Reformasi_administrasi by vhietriko

VIEWS: 1,436 PAGES: 25

									Reformasi Administrasi dan Good Governance
               di Indonesia
                Eko Prasojo
     Situasi Problematis Birokrasi di
                Indonesia
• Struktur, norma, nilai dan regulasi yang ada
  masih berorientasi pada kepentingan
  penguasa/birokrat (power culture)
• Masih belum terbentuk budaya Birokrasi
  (service delivery culture)
• Masih tingginya ketidakpastian dalam
  Birokrasi (cost of uncertainty)
• Budaya patron-client dan budaya afiliasi
  yang mengarah kepada moral hazard
• Rendahnya kompetensi para birokrat
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Birokrasi




      • Faktor Budaya
      • Faktor Individu
      • Faktor Organisasi dan Manajemen
Faktor Budaya

• Budaya dan perilaku koruptif yang sudah
  terlembaga (“uang administrasi” atau
  uang “pelicin”)
• Budaya “sungkan dan tidak enak” dari
  sisi masyarakat
• Masyarakat harus menanggung biaya
  ganda karena zero sum game
• Internalisasi budaya dalam mekanisme
  informal yang profesional
Faktor Individu

• Perilaku individu sangat bersifat unik dan
  tergantung pada mentalitas dan moralitas
• Perilaku individu juga terkait dengan
  kesempatan yang dimiliki seseorang
  yang memiliki jabatan dan otoritas
• Perilaku opportunistik hidup subur dalam
  sebuah sistem yang korup
• Individu yang jujur seringkali dianggap
  menyimpang dan tidak mendapat tempat
Faktor Organisasi dan Manajemen (1)

• Meliputi struktur, proses, leadership,
  kepegawaian dan hubungan antara pemerintah
  dan masyarakat
• Struktur birokrasi masih bersifat hirarkis
  sentralistis dan tidak terdesentralisasi
• Proses Birokrasi seringkali belum memiliki dan
  tidak melaksanakan prinsip-prinsip efisiensi,
  transparansi, efektivitas dan keadilan
• Birokrasi juga sangat ditentukan oleh peran
  kepemimpinan yang kredibel
Faktor Organisasi dan Manajemen (2)

• Dalam aspek kepegawaian, Birokrasi
  dipengaruhi oleh rendahnya gaji, proses
  rekrutmen yang belum memadai, dan
  kompetensi yang rendah.
• Hubungan masyarakat dan pemerintah
  dalam Birokrasi belum setara;
  pengaduan dan partisipasi masyarakat
  masih belum memiliki tempat (citizen
  charter)
  Faktor Politik

• Ketidaksetaraan sistem birokrasi dengan
  sistem politik dan sistem hukum
• Birokrasi menjadi “Geld Automaten” bagi
  partai politik
• Kooptasi pengangkatan jabatan birokrasi
  oleh partai politik
Strategi reformasi Birokrasi (1)


• Pada level kebijakan, harus diciptakan berbagai
  kebijakan yang mendorong Birokrasi yang
  berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga
  (kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi,
  pengaduan, gugatan)
• Pada level organisational, dilakukan melalui
  perbaikan proses rekrutmen berbasis kompetensi,
  pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap
  kepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja
  Individu, Standar Kinerja Tim dan Standar Kinerja
  Instansi Pemerintah
Strategi reformasi Birokrasi (2)


 • Pada level operasional, dilakukan
   perbaikan melalui peningkatan service
   quality meliputi dimensi tangibles,
   reliability, responsiveness, assurance
   dan emphaty.
 • Instansi Pemerintah secara periodik
   melakukan pengukuran kepuasan
   pelanggan dan melakukan perbaikan
Review Reformasi Birokrasi
       di Indonesia
Kelembagaan Administrasi Negara
• Jumlah dan struktur lembaga administrasi negara di
  tingkat pusat masih sangat gemuk setelah
  desentralisasi 1999
• Jumlah dan struktur organisasi perangkat daerah
  membengkak seiring dengan otonomi daerah
  berdasarkan PP 84 tahun 2000
• Pembentukan lembaga ekstra struktural
  (Badan/Komisi) semakin banyak dan bervariasi
• Kontrol atas pembentukan lembaga struktural dan
  ekstra struktural sangat lemah dan tidak memiliki
  orientasi
• Secara internal terjadi proliferasi struktur kelembagaan
  dalam Kementerian, LPND, dan lembaga ekstra
  struktural
• Masih terjadinya tumpang tindih fungsi antar lembaga-
  lembaga administrasi negara
Sumber Daya Aparatur

• Undang-Undang 43 tahun 1999 tentang Kepegawaian
  Negara belum operasional
• Proses rekrutment masih dilakukan secara serampangan
  tidak berdasarkan kompetensi dan kebutuhan
• Promosi dan pengisian jabatan tidak didasarkan pada
  kompetensi dan kinerja
• Pengukuran Kinerja Individu masih berdasarkan PP 30/1980
• Kompensasi/remunerasi masih tidak berdasarkan kinerja,
  kompetensi dan beban kerja
• Jenjang dan Pola Karir Pegawai masih tidak jelas
• Proses pendidikan dan pelatihan lebih berorientasi struktural
  daripada kompetensi fungsional
• Bervariasinya besaran remunerasi antar berbagai lembaga
  administrasi negara (lembaga struktural dan non-struktural)
Ketatalaksanaan
• Proses pembuatan keputusan administrasi
  pemerintahan dirasakan masih sangat
  berorientasi kekuasaan daripada pelayanan
• Masih panjang dan berbelit-belitnya proses
  pelayanan kepada masyarakat
• Tidak standarnya berbagai nomenklatur
  dalam proses pemerintahan dan pelayanan
• Masih belum optimalnya penggunaan
  teknologi informasi dan komunikasi dalam
  pelayanan
Reformasi yang dilakukan
  Aspek Kelembagaan


• Ditetapkannya UU 39 tahun 2008 tentang
  Kementerian Negara
• Direvisinya PP 8/2003 dengan PP 41/2007
  tentang Organisasi Perangkat Daerah
Aspek Sumber Daya Aparatur


• Disusunnya RUU tentang Manajemen
  Sumber Daya Aparatur Negara
• Disusunnya berbagai Peraturan Pemerintah
  yang diamanatkan dalam UU 43 tahun 1999
Evaluasi atas Reformasi
 Aspek Ketatalaksanaan

• Disusunnya RUU Administrasi Pemerintahan
• Disusunnya RUU Etika Penyelenggara Negara
• Disusunnya RUU Hubungan Kewenangan
  Pusat dan Daerah
• Disusunnya Peraturan Pemerintah tentang
  Pedoman Tata Laksana Perizinan
• Disusunya Ketentuan Mengenai Tata Naskah
  Dinas
   Evaluasi atas Strategi
• Secara umum dapat dikatakan bahwa reformasi yang terjadi hanya
  bersifat perubahan yang parsial dan tidak terintegrasi antar berbagai
  aspek (kelembagaan, SDM dan tatalaksana)
• Ketiadaan grand design reformasi administrasi
• Kesenjangan kompetensi dari pelaku untuk melakukan perubahan
  atas strategi dan substansi perubahan
• Ketiadaan agenda setting dan prioritas (tahapan) yang saling terkait
  dari dimensi waktu
• Komitmen setengah hati dari Presiden, Menteri dan pelaku untuk
  melakukan reformasi administrasi
• Reformasi Administrasi masih belum menjadi agenda dan gerakan
  nasional
• Sejumlah pelaku bahkan menunjukkan kerusakan moral, kurangnya
  kesadaran, esensi dan pengetahuan terhadap reformasi birokrasi
• Motor yang diharapkan mendorong reformasi tidak melakukan
  reformasi dari rumahnya sendiri
• Terjadinya reformasi parsial di beberapa kementerian dan lembaga
  (Depkeu, KPK, MA, Kejaksaan dll)
Evaluasi Bidang Kelembagaan
 • UU Kementerian Negara pada dasarnya hanya mengatur
   mengenai eksistensi (pembentukan, penggabungan dan
   pembubaran), serta struktur internal
 • Esensi mengenai efisiensi dan rasionalisasi
   organisasi/kelembagaan administrasi negara belum terbentuk
 • Belum adanya kebijakan tentang bagaimana keberadaan organ
   ektsra struktural
 • Prinsip “structure follows function” masih belum menjadi dasar
   pembentukan organisasi
 • Pembentukan organisasi baru di Internal
   kementerian/Badan/Komisi juga UPT Pusat di Daerah tidak
   dasarkan pada analisi fungsi dan desain kebijakan
   pemerintahan
 • Lemahnya peran dan fungsi Kempan dalam melakukan kontrol
   atas pembentukan dan pembubaran organisasi/struktur baik di
   pusat maupun di daerah
Evaluasi SDM Aparatur
  • Berbagai peraturan perundang-undangan yang
    diamanatkan oleh UU 43/1999 belum terbentuk
  • Seluruh Manajemen SDM Aparatur pada dasarnya
    tidak mengalami perubahan dan masih belum
    berdasarkan sistem merit birokrasi (Tidak terjadi
    Reformasi Kepegawaian)
  • RUU Manajemen SDM Aparatur Negara (sebagai
    revisi UU 43/1999 dan perluasan pengaturannya)
    masih belum mendapatkan tempat yang baik dalam
    komitmen reformasi birokrasi
  • Sejumlah kebijakan seperti rekrutmen tenaga honor
    bahkan kontraproduktif dengan esensi reformasi
  • Komisi Kepegawaian Negara belum dibentuk
  • Di daerah pengisian jabatan/promosi sangat
    didominasi oleh intervensi politik
Evaluasi Ketatalaksanaan
 • RUU Administrasi Pemerintahan yang diharapkan
   memperbaiki proses pembuatan keputusan masih
   belum dikirim ke DPR
 • RUU Etika Negara yang sudah disetujui untuk dikirim
   ke DPR kecil kemungkinan memiliki dampak bagi
   perubahan sikap, etika dan perilaku penyelenggara
   negara
 • RPP Perizinan yang sedang dibahas diharapkan
   dapat memperbaiki proses perizinan
 • RPP Tata Hubungan Kewenangan diharapkan
   mampu memperbaiki bekerjanya fungsi-fungsi
   pemerintahan antara pusat dan daerah
 • Berbagai perbaikan dalam proses pelayanan,
   terutama Aplikasi OSS di daerah, sejatinya bukan
   merupakan hasil dari desain kebijakan di Kempan
Evaluasi Lainnya

• Dalam bidang pelayanan publik, telah
  dibahas di DPR RUU Pelayanan Publik
• Dalam bidang Akuntabilitas sedang disusun
  RUU Akuntabilitas Kinerja Penyelenggara
  Negara
• Dalam bidang pengawasan sedang disusun
  RUU Sistem Pengawasan Nasional
Kesimpulan Akhir Evaluasi
• Berbagai kebijakan yang dilakukan oleh Kempan
  masih sangat parsial dan belum memiliki Strategi
  Reformasi Administrasi yang komprehensif
• Persoalan mendasar dalam reformasi adalah
  kesenjangan kompetensi dan pengetahuan,
  kurangnya kesadaran akan arti pentingnya reformasi
  dan bahkan paradigma/budaya proyek dalam
  reformasi
• Komitmen untuk melakukan reformasi administrasi
  masih terbatas dalam wacana dan belum menjadi
  “gerakan nasional”
• Secara umum belum terjadi perubahan paradigma
  dan budaya dalam birokrasi negara sejak tahun 2004

								
To top