Mewujudkan Citra Peradilan Indonesia Yang Bersih dan Berkeadilan

Mewujudkan Citra Peradilan Indonesia Yang Bersih dan Berkeadilan Republik Indonesia kembali mendapatkan predikat sebagai negeri yang korup di Asia. Transparancy International Indonesia melaporkan bahwa pada tahun 2005 Indonesia menduduki peringkat ke 6 sebagai Negara terkorup dari 63 negara yang disurvey. Dengan semakin parahnya tingkat korupsi yang ada di Indonesia ini, maka diperlukan adanya suatu tindakan yang nyata untuk memberantasnya. Ketika ketimpangan dan ketidakadilan telah nyata maka hukumlah yang harus bertindak. Negara Indonesia adalah negara hukum (Recht staat) bukan negara yang berlandaskan atas kekuasaan belaka (Macht staat). Pernyataan tersebut terkandung dalam Undang-undang Dasar 1945. Sebagai suatu negara yang mengaku berlandaskan hukum, maka penegakan hukum menjadi suatu hal yang harus diperhatikan secara serius. Upaya penegakan hukum dalam menjamin keadilan dalam masyarakat menjadi tugas berat. Peranan aparat hukum menjadi sangat vital karena mereka bertugas mengawal jalannya penegakan hukum khususnya dalam upaya terwujudnya supremasi hukum dan pemberantasan korupsi di Negara ini. Namun dilain pihak masih bisakah rakyat berharap banyak dari kondisi lembaga hukum kita yang masih karut marut ini ?. Berbicara tentang karut marutnya Sistem Peradilan di Indonesia Novel Ali (Dosen FISIP UNDIP) menyoroti kondisi lembaga peradilan kita sebagai berikut : 1. Lembaga peradilan telah gagal menjamin tegaknya hukum, sekaligus sebagai tegaknya keadilan sehingga hukum Indonesia acapkali disebut tidak identik dengan keadilan. 2. Lembaga Peradilan tidak menjamin eksistensinya, sebagai lembaga hukum yang mempunyai hati nurani. 3. Lembaga Peradilan hanya berorientasi dan mengakses pemuasan kepentingan penguasa ketimbang rakyat. Hal inipun berakibat hukum tidak berfungsi sebagai muara keadilan bagi rakyat. Uraian tersebut tentunya dapat menjadi gambaran bagi kita mengenai kondisi penegakan hukum di negara ini. Keberadaan norma hukum memang dapat diibaratkan sebagai pondasi utama yang sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara. Hukum bagaikan suatu rumah terakhir bagi peminta keadilan untuk mendapatkan keadilannya. Ketika hukum menjadi hal yang sangat penting maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang cakap dan bersih. Upaya penegakan hukum dalam menjamin keadilan dalam masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh aparat penegak hukum. Ada hal yang menarik untuk kita perhatikan melihat perilaku aparat penegak hukum di Indonesia. Belum lepas dari ingatan kita mengenai cerita “ustadz di kampung maling” yang menggemparkan Kejaksaan RI serta mencuatnya kasus rekening tidak wajar yang menyangkut beberapa perwira di tubuh lembaga Kepolisian RI, kini kita dikejutkan lagi dengan munculnya kasus terkait dengan kasus penyuapan terhadap beberapa oknum di tubuh Lembaga peradilan tertinggi di Indonesia yaitu Mahkamah Agung. Bila kita cermati lebih mendalam lagi sebetulnya berbagai tindakan penyelewengan yang terjadi dan menyengkut sistem peradilan di negeri ini sudah bukan menjadi rahasia lagi bahkan dapat dikatakan sudah menjadi hal yang biasa. Jual beli perkara di pengadilan untuk mengurangi hukuman sampai upaya untuk membebaskan terdakwa sering terjadi. Ironisnya lagi hingga saat ini masih sulit sekali untuk melakukan tindakan guna menyeret penegak hukum yang nakal tersebut. Tubagus Ronny Rahman Nitibaskara, seorang pakar Kriminologi dari Universitas Indonesia mengatakan bahwa Hukum di Indonesia tidak lagi dalam posisi dimuliakan, tetapi dijadikan alat kejahatan. Kelihatannya memang janggal akan tetapi memang seperti inilah kenyataannya. Kualitas hukum di Indonesia merosot sampai titik terendah. Dapat kita lihat kondisi dunia peradilan kita saat ini ternyata masih jauh dari harapan. Fenomena yang terjadi di Indonesia memperlihatkan semakin menurunnya rasa kepercayaannya terhadap hukum. Hal ini disebabkan karena masyarakat secara nyata menyaksikan dan mengerti bagaimanakah sandiwara hukum itu dimainkan oleh para aktor intelektual. Setelah 60 tahun kita merdeka, reformasi peradilan di Negara ini tampaknya masih menjadi sebuah misteri. Hukum kelihatan mengecoh dan publik sendiripun meyakini bahwa hukum dan Reformasi Peradilan masih semata-mata merupakan impian. Mengenal Praktek Mafia Peradilan Bila kata ingin lebih mengetahui lebih mendalam lagi mengenai Mafia Peradilan maka secara objektif harus dilihat dari integrated criminal justice system yang terdiri dari Polisi, Jaksa, Panitera, Hakim, Lembaga Pemasyarakatan, dan juga Pengacara. Di setiap institusi tadi selalu ada saja pihak yang melakukan pemyimpangan. Terjadi semacam hubungan patronclient dan interaksi yang saling menguntungkan diantara mereka. Sudah menjadi hal yang bersifat umum, misalnya dalam perkara pidana, untuk pengaduan perlu uang operasional buat penyidik. Untuk mendeponir perkara (menghentikan proses hukum) juga harus menebus SP3 (Surat perintah penghentian penyidikan ) ke Polisi atau Jaksa. Untuk penangguhan penahanan, pembebasan bersyarat, dan memeperoleh salinan hukuman, juga sering harus keluar uang untuk oknum Jaksa, Hakim, Panitera, bahkan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam perkara Perdata dapat dikatakan sama saja. Hal ini dapat dikatakan demikian karena misalnya dalam suatu pengajuan sita jaminan, pengeluaran salinan putusan, maupun penggugat ingin menang, diperlukan adanya istilah uang ataupun biaya liar. Praktek mafia Peradilan yang terjadi di lembaga Peradilan Indonesia merupakan tema yang akan dibahas pada kesempatan ini. Dengan merujuk pada hasil Investigasi Monitoring Peradilan ICW tahun 2005 mengenai Informasi tentang proses terjadinya KKN atau suap menyuap yang dipublikasikan lewat Harian Suara Merdeka tanggal 23 Oktober 2005. Ada empat tahapan proses yang dimungkinkan bisa menimbulkan celah bagi penegak hukum untuk melakukan praktek kolusi dengan pihak-pihak yang berperkara. Empat tahapan inipun melibatkan beberapa penegak hukum yang terkait yaitu Lembaga Kepolisian, Lembaga Kejaksaan, Advokat/Pengacara, dan Lembaga Pengadilan termasuk di dalamnya adalah Hakim dan Panitera. Untuk membedah lebih khusus lagi mengenai praktek mafia peradilan tersebut, maka akan kami sampaikan beberapa praktek proses hukum yang menyimpang yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum : Lembaga Kepolisian. Lembaga kepolisian merupakan lembaga pertama yang mempunyai tugas sebagai penyelidik maupun penyidik dalam suatu perkara. Lembaga ini pada dasarnya dapat dikatakan sebagai lembaga pertama dan utama dalam hal penegakan hukum, karena dari sinilah sebuah kasus maupun perkara biasanya mulai diangkat sehingga lembaga hukum Kejaksaan dan Pengadilan baru bisa memprosesnya lebih lanjut. Karena begitu berartinya peran polisi dalam usaha menegakkan hukum dalam masyarakat, Prof E Adlow dari Universitas Boston Amerika serikat menggambarkan sosok polisi sebagai profesi yang unik. Polisi penting dalam suatu peradaban yang kompleks, setidaknya dilihat dari dimensi birokrasi, penegakan hukum, dan pemeliharaan keamanan. Karena hal tersebut maka kecerobohan polisi akan berdampak luas dan serius dalam masyarakat. Berbicara mengenai Lembaga kepolisian bisa dikaji dalam tiga kategori yaitu polisi sebagai lembaga (intitusi), sebagai individu, dan sebagai filosofi (hati nurani). Bila dikaitkan dengan kewenangannya, setidaknya ada dua tugas dari seorang polisi. Pertama, Polisi sebagai organ harus bertanggung jawab pada komandan atau pimpinan. Kedua, sebagai anggota dia harus bertanggung jawab secara individual atas apa yang telah dilakukannya. Sedangkan secara filosofis, polisi melekat pada hati nurani setiap anggotanya. Kinerja polisi dalam menciptakan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat khususnya di Indonesia ini memang tidak diragukan lagi, meskipun demikian figur polisipun tidak bisa dilepaskan dari berbagai praktek menyimpang. Isu dan “slentingan” menyeret nama oknum polisi dalam praktek KKN terasa santer kita dengarkan akhir-akhir ini. Adanya beberapa Perwira tinggi dan menengah yang diinformasikan memiliki fasilitas mewah dan gaya hidup glamour telah menjadi pemberitaan berbagai media massa baik cetak maupun elektronik di negeri ini. Hal tersebut tidak berhenti sampai disitu karena berita tersebutpun akhirnya berlanjut dengan informasi yang menyebutkan adanya beberapa oknum mabes POLRI dianggap bertanggung jawab atas terjadinya penyuapan dalam kasus LC Bank BNI. Nama-nama seperti Brigjen Polisi Samuel Ismoko, Kepala Bareskrim Mabes Polri Komisaris Jendral Polisi Suyitno Landung beserta mantan Kapolri Jenderal Polisi Da’I Bachtiarpun dianggap bertanggung jawab dalam kasus tersebut. Keberadaan Lembaga Kepolisian yang bertugas menegakkan hukum dengan berbagai macam tugas, kewajiban, dan wewenangnya memang tidak secara otomatis menjamin bahwa lembaga Kepolisian bebas dari praktek mafia peradilan dan jual beli perkara. ICW (Indonesian Coruption Watch) dalam investigasinya melaporkan bahwa Polisi bisa menjadi instrument awal dalam praktek percaloan perkara ini. Tahap pertama ini bisa dilakukan oleh oknum kepolisian dalam tahapan penyelidikan dengan modus penawaran perdamaian. Dalam tahap ini seorang yang dianggap sebagai tersangka dapat dimintai uang atau benda dalam wujud materi lainnya agar proses penyelidikan tersebut tidak jadi dilakukan. Perbuatan tersebut tidak hanya berhenti sampai disitu saja akan tetapi bisa berlanjut pula pada proses rekayasa dalam pembuatan BAP, pengaburan unsur pidana, pembocoran BAP, sampai dengan modus penggelapan dengan cara penguluran waktu penyelidikan. Melihat praktek menyimpang dari oknum polisi tadi tentunya diperlukan suatu pranata hukum guna mencegah merebaknya perbuatan tadi. Patut disayangkan memang apabila lembaga hukum seperti kepolisian disusupi oleh oknum yang tidak bertanngung jawab, yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya dengan menjual perkara maupun melakukan praktek percaloan hukum. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa mempunyai peran yang hampir sama dengan Lembaga Kepolisian. Pada dasarnya keduanya dalah lembaga pemerintah yang bertugas untuk menegakkan tertibnya hukum publik di negara ini. Ketertiban dan ketentaraman masyarakat serta tegaknya hukum di negara ini juga sangat didukung oleh peranan Jaksa dalam menjalankan fungsi dan peranannya. Tugas jaksa dapat dikatakan juga merupakan tugas lanjutan daria apa yang telah dilakukan oleh Polisi. Dalam realitasnya suatu perkara yang telah diselidiki dan disidik oleh Polisi akan diteruskan pada jaksa untuk diperiksa apakah suadah memenuhi kelengkapan dalam persidangan ataukah belum. Dalam hal kelengkapan persidanganpun belum terpenuhi maka hakim berhak untuk melakukan pemeriksaan tambahan. Lengkapnya pemeriksaan dari Polisi maupun Jaksa tentunya akan terus bersambung sampai dengan tugas berikutnya yaitu melakukan tugas penuntutan di persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan adanya peran yang sangat vital dari Kejaksaan tadi, maka lembaga inipun juga tidak bisa dikatakan steril dari praktek mafia peradilan. ICW mengidentifikasi bahwa oknum-oknum di lembaga kejaksaan juga sering melakukan permainan kotor hampir sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh oknum Polisi dalam tahapan pemeriksaa. Modus yang dilakukanpun mungkin hampir sama yaitu denga penawaran perdamaian, rekayasa BAP, pengaburan unsur pidana, sampai dengan penguluran waktu penyidikan. Tidak berhenti sampai disitu saja dalam pembuatan surat dakwaanpun jaksa dapat bekerjasama dengan terdakwa untuk mengkompromikan isi surat dakwaan maupun siapa Jaksa yang bertugas dan juga memepengaruhi isi tuntutan dakwaan tersebut. Dalam realitasnya Lembaga kejaksaan Agung yang sekarang ini dipimpin oleh Abdurrahman Saleh inipun belum bisa menunjukkan kepada masyarakat atas kinerjanya yang cemerlang. Pada dasarnya dalam pengelolaan Lembaga kejaksaan ini kedepan diperlukan adanya manajemen yang baik disamping keberanian dari pimpinan untuk memberangus praktek-praktek mafia peradilan di lembaga ini. Advokat / Pengacara. Advokat mempunyai peran di dalam menciptakan peradilan yang yang bersih, karena pada dasarnya institusi advokat merupakan bagian dari sistem peradilan selain institusi yang ada diantaranya yaitu Polisi, Jaksa, dan Hakim sebagai jajaran penegak hukum dalam Catur Wangsa Penegak Hukum. Beberapa kali kita dapat mengetahui adanya berbagai informasi miring seputar sepak terjang dari advokat yang menghalalkan segala cara guna membebaskan kliennya mulai dari kasus Abdullah Puteh dimana pengacaranya Syafrudin Popon melakukan kolusi dengan Panitera Pengadilan Tinggi jakarta pusat serta kasus baru yang menghebohkan yaitu kasus Harini Wijoso pengacara dari Probo Sutedjo yang terjaring oleh KPK pada sat akan melakukan usaha penyuapan terhadap beberapa oknum penting di lingkungan pejabat Mahkamah Agung. Dalam informasi yang diberitakan oleh ICW peranan pengacara dalam praktek Mafia peradilan sangat dimungkinkan khususnya dalam praktek lobi-lobi antara pengacara dengan para penegak hukum yang ada. Hal ini sangatlah jelas karena posisi pengacara sebagai kuasa hukum yang pasti akan berjuang sepenuhnya untuk memebebaskan terdakwa/kliennya dari jeratan hukum. Advokatpun dapat membangun konstruksi hukum yang dituangkan dalam kontrak sedemikian canggihnya sehingga kliennya meraih kemenangan tanpa melalui pengadilan. Fenomena maraknya advokat yang tampak secara kasat mata “selalu memenangkan perkara” jauh lebih menonjol daripada upaya dari kalangan advokat sendiri untuk menegakkan kode etiknya. Hal ini ditunjang lagi dengan posisi dari advokat yang tidak terikat secara khusus dan memiliki kewenangan yang luas. Berbicara mengenai Advokat, biasanya masyarakat pengguna jasa advokat akan langsung teringat dengan tudingan mengenai mafia peradilan dengan Advokat yang ada di dalam jejaringnya. Suatu gambaran yang buruk namun, agaknya sulit untuk dihindari. Melihat Sisi Lain Hakim Berbicara tentang Lembaga peradilan (Pengadilan), tentunya bayangan yang akan muncul pertama kali adalah suatu lembaga yang diharapkan memberikan rasa Keadilan dan kepastian hukum. Namun disisi lain kita tentunya juga dikagetkan oleh beberapa berita miring mengenai Lembaga Pengadilan yang dilansir oleh berbagai media akhir-akhir ini. Sebut saja kasus semisal penyuapan yang dilakukan oleh Pengacara Abdullah Puteh (Mantan Gubernur Aceh/Terdakwa kasus penggelapan dana pembelian helicopter buatan Rusia) kepada panitera Pengadilan Tinggi Jakarta. Kasus tadi diperparah lagi dengan munculnya kasus baru mengenai penyuapan Hakim Agung di Mahkamah Agung yang disinyalir menyeret nama Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Dalam kasus Mafia Peradilan yang menyangkut para Hakim ini, Prof Dr Wila Chandrawila Supriadi seorang akademisi Dari Fakultas Hukum Universitas Parahayangan turut menyampaikan pendapatnya. Menurutnya hakim di Indonesia memiliki kemandirian dan wewenang yang luas dalam hal memutus suatu perkara. Berbeda dengan hakim di Negara Anglo Saxon, dalam suatu penanganan kasus besar hakim dibantu oleh keberadaan juri. Dengan demikian hakim akan bebas memutus dengan pertimbangan rasa keadilan. Hakim merupakan posisi yang sentral dan rentan terhadap praktek mafia peradilan. Modus kejahatan hakim dalam praktek mafia peradilan ini oleh ICW disampaikan yaitu dimulai dari modus Ketua PN menentukan majelis yang “favourable” serta mengulur-ulur waktu proses registrasi. Tindaklan tersebut akhirnya berlangsung sampai dengan tahapan siding majelis hakim dengan modus hakim mengatur rencana putusan (negosiasi dengan pengacara), hakim menunda putusan (isyarat hakim minta dihubungi) dan putusan akhirnya tergantung pada hasil negosiasi kedua belah pihak. Problematika imoralitas didalam kalanan hakim, perlu dipahami dan didudukkan sebagai bagian dari krisis global yang kompleks dan multidimensional yang juga muncul bersamaan dengan krisis intelektual dan spiritual. Di Indonesia secara spesifik krisis moral ini telah muncul dan mengalami proses penguatan dan pengawetan dalam waktu yang lama, terutama di era pemerintahan orde baru. Mewujudkan Peradilan yang Bersih dan Berkeadilan. Upaya pemulihan citra Lembaga Peradilan dengan pembersihan dari mafia peradilan tentunya menjadi prioritas utama. Dapat kita lihat kondisi dunia peradilan kita saat ini ternyata masih jauh dari harapan. Fenomena yang terjadi di Indonesia memperlihatkan semakin menurunnya rasa kepercayaannya terhadap hukum itu sendiri. Tentang Penegakan Hukum, bukan hanya monopoli hakim semata yang mengadili dan memutus perkara. Penegakan hukum merupakan rantai pekerjaan yang diawali secara tidak formal, dari diri setiap warga, keluarga, dan meningkat pada masyarakat. Dan secara formal berawal dari penyidik, pengusut, penuntut, dan juga penasehat hukum yang kemudian berpuncak pada hakim. Ada keterkaitan diantara yang non formal, setiap anggota masyarakat dan yang formal polisi, jaksa, hakim dan bagian dari aparat pemerintah . Ada beberapa langkah strategis yang diperlukan untuk mewujudkan kembali Lembaga peradilan yang bersih dari praktek mafia peradilan: Pertama, Mengefektifkan kinerja dari Komisi Yudisial. Sebagai sebuah lembaga yang baru dibentuk dengan berpijakan pada UUD 1945 dan UU No 22 tahun 2004 untuk mengawasi kinerja dari para hakim, tentunya peranan Komisi Yuidisial sangat diharapkan. Lahirnya Komisi Yudisial merupakan perkembangan yang sehat bagi bukan saja untuk melakukan pembaruan pada kalangan badan peradilan, akan tetapi juga dapat mencerminkan perwujudan prinsip “chek and balances” sebagai salah satu pilar demokrasi sekaligus juga untuk mengakomodasi tuntutan perwujudan keadilan melalui praktek pengadilan yang jujur (fairness) dan adil, yang bukan saja menjadi dambaan seluruh komponen bangsa. Penegakan dan penjagaan kehormatan serta keluhuran martabat para hakim tidak hanya dapat dilakukan oleh Komisi Yudisial sendiri saja namun disini dibutuhkan kerjasama dan tindakan pro-aktif dari Pimpinan Mahkamah Agung sendiri. Ini tentunya sangatlah penting karena pada dasarnya Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim hanya berwenang untuk memberikan rekomendasi ke Mahkamah Agung saja. Dan segala keputusan tergantung pada Lembaga tersebut menyikapinya. Terkait dengan hal tadi tentunya perlu dikaji kembali mengenai kewenangan yang yang harus dimiliki oleh Komisi Yudisial karena dengan minimnya wewenang yang dimiliki oleh Komisi Yudisial malah akan menghambat kinerja dari Komisi Yudisial itu sendiri. Kedepannya yang sangat diperlukan adalah dibentuknya lembaga pengawasan yang independen serta mempunyai kekuatan guna mengawasi lembaga Kepolisian, Kejaksaan, serta Advokat/pengacara. Kedua, Perlunya sistem hukum yang bersifat lebih progresif. Bila kita bandingkan dengan negara lainnya, Indonesia mempunyai pranata hukum lebih banyak, namun disisi lain pelaksanaan hukum di Indonesia masih sangat rendah. Keberadaan hukum yang ada di Indonesia itu sendiri kadang-kadang malah dianggap menghambat gerak dari penegak hukum kita dalam usaha menjalankan tugasnya menjaga kedilan. Sebut saja contoh kasus yang dilakukan oleh KPK dalam melakukan penggerebekan guna mengungkap kasus suap dan korupsi yang terjadi di Indonesia malah mendapat tuaian protes dari para pejabat maupun ahli hukum yang menganggap bahwa cara-cara tersebut tidak sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Prof Dr Satjipto Rahardjo berpendapat “bahwa kita tidak boleh menyerahkan hidup kita dipenjara oleh hukum, dalam artian perundangundangan. Diperlukan adanya suatu pembebasan dalam memaknai hukum itu sendiri, dengan demikian kita perlu memebebaskan diri dari kultur berhukum yang membiarkan diri kita “dijajah” oleh perundang-undangan”. Pada hakekatnya diperlukan adanya tindakan yang berani dan revolusioner dalam usaha menciptakan keadilan di masyarakat. Kehidupan hukum tidak semata-mata bergerak di atas peraturan dan prosedur hukum tetapi juga ada faktor manusia yang sangat menentukan. Ketiga, Transparansi lembaga peradilan untuk menjaga akuntabilitas lembaga peradilan itu sendiri. Sering kali orang menganggap bahwa lembaga peradilan adalah lembaga yang sakral dan tertutup. Sebut saja contohnya dalan pengambilan putusan majelis hakim. Seringkali kita hanya mengetahui hasil jadi dari putusan tersebut tanpa mengetahui alasan-alasan riil yang menjadi dasar dari dikeluarkannya putusan tersebut. Fenomena Dissenting Opinion (pendapat hakim yang berbeda dengan putusan) seringkali menjadi hal yang tabu dan ditutup-tutupi oleh Lembaga Peradilan. Kerahasiaan yang sangat ketat oleh Lembaga peradilan kita ini justru menjadikan masyarakat semakin bertanya tanya “ada apa dibalik lembaga peradilan kita?”. Keempat, adanya kontrol bersama antara LSM, Lembaga Pers, maupun masyarakat. Ini sangat penting karena dengan adanya pemantauan bersama oleh elemen-elemen yang ada dalam melakukan pengawasan terhadap lembaga peradilan kita, tentunya akan mendukung proses pembersihan lembaga peradilan kita dari mafia peradilan maupun prakek-praktek menyimpang lainnya. Dalam masyarakat madani (civil society) untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan perlu dilakukan pengawasan terhadap para aparat dan penegak hukum. Oleh karena itu untuk menghindari / mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan perlu dilakukan pengawasan yang juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pengawasan tersebut. Upaya pembersihan lembaga peradilan kita dari praktek mafia peradilan ini merupakan sebuah harga mati yang tidak bisa ditawar lagi. Kita tentunya tidak ingin bila upaya penegakan hukum di negara ini hanya menjadi lips service dari aparat yang terkait saja. Suatu harapan besar dari kita adalah upaya penegakan hukum ini mampu memaberikan hasil yang memuaskan bagi rakyat yang merindukan keadilan. Jangan sampai kasus mafia peradilan yang terjadi di Indonesia ini akan menguap begitu saja karena adat kebiasaan di negeri ini selalu berkata bila ada kasus yang melibatkan para pejabat penting, maka selalu akan dicari-carikan jalan untuk menghindarinya meski fakta ada di depan mata. Kesimpulan Telah diutarakan bahwa seorang hakim bila akan memutus perkara wajibmelafadzkan sumpah dengan diiringi tanggung jawab bahwa yang diputuskan bukan berdasar hukum dan Undang-undang semata, tetapi lebih pada yang demikian berdasar keadilan. Dapatkah kita membedakan antara hukum dan keadilan ? Dalam kuliah di fakultas hukum barangkali tidak atau mungkin diajarkan apa yang disebut menegakkan hukum yang berkeadilan. Hal ini disebabkan karena pada umumnya filsafat hukum masih diwarnai filsafat hukum yang berat, sekuler nyata-nyata bertentangan, paling tidak belum tentu sejalan denagn filsafat sekaligus sumber hukum Pancasila. Hukum di Indonesia jelas diwarnai filsafat hukum Indonesia yang bersendikan Pancasila. Hukum yang pancasilais itu sendiri adalah bila bersesuaian dengan Pancasila maka niali ujinya, Sila Ketuhanan Yang Maha Esa. Nilai yang demikian dapat kita temukan dalam agama yang diakui keabsahannya. Perhatikan Firman Allah SWT. “ Hai orang yang beriman! Jadi kamu penegak keadilan, sebagai saksi bagi Allah, sekalipun terhadap dirimu sendiri, atau orang tuamu, atau kerabatmu, Baik ia kaya maupun ia miskin, karena Allah dapat melindungikeduanya, janganlah ikuti hawa nafsu, supaya jangan menyimpang dari kebenaran, jika kamu memutar balik (kebenaran), atau menyimpang (dari keadilan), sumggug Allah tahu benar, apa yang kamu lakukkan” (QS: An Nisa 4:135) “Hai orang yang beriman ! Tegakkan keadilan sebagai saksi karena Allah, dan jangan lah kebencian yang mendorong kamu berlaku tidak adil, berlaku adillah. Itu lebih dekat kepada Taqwa, bertaqwalah kepada Allah. Sungguh Allah tahu benar apa yang kamu lakukan.” (QS: Al Maidah 5:8)