Docstoc

Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemda dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Optimal

Document Sample
Meningkatkan Kinerja Birokrasi Pemda dalam Memberikan Pelayanan Publik yang Optimal Powered By Docstoc
					                                                                     www.dadangsolihin.com   2




                           Materi
•   Rancangan Induk Reformasi
    Birokrasi Pemerintahan 2005-2025
•   Pendekatan Teoritis Reformasi
    Birokrasi
•   Pelayanan Publik




                          www.dadangsolihin.com   3   Sumber:        www.dadangsolihin.com   4
                                                      Menpan, 2009
               Batasan/Definisi
1. Reformasi adalah menata ulang,merubah, menyempurnakan dan
   memperbaiki sesuatu dari keadaan sekarang menjadi lebih baik.                                       Tujuan
2. Birokrasi i l h sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
2 Bi k       i ialah i t       l                       i t h                                     Reformasi Birokrasi
   dijalankan oleh pegawai (negeri) yang diangkat oleh
   pejabat/lembaga yang berwenang.
3. Reformasi bi k
3 R f                     i ialah     t l          b h
               i birokrasi i l h menata ulang, merubah,
   menyempurnakan dan memperbaiki birokrasi agar menjadi lebih                                                   Membebaskan pejabat Negara
                                                                            Membangun Birokrasi Yang
   bersih, efisien, efektif dan produktif.                                                                       dan para Birokrat dari praktek
                                                                            Efisien, Efektif dan Produktif
                                                                                                                  KKN dan perbuatan tercela
                                                                                                                           p
4. Aparatur Negara adalah seluruh perangkat pemerintahan                                (BEEP)
                                                                                                                            lainnya.
   negara yang berkewajiban dan bertanggung jawab mewujudkan visi
   dan misi NKRI (pembukaan UUD’45).
5. Pemerintahan Negara ialah sistem pemerintahan yang dijalankan                                   TERWUJUDNYA
   oleh pejabat/lembaga negara berdasarkan peraturan perundang-                                 CLEAN GOVERNMENT &
   undangan.                                                                                     GOOD GOVERNANCE


                          www.dadangsolihin.com                         5                            www.dadangsolihin.com                   6




               Pentingnya Reformasi Birokrasi
   Mengapa malas
      g p            - Gaji sangat kecil / relatif
                                                                               Visi-Misi Reformasi Birokrasi
                                                                               Visi-
                     - Orang lain juga malas
                     - Malas tidak ada sanksi
                     - Rajin juga percuma                   Mendasar
                     - Karena tdk ada pekerjaan di kantor                     VISI REFORMASI BIROKRASI
                                                                                TERWUJUDNYA TATA KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
    Mengapa suka     - Orang lain juga begitu /ramai-2                                    (GOOD GOVERNANCE)
    minta imbalan/   - Tidak ada sanksi yg tegas
                     - Kesempatan terbuka lebar             Reformasi
   memeras/korupsi
                     - Karena diberi / dikasih              Birokrasi
                     - Gaji kecil – tidak cukup
                                                                                MISI REFORMASI BIROKRASI
  Apa yg mendorong   - System
                     - Lingkungan
                                                                                    Mewujudkan Birokrasi yang Bersih,
                     - Aturan yg tidak jelas
                     - Tdk ada reward & purnishment
                                                            Sistemik           Profesional, Transparan dan Akuntabel dalam
                     - Tdk merasakan manfaat kalau
                       berbuat baik / rajin
                                                                               Merumuskan Kebijakan Pemerintah, Melayani
                     - Pendidikan / Latihan                                         dan Memberdayakan Masyarakat”
                                                                                                         Masyarakat
                          www.dadangsolihin.com                         7                            www.dadangsolihin.com                   8
        Sasaran Reformasi Birokrasi                                                 Pola Dasar Rancangan Induk Reformasi Birokrasi

                                                                                                       Tiga Kesamaan : (sebagai modal dasar)
     Terbentuknya Birokrasi yang:                                                                        Persepsi    RB adalah suatu Proses
     1. Bersih. B b d i praktek KKN melalui pembenahan sistem
     1 B     ih Bebas dari    kt k KKN,    l l i   b    h   i t                                          Tujuan
                                                                                                         Action Plan
        pengelolaan anggaran, perbaikan kesejahteraan pegawai,
        peningkatan pengawasan, penegakan aturan-aturan hukum
     2 Efi i     Dilakukan  l l i            h
     2. Efisien. Dil k k melalui program penghematan b i
                                                 t bagi                            1. Konsep           2. Kompeten        3. Koneksi         4. Komitmen
        pembiayaan operasional birokrasi                                              - pragmatis        kita mampu          Tata Hubungan      Melaksanakan
     3. Transparan. Dibukanya ruang publik dan publik dapat                           - komprehensif     melaksanakan        (Network)          secara konsisten &
                                                                                                                                                serius
        mengakses secara luas penyelenggaraan urusan pemerintahan
        dan pelayanan umum
     4. Melayani. Pengubahan Birokrasi yang premordialisme atau                                               Kondisi Obyektif Bangsa
        minta dilayani menjadi birokrasi yang melayani masyarakat.
     5. Terdesentralisasi. Pendelegasian kewenangan pengambilan                    Mindset                                  System Management
        keputusan kepada aparatur terdepan.                                         Mendahulukan “Peran” drpd Wewenang      - Kelembagaan      - Ketatalaksanaan
                                                                                    Penguasa   Pelayan / Pesuruh            - SDM              - Budaya Kerja
                                                                                    Amanah                                  -IT
                                www.dadangsolihin.com                         9                                  www.dadangsolihin.com                         10
                                                                                                                     “Bertahap”




   Kondisi Obyektif Birokrasi Pemerintahan
                                                                                             Metode Reformasi Birokrasi
1. SDM aparatur (Jumlah,
   kompetensi,
   kompetensi penyebaran
                                                                                       1. Restrukturisasi Organisasi Pemerintahan
   tidak sesuai dengan
   kebutuhan. Tk etos kerja                                                            2. Simplifikasi dan Otomatisasi bisnis proses
                                                        1. Tingginya harapan
             j
   dan Kesejahteraan                                                                   3. Rasionalisasi dan realokasi SDM Aparatur
                                                           masyarakat
   rendah
                                                                                       4. Regulasi dan deregulasi
2. Kelembagaan/organisasi         DIHADAPKAN            2. Masyarakat tidak
   (gemuk, tidak                                           sabar,
   proporsional dan banyak             PADA
                                                        3. Jenuh dgn
   lembaga ekstra struktural)
                                                           pelayanan yg msh
3. Ketatalaksanaan atau                                    buruk
   business process
   (bertele-tele, rumit dan                             4. Bosan thd janji2
   belum ada SOP)                                          tanpa realisasi


                                www.dadangsolihin.com                         11                                 www.dadangsolihin.com                         12
     Kriteria Prioritas Pilot Project                                                                         Tahapan Penetapan Pilot Project
 A. Berdasarkan pengalaman pelaksanaan reformasi birokrasi oleh                                        1. Penyusunan job evaluation, job description, pengukuran beban
    negara negara
    negara-negara di Asia, Amerika dan Australia maka kriteria                                            kerja dan tanggung jawab jabatan serta job grading
    prioritas pilot project adalah :                                                                   2. Review ketatalaksanaan (business process) agar tersusun
    1. Lembaga yg mengelola keuangan (tidak seluruhnya tetapi yg                                          Standard Operating Procedure(SOP) yang lebih efisien dan
       rawan KKN).                                                                                        efektif dengan mengoptimalkan teknologi informasi dan
    2. Lembaga yg menangani pemeriksaan keuangan dan                                                      komunikasi
       penertiban aparatur.                                                                            3. Penilaian (assesment) status dan kebutuhan SDM aparatur
    3.                         hukum.
    3 Lembaga/aparat penegakan hukum                                                                   4.             Key                                       atau
                                                                                                       4 Penetapan Ke Performance Indicator(KPI) setiap jabatan ata
    4. Lembaga yg menangani pelayanan secara langsung kpd                                                 unit kerja.
       masyarakat.                                                                                     5. Perumusan besaran remunerasi sesuai bobot tugas, wewenang
 B. Kemampuan keuangan negara untuk menyediakan dana bagi                                                 dan tanggung jawab ( il i j b t ) d l
                                                                                                          d t          j                               k        k
                                                                                                                           b (nilai jabatan) dalam rangka penegakan
    pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi                                                             reward & punishment.



                                 www.dadangsolihin.com                                      13                                               www.dadangsolihin.com                                   14




Hambatan Reformasi Birokrasi :
  a. Dihadapkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan negara.
  b. Dihadapkan oleh sistem kerja lama “old public administration”
                                                                                                                                         O   S     O   S
                                                                                                                                      REFORMASI BIROKRASI
  c. Yang tidak kompeten atau tidak mampu, tidak punya keahlian/ketrampilan akan                                        UUD Negara RI 1945
     tersingkir atau risih sendiri, karenanya resistensi pasti sangat tinggi                                            UU No.28/1999
  d.
  d Bahwa dengan hanya menaikan gaji seperti yang selama ini berlaku tidak membawa
                                                                 berlaku,                                               UU No. 17/2007
     dampak, atau efek bagi peningkatan kinerja, apalagi selalu diikuti tingginya tingkat
     inflasi/peningkatan inflasi.                                                                                                                              OUTPUT:
  e. Sudah saatnya kita bertekad :
                                                                                                                        PROSES TRANSFORMASI:
                                                                                                   INPUT :              1. UNSUR MANUSIA/SDM                GOOD GOVER-                   OUTCOME:
     a) mengakhiri PGPS
                                                                                                 SUMBERDAYA              (MIND SET & CULTURAL SET)                (PEME-
                                                                                                                                                            NANCE (PEME                 PENINGKATAN
     b) mengakhiri 8.0.2
     c) mengakhiri ketidak adilan                                                                                       2. UNSUR SISTEM MANA-               RINTAHAN NE-                KESEJAHTERA-
                                                                                                  APARATUR
     d) mengakhiri disguise unemployment                                                                                  JEMEN (TATA KELOLA)                 GARA YG                    AN RAKYAT
     e) mengakhiri p
       )     g      perilaku koruptif
                                  p                                                                                                                                 )
                                                                                                                                                                BAIK)


                                                                                                                           LINGSTRA:
                                                                                                 Sumberdaya Aparatur:      GLOBALISASI                    Indikator output:          Indikator outcome :
                                                                                                 1) Man (manusia)          POLEKSOSBUD                       Bebas dari KKN             Angka kemiskinan dan
                                                                                                 2) Money (uang)           TEKNOLOGI                         Pelayanan yg prima         pengangguran berku-
 Sudah saatnya kita berani memulai mengambil dan menanggung resiko, konsekuensi                  3) Material (bahan)                                         Peningkatan investasi      rang.
 akibat Reformasi Birokrasi (kalau sungguh-2 mau Reformasi Birokrasi)                            4) Method (metoda)                                          Peningkatan APBN           Aparatur Negara yang
           Karena RB      sangat sensitif dan beresiko.                                          5) Timed (waktu)                                            Tiada keluhan masy.        profesional & bermoral
                                  www.dadangsolihin.com                                     15                                               www.dadangsolihin.com                                   16
       Prinsip Reformasi Birokrasi
a. Peningkatan Kinerja dari unit kerja
              Profesionalisme SDM
b. Penghematan - men
               - money
               - material                  Dengan menggunakan
               - method                    teknologi informasi dan
               - time                      komunikasi
c. Bukan sekedar menaikan gaji
                                         Output : ditingkatkan
d. Remunerasi
     Bersifat nasional akan mengalami perbaikan secara mendasar dan
     menyeluruh, sekarang rata-2 naik 15-20 % / tahun.
e. Tunjangan Kinerja (reward)
      Kepada mereka yang berprestasi (nanti berlaku bagi seluruh pegawai)
      Sebagai Pilot Project ditentukan beberapa unit kerja percontohan yang
      langsung melayani masyarakat.




                              www.dadangsolihin.com                           17        Sumber:                     www.dadangsolihin.com                         18
                                                                                        Soekarwo, 2010




                  Reformasi Birokrasi
                         Pendekatan Teoritik                                                           Reformasi Birokrasi
                                                  Teori Planned Behavior
      Reformasi Birokrasi                            (Martin Fishbein)                                                                 Perubahan
        adalah TERJADINYA                         Secara psikologi perilaku                                                            Mind-set/
                                                                                       LINGKUNGAN                                      Culture-set
     PERUBAHAN STRUKTURAL,                    seseorang dapat dirubah melalui           STRATEGIS :
                                                                                                             REFORMASI                                     GOOD
    FUNGSIONAL DAN KULTURAL                    pendekatan psikologis dengan        •    Derasnya                                                       GOVERNANCE
                                                                                                              BIROKRASI
      DALAM DIRI BIROKRASI                     memberikan motivasi, stimulus            tuntutan good
   (Post Weberian Beureaucratic)
         Webe ian Be ea c atic                  l h                k lili
                                               oleh orang-orang sekelilingnya      •
                                                                                        governance
                                                                                        Rendahnya
                                                                                                                                      Perubahan
                                                                                        kualitas yanblik
                                                  Teori Konstruksi Sosial          •    Rendahnya
                                                                                                                                        Sistem
                                                      (Peter Berger)                    sense of crisis                               manajemen      • Pola perilaku
                                                                                        bi k
                                                                                        birokrasii                                     Berbasis              i t h
                                                                                                                                                       pemerintahan
         Teori Strukturasi                      Paradigma kolektive dapat
                                                                                   •    Profesionalisme
                                                                                                              PERUBAHAN
                                                                                                                                       kinerja-      • Budaya kerja
                                                                                                           STRUKTURAL (ISM)-
         (Anthony Giiden):                   dikonstruksi dengan perubahan              dan netralitas       WEBERIANISME           Fungsionalisme     produktif & tim
     Individu adalah aktor/agent                mind set baru by function               aparatur                                                       work
                                                                                   •     u tuta
                                                                                        Tuntutan                                                           g
                                                                                                                                                     • Penguatan unit
       bisa      b h t kt
  yang bi merubah struktur yang                                                         perlindungan                                                   kerja
           melingkupinya.                                                               thd kepentingan                                              • Program
     Tidak hanya mengikuti pola                                                         dan aspirasi                                                   keberpihakan kpd
                                                                                                                                                       masyarakat :
               y g
      struktur yang telah ada                                                           masyarakat
                                                                                                                                                       • Kemiskinan
                                                                                                                                                       • Pengangguran
                                                                                                                                                       • Pertumbuhan
 Sumber:                      www.dadangsolihin.com                           19        Sumber:                     www.dadangsolihin.com                           20
                                                                                                                                                         ekonomi      20
 Soekarwo, 2010                                                                         Soekarwo, 2010
Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi                                                            Prinsip Reformasi Birokrasi:
                                                                                             Demokrasi Partisipatoris untuk Kesejahteraan Rakyat
No          Proses                      Program                       Dampak
1    Membangun                   Program percepatan        • Tidak ada perilaku koruptif      Bisnis/Liberalisasi Ekonomi Pasar diimbangi dengan subsidi Negara
     kepercayaan                 pemberantasan korupsi dan   dan meningkatnya kualitas        bagi mereka yag dikalahkan pasar.
     masyarakat                  peningkatan kualitas        pelayanan publik
                                 pelayanan publik          • Hilangnya “citra negatif”
                                                                                              Social Safety Net (Sistem Jaminan Sosial) – Membantu mengurangi
                                                             birokrasi                        pengeluaran rakyat miskin.
2    Mendorong partisipasi       Manajemen perubahan       Perubahan sikap dan perilaku       Pemberdayaan Rakyat dengan People Centered untuk pemenuhan
     pegawai, dunia usaha                                  pegawai, dunia usaha dan           Basic Need.
     dan masyarakat                                        masyarakat, sesuai peranan
                                                           masing-masing
3    • Mengubah pola pikir,      Penataan sistem           Perbaikan ketatalaksanaan
       budaya dan nilai-nilai    manajemen                 (business process) dan
       kerja                                               peningkatan sistem
     • Mengentaskan                                        pengawasan
       kemiskinan
4    Memperkuat sistem           Pembangunan sistem         SDM yang tepat kualitas dan
     pengelolaan SDM             manajemen SDM berbasis     kuantitas dengan sistem
                                 kinerja dan
                                 ki j d meritit                        i    layak d adil.
                                                            remunerasi yang l    k dan dil

                                    www.dadangsolihin.com                            21                              www.dadangsolihin.com                   22




                   Reformasi Birokrasi:                                                               Reformasi Proses & Model
                                3 Kinerja Utama                                                              Pelayanan Prima
                                                                                                             P l
                                                                                             1. REFORMASI PROSES PELAYANAN
                                                                                                                           Pi
1.    Pemerintahan : Pelayanan Publik, Partisipatory Governance                                       Fokus       Orientasi        Basis        Sifat
2.    Ekonomi : Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Sinergi dengan
      Korporasi (CSR), Ekspor-Impor                                                                   Birokrasi     Institusi     Dokumen      Eksklusif
3.
3     S i l : K i ki     Pendidikan, K
      Sosial Kemiskinan, P didik         h t dan Perumahan
                                     Kesehatan d P     h

                                                                                                        Publik      Fungsi        Informasi   Flow & Share


                                                                                                                           ICT *


                                                                                                                         SDM **

                                                                                                   * ICT = Teknologi Informasi & Komunikasi
                                    www.dadangsolihin.com                            23            ** SDM = Sumber www.dadangsolihin.com
                                                                                                                   Daya Manusia                              24
                Model Pelayanan Prima
                       KEPALA
                       DAERAH




      Dinas
                                                   Physical Channel
                                                 ( Kantor Pelayanan)
     Bagian


    RS Daerah
                      DATA
                     CENTRE
     Badan/
     B d /                                            E SERVICE
                                                      E-SERVICE
     Kantor                                        ( via elektronik )
                                                      Private
      Badan                                          Voluntary
    Perencana                                          Sector
                                                  (fasilitas akses
Sumber:                                           Pribadi yg lain)
                              www.dadangsolihin.com                     25                               www.dadangsolihin.com                     26
Soekarwo, 2010




                                                                        1/3                                                                        2/3
                 Potret Pelayanan                                                             Potret Pelayanan
•    Baru sebagian kecil dari keseluruhan instansi yang wajib                 •   Masih banyak petugas menunjukkan sikap, cara berbicara,
     menyediakan pelayanan yang memiliki prosedur yang jelas.                     memanggil, atau memberitahukan sesuatu yang tidak ramah dan
      – Sementara banyak instansi penanggungjawab dan pemberi                     santun.
        pelayanan yang tidak memiliki prosedur yang jelas dalam                   – Sebagian ada yang merasa berada pada posisi superior dan
        menyediakan pelayanan.                                                      arogan.
•    Waktu pelayanan umumnya tidak efisien dan merugikan masyarakat           •   Masih ada instansi-instansi pemberi pelayanan yang belum
     y g       g             pelayanan.
     yang sedang membutuhkan p y                                                  menggunakan p
                                                                                      gg                               yang y
                                                                                                prasarana dan sarana y g layak dan sesuai
•    Keterampilan petugas pelayanan rata-rata masih rendah dan tidak              perkembangan jaman, seperti sistem komputer, internet/website, dll.
     sesuai untuk pekerjaan yang memberikan pelayanan yang baik;




                              www.dadangsolihin.com                     27                               www.dadangsolihin.com                     28
                                                                           3/3
                     Potret Pelayanan                                             Mengapa Pelayanan Publik Masih Buruk?

    •    Sudah ada beberapa instansi yang memiliki sistem informasi               •    Aparat Pemerintah dan Anggota DPR/D kurang memahami filosofi
         pelayanan yang berisi informasi tentang prosedur, biaya, waktu, dan           bernegara (tujuan bernegara, guna mandat politik, hak warga
         sebagainya.                                                                   negara, kewajiban pemerintah, dsb);
          – Tetapi, jumlah yang belum menerapkan sistem informasi yang            •    Budaya birokrasi, kualitas dan mentalitas SDM, dan organisasi
              baik lebih banyak lagi.                                                  birokrasi belum mengalami perubahan berarti (tetap korup dan tidak
    •    Sistem penampungan pengaduan dan tindak lanjut pengaduan                      berlualitas);
         merupakan unsur standar pelayanan yang paling sedikit ditemukan          •    Reformasi pemerintahan belum tuntas dan konsep reformasi
         di instansi-instansi pelayanan publik.                                        pemerintahan (Otda) yang diterapkan juga bermasalah;
    •    Tidak banyaknya perubahan dalam waktu sekian tahun juga                  •    Kesadaran menjadikan pelayanan publik sebagai agenda politik
         mengindikasikan tidak ada sistem monitoring, evaluasi, dan                    oleh unsur-unsur masyarakat masih rendah, termasuk dari media
         perencanaan yang baik yang dilakukan oleh instansi-instansi                   massa;
         penanggungjawab dan penyedia pelayanan publik.



                                 www.dadangsolihin.com                     29                                      www.dadangsolihin.com                            30




                     UU No. 25 Tahun 2009                                                            UU No. 25 Tahun 2009
                   tentang Pelayanan Publik                                                        tentang Pelayanan Publik
•       Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk                                      Pasal 21
        untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.                                                          sekurang-kurangnya
                                                                                 Komponen Standar Pelayanan sekurang kurangnya meliputi:
•       Pelayanan (pengadaan dan penyaluran) barang, jasa, dan
                                                                                      1.    dasar hukum;
        administrasi publik dilakukan oleh instansi pemerintah atau oleh suatu        2.    persyaratan;
        badan usaha.                                                                  3.    sistem, mekanisme, dan prosedur;
                                                                                      4.    jangka waktu penyelesaian;
•       Biaya/tarif pelayanan publik pada dasarnya merupakan tanggung                 5.    biaya/tarif;
        jawab Negara dan/atau masyarakat.                                             6.    produk pelayanan;
                                                                                      7.    sarana, prasarana, dan/atau fasilitas;
         – Biaya/tarif dibebankan kepada negara apabila diwajibkan dalam              8.
                                                                                      8     kompetensi pelaksana;
           peraturan per-UU-an     a.l. KTP & Akta Kelahiran                          9.    pengawasan internal;
                                                                                      10.   penanganan pengaduan, saran, dan masukan;
         – Biaya/tarif selain yang diwajibkan oleh per-UU-an tsb dibebankan           11.   jumlah pelaksana;
           kepada penerima pelayanan publik.                                          12.   j        pelayanan y g memberikan kepastian p y
                                                                                            jaminan p y        yang                p    pelayanan dilaksanakan sesuai
•       Penentuan biaya/tarif pelayanan publik ditetapkan dengan persetujuan                dengan standard pelayanan;
        DPR, DPRD Prov, DPRD Kab/Kota dan berdasarkan peraturan per-                  13.   jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk
                                                                                            memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan risiko keragu-raguan; dan
        UU-an.                                                                        14.   evaluasi kinerja p
                                                                                                          j pelaksanaan.


                                 www.dadangsolihin.com                     31                                      www.dadangsolihin.com                            32
        Standar Pelayanan Minimal (SPM)              33
                                                                                                      y
                                                                                       Dasar Hukum Penyusunan SPM
•    Adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang
         p
     merupakan urusan wajib daerah y g berhak diperoleh setiap
                          j          yang        p           p              •   Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, khususnya Pasal 11
     warga secara minimal                                                       ayat (4) dan Pasal 14 ayat (3).
•    SPM disusun dan diterapkan dalam rangka penyelenggaraan                •   PP Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
     urusan wajib pemerintahan daerah provinsi dan p
               j p                     p           pemerintahan                 Penerapan Standar Pelayanan Minimal.
     daerah kabupaten/kota yang berkaitan dengan pelayanan dasar.           •   PP Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
•    SPM merupakan instrumen penting untuk mengurangi                           Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi,
     ketimpangan antargolongan p
          p g         g      g pendapatan dan antardaerah dalam
                                    p                                           dan Pemerintahan Daerah Kab/Kota.
     pelayanan dasar publik.                                                •   Peraturan Mendagri Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Petunjuk
•    Sekitar 17 dari 26 urusan pemerintahan yg bersifat wajib                   Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal.
     memerlukan SPM. Saat ini baru 6 SPM yg telah terbit.




                            www.dadangsolihin.com                                                          www.dadangsolihin.com




Kriteria Penentuan Jenis Pelayanan Dasar
                                                                                             Pelayanan Publik
                                                     35




•   Merupakan bagian dari pelaksanaan urusan wajib pemerintahan
    daerah;                                                                 •   Penyelenggaraan pelayanan publik adalah upaya pemberian
                                                                                pelayanan oleh pemerintah dengan mengelola sumber daya yang
•   Merupakan pelayanan yang sangat men-dasar yang berhak
    diperoleh setiap warga secara minimal sehingga dibutuhkan dan               tersedia untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat sebagai
    harus dijamin ketersediaannya oleh konstitusi, rencana jangka
             j                  y                          j g                  pihak yang berhak mendapatkan pelayanan;
    panjang nasional, dan konvensi internasional yang sudah diratifikasi,   •   Untuk menghasilkan pelayanan publik yang baik, tergantung pada
    tanpa memandang latar belakang pendapatan, sosial, ekonomi, dan             konsistensi pemerintah membangun sistem pelayanan yang
    politiknya;                                                                 mengadopsi prinsip-prinsip:
•   Tid k menghasilkan keuntungan materi atau uang, tetapi
    Tidak      h ilk k                   i t         t t i                      –   akuntabilitas,
    cenderung merugi, sehingga membutuhkan subsidi dari Pemerintah.             –   efisiensi dan efektifitas,
                                                                                –   transparansi,
                                                                                –   partisipasi,
                                                                                –   penegakan keadilan,
                                                                                –   kemudahan, dan
                                                                                –   kesantunan;
                                                                                    kesant nan
                            www.dadangsolihin.com                                                          www.dadangsolihin.com                 36
   Indikator Pelayanan Publik                                           Asas Penyelenggaraan Pelayanan Publik

1. Prosedur pelayanan;                                                  1.    Kepentingan umum;
2. Waktu yang dijalani pengguna pelayanan;                              2.    Kepastian hukum;
3. Kompetensi dan sikap petugas pelayanan;                              3.    Kesamaan hak;
4.
4 Prasarana dan sarana yang disiapkan instansi pemberi pelayanan;       4.                  g              j
                                                                              Keseimbangan hak dan kewajiban;  ;
                                                                        5.    Keprofesionalan;
5. Sistem informasi pelayanan,
                                                                        6.    Partisipatif;
6. Mekanisme penampungan dan tindak lanjut pengaduan dari
                                                                        7
                                                                        7.    Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
   pengguna pelayanan; dan
                                                                        8.    Keterbukaan;
7. Sistem evaluasi dan perencanaan kebijakan.
                                                                        9.    Akuntabilitas;
                                                                        10.
                                                                        10    Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
                                                                        11.   Ketepatan waktu; dan
                                                                        12.   Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.


                          www.dadangsolihin.com                    37                               www.dadangsolihin.com                     38




                  Sifat Pelayanan
                  Sifat Pelayanan                                                             g     y
                                                                                         Bidang Pelayanan
                                                                         Bidang pelayanan publik mencapai jumlah sekitar 40 Bidang, yaitu:
           Langsung                               Tidak Langsung         1
                                                                         1.  K t tib umum;
                                                                             Ketertiban                        11. Prasarana d sarana
                                                                                                               11 P           dan
• Diberikan langsung oleh            • Melalui sistem hukum,             2.  Kepolisian;                           transportasi massal;
  instansi dan petugas                                                   3.  Pertahanan dan keamanan;          12. Rumah sakit khusus;
                                     • Penyediaan anggaran,              4.          ;
                                                                             Sanitasi;                                       p
                                                                                                               13. Informasi pemerintahan;;
  pelayanan
  pelayanan.
                                     • Prasarana,                        5.  Pengelolaan sampah;               14. Pengolahan air limbah;
                                                                         6.  Penerangan listrik di tempat      15. Penanggulangan darurat
                                     • Dll;
                                                                             umum;                                 bencana alam;
                                                                         7 Air baku bersih;
                                                                         7.                                    16.
                                                                                                               16 WC umum;
                                                                         8. Saluran air buangan (drainase);    17. Pengolahan air limbah;
                                                                         9. Pembangunan dan                    18. Trotoar dan jembatan
                                                                             pemeliharaan jalan;                   penyeberangan;
                                                                         10. Rumah sakit dan klinik berobat    19. Kendaraan dan peralatan
                                                                             umum;                                 pemadam kebakaran;
                                                                                                               20. Sarana pembasmi wabah
                                                                                                                   penyakit menular;

                          www.dadangsolihin.com                    39                               www.dadangsolihin.com                     40
                         Lanjutan)
Bidang pelayanan publik (Lanjutan)

21. Sarana olah raga, kesenian dan      29. Pelayanan surat-surat identitas
    rekreasi;                               dan pengesahan (KTP, SIM,
22. Penjara dan panti rehabilitasi;         Aktaakta, Pasport, Surat
23. Prasrana dan sarana pengaturan
23 P            d                 t         Keterangan,
                                            Keterangan dll);
    lalu lintas;                        30. Pelayanan surat ijin;
24. Pengendalian polusi udara;          31. Lahan pemakaman;
25 Sentra-sentra penujualan barang-
25. Sentra sentra              barang   32. Ambulan dan mobil derek;
    barang kebutuhan pokok;
26. Alun-alun dan lapangan terbuka;
                                        33. Perpustakaan umum;
                                        34. Museum;
                                                                                   Terima Kasih
                         p
27. Taman dan kawasan paru-paru p       35. Pendidikan dasar dan umum;
    kota;                               36. Gedung pementasan;
28. Pelayanan fakir miskin dan orang    37. Balai latihan kerja;
    cacad;                              38. Prasarana ibadah;
                                        39. Terminal terpadu;
                                        40. Dan lain-lain….
  y g     jika semua bidang p y
Bayangkan j                                                g
                           g pelayanan di atas tersedia dengan baik,
             atau sebagian besar tersedia dengan baik
                             www.dadangsolihin.com                            41     www.dadangsolihin.com   42




                          Nama                  : Dadang Solihin
                          Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
                          Pekerjaan             : Direktur Evaluasi Kinerja
                                                  Pembangunan Daerah
                                                  Bappenas
                          Alamat Kantor         : Jl. Taman Suropati No. 2
                                                  Jakarta
                                                  J k t 10310
                          Telp/Fak Kantor       : (021) 392 6248
                          HP                    : 0812 932 2202
                          Email                 : dadangsol@yahoo.com


                          Websites              :
                            www.dadangsolihin.com
                            www.flickr.com/photos/dadangsolihin
                            www.slideshare.net/dadangsolihin
                            www slideshare net/dadangsolihin
                            www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
                             www.dadangsolihin.com                            43

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:2054
posted:6/28/2010
language:Indonesian
pages:11
Description: Seminar Nasional STIA Kawula Indonesia di Wisma Bahtera Pelni-Puncak Bogor, 26 Juni 2010