identitas sebagai alat untuk menciptakan Indonesia yang dicita-citakan.
   Alatnya berupa UUD 1945, lambang negara, bahasa Indonesia, dan lagu
   kebangsaan.- Identitas religiusitas = Indonesia pluralistik dalam agama dan
   kepercayaan.- Identitas sosiokultural = Indonesia pluralistik dalam suku
   dan budaya.- Identitas alamiah = Indonesia merupakan negara kepulauan
   terbesar di dunia.
3. Nasionalisme IndonesiaNasionalime merupakan situasi kejiwaan dimana
   kesetiaan seseorang secara total diabdikan langsung kepada negara bangsa.
   Nasionalisme sangat efektif sebagai alat merebut kemerdekaan dari
   kolonial. Nasionalisme menurut Soekarno adalah bukan yang berwatak
   chauvinisme, bersifat toleran, bercorak ketimuran, hendaknya dijiwai oleh
   nilai-nilai Pancasila.
4. Integratis NasionalMenurut Mahfud M.D integrasi nasional adalah
   pernyataan bagian-bagian yang berbeda dari suatu masayarakat menjadi
   suatu keseluruhan yang lebih untuh , secara sederhana memadukan
   masyarakat-masyarakat kecil yang banyak jumlahnya menjadi suatu
   bangsa. Untuk mewujudkan integrasi nasional diperlukan keadilan,
   kebijaksanaan     yang   diterapkan   oleh   pemerintah    dengan    tidak
   membersakan SAR. Ini perlu dikembangkan karena pada hakekatnya
   integrasi nasional menunjukkan tingkat kuatnya kesatuan dan persatuan
   bangsa.
      Kesimpulan Identitas Nasional Indonesia adalah sifat-sifat khas bangsa
Indonesia yang membedakannya dengan bangsa-bangsa lain di dunia.
Indonesia terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama dan pulau-pulau
yang dipisahkan oleh lautan.
      Oleh karena itu, nilai-nilai yang dianut masyarakatnya pun berbeda-
beda. Nilai-nilai tersebut kemudian disatupadukan dan diselaraskan dalam
Pancasila. Nilai-nilai ini penting karena merekalah yang mempengaruhi
identitas bangsa. Oleh sebab itu, nasionalisme dan integrasi nasional sangat
penting untuk ditekankan pada diri setiap warga Indonesia agar bangsa
Indonesia tidak kehilangan identitas.
1.2 TUJUAN PENULISAN
       Pembuatan makalah ini dibuat dengan memiliki tujuan dan maksud
  tertentu. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut :
  1. Menuntaskan tugas mata kuliah kewarganegaraan,
  2. Mahasiswa/i dapat mengetahui makna dan hakikat identitas nasional di
    lingkungan teknik mesin.
  3. Lebih berkompetensi di pelajaran mata kuliah Pancasila.
  4. Sebagai sarana yang lebih baik.


1.3 RUANG LINGKUP
     Adapun penulisan ini mencakup pembahasan mengenai aktualisasi yang
  berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam bidang Pembangunan, Iptek.
  Dan juga contoh aktualisasi yang tidak sesuai dengan amanat pancasila dan
  UUD 1945.
                                      BAB II
                                PEMBAHASAN



        Istilah paradigma pada awalnya berkembang dalam filsafat ilmu
  pengetahuan. Secara terminologis tokoh yang mengembangkan istilah
  tersebut dalam dunia ilmu pengetahuan adalah Thomas S. Khun dalam
  bukunya yang berjudul "The Structure Of Scientific Revolution", paradigma
  adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum (merupakan suatu
  sumber nilai) sehingga merupakan suatu sumber hukum, metode serta
  penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri
  serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri.
        Dalam ilmu-ilmu sosial manakala suatu teori yang didasarkan pada
  suatu hasil penelitian ilmiah yang mendasarkan pada metode kuantitatif yang
  mengkaji manusia dan masyarakat berdasarkan pada sifat-sifat yang parsial,
  terukur, korelatif dan positivistik, maka hasil dari ilmu pengetahuan tersebut
  secara epistemologis hanya mengkaji satu aspek saja dari obyek ilmu
  pengetahuan yaitu manusia. Dalam masalah yang populer istilah paradigma
  berkembang menjadi terminologi yang mengandung konotasi pengertian
  sumber nilai, kerangka pikir, orientasi dasar, sumber asas serta tujuan dari
  suatu perkembangan, perubahan serta proses dari suatu bidang tertentu
  termasuk dalam bidang pembangunan, reformasi maupun dalam pendidikan.

2.1 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PEMBANGUNAN
        Tujuan negara yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945 adalah
  sebagai berikut "Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah
  Indonesia" hal ini merupakan tujuan negara hukum formal, adapun rumusan
  "Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa" hal ini
  merupakan tujuan negara hukum material, yang secara keseluruhan sebagai
  tujuan khusus atau nasional. Adapun tujuan umum atau internasional adalah
  "ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,
  perdamaian abadi dan keadilan sosial".
       Secara filosofis hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma
  pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala
  aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai
  Pancasila. Karena nilai- nilai Pancasila mendasarkan diri pada dasar ontologis
  manusia sebagai subyek pendukung Pancasila sekaligus sebagai subyek
  pendukung negara. Unsur-unsur hakikat manusia "monopluralis" meliputi
  susunan kodrat manusia, terdiri rohani (jiwa) danjasmani (raga), sifat kodrat
  manusia terdiri makhluk individu dan makhluk sosial serta kedudukan kodrat
  manusia sebagai makhluk pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan YME.


2.2 PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA PENGEMBANGAN IPTEK
       Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Iptek) pada hakikatnya merupakan
  suatu hasil kreativitas rohani manusia. Unsur rohani (jiwa) manusia meliputi
  aspek akal, rasa, dan kehendak. Akal merupakan potensi rohaniah manusia
  dalam hubungannya dengan intelektualitas, rasa dalam bidang estetis, dan
  kehendak dalam bidang moral (etika).
         Tujuan yang esensial dari Iptek adalah demi kesejahteraan umat
  manusia, sehingga Iptek pada hakekatnya tidak bebas nilai namun terikat oleh
  nilai. Pengembangan Iptek sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan
  pada moral Ketuhanan dan Kemanusiaan yang adil dan beradab.
       Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, mengkomplementasikan ilmu
  pengetahuan, mencipta, keseimbangan antara rasional dan irasional, antara
  akal, rasa dan kehendak. Berdasarkan sila ini Iptek tidak hanya memikirkan
  apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan tetapi juga dipertimbangkan
  maksud dan akibatnya apakah merugikan manusia dengan sekitarnya.
       Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan dasar-dasar
  moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan Iptek harus bersifat
  beradab. Iptek adalah sebagai hasil budaya manusia yang beradab dan
  bermoral.
       Sila Persatuan Indonesia, mengkomplementasikan universalia dan
  internasionalisme (kemanusiaan) dalam sila-sila yang lain. Pengembangan
Iptek hendaknya dapat mengembangkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa
serta keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia.
     Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan/perwakilan     mendasari    pengembangan      Iptek    secara
demokratis. Artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk
mengembangkan Iptek juga harus menghormati dan menghargai kebebasan
orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka untuk dikritik, dikaji ulang
maupun dibandingkan dengan penemuan ilmuwan lainnya.
     Sila    Keadilan     Sosial    bagi    Seluruh    Rakyat       Indonesia,
mengkomplementasikan        pengembangan      Iptek     haruslah      menjaga
keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan yaitu keseimbangan
keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan
Tuhannya, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat
bangsa dan negara serta manusia dengan alam lingkungannya
                                    BAB III
                                  PENUTUP


3.1 KESIMPULAN
        Secara pertimbangan politik, Pancasila perlu diaktualisasikan dalam
  kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mengingat Pancasila
  sebagai ideologi nasional yang merupakan visi kebangsaan Indonesia (yang
  membina persatuan bangsa) yang dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di
  masa depan dan yang lahir dari sejarah kebangsaan Indonesia. Visi kebangsaan dan
  sumber demokrasi Indonesia ini perlu diterapkan sebagai nilai-nilai, prinsip-prinsip,
  dan etika untuk melandasi dan mengawal perubahan politik dan pemerintahan yang
  sedang terjadi dari model sentralistik (otoriter yang birokratis dan executive-heavy)
  menuju model desentralistik (demokrasi yang multipartai dan legislative-heavy).
  Latarbelakang seperti itu didorong pula oleh realita penerapan Pancasila selama ini
  yang dipersepsi publik sebagai untuk kepentingan (alat) penguasa, yang ditantang
  oleh globalisasi ideologi asing (terutama Liberalisme), yang gagal dalam mengatasi
  penyakit korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sebagai akibat adanya salah-urus
  mengelola negara, serta yang perwujudan praktek demokrasinya berkonotasi buruk.
  Ini semua seringkali diarahkan pada Pancasila yang dijadikan ‘kambinghitam’-nya.
        Secara yuridis ketatanegaraan, Pancasila adalah dasar-negara NKRI yang
  dirumuskan dalam (Pembukaan) UUD 1945 dan yang kelahirannya ditempa
  dalam proses perjuangan kebangsaan Indonesia sehingga perlu dipertahankan
  dan diaktualisasikan walaupun konstitusinya berubah. Di samping itu, Pancasila
  perlu memayungi proses reformasi untuk diarahkan pada ‘reinventing and
  rebuilding’ Indonesia dengan berpegangan pada perundang-undangan yang juga
  berlandaskan Pancasila dasar negara. Melalui UUD 1945 sebagai payung hukum,
  Pancasila perlu diaktualisasikan agar dalam praktek berdemokrasinya tidak
  kehilangan arah dan dapat meredam konflik yang tidak produktif .
        Dimensi pertahanan dan keamanan memandang bahwa keberadaan
  Pancasila erat kaitannya dengan sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia
  (TNI), sehingga pelaksanaan Pancasila secara murni dan konsekuen
  merupakan landasan idiil dan konstitusional bagi ketahanan nasional serta
  merupakan filter untuk tantangan liberalisme-kapitalisme di Indonesia yang
semakin menguat. Pancasila perlu diaktualisasikan oleh dan bagi bangsa
Indonesia karena banyaknya dampak negatif kebijakan otonomi daerah
(seperti timbul ego daerah, primordialisme sempit) sebagai akibat dari
sempitnya     pemahaman        Pancasila,   terjadinya    degradasi    nilai-nilai
kekeluargaan dan tenggang-rasa di masyarakat, serta disalahgunakan
implementasinya oleh penguasa sehingga legitimasinya sudah pada titik nadir
(antiklimaks).
      Dimensi sosial ekonomi memandang perlunya diaktualisasikan oleh dan bagi
bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai falsafah negara yang mewujudkan sistem
ekonomi Pancasila serta sebagai sumber sistem ekonomi kerakyatan. Pandangan ini
diperkuat oleh realita tentang keadaan negara yang labil yang telah berdampak pada
efektifnya pengaruh globalisasi terhadap penguatan campurtangan asing (badan-
badan internasional) terhadap perekonomian nasional.
      Begitu pula dimensi kesejahteraan rakyat yang memandang perlunya
Pancasila   diaktualisasikan    oleh   dan bagi bangsa        Indonesia   karena
kemampuan ideologi Pancasila yang bersimetris dengan tingkat kesejahteraan
rakyat dan kedaulatan rakyat serta yang perlu dianalisis substansi ideologinya
pada segi ontologi dan epistemologinya. Di samping itu didorong pula oleh
realita tentang bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis-diri (dekadensi
moral), krisis kepercayaan, mengalami gangguan (disrupsi) toleransi, masih
memiliki kelemahan filsafat-ilmiahnya, serta belum merasakan terpenuhinya
harapan bangsa atau lemah aktualisasinya dalam usaha kecil, menengah, dan
mikro-pedesaan.
      Dimensi lingkungan hidup memandang perlunya diaktualisasikan oleh dan
bagi bangsa Indonesia karena Pancasila sebagai jiwa rakyat Indonesia. Untuk itu
maka diperlukan pedomannya untuk menghayati sila-sila Pancasila serta untuk
mengejawantahkan Pancasila yang diselaraskan, diserasikan, dan diseimbangkan
dengan lingkungan hidup (Sumber Daya Alam: SDA). Demikian pula hal itu
diperlukan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi nasional serta untuk
memperbaiki dampak dari eksploitasi SDA dan lingkungan hidup terutama pada
sektor-sektor strategisnya (kehutanan, pertanian, dan pertambangan).
      Dimensi pendidikan memandang Pancasila perlu diaktualisasikan dengan
alasan bahwa ia perlu difahami dan dihayati kembali oleh seluruh komponen bangsa.
Sehubungan dengan ini, anak sebagai harapan bangsa dan generasi penerus sudah
   seharusnya menyerap nilai-nilai Pancasila sejak dini dengan cara diasah, diasih, dan
   diasuh. Di samping itu dalam realita kehidupan sehari-hari selama ini Pancasila telah
   dijadikan alat-penguasa untuk melegitimasi perilaku yang menyimpang yang tidak
   mendidik, dihilangkannya Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)
   Pendidikan Pancasila dalam kurikulum nasional (UU No. 20 Tahun 2003 tentang
   Sistem Pendidikan Nasional), hancurnya pembangunan karena moral yang serakah
   dibiarkan merajalela, serta menguatnya desakan konsumerisme untuk
   membeli gengsi (kehidupan semu).
         Dimensi budaya memandang perlunya Pancasila diaktualisasikan (dikinikan)
   oleh dan bagi bangsa Indonesia dengan pertimbangan perlunya visi NKRI 2020
   untuk menjadi negara Industri Maju Baru. Dengan demikian rumusan Pancasila pada
   Pembukaan UUD 1945 tak perlu dipermasalahkan lagi tetapi justru diperlukan
   pengembangan budaya Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan
   (kreatif, berbudi, berdaya, perdamaian, dll). Hal ini dianggap penting mengingat
   sejak reformasi, persatuan dan kesatuan menjadi tidak kokoh serta kondisi bangsa
   yang masih menghadapi tingkat kemiskinan, kebodohan, dan keterbelakangan.
         Terakhir, dimensi keagamaan memandang perlunya Pancasila diaktualisasikan
   oleh dan bagi bangsa Indonesia mengingat keragaman agama perlu disikapi sebagai
   permata-indah untuk dipilih. Hal ini sebagai pewujudan terhadap hasil penelusuran
   sejarah perumusannya. Di samping itu Pancasila dan Agama— serta nilai-nilai
   lainnya—telah    membentuk      ideologi    Pancasila   yang     bila   dijaga   dan
   diimplementasikan dengan baik dan benar maka negara akan tegak dan kokoh.
   Pertimbangan lainnya adalah karena selama ini terkesan masyarakat telah trauma
   bila diajak bicara Pancasila karena dianggap Orde Baru. Selain itu pada pengalaman
   telah diimplementasikan secara indoktrinatif melalui P-4, yang dalam prakteknya
   justru Pancasila yang seharusnya berfungsi sebagai perekat bangsa mulai diabaikan,
   sehingga ada fenomena untuk mendirikan negara dengan prinsip Islam atau dengan
   ideologi-alternatif lainnya sehingga memicu konflik yang mengatasnamakan
   agama, etnis, bahkan separatisme yang mengancam NKRI.


3.2 SARAN
         Pancasila sebagai aktualisasi diri yang berarti betul-betul ada, terjadi
   atau sesungguhnya. Sehingga terbentuklah aktualisasi objektif dan subjektif.
   Aktualisasi Pancasila yang objektif adalah pelaksanaan Pancasila dalam
bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, baik di bidang
legislatif, eksekutif, yudikatif maupun semua bidang kenegaraan lainnya.
Aktualisasi Pancasila yang subyektif adalah pelaksanaan dalam sikap pribadi,
perorangan, setiap warga negara, setiap individu, setiap penduduk, setiap
penguasa, dan setiap orang Indonesia.
      Aktualisasi diripun meliputi mencakup dalam tridarma perguruan
tinggi, budaya akademik dan lingkungan kampus sebagai moral force
pengembangan hukum dan ham. Yang mencerminkan bahwa aktualisasi diri
itupun benar-benar ada dan terjadi disekitar kita.
                         REFERENSI


Kansil. 2006. Modul Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaran. Jakarta:
     Pradnya Paramita.


Budiono(Ed.). 2007. Bumi   Pancasila untuk Semua. Jakarta: Perum
     Percetakan Negara Indonesia.


Gunadarma. 2009. BAB VII PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA
    DALAM PEMBANGUAN NASIONAL DAN AKTUALISASI
    DIRI. BAB VII PANCASILA SEBAGAI PARADIGMA DALAM
    PEMBANGUAN NASIONAL DAN AKTUALISASI DIRI. (Online). (
    http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/pendidikan_pancasila/b
    ab7-
    pancasila_sebagai_paradigma_dalam_pembangunan_nasional_dan_
    aktualisasi_diri.pdf


Arifin, Masyhuri. 2008. Hanya Sekedar Kreasi Sendiri » Pancasila
      Sebagai Paradigma Pembangunan. Pancasila sebagai Paradigma
      Pembangunan. (Online). (
      http://exalute.wordpress.com/2008/07/24/pancasila-sebagai-
      paradigma-pembangunan/

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:27579
posted:6/29/2010
language:Indonesian
pages:12