PERJANJIAN KONTRAK

							    PERJANJIAN /
     KONTRAK

                                      Emin Adhy Muhaemin
                  Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Disampaikan pada Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
                     Berdasarkan Keppres No. 80 Tahun 2003
1. PENGERTIAN

  Perjanjian adalah suatu ikatan atau hubungan hukum
  mengenai benda-benda (barang) atau kebendaan (jasa)
  antara dua pihak atau lebih, dimana para pihak tersebut
  saling berjanji atau dianggap saling berjanji untuk melakukan
  sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.


2. UNSUR-UNSUR PERJANJIAN/KONTRAK

  a. Adanya para pihak yaitu pihak pengguna barang/jasa dan
     pihak penyedia barang/jasa;
  b. Adanya kesepakatan dari para pihak;
  c. Obyek perjanjian yaitu barang/jasa;
                                                Lanjutan 3. Jenis…

3. JENIS PERJANJIAN PENGADAAN BARANG/JASA :
 a. Berdasarkan bentuk imbalan :
    1) Lump sum;
    2) Harga satuan;
    3) Gabungan lump sum dan harga satuan;
    4) Terima jadi (Turn Key).
    5) Prosentase.

 b. Berdasarkan jangka waktu pelaksanaan :
    1) Tahun tunggal;
    2) Tahun jamak.


 c. Berdasarkan jumlah pengguna barang/jasa :
    1) Kontrak pengadaan tunggal;
    2) Kontrak pengadaan bersama.
                    BAGIAN KESEBELAS
      KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PARAGRAF KEDUA
                     JENIS KONTRAK
                              PASAL 30
(2)    KONTRAK LUMP SUM:
       > Penyelesaian seluruh pekerjaan
       > Batas waktu tertentu,
       > Harga pasti dan tetap,
       > Semua resiko ditanggung Penyedia Barang/Jasa.
Definisi lain Kontrak Harga Pasti (Fixed Lump Sum Price Contract): suatu
kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak
boleh diukur ulang.

Penjelasan Pasal 21 ayat (1) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi, tertulis :
“Pada pekerjaan dengan bentuk Lump Sum, dalam hal terjadi pembetulan
perhitungan perincian harga penawaran, karena adanya kesalahan
aritmatik maka harga penawaran total tidak boleh diubah. Perubahan dan
semua resiko akibat perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi
tanggung jawab sepenuhnya Penyedia Jasa, selanjutnya harga penawaran
menjadi harga kontrak/harga pekerjaan”
                                                       Lanjutan Kontrak Lump Sum…


Pengertian harga pasti dalam kontrak lump sum adalah harga tidak berubah
selama berlakunya kontrak dan tidak dapat diubah kecuali karena
perubahan lingkup pekerjaan atau kondisi pelaksanaan dan perintah
tambahan dari pengguna barang/jasa.

Untuk menghitung pekerjaan tambah/kurang didasarkan pada volume yang
tercantum dalam kontrak dan bukan volume yang sebenarnya (hasil
pengukuran ulang

Contoh Kasus pada Kontrak Lump Sum :

1. Volume pekerjaan beton yang tercantum dalam kontrak = 1.000 m3.
   Hasil pengukuran ulang volumenya 989 m3. Kemudian diperintahkan
   pengurangan volume sebesar 100 m3.
   Pengguna wajib membayar 1000-100=900 m3, dan bukan 989-100=889
   m3 x harga satuannya.

2. Setelah pekerjaan selesai 100%, atas permintaan Auditor dilakukan
   pengukuran ulang seluruh volume pekerjaan dan ternyata volume
   beberapa pekerjaan lebih kecil dari kontrak dan setelah selisih volume
   ini dikalikan harga satuannya diperoleh nilai + Rp.200 juta dari nilai
   kontrak Rp. 4 miliar dan pihak Auditor memerintahkan jumlah tersebut
   dikembalikan kepada negara.
                    BAGIAN KESEBELAS
      KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PARAGRAF KEDUA
                     JENIS KONTRAK
                                PASAL 30
(3)    KONTRAK HARGA SATUAN:
       > Penyelesaian seluruh pekerjaan,
       > Batas waktu tertentu,
       > Harga satuan pasti dan tetap,
       > Spesifikasi teknis tertentu,
       > Volume pekerjaan perkiraan sementara, pembayaran
         didasarkan hasil pengukuran pekerjaan yang dilaksanakan.

Penjelasan Pasal 21 ayat (2) PP No. 29/2000 tentang Penyelenggaraan
Jasa Konstruksi, tertulis :
“Pada pekerjaan dengan bentuk imbalan harga satuan, dalam hal terjadi
pembetulan perhitungan perincian harga penawaran dikarenakan adanya
kesalahan aritmatik, harga penawaran total dapat diubah, tetapi harga
satuan tidak boleh diubaj. Koreksi aritmatik hanya boleh dilakukan pada
perkalian antara volume dengan harga satuan. Semua resiko akibat
perubahan karena adanya koreksi aritmatik menjadi tanggung jawab
sepenuhnya Penyedia Jasa. Penetapan pemenang lelang berdasarkan
harga terkoreksi. Selanjutnya harga penawaran terkoreksi menjadi harga
kontrak/harga pekerjaan. Harga satuan juga menganut prinsip lump sum”
                                                   Lanjutan Kontrak Lump Sum…


Persoalan dalam Penerapan Kontrak Harga Satuan :

a. Menuntut pemantauan ketat dan verifikasi terhadap jumlah satuan
   sesungguhnya dan dampaknya pada kecukupan/ketersediaan anggaran

b. Banyaknya pekerjaan pengukuran ulang yang harus dilakukan bersama
   antara pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menetapkan volume
   pekerjaan yang benar-benar dilaksanakan.

c. Adanya opname hasil pekerjaan secara bersama-sama menimbulkan
   peluang kolusi antara petugas pengguna jasa dan petugas penyedia
   jasa
                  BAGIAN KESEBELAS
    KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PARAGRAF KEDUA
                   JENIS KONTRAK
                     PASAL 30
(4) KONTRAK GABUNGAN LS & HS: GABUNGAN LS & HS DALAM
    SATU PEKERJAAN.

(5) KONTRAK TERIMA JADI (TURN KEY):
    > Penyelesaian seluruh pekerjaan,
    > Dalam batas waktu tertentu,
    > Jumlah harga pasti dan tetap,
    > Seluruh bangunan/konstruksi, peralatan, jaringan
      utama/penunjang berfungsi baik sesuai kriteria kinerja yang
      ditetapkan.

Berdasarkan sistem kontrak FIDIC, kontrak terima jadi :
• Penyedia jasa memiliki tugas membuat suatu perencanaan proyek
   yang lengkap dan sekaligus melaksanakan pekerjaan konstruksi
   dalam satu kontrak
• Apabila dilakukan oleh penyedia jasa yang berbeda, hubungan
   kontraktual konsultan perencana tidak mengikatkan diri dengan
   pengguna jasa tetapi dengan penyedia jasa (kontraktor)
                                                        Lanjutan Kontrak Turn Key…


•   Pengguna jasa tidak lagi menempatkan pengawas di lapangan, tetapi
    cukup menunjuk wakil (owner’s representative)
•   Berita Acara Prestasi Pekerjaan per bulan atau sertifikat pembayaran
    tidak diperlukan, karena pembayaran dilakukan sekaligus setelah
    seluruh pekerjaan selesai;
•   Penyedia jasa menuntut adanya jaminan pembayaran (payment
    guarantie) dari pengguna jasa minimal senilai harga kontrak yang
    berlaku selama masa pelaksanaan. Jaminan pembayaran ini
    bukanlah instrumen pembayaran tetapi „alat pengaman‟ bagi penyedia
    manakala pengguna jasa cidera janji.
•   Bonafiditas penyedia jasa sangat diperlukan, karena keberhasilan
    proyek langsung bergantung pada stabilitas
    keuangan, pengawasan, dan efektivitas operasional perusahaan
    tersebut. Begitu sesuatu terbukti tidak memuaskan, sulit untuk
    mencabut kontrak proyek tanpa biaya besar, jadual, dan dampak
    teknis
                 BAGIAN KESEBELAS
   KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA PARAGRAF KEDUA
                  JENIS KONTRAK
                              PASAL 30
(6) KONTRAK PERSENTASE:
      > Jasa konsultansi konstruksi atau pekerjaan pemborongan
        tertentu,
      > Imbalan jasa berdasarkan persentase nilai pekerjaan.
(7) KONTRAK TAHUN TUNGGAL:
      > Mengikat dana 1 tahun anggaran.
(8) KONTRAK TAHUN JAMAK:
      > Mengikat dana > 1 Tahun anggaran,
      > Memerlukan persetujuan Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/
        Walikota.
(9) KONTRAK PENGADAAN TUNGGAL:
      > Kontrak antara satu unit kerja/proyek dengan penyedia
        barang/jasa tertentu.
 (10) KONTRAK PENGADAAN BERSAMA:
      > Kontrak antara beberapa unit kerja/proyek dengan penyedia
        barang/jasa tertentu,
      > Sesuai kegiatan dan pendanaan bersama,
      > Dituangkan dalam MOU.
4.   PENYUSUNAN KONTRAK
     a. Bentuk Kontrak Pengadaan Barang/Jasa :

        1) Kuitansi pembayaran yang dibubuhi materai untuk
           pengadaan sampai dengan Rp. 5 juta

        2) Surat Perintah Kerja (SPK) untuk kontrak dengan nilai
           pengadaan > 5 s.d 50 juta

        3) Kontrak pengadaan barang/jasa.
                                               Lanjutan 5. Penyusunan…

b. Sistimatika Kontrak Pengadaan Barang/Jasa :

   1) Inti Kontrak
       a)    Komparisi (Pembukaan).
            i. Judul/nama kontrak
                 • Menjelaskan judul kontrak
                 • Menjelaskan jenis pekerjaan (B/JP/JK/JL)
            ii. Nomor kontrak
                 • Menjelaskan nomor kontrak
                 • Bila berupa perubahan kontrak, nomor
                   kontrak harus berurutan sesuai berapa kali
                   perubahan
            iii. Tanggal kontrak
                 • Menjelaskan hari, tanggal, bulan, dan tahun
                   kontrak ditandatangani
                 • Tanggal penandatanganan kontrak tidak
                   boleh mendahului tanggal surat penunjukan
                   (SPPBJ)
                                     Lanjutan 5. Penyusunan…


iv. Kalimat pembuka
    • Menjelaskan bahwa para pihak pada hari,
      tanggal, bulan, dan tahun membuat dan
      menandatangani kontrak
v. Para pihak dalam kontrak
    • Menjelaskan identitas para pihak yang
      menandatangani kontrak, meliputi : nama,
      jabatan, alamat, dan kedudukan para pihak
    • Para pihak dalam kontrak :
         Pihak pertama : pengguna barang/jasa
         Pihak kedua : penyedia barang/jasa
         Menjelaskan para pihak bertindak untuk
          dan atas nama siapa dan dasarnya
         Identitas para pihak harus jelas, terinci,
          dan benar
         Bila    pihak     kedua     konsorsium,
          KSO/JO/JV, harus dijelaskan bentuk
          kerjasama, anggotanya, dan yang
          memimpin/mewakili kerjasama.
                                        Lanjutan 5. Penyusunan…

b)    Isi.
     i. Pernyataan       bahwa     para    pihak   sepakat
           mengadakan kontrak mengenai obyek/jenis
           pekerjaannya
     ii. Pernyataan bahwa para pihak menyetujui harga
           kontrak yang ditulis dengan angka dan huruf
           serta sumber pembiayaannya
     iii. Pernyataan bahwa ungkapan dalam perjanjian
           mempunyai arti dan makna seperti yang
           tercantum dalam kontrak
     iv. Pernyataan bahwa kontrak meliputi beberapa
           dokumen dan merupakan satu kesatuan yang
           disebut kontrak
     v. Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan
           ketentuan yang dipakai dokumen yang urutannya
           lebih dulu
     vi. Pernyataan persetujuan para pihak untuk
           melaksanakan kewajiban masing-masing
     vii. Pernyataan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,
           kapan dimulai dan berakhir
     viii. Pernyataan kapan mulai efektifnya kontrak
                                       Lanjutan 5. Penyusunan…

c)    Penutup.
     i. Pernyataan bahwa para pihak menyetujui untuk
         melaksanakan      perjanjian  sesuai     dengan
         peraturan di Indonesia
     ii. Tanda tangan para pihak dibubuhi materai
                                             Lanjutan 5. Penyusunan…

2) Syarat Umum Kontrak (SUK):
   a) Ketentuan umum :

      i.   Definisi.
           Uraian/pengertian istilah yang digunakan, dijelaskan
           dan diberi arti/tafsiran sehingga mudah dipahami dan
           tidak ditafsirkan/diartikan lain
      ii. Penerapan.
           SUK diterapkan secara luas tetapi tidak boleh
           melanggar ketentuan dalam kontrak
      iii. Asal barang/jasa.
           Negara           asal        barang/jasa     (tempat
           diperoleh=ditambang, tumbuh, atau diproduksi).
      iv. Pengguanaan dokumen kontrak dan informasi.
           Penggunaan dokumen kontrak/dokumen lainnya oleh
           penyedia barang/jasa harus dengan ijin pengguna
           barang/jasa
                                            Lanjutan 5. Penyusunan…

v.   Paten, Hak Cipta dan Merek.
     Kewajiban penyedia barang/jasa melindungi pengguna
     barang/jasa dari segala tuntutan/klaim pihak ketiga atas
     pelanggaran hak paten, hak cipta, dan merek
vi. Jaminan.
     - Jaminan uang muka, min. 100% besarnya uang muka
       yang diberikan;
     - Jaminan pelaksanaan 5%. Untuk penawaran terlalu
       rendah, dinaikan menjadi 5% x 80% x HPS;
     - Jaminan pemeliharaan (5%);
     - Bentuk dan masa berlaku jaminan
vii. Asuransi
     - Asuransi barang dan peralatan yang mempunyai
       resiko tinggi kerusakan,
     - Pelaksanaan pekerjaan, termasuk kegagalan bangunan
     - Pekerja atas segala resiko
     - Pihak ketiga sebagai akibat kecelakan.
vii. Pembayaran.
     Cara pembayaran disesuaikan dgn ketentuan dalam
     dokumen anggaran (termin atau sertifikat bulanan).
             CARA PEMBAYARAN
1. Cara Pembayaran Bulanan (Monthly Payment)
    – Prestasi penyedia jasa dihitung setiap akhir bulan
    – Kelemahan cara pembayaran ini adalah berapapun kecilnya
       prestasi penyedia jasa pada suatu bulan tertentu, tetap harus
       dibayar. Untuk menutupi kelemahan cara pembayaran ini
       sering dimodifikasi dengan mempersyaratkan jumlah
       pembayaran minimum yang harus dicapai untuk setiap bulan
       diselarasakan dengan prestasi yang harus dicapai sesuai
       jadual
    – Seringkali penyedia jasa mengkompensasi kurangnya
       prestasi kerja dengan prestasi bahan dengan cara menimbun
       bahan di lapangan. Untuk mengatasinya bisa dipersyaratkan
       bahwa bahan yang ada di lapangan tidak dihitung sebagai
       prestasi, kecuali pekerjaan yang betul-betul
       selesai/terpasang atau bisa juga barang-barang setengah jadi
                                                              Lanjutan Cara Pembayaran…



2. Cara Pembayaran Termin atau Prestasi (Stage Payment)
    –    Pembayaran dilakukan atas dasar prestasi/kemajuan
         pekerjaan yang telah dicapai sesuai dengan ketentuan
         dalam kontrak.
    –    Besarnya prestasi dinyatakan dalam persentase.

                                     Contoh :
        No.      Nilai Prestasi Pekerjaan         Nilai Pembayaran
        1.    20% x nilai kontrak           20% x nilai kontrak
        2.    20% x nilai kontrak           20% x nilai kontrak
        3.    20% x nilai kontrak           20% x nilai kontrak
        4.    20% x nilai kontrak           20% x nilai kontrak
        5.    20% x nilai kontrak           15% x nilai kontrak
              100% x nilai kontrak          95% x nilai kontrak

    –     Seringkali prestasi yang diakui penyedia jasa bukan saja
          prestasi fisik (pekerjaan selesai) tetapi termasuk pula
          prestasi bahan mentah dan setengah jadi walaupun barang-
          barang tersebut sudah berada di lapangan (front end
          loading)
Masa Pemeliharaan & Cara Pembayaran untuk Pekerjaan Pemborongan

a. Masa Pemeliharaan (Psl. 36)
    Min. 6 bulan untuk pekerjaan permanen (jika umur rencananya > 1 tahun)
    Min. 3 bulan utk pekerjaan semi permanen (umur rencananya < 1 tahun)

b. Cara pembayaran (Bab II Butir D.2.f) dapat dilakukan :
    Dibayar 95%, sedangkan Retensi 5% (ditahan selama masa
     pemeliharaan)
    Dibayar 100%, tapi penyedia harus menyediakan jaminan pemeliharaan
     sebesar 5%

•   Di dunia internasional, Masa Pemeliharaan (Maintenance Period)
    sekarang diganti dengan istilah Masa Tanggung Jawab atas Cacat
    (Defect Liability Period) merupakan bentuk tanggung jawab
    penyedia jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang cacat dan kurang
    sempurna dalam suatu periode tertentu setelah pekerjaan selesai
    (serah terima pertama pekerjaan)
•   Setelah Masa Tanggung Jawab atas Cacat, hasil pekerjaan
    diserahkan kepada pengguna jasa dengan kerusakan dan keausan
    wajar diterima
                                             Lanjutan 5. Penyusunan…




viii.    Harga
        Harga kontrak harus jelas, pasti, dan dirinci
        dari sumber pembiayaannya.

ix.     Amandemen kontrak.
        - perubahan lingkup pekerjaan
        - perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan
        - perubahan harga kontrak
        - persetujuan kedua belah pihak
                                      Lanjutan 5. Penyusunan…


x.    Hak dan kewajiban para pihak.
      - hak dan kewajiban pihak pengguna: mengawasi,
      meminta laporan, membayar, dan memberikan
      fasilitas
      - hak dan kewajiban pihak penyedia: menerima
      pembayaran, berhak meminta fasilitas, melaporkan,
      melaksanakan pekerjaan, memberikan keterangan,
      dan menyerahkan hasil pekerjaan
xi. Jadwal pelaksanaan pekerjaan.
      - kapan kontrak mulai berlaku
     - kapan pekerjaan mulai dilaksanakan
     - kapan penyerahan hasil pekerjaan
xii. Pengawasan.
      Kewenangan       pengguna      untuk   mengawasi
      pelaksanaan pekerjaan yang sedang dan sudah
      dilaksanakan
                                           Lanjutan 5. Penyusunan…




xiii. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan/pembayaran.
      Sanksi keterlambatan, kecuali akibat keadaan kahar
      Keterlamabatan pekerjaan sanksi berupa denda 1 o/ooo
      per hari (Pasal 37 ayat (1)
      Keterlambatan pembayaran sebesar suku bunga (Bank
      Indonesia) terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar
      (Lamp. I Bab II Butir D.1.h)
xiv. Keadaan kahar.
      Keadaan diluar kehendak para pihak sehingga
      kewajiban tidak dapat dipenuhi. Akibat kerugian dan
      tindakan untuk mengatasi keadaan kahar merupakan
      kesepakatan para pihak.
xv. Itikad baik.
      Asas saling percaya
xvi. Penyelesaian perselisihan.
      Musyawarah, mediasi, konsiliasi, arbitrasi, dan
      pengadilan
               PENJELASAN PASAL 38 AYAT (1):
 Penjelasan Arbitrase sudah benar, namun kurang tegas
  memberikan ketentuan bahwa keputusan Arbiter pada dasarnya
  mengikat kedua belah pihak dan bersifat final.

 Penjelasan Mediasi – mestinya untuk memberikan penjelasan
  pada pengertian “Konsiliasi atau Adjudikasi”, dengan tambahan
  pemahaman bahwa keputusan konsiliator/adjudikator pada
  dasarnya mengikat, sepanjang kedua belah pihak
  menerima, namun bila ada yang tidak menerima, maka keputusan
  konsiliator/adjudikator dan penyelesaian selanjutnya pada
  umumnya naik ke arbitrase

 Penjelasan mengenai Mediasi tidak ada. Mediasi adalah
  penyelesaian dengan menggunakan mediator guna memberi
  nasihat kepada kedua belah pihak. Mediator tidak mengambil
  keputusan, sifatnya hanya memberi saran, tidak mengambil
  keputusan
                                       Lanjutan 5. Penyusunan…




xvii. Bahasa dan hukum.
      Bahasa Indonesia dan hukum yang berlaku di
      Indonesia
xviii.Perpajakan.
      Disesuikan dengan peraturan yang berlaku, biasanya
      menjadi kewajiban penyedia
xviii.Korespodensi.
      Korespondensi dapat berbentuk surat, telex, kawat
      (fax)
                                       Lanjutan 5. Penyusunan…

b) Ketentuan khusus :

   (1) Ketentuan khusus pengadaan barang :
       • Standar
       • Pengepakan.
       • Pengiriman.
       • Transportasi.
       • Pemeriksaan dan pengujian.
       • Layanan tambahan.
   (2) Ketentuan khusus pengadaan
       konsultansi
       • Kewenangan anggota konsultan.
       • Kewajiban penyedia jasa.
       • Personil konsultan dan sub konsultan.
                                     Lanjutan 5. Penyusunan…



(3) Ketentuan khusus     pengadaan      jasa
    pemborongan :
   •   Personil.
   •   Penilaian pekerjaan sementara oleh pengguna
       barang/jasa.
   •   Penemuan-penemuan.
   •   Kompensasi.
   •   Penangguhan.
   •   Hari kerja.
   •   Pengambilalihan.
   •   Pedoman pengoperasian dan perawatan.
   •   Penyesuaian biaya
                            Sub Penyedia Jasa (Sub Kontraktor)

(a) Penyedia jasa pemborongan dengan nilai kontrak > Rp.25 miliar
   wajib bekerjasa sama dengan sub penyedia jasa (subkontraktor)
   golongan usaha kecil/lkoperasi kecil, dengan ketentuan :
    o Bukan pekerjaan utama (major item)
    o Tetap mengacu pada kontrak awal
    o Dengan persetujuan pengguna jasa
    o Tetap bertanggung jawab terhadap kualitas dan hasil seluruh
      pekerjaan (termasuk yang disubkontrakkan)
    o Persyaratan bagi subkontraktor sama dengan kontraktor
      utama (memiliki ijin usaha, Sertifikat Badan Usaha (klasifikasi
      dan kualifikasi), kepemilikan sertifikat keahliaan bagi tenaga
      ahli dan ketrampilan bagi tenaga teknis)

(b)Permintaan pembayaran yang diajukan oleh kontraktor utama
   harus melampirkan bukti penyelesaian pembayaran kepada sub
   kontraktor sesuai dengan perkembangan kemajuan pekerjaannya
   (Lamp. I Bab II Butir D.1.f.5))

(c) Pelanggaran ketentuan tersebut di atas dapat dikenakan sanksi
   berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Keppres No 80 Tahun 2003
   mengenai ketentuan penghentian dan pemutusan kontrak
                                           Lanjutan 5. Penyusunan…



3) Syarat Khusus Kontrak :

   a. Ketentuan Umum :

       •   Definisi.
       •   Asal barang/jasa
       •   Jaminan.
       •   Asuransi.
       •   Pembayaran.
       •   Harga.
       •   Hak dan kewajiban para pihak.
       •   Penyelesaian perselisihan.

   b. Ketentuan Khusus :
      • Pengadaan    barang    :  menjelaskan
        layanan tambahan.
      • Pengadaan jasa konsultasi
      • Pengadaan jasa pemborongan
                                         Lanjutan 5. Penyusunan…



4) Lampiran-Lampiran :

   a) Pengadaan pemborongan :

       •   Spesifikasi umum
       •   Spesifikasi khusus.
       •   Data penawaran.
       •   Gambar-gambar.
       •   Adendum-adendum proses penawaran.
       •   Dokumen lainnya.
  b) Pengadaan jasa konsultansi :
      •    Syarat umum kontrak.
      •    Syarat khusus kontrak.
      •    KAK.
      •    Hasil negosiasi.
      •    Gambar-gambar
      •    Adendum-adendum proses penawaran.
      •    Dokumen lainnya.
5. PENANDATANGANAN KONTRAK
  A.   PENANDATANGAN KONTRAK PALING LAMBAT 14 HARI SETELAH
       PENUNJUKAN
  B.   JAMINAN PELAKSANAAN SUDAH DISAMPAIKAN KEPADA
       PENGGUNA SEBELUM PENANDATANGANAN KONTRAK, DENGAN
       KETENTUAN :

       1) NILAI    : 5% UNTUK KONTRAK DGN PENAWARAN > 80 % HPS
                  : MINIMAL 5% x 80% x HPS UNTUK KONTRAK DENGAN
                     PENAWARAN < 80 HPS
                  : NILAI KONTRAK < 50 JUTA RUPIAH TANPA JAMINAN
                  : PEKERJAAN KONSULTANSI, TANPA JAMINAN
                     PELAKSANAAN

       3) MASA LAKU :    SEKURANG-KURANGNYA SEJAK TANDA
                               TANGAN KONTRAK SAMPAI DENGAN
       14 HARI           SETELAH FINAL HAND OVER (FHO)

  C.   BILA PENYEDIA JASA MENGUNDURKAN DIRI :
       1)         ALASAN DAPAT DITERIMA
                  - TIDAK DI BLACK LIST
       2)         ALASAN TIDAK DAPAT DITERIMA
                  - JAMINAN PENAWARAN DISITA
                  - DI BLACK LIST
                                          Lanjutan 5. Penandatangan…


D.   MEMERIKSA KONSEP KONTRAK (SUBTANSI, REDAKSI, ANGKA DAN
     HURUF, DAN MEMBUBUHKAN PARAF LEMBAR DEMI LEMBAR)

E.   TIDAK BOLEH MENGUBAH DOKUMEN PENGADAAN SECARA
     SEPIHAK SEBELUM TANDA TANGAN KONTRAK

F.   MENETAPKAN URUTAN HIRARKI DALAM PERJANJIAN KONTRAK

     1) SURAT PERJANJIAN/KONTRAK
     2) SURAT PENAWARAN & BOQ
     3) AMANDEMEN DOKUMEN LELANG
     4) KETENTUAN KHUSUS KONTRAK
     5) KETENTUAN UMUM KONTRAK
     6) SPESIFIKASI KHUSUS
     7) SPESIFIKASI UMUM
     8) GAMBAR-GAMBAR
     9) DOKUMEN LAINNYA (JAMINAN-JAMINAN, SURAT PENUNJUKAN
        BERDASARKAN URUTAN HIRARKI YANG DITETAPKAN)

     BILA TERJADI PERTENTANGAN YANG BERLAKU BERDASARKAN
     URUTAN HIRARKI YANG DITETAPKAN
                                             Lanjutan 5. Penandatangan…


G.   RAPAT PERSIAPAN KONTRAK

     1) DILAKUKAN SEBELUM PENANDATANGANAN KONTRAK
     2) MENGKONFIRMASIKAN JAMINAN PELAKSANAAN, ASURANSI,
        ESKALASI, HS TIMPANG,

H.   JUMLAH RANGKAP KONTRAK

     1) SEKURANG-KURANGNYA 2 (DUA) ASLI BERMATERAI
     2) JUMLAH LAINNYA SESUAI KEBUTUHAN

I.   AHLI HUKUM KONTRAK

     1) NILAI > 50 MILYAR RUPIAH DAN PEKERJAAN BERSIFAT
        KOMPLEKS, DITANDATANGANI SETELAH MEMPEROLEH
        PENDAPAT AHLI HUKUM KONTRAK

     2) DALAM HAL KESULITAN MEMPEROLEH AHLI HUKUM
        KONTRAK, DAPAT DIGANTI OLEH PEJABAT YANG MENANGANI
        BIDANG HUKUM DAN BIDANG PENGADAAN
                   PARAGRAF KEEMPAT
          HAK DAN TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK
              DALAM PELAKSANAAN KONTRAK
                        PASAL 32
1.   SETELAH PENANDATANGANAN KONTRAK, PENGGUNA &
     PENYEDIA B/J SEGERA MELAKUKAN PEMERIKSAAN
     LAPANGAN DAN MEMBUAT BA KEADAAN
     LAPANGAN/SERAH TERIMA LAPANGAN.
2.   PENYEDIA B/J BERHAK MENERIMA UANG MUKA.
3.   PENYEDIA B/J DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNG
     JAWAB SELURUH PEK. UTAMA/MENSUBKONTRAKKAN
     KEPADA PIHAK LAIN.
4.   PENYEDIA B/J DILARANG MENGALIHKAN TANGGUNG
     JAWAB SEBAGIAN PEK. UTAMA, KECUALI
     DISUBKONTRAKKAN KEPADA PENYEDIA B/J SPESIALIS.
5.   PELANGGARAN LARANGAN AYAT (3), DIKENAKAN SANKSI
     DENDA SESUAI KETENTUAN KONTRAK.
                  PARAGRAF KELIMA
     PEMBAYARAN UANG MUKA DAN PRESTASI PEKERJAAN
                        PASAL 33

1.   UANG MUKA DAPAT DIBERIKAN:
     a. UNTUK USAHA KECIL MAX. 30% NILAI KONTRAK;
     b. UNTUK USAHA NON KECIL MAX. 20% NILAI KONTRAK.

2.   PEMBAYARAN:
     > ATAS DASAR PRESTASI PEKERJAAN
     > SISTEM SERTIFIKAT BULANAN/TERMIJN,
     > MEMPERHITUNGKAN ANGSURAN UANG MUKA DAN
       PAJAK.
6. PELAKSANAAN KONTRAK

  A.   PALING LAMBAT 14 HARI SEJAK TANDA TANGAN
       KONTRAK HARUS DITERBITKAN SURAT PERINTAH MULAI
       KERJA (SPMK)

  B.   MOBILISASI PALING LAMBAT DILAKUKAN DALAM WAKTU
       30 HARI
       LINGKUP KEGIATAN MOBILISASI :
       1) JASA PEMBORONGAN :
          - MENDATANGKAN PERALATAN
          - MEMPERSIAPKAN FAILITAS KERJA
          - MENDATANGKAN PERSONIL
       2) PEKERJAAN KONSULTANSI
          - MENDATANGKAN TENAGA AHLI
          - MENYIAPKAN PERALATAN PENDUKUNG
       3) PENGADAAN BARANG/JASA LAINNYA TIDAK
          DIPERLUKAN MOBILISASI
                                      LANJUTAN 6. PELAKSANAAN KONTRAK




C.   PEMERIKSAAN BERSAMA, DAPAT DIBENTUK PANITIA
     PENELITI PELAKSANA KONTRAK

D.   PEMBAYARAN UANG MUKA
     1) Adanya permohonan dari penyedia barang/jasa
     2) Pengajuan Surat Perintah Pembayaran (SPP)
     3) Penyedia menyediakan jaminan uang muka minimal sama
        dengan uang muka yang diterima
     4) Pengembalian uang muka dilakukan secara berangsur-
        angsur dan harus lunas pada saat prestasi pekerjaan
        mencapai 100%

E.   PEMBAYARAN PRESTASI
                                             Lanjutan 6. Pelaksanaan…


F.   PERUBAHAN KEGIATAN PEKERJAAN
     - MENAMBAH/MENGURANGI VOLUME
     - MENAMBAH/MENGURANGI JENIS PEKERJAAN
     - MENGUBAH SPESIFIKASI TEKNIS SESUAI KEBUTUHAN
        LAPANGAN
     - MELAKSANAKAN PEKERJAAN TAMBAH YANG BELUM T
        ERCANTUM DALAM KONTRAK AWAL
     - PEKERJAAN TAMBAH TIDAK BOLEH LEBIH DARI 10%
        HARGA KONTRAK AWAL

G.   PERPANJANGAN WAKTU PELAKSANAAN

     Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan
     PENGGUNA BARANG/JASA dengan pertimbangan :
       • Adanya pekerjaan tambah
       • Perubahan disain
       • Keterlambatan yang disebabkan pihak pengguna
         barang/jasa
       • Keadaan diluar kendali penyedia barang/jasa
       • Keadaan kahar (force majeur)
                                                     Lanjutan 6. Pelaksanaan…


H.   DENDA DAN GANTI RUGI
     Denda keterlambatan karena kelalaian penyedia
        barang/jasa sekurang-kurangnya 1 o/oo (satu
        perseribu) per hari dari nilai kontrak, dan besarnya
        denda tidak dibatasi dan pengguna berhak untuk
        memutuskan kontrak apabila denda keterlambatan
        sudah melampaui nilai jaminan pelaksanaan [Psl 35 (4) dan Psl
         37(1)]


     Dapat diberikan kompensasi atas keterlambatan
        pembayaran karena kelalaian pengguna barang/jasa
        dikenakan denda sebesar suku bunga (Bank Indonesia)
        terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar (Lamp. I Bab II
         Butir D.1.h)

I.   PENYESUAIAN HARGA

     (Peraturan Menteri Keuangan No. 105/PMK.06/2005 tentang
         Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak Kegiatan
         Pemerintah Tahun Anggaran 2005 dan Surat Edaran
         Menteri Pekerjaan Umum No. 11/SE/M/2005 tentang
         Pedoman Penyesuaian Harga Satuan dan Nilai Kontrak
                                             Lanjutan 6. Pelaksanaan…


J.   KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEUR) :
     KERUSAHAN, BENCANA
     ALAM, PEPERANGAN, PEMOGOKAN, KEBAKARAN, KEBIJA
     KAN PEMERINTAH

K.   PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK
      1) Pekerjaan selesai
      2) Keadaan kahar, penyedia barang/jasa wajib dibayar
         sesuai dengan prestasi pekerjaan
      3) Penyedia barang/jasa cidera janji. Sanksi ditentukan
         dalam kontrak.
      4) Terbukti adanya KKN dalam proses pemilihan penyedia
         maupun dalam pelaksanaan pekerjaan, maka :
            Bagi penyedia barang/jasa : jaminan pelaksanaan
              dicairkan, sisa uang muka harus dilunasi, dan
              dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua)
              tahun
            Bagi pengguna/panitia/pejabat
              pengadaan,dikenakan sanksi sesuai PP N0.
              30/1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri
       SELESAI dan
      terima kasih
          Emin Adhy Muhaemin, S.Si, MT
Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang dan
              Jasa Publik BAPPENAS,
    Jl. Taman Suropati No 2 (Gedung B Lantai 6)
                 Jakarta Pusat 10310
             Telepon : 021- 31934247 ;
                Fax : 021- 3101924
                 Hp : 0816 1 4567 26
          Email: ea_muhaemin@yahoo.com