Perlu kita ketahui bersama bahwa pada masa pendudukan Belanda berdasarkan Pasal 163 IS (Indische Statsregeling) pendudukan di kepulauan Nusantara kita ini dibagi dan dibedakan atas tiga golongan utama, yaitu pertama yaitu golongan Eropa yang dipersamakan, kedua yaitu golongan Timur Asing, dan ketiga yaitu golongan bumi putra atau penduduk asli. Sedangkan peraturan hukum yang berlaku pada dasarnya dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu : pertama yaitu Peraturan-pertauran hukum yang berlaku di Jawa dan Madura, dan kedua ialah peraturan-peraturan hukum yang berlaku di luar Jawa dan Madura. Berdasarkan pembagian kedua kelompok di atas maka peradilan di Indonesia pada dasarnya dibagi atas 4 (empat) bagian antaralain: Pertama peradilan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan yang berada di Jawa dan Madura, kedua yaitu peradilan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan di luar Jawa dan Madura, ketiga yaitu peradilan bagi golongan bumiputra yang berada di Jawa dan Madura, dan yang keempat yaitu peradilan bagi golongan bumiputra di luar Jawa dan Madura. Ada beberapa lembaga peradilan yang berwenang mengadili suatu perkara berdasarkan beberapa kelompok pembagian tersebut di atas antaralain: pertama yaitu lembaga peradilan yang dikhususkan bagi golongan Eropa dan yang dipersamakan yang berada di Jawa dan Madura dan yang berada di luar Jawa dan Madura yaitu Hoogerechtshof (suatu badan peradilan dalam tingkat atau derajat kasasi atau sederajat dengan Mahkamah Agung) , Raad van justice (badan peradilan biasa atau sehari-hari), dan Residentie Gerecht (badan peradilan yang wilayah kewenangannya meliputi keresidenan). Badan peradilan yang dikhususkan bagi Bumiputra atau pribumi yang berada di Jawa dan Madura adalah Distritgerecht (badan peradilan yang wilayah kewenangannya meliputi hanya suatu distrik atau daerah tertentu yang luasnya kiri-kira seluas kewedanan), Regenschap gerecht (suatu badan peradilan yang wilayah kewenangannya meliputi suatu Kabupaten), dan Landraad (suatu badan peradilan yang sederajat dengan pengadilan negeri sekarang). Sedangkan Badan peradilan yang dikhususkan bagi Bumiputra atau pribumi yang berada di luar Jawa dan Madura adalah Nagari Recht Bank (Suatu badan peradilan yang terdapat didesa-desa), Distritgerecht, Magistraat Gerecht (suatu lembaga peradilan yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara-perkara pelanggaran dan kejahatan ringan di daerah-daerah luar jawa dan madura yang bukan merup6akan wilayah kewenangan landgerecht), dan Landraad. Berdasarkan penjelasan di atas maka jelas terdapat perbedaan antara lembaga peradilan di Indonesia pada saat pendudukan Belanda dan lembaga peradilan yang ada pada saat ini. Hal ini dikarenakan setelah beberapa tahun Indonesia lepas dari penjajahan Belanda maka terdapat banyak perubahan baik dibidang kebudayaan, sistem pemerintahan, maupun sistem hukum yang diberlakukan antarlain dengan diberlakukannya unifikasi hukum (penseragaman hukum). Hal ini mengandung arti bahwa tidak ada penggolongan badan peradilan berdasarkan suku bangsa dan wilayah sebagaimana penjelasan tersebut di atas.