Reformasi Administrasi dan Good Governance
di Indonesia
Eko Prasojo
Situasi Problematis Birokrasi di
Indonesia
• Struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada
masih berorientasi pada kepentingan
penguasa/birokrat (power culture)
• Masih belum terbentuk budaya Birokrasi
(service delivery culture)
• Masih tingginya ketidakpastian dalam
Birokrasi (cost of uncertainty)
• Budaya patron-client dan budaya afiliasi
yang mengarah kepada moral hazard
• Rendahnya kompetensi para birokrat
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Birokrasi
• Faktor Budaya
• Faktor Individu
• Faktor Organisasi dan Manajemen
Faktor Budaya
• Budaya dan perilaku koruptif yang sudah
terlembaga (“uang administrasi” atau
uang “pelicin”)
• Budaya “sungkan dan tidak enak” dari
sisi masyarakat
• Masyarakat harus menanggung biaya
ganda karena zero sum game
• Internalisasi budaya dalam mekanisme
informal yang profesional
Faktor Individu
• Perilaku individu sangat bersifat unik dan
tergantung pada mentalitas dan moralitas
• Perilaku individu juga terkait dengan
kesempatan yang dimiliki seseorang
yang memiliki jabatan dan otoritas
• Perilaku opportunistik hidup subur dalam
sebuah sistem yang korup
• Individu yang jujur seringkali dianggap
menyimpang dan tidak mendapat tempat
Faktor Organisasi dan Manajemen (1)
• Meliputi struktur, proses, leadership,
kepegawaian dan hubungan antara pemerintah
dan masyarakat
• Struktur birokrasi masih bersifat hirarkis
sentralistis dan tidak terdesentralisasi
• Proses Birokrasi seringkali belum memiliki dan
tidak melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi,
transparansi, efektivitas dan keadilan
• Birokrasi juga sangat ditentukan oleh peran
kepemimpinan yang kredibel
Faktor Organisasi dan Manajemen (2)
• Dalam aspek kepegawaian, Birokrasi
dipengaruhi oleh rendahnya gaji, proses
rekrutmen yang belum memadai, dan
kompetensi yang rendah.
• Hubungan masyarakat dan pemerintah
dalam Birokrasi belum setara;
pengaduan dan partisipasi masyarakat
masih belum memiliki tempat (citizen
charter)
Faktor Politik
• Ketidaksetaraan sistem birokrasi dengan
sistem politik dan sistem hukum
• Birokrasi menjadi “Geld Automaten” bagi
partai politik
• Kooptasi pengangkatan jabatan birokrasi
oleh partai politik
Strategi reformasi Birokrasi (1)
• Pada level kebijakan, harus diciptakan berbagai
kebijakan yang mendorong Birokrasi yang
berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga
(kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi,
pengaduan, gugatan)
• Pada level organisational, dilakukan melalui
perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi,
pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap
kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja
Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja
Instansi Pemerintah
Strategi reformasi Birokrasi (2)
• Pada level operasional, dilakukan
perbaikan melalui peningkatan service
quality meliputi dimensi tangibles,
reliability, responsiveness, assurance
dan emphaty.
• Instansi Pemerintah secara periodik
melakukan pengukuran kepuasan
pelanggan dan melakukan perbaikan
Review Reformasi Birokrasi
di Indonesia
Kelembagaan Administrasi Negara
• Jumlah dan struktur lembaga administrasi negara di
tingkat pusat masih sangat gemuk setelah
desentralisasi 1999
• Jumlah dan struktur organisasi perangkat daerah
membengkak seiring dengan otonomi daerah
berdasarkan PP 84 tahun 2000
• Pembentukan lembaga ekstra struktural
(Badan/Komisi) semakin banyak dan bervariasi
• Kontrol atas pembentukan lembaga struktural dan
ekstra struktural sangat lemah dan tidak memiliki
orientasi
• Secara internal terjadi proliferasi struktur kelembagaan
dalam Kementerian, LPND, dan lembaga ekstra
struktural
• Masih terjadinya tumpang tindih fungsi antar lembaga-
lembaga administrasi negara
Sumber Daya Aparatur
• Undang-Undang 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian
Negara belum operasional
• Proses rekrutment masih dilakukan secara serampangan
tidak berdasarkan kompetensi dan kebutuhan
• Promosi dan pengisian jabatan tidak didasarkan pada
kompetensi dan kinerja
• Pengukuran Kinerja Individu masih berdasarkan PP 30/1980
• Kompensasi/remunerasi masih tidak berdasarkan kinerja,
kompetensi dan beban kerja
• Jenjang dan Pola Karir Pegawai masih tidak jelas
• Proses pendidikan dan pelatihan lebih berorientasi struktural
daripada kompetensi fungsional
• Bervariasinya besaran remunerasi antar berbagai lembaga
administrasi negara (lembaga struktural dan non-struktural)
Ketatalaksanaan
• Proses pembuatan keputusan administrasi
pemerintahan dirasakan masih sangat
berorientasi kekuasaan daripada pelayanan
• Masih panjang dan berbelit-belitnya proses
pelayanan kepada masyarakat
• Tidak standarnya berbagai nomenklatur
dalam proses pemerintahan dan pelayanan
• Masih belum optimalnya penggunaan
teknologi informasi dan komunikasi dalam
pelayanan
Reformasi yang dilakukan
Aspek Kelembagaan
• Ditetapkannya UU 39 tahun 2008 tentang
Kementerian Negara
• Direvisinya PP 8/2003 dengan PP 41/2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah
Aspek Sumber Daya Aparatur
• Disusunnya RUU tentang Manajemen
Sumber Daya Aparatur Negara
• Disusunnya berbagai Peraturan Pemerintah
yang diamanatkan dalam UU 43 tahun 1999
Evaluasi atas Reformasi
Aspek Ketatalaksanaan
• Disusunnya RUU Administrasi Pemerintahan
• Disusunnya RUU Etika Penyelenggara Negara
• Disusunnya RUU Hubungan Kewenangan
Pusat dan Daerah
• Disusunnya Peraturan Pemerintah tentang
Pedoman Tata Laksana Perizinan
• Disusunya Ketentuan Mengenai Tata Naskah
Dinas
Evaluasi atas Strategi
• Secara umum dapat dikatakan bahwa reformasi yang terjadi hanya
bersifat perubahan yang parsial dan tidak terintegrasi antar berbagai
aspek (kelembagaan, SDM dan tatalaksana)
• Ketiadaan grand design reformasi administrasi
• Kesenjangan kompetensi dari pelaku untuk melakukan perubahan
atas strategi dan substansi perubahan
• Ketiadaan agenda setting dan prioritas (tahapan) yang saling terkait
dari dimensi waktu
• Komitmen setengah hati dari Presiden, Menteri dan pelaku untuk
melakukan reformasi administrasi
• Reformasi Administrasi masih belum menjadi agenda dan gerakan
nasional
• Sejumlah pelaku bahkan menunjukkan kerusakan moral, kurangnya
kesadaran, esensi dan pengetahuan terhadap reformasi birokrasi
• Motor yang diharapkan mendorong reformasi tidak melakukan
reformasi dari rumahnya sendiri
• Terjadinya reformasi parsial di beberapa kementerian dan lembaga
(Depkeu, KPK, MA, Kejaksaan dll)
Evaluasi Bidang Kelembagaan
• UU Kementerian Negara pada dasarnya hanya mengatur
mengenai eksistensi (pembentukan, penggabungan dan
pembubaran), serta struktur internal
• Esensi mengenai efisiensi dan rasionalisasi
organisasi/kelembagaan administrasi negara belum terbentuk
• Belum adanya kebijakan tentang bagaimana keberadaan organ
ektsra struktural
• Prinsip “structure follows function” masih belum menjadi dasar
pembentukan organisasi
• Pembentukan organisasi baru di Internal
kementerian/Badan/Komisi juga UPT Pusat di Daerah tidak
dasarkan pada analisi fungsi dan desain kebijakan
pemerintahan
• Lemahnya peran dan fungsi Kempan dalam melakukan kontrol
atas pembentukan dan pembubaran organisasi/struktur baik di
pusat maupun di daerah
Evaluasi SDM Aparatur
• Berbagai peraturan perundang-undangan yang
diamanatkan oleh UU 43/1999 belum terbentuk
• Seluruh Manajemen SDM Aparatur pada dasarnya
tidak mengalami perubahan dan masih belum
berdasarkan sistem merit birokrasi (Tidak terjadi
Reformasi Kepegawaian)
• RUU Manajemen SDM Aparatur Negara (sebagai
revisi UU 43/1999 dan perluasan pengaturannya)
masih belum mendapatkan tempat yang baik dalam
komitmen reformasi birokrasi
• Sejumlah kebijakan seperti rekrutmen tenaga honor
bahkan kontraproduktif dengan esensi reformasi
• Komisi Kepegawaian Negara belum dibentuk
• Di daerah pengisian jabatan/promosi sangat
didominasi oleh intervensi politik
Evaluasi Ketatalaksanaan
• RUU Administrasi Pemerintahan yang diharapkan
memperbaiki proses pembuatan keputusan masih
belum dikirim ke DPR
• RUU Etika Negara yang sudah disetujui untuk dikirim
ke DPR kecil kemungkinan memiliki dampak bagi
perubahan sikap, etika dan perilaku penyelenggara
negara
• RPP Perizinan yang sedang dibahas diharapkan
dapat memperbaiki proses perizinan
• RPP Tata Hubungan Kewenangan diharapkan
mampu memperbaiki bekerjanya fungsi-fungsi
pemerintahan antara pusat dan daerah
• Berbagai perbaikan dalam proses pelayanan,
terutama Aplikasi OSS di daerah, sejatinya bukan
merupakan hasil dari desain kebijakan di Kempan
Evaluasi Lainnya
• Dalam bidang pelayanan publik, telah
dibahas di DPR RUU Pelayanan Publik
• Dalam bidang Akuntabilitas sedang disusun
RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara
Negara
• Dalam bidang pengawasan sedang disusun
RUU Sistem Pengawasan Nasional
Kesimpulan Akhir Evaluasi
• Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Kempan
masih sangat parsial dan belum memiliki Strategi
Reformasi Administrasi yang komprehensif
• Persoalan mendasar dalam reformasi adalah
kesenjangan kompetensi dan pengetahuan,
kurangnya kesadaran akan arti pentingnya reformasi
dan bahkan paradigma/budaya proyek dalam
reformasi
• Komitmen untuk melakukan reformasi administrasi
masih terbatas dalam wacana dan belum menjadi
“gerakan nasional”
• Secara umum belum terjadi perubahan paradigma
dan budaya dalam birokrasi negara sejak tahun 2004