Hukum Ketenagakerjaan

Document Sample
Hukum Ketenagakerjaan Powered By Docstoc
					Iskandar Daulima,


                                     BAB I
                               PENDAHULUAN

A. Asal Mula Hukum Ketenagakerjaan
         Asal muala adanaya Hukum Ketanagakerjaan di Indonesia terdiri
  dari beberapa fase jika kita lihat pada abad 120 sm . ketika bangsa
  Indonesia ini mulai ada sudah dikenal adanya system gotong royong ,
  antara anggota masyarakat . dimana gotong royong merupakan suatu
  system pengerahan tenaga kerja tambahan dari luar kalangan keluarga
  yang dimaksudkan untuk mengisi kekurangan tenaga, pada masa sibuk
  dengan tidak mengenal suatu balas jasa dalam bentuk materi . sifat gotong
  royong ini memiliki nilai luhur dan diyakini membawa kemaslahatan karena
  berintikan kebaikan , kebijakan, dan hikmah bagi semua orang gotong
  royong ini nantinya menjadi sumber terbentuknya hukum ketanaga kerjaan
  adat . dimana walaupun peraturannya tidak secara tertulis , namun hukum
  ketenagakerjaan adat ini merupakan identitas bangsa yang mencerminkan
  kepribadian bangsa Indonesia dan merupakan penjelmaan dari jiwa
  bantgsa Indonesia dari abad ke abad
         Setelah memasuki abad masehi , ketika sudah mulai berdiri suatu
  kerajaan di Indonesia hubungan kerja berdasarkan perbudakan , seperi
  saat jaman kerajaan hindia belanda pada zaman ini terdapat suatu system
  pengkastaan . antara lain : brahmana, ksatria, waisya, sudra, dan paria ,
  dimana kasta sudra merupakan kasta paling rendah golongan sudra & paria
  ini menjadi budakdari kasta brahmana , ksatria , dan waisya mereka hanya
  menjalankan kewajiban sedangkan hak-haknya dikuasai oleh para majikan
         Sama halnya dengan islam walaupun tidak secara tegas adanya
  system pengangkatan namun sebenarnya sama saja . pada masa ini kaum
  bangsawan (raden ) memiliki hak penuh atas para tukang nya . nilai-nilai
  keislaman tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya karena terhalang oleh
  didnding budaya bangsa yang sudah berlaku 6 abad –abad sebelumnya




   1   www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


          Pada saat masa pendudukan hindia belanda di Indonesia kasus
  perbudakan semakin meningkat perlakuan terhadap budak sangat keji &
  tidak    berprikemanusiaan       .   satu-satunya     penyelsaiannya       adalah
  mendudukan para budak pada kedudukan manusia merdeka. Baik
  sosiologis maupun yuridis dan ekonomis.
          Tindakan belanda dalam mengatasi kasus perbudakan ini dengan
  mengeluarkan staatblad 1817 no. 42 yang berisikan larangan untuk
  memasukan budak-budak ke pulau jawa . kemudian thn. 1818 di tetapkan
  pada suatu UUD HB (regeling reglement) 1818 berdasarkan pasal 115 RR
  menetapkan bahwa paling lambat pada tanggal 1-06-1960 perbudakan
  dihapuskan
          Selain kasus hindia belanda mengenai perbudakan yang keji dikenal
  juga istilah rodi yang pada dasarnya sama saja . rodi adalah kerja paksa
  mula-mula merupakan gotong royong oleh semua penduduk suatu desa-
  desa suku tertentu . namun hal tersebut di manfaatkan oleh penjajah
  menjadi suatu kerja paksa untuk kepentingan pemerintah hindia belanda
  dan pembesar-pembesarnya.
          Pada awal pemerintahan RI, waktu Panitia Persiapan Kemerdekaan
  Indonesia menetapkan jumlah kementerian pada tanggal 19 Agustus 1945,
  kementerian yang bertugas mengurus masalah ketenagakerjaan belum ada
  tugas dan fungsi yang menangani masalah-masalah perburuhan diletakkan
  pada Kementerian Sosial baru mulai tanggal 3 Juli 1947 ditetapkan adanya
  kementerian Perburuhan dan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 3
  Tahun 1947 tanggal 25 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok Kementerian
  Perburuhan Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP)
  Nomor 1 Tahun 1948 tanggal 29 Juli 1947 ditetapkan tugas pokok
  Kementerian Perburuhan yang mencakup tugas urusan-urusan sosial
  menjadi Kementerian Perburuhan dan Sosial, pada saat pemerintahan
  darurat di Sumatera Menteri Perburuhan dan Sosial diberi jabatan rangkap
  meliputi urusan-urusan pembangunan, Pemuda dan Keamanan.



   2   www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


         Pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat (RIS) organisasi
  Kementerian Perburuhan tidak lagi mencakup urusan sosial dan struktur
  organisasinya didasarkan pada Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 1
  Tahun 1950 setelah Republik Indonesia Serikat bubar, struktur organisasi
  Kementerian      Perburuhan       disempurnakan     lagi   dengan      Peraturan
  Kementerian Perburuhan Nomor 1 tahun 1951. Berdasarkan peraturan
  tersebut mulai tampak kelengkapan struktur organisasi Kementerian
  Perburuhan yang mencakup struktur organisasi Kementerian Perburuhan
  yang mencakup struktur organisasi sampai tingkat daerah dan resort
  dengan uraian tugas yang jelas. Struktur organisasi ini tidak mengalami
  perubahan sampai dengan kwartal pertama tahun 1954. Melalui Peraturan
  Menteri Perburuhan Nomor 70 mulai te4rjadi perubahan yang kemudian
  disempurnakan melalui Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 77 junto
  Peraturan Menteri Perburuhan Nomor : 79 Tahun 1954. Berdasarkan
  Peraturan tersebut Kementerian Perburuhan tidak mengalami perubahan
  sampai dengan tahun 1964, kecuali untuk tingkat daerah. Sedangkan
  struktur organisasinya terdiri dari Direktorat Hubungan dan Pengawasan
  Perburuhan dan Direktorat Tenaga Kerja.
         Sejak awal periode Demokrasi Terpimpin, terdapat organisasi buruh
  dan gabungan serikat buruh baik yang berafiliasi dengan partai politik
  maupun yang bebas, pertentangan-pertentangan mulai muncul dimana-
  mana, pada saat itu kegiatan Kementerian . Perburuhan dipusatkan pada
  usaha penyelesaian perselisihan perburuhan, sementara itu masalah
  pengangguran terabaikan, sehingga melalui PMP Nomor :12 Tahun 1959
  dibentuk kantor Panitia Perselisihan Perburuhan Tingkat Pusat (P4P) dan
  Tingkat Daerah (P4D).
         Struktur Organisasi Kementerian Perburuhan sejak Kabinet Kerja I
  sampai dengan Kabinet Kerja IV (empat) tidak mengalami perubahan.
  Struktur Organisasi mulai berubah melalui Peraturan Menteri Perburuhan
  Nomor : 8 Tahun 1964 yaitu dengan ditetapkannya empat jabatan.
  Pembantu      menteri     untuk    urusan-urusan      administrasi,   penelitian,


   3   www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


  perencanaan dan penilaian hubungan dan pengawasan perburuhan, dan
  tenaga kerja.
           Dalam     perkembangan        selanjutnya,    organisasi     Kementerian
  Perburuhan yang berdasarkan Peraturan tersebut disempurnakan dengan
  Peraturan Menteri Perburuhan Nomor 13 Tahun 1964 tanggal 27 November
  1964, yang pada pokoknya menambah satu jabatan Pembantu Menteri
  Urusan Khusus.
           Dalam periode Orde Baru (masa transisi 1966-1969), Kementerian
  Perburuhan berubah nama menjadi Departemen Tenaga Kerja (Depnaker)
  berdasarkan Keputusan tersebut jabatan Pembantu Menteri dilingkungan
  Depnaker dihapuskan dan sebagai penggantinya dibentuk satu jabatan
  Sekretaris Jenderal. Masa transisi berakhir tahun 1969 yang ditandai
  dengan dimulainya tahap pembangunan Repelita I, serta merupakan awal
  pelaksanaan Pembangunan Jangka Panjang Tahap I (PJPT I).
           Pada pembentukan Kabinet Pembangunan II, Depnaker diperluas
  menjadi Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Koperasi, sehingga
  ruang lingkup tugas dan fungsinya tidak hanya mencakup permasalahan
  ketenagakerjaan tetapi juga mencakup permasalahan ketransmigrasian dan
  pengkoperasian. Susunan organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga
  Kerja Transmigrasi dan Koperasi diatur melalui Kepmen Nakertranskop
  Nomor Kep 1000/Men/1975 yang mengacu kepada KEPPRES No 44
  Tahun 1974.
           Dalam Kabinet Pembangunan III, unsur koperasi dipisahkan dan
  Departemen Tenaga kerja , Transmigrasi dan Koperasi, sehingga menjadi
  Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans). Dalam masa
  bakti Kabinet Pembangunan IV dibentuk Departemen Transmigrasi,
  sehingga unsur transmigrasi dipisah dari Depnaker Susunan organisasi dan
  tata     kerja    Depnakerditetapkan       dengan     Kepmennaker       No.   Kep
  199/Men/1984 sedangkan susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen
  Transmigrasi Nomor : Kep-55A/Men/1983.



   4     www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


         Pada masa reformasi Departemen Tenaga Kerja dan Departemen
  Transmigrasi kemudian bergabung kembali pada tanggal 22 Februari 2001.
  Usaha penataan organisasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi
  terus dilakukan dengan mengacu kepada Keputusan Presiden RI Nomor 47
  Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kewenangan, Susunan
  Organisasi dan Tata Kerja.
B. Rumusan Masalah
         Sekian    banyak     persoalan    tentang    ketengakerjan     menjaikan
  ketenagakerjaan ini mekajadi sebuah polemik didalam kehidupan sehari-
  hari kita. Tidak jarang banyak terjadi perselisihan antara pengusaha dan
  buruh, atau yang lebih dikenal dengan perselisihan hubungan industrial
         Masalah yang saya angkat dalam makalah ini adalah “pekerja harian
  lepas” memang sangat ironis dengan kehidupan sehari-hari kita perkerja
  harian lepas ini menjadi fenomena menarik. Dimana pekerja hanya bekerja
  separuh waktu dan digaji sesuai pekerjaannya tersebut.




   5   www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


                                      BAB II
                                 PEMBAHASAN
A. Ketentuan Pekerja Harian atau Lepas
          Pekerja harian atau lepas adalah pekerja yang diupah sesuai dengan
  kehadirannya dalam melakukan pekerjaannya, sisitem upah disesuaikan
  dengan cara absensial. Yang menjadi permasalhan disini adalah, bolekah
  mengadakan pekerja harian dalam suatu perusahaan, dan jawabannya
  dapat kita temukan di KEPMEN Nakertrans No 100 Tahun 2004 Pasal 10.
  Yakni
       Pasal 10
       1) Untuk pekerjaan-pekerjaan tertentu yang berubah-ubah dalam hal
          waktu dan volume pekerjaan serta upah didasarkan pada kehadiran,
          dapat dilakukan dengan perjanjian kerja harian atau lepas.
       2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
          dilakukan dengan ketentuan pekerja/buruh bekerja kurang dari 21
          hari dalam 1 bulan.
       3) alam hal pekerja/buruh bekerja 21 hari atau lebih selama 3 bulan
          berturut-turut atau lebih maka perjanjian kerja harian lepas berubah
          menjadi PKWTT (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu/kontrak
          kerja)
       Pasal 11
       1). Perjanjian kerja harian lepas yang memenuhi ketentuan sebagaimana
       dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) dikecualikan dari
       ketentuan jangka waktu PKWT pada umumnya (dengan kata lain tidak
       ada ketentuan mengenai jangka waktu)
       Pasal 12
       1) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh pada pekerjaan
          sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 wajib membuat perjanjian
          kerja harian lepas secara tertulis dengan para pekerja/buruh
       2) Perjanjian kerja harian lepas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
          dapat dibuat berupa daftar pekerja/buruh yang melakukan pekerjaan


   6    www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


           sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sekurang-kurangnya
           memuat:
          a. nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
          b. nama/alamat pekerja/buruh.
          c. jenis pekerjaan yang dilakukan.
          d. besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.


           Jika melihat konteks sosial yang terjadi sangat disesali jika adaya
       perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja dengan sistem kerja
       harian ataulepas, namun kondsi bangsa dan perekonomian yang carut-
       marut ini menyebabkan dibolehkannya sistem pekerja semacam ini.
           Sedangkan menurut tinjauan dilapangan, dengan mengunakan
       sistem ini, antara pekerja dan dan majikan tidak terjadi ikatan kerja yang
       kuat, karena sistem jaminan kerja yang diterapka tidak menjamin hak-
       hak pekerja. Coba seandainya terjadi perselisihan hubungan industrial,
       maka pihak yang sangat dirugiakan disini adalah pekerja itu sendiri.
       Dikarenakan sisten kerja lepas / harian ini bertitik berat kepada
       kepentingan si majikan itu sendiri.
           Pekerjaan hariaan lepas semacam ini banyak kita temui di
       perusahaan-perusahaan Tambang minyak dan perusahaan-perusahaan
       yang mengunakan sistem tender, dalam merekrut pekerjannya, sehingga
       membutuhkan tenaga kerja tambahan. Jika skala kecil kita dapat
       melihatnya pada proyek-proyek pekrjaan umum, disitu rata-rata pekerja
       yang direkrut mengunakan sistem kerja harian / lepas, yang diupah
       sehari sekali sesuai dengan intensitas kehadiran masing-masing pekerja.
           Jika melihat dari kondisi pekerja, berepa lamakah waktu maksimal
       untuk mempekerjakan tenaga kerja harian / lepas.adalah.Bila merujuk
       pada PerMen 06/1985 (yang sudah obsolete), maksimalnya adalah 3
       bulan. Sedangkan sesuai KepMen 100/2004 tidak diatur secara jelas
       waktu maksimalnya. Jadi hal ini mengesankan pemerintah tidak
       membatasi waktu masimal untuk pekerja harian lepas, atau dengan


   7    www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


       sengaja    memberikan           kelonggaran    kepada    perusahaan      yang
       menerapkan sistem kerja harian / lepas.


B. Dasar Hukum Ketenagakerjaan
          Hukum ketenagakerjaan Indonesia diatur dalam Undang-undang No
  13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Hukum ketenagakerjaan itu
  sendiri dibuat untuk menjadikan tenaga kerja mendapatkan kedudukan atas
  hak yang sama di dalam perusahaan/lapangan kerja tersebut.
          Selain diautur dalam undang-undang hukum ketenagakerjaan pun
  diatur dalma Keputusan Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi No.100
  Tahun 2004 tentang ketentuan pelaksanaan perjanjian waktu tertentu.
          Dengan adanya undang-undang ini maka diharapkan adanya
  jaminan hukum antara pekerja dan majikan, seperti kita ketahui bersama,
  sebelum adanya undang-undnag ini ketenagakerjaan di Indonesia sangat
  merisaukan,       betapa    tidak,    hampir   disetiap   perusahaan     melakukan
  pelanggaran terhadap hak-hak pekerja.
          Seperti kita ketahui bersama Undang-undang ini lahir pada fase
  reformasi, sehingga menjadikan Undang-undang ini menjadi prodak hukum
  yang     sangat    mengakomodir         seluruh    kepentingan    dari   masyarkat,
  khususnya pekerja.
C. Landasan, Asas-Asas dan Tujuan
          Landasan, asas-asas dan tujuan hukum ketenagakerjaan diatur
  dalam     Pasal    2-4     Undang-undang       No    13   Tahun    2003     Tentang
  Ketenagakerjaan yakni berbunyi :Pasal 2 “Pembangunan ketenagakerjaan
  berlandasan Pancasila dan Undang Dasar Negara Republik Indonesia
  Tahun 1945.
          Sedangkan untuk tujuan hukum ketenagakerjaan diaturdalam pasal
  4 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Teentang ketenagakerjaan yang
  berbunyi : Pembangunan ketenagakerjaan bertujuan :




   8    www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


           1. memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara
              optimal dan manusiawi;
           2. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan
              tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan
              nasional dan daerah;
           3. memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam
              mewujudkan kesejahteraan; dan
           4. meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.
           Pembangunan      ketanagakerjaan      diselenggarakan      atas    asas
  keterpaduan dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan
  daerah artinya asas pembangunan ketanagakerjaan pada dasarnya sesuai
  dengan asas pembangunan nasional khususnya asas demokrasi pancasila
  serta asas adil dan merata.

D. Ruang lingkup ketenagakerjaan
  Ruang lingkup ketenagakerjaan meliputi : pra kerja, masa dalam hubungan
  kerja,    masa   purna   kerja   (   post   employment)     Jangkauan      hukum
  ketenagakerjaan lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perdata
  sebagaimana di atur dalam buku III title 7A yang lebih menitik beratkan
  pada aktivitas tenaga kerja dalam hubungan kerja


E. pelaksanaan hubungan kerja di Indonesia
  Pasal 1 angka 15 UU no.13 th. 2003 disebutkan bahwa :
  “Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau
  buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsure-unsur
  pekerjaan , upah dan perintah” Hubungan kerja adalah suatu hubungan
  pengusaha dan pekerja yang timbul dari perjanjian kerja yang diadakan
  untuk waktu tertentu namun waktu yangtidak tertentu




   9   www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,




F. Perjanjian Kerja
  Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi “perjanjian adalah suatu perbuatan
  dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu
  orang atau lebih lainnya.”
  1. Pengertian luas dan lemah
        “Sudikno Mertokusumo , “ :
        “perjanjian adalah subjek hukum antara dua pihak atau lebih
        berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum .”


       * Definisi pejanjian klasik , “
       perjanjian adalah perbuatan hukum bukan hubungan hukum                 (sesuai
       dengan pasal 1313 perjanjian adalah perbuatan ).”
  2. Pengertian perjanjian kerja
       Dalam KUHPerdata , pasal 1601 titel VII A buku III tentang perjanjian
       untuk melakuakn pekerjaan yang menyatakan bahwa : “selain
       perjanjian-perjanjian untuk melakukan sementara jasa-jasa yang diatur
       oleh ketentuan yang khusus untuk itu dan untuk syarat-syarat yang di
       perjanjikan dan jika itu tidak ada , oleh karena kebiasaan , maka ada
       dua macam perjanjian dengan mana pihak yang lain dengan menerima
       upah, perjanjian perburuhan dan pemborong pekerjaan.”
  3. Unsur-unsur dalam perjanjian kerja :
       KUHPerdata pasal 1320 (menurut pasal 1338 (1) ) menyatakan sahnya
       perjanjian : Mereka sepakat untuk mengakibatkan diri
          a. * Cakap untuk membuat suatu perikatan
          b. * Suatu hal tertentu
          c. * Suatu sebab yang hallal
  4. Syarat subjektif : mengenai subjek perjanjian dan akibat hukum M.G
       Rood (pakar hukum perburuhan dari belanda ), 4 unsur syarat perjanjian
       kerja : * Adanya unsure work (pekerjaan ) Dalam suatau perjanjian kerja
       haruslah ada pekerjaan yang jelas yang dilakukan oleh pekerja dan
       sesuai denagan yang tercantum dalam perjanjian yang telah disepakati
  10    www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


       dengan ketentuan –ketentuan yang tercantum dalam UU no.13 thn.
       2003
       a. Adanya unsure service (pelayanan)
       b. Adanya unsure time (waktu )
       c. Adanya unsure pay (upah )
  5. Bentuk Perjanjian Kerja :
       Dalam praktik di kenal 2 bentuk perjanjian
       a. Tertulis
           Di peruntuk perjanjian-perjanjian yang sifatnya tertentu atau adanya
           kesepakatan para pihak, bahwa perjanjian yang dibuatnya itu
           menginginkan dibuat secara tertulis , agar adanya kepastian hukum
       b. Tidak tertulis
           bahwa perjnjian yang oleh undang-undahng tidak disyaratkan dalam
           bentuk tertulis Hak Dan Kewajiban Para Pihak Dlam Perjanjian Kerja
           Subjek dari perjanjian kerja adalah orang-orang yang terikat oleh
           perjanjian yang di buatnya Hak dan kewajiban subjek kerja , diman
           hak merupakan suatu tuntutan & keinginan yang di peroleh oleh
           subjek kerja ( pengusaha dan pekerja ). sedangkan kewajiban
           adalah para pihak , disebut prestasi
  6. Berakhirnya Perjanjian Kerja
       Alasan berakhirnya perjanjian kerja adalah :
           a. Pekerja meninggal dunia
           b. Berakhir karena jangka waktu dalam perjanjian.
           c. Adanya putusan pengadilan dan atau putusan atau penetapan
              lembaga penyelsaian perselisihan hubungan industrial
           d. Adanya keadaan atau kejadian yang di cantumkan dalam
              perjanjian kerja
           e. Pemutusan hubungan kerja
  G. Istilah dan pengertian hubungan kerja
       1. Deter mination , putusan hubungan kerja karena selesai atau
          berakhirnya kontrak kerja
       2. Dissmisal, putusan hubungan kerja karena tindakan indisipliner
  11    www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


       3. Redudancy, pemutusan hubungan kerja yang berkaitan dengan
          perkembangan tekhnologi
       4. Retrechtment, pemutusan hubungan kerja yang berkaitan dengan
          masalah ekonomi
       5. F.X. Djumialdji Pemutusan hubungan kerja adalah suatu langkah
          pengakhiran hubungan kerja antara buruh dan majikan karena suatu
          hal tertentu.
       6. Pasal 1 angka 25 UU no.13 thn. 2003
          PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena sesuatu hal tertentu
          yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara perkara
          (buruh dan pengusaha )
  H. Dua macam –macam pemutusan hubungan kerja
       1. pemutusan hubungan kerja demi hukum hubungan kerja antara
          pengusaha dan pekerja berhenti dengan sendirinya yang mana
          kedua belah pihak hanya pasif saja , tanpa suatu tindakan atau
          perbuatan salah satu pihak pemutusan hubungan kerja ini terjadi
          pada saat perjanjian kerja pada waktu tertentu, (pasal 1.1 Kep. Men
          tenaga kerja & transmigrasi no: Kep.100/ Men/ V/ 2004 tentang
          keterangan pelaksanaan perjanjian kerja , waktu tertentu )
       2. Pekerja meninggal dunia
          pasal 61 ayat 1 huruf a UU no.13 thn. 2003 ditegaskan bahwa
          perjanjian kerja berakhir apabila pekerja meninggal dunia namun
          hak-hak nya bisa di berikan pada ahli waris (61.a(5)
          pemutusan hubungan kerja oleh pekerja dapat terjadi karena :
          a. Masa percobaan
          b. Meninggalnya pengusaha
          c. perjanjian kerja untuk waktu tidak tentu
          d. pekerja dapat memutuskan hubungan kerja sewaktu-waktu
          pemutusan hubungan kerja oleh pengusaha
          a. pemutusan hubungan kerja dilakuakan oleh pengusaha dengan
             membayarkan uang pesangon, sebagai upah akhir.
          b. Pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan
  12    www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


          c. Keputusan yang di tetapkan oleh pengadilan tentang pemutusan
               hubungan      kerja      dalam   pengadilan   perdata    yang   biasa
               berdasarkan         surat    permohonan       oleh      pihak   yang
               bersangkutan.karena alas an – alas an penting.
  I. Penyelsaian hubungan kerja
       Dibedakan atas dan bagian :
              1.menurut sifatnya
              2.perselisihan kolektif
              3.perselisihan perseorangan
              4.menurut jenisnya
       a. perselisihan kepentingan
       b. system pengupahan
       Di pandang dari sudut nilainya upah dibedakan antara upah nominal
       dengan upah riil
       a. upah nominal adalah jumlah yang berupa uang
       b. upah riil adalah banyaknya barang yang dapat dibeli oleh jumlah
           uang itu
       menurut cara menetapkan upah dibagi kedalam system-sistem
       pengupahan , sebagai berikut :
         1.      system upah jangka waktu
         2.      upah yang ditetapkan menurut jangka waktu pekerja . melakukan
                 pekerjaan
         3.      system upah potongan




  13    www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,




                                      BAB III
                                    PENUTUP
  A. Keseimpulan
            Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
       merupakan landasan yuridus bagi setiap pekerja di Indonesia, tidak
       memandang bulu, baik yang bekerja diperusahaan besar atau
       perusahaan kecil, sekalipun pekerjaan yang berskala rumahan.
            Pekerja harian / lepas adalah sebuah komponen ekonomi
       kemasyarakatan, yakni penggerak sebuah roda ekonomi bangsa, untuk
       itu menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan perlindungan
       terhadap pekerja dengan sistem semacam ini.
            Dengan diberlakukannya KepMen No 100 Tahun 2004 tentang
       ketentuan    pelaksanaan      perjanjian   waktu       tertentu    memberikan
       kebebasan kepada pengusaha / perusahaan untuk memberlakukan
       sistem kerja seperti ini. Disisi lain juga pekerja harian lepas harus
       memiliki    jaminan   akan    pekerjaannya     kelak     agar     tidak   terjadi
       kesewenangan terhadap pekerja, karena italah fungsi dan tugas dari
       pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan.
            Tidak adanya perlindungan kerja yang tetap sehingga memberikan
       keleluasaan kepada majikan / perusahaan melakukan sesuatu sesuka
       hatinya kepada pekerja harian / lepas.
  B. Saran
            Sesuai dengan ketentuang perundang-undangan undang-undang
       No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengingatkan kita akan
       haknya pekerja, yang sesuia dituangkan di dalam undang-undnag
       tersebut.
            Mengingat hukum itu bersifat dinamis, sehingga mengharuskan kita
       untuk selalu meperbaharui hukum tersebut, Undang-Undang No 13
       tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan sudah tidak sesuai lagi dengan
       dinamika masyarakat. Untuk itu diharapka diadakannya perubahan
       terhadap undang-undang tersebut.
  14    www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com
Iskandar Daulima,


            Hak dari pekerja mendapatkan hak yang semestinya didalam
       undang-undang ini tidak diatur secara terperinci. Didalamnya, untuk itu
       diharapkan kedepannya didalam memperbaiki sistem dari perangkat
       hukum yang memadai khususnya untuk ketenagakerjaan




  15    www.iskandardaulima.blogspot.com| FB : iskandar.daulima@hotmail.com