Peradilan di Indonesia by pramaha

VIEWS: 3,666 PAGES: 23

									SAMBAR AMIR PRAMAHA AMIRULLAH
DEFINISI PERADILAN
1.   Peradilan (bahasa); segala sesuatu mengenai perkara
     pengadilan (Abdullah Tri Wahyuni)
2.   Peradilan (istilah); kewenangan suatu lembaga menyelesaikan
     perkara untuk dan atas nama hukum demi tegaknya hukum
     dan keadilan (Abdullah Tri Wahyuni); atau suatu proses yang
     berakhir dengan memberikan suatu keputusan dengan tata
     cara tertentu yang diatur dengan peraturan hukum acara (Cik
     Hasan Bisri)
3.   Pengadilan (bahasa); dewan atau majelis yang mengadili
     perkara; mahkamah; atau proses mengadili keputusan hakim
     ketika mengadili perkara; rumah (bangunan) tempat mengadili
     perkara (Abdullah Tri Wahyuni)
4.   Pengadilan (istilah); badan atau organisasi yang diadakan
     negara untuk mengurusi dan mengadili perselisihan-
     perselisihan hukum
RUANG LINGKUP
STUDI PERADILAN

1. Aspek Normatif; menyangkut kekuasan kehakiman yang
   dijalan oleh Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di
   bawahnya (Peradilan Agama, Peradilan Umum, Peradilan
   Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer) dalam proses
   pelaksanaan hukum acara di lembaga pengadilan, termasuk
   kekuasaan Mahmakah Konstitusi dan Komisi Yudisial
2. Aspek Aplikatif; menyangkut praktek pelaksanaan hukum
   acara di lembaga-lembaga peradilan dalam menyelesaikan
   sengketa-sengka hukum
HUBUNGAN STUDI
PERADILAN
                         Sosiologi
                         (Sosiologi
        Administrasi      Hukum)         Sejarah (Sejah
          (Hukum                            Hukum)
        Administrasi)


 Perbandingan            Peradilan        Politik (Politik
 (Perbandingan          (Bagian Studi        Hukum)
    Hukum)                Hukum)


           Psikologi                    Pemerintahan
           (Psikologi                    (Hukum Tata
            Hukum)                         Negara)
                         Antropologi
                         (Antropologi
                           Hukum)
HUBUNGAN PERADILAN DALAM
PENERAPAN HUKUM

    PERWAKILAN           Penerapan Hukum
 KEKUASAAN NEGARA            Peradilan


            Eksekutif
                               Sengketa
                             Hukum Rakyat
            Legislatif

                          Kekuasaan Kehakimam
            Yudikatif    dan Kekuasaan Peradilan
     SISTEM PERADILAN
1. Kekuasaan Kehakiman; Kekuasaan              Hubungan Lembaga Peradilan;
   negara      yang     merdeka       untuk    1. Organisasi, administarasi dan finansial
   menyelenggarakan      peradilan     guna       MA dan badan peradilan yang berada
   menegakkan      hukum      dan   keadilan      dibawahnya berada di bawah kekuasaaan
   berdasarkan        Pancasila,       semi       MA. Dan Organisasi, administarasi dan
   terselengaranya Negara hukum Republik          finansial MK dibawahnya berada di
   Indonesia (UU 4/2004 Tentang Kekuasaan         bawah kekuasaaan MK (UU 4/2004
   Kehakiman, Bab I, Pasal 1)                     Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab II,
2. Peradilan       Sebagai        Pelaksana       Pasal 13)
   Kekuasaan Kehakiman; Penyelenggaraan        2. MA dapat memberi keterangan,
   kekuasaan kehakiman adalaha Mahkamah           pertimbangan, dan nasehat masalah
   Agung dan Badan Peradilan dibawahnya           hukum kepada lembaga negara dan
   dalam lingkungan Peradilan Umum,               lembaga pemerintahan apabila diminta
   Peradilan Agama, Peradilan Militer dan         (UU 4/2004 Tentang Kekuasaan
   Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh          Kehakiman, Bab III, Pasal 27)
   Mahkamah Konstitusi (UU 4/2004              3. Berdasarkan hal itu, maka Peradilan tidak
   Tentang Kekuasaan Kehakiman, Bab I,            lgi punya hubungan dengan Departemen
   Pasal 2)                                       Kehakiman,      Departemen       Agama,
                                                  Departemen Hankam dan Pangab
TABEL SISTEM PERADILAN

             KEKUASAAN
             KEHAKIMAN




 KOMISI      MAHKAMAH      MAHKAMAH
YUDISIAL     KONSTITUSI     AGUNG




                                  PENGADILAN
      PENGADILAN     PENGADILAN                MAHKAMAH
                                  TATA USAHA
         UMUM          AGAMA                    MILITER
                                    NEGARA
SUSUNAN BADAN PERADILAN

             MA




 PTN   PTA        PTTUN   MMA



                          MMT




 PN    PA         PTUN    MM        MM
                                Pertempuran
STRUKTUR BADAN PERADILAN
        STRUKTUR
  BADAN PERADILAN AGAMA                              STRUKTUR
     TINGKAT PERTAMA                          BADAN PERADILAN AGAMA
                                                  TINGKAT BANDING
Jabatan Struktural
1. Ketua Peradilan (ps. 14 s/d 25 UU         Jabatan Struktural
   3/2006)                                   1. Ketua Peradilan (Pasal 14 s/d 25
2. Wakil Ketua Peradilan (ps. 14 s/d 25         UU 3/2006
   UU 3/2006)                                2. Wakil Ketua Peradilan (Pasal 14 s/d
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris (ps. 43      25 UU 3/2006)
   s/d 48 UU 3/2006)                         3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
                                                (Pasal 43 s/d 48 UU 3/2006)
Jabatan Fungsional
1. Hakim Anggota (ps. 13 s/d 25 UU           Jabatan Fungsional
   3/2006)                                   1. Hakim Tinggi (Pasal 13 s/d 25 UU
2. Panetra, Wakil Panetra, Panetra              3/2006
   Pengganti dan Panetra Muda ( 26 s/d       2. Panetra, Wakil Panetra, Panetra
   37 UU 3/2006)                                Pengganti dan Panetra Muda (Pasal
3. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti (ps.       26 s/d 37 UU 3/2006)
   38 s/d 42 UU 3/2006)
STRUKTUR BADAN PERADILAN
 STRUKTUR BADAN PERADILAN                         STRUKTUR BADAN
   UMUM TINGKAT PERTAMA                           PERADILAN UMUM
                                                  TINGKAT BANDING
Jabatan Struktural
1. Ketua Peradilan (pasal 10 s/d 26 UU       Jabatan Struktural
   8/2004)                                   1. Ketua Peradilan (pasal 10 s/d 26
2. Wakil Ketua Peradilan (pasal 10 s/d 26       UU 8/2004)
   UU 8/2004)                                2. Wakil Ketua Peradilan (pasal 10
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris (ps. 39      s/d 26 UU 8/2004)
   s/d 43 UU 8/2004)                         3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
                                                (pasal 44 s/d 49 UU 8/2004)
Jabatan Fungsional
1. Hakim Anggota (ps. 10 s/d 26 UU
   8/2004)                                   Jabatan Fungsional
2. Panetra, Wakil Panetra, Panetra           1. Hakim Tinggi (pasal 10 s/d 26
   Pengganti dan Panetra Muda ( 27 s/d          UU 8/2004)
   38 UU 8/2004)                             2. Panetra, Wakil Panetra, Panetra
3. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti (ps.       Pengganti dan Panetra Muda
   44 s/d 49 UU 8/2006)                         (pasal 27 s/d 38 UU 8/2004)
STRUKTUR BADAN PERADILAN
  STRUKTUR BADAN PERADILAN                          STRUKTUR BADAN
   TATA USAHA NEGARA TINGKAT                          PTTUN TINGKAT
            PERTAMA                                      BANDING
Jabatan Struktural                               Jabatan Struktural
1. Ketua Peradilan (ps. 14 s/d 26 UU
                                                 1. Ketua Peradilan (pasal 14 s/d
   9/2004)                                          26 UU 9/2004)
2. Wakil Ketua Peradilan (ps. 14 s/d 26 UU
                                                 2. Wakil Ketua Peradilan (pasal
   9/2004)                                          14 s/d 26 UU 9/2004)
3. Sekretaris dan Wakil Sekretaris (ps. 40 s/d
                                                 3. Sekretaris dan Wakil
   52, UU 8/2004)                                   Sekretaris (pasal 40 s/d 46
Jabatan Fungsional                                  UU 9/2004)
1. Hakim Anggota (ps. 12 s/d 26, UU
                                                 Jabatan Fungsional
   9/2004)                                       1. Hakim Tinggi (pasal 12 s/d
2. Panetra, Wakil Panetra, Panetra Pengganti
                                                    26 UU 9/2004)
   dan Panetra Muda ( 28 s/d 38, UU              2. Panetra, Wakil Panetra,
   8/2004)                                          Panetra Pengganti dan
3. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti (ps. 39A
                                                    Panetra Muda (pasal 27 s/d
   s/d 39E s/d 43, UU 3/2006)                       38 UU 9/2004)
STRUKTUR BADAN MAHKAMAH MILITER
                            MMT Tingkat Pertama dan Banding
MM Tingkat Pertama          Jabatan Struktural
Jabatan Struktural          1. Kepala Mahmilti (ps. 12, 13 UU 31/1997)
1. Kepala Mahkamah          2. Wakil Ketua Peradilan (ps. 12, 13 UU 31/1997)
   Militer (ps. 12 s/d 13
   UU 31/1997)              Jabatan Fungsional
2. Wakil Kepala
                            1. Hakim Militer Tinggi (ps. 15,16,19,21 s/d 28 UU 31/1997)
   Mahkamah Militer (ps.
   12 s/d 13 UU             2. Kepala Panetra, Panetra, Panetra Pengganti Muda (ps.
   31/1997)                    16,29,30,31,34 s/d 39 UU 31/1997)

Jabatan Fungsional          MMU Tingkat Banding
1. Hakim Militer (ps.       Jabatan Struktural
   15,16, 18, 21 s/d 28     1. Kepala Mahmilti (ps. 12, 13 UU 31/1997)
   UU 31/1997)              2. Wakil Ketua Peradilan (ps. 12, 13 UU 31/1997)
2. Kepala Panetra,
   Panetra Pengganti dan    Jabatan Fungsional
   Panetra Muda (ps.
   16,29,30,31,34 s/d 39    1. Hakim Militer Tinggi (ps. 15,16,20 s/d 28 UU 31/1997)
   UU 31/1997)              2. Kepala Panetra, Panetra, Panetra Pengganti Muda (ps.
                               16,29,30,31,33 s/d 39 UU 31/1997)
KEKUASAAN BADAN PERADILAN

Kekuasaan Peradilan;
Kekuasaan menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara

Kekuasaan Peradilan terbagai dua;
1. Kekuasaan Relatif; kekuasaan peradilan menyangkut kekuasaan wilayah
   (tempat) peradilan, dan dalam kondisi tertentu dapat dipindahkan dengan
   alasan yang dibenarkan undang-undang
2. Kekuasaan Absolut; kekuasaan peradilan menyangkut kewenangan
   penanganan perkara, dan dalam kondisi tertentu kewenangan tersebuit
   tidak dapat dipindahkan.
KEWENANGAN ABSOLUT
PERADILAN AGAMA
Perdata dan Khusus     Sumber Formil PA                   Sumber Materiil PA
Umat Islam             1. HIR/R.Bg                        1. UU 7/1989, UU
Bidang Perdata:        2. UU 14/1970, UU 35/1999, UU         3/2006, Tentang
1. Perkawinan             4/2004, Tentang Kekuasaan          Peradilan Agama
2. Waris                  Kehakiman                       2. UU 41/2004
3. Wasiat
                       3. UU 14/1985,UU 5/2004, Tentang      Tentang Wakaf
4. Hibah
                          Mahkamah Agung                  3. UU 14/1974 jo. PP.
5. Wakaf
6. Zakat               4. UU 7/1989, UU 3/2006, Tentang      9/1975, Tentang
7. Infak                  Peradilan Agama                    Perkawinan
8. Sedekah, dan        5. UU 14/1974 jo. PP. 9/1975,      4. Inpres 1/1991
9. Ekonomi                Tentang Perkawinan                 (kompilasi Hukum
    Syari’ah (ps. 49   6. Kitab Undang-Undang Hukum          Islam)
    UU 3/2006)            Acara Perdata                   5. Kitab-Kitab Fiqh
10. Isbat Kesaksian    7. Peraturan MA RI                    dan Sumber Hukum
    Rukhyatulhilal     8. Surat Edaran MA RI                 Islam tidak tertulis
    (ps. 52A UU
    3/2006             9. Yurisprodensi MA RI
                       10.Kitab-Kitab Fiqh dan Sumber
                          Hukum Islam tidak tertulis
KEWENANGAN ABSOLUT PERADILAN NEGERI
Perdata dan Pidana, Khusus
                                   Sumber Formil PN         Sumber Materiil PN
Masyarakat Umum
                                   1. UU 14/1970, UU        1. Kitan Undang-
Bidang Perdata:                       35/1999, UU 4/2004,      Undang Hukum
1. Hukum Perorangan                   Tentang Kekuasaan        Perdata
   (personenrecht)                    Kehakiman             2. Kitab Undang-
2. Hukum Keluarga (familierecht)   2. UU 14/1985,UU            Undang Hukum
3. Hukum Harta Kekayaan
                                      5/2004, Tentang          Pidana
   (vennogenrecht)
                                      Mahkamah Agung        3. UU 2/1989 Jo. UU
4. Hukum Waris (erfrecht)
Bidang Pidana Umum                 3. HIR/R.Bg                 8/2004 Tentang
1. Pelanggaran (KUHPidana,         4. Kitab Undang-Undang      Peradilan Umum
    Buku III, ps. 489 s/d 569)        Hukum Acara Perdata   4. UU lain yang sesuai
2. Kejahatan (KUHPidana, Buku      5. Kitab Undang-Undang      dg ketetapan
    II, ps. 104 s/d 252)              Hukum Acara Pidana       hukum positif
Bidang Pidana Khusus               6. UU 2/1989, UU
1. Korupsi                            8/2004, Tentang
2. Teorisme
                                      Peradilan Umum
3. Narkotika/psikotropika
                                   7. Peraturan MA RI
4. Pencucian uang
5. Perkara pidana lain yang        8. Surat Edaran MA RI
    ditentukan oleh Undang-        9. Yurisprodensi MA RI
    Undang (ps. 57 UU 8/2004)
KEWENANGAN ABSOLUT
PERADILAN TATA USAHA NEGARA
Perdata, dan Khusus
                                    Sumber Formil PTUN        Sumber Materiil
administrasi negara dan
                                    1. UU 14/1970, UU         PTUN
kepegawaian
                                       35/1999, UU 4/2004,    1. Kitan Undang-
1. Sebagai aparatur negara,            Tentang Kekuasaan         Undang Hukum
   aparatur pemerintah, dan            Kehakiman                 Perdata
   institusi politik (kenegaraan)   2. UU 14/1985,UU          2. UU 5/1986, Jo. UU
2. Sebagai fungsi dan aktivitas        5/2004, Tentang           9/2004, Tentang
   kegiatan pemerintahan               Mahkamah Agung            Peradilan Tata
   (negara)                         3. Kitab Undang-Undang       Usaha Negara
3. Sebagai proses tehnik               Hukum Acara Perdata
   pelaksanaan Undang-              4. UU 5/1986, Jo. UU
   Undang
                                       9/2004, Tentang
                                       Peradilan Tata Usaha
1. Penetapan (beschikking)             Negara
2. Rencana (plan)                   5. Peraturan MA RI
3. Norma Jabatan (concrite          6. Surat Edaran MA RI
   normgiving)
                                    7. Yurisprodensi MA RI
4. Legislasi semu (pecudu-
   wetgiving)
KEWENANGAN ABSOLUT
PERADILAN (MAHKAMAH) MILITER
Pidana dan Perdata Tata Usaha
                                       Sumber Formil MM               Sumber Materiil
Militer, Khusus Militer
                                       1. UU 14/1970, UU 35/1999,     MM
 Bidang Pidana Umum                       UU 4/2004, Tentang          1. Kitab Undang-
 1. Pelanggaran (KUHPidana,
                                          Kekuasaan Kehakiman            Undang
    Buku III, ps. 489 s/d 569)
                                       2. UU 14/1985,UU 5/2004,          Hukum
 2. Kejahatan (KUHPidana, Buku
    II, ps. 104 s/d 252)                  Tentang Mahkamah Agung         Perdata
                                       3. Kitab Undang-Undang         2. Kitab Undang-
1. Sebagai aparatur negara, aparatur      Hukum Acara Perdata            Undang
   pemerintah, dan institusi politik   4. Kitab Undang-Undang            Hukum Pidana
   (kenegaraan)                           Hukum Acara Pidana          3. UU 20/1982,
2. Sebagai fungsi dan aktivitas
                                       5. UU 20/1982, UU 1/1988,         UU 1/1988,
   kegiatan pemerintahan (negara)
3. Sebagai proses tehnik                  UU 2/1988, Jo. UU              UU 2/1988,
   pelaksanaan Undang-Undang              31/1997 Tentang Peradilan      Jo. UU
                                          Tata Usaha Negara              31/1997
1. Penetapan (beschikking)                                               Tentang
                                       6. Peraturan MA RI
2. Rencana (plan)
3. Norma Jabatan (concrite             7. Surat Edaran MA RI             Peradilan Tata
   normgiving)                         8. Yurisprodensi MA RI            Usaha Negara
4. Legislasi semu (pecudu-
   wetgiving)
            TATA CARA BERPERKARA
                         PERDATA
Pihak Yang Terlibat
Sekurang-kurangnya ada dua pihak, yaitu
penggugat dan tergugat (keputusan), dan   Tahapan Pemeriksaan Perkara
atau seorang diri,pemohon (ketetapan),    1. Pemeriksaan pendahuluan; upaya
ditambah penasehat hukum                     hakim untuk melakukan perdamaian,
                                             dan kalau tidak bisa ditempuh)
Tahapan Berperkara                        2. Pembacaan gugatan
Tahap Penerimaan Perkara                  3. Jawaban tergugat
1. Pengajuan (perkara) gugatan            4. Replik
2. Pembayaran panjar biaya perkara        5. Duplik
3. Pendaftaran perkara                    6. Pembuktian
4. Penetapan majelis hakim
5. Penunjukan panetra sidang              Tahapan Penyelesaian Perkara
6. Penetapan hari sidang                  1. Kesimpulan
7. Pemangilan penggugat dan tergugat      2. Putusan hakim
             TATA CARA BERPERKARA
                         PIDANA (1)
Pihak Yang Terlibat                       e. Melakukan pemeriksaan dan
Tersangkan dan terdakwa, penuntut            penyitaan surat-surat
umum (jaksa), penyidik dan penyelidik,    f. Mengambil sidik jari dan memotret
penasehat hukum.                          g. Mengambil untuk diperiksa sebagai
                                             tersangka atau saksi
Tahapan Berperkara                        h. Mendatangkan seorang ahli yang
Tahap Penyidikan Perkara                     diperlukan sehubungan dengan
Penyidik dan penyelidik melakukan            pemeriksaan
pemeriksaan pendahuluan:                  i. Mengadakan penghentian penyidikan
a. Penerimaan laporan atau pengaduan      j. Membuat Berita Acara Pemeriksaan
b. Melakukan tindakan pertama pada saat   k. Menyerahkan BAP (dari kepolisian
   terjadinya peristiwa pidana               kepada kejaksaan)
c. Menyuruh berhenti atau memeriksan      l. Kejaksaan melakukan pemeriksaan
   tanda pengenal                            BAP, dan memberikan penyelidikan
d. Melakukan penangkapan, penahanan,         lanjutan
   penggeledahan dan penyitaan.           m. Kejaksaan menyerahkan BAP kepada
                                             pengadilan
       TATA CARA BERPERKARA
                   PIDANA (2)
Tahap Penerimaan Perkara
1. Penyerahan BAP pada Panetra
2. Pendaftaran perkara
3. Penetapan Majelis Hakim
4. Penunjukan Panetra Sidang     Tahap Penyelesaian Perkara
5. Penetapan Hari Sidang         1. Kesimpulan
6. Pemanggilan Pihak             2. Putusan Hakim

Tahap Pemeriksaan Perkara
1. Pembacaan Gugatan
2. Jawaban Tergugat
3. Replik
4. Duplik
5. Pembuktian
PRODUK PENGADILAN
Produk Pengadilan:                       Produk Putusan Peradilan Perdata:
Segala hasil pengadilan, baik berupa     1. Putusan Condemnatoir; (bersifat menghukum
putusan,     penetapan,     pendapat        pihak yang kalah untuk memenuhi prestasi
hukum maupun peraturan yang                 atau membayar sejumlah uang)
menjadi     bagian    integral    dan    2. Putusan Constitutif; (bersifat meniadakan atau
perwujudan     pengadilan      sebagai      menciptakan keadaan hukum baru)
pelaksana penerapan hukum                3. Putusan Declatoir; (bersifat menerangkan atau
                                            menyatakan yang sah atau menguatkan hak
Produk Peradilan:                           seseorang)
Segala produk pengadilan yang
dilahirkan dari proses pelaksanaan       Produk Putusan Peradilan Pidana:
hukum acara peradilan , baik dalam       1. Hukuman mati
bentuk putusan dengan cara putusan       2. Hukuman penjara
sela atau akhir maupun penetapan,        3. Hukuman kurungan
berupa perkara perdata atau pidana.      4. Hukuman denda
Dan pruduk peradilan merupakan           5. Hukuman tambahan
salah satu dari produk pengadilan.          a. Pencabutan hak tertentu
                                            b. Perampasan/penyitaan barang tertentu
                                            c. Pengumunan putusan hakim
YURISPRODENSI
                                    Aliran Hukum Yurisprodensi
1. Yurisprodensi :                  1. Yurisprodensi Sebagai Sumber
   Keputusan hakim terdahulu yang       Hukum:
   dijadikan rujukan (acuan) oleh       Karena setiap putusan hakim merupakan
   hakim berikutnya dalam               upaya melakukan penemuan hakim.
   memutuskan perkara yang sama         Sebagai bentuk penemuan hukum yang
                                        dijadikan acuan oleh hakim , maka
2. Pelaksanaan yurisprodensi di         yurisprodensi dapat dijadikan sebagai
   Indonesian :                         sumber hukum
   Dipertimbangkan sebagai
   sumber hukum tersendiri          2. Yurisprodensi Bukan Sebagai Sumber
   berdasarkan pasal 22 A.B            Hukum:
   (Aglemene Bapalingen van            Karena setiap keputusan hakim
   Wetgeving Voor Indonesia), dan      berdasarkan hukum yang sudah ada, dan
   UUD 1945 dalam Peraturan            kalu bersifat sama hanya karena
   Peralihan                           kebetulan semata, sehingga yuriprodensi
                                       bukanlah sebagai sumber hukum
PENUTUP
          Kalau malam pasti datang membawa gelap
          Siapkan suluh agar terang tetap hinggap
          Tapi,
          Biarkan malam menyapa hidup
          Sebab bukanlah kehidupan tanpa kesatuan
          siang dan malam
          Namun,
          Lepaskan diri dari kegelapan tanpa harus
          membenci gelap
          Sebab gelap punya makna tersendiri
          Sebagaimana terang tidak akan bermakna
          tanpa keberadaan gelap


                     Hidup Pilihan, 15 Desember 2006
                   Sambar Amir Pramaha Amirullah

								
To top