Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

BAB ISI LAPORAN MAGANG

VIEWS: 9,130 PAGES: 46

									                                    BAB I
                              PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang
        Dunia usaha saat ini membutuhkan profesional-profesional muda yang
   mampu menjawab tantangan di era Globalisasi yang semakin kompetitif.
   Departemen Pendidikan melakukan sejumlah program untuk menghadapi
   persaingan di dunia usaha dengan memberlakukan program magang.
        Sekolah Tinggi Swasta sebagai salah satu lembaga pendidikan di bawah
   Kopertis mulai memberlakukan program Magang sebagai suatu upaya
   meningkatkan kualitas para lulusannya. Dalam hal ini STIE-SB Pariaman
   memberikan keleluasaan pada Mahasiswanya untuk melakukan magang di
   tempat yang diinginkan. Hal ini dilakukan supaya Mahasiswa dapat
   memaksimalkan hasil yang ingin diperoleh karena sesuai dengan minat dan
   tujuan yang hendak dicapai.
        Dalam pelaksanaan program Magang ini setiap mahasiswa harus
   memenuhi kredit minimal 100 SKS dengan lamanya magang kurang lebih
   selama 40 hari kerja atau sekitar 2 bulan. Melalui program magang ini
   mahasiswa diharapkan dapat mempraktekkan pengetahuan yang sudah didapat
   di bangku kuliah serta dapat mempelajari hal-hal baru yang bermanfaat yang
   tidak diperoleh di bangku perkuliahan.
        Dalam hal ini Penulis melakukan magang di Bank Nagari BPD
   Sumatera Barat Cabang Pariaman yang berlokasi di Kota Pariaman. Untuk
   mendalami lebih jauh tentang kegiatan Magang tersebut, Penulis akan
   mencoba membahas lebih lanjut tentang “ SISTEM PENGENDALIAN
   KREDIT PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT CABANG
   PARIAMAN “




                                       1
1.2 Tujuan Magang
        Adapun tujuan melakukan Magang di Bank Nagari BPD Sumatera Barat
   Cabang Pariaman adalah sebagai berikut :
     a. Bagi Mahasiswa
        1) Dapat mengetahui dan memahami aktifitas sebuah Lembaga
            Perbankan pada pelayanan atau jasa di Bank Nagari BPD Sumatera
            Barat Cabang Pariaman.
        2) Untuk memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman kerja yang
            sangat bermanfaat bagi Penulis dan membandingkannya dengan
            teori-teori yang telah dipelajari di bangku perkuliahan.
        3) Untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan Penulis dalam
            mengimplementasikan suatu teori tertentu di dunia usaha yang
            sesungguhnya.


     b. Bagi Perguruan Tinggi
        Menghasilkan pekerja yang memiliki keahlian profesional dengan
        tingkat pengetahuan dan etos kerja yang sesuai dengan tuntutan dunia
        kerja.


     c. Bagi Perusahaan
        1) Menjalin kerja sama antara dunia kerja khususnya Bank Nagari BPD
            Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan dunia pendidikan
            khususnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Sumatera Barat Pariaman.
        2) Dapat membantu para karyawan Bank Nagari BPD Sumatera Barat
            Cabang Pariaman dalam melaksanakan tugas-tugasnya.


1.3 Manfaat Magang
    Bagi Penulis
      1) Mengetahui situasi di dunia kerja khususnya di Bank Nagari BPD
          Sumatera Barat Cabang Pariaman.
      2) Dapat mengetahui bahwa ilmu yang diperoleh di bangku kuliah
          berguna dalam pelaksanaan kerja.




                                       2
    Bagi Perguruan Tinggi
      1) Menjalin kerjasama antara perguruan tinggi khususnya Sekolah Tinggi
          Ilmu Ekonomi Sumatera Barat dengan perusahaan khususnya
          Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman.
      2) Menghasilkan lulusan yang siap kerja pada Instansi Pemerintah atau
          Perusahaan.


1.4 Waktu dan Prosedur Persiapan Magang
        Sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh STIE-SB Pariaman,
   pelaksanaan program Magang selama 40 hari kerja atau sekitar dua bulan dan
   diwajibkan bagi Mahasiswa yang telah melaksanakan 100 SKS dan
   dilaksanakan pada liburan semester (bulan Agustus dan September). Tempat
   magang yang dipilih oleh Penulis adalah Bank Nagari BPD Sumatera Barat
   Cabang Pariaman.
        Sebelum melaksanakan magang, Penulis harus terlebih dahulu
   memenuhi prosedur persiapan magang yang telah ditetapkan oleh STIE-SB
   Pariaman. Prosedur yang harus dijalani Penulis sebelum memulai program
   Magang adalah sebagai berikut :
     1. Membuat surat permohonan magang kepada Bank Nagari BPD
        Sumatera Barat Cabang Pariaman, yang kemudian disetujui dan
        ditandatangani oleh Sekretaris STIE-SB Pariaman atas pengetahuan
        Ketua STIE-SB Pariaman.
     2. Mendatangi tempat magang untuk mengajukan permohonan.
     3. Setelah permohonan diterima, menanyakan waktu dan persyaratan
        lainnya yang harus dipenuhi mahasiswa magang.


1.5 Ruang Lingkup
        Gambaran umum Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman
   meliputi sejarah berdirinya, struktur organisasi perusahaan dan bidang usaha
   yang di jalankan oleh perusahaan.




                                       3
1.6 Sistematika Penulisan
   Bab I         : Pendahuluan, berisi latar belakang pelaksanaan magang dan
                   pemilihan tempat magang, tujuan magang, manfaat magang,
                   waktu dan prosedur persiapan magang, ruang lingkup dan
                   sistematika penulisan.
   Bab II        : Berisi gambaran umum Bank Nagari BPD Sumatera Barat
                   Cabang Pariaman, sejarah perusahaan, struktur perusahaan,
                   struktur organisasi (fungsi dan tugas), dan bidang usaha
                   yang dijalankan perusahaan.
   Bab III       : Meliputi program magang dan kegiatan magang yang
                   mencantumkan program kerja selama magang dan kegiatan
                   apa yang diselesaikan selama magang.
   Bab IV        : Membahas tentang pokok permasalahan selama magang
                   yaitu Pertama, pengendalian sebelum kredit yang meliputi
                   tentang    ketentuan      pokok    pemberian    kredit,   analisa
                   pemberian kredit dan persetujuan kredit serta pencairan
                   kredit. Kedua, pengendalian setelah pemberian kredit yang
                   meliputi    tentang       pengendalian   kualitas   kredit   dan
                   kebijaksanaan terhadap kredit bermasalah serta analisa
                   pengendalian kredit.
   Bab V         : Berisi penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.




                                         4
                                 BAB II

                         GAMBARAN UMUM



2.1 Sejarah Berdirinya BPD Sumatera Barat

       Pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat pada dasarnya ide

   yang timbul dari kalangan pejabat daerah dan pengusaha. Keadaan ini

   ditunjang dengan keadaan hukum untuk mendirikan Bank Pembangunan

   Daerah Sumatera Barat yang diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun

   1962 mengenai ketentuan pokok        Bank Pembangunan Daerah. Dengan

   landasan hukum tersebut      pada tanggal 13 Maret 1962 Soelamet

   Dipowardoyo mewakili       pemerintah Daerah Sumatera Barat beserta

   H. Hadis Didong dari pihak swasta menghadap Notaris Hasan Qalbi guna

   mengukuhkan berdirinya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

       Atas dasar Akte Notaris No. 9 tanggal 12 Maret 1962, maka berdirilah

   suatu lembaga keuangan didaerah Sumatera Barat dengan nama PT. Bank

   Pembangunan Daerah Sumatera Barat, sedangkan izin usaha perbankan

   diperoleh melalui surat Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia No.

   BUM/9-1-44/11 tertanggal 25 April 1962. Dengan demikian Pendirian PT.

   Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat bertujuan untuk membantu

   pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan dengan jalan :

   1. Memberikan pinjaman-pinjaman untuk proyek - proyek yang termasuk

      usaha pembangunan daerah dalam lapangan usaha perkebunan,

      perindustrian, kerajinan, pertambangan, pengangkutan, perdagangan dan




                                    5
     sektor lainnya yang diselenggarakan oleh swasta maupun dalam kerja

     sama lainnya.

2. Bertindak sebagai bank pembayar dari proyek-proyek dari suatu daerah,

     swasta, bilamana diminta ataupun disetujui oleh kepala Daerah Tingkat I

     Sumatera Barat.

3. Melakukan aktivitas pokok perbankan sebagai mana hal yang dilakukan

     oleh bank umum lainnya yakni menghimpunan dana dari masyarakat

     adan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman serta pelayan jasa-

     jasa perbankan lainnya.



     Bertitik tolak dari hal diatas, maka pada tanggal 18 November 1973

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat mengeluarkan peraturan

Daerah No. 4 tahun 1973 tentang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera

Barat yang dasarnya memperkuat landasan hukum PT. Bank Pembangunan

Daerah Sumatera Barat menjadi Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.

Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1973 ini diundangkan dalam lembaran

Daerah No. 5 tahun 1973, yang berlaku pada tanggal 11 Januari 1974,

yang memuat tentang :

a.   Maksud didirikannya Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

     Bank didirikan dengan tujuan membantu dan mendorong pertumbuhan

     perekonomian dan pembangunan daerah Sumatera            Barat disegala

     bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka

     meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.




                                   6
   b. Pemilik / pemegang saham dan Pengawas

        Sesuai dengan peraturan daerah Propinsi TK I Sumatera Barat No, 15

        tahun 1992, pihak swasta     berhak    sebagai pemegang saham Bank

        Pembangunan Daerah Sumatera Barat dan telah dicantumkan posisi

        modalnya dalam peraturan daerah antar lain sebagai berikut :

        a. Pemerintah Daerah TK I Sumatera Barat

        b. Pemerintah daerah TK II seluruh Sumatera Barat

        c. Pihak ketiga lainnya ( Koperasi Karyawan Bank Nagari BPD

            Sumatera Barat).

        Kepengurusan bank ditetapkan sesuai dengan fungsi dan tanggung

        jawabnya yakni dewan pengawas, Direksi dan Pimpinan serta anggota.

   c.   Bidang tugas dan usaha

        Sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang jasa perbankan,

        Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat mempunyai tugas dan fungsi

        pokok sebagai mana hal dengan bank umum lainnya yakni melakukan

        penghimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam

        bentuk pinjaman serta pelayan jasa-jasa perbankan lainnya.



2.2 Sejarah Berdirinya      Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang

   Pariaman

        Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pariaman didirikan

   berdasarkan kepada Keputusan Menteri Keuangan RI No. 052/DKK/II/1170

   tertanggal 25 November 1970 dan         mulai beroperasi tahun      1971 yang

   beralamat di Jl. Sudirman No. 25 Pariaman. sebagai Kepala Cabang pada




                                       7
   saat itu adalah Bapak Drs. Rajilis Hamzah dengan dibantu oleh 5 orang

   karyawan.



       Tujuan pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang

   Pariaman adalah mempermudah           pelayanan yang diberikan oleh Bank

   Pembangunan Daerah Sumatera Barat         sesuai dengan ketentuan Undang

   Undang pendirian Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat hingga ke

   daerah - daerah Tingkat II dan ke Kecamatan yang ada di wilayah Sumatera

   Barat.



2.3 Struktur Organisasi

       Struktur Organisasi yang baik merupakan suatu kerangka menyeluruh

   yang mengambarkan hubungan antara atasan dengan bawahan               yang

   mencakup tugas dan wewenang dalam suatu kesatuan yang utuh. Struktur

   organisasi yang baik    adalah struktur organisasi    yang sederhana dan

   fleksibel, sehingga memungkin untuk diadakannya penyesuaian tanpa harus

   melakukan perombakan total. Struktur organisasi yang baik dapat membantu

   proses pengendalian dari aktivitas perusahaan yang dilakukan, karena adanya

   pembagian tugas dan wewenang yang dihubungkan dengan tanggung jawab

   antara karyawan, sehingga memudahkan untuk melakukan evaluasi dalam

   operasi perusahaan.

       Struktur organisasi dapat juga diartikan sebagai suatu bentuk diagram

   yang menunjukan segi - segi penting sutau organisasi yang meliputi fungsi -

   fungsi pokok yang berhubungan dengan dengan saluran pengawasan dan




                                     8
wewenang yang berhubungan dengan setiap pegawai yang diberi tugas dan

fungsi.

    Untuk lebih jelasnya, struktur organisasi dengan rincian uraian tugas

Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman dapat dilihat pada

halaman berikut :

1. Pemimpin Cabang

     a. Mewakili Direksi dalam melaksanakan tugas-tugas bank diwiliyah

          kerja kantor cabang.

     b. Menetapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan-

          tujuan yang akan dicapai

     c. Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi secara langsung unit-

          unit kerja dibawah tanggung jawab Pemimpin Kelompok Pemasaran,

          Pemimpin     bagian    pelayanan   nasabah,   Pemimpin   Bagian

          Operasional, Pemimpin Bagian Administrasi Kredit, Konrol Intern

          Cabang, sesuai dengan prosedur dan kebijaksanaan yang telah

          ditetapkan oleh Kantor Pusat.

     d. Memasarkan produk dan jasa-jasa Bank Nagari kepada nasabah serta

          malukukan pendekatan / mencari calon nasabah dalam rangka

          meningkatkan bisnis dan menguasai pangsa pasar dilingkungan

          wilayah kerja.




                                     9
2. Kontrol Internal Cabang.

   a. Mengendalikan / mengawasi proses kegiatan usaha kantor cabang

       secara harian

   b. Melakukan pemeriksaan atas proses pemberian dan pengelolaan

       kredit.

   c. Mengadakan       pemeriksaan    manajemen       kantor   cabang    dan

       melaksanakan pemeriksaan d. Membantu pemimpin cabang dalam

       memantau organisasi bisnis plan kantor cabang

   d. Menyusun laporan aktivitas tahunan kinerja kepada pemimpin kantor

       cabang.



3. Pemimpin Kelompok Pemasaran

   a. Mengarahkan mengendalikan dan mengawasi pengelolaan serta

       tanggung jawab atas kegiatan - kegiatan :

       -   Memasarkan      produk     dana,    jasa    dan     kredit   serta

           mempergandakan penjualan (cross selling) produk dana, kredit

           dan jasa Bank Nagari kepada nasabah/ calon nasabah.

       -   Membuat perencanaan dan melaksanakan program pendekatan

           dan pertemuan dengan nasabah atau calon nasabah.

       -    Memproses permohonan kredit (retail           dan makro) dan

           melakukan pembinaan terhadap nasabah.

       -   Memproses permohonan kredit (retail dan makro)                dan

           melakukan pembinaan terhadap nasabah.

       -   Mengupayakan penagihan kredit bermasalah.



                                 10
b. Mengupayakan memasarkan produk dana, jasa dan kredit secara

    maksimal dan memungkin nasabah / calon nasabah tentang

    keunggulan produk dan jasa Bank Nagari.

c. Mengupayakan kualitas kerja yang tinggi dan tepat waktu, efesiensi

    dan efektifitas biaya operasi yang berkualitas tinngi dan memelihara

    standar kerja serta prestasi atau hasil kerja pegawai.



3.1 Account Officer

    a. Melaksanakan observasi / pengamatan atasotensi pasar sebagai

        bisnis   dalam    mengembangkan pemasaran produk dan jasa

        perbankan.

    b. Mengembangkan pemasaran produk dana dan kredit serta jasa

        perbankan kepad nasabah atau calon nasabah.

    c. Melakukan pembinaan terhadap nasabah.

    d. Mempergandakan penjualan produk dana kredit dan jasa

        perbankan (cross selling) kepada nasabah dan calon nasabah.

    e. Memproses permohonan kredit (retail dan mikro).

    f. Mengupayakan penagihan kredit golongan II dan III.



3.2 Asisten Administrasi Pemasaran

    a. Mengadakan pertemuan nasabah/ calon nasabah.

    b. Membuat rencana kerja dan anggaran pemasaran dan memantau

       serta membuat laporan realisasinya.

    c. Memelihara file kegiatan pemasaran.




                               11
       d. Membuat daftar deposan dan nasabah baru.

       e. Mereview aktivitas usaha / penyaluran keuangan nasabah yang

           ada.

       f. Memasarkan jasa-jasa produk kredit.

       g. Menerima permohonan kredit dari nasabah.

       h. Melakukan kunjungan dalam rangka memproses permohonan

           permohonan kredit dan membuat laporan hasil kunjungan.

       i. Mengumpulkan dan memverifikasi data, melakukan taksasi dan

           plotting barang jaminan.

       j. Menganalisa permohonan kredit, meneruskan perangkat analisis

           kredit kepada pejabat yang berwenang.

       k. Membuat surat pemberitahuan penolakan permohonan.

       l. Mengelola, memonitor jalannya pinjaman lancar dan non-lancar

           nasabah.

       m. Membuat laporan perkembangan penyelamatan kredit.



4. Pemimpin Bagian Pelayanan Nasabah

  a.   Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan serta

       bertanggung jawab atas kegiatan - kegiatan :

       -    Melayani transaksi - transaksi kas, kliring dan pemindahan,

            penukaran valuta asing, transaksi kas daerah (Kasda), transaksi

            KU keluar dan masuk, dan penyelesaian administrasi kliring.

       -    Menerima setoran - setoran tunai, payment point, mobil unit dan

            sepeda motor unit.




                                  12
     -    Mengelola kas besar, rekening giro, deposito dan tabungan,

          pelaporan rekening giro dan pemerintah daerah (Pemda).

     -    Memberikan informasi dan pelayanan kepada nasabah.

b.   Mengupayakan menyajikan pelayanan yan optimal dan memberikan

     penjelasan kepada nasabah mengenai keunggulan produk dan jasa

     Bank Nagari.

4.1 Teller

     a.   Menerima setoran kas / tunai, kliring dan pemindahan untuk

          semua transaksi jenis rekening dan transaksi.

     b.   Menanda tangani tanda terima atas setoran tunai dan melayani

          pengambilan tunai nasabah untuk semua jenis rekening serta

          transaksi - transaksi jasa-jasa pembayaran bunga deposito.

     c.   Memverikasi    tanda    tangan   nasabah    dan   validasi   slip

          pengambilan dan penyetoran tunai.

     d.   Meminta persetujuan atasan atas pengambilan di atas jumlah

          batas kewenangan.



4.2 Teller Payment Point

     a. Menerima setoran pajak dari nasabah pemegang rekening dan

          bukan pemegang rekening serta membukukan setoran tersebut

          ke rekeng penampungan sementara yang bersangkutan.

     b. Menerima transaksi setoran atas kegiatan payment point.

     c. Membuat perhitungan kontrol kas harian .

     d. Mengelola register tagihan atau setoran.




                                 13
   4.3 Teller kas Mobil Unit dan Sepeda Motor Unit

        a. Melayani transaksi-transaksi kas / tunai.

        b. Menerima, melayani setoran - setoran dan pengambilan

            tabungan.

        c. Memverivikasikan        tanda tangan nasabah dan validasi slip

            pengambilan.

        d. Menyetujui pengambilan tunai tabungan menurut jumlah batas

            kewenangan.

        e. Memberi persetujuan atas transaksiyang dibebabankan pada

            rekening tabungan menurut batasan jumlah kewenangan.

        f. Menerima setoran kliring / pemindahan untuk rekening

            tabungan dan membukukan semua transaksi tabungan dan

            jumlah tabungan.

        g. Membuat perhitungan kontrol kas harian dan mengelola register

            tagihan dan setoran.



5. Pemimpin Bagian Operasional.

   Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi              pengelolaan serta

   bertanggung jawab atas kegiatan-kegiatan :

   a.   Melayani penyelesaian administrasi transaksi kliring.

   b.   Melayani nasabah, penarik chek kosong dan mengelola daftar hitam

        chek kosong dari Bank Indonesia, menyelesaikan daftar pos terbuka

        transaksi dalam negeri, penyelesaiakan bunga dan jasa serta penalti

        rekening nasabah.




                                   14
    c.    Mengentry transaksi keuangan (pemindahan dan kliring) dalam suatu

          sistem.

    d.    Mengendalikan dan mengawasi data entries (voucher) dan data out

          put komputer atas transaksi - transaksi harian ke rekening nasabah

          dan rekening rekening finacial cabang.

    e.    Menganalisa dan melaporkan data informasi menegnai kondisi dan

          posisi financial Cabang maupun rekening nasabah.

    f.    Menyiapkan data laporan finacial.

    g.    Mengendalikan dan memantau dana cabang.

    h.    Membuat laporan - laporan cabang.



5.1 Asisten Administrasi Bagian Operasional

    a. Menyelesaiakn administrasi transaksi, kliring dan transaksi transfer.

    b. Membuat laporan transaksi jasa-jasa dan penyelesaian daftar pos

         terbuka transaksi rupiah.

    c. Mengendalikan dan mengawasi data enties (voucher) dan data out put

         komputer atas transaksi-transaksi harian.

    d. Membuat laporan-laporan cabang

    e. Mengelola komunikasi cabang.

    f. Menangani nasabah penarik chek kosong, mengelola daftar hitam

         chek kosong dari      Bank Indonesia dan membuat surat peringatan

         kepada nasabah.

    g. Melakukan entry data transaksi keuangan (pemindahan/kliring) dalam

         sistem.




                                     15
   h. Mengendalikan dana cabang

   i. Menangani penyelesaian bunga / jasa dan penalti rekening nasabah.

   j. Membukukan transaksi ke rekening nasabah dan rekening keuangan

     cabang.



6. Pemimpin Bagian Administrasi Kredit

   a. Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan serta

       bertanggung jawab atas kegiatan - kegiatan :

       -   Memproses administrasi fasilitas kredit, termasuk Bank Garansi

           dan perhitrungan bunga.

       -   Melakukan pemantauan kolektibili pinjaman perdebitur.

       -   Membuat laporan perkreditan.

       -   Mengusahakan penyelesaian       kredit macet serta kredit yang

           dihapus bukukan.

       -   Mambantu Kantor Pusat        dalam upaya penyelesaian kredit

           macet malalui KPPPN        atau Pengadilan Negeri dan tindakan

           pencairan agunan.

       -   Melakukan supervisi dan pembinaan BPR / LPN.

       -   Memproses pemberian fasilitas kredit.

   b. Mengupayakan kualitas kerja yang tinggi dan efisiensi serta

       memelihara standar      kerja dan prestasi / hasil kerja pegawai

       dibawahinya.




                                 16
6.1 Asisten Adm. Bagian Adm. Kredit

    a. Memproses administrasi fasilitas kredit yang diberikan.

    b. Memantau kolektibilitas pinjaman debitur.

    c. Membuat laporan perkreditan       sesuai dengan kebutuhan dan

       menyerahkan laporan tersebut kepada Pemimpin Cabang, Kantor

       Pusat dan instansi ekstern yang terkait.

    d. Menyelesaikan kredit macet        dengan melakukan penagihan

       sampai kredit tersebut diserahkan kepada pihak ketiga lainnnya.

    e. Membantu kantor pusat dalam upaya penyelesaian kredit macet

       melalui KPPPN atau Pengadilan Negeri dan tindakan pencairan

       barang agunan.




                               17
                                   BAB III

                PELAKSANAAN KEGIATAN MAGANG


3.1 Program Magang
       Mahasiswa Magang pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang
   Pariaman yang berasal dari STIE-SB Pariaman terdiri tiga orang yang
   ditempatkan pada bidang Kredit. Selama kegiatan Magang ini, Penulis
   dibimbing oleh seorang Koordinator yang biasa membimbing anak Magang.
   Program Magang Penulis sendiri pada dasarnya mencakup kegiatan yang ada
   pada Bidang Kredit tersebut dan lebih spesifiknya kepada Sistem
   Pengendalian Kredit.


3.2 Kegiatan Magang
       Secara umum, bidang Kredit dikelola oleh 3 orang yang memiliki tugas
   pokok masing-masingnya, yaitu
    1. Kepala Bagian Kredit
       Kepala Bagian Kredit bertugas :
        a. Membuat perencanaan pemberian kredit kepada debitur.
        b. Menerima permohonan kredit.
        c. Menganalisa permohonan kredit apakah layak atau tidak untuk
           diberi pinjaman.
        d. Menjaga brog / jaminan debitur secara baik dan rapi.


    2. Administrasi Kredit
       Administrasi Kredit bertugas :
        a. Mengagendakan permohonan kredit kedalam Buku Agenda
        b. Membuat Permohonan Kredit dengan Komputer.
        c. Membantu Kepala Bidang Kredit membuat Laporan akhir bulan
           tentang kegiatan yang telah dilakukan bersangkutan dengan kredit.




                                        18
 3. Sie. Penagihan Kredit dan Account Officer
     Tugas dari Sie. Penagihan Kredit dan Account Officer adalah :
     a. Mensurvey nasabah yang mengajukan permohonan kredit apakah
         nasabah tersebut layak atau tidak untuk diberi pinjaman.
     b. Menagih pembayaran kredit bagi nasabah yang menunggak.


    Pekerjaan yang dilakukan Penulis selama mengikuti kegiatan Magang di
Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman diantaranya :
 1. Melakukan Pelayanan Kredit.
 2. Mengagendakan Surat Permohonan Kredit kedalam Buku Agenda.
 3. Membuat Surat Permohonan Kredit Nasabah dan seperti Rekomendasi
    kredit, Sp2k dan Addendum bagi nasabah yang melakukan perpanjangan
    kredit.
 4. Meng-entry data nasabah kredit dan data nasabah Bank Garansi.
 5. Membuat nota asuransi nasabah dan nota biaya Bank Garansi.
 6. Membuat Laporan kelengkapan Costumerbase, Daftar Nominatif
    pinjaman KP-RI, Mengisi Daftar LBU.
 7. Membuat surat PPAT untuk Notaris.
 8. Mengagendakan surat dukungan Bank, Meng-registrasi FDN, Sortir SSP,
    Mencari STTS PBB dan pencocokan spesimen nasabah.




                                   19
                                  BAB IV

              SISTEM PENGENDALIAN KREDIT PADA

       BANK NAGARI BPD SUMBAR CABANG PARIAMAN



4.1 Pengendalian Sebelum Pemberian Kredit

   4.1.1 Ketentuan Pokok Pemberian Kredit

        Proses pemberian kredit dimulai dari penerimaan permohonan kredit

        yang diajukan calon nasabah. Pengisian permohonan kredit oleh calon

        debitur harus diajukan secara tertulis sesuai dengan blanko yang telah

        disediakan oleh Bank Nagari BPD Sumatera Cabang Pariaman yang

        berisi tentang nama pemohon , alamat pemohon , nama perusahaan,

        alamat perusahaan, jumlah permohonan pinjaman, jangka waktu kredit

        yang direncanakan, rencana penggunaan pinjaman, agunan yang

        diserahkan sebagai jaminan kedit,     izin – izin usaha yang dimiliki

        debitur.

        Permohonan pinjaman yang diajukan debitur diregistrasi dalam buku

        yang telah ditetapkan untuk itu, yang       kemudian didisposisi oleh

        pemimpin cabang sesuai dengan wewenang yang dimiliki. Hasil dari

        disposisi tersebut akan didistribusikan kepada analis kredit yang

        berwenang atau bertugas untuk memproses permohonan kredit dari

        calon debitur.

        Dalam identifikasi permohanan kredit yang diajukan debitur, Bank

        Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman melakukan penilaian

        terhadap calon debitur dengan beberapa kriteria yakni :




                                     20
1. Kriteria calon debitur

  a. Warga negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum

     (berusia minimal 21 tahun atau telah menikah, berakal sehat)

  b. Mempunyai usaha yang jelas dan dapat diyakini bank.

  c. Tidak tedaftar dalam daftar hitam dan debitur macet yang

     dikeluarkan Bank Indonesia.

2. Persyaratan permohonan kredit.

  a. Foto copy kartu identitas diri (KTP/SIM/Paspor) yang berlaku

  b. Pas foto ukuran 3 x 4 cm sebanyak 3 (tiga) lembar.

  c. Mempunyai perizinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

     (SIUP, TDUP, SITU, HO)

  d. Mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sesuai ketentuan

     Bank Indonesia, dan menyerahkan foto copynya.

  e. Untuk calon debitur badan usaha, mempunyai anggaran adasar

     perusahaan berikut perubahannya .

  f. Mempunyai laporan keuangan.

3. Identifikasi permohonan kredit.

  a. Pemeriksaan    permohonan      kredit     diidentifikasi    melalui

     pemeriksaan keabsahan permohonan dan kelengkapan.

  b. Identifikasi   permohonan          dilaksanakan     dalam   rangka

     pengumpulan data dan informasi yang diperlukan untuk analisa

     kredit dengan cara antara lain :

     1) Wawancara

     2) Kunjungan kelokasi usaha




                             21
          3) Informasi bank

          4) Literatur yang berhubungan dengan kredit yang diajukan.



4.1.2 Analisa Kredit Pada Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Pariaman

     Dalam Pemberian kredit pada debitur perlu penanganan khusus, karena

     pemberian kredit mengandung resiko yang dapat mempengaruhi tingkat

     kesehatan bank. Untuk megurangi kemungkinan resiko yang terjadi

     bank harus dapat menganalisa kemampuan dan kesanggupan debitur

     untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kebutuhan.

     Dalam penilaian kemampuan dan kesanggupan debitur dalam

     memenuhi kewajibannya, Bank Nagari PD Sumatera Barat Cabang

     Pariaman dalam proses pemberian            melakukan beberapa penilaian

     terhadab calon debitur sebagai berikut :

     1. Watak / Character

       Hal ini      merupakan penilaian analis terhadap calon debitur

       didasarkan atas hubungan yang telah terjalin antara debitur dengan

       bank atau dengan pihak ketiga lainnya. Untuk lebih mengetahui

       karakter calon debitur analis kredit meminta informasi dari bank lain

       yang ada diwilayah kerjanya, serta dapat meminta informasi dari

       Bank Indonesia melalui media yang telah disediakan secara online

       serta pihak ketiga lain bukan bank.

     2. Kemampuan

       Penilaian dari kemampuan calon nasabah dilakukan analisa melalui

       wawancara langsung saat calon nasabah mengajukan permohonan




                                   22
  atau saat melakukan kunjungan kelokasi usaha dan juga berdasarkan

  informasi dari pihak ketiga lainnya. Unsur penilaian kemampuan

  meliputi kemampuan tentang manajemen, tekhnis            pemasaran,

  keuangan, sosial ekonomi dan unsur lainnya sehingga pihak bank

  dapat meyakini bahwa usaha yang akan atau sedang dikelola oleh

  calon debitur bisa    dikelola secara baik oleh nasabah setelah

  pemberian kredit.

3. Permodalan

  Penilaian terhadap permodalan ( capital) calon debitur dapat

  diketahui oleh analis kredit dari laporan keuangan calon nasabah,

  serta keadaan dan situasi usaha nasabah untuk beberapa tahun yang

  lalu, saat ini dan kemungkinan untuk proyeksi pada masa yang akan

  datang.



4. Prospek Usaha yang Dibiayai

  Penilaian terhadap usaha calon nasabah dapat dilihat dari analisa

  terhadap pasar regional, nasional maupun dalam dunia internasional,

  pada masa lalu, saat ini maupun untuk masa yang akan datang.

5. Agunan

  Agunan dibutuhkan untuk berjaga – berjaga atas kemungkinan

  terjadinya penyimpangan terhadap penilaian terhadap faktor diatas,

  yang mengakibatkan tidak sanggupnya nasabah untuk membayar

  kembali pinjaman dari usaha atau proyek yang dibiayai.




                           23
  Agunan yang dapat dijadikan jaminan kredit yang diterima Bank

  Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman adalah :

  a. Agunan berwujud

     1) Benda tidak bergerak

       Tanah dan bangunan berikut yang ada maupun yang bakal ada

       diatasnya, dimana agunan tersebut diikat secara Surat Kuasa

       Memasang Hak Tanggungan dan Akta Hak Tanggungan.

     2) Benda bergerak

       Kendaraan bermotor, mesin mesin, inventaris dan peralatan

       kerja yang ada maupun yang bakal ada, barang dagangan yang

       diikat secara Fiduciare Eigendom Overdracht (FEO)          dan

       kuasa hak jual    (KHJ). Untuk nilai agunan yang nilainya

       cukup material pengikatanya diikat secara notarial akta.

     3) Benda tidak berwujud

       Deposito dan tabungan diikat secara Cessie dan kuasa untuk

       mencairkan dan menerima hasil pencairan untuk kepentingan

       pembayaran kredit. Hak Pakai atau sewa atas toko yang

       merupakan milik pemerintah diikat secara surat kuasa

       pemindahan hak yang disetujui pemerinatah daerah atau dinas

       pasar setempat.

6. Faktor Lainnya

  Penilaian terhadap faktor – faktor lainnya yang didasarkan pada

  relevansi atau pengaruhnya terhadap kelangsungan usaha atau




                            24
  proyek yang akan dibiayai      seperti dampak lingkungan, sosial,

  ekonomi dan budaya.

    Disamping penilaian dan analisa kredit     sebagai pertimbangan

pemberian kredit tersebut diatas Bank Nagari BPD Sumbar Cabang

Pariaman juga menggunakan penilaian atau analisa      lebih spesifik

terhadap kredit dengan maksud untuk mengetahui kemungkinan resiko

yang timbul dari usaha atau proyek yang akan dibiayai dan juga untuk

mengetahui jumlah modal kerja yang dibutuhkan yang disesuaikan

dengan tingkat kemampuan pembayaran kembali kredit oleh debitur.

    Prinsip penilaian atau analisa kredit yang dilakukan Bank Nagari

BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman pada hakekatnya dilakukan

untuk mengetahui kondisi perusahaan dari beberapa aspek. Adapaun

aspek – aspek yang dimaksud adalah :

a. Aspek Hukum

    Analisa aspek hukum dilakukan        bertujuan untuk menentukan

    apakah calon nasabah secara hukum memenuhi syarat untuk

    mengadakan perjanjian kredit       dengan bank dan menentukan

    apakah perusahaan calon nasabah telah memenuhi ketentuan –

    ketentuan hukum yang berlaku. Jika hal tersebut tidak dapat

    dipenuhi maka perjanjian kredit antara Bank Nagari BPD Sumatera

    Barat Cabang Pariaman dengan nasabah menjadi tidak sah. Hal ini

    akan menyulitkan posisi bank bila dikemudian hari penagihan

    pembayaran kembali kredit      harus dilakukan melalui saluran

    hukum.




                            25
Yang harus diperhatikan adalah penilaian terhadap individu yang

akan mengadakan perjanjian dengan bank. Jika calon penerima

kredit   berbentuk   perusahaan   perorangan,    yang   berwenang

mengadakan perjanjian adalah pemilik perusahaan. Bila perusahaan

berbentuk firma maka dalam hal ini setiap anggota firma berhak

mengadakan perjanjian kredit mengatas namakan firmanya.

Perjanjian kredit yang dibuat oleh seorang anggota firma akan

mengikat anggota firma lainnya.

Bila badan usaha calon nasabah berbentuk CV. (Comanditer

Vennotscap) analisa kredit harus meneliti batasan wewenang

pimpinan    perusahaan   dalam    akte    pendirian     perusahaan.

Adakalanya persero aktif mempunyai wewenang penuh untuk

melakukan perjanjian kredit dengan bank, dan adakalanya harus

mendapat persetujuan dari comandeter lainnya.

Bila calon usaha calon debitur berbentuk PT (Perseroan Terbatas),

analisa kredit harus mempelajari batasan wewenang direksi yang

dimuat dalam anggaran dasar        dan anggaran rumah tangga

perusahaan. Biasanya wewenang direksi dibatasi pada hal – hal

tertentu. Untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank harus

ada persetujuan dari dewan komisaris.

Jika badan usaha calon debitur          berbentuk koperasi , perlu

dipelajari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga koperasi

tersebut tertutama yang menyangkut          batas tanggung jawab

pengurus, batas tanggung jawab anggota dan wewenang pengurus




                         26
   dalam melakukan perjanjian kredit dengan bank. Dalam hal ini

   harus adanya persetujuan dari hasil rapat anggota koperasi.

   Jika badan usaha calon debitur berbentuk BUMN (Badan Usaha

   Milik Negara), harus meneliti apakah BUMN tersebut berbentuk

   perusahaan jawatan, perusahaan umum atau persero. Dalam hal ini

   harus ditentukan atau ditunjuk siapa yang berwenang untuk

   mengadakan perjanjiankredit dengan bank.

   Bila calon nasabah telah memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh

   Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang              Pariaman maka

   dilakukan penilaian terhadap legalitas usaha calon nasabah dengan

   menilai kelengkapan perizinan yang dimiliki. Perizinan yang

   dimiliki disesuaikan dengan jenis usaha calon nasabah yang

   diterbitkan oleh instansi yang berhak untuk itu.

b. Aspek Pemasaran

   Analisa aspek pemasaran yang dilakukan Bank Nagari BPD

   Sumatera Barat Cabang Pariaman bertujuan untuk menilai apakah

   produk yang dihasilkan dari usaha calon nasabah               setelah

   pemberian kredit     masih mempunyai pasar yang cukup           baik

   dengan tingkat harga     yang menguntungkan.       Untuk itu analis

   kredit haarus dapat mmenganalisa tingkat kejenuhan dari proyek

   yang akan dibiayai. serta memperhatikan kelompok masyarakat

   mana yang akan membutuhkan produk            yang dihasilkan calon

   nasabah dan pemasaran serta volume produk yang diserap

   masyarakat. Analisa kredit harus memperhitungkan kekuatan




                            27
   perusahaan pesaing yang juga memasarkan produk serupa untuk

   memperkirakan pangsa pasar yang mungkin bisa direbut calon

   debitur. Analisa kredit juga menilai manajemen perusahaan calon

   debitur tertutama menyangkut organisasi bagian pemasaran,

   strategi pemasaran yang diterapkan. Program pemasaran, penetapan

   harga produk serta pengalaman dalam melakukan pemasaran

   produk, serta kemungkinan adanya perjanjian kontrak pembelian

   yang dilakukan oleh calon nasabah.

c. Aspek Teknis.

   Analisa aspek teknis merupakan penilaian kelayakan usaha atau

   rencana usaha nasabah ditinjau dari segi teknisnya. Yang perlu

   diteliti dalam hal ini adalah lokasi usaha nasabah, bangunan tempat

   usaha dan proses produksi usaha nasabah serta persedian barang

   yang dimiliki oleh calon debitur. Idealnya lokasi usaha calon

   nasabah mesti dekat dengan daerah pemasaran, sumber bahan baku,

   sumber tenaga kerja, pemasok peralatan, sumber energi dan faktor

   – faktor penunjang lainnya. Namun lokasi ideal semacam ini sulit

   ditemui, maka setidaknya lokasi usaha mesti dekat dengan faktor –

   faktor produk yang paling dominan bagi usaha debitur.

d. Aspek Keuangan

   Analisa aspek keuangan bertujuan untuk menilai apakah calon

   nasabah layak diberikan kredit ditinjau dari segi keuangan. Untuk

   malakukan analisis keuangan diperlukan data – data keuangan

   usaha calon debitur seperti, neraca, laporan rugi laba, rencana




                            28
penggunaan, cash flow dan out flow usaha calon nasabah. Selain

itu juga diperlukan data dari berbagai pihak diluar perusahaan

antara lain ketentuan self financing dari bank sentral, tarif pajak

dari instansi perpajakan dan tingkat bunga kredit dari lembaga

keuangan dimana perusahaan memperoleh sumber dana. Dari data

yang terkumpul, analis kredit menyusun sistematis struktur

kebutuhan modal usaha calon nasabah, perhitungan kebutuhan

dana, proyeksi rugi laba dan proyeksi arus kas. Estimasi struktur

kebutuhan modal perusahaan adalah untuk mengetahui jenis modal

kerja yang diperlukan perusahaan. Pada dasarnya kebutuhan modal

dibedakan atas kebutuhan modal untuk investasi dan kebutuhan

modal    kerja. Identifikasi kebutuhan modal ini berguna untuk

menyesuaikan janis kredit yang akan diberikan kepada nasabah

dengan struktur     kebutuhan modalnya. Dalam hal ini perlu

diperhatikan prinsip pembelanjaan yang menyatakan bahwa

kebutuhan dana harus disesuaikan dengan kemampuan usaha

debitur. Cara pencairan dan cara pengembalian kredit juga

disesuaikan dengan jenis usaha dan skim kredit debitur .        Ini

dimaksudkan       agar tidak terjadi kesulitan keuangan dalam

angsuran kredit    dan penggunaan dana. Bila telah      ditentukan

kebutuhan modal usaha debitur, analis kredit menghitung berapa

besarnya keseluruhan    dana yang diperlukan. Dan analis kredit

membuat proyeksi rugi laba usaha calon debitur. Tujuannya untuk

menentukan apakah dengan pemberian kredit tersebut, perusahaan




                         29
   memperoleh laba atau tambahan laba yang lebih besar dari biaya

   kredit    yang diberikan. Pembayaran kembali kredit dilakukan

   nasabah dalam bentuk uang tunai. Meskipun proyeksi rugi laba

   menunjukan bahwa perusahaan akan memperoleh laba yang cukup,

   namun perolehan laba tidak selalu menjamin tersedianya uang

   tunai. Sebab itu analis kredit perlu menyusun proyeksi arus kas

   untuk menilai apakah perusahaan dapat menyediakan uang tunai

   yang cukup sesuai dengan jadwal angsuran pembayaran kembali

   kredit.

e. Aspek Jaminan.

   Jaminan    kredit     berfungsi   mengamankan   kepentingan    bank

   seandainya pembayaran kembali kredit mengalami kemacetan.

   Analis kredit   bertugas menilai apakah jaminan yang diajukan

   calon nasabah telah memenuhi syarat secara yuridis dan

   ekonomis.Jaminan dapat dikatakan memenuhi syarat secara yuridis

   bila jaminan tersebut adalah milik atau berada dalam kekuasaan

   debitur, dan tidak sedang dipersengketakan dengan pihak lain, dan

   punya bukti kepemilikan yang dapat diikat secara hukum serta

   tidak sedang        terikat perjanjian dengan pihak ketiga lainnya.

   Jaminan yang        memenuhi syarat ekonomis bila jaminan dapat

   diperjual belikan dimana nilai jualnya lebih besar dari       jumlah

   kredit yang diajukan calon debitur, mudah dijual tanpa pengeluaran

   biaya yang terlalu besar, tidak mengalami penurunan nilai dengan




                              30
   cepat dan mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu yang

   lebih lama dibanding dengan jangka waktu kredit.

f. Aspek Manajemen

   Analisa aspek manajemen merupakan penilaian kelayakan usaha

   nasabah dari segi manajemen yang meliputi penilaian terhadap

   manajer perusahaan, organisasi perusahaan dan pelaksanaan fungsi

   – fungsi manajemen dalam perusahaan. Analis kredit melakukan

   penilaian terhadap karakter dan kualitas manajer perusahaan.

   Pendidikan dan pengalaman calon debitur untuk menjalankan

   aktivitas   usaha   telah memadai dan mempunyai       kemampuan

   sesuai dengan bidang usahanya, serta menjalankan praktek usaha

   yang sehat.

g. Aspek Sosial Ekonomis

   Merupakan analisa peranan perusahaan terhadap tenaga kerja dan

   pendapatan masyarakat dan kegiatan usaha       tidak bertentangan

   dengan kebijaksanaan     pemerintah.     Dalam pemberian kredit

   mempunyai syarat- syarat atau kriteria tertentu yang harus dipenuhi

   oleh calon debitur sehingga pihak bank dapat menyetujui untuk

   merealisir kredit. Hal ini merupakan pertimbangan kredit yang

   bertujuan untuk menghilangkan resiko kredit yang mungkin terjadi.




                            31
4.2 Persetujuan dan Pencairan Kredit

   4.2.1 Persetujuan Kredit

         Pemberian persetujuan kredit dilaksanakan secara tertulis sebagai bukti

         dokumentasi yang ditandatangani oleh pemimpin cabang. Pemberian

         persetujuan kredit harus memperhatikan analisa dan rekomendasi

         kredit.   Persetujuan   kredit        dapat   berupa   keputusan   disetujui,

         ditangguhkan atau ditolaknya suatu permohonan kredit. Keputusan

         berupa ditolak atau ditangguhkan harus diberikan alasan penolakkan

         atau ditangguhkan. Sedangkan keputusan disetujui suatu permohonan

         kredit harus disertai syarat – syarat kredit tentang plapon kredit, jenis

         kredit, jangka waktu, masa tenggang, syarat dan cara penarikan, cara

         pembayaran bunga, denda, provisi, tujuan penggunaan, agunan dan

         pengikata, asuransi dan syarat – syarat lainnya.

   4.2.2 Pencairan kredit

         Pencairan kredit dilakukan setelah seluruh syarat – syarat dalam

         persetujuan serta pencairan kredit dan dokumen kredit secara yuridis

         telah dipenuhi dengan lengkap dan sempurna. Adapun syarat – syarat

         pencairan yang tetapkan Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang

         Pariaman tersebut adalah :

         1. Perjanjian kredit dan syarat – syarat umum pemberian kredit telah

            ditandatangani oleh pihak nasabah dan bank diatas materai

            secukupnya.

         2. Agunan telah diikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.




                                          32
        3. Kwitansi atau bukti pencairan dana telah ditanda tangani oleh

           nasabah dan telah disetujui oleh pejabat yang berwenang dalam hal

           ini Pemimpin Cabang.

        4. Seluruh biaya yang menjadi tanggungan nasabah telah disetor sesuai

           dengan yang dipersyaratkan dalam persetujuan kredit.

        5. Pertanggungan atas benda atau jiwa yang ditetapkan dalam

           persetujuan kredit harus     diasuransikan sesuai dengan ketentuan

           yang berlaku.

        Apabila katagori   tersebut semua diatas telah dipenuhi oleh calon

        debitur maka kredit telah dapat dicairkan, yang penarikannya sesuai

        dengan skim kredit modal kerja yang disetujui debitur dengan Bank

        Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman.



4.3 Pengendalian Setelah Pemberian Kredit

   4.3.1 Pengendalian Kualitas Kredit

            Pengendalian terhadap kredit yang diberikan Bank Nagari BPD

        Sumatera Barat Cabang Pariaman bertujuan untuk memprediksi dan

        meminimalkan resiko yang mungkin terjadi.           Pengendalian ini

        merupakan tindakan pencegahan agar kredit yang diberikan dapat

        dibayar oleh debitur sesuai dengan perjanjian kredit yang telah

        disepakati. Dalam pelaksanaan pengendalian kredit yang diberikan

        Bank Nagari BPD Sumatera Barat          Cabang Pariaman melakukan

        pengendalian dengan dua tahap yakni :




                                      33
a. Pengendalian secara preventif

   Bila kredit telah dicairkan oleh calon nasabah,      tindakan yang

   dilakukan oleh bagian administrasi kredit Bank Nagari BPD

   Sumatera Barat Cabang Pariaman dalam usaha melakukan

   pengendalian dan pengawasan terhadap kredit yang telah diberikan

   dengan malakukan monitoring terhadap beberapa aspek yakni :

   1) Pengendalian melalui rekening nasabah.

      Tindakan ini dilakukan       dengan memantau perkembangan

      rekening nasabah, baik mengenai aliran kas masuk maupun

      perkembangan pembayaran angsuran kreditnya setip bulannya.

      Jika perkembangan dirasa debitur tidak dapat memenuhi

      kewajibannya, maka analis kredit yang bertanggung jawab

      terhadap debitur tersebut      memberikan       bimbingan dan

      pengarahan kepada nasabah agar debitur dapat menjaga

      kewajibannya pada pihak bank dapat dipenuhi sesuai dengan

      yang telah diperjanjikan sebelumnya.

   2) Pengendalian melalui monitoring.

      Pengendalian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan

      informasi tentang nasabah yang diperlukan oleh pihak bank.

      Informasi ini terdiri dari informasi ekstren (dari luar bank) dan

      informasi intern ( dari dalam bank)

     a) Informasi yang bersumber dari ekteren dapat berupa sebagai

         berikut :




                            34
        Permintaan terhadap laporan berkala dari aktivitas usaha

         debitur, seperti laporan    keuangan, faktur , dan bukti

         lainnya.

        Malakukan inspeksi on the spot.

        Laporan akuntan, konsultan dan pihak lainnya.

 b) Informasi interen, seperti :

        Penelitian arus kas masuk nasabah dalam rekening koran

         nasabah.

        Meneliti turn over dengan membandingkan debit dan

         kredit R/K pada beberapa bulan berjalan.

        Meneliti dan mempelajari pembukuan nasabah.

3) Pengendalian dengan melakukan kunjungan rutin atau secara

  mendadak.

     Pengendalian cara ini dilakukan dengan mengadakan

  pemeriksaan langsung ke lokasi usaha debitur. Pengendalian

  seperti ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui :

 a) Untuk mencek kebenaran data dari debitur dibandingkan

     dengan jumlah dan keadaan secara pisik.

 b) Meneliti usaha nasabah secara langsung melalui wawancara

     tentang perkembangan usaha setelah pemberian kredit.

 c) Mengingatkan nasabah bahwa bank secara tidak langsung

     juga menaruh perhatian terhadap usahanya.

 d) Memberikan saran – saran untuk membina kreditur apabila

     ada masalah yang dihadapinya,




                        35
       e) Mendidik nasabah untuk menyampaikan laporan kepada bank

          sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.

          Pengendalian fisik yang dilakukan oleh Bank Nagari BPD

       Sumatera Barat Cabang Pariaman dapat dilakukan secara rutin

       sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Pemimpin

       Kelompok Pemasaran dan juga dilakukan secara mendadak.

b. Pengendalian secara represif

     Tindakan represif adalah suatu bentuk pengendalian yang

     dilakukan    setelah     tindakan      dilaksanakan   dengan     cara

     membandingkan apa yang telah terjadi dengan apa yang seharusnya

     terjadi. Tindakan ini dilakukan oleh Bank Nagari BPD Sumatera

     Barat Cabang Pariaman dengan tujuan menghindari terjadinya

     kasus – kasus          yang mengarah kepada kemacetan dalam

     pembayaran angsuran pokok dan bunga dari nasabah.

     Dalam proses pemberian kredit modal kerja ini Bank Nagari BPD

Sumatera Barat Cabang Pariaman melakukan tindakan pengamanan

dengan dua tahap yakni :

1.   Meneliti sebab terjadinya penyimpangan

     Berdasarkan laporan kualitas aktiva produktif Bank Nagari BPD

     Sumatera Barat Cabang Pariaman, analis kredit             melakukan

     peninjauan ke tempat nasabah untuk mengetahui sebab terjadinya

     tunggakan.   Dari peninjauan        kelapangan tersebut analis kredit

     akan mengetahui penyebab ketidak sanggupan debitur memenuhi

     kewajibannya. Ketidak sanggupan debitur untuk memenuhi




                               36
     kewajibannya pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang

     Pariaman pada umumnya disebabkan oleh :

     a. Kegagalan nasabah dalam mengelola usahanya.

     b. Penyalahgunaan kredit atau adanya itikat tidak baik dalam

          mengembalikan pinjamannya.

     c. Sulitnya mencari pembeli atas jaminan yang telah disetujui

          untuk dijual karena nasabah tidak sanggup lagi melunasi

          hutangnya.

     d. Kelalaian dari pihak bank itu sendiri         dalam melakukan

          pengendalian kredit.

2.   Mengklasifikasi penyimpangan

     Langkah ini dilakukan untuk mendapatkan jalan keluar dari

     masalah untuk melakukan          tindakan koreksi dimasa yang akan

     datang. Dalam penyelesaian kredit modal kerja Bank Nagari BPD

     Sumatera Barat Cabang Pariaman menggolongkan kualitas kredit

     baik didasarkan kepada kemampuan membayar debitur dengan

     fokus kepada ketepatan pembayaran pokok dan bunga. Adapun

     kolektibility kredit yang dimaksud adalah :

     a. Lancar yaitu apabila pembayaran kewajiban pokok dan bunga

          debitur tepat waktu,    serta sesuai dengan persyaratan dalam

          perjanjian kredit.

     b.   Dalam Perhatian Khusus yaitu apabila terdapat tunggakan

          pembayaran pokok dan atau bunga dari 30 sampai dengan 90

          hari.




                                 37
          c. Kurang Lancar yaiut apabila terdapat tunggakan pembayaran

             pokok dan atau bunga yang telah melampaui 90 hari sampai

             dengan 180 hari.

          d. Diragukan      yaitu apabila terdapat tunggakan pembayaran

             pokok dan atau bunga yang telah melampaui 180 hari sampai

             dengan 270 hari.

          e. Macet yaitu apabila tedapat tunggakan pembayan pokok dan

             atau bunga yang telah melampaui 270 hari.



4.3.2 Kebijaksanaan Terhadap Kredit Bermasalah

         Dalam penyelesaian kredit bermasalah Bank Nagari BPD Sumatera

     Barat menempuh berbagai cara dalam pelaksanaan. Hal ini tergantung

     kepada situasi dan sebab terjadinya kemacetan kredit tersebut. Dalam

     penaggulangan kredit menunggak, Bank Nagari BPD Sumatera Barat

     Cabang Pariaman didasarkan atas klasifikasi kredit yang ditetapkan

     berdasarkan kualitas kredit.

         Dalam penyelesaian kredit macet Bank Nagari BPD Sumatera

     Barat Cabang Pariaman melakukan pembinaan terhadap debitur yang

     masih mempunyai prospek usaha yang baik dimasa akan datang.

     Tindakan yang Bank Nagari BPD Sumatera Barat dapat berupa :

     1. Dilakukan rescheduling/perpanjangan jangka waktu kredit sesuai

         dengan kemampuan debitur maksimal setengah dari jangka waktu

         asal.




                                    38
2. Dilakukan restructur (dirubanhnya struktur dari kredit), misalnya

     diberikan keringanan bunga atau grace periodenya diperpanjang.

     Tindakan ini dilakukan apabila faktor intern dianggap sebagai

     penyebab kesulitan keuangan perusahaan dan tidaklah terlampau

     berat untuk mengatasinya, dan juga terhadap debitur ini bank masih

     percaya akan kemampuannya untuk memperbaiki usahanya dimasa

     yang akan datang.

3. Diberikan injection credit atau diberikan tambahan kredit.

     Tindakan ini dilakukan jika usaha debitur masih dapat diaktifkan

     kembali dan bidang usaha tersebut belum jenih sehingga

     mempunyai peluang yang sangat besar untuk dapat dikembangkan.

     Bagi nasabah yang dinilai        Bank Nagari BPD Sumatera Barat

Cabang Pariaman tidak dapat menyelesaikan kreditnya dengan baik,

walaupun kreditnya dijadwalkan kembali maka Bank Nagari BPD

Sumatera Barat Cabang Pariaman akan menghentikan pemberian kredit,

dan akan melakukan tindakan sebagai berikut :

1.   Penyelesaian atas persetujuan.

     Cara ini dilakukan bilamana debitur secara sukarela serta penuh

     kesadaran menyerahkan barang jaminan secara fisik dan nyata

     untuk dicairkan atau dikonversikan menjadi uang untuk menutup

     semua kewajibannya pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat

     Cabang Pariaman.




                              39
     2.   Penghapusan Kredit.

          Penghapusan kredit merupakan tindakan terakhir yang dilakukan

          Bank   Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman. Hal ini

          dilakukan apabila keadaan nasabah tidak memungkinkan lagi untuk

          membayar semua kewajibannya. Dalam hal ini posisi kredit yang

          diberikan sudah dalam posisi rekening administratif tetapi maasih

          merupakan kewajiban bagi debitur untuk membayar kewajibannya

          pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat. Penyelesaian kredit yang

          telah dihapus bukukan ini , Bank Nagari BPD Sumatera Barat

          Cabang Pariaman       mnyerahkannya kepada Badan Pelayanan

          Penyelesaian Piutang Negara (KP3N) untuk melakukan pelelangan

          terhadap    jaminan   yang   diserahkan   untuk   menutupi   sema

          kewajibannya pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang

          Pariaman.



4.3.3 Analisa Pengendalian Kredit

          Dalam pelaksanaan pemberian kredit yang diterapkan Bank Nagari

     BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman telah mengacu kepada

     ketentuan yang ada, dimana dalam pengendalian terhadap pemberian

     kredit   dilaksanakan secara dua tahap yakni pengendalian sebelum

     pemberian kredit dan pengendalian setelah kredit diberikan.

          Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang dalam menerapkan

     pengendalian sebelum dan setelah pemberian kredit telah mencakup




                                  40
serangkaian prosedur yang harus dipenuhi oleh calon debitur. Adapun

cakupan yang dipenuhi debitur sebagai berikut :

1. Telah memenuhi persyaratan dan ketentuan         pokok pemberian

    kredit.

2. Mempunyai status yang legal         dan perizinan yang jelas yang

    dikeluarkan oleh instansi     yang berwenang sesuai dengan jenis

    usaha debitur.

3. Calon debitur tidak terikat dengan perjanjian kredit dengan pihak

    ketiga lainnya.

4. Dilakukannya analisa terhadap kredit yang diberikan serta

    perhitungan bunga dan angsuran pokok.

5. Dilakukannya evaluasi terhadap kebutuhan bantuan kredit yang

    meliputi semua aspek dalam penilaian pemberian kredit.

    Dalam pengendalian sebelum pencairan kredit yang dilaksanakan

Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman cukup baik, hanya

saja dalam menganalisa pemberian kredit, Bank Nagari BPD Sumatera

Barat Cabang Pariaman lebih menekankan kepada jaminan (collateral)

dari nasabah.

    Pengendalian setelah pemberian kredit dilakukan dengan data yang

ada pada Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman dengan

cara memonitoring fluktuasi rekening nasabah, aktivitas usaha nasabah

serta mempelajari sebab terjadinya tunggakan pembayaran oleh calon

nasabah. Pengendalian tersebut sumber informasinya dapat diperoleh

dari pihak intern maupun dari pihak ektern.




                             41
    Pengendalian setelah pemberian kredit dilakukan untuk mengetahui

kualitas kredit yang diberikan. Dimana kualitas kredit tergolong atas

katagori kredit lancar, kredit dalam perhatian khusus, kredit kurang

lancar, kredit diragukan dan kredit macet.

    Pengendalian terhadap kualitas kredit yang dilakukan oleh Bank

Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman adalah dengan cara

monitoring atau kunjungan secara rutin ke lokasi nasabah paling sedikit

sekali dalam tiga bulan untuk debitur yang pinjamannya cukup besar.

Sedangkan untuk kredit yang tergolong dalam perhatian khusus dan

kurang lancar dilakukan     satu kali sampai dengan dua kali dalam

sebulan. Kunjungan terhadap nasabah tergolong dalam perhatian khusus

dan kurang lancar lebih diprioritaskan oleh Bank Nagari BPD Sumatera

Barat Cabang Pariaman bertujuan untuk mencegah perpindahan

kolektibility.

    Penanggulangan kolektibilitas kredit dalam perhatian khusus dan

kurang lancar analis kredit dilakukan dengan kunjungan kepada

nasabah untuk mengetahui sebab masalah yang dihadapi oleh nasabah,

dan berusaha membantu mencarikan jalan kaluarnya. Selain informasi

dari debitur, Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman dalam

hal ini juga meminta informasi dari pihak ketiga lainnya untuk menguji

kebenaran penyebab ketidak sanggupan debitur untuk memenuhi

kewajibannya.

    Sedangkan untuk penanggulangan           terhadap kredit dengan

kolektibilitas diragukan dan macet Bank Nagari BPD Sumatera Barat




                             42
Cabang Pariaman melakukan penagihan langsung         ke debitur dan

mengeluarkan surat tunggakan pertama dan dilanjutkan dengan surat

tunggakan ketiga. Jika debitur tidak menanggapi surat peringatan yang

diberikan Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman.Surat

tunggakan pertama sampai dengan surat tunggakan ketiga diberikan

dengan interval setelah waktu tiga bulan semenjak kolektibilitas

kredit diragukan.

    Untuk mengatasi resiko yang mungkin timbul dari pemberian

kredit maka Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman

melakukan upaya penyelesaian kredit terhadap debitur ternyata sudah

tidak mampu lagi melunasi kewajibanya sesuai dengan apa yang telah

diperjanjikan. Dalam hal ini Bank Nagari BPD Sumatera Barat Cabang

Pariaman, akan mengusulkan dan membantu nasabah untuk menjual

jaminan kredit guna menutupi tunggakan pokok dan bunga. Bila debitur

tidak menyetujui penjualan jaminan atas persetujuan untuk menutupi

kewajiban, maka Bank Nagari BPD Sumatera Barat akan menyerahkan

penyelesaian kredit melalui Kantor Pelayanan Penyelesaian Piutang

Negara (KP3N). Menurut penulis kecendrungan penyelesaian kredit

dengan cara ini lebih sering terjadi karena tingkat kemampuan debitur

untuk membayar kewajibannya pada bank tidak disesuaikan dengan

kebutuhan modal usaha debitur.




                            43
                                    BAB V

                      KESIMPULAN DAN SARAN



5.1 Kesimpulan

       Dari hasil penelitian yang dilakukan pada Bank Nagari BPD Sumatera

   Barat Cabang Pariaman maka dapat disimpulkan :

    1. Kredit modal kerja merupakan salah satu produk Bank Nagari BPD

       Sumatera Barat Cabang Pariaman, agar produk ini dapat mengahasilkan

       laba yang maximal maka diperlukan pengendalian kredit. Bank Nagari

       BPD    Sumatera    Barat    Cabang    Pariaman    dalam       melaksanakan

       pengendalian kredit dilaksanakan dengan dua tahap yakni pengendalian

       sebelum pemberian kredit dan pengendalian setelah pemberian kredit.

       Pengendalian sebelum pemberian kredit oleh           Bank Nagari BPD

       Sumatera      Barat Cabang     Pariaman dilakasanakan dengan         tahap

       identifikasi permohonan calon debitur dan dilanjutkan dengan melakukan

       analisa kredit yang terdiri dari beberapa aspek penilaian kredit. Dari

       Penilaian tersebut akan diketahui informasi tentang debitur, usaha debitur

       dan jumlah kebutuhan modal debitur. Berdasarkan informasi yang ada

       maka akan diperoleh keputusan proyek        yang akan dibiayai tersebut

       dapat disetujui, ditangguhkan atau ditolak oleh pihak bank.

    2. Sistem pengendalian setelah pemberian kredit yang dilaksanakan oleh

       Bank Nagari BPD Sumbar Cabang Pariaman telah sesuai dengan

       ketentuan yang ada, dimana pengendalain setelah pemberian kredit

       dilakukan melalui rekening nasabah, monitoring dan peninjauan




                                      44
       langsung kelokasi usaha nasabah serta melakukan pembinaan terhadap

       usaha nasabah. Sedangkan bagi nasabah yang tidak mampu memenuhi

       kewajibanya pada pihak        bank sesuai dengan perjanjian yang telah

       disepakati, maka akan dicarikan jalan penyelesian secara damai. Dalam

       pelaksanaannya kadang-kadanag terjadi penyimpangan dari ketentuan

       pengendalian setelah pemberian kredit, hal ini disebabkan oleh faktor-

       faktor tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya, seperti banyaknya

       jumlah nasabah, jauhnya lokasi nasabah.

    3. Berdasarkan    sistem pengendalian yang telah dilakukan oleh Bank

       Nagari BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman terhadap pemberian

       kredit, dapat dilihat bahwa pengendalian     kredit tersebut telah dapat

       mengurangi resiko dari kredit yang diberikan pada nasabah. Hal ini

       dapat dilihat dari tingkat perkembangan kolektibility kredit Bank Nagari

       BPD Sumatera Barat Cabang Pariaman.

5.2 Saran

       Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada Bank Nagari BPD

   Sumatera Barat Cabang Pariaman tentang sistem pengendalian kredit, maka

   penulis menyarabkan :

    1. Untuk pelaksanaan sistem pengendalian kredit, Bank Nagari BPD

       Sumatera    Barat   Cabang Pariaman hendaknya menetapkan jumlah

       plapon kredit, jangka waktu kredit, jenis kredit yang dipasarkan untuk

       masing-masing account officer, sehingga memudahkan dalam memantau

       terhadap kredit bermasalah.




                                       45
2. Dalam menganalisa kredit yang akan diberikan, Bank Nagari BPD

  Sumatera Barat Cabang Pariaman menggunakan analisa kredit 5C yaitu

  caracter, capacity, capital, collateral dan condition of economic. Dalam

  hal ini Bank Nagari BPD Sumatera        Barat Cabang Pariaman masih

  menitik beratkan penilaian pada collateral (jaminan). Sebaiknya dalam

  melakukan analisa kredit tidak hanya menitik beratkan          penilaian

  terhadap collateral (jaminan) sebagai dasar sumber pengembalian kredit,

  tetapi   melakukan   penilaian terhadap semua    aspek-aspek penilaian

  pemebrian kredit. Dengan melakukan penilaian terhadap semua aspek-

  aspek pemebrian kredit, maka tingkat pengembalian kredit lebih dapat

  diyakini.




                                46

								
To top