Docstoc

Ilmu Sosial dan Budaya Dasar

Document Sample
Ilmu Sosial dan Budaya Dasar Powered By Docstoc
					                  Tugas


 ILMU SOSIAL DAN BUDAYA DASAR

                  Judul:


PERSEPSI LINGKUNGAN DALAM FALSAFAH ADAT
             MINANGKABAU




                  Oleh:

              Aprizon Putra

                89059/2007




                  Dosen:

             Drs. Namida Bakti




          JURUSAN GEOGRAFI

     FAKULTAS ILMU-ILMU SOSIAL

     UNIVERSITAS NEGERI PADANG

                  2007
                        Nama    : Aprizon Putra

                        Nim     : 89059.2007

                        Jur     : Pendidikan Geografi

                        Contac Person   : 07517879444

                        UNP : Air Tawar, 1 Agustus 2007


PENDAHULUAN

       Adat Minangkabau yang dipusakai turun temurun telah menyusun dan
mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, pemerintahan, budaya dan
kepercayaan. Aturan-aturan adat ini disampaikan secara lisan dalam kiasan-kiasan
pantun yang tumbuh dalam masyarakat Minangkabau. Penyampaian secara lisan ini
dikenal dengan istilah Tambo, sehingga lebih jauh paparan mengenai adat

Minangkabau dikenal dengan istilah Tambo Adat Minangkabau. Jika ingin
memahami aturan-aturan adat yang penuh kiasan ini, kita tentunya harus mengetahui
sifat unsur yang diambil sebagai perumpamaan didalam pantun-pantun tersebut.

       Tulisan ini merupakan telaah pemahaman masalah lingkungan dalam
pemakaiannya sebagai kiasan dalam adat Minangkabau. Unsur-unsur tersebut
biasanya berupa faktor lingkungan (baik biotis maupun abiotis) yang tersebar
disekeliling masyarakat Minangkabau. Hal ini terlihat jelas dalam dasar utama
proses pembelajaran dan penyusunan adat istiadat di Minangkabau yang dinyatakan
dalam pantun berikut;

Panakiak pisau sirauik, Ambiak galah batang lintabuang, Silodang ambiak ka nyiru

  Nan satitiak jadikan lauik, Nan sakapa jadikan gunuang, Alam takambang jadi
                                       guru

(Untuk menakik ambil pisau siraut, untuk galah batang lintabuang, Selodang untuk
niru. Setetes air jadikan laut, sekepal tanah jadikan gunung, alam terkembang
jadikan guru).

       Pantun diatas merupakan landasan utama dalam penyusunan adat
Minangkabau,    yaitu     menjadikan      alam    sekitar   sebagai   guru,   masyarakat
Minangkabau diminta untuk membaca, merenungkan, dan mempelajari apa-apa
yang ada disekitarnya kemudian mempergunakannya sesuai dengan sifat unsur
tersebut. Seperti untuk galah haruslah diambil batang yang lurus, liat dan kokoh
sedangkan untuk niru sebaiknya digunakan selodang. Kemampuan untuk
mempelajari tanda-tanda alam ini, menurut tatanan adat Minangkabau juga
merupakan suatu ilmu. Dalam tatanan adat Minangkabau ilmu dibagi atas empat
yaitu; tahu pada diri, tahu pada orang, tahu pada alam dan tahu pada Allah SWT
(Hakimy, 1997).

LINGKUNGAN DALAM ADAT MINANGKABAU

         Sebagai salah satu negara “megadiversity country” Indonesia memiliki
berbagai budaya tradisional yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemanfaatan
keanekaragaman hayati dalam lingkungannya. Budaya ini akan sangat berbeda
diantara masing-masing suku bangsa, dan biasanya merupakan suatu harmoni antara
masyarakat dan ekosistem yang ditempatinya. Interaksi alamiah antara penduduk
lokal dengan lingkungannya disadari memiliki peranan penting dalam upaya
perlindungan lingkungan, sehingga    banyak ilmuwan yang mulai tertarik untuk
mengkaji pengetahuan pribumi (indigenous knowledge) dan pemahaman lingkungan
oleh masyarakat setempat.

         Minangkabau merupakan salah satu suku bangsa di Indonesia yang
mendiami daerah yang dikenal dengan Sumatera Barat sekarang ini. Minangkabau
berasal dari kata “Minang” yang berarti kemenangan dan “Kabau” yang berarti
kerbau. Penamaan ini berhubungan dengan sejarah terbentuknya Minangkabau yang
diawali dengan kemenangan dalam suatu pertandingan adu kerbau, untuk
mengenang kisah ini, masyarakat Minangkabau juga mewujudkan dalam bentuk
atap rumah adat (Rumah Bagonjong) dan pakaian wanitanya (Baju Tanduak Kabau).
Hal yang paling terkenal dari masyarakat Minangkabau adalah pola garis
keturunannya yang bersifat Matrilineal dan kecenderungan masyarakatnya untuk
merantau (Rice, 1998). Sistem garis keturunan ini sangat baik untuk kaum
perempuan, karena tingkat perlindungan yang diberikan akan lebih tinggi
dibandingkan sistem patrilineal, terutama jika terjadi kasus perceraian (Osakada,
1995).
       Keunikan-keunikan sistem adat di Minangkabau ini sangat dipahami oleh
pemerintahan Belanda sewaktu menjajah Indonesia. Sehingga dalam pengembangan
perkebunan kopi di Minangkabau, pemerintahan Belanda melakukan pendekatan-
pendekatan yang sesuai dengan pola adat yang berlaku (Allen, 2001). Pola ini
sayangnya tidak dipahami oleh pemerintah Indonesia dizaman kemerdekaan
sehingga muncul beberapa konflik (Hadller, 1998). Sistem dan               tatanan
pemerintahan tradisional Minangkabu diubah dengan sistem nasional dengan
ditetapkannya Undang-undang No 5 tahun 1979 tentang pemerintahan daerah yang
mulai diterapkan di Sumatera Barat pada tahun 1983.

       Pemberlakuan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 mengenai Otonomi
Daerah, memungkinkan kesalahan-kesalahan ini          diperbaiki oleh pemerintah
daerah, dengan kembali menata ulang pemerintahan pada tingkat lokal sesuai
tatanan adat yang ada. Dengan gerakan “Babaliak Ka Nagari” atau kembali ke
sistem pemerintahan Nagari (pola pemerintahan sesuai adat Minangkabau),
mengharuskan masyarakat Minangkabau mempelajari kembali tatanan adat yang
bagi sebagian kalangan masyarakatnya sudah tidak difahami lagi.




                            Rumah adat Minangkabau

        Dalam tatanan masyarakat Minangkabau dikenal adanya suatu tuntunan
hidup yang dikenal sebagai Adat. Adat merupakan suatu aturan cara hidup yang
disampaikan secara lisan dari generasi ke generasi yang harus dipatuhi oleh seluruh
masyarakat dengan sanksi pelanggaran berupa sanksi sosial dan denda sesuai
tingkatan kesalahan yang dilakukan. Aturan-aturan adat ini mengatur seluruh aspek
kehidupan, mulai dari aturan dalam lingkungan keluarga, hubungan antara individu,
perkawinan, harta warisan, bermasyarakat dan pemerintahan. Tatanan yang dibuat
dan dijalankan biasanya telah disesuaikan dengan sistem alami yang berlaku dalam
ekosistem   disekitarnya,   sehingga      terlihat   aturan-aturan   tersebut   sangat
memperhitungkan konsep-konsep ilmu lingkungan. Sebagai contoh syarat suatu
kelompok masyarakat diakui sebagai nagari (setingkat dengan desa) adalah apabila
telah memenuhi syarat sebagai berikut :

   Nagari bapaga dangan undang, kampuang bapaga jo pusako, dibari basasok
  bajurami, balabuah batapian, bapandam bapakuburan, bakorong bakampuang,

                      barumah batanggo, babalai bamusajik,

(Negeri berpagar dengan undang-undang, kampung dibatasi oleh pusaka, diberi
sasok dan jerami, punya jalan dan tepian, punya pekuburan, ada korong dan
kampung, rumah tangga, balairung dan mesjid)

       Pantun diatas jelas menyatakan bahwa suatu negeri harus diatur dengan
undang-undang, mempunyai batas yang jelas, serta mempunyai kelengkapan sarana
dan prasarana perekonomian (jalan, sawah dan ladang), sosial (tepian pemandian,
lokasi pemakaman, tempat tinggal, kampung), hukum (balairung) dan keagamaan
(mesjid). Hampir seluruh perkampungan tradisional yang ada di Minangkabau
sekarang ini masih menunjukkan berlakunya aturan tersebut, walaupun pada
beberapa daerah kelengkapan tersebut tidak bisa berperan sesuai fungsinya.

       Dalam penyusunan suatu perkampungan, penempatan fasilitas-fasilitas sosial
tersebut juga memperhatikan aspek lingkungan dan kondisi masyarakat. Hal ini
terlihat jelas apabila kita memperhatikan lokasi yang ditetapkan sebagai tempat
pembangunan mesjid pada masa dahulu. Sebahagian besar mesjid-mesjid tua yang
ada di Minangkabau biasanya terletak dekat dengan sumber air dan dengan sistem
pengairan yang baik. Hal ini tentunya sangat terkait dengan kenyataan bahwa air
sangat diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan ibadah umat islam. Balairung
biasanya ditempatkan pada lokasi dengan aksessibilitas yang tinggi bagi masyarakat
dan dengan bentuk bangunan yang mempunyai banyak jendela atau terbuka yang
menyiratkan bahwa setiap persidangan adat dan hukum bersifat terbuka bagi seluruh
masyarkat, dan masyarakat bisa melihat kinerja pemimpinya.
       Dalam penentuan peruntukan suatu areal, tatanan adat Minangkabau juga
sudah mengenal adanya prinsip konservasi landsekap, hal ini tercermin dalam
pantun berikut :

 Nan lunak ditanam baniah, nan kareh dibuek ladang, nan bancah palapeh itiak,
 ganangan ka tabek ikan, bukik batu katambang ameh, tambang timbago dengan
perak, tambang batubaro dengan minyak, batanam nan bapucuak mamaliharo nan
 banyawa, sawah batumpak dinan data, ladang babidang din nan lereang, banda
                               baliku turun bukik

(Yang lunak ditanami benih, yang keras jadikan ladang, yang basah tempat melepas
itik, genangan untuk memelihara ikan, bukit batu untuk tambang emas, tembaga,
perak, batubara dan minyak, bercocok tanam tumbuhan, memelihara yang
bernyawa, sawah berpetak di tempat yang datar, ladang berbidang di tempat yang
lereng, selokan berliku menuruni bukit)

       Pantun diatas, selain menyiratkan pengertian yang mendalam mengenai azas
pemanfaatan berdasarkan keunikan masing-masing unsur, secara nyata juga
menjabarkan pentingnya rencana tata ruang wilayah. Pembuatan ladang didaerah
yang lereng tentunya akan bisa mengurangi laju erosi karena ladang di Minangkabau
bersifat tahunan dan dengan pola tanam secara “multi layer tree species” sehingga
mendekati stratifikasi hutan alami (Syahbuddin, Noviandi and Yoneda, 1996).

       Pemilihan lokasi untuk berladang dan bersawah, secara tradisional juga
dilakukan berdasarkan pengamatan terhadap kondisi tanah, seperti tekstur, warna
dan fisiographinya, konsepsi-konsepsi tradisional ini ternyata sejalan dengan
konsep-konsep didalam ilmu tanah (Kamidouzono, Ishida, Rasyidin, Hutagaol and
Wakatsuki, 1997). Sedangkan untuk sistem pengairan sawah telah dilakukan
pembuatan sistem irigasi yang mengikuti kontur daerah sekitarnya. Pemanfaatan
genangan alami sebagai kolam tentunya akan bisa mengatasi berbagai kendala
dengan sistem perairan, karena tempat itu tentulah berada didaerah cekungan yang
merupakan bagian sistem pengairan alami.

       Pantun diatas juga menunjukkan bahwa sebenarnya untuk pemenuhan
kebutuhan perekonomiannya masyarakat Minangkabau lebih dititikberatkan kepada
upaya budidaya baik itu tanaman (sawah, ladang) ataupun beternak (ikan, itik dan
lain-lain) serta kegiatan pertambangan. Sedangkan kemampuan masyarakat
Minangkabau dalam bidang perdagangan besar kemungkinan ada kaitannya dengan
kebiasaan hidup merantau yang dilakoni oleh kaum mudanya.
        Masyarakat Minangkabau juga memberikan penghargaan yang besar
terhadap fungsi sebatang pohon. Hal ini tercermin dari pantun adat yang
mengibaratkan fungsi seorang pemimpin dikalangan masyarakat sebagai fungsi
sebatang pohon ditengah kampung. Secara lengkap seperti tercantum pada pantun
berikut ini :

    Kayu gadang ditangah koto, ureknyo tampek baselo, batang gadang tampek
  basanda, dahan kuaik buliah bagantuang, daun rimbun buliah balinduang, buah
labek dapek dimakan, tampek balinduang kapanehan, tampek bataduah kahujanan.

(Kayu besar ditengah koto, akarnya tempat duduk bersila, batang besar untuk
bersandar, dahan kuat untuk bergantung, daun rimbun untuk berlindung, buah lebat
bisa dimakan, tempat berlindung kepanasan, berteduh kehujanan)

         Dalam pantun diatas terlihat betapa tingginya pemahaman masyarakat
Minangkabau dahulu terhadap arti penting sebatang pohon, dan kemampuan mereka
untuk memanfaatkan bagian-bagian pohon tersebut sesuai dengan “keunikannya”.
Pantun diatas selain menyiratkan bahwa seorang pemimpin harus bisa mengayomi
masyarakat dalam berbagai keadaan, secara lahiriah juga menunjukkan arti penting
perlindungan yang dapat diberikan sebatang pohon. Kesadaran akan pentingnya
perpohonan ini juga tercermin dalam kebiasaan pada beberapa daerah di
Minangkabau untuk menanam pohon Surian (Toona sureni) yang dilakukan jika
lahir seorang anak perempuan dalam suatu keluarga.

        Secara tradisional berbagai jenis tumbnuhan yang ada disekitarnya juga telah
dimanfaatkan oleh masyarakat Minangkabau sebagai bahan pengobatan tradisional.
Berbagai jenis tumbuhan yang sering digunakan dalam upaya pengobatan biasanya
ditanam dipekarangan rumah ataupun ladang disekitar rumah yang secara lokal
dikenal dengan nama “Parak”. Didalam “Parak” ini jugalah biasanya berbagai jenis
tumbuhan buah-buahan dan bumbu dapur ditanam. Pada perkampungan tradisional
sampai saat ini setiap rumah masih memiliki “Parak” yang biasanya ditempatkan
dibagian belakang rumah, sehingga memudahkan pemanenannya.

        Ketentuan-ketentuan adat secara nyata juga telah mengatur peruntukan lahan
hutan sebagai ulayat, hal ini tercermin dalam pantun berikut:

  Sekalian nego hutan tanah, baiakpun jirek nan sabatang, baiak pun rumpuik nan
      sahalai, baiak pun kasiak nan saincek, kabawah sampai takasiak bulan,
            kaateh nyato taambun jantan, pangkek panghulu punyo ulayat

( Semua yang tumbuh di tanah hutan, baik itu sebatang pohon “Jirek”, ataupun
sehelai rumput, sebutir pasir, kebawah sampai kedalam bumi, keatas sampai
keangkasa, adalah ulayat kepunyaan penghulu ).

       Penguasaan hutan ulayat oleh penghulu menunjukkan adanya sistem
konservasi yang sangat baik. Status ulayat menunjukkan kedudukan yang tinggi,
harta ini diakui sebagai “pusaka tinggi” yang tidak bisa diperjual belikan, kecuali
dalam kondisi khusus sesuai aturan adat, untuk memasukinya harus minta izin
secara adat, pengambilan hasil hutan baru bisa dilakukan setelah adanya
musyawarah dan mufakat diantara kaum suku yang memiliki ulayat tersebut. Pantun
ini juga menunjukkkan sudah adanya antisipasi terhadap konflik antara hutan
lindung dan pertambangan seperti yang terjadi pada beberapa kawasan dewasa ini.

       Ketentuan-ketentuan hukum hutan ulayat sekarang ini telah dimasukkan
dalam Undang-undang no 41 tahun 1999 mengenai Kehutanan. Sistem hutan ulayat
ini tentunya juga sangat cocok dengan sistem “social forestry” yang tengah
dikembangkan oleh pihak Departemen Kehutanan. Kesadaran melindungi hutan
disekitarnya ini menjadikan Propinsi Sumatera Barat sampai saat ini masih
mempunyai luas tutupan hutan yang cukup luas dibandingkan kawasan lain di
Sumatera.

       Walaupun demikian, masyarakat adat tidak menafikan pengambilan hasil
alam. Pemanenan sumber daya alam, demi pemenuhan kebutuhan hidup merupakan
hal yang mutlak dilakukan, seperti tercermin dalam pantun berikut;

   Kasawah babungo ampiang, karimbo babungo kayu, kasungai babungo batu,

                            katambang babungo ameh

(Kesawah berbunga Emping, ke hutan berbunga kayu, ke sungai berbunga batu, ke
tambang berbunga emas)

       Pantun diatas menunjukkan bahwa setiap upaya ekonomi yang dilakukan
akan memberikan hasil sesuai dengan usaha yang dilakukan. Untuk kelangsungan
pemanenannya tentulah harus diperhatikan keberlanjutan sumberdaya tersebut
sehingga yang diambil adalah “bunga”-nya, bukan batang atau pokoknya.
       Dalam menggambarkan perilaku negatif yang dimiliki seseorang, dalam
penyampaiannya, masyarakat Minangkabau juga terbiasa untuk menggunakan
kiasan dari tanda-tanda alam, seperti tercermin pada pantun berikut:

       Bak balam talampau jinak, bak damuik badak jantan bak si riang-riang
asam

(Seperti burung Balam terlalu jinak, seperti kulit Badak jantan, seperti riang-riang
asam)

        Pada pantun diatas terlihat kemampuan membaca sifat-sifat yang dimiliki
oleh tumbuhan, hewan liar maupun hewan yang sudah dipelihara. Sifat seperti
burung balam biasanya ditujukan kepada pemimpin yang tidak mempunyai inisaitif
dalam memimpin, dan terlalu menurutkan kemauan orang disekitarnya, sifat seperti
kulit badak jantan, ditujukan pada orang yang tidak peduli pada keadaan sekitarnya,
sedangkan seperti riang-riang asam adalah orang yang tidak mempunyai pendirian,
kemana angin berhembus dia cenderung untuk condong kesana.

       Dari pepatah, petitih, bidal yang diuraikan diatas, terlihat secara nyata bahwa
sumber dasar adat Minangkabau yang diturunkan semenjak Datuak Perpatih Nan
Sabatang dan Datuak Katamanggungan merupakan ketentuan alam yang disusun
menjadi pepatah dan petitih. Tentunya penyajian aturan tersebut bukan muncul
begitu saja tetapi berdasarkan hasil perenungan yang mendalam. Masyarakat
Minangkabau pada masa dahulu dengan sistem pendidikan di Surau-surau
(cenderung menyerupai sistem Pesantren di Jawa) berperan besar dalam membentuk
kemampuan perenungan ini. Kemampuan untuk melihat diri sendiri dan
mempersonifikasikannya dengan unsur alam lain tentunya membutuhkan kecintaan
terhadap unsur-unsur alam, inilah yang menjadikan masyarakat Minangkabau peduli
akan kondisi lingkungannya.
PENUTUP

       Uraian diatas menunjukkan kemampaun masyarakat Minangkabau dalam
memandang dirinya sendiri dan memposisikannya dirinya didalam lingkungannya.
Kemampuan “merenung” ini pada masa pergerakan dan awal kemerdekaan telah
melahirkan para tokoh bangsa seperti Tan Malaka, Mohammad Yamin, Mohammad
Hatta, Sutan Syahrir, Haji Agus Salim, Mohammad Natsir, Buya HAMKA.
Masyarakat Minangkabau dahulunya juga terbukti mempraktekkan azas-azas
ekologis dalam pengelolaan dan pemanfaatan lingkungannya, yang sayangnya
sangat sedikit diikuti oleh generasi berikutnya. Hal ini ternyata juga telah diprediksi,
sebagai tercermin dalam pantun berikut

  Dima kain ka baju, lah diguntiang indak sadang, alah takanak mangko diungkai

  Dima nagari kamaju, adapt sajati nan lah hilang, dahan jo rantiang nan dipakai

(Dimana kain untuk baju, sudah digunting tidak cukup, sudah dipakai baru diurai
kembali, Dimana negeri bisa maju, adat sejati yang telah hilang, dahan dan ranting
yang dipakai)
DAFTAR PUSTAKA

     Buku BAM SLTP, Jillid 1
     Google

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:4438
posted:6/15/2010
language:Malay
pages:11