Get documents about "Kebijakan Nasional Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT
Document Sample
Kebijakan Nasional
Sistem Penjaminan Mutu
Perguruan Tinggi (SPM-PT)
Prof. Dr. Johannes Gunawan, SH, LL.M
Sekretaris Majelis Pendidikan
Dewan Pendidikan Tinggi, Ditjen Dikti, Depdiknas
Draft Landas Pijak (Platform)
Dari WASDALBIN ke SPM-PT
Perubahan Peraturan Perubahan Struktur Tanggung
Perundang-undangan Jawab Pengawasan Pendidikan
Pendidikan Tinggi Tinggi
UU. No. 2 Tahun 1989 Tentang Sisdiknas UU. No. 20 Tahun 2003 Tentang Sisdiknas
------ UU. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
------ RUU. Tentang BHP
PP. No. 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi RPP. Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan
Kepmendiknas No. 232/U/2000 Tentang PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Kurikulum dan Penilaian Hasil Belajar Mengajar Pendidikan
Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Pendirian Perguruan Tinggi Pendidikan
Kepmendiknas No. 045/U/2002 Tentang Kurikulum PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Inti Pendidikan Tinggi Pendidikan
Kepmendiknas No. 184 Tahun 2001 Tentang PP. No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional
Wasdalbin(EPSBED) Pendidikan
KPPT-JP III 1996 - 2005 HELTS 2003 - 2010
Masih berlaku untuk mencegah kekosongan hukum
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan Pendidikan
Tinggi Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 Tentang
Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama) 1
• Pasal 52 Bab XVI UU Sisdiknas Lama:
Pemerintah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah ataupun oleh
masyarakat dalam rangka pembinaan perkembangan satuan
pendidikan yang bersangkutan.
• Pasal 53 UU Sidiknas Lama:
Menteri berwenang mengambil tindakan administratif terhadap
penyelenggara satuan pendidikan yang melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan undang-undang ini.
• Penjelasan Pasal 53 UU Sisdiknas Lama: \
Tindakan administratif berwujud pemberian peringatan sebagai
tindakan yang paling ringan dan perintah penutupan satuan
pendidikan yang bersangkutan sebagai tindakan yang paling berat
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan Pendidikan
Tinggi Berdasarkan UU No. 2 Tahun 1989 Tentang
Sisdiknas (UU Sisdiknas Lama) 2
Kesimpulan
• Pemerintah merupakan satu-satunya pemegang tanggungjawab
pengawasan atas pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, baik
yang diselenggarakan oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat.
Struktur pengawasan pendidikan tinggi seperti ini disebut
pengawasan vertikal.
• Akibatnya peraturan pelaksanaan tentang pengawasan pendidikan
tinggi yang ditetapkan pada masa UU.Sisdiknas Lama berlaku,
berkarakter pengawasan vertikal, antara lain:
- Kepmendiknas No. 234/U/2000 Tentang Pedoman
Pendirian Perguruan Tinggi;
- Kepmendiknas No. 184 Tahun 2001 Tentang Pedoman
Pengawasan-Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma
Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi (Wasdalbin),
sebagai landasan EPSBED
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan Pendidikan
Tinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru) 1
• Alinea keenam Penjelasan Umum UU.Sisdiknas:
Strategi pembaharuan sistem pendidikan, antara lain:
13. pelaksanaan pengawasan dalam sistem pendidikan nasional.
• Pasal 8 UU Sisdiknas:
Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan,
pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.
• Pasal 66 Bab XIX UU Sisdiknas:
(1) Pemerintah, pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan
komite sekolah/madrasah melakukan pengawasan atas
penyelenggaraan pendidikan pada semua jenjang dan jenis
pendidikan sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas
publik
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan Pendidikan
Tinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru) 2
Selain itu, salah satu tonggak penting di dalam UU.Sisdiknas yang
tidak dikenal di dalam UU.Sisdiknas Lama, adalah penetapan
otonomi perguruan tinggi, yang diatur dalam:
• Pasal 24 ayat (2) UU Sisdiknas:
Perguruan tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri
lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan pendidikan
tinggi, penelitian ilmiah, dan pengabdian kepada masyarakat.
• Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas:
Perguruan tinggi menentukan kebijakan dan memiliki otonomi
dalam mengelola pendidikan di lembaganya.
• Penjelasan Pasal 50 ayat (6) UU Sisdiknas:
Yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah
kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri
lembaganya.
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan Pendidikan
Tinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru) 3
Kesimpulan
• Terhadap perguruan tinggi yang otonom, tentu saja Pemerintah
tidak berwenang lagi melakukan pengawasan seperti pada masa
berlakunya UU.Sisdiknas Lama.
• Otonomi perguruan tinggi mengamanatkan bahwa perguruan
tinggi harus mengelola secara mandiri pengawasan atas
pendidikan tinggi yang diselenggarakannya.
• Pemerintah tetap memiliki wewenang mengawasi pendidikan
tinggi, namun harus dilakukan secara transparan untuk
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat (akuntabilitas
publik), artinya pengawasan adalah bukan untuk kepentingan
Pemerintah melainkan Pemerintah melakukan pengawasan adalah
demi melindungi kepentingan masyarakat (stakeholders) yang
menggunakan hasil pendidikan tinggi.
Struktur Tanggung Jawab Pengawasan Pendidikan
Tinggi Berdasarkan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang
Sisdiknas (UU Sisdiknas Baru) 4
• Dalam era otonomi perguruan tinggi, masyarakat diberi hak
untuk mengawasi pendidikan tinggi. Struktur pengawasan
pendidikan tinggi ini disebut pengawasan horisontal.
• Akibatnya, peraturan pelaksanaan tentang pengawasan atas
pendidikan tinggi yang telah dan akan ditetapkan setelah
berlakunya UU.Sisdiknas, semuanya harus berkarakter
pengawasan horisontal, antara lain:
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang
Standar Nasional Pendidikan, dan
- Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan dan
Penyelenggaraan Pendidikan, serta
- Rancangan Permendiknas Tentang Peyelenggaraan
Pendidikan Tinggi yang sedang dalam proses penyusunan
Dampak pada Pengawasan Pendidikan Tinggi
(Dari WASDALBIN ke SPM-PT) 1
• Struktur pengawasan vertikal bertujuan agar perguruan tinggi
menaati semua persyaratan penyelenggaraan pendidikan tinggi
yang ditetapkan Pemerintah, sehingga pada hakekatnya
bertujuan menjamin mutu perguruan tinggi.
• Dengan tujuan menjamin mutu perguruan tinggi, PP. No. 19
Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
menetapkan struktur pengawasan horisontal di dalam:
- Pasal 91 ayat (1):
Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal
wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- Pasal 91 ayat (3):
Penjaminan mutu pendidikan bertujuan untuk
memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan
Dampak pada Pengawasan Pendidikan Tinggi
(Dari WASDALBIN ke SPM-PT) 2
• Struktur pengawasan pendidikan tinggi melalui penjaminan mutu,
memenuhi amanat UU. Sisdiknas yaitu menerapkan pengawasan
horisontal yang dilaksanakan oleh tiga unsur, yaitu:
a. perguruan tinggi;
b. masyarakat/stakeholders;
c. Pemerintah.
• Pada tahun 2006, dipandang perlu oleh Dirjen Dikti, dibentuk
Komisi SPM-PT di bawah Dewan Pendidikan Tinggi untuk
menyusun Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
(SPM-PT) yang berbasis institusi.
• Di dalam SPM-PT, Pemerintah, perguruan tinggi, dan masyara-
kat/stakeholders diposisikan sesuai dengan tugas dan tanggung
jawabnya masing-masing, dalam menjalankan penjaminan mutu
perguruan tinggi.
Sebelum SPM-PT
Perguruan Tinggi
Evaluasi
Program Studi EPS
Berbasis BED
Evaluasi Diri
Penjaminan Mutu
Internal QA
Evaluasi Penjaminan Mutu Akredi
Diri Eksternal tasi
Kebijakan Nasional SPM-PT
Pasal 50 ayat (2) UU. Sisdiknas:
Pemerintah menentukan kebijakan nasional dan
Perguruan Tinggi SNP untuk menjamin mutu pendidikan nasional;
Sistem
Penjaminan Mutu Pasal 4:
Internal SNP bertujuan menjamin
SNP (SPMI)
mutu pendidikan nasional
SNP
dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa dan
membentuk watak serta
peradaban bangsa yang
SNP bermartabat.
Pangkalan
Data
Perguruan
Sistem Pasal 1 butir 27 PP. SNP:
Tinggi Penjaminan Mutu
(PDPT) Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi yang
Eksternal
SNP (SPME) selanjutnya disebut BAN-PT adalah badan evaluasi
mandiri yang menetapkan kelayakan program
dan/atau satuan pendidikan pada jenjang pendidikan
tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan
SPM-PT Berdasarkan
PP. No.19 Tahun 2005 Tentang SNP
Insan
Standar Lain Internally
Indonesia
(Melampaui SNP) driven
Cerdas &
Kompetitif
8 Jenis SNP Wajib
(Standar Minimal)
Standar Mutu PP.No.19 Tahun
2005 Tentang SNP Ditetapkan sendiri oleh PT
:
a. Penelitian dan publikasi
b. Pengabdian kepada
masyarakat;
c. Sistem informasi;
d. Kerjasama institusional
dalam dan luar negeri;
e. Kemahasiswaan;
f. Suasana akademik;
g. Sumber pendanaan
(revenue generating);
Standar Lain Internally h. Bidang lain sesuai ciri
khas perguruan tinggi
(Melampaui SNP) driven yang bersangkutan.
Psl 2 ayat (1) PP No
19/2005
1. Standar Isi
2. Sandar Proses
3. Standar Kompetensi
Lulusan
4. Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
8 Jenis SNP Wajib
5. Standar Sarana dan
Prasarana
(Standar Minimal) 6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan
8. Standar Penilaian
Pendidikan
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
Sebagai Bentuk Pengawasan Baru Pendidikan Tinggi
Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDPT) Nasional
Kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan
data serta informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi
di semua perguruan tinggi oleh Ditjen Dikti, untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh Pemerintah sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 66 ayat (1) dan Ayat (2) UU. Sisdiknas
(dahulu disebut EPSBED);
Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI)
Kegiatan sistemik penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan
tinggi di perguruan tinggi oleh perguruan tinggi (internally
driven), untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi
oleh perguruan tinggi sendiri secara berkelanjutan (continuous
improvement ), sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 50 ayat (6)
UU.Sisdiknas juncto Pasal 91 PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP;
Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (SPM-PT)
Sebagai Bentuk Pengawasan Baru Pendidikan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)
Kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau
perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga mandiri di luar
perguruan tinggi yang diakui Pemerintah, untuk mengawasi
penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk dan atas nama
masyarakat, sebagai bentuk akuntabilitas publik sebagaimana
diamanatkan oleh Pasal 60 ayat (2) UU.Sisdiknas dan Pasal 86
ayat (3) PP.No. 19 Tahun 2005 tentang SNP (disebut Akreditasi).
Mekanisme SPM-PT
1. Data dan informasi tentang kegiatan masing-masing
perguruan tinggi wajib dikumpulkan, diolah, dan disimpan
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan di dalam PDPT
masing-masing dengan klasifikasi data dan informasi
berdasarkan SNP. Kemudian data dan informasi tersebut
dikirim, dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT Nasional
yang dikelola oleh Ditjen.Dikti.
2. Dengan menggunakan data dan informasi yang telah
dikumpulkan dan disimpan di dalam PDPT masing-masing,
perguruan tinggi melakukan SPMI (internal quality assurance)
melalui evaluasi diri dalam dua lingkup, yaitu pemenuhan
SNP dan melampaui ke delapan standar di dalam SNP secara
kuantitatif dan kualitatif, serta mengembangkan standar-
standar tersebut di atas beserta pemenuhannya secara
berkelanjutan (continuous quality improvement);
Mekanisme SPM-PT
3. Dengan menggunakan data dan informasi yang telah
dikumpulkan di dalam PDPT Nasional dan visitasi, BAN–PT
atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah melakukan
akreditasi, yang disebut SPME (external quality assurance)
dengan memberikan peringkat sebagai berikut:
Akreditasi C (Cukup)
Perguruan tinggi memenuhi kedelapan standar dalam SNP. Apabila
perguruan tinggi tidak memenuhi kedelapan macam standar dalam
SNP, perguruan tinggi tersebut dinyatakan tidak terakreditasi.
Aktreditasi B (Baik)
Perguruan tinggi memenuhi dan melampaui kedelapan standar
dalam SNP dan mampu memenuhi standar rata-rata perguruan tinggi
taraf Nasional.
Akreditasi A (Amat baik)
Perguruan tinggi telah memenuhi dan melampaui kedelapan standar
dalam SNP dan mampu memenuhi standar rata-rata perguruan tinggi
taraf Nasional, serta memenuhi standar rata-rata perguruan tinggi
taraf Internasional.
Kelembagaan SPM-PT
• Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bertanggungjawab
atas pengelolaan PDPT Nasional;
• Setiap perguruan tinggi bertanggungjawab atas
pengelolaan PDPT masing-masing dan pelaksanaan
SPMI;
• BAN–PT atau lembaga mandiri yang diakui Pemerintah
bertanggungjawab atas pelaksanaan SPME.
Sistem Penjaminan Mutu Internal (1)
Pengertian Mutu Perguruan Tinggi
Mutu perguruan tinggi adalah kesesuaian antara
penyelenggaraan perguruan tinggi dengan SNP, maupun
standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi sendiri
berdasarkan visi dan kebutuhan dari para pihak yang
berkepentingan (stakeholders)
Dengan demikian, terdapat standar mutu perguruan tinggi
yang:
• ditetapkan oleh Pemerintah (government);
• disepakati bersama di dalam perguruan tinggi (vision) ;
• dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan
(stakeholders).
Sistem Penjaminan Mutu Internal (2)
Pengertian Penjaminan Mutu Internal
Penjaminan mutu internal di perguruan tinggi adalah proses
penetapan dan pemenuhan SNP dan standar yang
melampaui SNP secara konsisten dan berkelanjutan,
sehingga stakeholders (mahasiswa, orang tua, dunia kerja,
pemerintah, dosen, tenaga penunjang, serta pihak lain yang
berkepentingan) memperoleh kepuasan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (3)
Konsep SPMI
Perguruan tinggi dinyatakan bermutu, apabila
1. Perguruan tinggi mampu memenuhi SNP (aspek imperatif)
2. Perguruan tinggi mampu menetapkan dan mewujudkan
visinya melalui pelaksanaan misinya (aspek deduktif)
3. Perguruan tinggi mampu memenuhi kebutuhan stakeholders
(aspek induktif)
Sistem Penjaminan Mutu Internal (4)
Tujuan SPMI
Memelihara dan meningkatkan mutu perguruan tinggi secara
berkelanjutan (continuous improvement), yang dijalankan
oleh perguruan tinggi secara internal untuk memenuhi
SNP, mewujudkan visi dan misinya, serta memenuhi
kebutuhan stakeholders melalui penyelenggaraan Tridharma
Perguruan Tinggi
Sistem Penjaminan Mutu Internal (5)
Strategi SPMI
a. Ditjen. Dikti. menetapkan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu
Internal Perguruan Tinggi
b. Perguruan tinggi menggalang komitmen menjalankan
penjaminan mutu internal perguruan tinggi
c. Perguruan tinggi memilih dan menetapkan sendiri standar mutu
yang melampaui SNP berdasarkan visinya
d. Perguruan tinggi menetapkan dan menjalankan organisasi dan
mekanisme kerja penjaminan mutu internal
e. Perguruan tinggi melakukan benchmarking mutu perguruan
tinggi secara berkelanjutan (dalam/luar negeri)
Sistem Penjaminan Mutu Internal (6)
Contoh Standar dalam SPMI
• Standar Isi (kurikulum)
• Standar Proses (proses pembelajaran)
• Standar Kompetensi Lulusan
• Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
• Standar Sarana dan Prasarana
• Standar Pengelolaan
• Standar Pembiayaan
• Standar Penilaian Pendidikan
• Standar Penelitian
• Standar Pengabdian kepada masyarakat
• Standar Kerjasama
• Standar Kesejahteraan
• Standar Kemahasiswaan
Sistem Penjaminan Mutu Internal (7)
Contoh Penetapan Standar Pendidik dan
Tenaga Kependidikan • Rekrutasi
• Masa Observasi
• Pengangkatan Pegawai Tetap
Visi PT • Penilaian Prestasi Kerja
dan
• Mutasi, Promosi, Demosi
SNP • Waktu Kerja
Standar • Kerja Lembur & Cuti
Pendidik dan
• Penghasilan & Penghargaan
Tenaga
Kependidikan • Jaminan Sosial & Kesejahteraan
• Pengembangan & Pembinaan
Kebutuhan
• Keselamatan & Kesehatan Kerja
Stakeholders
• Disiplin
• Perjalanan Dinas
• Pengakhiran Hubungan Kerja
Sistem Penjaminan Mutu Internal (8)
Penetapan
Manajemen Standar Mutu
Kendali Mutu SPMI Pelaksanaan
Standar Mutu
Audit
Pelaksanaan
Standar Mutu
Ada
Continuous Gap antara
Standar Mutu Ya
Improvement Dan
(Kaizen) Pelaksanaan?
Identifikasi action
untuk memenuhi
Penjaminan Mutu Standar Mutu
Berkelanjutan
Sustainable Tidak Laksanakan
action
Quality Assurance
Evaluasi Untuk Integrasikan pada
Peningkatan proses SDCA
Standar Mutu berikutnya
Sistem Penjaminan Mutu Internal (9)
Manajemen Kendali Mutu SPMI
PDCA (Plan, Do, Check, Action) yang akan menghasilkan kaizen
atau peningkatan mutu berkelanjutan (continuous improvement)
di perguruan tinggi SDCA
Quality first
PDCA
SDCA
PDCA Stakeholder - in
SDCA The next process is our
stakeholder
PDCA
SDCA
Speak with data
PDCA
SDCA S : Standard Upstream management
Sistem Penjaminan Mutu Internal (10)
Garis Besar Proses Penyusunan SPMI
Kebijakan Manual Standar Dokumen
Penjaminan Penjaminan Penjaminan Penjaminan
Mutu Mutu Mutu Mutu
Audit
Tindakan Pelaksanaan
Pelaksanan
Penjaminan Penjaminan
Penjaminan
Mutu Mutu
Mutu
Sistem Penjaminan Mutu Internal (11)
Kebijakan dalam SPMI
• Kerangka SPMI
• Struktur SPMI
• Tujuan dan Strategi SPMI
• Prinsip Pelaksanaan SPMI
• Proses Implementasi SPMI
Thank you and see you
Related docs
