Tanggung Jawab Komando Dalam Pelanggaran Berat HAM by mfu12935

VIEWS: 454 PAGES: 5

									                             Tanggung Jawab Komando
                    Dalam Pelanggaran Berat Hak Asasi Manusia
                          Oleh : Abdul Hakim G Nusantara


       Impunitas yaitu membiarkan para pemimpin politik dan militer yang diduga
terlibat dalam kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia seperti, kejahatan genosida,
kejahatan kemanusiaan, dan kejahatan perang tidak diadili merupakan fenomena hukum
dan politik yang dapat kita saksikan sejak abad yang lalu hingga hari ini. Pada abad yang
lalu negara-negara Eropa gagal      membentuk pengadilan internasional sebagaimana
direkomendasikan Perjanjian Versailles untuk mengadili Raja Wilhelm II berkaitan
dengan kekuasaannya yang melawan moralitas internasional. Impunitas dinikmati pula
oleh Kaisar Hirohito. Amerika Serikat selaku pemenang perang memutuskan tidak
mengadili tokoh penjahat perang dunia ke II ini dan bahkan melindungi dan
membiarkannya sebagai Kepala Negara Kerajaan Jepang. Sampai hari ini kita masih terus
menyaksikan drama impunitas yang terus dinikmati para pemimpin politik dan militer
yang diduga tidak hanya melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia tetapi juga
diduga telah merampok uang negara dalam skala yang amat luar biasa besarnya. Dari
mulai Idi Amin, Mangistu Haile Mariam, Mobutu Seseko, Pinochet, Soeharto, dan lain
sebagainya. Para mantan penguasa itu sebagian telah pergi dari dunia menemui raja
akhirat. Namun sebagian lainnya tetap enak-enak menikmati hasil korupsinya di hari
tuanya tanpa pernah bisa disentuh oleh hukum. Pada saat yang sama kita menyaksikan
drama pengadilan pura-pura atau pengadilan se-olah-olah yang mengadili dan
menghukum serdadu-serdadu berpangkat rendah dengan hukuman yang acap ringan dan
melawan nurani keadilan masyarakat. Masih terus berlangsungnya fenomena impunitas
menunjukkan pertimbangan-pertimbangan kepentingan politik, ekonomi jangka pendek
dan bahkan militer masih dominan ketimbang kepentingan penegakan HAM dan
keadilan.
       Pada sisi yang lain dunia internasional mencatat adanya upaya yang terus-
menerus untuk meminta pertanggungjawaban para pemimpin politik dan militer yang
dipandang sebagai komandan yang diduga bertanggungjawab dalam kasus pelanggaran
berat hak asasi manusia. Komisi yang dibentuk Konferensi Perdamaian Versailles setelah


                                                                                       1
Perang Dunia Pertama merumuskan sebuah rekomendasi untuk mengakhiri impunitas
yang dinikmati para pemimpin negara yang melakukan kejahatan perang. Rekomendasi
Komisi itu menyatakan, “semua orang dari negara musuh, bagaimanapun tingginya posisi
mereka, tanpa membedakan pangkat maupun posisi, termasuk jabatan Kepala Negara
yang bersalah melakukan kejahatan melawan hukum dan kejahatan terhadap hukum
kebiasaan perang atau hukum kemanusiaan, dapat dikenai tuntutan.” Sayang sekali
rekomendasi itu ditolak oleh negara-negara yang hadir di Konferensi Versailles,
khususnya Amerika Serikat.
       Namun demikian seusai Perang Dunia Kedua melalui Piagam Pengadilan
Nuremberg, negara-negara pemenang perang berhasil mencapai kesepakatan untuk
mengadili para jenderal dan pemimpin Nazi. Piagam Nuremberg bisa dikatakan
merupakan langkah awal untuk mengakhiri impunitas para komandan militer dan
pemimpin politik yang diduga bertanggungjawab melakukan pelanggaran berat hak asasi
manusia. Pasal 6 ( c ) Piagam Nuremberg menegaskan prinsip hukum sebagai berikut :

       “pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, pengasingan dan tindakan lain yang
       sangat kejam, yang dilakukan terhadap penduduk sipil, sebelum perang maupun
       selama perang, atau kekerasan-kekerasan dan penyiksaan-penyiksaan atas dasar
       politik, rasial atau alasan-alasan keagamaan menjadi yurisdiksi pengadilan, entah
       bertentangan dengan hukum nasional atau tidak dari negara dimana kejahatan itu
       dilakukan pemimpin-pemimpin, organisator-organisator, penghasut-penghasut
       dan antek-antek yang terlibat ketika menyusun dan melaksanakan rencana
       bersama atau berkonspirasi untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan yang
       bersangkutan, bertanggungjawab atas tindakan yang dilakukan oleh siapapun
       yang ada dalam rencana tersebut.”

       Prinsip peranggungjawaban Komando ditegaskan pula oleh Pengadilan Tokyo
yang mengadili Jenderal Yamashita. Putusan Pengadilan Tokyo yang dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Amerika menyatakan :


       “Seorang penguasa wilayah, bertanggungjawab penuh secara individual dalam
       memberikan perintah yang keliru untuk melakukan kejahatan. Tanggungjawab itu
       juga mencakup kegagalan untuk mencegah tingkah laku yang melanggar hukum
       dari bawahannya, jika ia mengetahui bahwa tindakan yang dilakukan anak
       buahnya itu mendatangkan kejahatan, dan tidak dilakukan upaya pencegahannya
       atau menghukum mereka yang melakukan kejahatan. “



                                                                                      2
       Prinsip hukum tentang tanggung jawab komando ini merupakan prinsip yang
penting dalam penyelenggaraan pengadilan terhadap kasus pelanggaran berat hak asasi
manusia yang acap melibatkan para pemimpin politik dan militer. Prinsip ini menutup
peluang bagi pelaku pelanggaran hak asasi manusia di tingkat bawah membela diri
dengan menyatakan, bahwa apa yang ia lakukan semata-mata karena perintah komandan
atau atasan mereka. Prinsip hukum tanggung jawab komando ini dianut dalam Pengadilan
Balkan, dan menjadi dasar hukum untuk menangkap dan menahan serta mengadili para
pemimpin politik dan militer Serbia yang diduga terlibat dalam kejahatan kemanusian
dan Genosida.
       Bahwa para pemimpin politik dan militer yang diduga bertanggungjawab dalam
peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia wajib diadili sudah merupakan norma
hukum universal. Norma hukum ini tertuang dalam Statuta Roma tentang Pengadilan
Pidana Internasional. Sebagaimana tertuang dalam pasal 28 Statuta Roma, seorang
komandan militer harus bertanggungjawab secara pidana untuk kejahatan-kejahatan yang
dilakukan oleh kekuatan-kekuatan di bawah komando dan pengawasan efektifnya, atau
otoritas dan kontrol efektifnya, bilamana (1) komandan militer atau orang itu mengetahui
atau menyadari keadaan-keadaan pada waktu itu, seharusnya mengetahui bahwa pasukan-
pasukan itu melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut; dan (2 ) komandan
militer atau orang itu gagal untuk mengambil langkah-langkah yang perlu dan masuk akal
dalam kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan
masalah itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan dan
penuntutan.. Demikian pula seorang atasan harus bertanggungjawab secara pidana untuk
kejahatan-kejahatan yang dilakukan bawahannya sesuai dengan otoritas yang dimilikinya
secara efektif sebagai akibat dari kegagalannya untuk melaksanakan pengawasan secara
tepat pada bawahan itu, di mana : a). atasan tersebut mengetahui, atau secara sadar
mengabaikan informasi yang dengan jelas mengindikasikan bahwa bawahannya sedang
melakukan atau hendak melakukan kejahatan tersebut ; b). kejahatan itu menyangkut
kegiatan yang berada dalam tanggungjawab efektif dan pengendalian atasan tersebut ;
dan c). atasan gagal mengambil semua tindakan yang perlu dan masuk akal di dalam
kekuasaannya untuk mencegah atau menekan perbuatan mereka atau mengajukan
masalahnya kepada pejabat yang berwenang untuk penyelidikan dan penuntutan.


                                                                                      3
       Prinsip hukum tanggungjawab komando tersebut di atas diadopsi oleh UU
Nomor: 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pasal 42 UU tersebut
persisnya mengatur sebagai berikut :
“(1) Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan
militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam
yurisdiksi Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di
bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan
pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak
dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu :

   a. komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat
      itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru
      saja melakukan pelanggaran Ham yang berat; dan
   b. komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak
      dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau
      menghentikan perbuatan tersebut atsau menyerahkan pelakunya kepada pejabat
      yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.”

“(2) Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggungjawab secara pidana
terhadap pelanggaran Ham yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di
bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak
melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

   a. atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara
      jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan
      pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
   b. atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang
      lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut
      atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan
      penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.”


       Dalam kasus Tragedi Trisakti, Semanggi I dan II Tim Ad Hoc Penyelidik Pro
Justisia Komnas HAM menemukan telah terjadinya pelanggaran berat hak asasi manuisa,
yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan. Tim Penyelidik ini menemukan adanya unsur
meluas atau sistematik dalam kasus penembakan, penganiayaan, dan pembunuhan para
pengunjuk rasa tersebut. Sejumlah pejabat militer seperti, Jenderal Wiranto dan lain-lain
diduga bertanggungjawab dalam peristiwa pelanggaran berat hak asasi manusia tersebut.
Hasil penyelidikan telah diserahkan kepada Jaksa Agung. Namun Jaksa Agung sampai
saat ini menolak untuk melakukan penyidikan. Salah satu alasan yang dikemukakan oleh


                                                                                       4
Jaksa Agung ialah, bahwa para prajurit yang didakwa dalam kasus pembunuhan
mahasiswa Trisakti telah diadili di pengadilan militer. Oleh karena itu menurut Jaksa
Agung para komandannya ( Jenderalnya ) tidak dapat dituduh melakukan pelanggaran
berat hak asasi manusia. Oleh karena itu tidak dapat diadili di depan pengadilan Ad Hoc
hak asasi manusia. Selain itu membawa para komandan ke pengadilan hak asasi mansuia
akan melanggar asas Ne bis in idem, yaitu seseorang diadili dua kali atas dakwaan yang
sama. Argumentasi Jaksa Agung ini jelas sangat simplistik dan menyesatkan yang
membawa akibat impunitas kepada para Jenderal yang diduga bertanggung jawab dalam
peristiwa pelanggaran hak asasi manusia berat tersebut.
       Di masa depan seorang komandan yang mengetahui bawahannya melanggar hak
asasi manusia yang berat akan cepat-cepat menyerahkan bawahannya itu ke pengadilan
militer untuk menghindari pengadilan hak asasi manusia. Padahal dalam kasus Trisakti,
Semanggi I dan II para prajurit itu belum pernah diadili di forum pengadilan atas
dakwaan melakukan pelanggaran berat hak asasi manusia. Para prajurit itu diadili atas
dakwaan melakukan pelanggaran pidana pembunuhan biasa. Oleh karena itu amatlah
keliru dan menyesatkan argumentasi Jaksa Agung tersebut. Sampai saat ini substansi
temuan Tim Penyelidik Pro Justisia Komnas HAM tersebut belum pernah dibahas dan
ditanggapi oleh Jaksa Agung. Jaksa Agung masih bertahan pada argumentasi prosedural
yang keliru itu.


                                         *****
Bahan Rujukan :
           1. “KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN” Perjuangan Untuk
               Mewujudkan Keadilan Global, Geoffrey Robertson QC,, 2000 ;
           2. “Dari Pengadilan Militer Internasional Nuremberg ke Pengadilan Hak
               Azasi Manusia Indonesia” Dr. H. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, SH, MCJ,
               2003 ;
           3. Statuta Roma.




                                                                                     5

								
To top