Docstoc

NOTARIS INDONESIA

Document Sample
NOTARIS INDONESIA Powered By Docstoc
					A. KEDUDUKAN PROFESI JABATAN NOTARIS
    Profesi Jabatan Notaris (PJN) merupakan mata kuliah yang sangat penting dalam kurikulum pendidikan
    Pasca Sarjana Magister Kenotariatan, Karena :
1. Memberikan dasar-dasar ketentuan dan pelaksanaan jabatan notaris, serta pengaturan teoritis mengenai
    akta notaris.
2. Memberikan pengetahuan ilmiah dasar-dasar nilai keprofesian bagi jabatan notaris.
3. Memberikan dasar-dasar dan aspek-aspek lain yang berkaitan dengan bidang kenotariatan (Kenotariatan
    sebagai sebuah /suatu ilmu dari berbagai macam ilmu dalam bidang hukum dan berbagai teori mengenai
    hukum).
•   Sejak Hindia Belanda sampai tahun 2004, lembaga notariat didasarkan pada undang-undang Hindia
    Belanda Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Staatsblad 1860 : 3)
•   Yaitu terfokus pada jabatan notaris dan pendidikan notariat hanya ditujukan menghasilkan kandidat-
    kandidat notaris yang akan menjadi/memangku jabatan notaris.
•   Diangkat oleh Negara (Menteri Kehakiman).
•   Bukan merupakan pendidikan S2, melainkan hanya merupakan SH+.
•   Mata kuliahnya            : Peraturan Jabatan Notaris.
•   Pendidikannya             :Untuk menghasilkan calon- calon/kandidat notaris.
•   Tugas notaris             : pembuatan akta sebagai alat     bukti.
•   Nama pendidikannya        : Program spesialis notariat (SH +), bukan S2.
•   Oleh karena itu maka ilmu notariat dalam penyelenggaraan pendidikannya diubah atau diganti, yaitu
    dengan memperluas cakupan teori dan pengembangannya sehingga berbeda dengan pendidikan spesialis
    notariat (yang bukan S2) yaitu menjadi studi Magister Kenotariatan (MKn-S2).
•   Dengan program S2 MKn maka terbuka peluang, bahwa hasil pendidikan S2 MKn tidak hanya memenuhi
    kebutuhan tenaga/pejabat notaris, tetapi tanpa menjadi notaris dapat menerapkan ilmunya pada bidang-
    bidang pekerjaan yang memerlukan keahlian membuat akta/pengetahuan tentang Akta.
•   Sejak tahun 2004 berlakulah UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang mulai berlaku tanggal 6
    Oktober 2004.
•   Dengan berlakunya UU ini mencabut beberapa peraturan, yaitu :
        1. Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie (Stb. 1860:3)
        2. Ordonantie 16 September 1931 tentang Honorarium Notaris.
        3. UU No. 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara (LN RI 1954 No. 101,
            TLN RI No.700).
        4. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2
            Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (LN RI Tahun 2004 No. 34, TLN RI No. 4379)

                                                                                   Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                              Notaris dari FH UGM
           5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1949 tentang Sumpah/Janji Jabatan Notaris.
Arti penting UUJN
               UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) diadakan sebagai upaya pembaharuan dan
       pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang mengenai jabatan notaris di Indonesia
       Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 berbeda dengan PJN Stb. 1860 : 3. UU ini Merupakan unifikasi
       hukum tentang Kenotariatan yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia.
       UUJN merupakan produk peraturan perundang-undangan yang melaksanaan UUD Negara RI Tahun 1945.


   Perbedaan Stb 1860 : 3 dengan UU PJN
       Produk Hukum Kolonial Belanda
       Sebagai pelaksana ketentuan Buku IV KUHPerdata tentang Pembuktian
       Asas konkordansi sistem hukum kolonial Hindia Belanda, termasuk penggolongan penduduk Hindia
       Belanda.
       Pengaturan Notaris
       Produk hukum nasional RI
       Melaksanakan hukum nasional untuk pembuktian/alat bukti
       Sesuai sistem hukum nasional RI sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, tidak mengenal pembedaan
       golongan penduduk (Kecuali WNI dan WNA).
       Selain notaris dapat menjadi Pejabat Lelang
   Pokok-Pokok Isi UUJN
       Bab I   : Ketentuan Umum
       Bab II : Pengangkatan dan Pemberhentian Notaris.
       Bab III : Kewenangan, Kewajiban, dan Larangan.
       Bab IV : Tempat Kedudukan, Formasi, dan Wilayah Jabatan Notaris.
       Bab V : Cuti Notaris dan Notaris Pengganti.
       Bab VI : Honorarium
       Bab VII : Akta Notaris
       Bab VIII : Pengembalian Minuta Akta dan Peemanggilan Notaris
       Bab X : Organisasi Notaris
       Bab XI : Ketentuan Sanksi
       Bab XII : Ketentuan Peralihan
       Bab XIII : Ketentuan Penutup
   Peraturan Pelaksana UUJN



                                                                                Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                           Notaris dari FH UGM
1. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI tentang Majelis Pengawas Notaris. (Ada Majelis Pengawas Pusat,
   berkedudukan di tingkat pusat/ibu kota Jakarta; Majelis Pengawas Wilayah, berkedudukan di tingkat
   Propinsi; Majelis Pengawas Daerah, berkedudukan di tingkat Kabupaten/Kota).
2. Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pengangkatan
   Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis
   Pengawas Notaris. Ditetapkan tanggal 7 Desember 2004.
3. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Notaris Indonesia, tanggal
   9 Mei 2006 No. Pol : B/1056/V/2006 dan No. 01/MoU/PP-INI/V/2006 Tetang Pembinaan dan Peningkatan
   Profesionalisme di Bidang penegakan Hukum
4. Nota Kesepahaman antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan Ikatan Pejabat Pembuat Akta
   Tanah, tanggal 9 Mei 2006 No. Pol : B/1055/V/2006 dan Nomor : 05/MoU/PP-IPPAT/V/2006 Tetang
   Pembinaan dan Peningkatan Profesionalisme di Bidang penegakan Hukum.
Aspek Profesi Lembaga Kenotariatan
   Maksudnya adalah, Notaris atau pun Jabatan Notaris tidak dapat dilepaskan dengan aspek keilmuan /
   bidang ilmiah kenotariatan.
   Untuk memahami Profesi Jabatan Notaris dengan baik, maka perlu memahami terlebih dahulu pengertian
   mendasar dari istilah Profesi Jabatan Notaris.
   Secara yuridis, berdasar UUJN seorang notaris memangku jabatan dan melaksanakan tugas/pekerjaannya
   adalah berdasar pengangkatan oleh Negara / Pemerintah.
   Seorang yang berilmu kenotariatan tidak dapat melaksanakan pekerjaan / tugas membuat akta otentik
   tanpa ada pengangkatan dirinya oleh Pemerintah sebagai seorang notaris.


   Eksistensi (keberadaan) Jabatan Notaris
   Keberadaan profesi atau jabatan notaris pada hakekatnya adalah dikarenakan oleh ketentuan undang-
   undang.
   Keterkaitannya dengan ketentuan undang-undang menyebabkan keberadaan kedudukan sebuah
   profesi/jabatan Notaris menjadi berbeda dengan beberapa profesi lain seperti guru, dosen, pengacara,
   konsultan (hukum atau lainnya), bisnis, dan sebagainya. Mengapa berbeda? Kemudian apa yang menjadi
   perbedaannya?
   Jabatan Notaris sebagai sebuah profesi
   Artinya, bahwa pekerjaan atau tugas-tugas jabatan Notaris hanya dapat dilaksanakan atas dasar keahlian
   yang telah dimiliki.
   Dengan demikian keahlian dalam bidang ilmu kenotariatan menjadi syarat mutlak untuk dapat
   melaksanakan tugas / pekerjaan sebagai pejabat umum yang menghasilkan akta sebagai alat bukti otentik.

                                                                             Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                        Notaris dari FH UGM
        UUJN telah mensyaratkan pendidikan magister kenotariatan adalah syarat mutlak untuk dapat diangkat
        menjadi notaris yang tugas dan fungsinya adalah sebagai pejabat umum di bidang keperdataan.
        Perbuatan-perbuatan hukum perdata yang menghendaki atau memerlukan alat bukti otentik berupa akta
        otentik memerlukan jasa dari seorang Notaris
        Sekali pun Notaris melaksanakan tugasnya untuk memenuhi kebutuhan klien, namun demikian seorang
        Notaris itu harus memenuhi sifat hakiki dari keberadaan (eksistensi) profesi/jabatannya atas dasar
        pengangkatan oleh Negara/Pemerintah.
        Hasil pekerjaannya adalah berupa alat bukti.
        Alat bukti agar memiliki keabsahan haruslah sesuai dengan (memenuhi) ketentuan peraturan
        perundangan-undangan
Tiga aspek yang harus dipahami
    1. Aspek filosofis
    2. Aspek etis
    3. Aspek yuridis
Pelaksanaan jabatan Notaris memerlukan :
    a) Kaedah-kaedah ilmiah
    b) Kaedah-kaedah profesi
Aspek Filosofis Jabatan Notaris
        Filosofis artinya berkaitan dengan filsafat. Filsafat dapat diartikan secara umum sebagai upaya memahami
        (makna) sesuatu secara radikal atau mendasar.
        Dalam hal ini mengenai Profesi Jabatan Apakah makna dari Profesi? Apakah makna dari Jabatan Notaris,
        ada tiga hal yaitu : Profesi, Jabatan, dan Notaris.? Dan apakah makna dari Notaris?
        Pengertian Profesi (secara umum), adalah kelompok terbatas orang-orang yang memiliki keahlian khusus
        dan dengan keahlian itu mereka dapat berfungsi di dalam masyarakat dengan lebih baik dibandingkan
        dengan warga masyarakat lain pada umumnya.
        Pengertian Profesi Hukum, keahlian khusus di bidang hukum seperti Pengacara, Hakim, Notaris, dan
        sebagainya.
        Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya
        sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN)
        Dengan demikian keberadaan Profesi Notaris atau jabatan Notaris dilandasi atau ditentukan oleh Undang-
        undang.
        Tanpa ditentukan oleh Undang-Undang maka seseorang sarjana hukum berilmu kenotaritan tidak dapat
        secara serta merta melakukan tugas jabatan / profesi Notaris
        Notaris sebagai Pejabat Umum

                                                                                      Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                                 Notaris dari FH UGM
       Unsur terpenting untuk dapat dikatakan sebagai pejabat umum adalah adanya pengangkatan dari negara.
       Dengan demikian pembuat akta lainnya, seperti akta kelahiran, akta ikrar wakaf bukan merupakan pejabat
       umum melainkan pejabat biasa di lingkungan departemen masing-masing, yakni Departemen Dalam
       Negeri, Departemen Agama.
       Aspek Etis Jabatan Notaris
       Etika merupakan sebuah cabang dari Ilmu Filsafat.
       Etika dikatakan sebagai ilmu tentang moralitas.
       Moralitas adalah merupakan ciri khas manusia.
       Etika sebagai cabang filsafat, bukanlah sebuah ilmu empiris.
       Artinya etika tidak berhenti pada sebuah hal yang kongkret terjadi. Etika mencapai tahap reflektif,
       melampaui hal-hal kongkret itu, ber-isi penilaian mengenai hal atau pandangan atas sesuatu itu baik atau
       buruk, patut atau tidak patut.
       Masalah moral atau etika juga berhubungan dengan agama atau hukum, namun moral/etika berbeda
       dengan agama.
       Etika menggunakan rasio (akal / pikiran), sedang agama bersumber pada wahyu. Namun demikian norma
       agama menjadi motivasi kuat bagi seseorang untuk bertindak / berperilaku atau menentukan
       perbuatannya.
       Hukum dan moral juga berhubungan.
       Hukum membutuhkan moral.
       Kualitas hukum sebagian besar ditentukan oleh mutu moralnya.
       Moral juga membutuhkan hukum.
       Nilai-nilai moral yang baik akan hanya ada di angan-angan saja bila tidak dilembagakan di dalam hukum.
       Prinsip moral masuk ke dalam hukum, misalnya : menghormati milik orang lain
Pelaksanaan Profesi Jabatan Notaris memerlukan kaedah-kaedah etika profesi
       Pengertian Etika adalah ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasan yang
       berkenaan dengan hidup yang baik dan yang buruk.
       Asal kata etika adalah dari bahasa Yunani, yaitu ethos (bentuk tunggal) yang berarti tempat tinggal, padang
       rumpt, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, cara berfikir. Bentuk jamaknya adalah ta etha
       yang berarti adat istiadat. Arti kata yang terakhir inilah yang menjadi latar belang terbentuknya istilah etika.
       Oleh Aristoteles digunakan untuk menunjukkan filsafat moral yang menjelaskan fakta moral tentang nilai
       dan norma moral, perintah, tindakan kebajikan, dan suara hati.
       Etika tidak sama dengan ilmu-ilmu lain. Ilmu lain pada umumnya terkait dengan hal-hal konkrit, tetapi etika
       melampaui hal-hal konkrit.
       Etika berkaitan dengan boleh, harus, tidak boleh, baik, buruk, dan segi normatif, segi evaluatif.

                                                                                       Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                                  Notaris dari FH UGM
Unsur-Unsur Etika
       Hati nurani/kesadaran
       Kebebasan
       Tanggung jawab
       Hak dan kewajiban,Dsb
Unsur-unsur Etika dalam UUJN
       Pasal 3 huruf b : bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
                  Pasal 3 huruf g : tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak
       sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan
       Notaris.
       Pasal 4: sumpah / janji.


   Sumpah / Janji
       Saya bersumpah/berjanji:
   1. bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar
       Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris seria peraturan
       perundang-undangan lainnya.
   2. bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak.
   3. bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan
       kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris.
   4. bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya.
   5. bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan
       nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa
       pun."
   •   Pasal 9 huruf c : tidak melakukan perbuatan tercela.
   •   Yang dimaksud dengan "melakukan perbuatan tercela" adalah melakukan perbuatan yang bertentangan
       dengan norma agama, norma kesusilaan, dan norma adat.
   •   Pasal 12 huruf c : tidak melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan
       Notaris.
   •   Yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi,
       mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.
   •   Pasal 12 huruf c : tidak melakukan perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat jabatan
       Notaris.



                                                                                  Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                             Notaris dari FH UGM
   •    Yang dimaksud dengan "perbuatan yang merendahkan kehormatan dan martabat" misalnya berjudi,
        mabuk, menyalahgunakan narkoba, dan berzina.
   •    Pasal 12 huruf d : tidak melakukan pelanggaran berat terhadap kewajiban dan larangan jabatan.
   •    Yang dimaksud dengan "pelanggaran berat" adalah tidak memenuhi kewajiban dan melanggar larangan
        jabatan Notaris.
   •    Pasal 16 (1) a : bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang
        terkait dalam perbuatan hukum.
   •               (1) d :    memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada
        alasan untuk menolaknya
   •               (1) e : merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang
        diperoleh      guna penmbuatan akta         sesuai dengan sumpah/janji     jabatan, kecuali undang-undang
        menentukan lain
Unsur-unsur Etika dalam Pasal 17 UUJN
   a. tidak melakukan jabatan di luar wilayah jabatannya.
   b. tidak meninggalkan wilayah jabatannya lebh dari 7 hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah.
   c. tidak merangkap sebagai pegawai negeri.
   d. tidak merangkap sebagai pejabat negara.
   e. tidak merangkap sebagai advokat.
   f.   tidak merangkap sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau
        badan usaha milik swasta.
   g. tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris.
   h. tidak menjadi Notaris Pengganti.
   i.   tidak melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang
        dapat mempengaruhi kehormatan atau martabat jabatan Notaris.
   j.   Pasal 36             : menerima honorrium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.
   k. Pasal 37               : memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang
        tidak mampu.
   l.   Pasal 52             : tidak membuat akta untuk diri sendiri, istri / suami, atau orang lain yang mempunyai
        hubungan kekel;uargan dengan Notaris.
   m. Pasal 53               : tidak memuat penetapan atau ketentuan yang emberikan          sesuatu hak dan/atau
        keuntungan bagi notaris, saksi, istri atau suami saksi, atau             orang yang mempunyai hubungan
        kekeluargaan dengan Notaris atau saksi baik hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah
        tanpa pembatasan derajat mau pun hubungan perkawinan sampai dengan derajat ketiga.
   n. Pasal 82 : Notaris harus berhimpun dalam satu wadah Organisasi Notaris.

                                                                                      Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                                 Notaris dari FH UGM
   o. Pasal 83 : menaati Kode Etik Notaris.


   Urgensi Etika Profesi Jabatan Notaris Bagi Praktik Kenotariatan di Indonesia
       Pelanggaran etika akan menyebabkan adanya hak lain yang terlanggar.
       Moral membutuhkan hukum, karena moral seringkali kurang berdaya guna ketika tidak diungkapkan dan
       dilembagakan dalam masyarakat.
       Pekerjaan Notaris yang selalu berkecimpung dalam dunia nilai abstrak tersebut akan timpang bila tidak
       diikuti dengan pemahaman mengenai etika
       Dengan adanya etika profesi hukum diharapkan para profesional hukum, termasuk notaris, mempunyai
       kemampuan individu tertentu yang kritis, yaitu:
   1) Kemampuan untuk kesadaran etis (ethical sensibility).
   2) Kemampuan untuk berpikir secara kritis (ethical reasoning).
   3) Kemampuan untuk bertindak secara etis (ethical conduct).
   4) Kemampuan untuk kepemimpinan etis (ethical leadership).
Penjelasannya sebagai berikut:
       Ethical sensibility dapat dilihat dari kemampuan para profesional dalam bidang hukum untuk menentukan
       aspek-aspek dari situasi-situasi dan kondisi yang mempunyai kepentingan etis
       Ethical reasoning yakni kemampuan berfikir secara etis dan rasional menyangkut hal-hal yang berkaitan
       erat dengan alat-alat dan kerangka-kerangka yang dianggap merupakan keseluruhan pendidikan etika
       profesi hukum, antara lain melalui: pandangan objektif, Memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak
       dan kesejahteraan para pihak, dst.
       Ethical conduct dimaksudkan merupakan manifestasi dari hati yang tulus.
       Hal ini akan diperlihatkan dengan tingkah laku yang dilakonkan dalam pengambilan keputusan secara etis
       dan benar.
       Ethical leadership adalah merupakan kemampuan untuk melakukan kepemimpinan secara etis, yang
       tentunya mempunyai keterkaitan dengan ketululusan hati.
       Etika dan Agama
       Berangkat dari pemahaman bahwa etika sebagai bagian dari filsafat, maka pada dasarnya etika dan agama
       memiliki persamaan.
       Titik temu antara keduanya ada pada tujuan yang sama.
       Tujuan etika dan agama adalah untuk mencari kebenaran dan dalam konteks ini adalah kebenaran tingkah
       laku manusia
       Perbedaannya



                                                                                      Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                                 Notaris dari FH UGM
       Etika sebagai bagian dari filsafat berusaha untuk memperoleh kebenaran tentang tingkah laku manusia
       melalui cara mencarinya sendiri dengan mengerahkan segala potensi yang ada pada manusia itu.
       Sementara pada sisi yang lain, agama berusaha untuk mendapatkan kebenaran hakiki tidak hanya
       mencarinya sendiri, tetapi manusia tersebut juga harus menerima dogma dari wahyu dengan
       mempercayainya.
       Agama berlandaskan pada kepercayaan dan etika mengandalkan rasio manusia dan meyakininya sebagai
       satu-satunya alat ukur kebenaran.
Pendapat K. Bertens
       Bahwa tidak dapat diragukan, agama merupakan salah satu sumber nilai dan norma yang paling penting
       dan kebudayaan merupakan sumber yang lain, walaupun perlu dicatat bahwa dalam hal ini kebudayaan
       sering kali tidak dapat dilepaskan dari agama.
       Namun terdapat perbedaan mendasar antara agama dan etika.
Perbedaan
       Ajaran moral dalam agama dipatuhi karena ajaran agama berasal dari Tuhan dan mengungkapkan
       kehendak Tuhan, atau dengan kata lain karena alasan keimanan.
       Tetapi, nilai-nilai dan norma-norma moral tidak secara eksklusif diterima karena alasan keagamaan. Etika
       juga menghindari unsur non-rasional yang meloloskan diri dari pemeriksaan oleh rasio.
       Sedangkan keimanan justru tidak terbuka untuk pemeriksaan rasional.
       Kebenaran iman tidak dibuktikan, melainkan dipercaya.
       Kebenaran iman tidak diterima karena dimengerti, melainkan karena terjamin oleh asal-usul Ilahi atau
       wahyu.
Latar belakang pemikiran K. Bertens
       Argumen K. Bertens ini ditunjukkan sebagai upaya pencarian atas problem pluralisme moral yang
       disemangati oleh paham sekulerisme.
       Agama dalam paham sekulerisme adalah sesuatu yang berdiri sendiri.
       Theologi memberikan intepretasi tentang dunia yang tidak dikenal sedangkan sekulerisme tidak mau sama
       sekali tentang dunia seperti ini serta intepretasinya.
Pendapat Franz Magnis-Suseno
       Etika tidak dapat menggantikan agama dan juga tidak bertentangan dengan agama, bahkan diperlukan
       olehnya.
       Agama memerlukan etika dalam dua hal, pertama masalah intepretasi terhadap perintah atau hukum yang
       termuat dalam wahyu dan kedua adalah bagaimana masalah-masalah moral yang baru, yang tidak langsung
       dibahas dalam wahyu, dapat dipecahkan sesuai dengan semangat agama itu.
Ikhsan sebagai Konsep Etika dalam Islam

                                                                                   Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                              Notaris dari FH UGM
        Konsepsi ikhsan merupakan nilai mendasar yang harus dimiliki oleh setiap muslim.
        Ihsan menurut Rasulullah adalah hendaklah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat-Nya. Jika
        kamu tidak melihat-Nya sesungguhnya Dia melihatmu
        Ibadah dalam kosepsi ikhsan tidak sekedar ibadah yang digariskan dalam kitab suci, namun ibadah memiliki
        aspek yang sangat luas meliputi segala aktifitas kehidupan manusia.
        Nilai-nilai moral dalam agama dapat dipahami dengan cara logis rasional maupun menjadikannya sebagai
        norma yang preskriptif atau melalui pendekatan keduanya.
        Sehingga dalam menjalankan dogma agama yang berkaitan dengan profesi notaris akan penuh kerelaan
        dikarenakan dogma-dogma tersebut telah dirasionalisasi oleh manusia yang bersangkutan.
        Bila memahami Etika sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari agama maka (calon) Notaris di samping
        mempelajari hukum-hukum yang berkaitan dengan bidang profesinya.
        Notaris yang etis juga akan mempelajari etika sebagai bagian dari agamanya sehingga dapat membangun
        dirinya sendiri untuk menjadi notaris yang memiliki komitmen, integritas, semangat, kreativitas dan
        konsistensi dalam menjalankan profesinya.
        Etika dalam Kode Etik, meliputi
    1. Etika kepribadian notaris
    2. Etika melakukan tugas jabatan
    3. Etika Pelayanan terhadap klien
    4. Etika Hubungan sesama rekan notaris
    5. Etika Pengawasan
Etika kepribadian notaris
        Sebagai pejabat umum, notaris hendaknya berjiwa Pancasila, taat kepada hukum, sumpah jabatan, Kode
        Etik Notaris, dan berbahasa Indonesia yang baik.
        Sebagai profesional notaris hendaknya memiliki perilaku profesional, ikut serta pembangunan nasional di
        bidang hukum, dan menjunjung tinggi kehormatan dan martabat notaris.
Unsur-unsur perilaku profesional yang harus ada pada diri Notaris
    a) keahlian yang didukung oleh pengetahuan dan pengalaman yang tinggi.
    b) Integritas moral artinya menghindari sesuatu yang tidak baik walaupun imbalan jasanya tinggi, pelaksanaan
        tugas profesi diselaraskan dengan nilai-nilai kemasyarakatan, sopan santun, dan agama.
    c) Jujur tidak saja pada pihak kedua atau pihak ketiga, tetapi juga pada diri sendiri.
    d) Tidak semata-mata pertimbangan uang, melainkan juga pengabdian, tidak membedakan antara orang yang
        mampu dan orang yang tidak mampu.
    e) Berpegang teguh pada kode etik profesi karena di dalamnya ditentukan segala perilaku yang harus dimiliki
        oleh notaris, termasuk berbahasa Indonesia yang sempurna.

                                                                                       Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                                  Notaris dari FH UGM
Etika melakukan tugas jabatan
   a) Menyadari kewajibannya, bekerja sendiri, jujur, tidak berpihak, dan penuh rasa tanggung jawab.
   b) Menggunakan satu kantor yang telah ditetapkan sesuai dengan undang-undang, tidak mengadakan kantor
        cabang perwakilan dan tidak menggunakan perantara.
   c) Tidak menggunakan media masa yang bersifat promosi.
   d) Harus memasang tanda papan nama menurut ukuran yang berlaku.
Etika Pelayanan terhadap klien
   a) Memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan sebaik-baiknya.
   b) Menyelesaikan akta sampai tahap pendaftaran pada Pengadilan Negeri dan Pengumuman dalam Berita
        Negara, apabila klien yang bersangkutan dengan tegas menyatakan akan menyerahkan pengurusannya
        kepada notaris yang bersangkutan dan klien akan memenuhi syarat yang diperlukan.
   c) Memberitahu kepada klien perihal selesainya pendaftaran dan pengumuman dan atau mengirim kepada
        atau menyuruh mengambil akta yang sudah didaftar atau Berita Negara yang sudah selesai di cetak
        tersebut oleh klien yang bersangkutan.
   d) Memberikan penyuluhan hukum agar masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara
        dan anggota masyarakat.
   e) Memberikan jasa kepada anggota masyarakat yang kurang mampu dengan cuma-cuma.
   f)   Dilarang menahan berkas seseorang dengan maksud memaksa orang itu membuat akta pada notaris yang
        menahan berkas itu.
   g) Dilarang menjadi alat orang/pihak lain untuk semata-mata menandatangani akta buatan orang lain sebagai
        akta buatan notaris yang bersangkutan.
   h) Dilarang mengirim minuta kepada klien/klien-klien untuk ditandatangani oleh klien yang bersangkutan.
   i)   Dilarang membujuk atau dengan cara apapun memaksa klien membuat akta padanya, atau membujuk-
        bujuk seseorang agar pindah dari notaris lain.
   j)   Dilarang membentuk kelompok di dalam tubuh Ikatan Notaris Indonesia dengan tujuan melayani
        kepentingan suatu instansi atau lembaga secara khusus/ekslusif, apalagi menutup kemungkinan anggota
        lain untuk berpartsisipasi.
Etika Hubungan sesama rekan notaris
   a) Saling menghormati dalam suasana kekeluargaan.
   b) Tidak melakukan persaingan yang merugikan sesama rekan notaris, baik moral maupun material.
   c) Harus saling menjaga dan membela kehormatan dan nama baik korp notaris atas dasar rasa solidaritas dan
        sikap tolong menolong secara konstruktif.
Etika Pengawasan



                                                                                  Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                             Notaris dari FH UGM
   a) Pengawasan terhadap notaris melalui pelaksanaan Kode Etik Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas
       Notaris.
   b) Tata cara pelaksanaan kode etik sanksi-sanksi dan eksekusi diatur dalam peraturan tersendiri yang
       merupakan lampiran dari Kode Etik Notaris.
Dengan demikian…..
       Bahwa tugas jabatan seorang Notaris/profesi jabatan Notaris senantiasa berhubungan dengan pihak lain
       yang menggunakan jasanya.
       Klien menaruh kepercayaan kepada Notaris yang bersangkutan.
       Dalam memberikan jasanya itu maka terkait adanya unsur etis.
       Oleh karena itu Profesi Jabatan Notaris harus juga memahami aspek etika/etis dari pelaksanaan
       tugas/pekerjaan/fungsinya sebagai pejabat umum
       Fungsi atau tugas dari jabatan notaris adalah untuk melayani kepentingan umum.
       Sehingga sudah selayaknya memegang teguh norma-norma yang melindungi kepentingan, martabat, dan
       kehormatan, baik diri pribadi Notaris, jabatan-nya, demikian juga para pihak penghadap yang memerlukan
       jasanya.
       UUJN pun menentukan bahwa untuk pelaksanaan jabatan notaris diperluan adanya kode etik profesi
       Notaris.
       Oleh karena itu, maka calon-calon Notaris perlu mempelajari teori-teori dasar mengenai etika, karena
       dengan pengertian yang benar mengenai teori-teori umum etika akan dapat mendukung pelaksaaan tugas
       jabatannya kelak dengan baik, demikian pula akan memegang teguh ketentuan undang-undang/hukum
       yang berlaku
Aspek Yuridis Jabatan Notaris
       Pekerjaan atau tugas dari jabatan Notaris berada dalam bidang hukum.
       Oleh karena itu aspek yuridis (hukum dan peraturan perundang-undangan) menjadi aspek utama dari
       Profesi Jabatan Notaris atau berkaitan dengan kedudukan/jabatan dan pelaksanaan tugas Notaris.
       Aspek yuridis terutama dimuat di dalam UUJN yang mulai berlaku tanggal 6 Oktober 2004
       UUJN : bahwa Notaris adalah
                  pejabat umum;
                  diangkat, diawasi, dan diberhentikan oleh Pemerintah;
                  pelaksanaan tugas jabatannya ditentukan oleh undang-undang (mengenai akta otentik sebagai alat
                  bukti yang sempurna)
                  melayani kepentingan umum (penghadap atas dasar kepercayaan, atau karena undang-undang).
       UUJN: bahwa tugas jabatan / Profesi Notaris itu :
                  terkait dengan sistem hukum Negara Republik Indonesia;

                                                                                   Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                              Notaris dari FH UGM
                menegakkan hukum / undang-undang Negara Republik Indonesia.
Kewenangan yang melekat pada notaris (kewenangan atributif)
   1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai perbuatan perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan
        oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk
        dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,
        memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga
        ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang;
   2) Notaris berwenang pula:
            1) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan
                mendaftar dalam buku khusus;
            2) membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
            3) membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian
                sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
            4) melakukan pengesahan kecocokan foto kopi dengan surat aslinya;
            3) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
            4) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; dan
            5) membuat akta risalah lelang.
        Kewajiban hukum dan kewajiban etis Notaris
   a. bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam
        perbuatan hukum;
   b. membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
   c. mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
   d. memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk
        menolaknya;
   e. merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna
        pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
   f.   menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima
        puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dibuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari
        satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
   g. membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
   h. membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
   i.   mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan
        wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan
        dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;

                                                                                       Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                                  Notaris dari FH UGM
   j.   mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
   k. mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang
        melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
   l.   membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan
        ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris;
   m. menerima magang calon Notaris.
Aspek hukum lainnya yakni mengenai larangan bagi para Notaris, bahwa Notaris dilarang:
   a. menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
   b. meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
   c. merangkap sebagai pegawai negeri;
   d. merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
   e. merangkap jabatan sebagai advokat;
   f.   merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan Usaha milik negara, badan usaha milik daerah
        atau badan usaha swasta;
   g. merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah di luar wilayah jabatan Notaris;
   h. menjadi Notaris Pengganti; atau
   i.   melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat
        mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.
   j.   Secara yuridis, seorang notaris memangku jabatan atau menjalankan tugas/ pekerjaannya adalah
        berdasarkan pengangkatan oleh Negara/Pemerintah. Jadi, seseorang yang berilmu kenotariatan tidak
        dapat melakukan pekerjaan/tugas membuat akta otentik tanpa ada pengangkatan dirinya oleh Pemerintah
        sebagai seorang notaris.
   k. Untuk dapat melakukan tugasnya itu seseorang haruslah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam
        membuat akta dan dapat melayani klien dengan baik dan benar.
        Selain UUJN, aspek yuridis ini meliputi juga aspek hukum keperdataan, dan hukum publik tertentu seperti
        antara lain:
   1. Hukum admistrasi negara (pajak, perindustrian, perbendaharaan negara, dsb.)
   2. Hukum pidana (hak, kewajiban dan tanggungjawab Notaris)
   3. Hukum tata pemerintahan (pemerintahan daerah, dsb.)
Hukum-Hukum yang berkaitan dengan Notaris selain Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah :
        Hukum Islam (Waris dan keperdataan lainnya)
        Hukum Pajak dan Hukum Administrasi Negara.
        Hukum Kewarganegaraan.
        Hukum Perusahaan

                                                                                   Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                              Notaris dari FH UGM
       Hukum Perbankan dan Perbankan Syariah/Islam
       Hukum Pasar Modal
       Hukum Penanaman Modal (PMA dan PMDN)
       Dan sebagainya.
       Aspek Sosiologis Notaris Indonesia
       Secara sosiologis keberadaan notaris di tengah-tengah kehidupan masyarakat sangat diperlukan.
       Yakni untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian
       sempurna.
       Alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna ini lazim disebut dengan akta notariil atau akta
       otentik (authentic acte).
       Notaris merupakan jabatan tertentu yang menjalankan profesi dalam pelayanan hukum kepada masyarakat
       yang perlu mendapatkan perlindungan dan jaminan demi tercapainya kepastian hukum
       Dalam kontek UUJN landasan sosiologis adanya notaris pada dasarnya adalah adanya kebutuhan
       masyarakat yang semakin meningkat terhadap jasa notaris, khususnya di era pembangunan di segala
       bidang kehidupan yang terjadi di negara Republik Indonesia ini.
       UUJN sebagai hukum positif yang mengatur perihal notaris, selain memberikan kewenangan, kewajiban,
       dan larangan bagi notaris hendaknya juga dapat memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi
       para pihak dalam proses pembuatan suatu akta
       Ikatan Notaris Indonesia
       Secara sosiologis keberadaan Notaris juga semakin kokoh dengan adanya organisasi profesi notaris, yakni
       Ikatan Notaris Indonesia (INI).
       Tujuan dari INI selaku perkumpulan bagi notaris-notaris di Indonesia termuat dalam Anggaran Dasar Ikatan
       Notaris Indonesia yang merupakan hasil kongres INI di Jakarta, 28 Januari 2006.


Tujuan INI
   1. Menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan serta mengupayakan terwujudnya kepastian hukum.
   2. Memajukan dan mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu serta pengetahuan dalam bidang
       Notariat pada khususnya.
   3. Menjaga keluhuran martabat serta meningkatkan mutu Notaris selaku Pejabat Umum dalam rangka
       pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, Bangsa dan Negara.
   4. Memupuk dan mempererat hubungan silaturahmi dan rasa persaudaraan serta rasa kekeluargaan antara
       sesama anggota untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan segenap anggotanya
Rangkaian kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan INI



                                                                                    Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                               Notaris dari FH UGM
   1. Melakukan kegiatan untuk menumbuhkan kesadaran rasa turut memiliki Perkumpulan yang
       bertanggungjawab, guna terciptanya rasa kebersamaan di antara sesama anggota dalam rangka
       meningkatkan peranan, manfaat, fungsi, dan mutu perkumpulan.
   2. Melakukan kegiatan untuk meningkatkan mutu dan kemampuan anggota di dalam menjalankan jabatan
       dan profesinya secara profesional, guna menjaga dan mempertahankan keluhuran martabat jabatan
       Notaris.
   3. Menjunjung tinggi serta menjaga kehormatan profesi jabatan Notaris, meningkatkan fungsi dan perannya
       serta meningkatkan mutu ilmu kenotariatan dengan menyelenggarakan pertemuan ilmiah, ceramah,
       seminar dan sejenisnya, serta penerbitan karya tulis ilmiah.
   4. Memperjuangkan dan memelihara kepentingan, keberadaan, peranan, fungsi dan kedudukan lembaga
       Notaris di Indonesia sesuai dengan harkat dan martabat profesi jabatan Notaris.
   5. Mengadakan, memupuk serta membina dan meningkatkan kerja sama dengan badan, lembaga dan
       organisasi lain, baik di dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai tujuan yang sama atau hampir
       sama dengan Perkumpulan termasuk dengan lembaga pendidikan atau instansi yang terkait dan yang
       mempunyai hubungan dengan lembaga kenotariatan.
   6. Mengadakan dan menyelenggarakan pendidikan Notaris, serta berperan aktif dalam mempersiapkan
       lahirnya calon Notaris yang profesional, berdedikasi tinggi, berbudi luhur, berwawasan dan berilmu
       pengetahuan luas dan memiliki integritas moral serta memiliki akhlak yang baik.
   7. Melakukan usaha lain sepanjang tidak bertentangan dengan asas, pedoman dan tujuan Perkumpulan.


Peran INI kaitannya
       Organisasi ini berperan penting dalam penegakan etika dari para anggotanya yakni ketika ada anggota yang
       melanggar ketentuan yang ada di dalam Kode Etik Profesi Notaris maupun anggota yang melanggar nilai-
       nilai etika yang termuat dalam UUJN.
       Bagian dalam organisasi yang mengemban tugas dimaksud adalah Dewan Kehormatan.
Tugas Dewan Kehormatan
   1. melakukan pembinaan, bimbingan, pengawasan, pembenahan anggota dalam menjunjung tinggi kode etik.
   2. memeriksa dan mengambil keputusan atas dugaan pelanggaran ketentuan kode etik yang bersifat internal
       atau yang tidak mempunyai kaitan dengan kepentingan masyarakat secara langsung.
   3. memberikan saran dan pendapat kepada Majelis Pengawas atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Jabatan
       Notaris.
Pengawasan Terhadap Notaris
       Pengawasan terhadap notaris sebelum diundangkannya UUJN dilakukan oleh Pengadilan Negeri setempat.



                                                                                   Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                              Notaris dari FH UGM
   Pasca di undangkannya UUJN, maka pengawasan terhadap Notaris dilakukan oleh Majelis Pengawas, yang
   terdiri dari:
1. Majelis Pengawas Daerah (MPD)
2. Majelis Pengawas Wilayah (MPW)
3. Majelis Pengawas Pusat (MPP)
   Majelis Pengawas adalah suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan
   pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris.
1. MPD ada di tingkat kabupaten/kota
2. MPW ada di tingkat provinsi
3. MPP ada di tingkat pusat
   MPD dibentuk di kabupaten atau kota.
   Keanggotaan MPD terdiri atas unsur-unsur
1. pemerintah sebanyak 3 (tiga) orang;
2. organisasi Notaris sebanyak 3 (tiga) orang; dan
3. ahli/akademisi sebanyak 3 (tiga) orang.
   MPD dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPD
   Kewenangan MPD (Ps. 70 UUJN)
   menyelenggarakan sidang untuk. memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau
   pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris;
   melakukan pemeriksaan; terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu)kali dalam 1 (satu) tahun atau
   setiap waktu yang dianggap perlu;
   memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan;
   menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan;
   menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah
   berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih;
   menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat
   sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4);
   menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau
   pelanggaran ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
   membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf
   e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.
Kewajiban MPD (Ps. 71 UUJN)




                                                                            Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                       Notaris dari FH UGM
a. mencatat pada buku daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal
     pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal
     pemeriksaan terakhir;
b. membuat berita acara pemeriksaan dan menyampaikannya kepada Majelis Pengawas Wilayah setempat,
     dengan tembusan kepada Notaris yang bersangkutan, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Pusat;
c. merahasiakan isi akta dan hasil pemeriksaan;
d. menerima salinan yang telah disahkan dari daftar akta dan daftar lain dari Notaris dan merahasiakannya;
e. memeriksa laporan masyarakat terhadap Notaris dan menyampaikan hasil pemeriksaan tersebut kepada
     Majelis Pengawas Wilayah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, dengan tembusan kepada pihak yang
     melaporkan, Notaris yang bersangkutan, Majelis Pengawas Pusat, dan Organisasi Notaris.
f.   menyampaikan permohonan banding terhadap keputusan penolakan cuti.


     MPW
     MPW dibentuk dan berkedudukan di ibukota provinsi.
     Keanggotaan MPW terdiri atas unsur-unsur sebagaimana MPD.
     MPW dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat MPW
     Kewenangan MPW [Ps. 73 ayat (1) UUJN]
a. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang
     disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah;
b. memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan sebagaimana dimaksud pada huruf
     a;
c. memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun;
d. memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh
     Notaris pelapor;
e. memberikan sanksi berupa teguran lisan atau tertulis;
f.   mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat berupa:
          1) pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan; atau
          2) pemberhentian dengan tidak hormat.
g. membuat berita acara atas setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan
     huruf f.
     Ps. 73 ayat (2) dan (3) UUJN
2) Keputusan Majelis Pengawas Wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf e bersifat final.
3) Terhadap setiap keputusan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf e dan huruf f dibuatkan
     berita acara.

                                                                               Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                          Notaris dari FH UGM
       Sidang Pemeriksaan oleh MPW (Ps. 74 UUJN)
   1) Pemeriksaan dalam sidang MPW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a bersifat tertutup
       untuk umum.
   2) Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan dalam sidang MPW.
       Kewajiban MPW (Ps. 75 UUJN
   a. menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e,
       dan huruf f kepada Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Pusat, dan
       Organisasi Notaris; dan
   b. menyampaikan pengajuan banding dari Notaris kepada Majelis Pengawas Pusat terhadap penjatuhan
       sanksi dan penolakan cuti.


   •   MPP dibentuk dan berkedudukan di ibukota negara
   •   Keanggotaan MPP terdiri atas unsur sebagaimana MPD dan MPW
   •   MPP dibantu oleh seorang sekretaris atau lebih yang ditunjuk dalam Rapat Majelis Pengawas Pusat
Kewenangan MPP (Ps. 77 UUJN)
   •   menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan dalam tingkat banding terhadap
       penjatuhan sanksi dan penolakan cuti;
   •   memanggil Notaris terlapor untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
   •   menjatuhkan sanksi pemberhentian sementara; dan
   •   mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri.
Pemeriksaan dalam sidang MPP
(Ps. 78 UUJN)
   •   Pemeriksaan dalam sidang Majelis Pengawas Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a bersifat
       terbuka untuk umum.
   •   Notaris berhak untuk membela diri dalam pemeriksaan sidang Majelis Pengawas Pusat.
MPP berkewajiban menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a kepada Menteri dan
Notaris yang bersangkutan dengan tembusan kepada Majelis Pengawas Wilayah dan Majelis Pengawas Daerah
yang bersangkutan serta Organisasi Notaris.
       Ps. 80 UUJN
   1) Selama Notaris diberhentikan sementara dari jabatannya, MPP mengusulkan seorang pejabat sementara
       Notaris kepada Menteri.
   2) Menteri menunjuk Notaris yang akan menerima Protokol Notaris dari Notaris yang diberhentikan
       sementara.

                                                                                 Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                            Notaris dari FH UGM
    Kode Etik dalam arti materil adalah norma atau peraturan yang praktis baik tertulis maupun tidak tertulis
    mengenai etika berkaitan dengan sikap serta pengambilan putusan hal-hal fundamental dari nilai dan
    standar perilaku orang yang dinilai baik atau buruk dalam menjalankan profesinya yang secara mandiri
    dirumuskan, ditetapkan dan ditegakkan oleh organisasi profesi


    Kode Etik Notaris merupakan suatu kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris
    Indonesia berdasarkan Keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan dan diatur dalam
    peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati
    oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas dan jabatan
    sebagai Notaris
    Spirit Kode Etik Notaris
    Penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya. Dengan
    dijiwai pelayanan yang berintikan “penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan
    martabat Notaris pada khususnya”, maka pengemban Profesi Notaris mempunyai ciri-ciri mandiri dan tidak
    memihak; tidak mengacu pamrih; rasionalitas dalam arti mengacu pada kebenaran obyektif; spesifitas
    fungsional serta solidaritas antar sesama rekan seprofesi
Fungsi Kode Etik Notaris
1. Untuk menjaga kehormatan dan keluhuran martabat jabatan Notaris, Perkumpulan mempunyai Kode Etik
    yang ditetapkan oleh Kongres dan merupakan kaidah moral yang wajib ditaati oleh setiap anggota
    perkumpulan.
2. Dewan Kehormatan melakukan upaya-upaya untuk menegakkan Kode Etik .
3. Pengurus perkumpulan dan/atau Dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis
    Pengawas untuk melakukan upaya penegakkan Kode Etik.
    Materi dalam Kode Etik Notaris secara umum dibedakan menjadi 3 hal (Bab III Kode Etik Notaris), yaitu:
            Kewajiban
            Larangan
            Pengecualian
    Kewajiban Notaris (Ps. 3 Kode Etik)Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan perundang-undangan dan
    isi sumpah jabatan Notaris.

                                                                                 Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                            Notaris dari FH UGM
    5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan
        kenotariatan.
    6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara.
    7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa kenotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa
        memungut honorarium.
    8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi
        Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
    9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan/di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran, yaitu 100
        cm x 40 cm; 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm.
    10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh perkumpulan;
        menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan perkumpulan.
    11. Membayar uang iuran perkumpulan secara tertib.
    12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
    13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium yang ditetapkan perkumpulan.
    14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta
        dilakukan di kantornya, kecuali karena alasan-alasan yang sah.
    15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan
        sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati, saling menghargai,
        saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahim.
    16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status
        sosialnya.
    17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan
        dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam UUJN, Penjelasan
        Pasal 19 ayat (2) UUJN, Isi Sumpah Jabatan Notaris, Anggaran Dasar dan Rumah tangga INI.
Larangan Bagi Notaris
(Ps. 4 Kode Etik)
    1. Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang maupun kantor perwakilan.
    2. Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
    3. Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama dengan mencantumkan
        nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan atau elektronik dalam bentuk iklan, ucapan
        selamat, ucapan bela sungkawa, ucapan terima kasih, kegiatan pemasaran, kegiatan sponsor baik dalam
        bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
    4. Bekerjasama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakikatnya bertindak sebagai perantara
        untuk mencari atau mendapatkan klien.

                                                                                    Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                               Notaris dari FH UGM
5. Menandatangani akta yang proses pembuatan minutanya telah disiapkan oleh pihak lain.
6. Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
7. Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik
   upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantara orang lain
8. Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumen-dokumen yang telah diserahkan
   dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
9. Melakukan usaha-usaha baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya
   persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
10. Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dengan jumlah lebih rendah dari honorarium yang
   telah ditetapkan Perkumpulan.
11. Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa
   persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan.
12. Menjelekkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya.
13. Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani
   kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk
   berpartisipasi.
14. Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
   berlaku.
15. Melakukan perbuatan-perbuatan lain yang secara umum disebut sebagai pelanggaran terhadap Kode Etik
   Notaris, antara lain namun tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan
   dalam UUJN; Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UUJN; Isi Sumpah Jabatan Notaris; Hal-hal yang menurut
   ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan-keputusan lain yang sudah
   ditetapkan organisasi INI yang tidak boleh dilakukan
Pengecualian: tdk termasuk pelanggaran (Ps. 5 Kode Etik)
1. Memberikan ucapan selamat, ucapan duka cita dengan menggunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga
   ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. Pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex yang diterbitkan
   secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi dan/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 x 50 cm, dasar berwarna putih,
   huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100
   meter dari Kantor Notaris. Dipergunakan sebagai papan petunjuk, bukan papan promosi




                                                                              Renny Oktadelina, SH., MP., MKn
                                                                                         Notaris dari FH UGM

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:7176
posted:6/16/2010
language:Indonesian
pages:22
Description: HUKUM INDONESIA