MASYARAKAT MADANI
Istilah masyarakat Madani mula-mula diperkenalkan oleh Dt. Anwar Ibrahim, waktu itu Wakil Perdana Mentri Malaysia, dalam acara simposium Festival Islam Istiqlal, pada tahun 1995. Dalam makalahnya itu, Anwar Ibrahim mengatakan bahwa istilah Masyarakat Madani itu sebenarnya adalah terjemahan dari istilah civil society , suatu istilah yang sudah lama tenggelam dan baru muncul kembali setelah runtuhnya sistem sosialis pada aawal dasawarsa 90-an. Tapi sebenarnya, dalam wacana ilmu-ilmu sosial, istilah civil society sering dibahas sejak tahun 1970an. Pada dasawarsa80-an, istilah ttersebut muncul dalam pembicaraan mengenai teori state and society sebagai kritik tterhadap gejala otoritarianisme. Daari sinilah muncul persepsi dahwa civil society (masyaraakat warga) adalah tandingan terhadap state (negara). Sebagai teori atau konsep, civil society sebenarnya sudah lama dikenal sejak masa Aristoteles pada zaman Yunani Kuno, Cicero, pada zaman Roma Kuno, pada abad pertengahan, masa pencerahan dan masa modern. Dengan istilah yang berbeda-beda, civil society mengalami evolusi pengertian yang berubah dari masa ke masa. Di zaman pencerahan dan modern, isttilah tersebut dibahas oleh para filsuf dan tokoh-tokoh ilmu-ilmu sosial seperti Locke, Hobbes, Ferguson, Rousseau, Hegel, Tocquiville, Gramsci, Hebermas. Dahrendorf, Gellner dan di Indonesia dibahas oleh Arief Budiman, M.Amien Rais, Fransz, Magnis Suseso, Ryaas Rasyid, AS. Hikam, Mansour Fakih. Pembahasan mengenai konsep atau teori civil society di Indonesia, bukan pertama kali dilakukan di Indonesia, melainkan di Australian National University (ANU), Australia pada tahun 1989 dalam suatu eminar yang mengambil tema State and Society in Indonesia. Seminar tersebut pada pokoknya peduli terhadap berkembangnya otoritarianisme di Indonesia, sebagaimana sistem politikttersebut berkembang di berbagai bagian di dunia, di Amerika Latin, Afrika, Timur Tengah dan Asia, selain dinegara-negara sosialis. Arahnya adalah mencari jalan menuju ke Demokrattisasi. Gagasan tersebut muncul sehubungan dengan apa yang disebut dengan gelombang ketiga (the third wave) demokratisasi yang dipelopori oleh Portugal, dengan terbentuknya pemerintahan demokratis pada tahun 1974. Terbentuknya pemerintahan demokratis di Eropa Selatan itu ternyata bukan gejala unik, tetapi rupanya merupakan sebuah gelombang global.
Dalam proses sejarah, demokratisasi tidak timbul begitu saja, sekalipun karena perjuangan politik. Ada preseden yang mendahuluinya. Preseden yang dimaksud adalah civil society. Teori ini dikemukakan oleh seorang filsuf sosial prancis abad ke-19, Alexis de Toquiville yang berkunjung kebenua Ameriak pada tahun 1830-an dan kemudian sekembalinya ke tanah airnya, ia menulis laporannya yang kemudian terbit dalam buku Democracy in America(1834). Di negara Amerika Serikat yang baru, dengan penduduk yang sebagian besar kaum migran dari benua Eropa yang mengalami diaspora untuk mencari kebebasan itu, ia melihat tumbuhnya berbagai macam asosiasi, sejak dari perkumpulan tetangga dan klub-klub hingga gerakan keagamaan. Suburnya asosiasi itu, kemudian diketahui karena berkembangnya nilai-nilai sosial utama (sicial virtue) yang menjadi perekat antara individu dalam tumbuhnya organisasi. Beelakangan oleh ahli-ahli ilmu-ilmu sosial dan sejarah seperti Coleman, Putman dan Fukuyama, nilai-nilai itu disebut sebagai modal sosial (social capital). Lebih lanjut Putman dalam penelitiannya di berbagai daerah di Itali menemukan (1993) bahwa di mana lembaga demokrasi paling sukses adalah daerah-daerah dimana modal sosial telah relative berkembang beberapa abad sebelumnya. Horison (1985, 1992 dan 1997) juga mengemukakan argumen bahwa pembangunan sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya yang mendasar. Sedangkan Fukuyama (1995) juga berpendapat bahwa kemampuan suatu masyarakat untuk bersaing di pasar global dikondisikan oleh amanah sosial (social trust). Semua pandangan itu mengarah kepada pentingnya peranan nilai-nilai budaya yang disebut sebagai modal sosial itu, baik bagi perkembangan politik (demokrasi), ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan. Secara singkat dan sederhana, Fukuyama mendifinisikan modal sosial sebagai � seperangkat nilai-nilai informal yang instan atau norma-norma yang diyakini bersama di antara anggota kelompok yang memungkinkan mereka untuk bekerja sama satu sama lain. Kerjamana itu membentuk suatu organisasi dimana para anggotanya secara sukarela menyerahkan sebagian hak-hak individunya untuk bekerja bersama-sama mecapai suatu tujuan, berdasarkan aturanaturan yang disepakati. Kesepakatan tersebut menyebabkan setiap orang melaksanakan kewajibannya masing-masing secara bebas tanpa perlu diawasi, karena satu sama lain menaruh kepercayaan bahwa setiap orang akan melaksanakan kewajibannya. Itulah yang disebut saling percaya (mutual trust), karena setiap orang berusaha untuk mengemban amanah. Asosiasi-asosiasi itu disebut juga organisasi non-pemerintah (non-government
organization) yang bersifat otonom dan tumbuh spontan dalam masyarakat tanpa dibina oleh pemerintah berdasarkan berbagai peraturan yang memungkinkan intervensi negara terhadap
masyarakat. Asosiasi atau organisasi non-pemerintah yang di Indonesia lebih popular dengan sebutan lembaga swadaya masyarakat (LSM) itu adalah wujud kelembagaan dari civil society yang bebas dari intervensi pemerintah. Dengan melihat esensinya, Habermas, seorang filsuf besar Jerman kontemporer, mendefinisikan civil society sebagai ruang diskursus bebas dari intervensi negara. Sebagai ruang bebas, civil socieety mengandalkan kepada kreativitas, inovasi, dan keswadayaan guna mempertahankan eksistensi dan perkembangannya. Civil society, membedakan dirinya dan menyatakan otonomi dan independensinya dari negara. Dengan demikian, civil society adalah wilayah publik yang bukan merupakan wilayah politik, seperti halnya negara. Antoni Gramsci, seorang filsuf sosial sosial Itali, dalam pemikiran yang dimuat dalam bukunya Prison Notebooks juga menyebut dua macam masyarakat yaitu masyarakat sipil dan masyarakat politik. Konsep inilah yang menarik perhatian gerakan-gerakan sosial sehingga timbul apa yang disebut sebagai gerakan masyarakat baru (new social movement) yang bertujuan mentransformasikan masyarakat pada gerakan civil society. Gejala seperti ini nampak juga di Indonesia pada zaman Orde Baru, ketika Muhammadiyah mencanangkan konsep masyarakat utama dan NU menyatakan kembali kepada khittah 1926 dalam muktamarnya di Situbondo pada tahun 1984. Gerakan yang bertujuan membentuk suatu masyarakat tertentu itu disebut juga sebagai gerakan cultural. Dalam konsep di atas, civil society adalah counterpart dari negara dalam kerangka teori state and society yang popular dalam dasawarsa 80-an. Namun pengertian tentang civil society mengalami perkembangan. Pemahamannyapun, seperti tercermin dalam terjemahan istilah itu berbeda-beda. Mohammad AS Hikam cenderung untuk tidak menterjemahkan istilah itu, karena tidak menemukan padanan kata yang tepat. Sedangkan Mansour Fakih menerjemahkannya menjadi masyarakat sipil. Lembaga Etika Atmajaya memilih terjemahan masyarakat warga, sedangkan Ryaas Rasyid memakai istilah masyarakat kewargaan. Kalangan gerakan Islam cenderung memakai istilah yang diperkenalkan oleh Prof. Naguib al-Atas, masyarakat madani yang dibawa ke Indonesia olehj Dt. Anwar Ibrahim. Namun kalangan NU pernah mengeluarkan istilah lain, yaitu masyarakat muttamaddin. Di Mesir, civil society ternyata diterjemahkan sebagai masyarakat madani (al mujtama al madani). Pada zaman pemerintahan B.J. Habibie, wacana tentang masyarakat madani sangat marak, karena kalangan pemerintahan, mengadopsi istilah itu. Masyarakat madani sering dijadikan tujuan proyek, misalnya membentuk masyarakat madani di daerah transmigrasi, padahal civil society itu pada umumnya diasosiasikan dengan masyarakat kota (urban) yang
dinilai sebagai pusat peradaban atau puncak peradaban. Dalam wacana itu, maka masyarakat madani mengalami perubahan arti. Masyarakat madani tidak lagi identik dengan civil society. Dr. Didin Damanhuri dari IPB pernah mengingatkan bahwa konteks pembentukan civil society adalah masyarakat Eropa dan Amerika Utara. Di dalamnya terkandung gagasan sekularisme. Di lain pihak timbul pula kritik terhadap pandangan yang mempertentangkan civil society dengan state (negara). Padahal keduanya tak bisa ada tanpa keberadaan yang lain. Dengan perkataan lain keberadaan civil society tak bisa dipahami tanda keberadaan negara. Karena itu maka berkembang pengertian baru mengenai masyarakat madani, yaitu yang mencakup negara dan masyarakat (state and society) yang bersifat komplementer. Dengan demikian, maka masyarakat madani berubah pengertiannya menjadi masyarakat idel seperti yang tercermin dalam ungkapan Indonesia yang dicita-citakan, atau meminjam istilah Ben Anderson the imagined community yakni sebuah masyarakat madani. Di lingkungan sosiologi sendiri juga terjadi perkembangan pemikiran. Seorang sosiolog AS, Robert Wunthow, antara lain, mengemukakan teori � three sectors model� atau model tiga sektor. Dalam teori tersebut seluruh masyarakat itu dibagi menjadi tiga sektor, yaitu sektor swasta, atau sektor pasar (market sector), sektor negara atau masyarakat politik (sebagaimana disebut oleh Gramsci) dan sektor voluntir yang disebut juga sektor ketiga (the third sector). Pilarpilar utama sektor negara adalah lembaga-lembaga kenegaraaan seperti parlemen, pemerintah dan lembaga pengadilan, pilar utama sektor pasar adalah perusahaan-perusahaan, termasuk bankbank. Sedangkan pilar sektor ketiga adalah LSM atau lembaga gerakan masyarakat baru (new social movement). Di ketiga sektor itu berlaku nilai-nilai yang berbeda. Sektor negara berlaku prinsip kekuasaan yang memaksa (coercion), dimana negara, seperti dikatakan oleh Max Weber, memiliki monopoli dalam menjalankan kekerasan guna menegakkan hukum dan peraturanperaturan, misalnya dalam menarik pajak, menjamin berlakunya perjanjian dan menjaga keagamaan. Nilai utama sektor swasta adalah mekanisme pasar untuk mendapatkan keuntungan (market mechanism for profit). Sedangkan prinsip sektor ktiga adlaha kesukarelaan (voluntary), non profit dan non-coersive. Masing-masing sektor bekerja secara mandiri, tetapi saling berinteraksi. Sebagai contoh, dimana modal sosial atau masyarakat lemah, maka diperlukan peranan pemerintah pemerintah di bidang hukum dan administrasi. Di bidang bisnis, ketekoran (defivicit) dalam modal sosial memerlukan intervensi administrasi bisnis (business
administrations). Modal sosial atau kesehatan budaya (cultural health), meminjam Tocquiville, itu adalah elemen dasar dari sektor ketiga. Perkembangan sektor politik (demokrasi) dan perkembangan ekonomi dan bisnis, sebagaimana ditemukan oleh sosiolog, sangat ditentukan oleh
stok modal sosial. Namun jika modal sosial tekor di sektor ketiga, diperlukan bantuan dari sektor negara dan swasta. Teori Wuthnow memang membuat konsep masyarakat madani lebih operasional. Namun agaknya ada satu sektor lagi yang dilupakan, yaitu wilayah primordial, yang nilai intinya adalah kebebasan dan privacy. Memang dalam teori civil society yang dikembangkan oleh Hobbes, berkembangnya civil society ditandai dengan meninggalkan state of nature, atau kondisi primordial. Namun tak berarti kehidupan primordial menjadi lenyap. Bahkan dalam era pasca modern ini, nilai-nilai promordial muncul lagi, melalui konsep hak-hak asasi manusia dan hakhak kultural. Dengan demikian, maka seluruh masyarakat madani itu terdiri dari empat sektor yang saling berkaitan dan berinteraksi. Sektor keempatnya adalah sektor primordial atau keadana alami. Hanya saja sektor keempat ini tidak boleh dominan, karena jika dominan, yang terjadi adalah ekadaan anarki (state of anarchy). Dalam keadaan anarki, yang terjadi adalah anomalie dimana masyarakat tidak punya pegangan nilai karena tidak memiliki modal sosial. Disini akan berlaku apa yang dikayakan oleh filsuf Inggris Hobbes, sebagai homo-homini lupus, manusia merupakan serigala bagi yang lain. Contoh dari keadaan anarli yang anomalie ini adalah konflik lokal di Ambon, Poso dan Sampit. Tanpa nilai-nilai, manusia menjadi serigala atau binatang. Karena itu, upaya untuk mencegah timbulnya konflik di daerah-daerah tersebut adalah penanaman kembali modal sosial. Pertanyaannya disini adalah bagaimana meningkatkan stok modal sosial itu. Menurut ahli-ahli sosiologi, modal sosial adalah produk sampingan (by-product) agama, tradisi dan pengalaman sejarah bersama sebagai masyarakat atau bangsa. Sumber-sumber modal sosial itu seringkali di luar kontrol pemerintah atau negara. Namun kebijaksanaan publik bisa mempengaruhi pertumbuhan modal sosial misalnya lewat pembangunan infrastruktur informasi dan komunikasi modal sosial itu bisa dibawa oleh pengaruh dari masyarakat luar, termasuk masyarkat luar negeri. Cara kedua yang bisa dilakukan untuk mengembangkan modal sosial adalah melalui pendidikan. Disini, pemerintah bisa mengembangkan modal sosial lewat pengembangan sumber daya manusia (SDM). Kini SDM diakui juga sebagai modal yang disebut modal manusia (human capital). Tapi modal manusia itu mengandung beberapa unsur modal yang juga semakin penting peranannya sebagai faktor produksi yang menghasilkan pendapatan dan kekayaan. Unsur itu adalah, modal intelektual (intellectual capital), modal sosial (social capital) modal kultural (cultural capital) dan modal spiritual (spiritual capital). Terdapat perbedaan antara ketiga jenis
modal itu, walaupun kesemanya melekat pada manusia. Unsur modal intelektual adalah pengetahuan, pengalaman, ketrampilan dan kemampuan inovasi yang sebenarnya identik dengan modal manusia. Unsur utama modal sosial adalah nilai-nilai dan norma-norma yang diyakini bersama.� Esensi modal kultural adalah kreativittas dan estetika. Sedangkan esensi modal spiritual adalah keyakinan (faith) dan semangat (spirit). Kesemua unsur modal itu bisa diciptakan melalui pendidikan, yaitu pendidikan yang tercerahkan (enlightened education), sebagaimana yang disebut dalam Pra-kongres kebudayaan di Bali. Ketiga, pemerintah bisa pula mendorong terciptanya modal sosial dengan menyediakan secara efisien barang-barang umum (public good), terutama hak milik pribadi (property rights) dan keselamatan umum (public safety) atau keamanan. Keamanan atau keselamatan umum ini penting yang memberikan proteksi bagi orang untuk ikut dalam perkumpulan, bersukarela, memberikan suara dan menjaga satu sama lain. Kondisi ini yang menimbulkan sikap amanah (trust) dalam masyarakat karena setiap warga merasa aman dalam suatu negara. Keempat, pemerintah bisa menimbulkan akibat buruk terhadap modal sosial apabila melakukan sesuatu (membuat program atau proyek) yang sebenarnya bisa diserahkan atau dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri. Jika negara melakukan segala hal, maka masyarakat akan tergantung pada negara, sehingga tidak timbul prakarsa keswadayaan dan kepercayaan pada diri sendiri, padahal kemampuan untuk bekerjasama dalam organisasi itu berdasar pada kebiasaan dan praktek. Dengan demikian, pemerintah bisa meningkatkan stok modal sosial, justru dengan membiarkan atau memberi kebebasan kepada masyarakat untuk bekerjasama dalam berkreasi dan berinovasi. Kelima, tindakan yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah tidak melakukan pengrusakan terhadap modal sosial yang telah hidup dalam masyarakat. Misalnya upaya-upaya untuk menggantikan nilai kekeluargaan dengan nilai persaingan dalam Amandemen Konstitusi beberapa waktu yang lalu oleh sejumlah ekonom adalah sebuah tindakan yang sangat keliru. Sebab, nilai kekeluargaan dan gotong royong, sebenarnya adalah sebuah modal sosial yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Pemerintah seharusnya memelihara dan melindungan modal sosial tersebut. Menurut Fukuyama justru nilai kooperatif itulah yang akan memperkuat daya saing suatu bangsa. Indonesia dewasa ini, ketika memasuki masa krisis, mengalami berbagai masalah, yaitu konflik horisontal dan vertikal (antara rakyat dan pemerintah), maraknya KKN (koropsi, kolusi,
dan nepotisme), pelanggaran hukum dan kiminalitas. Kesemuanya itu mengakibattkan erosi terhadap modal sosial. Erosi modal sosial mengakibatkan melemahnya sektor voluntir atau sektor sosial yang pada gilirannya melemahkan masyarakat madani. Pengembangan masyarakat madani harus dilakukan dengan memfungsikan keempat sektor kemasyarakatan. Di bidang pemerintahan, perlu diterapkan konsep Good Government yang terdiri dari sepuluh prinsip, yaitu partisipasi, penegakan hukum, transparansi, kesetaraan, daya tanggap (responsif), wawasan ke depan, akuntabilitas, pengawasan, efisiensi dan efektivitas dan profesionalisme. Sesuai dengan Wuthnow, negara atau pemerintah harus menghargai otonomi dan independensi masing-masing sektor, karena selama ini, khususnya di masa Orde Baru, pemeirntah, negara atau masyarakat untuk terlalu mendominasi sektor-sektor lain. Karena itu dimasa mendatang, sektor swasta harus lebih diserahkan kepada mekanisme pasar yang terkendali. Demikian pula pemerintah harus menjaga independensi dan otonomi sektor voluntir atau sektor sosial dan sektor primordial. Pemberdayaan, kini adalah istilah yang paling banyak dipakai dalam manejemen bisnis. Artinya adalah pendelegasian, desentralisasi atau pemberian otonomi ke bawah. Dalam pengembangan kemasyarakat, pemberadayaan adalah pemberian kebebasan, pengakuan kesetaraan dan membiarkan keswadayaan. Desentralisasi di bidang pemeirntahan melalui UU Otonomi Daerah, adalah salah satu bentuk kebijaksanaan pemberdayaan. Perkembangan masyarakat madani tergantung pada beberapa perkembangan sebagai berikut. Pertama adalah berkembangnya kelas menengah. Perkembangan kelas menengah ini berarti mengentasan masyarakatt dari kemiskinan dan pengurangan konsentrasi dan sentralisasi kekayaan di kalangan elit. Perkembangan itu akan melahirkan apa yang disebut � masyarakat belah ketupat� dimana sebagian besar masyarakat terdiri dari kelas menengah, sehingga orang , miskin dan orang kaya merupakan minoritas. Berkembangnya kelas menengah ini akan menimbulkan sikap yang independen dari otoritas kekuasaan sehingga memperkuat sektor sosial atau keswadayaan masyarakat. Kedua adalah berkembangnya tanggung-jawab sosial perusahaan (corporate sosial responsibility) dengan penerapan etika bisnis dan etika manajemen. Tanggung-jawab sosial perusahaan ini mengimbangi peran mekanisme pasar bebas yang kompetitif dengan menerapkan prinsip koperasi dan kekeluargaan. Dalam proses modernisasi, nilai-nilai solidaritas organik
mekanis hendak dihantikan dengan solidaritas fungsional. Sebenarnya yang harus dilakukan adalah mengkombinasikan kedua jenis solidaritas itu dalam dunia bisnis. Ketiga adalah tumbuhnya modal sosial, modal intelektual modal kultural dan modal spiritual yang terpadu dalam modal manusia atau sumberdaya manusia. Modal sosial tersebut akan melandasi proses demokratisasi maupun marketisasi. Dewasa ini, sebagaimana dikatakan oleh Stewart, modal intelektual dan modal manusia lebih penting peranannya sebagai faktor produksi daripada modal material (mesin, peralatan, pabrik) dan modal finansial. Masyarakat madani bekerjanya didasarkan pada mutu populasi dan SDM yang memiliki nilai-nilai budaya dan norma-norma yang diyakini bersama. Keempat, masyarakat madani dan civil society yang disebut juga masyarakat warga, akan mengalami pemberdayaan melalui penegakan hak-hak asasi manusia. Masyarakat warga harus terbebas dari ketakutan dan kelaparan (freedom from fear dan fredoom from hunger), bebas berbicara dan berkumpul. Amartya K. Sen, pemenang Hadiah Nobel di bidang ekonomi tahun 1998 menyebut pembangunan sebagai kebebasan (development as freedom). Kelima, erat kaitannya dengan penegakkan hak-hak asasi manusia adalah penyediaan barang-barang umum (public good) yang intangible, terutama keselamatan dan keamanan yang menjadi tugas pemerintah untuk menyediakannya. Keselamatan dan keamanan ini akan mendorong tumbuhnya modal sosial. Pemberdayaan pada dasarnya adalah pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil prakarsa dan keputusan berdasarkan hak-hak asasi manusia. Dalam strategi pemberdayaan ini, intervensi negara dan masyarakat politik sejauh mungkin dibatasi. Namun pemerintah bisa berperan penting melalui apa yang disebut Anrhony Giddens sebagai � investasi sosial� (social investment), yaitu melalui pendidikan, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang meyakini bersama nilai-nilai dan norma-norma yang membangun amanah atau kepercayaan (trust) yang merupakan perekat dan pelicin proses kerjasama dalam organisasi masyarakat warga.