Docstoc

Catatan A

Document Sample
Catatan A Powered By Docstoc
					PEMBUSUKAN SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

SISTEM PERADILAN BUSUK DI ERA ORBA Kelemahan, kerusakan, atau pembusukan di bidang peradilan ini sebenarnya sudah terjadi berpuluh-puluh tahun, yaitu sejak rezim militer Orde Baru berkuasa. Sistem peradilan di era pemerintahan Suharto dkk sepenuhnya disubordinasikan kepada kepentingan rezim militer. Dalam jangka lama pos-pos penting dalam Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung dan Kementerian Kehakiman diduduki oleh orang-orang militer (terutama Angkatan Darat) atau orang-orang penting Golkar. Struktur kekuasaan semacam ini juga terdapat di banyak propinsi, bahkan di kabupaten di seluruh Indonesia. Karena itu, bolehlah dikatakan bahwa dalam jangka yang lama sekali - Indonesia telah dikuasai oleh pemerintahan militer yang menjalankan sistem mafia di bidang politik, ekonomi, dan kebudayaan, temasuk di bidang peradilan atau hukum. Di daerah-daerah, lembaga Muspida merupakan bagian yang penting dari pemerintahan yang bersifat mafia ini, di mana duduk wakil dari kejaksaan dan pengadilan negeri. Itulah sebabnya, dalam kurun waktu yang begitu lama (yaitu lebih dari 30 tahun!) jarang sekali berita tentang adanya pembesar-pembesar militer atau sipil Orde Baru yang ditindak karena penyalahgunaan kekuasaan, atau korupsi, atau melakukan kejahatan lainnya. Sudah jelas, kiranya, bahwa itu tidak berarti bahwa selama kurun waktu yang begitu panjang, tidak ada atau sedikit sekali pejabat yang melakukan kejahatan atau pelanggaran. Sebagian terbesar dari kejahatan, pelanggaran HAM, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi dsbnya ditutup atau tidak dibongkar di pengadilan dan tidak juga diekspose dalam pers.

TOLERANSI, JANGAN MENENTANG SUHARTO Rezim Orde Baru berkepentingan sekali untuk saling menjaga nama baik para pejabatnya atau para kadernya yang penting, dengan saling menutupi sedapat mungkin - kesalahan atau kejahatan mereka. Maka; terbentuklah selama era Orde Baru semacam solidaritas di antara klas elite (atasan) atas dasar-dasar yang tidak sehat. Mereka saling menutupi kesalahan atau kejahatan, atau saling toleransi terhadap pelanggaran-pelanggaran, demi keselamatan mereka masing-masing dan demi stabilitas rezim Orde Baru.

Para petinggi Orde Baru, terutama Suharto, tidak mau bertindak keras terhadap para pejabat atau para kadernya yang melakukan kesalahan atau pelanggaran (termasuk korupsi), asal saja mereka patuh kepada politik Orde Baru dan setia kepada “Pak” Harto. Karena kekuasaan dan “kewibawaan” yang tertinggi dipusatkan di tangan Suharto, maka Suharto bisa bertindak sewenang-wenang, termasuk dalam mempermainkan sistem peradilan dan merekayasa pembuatan produk hukum. Suharto banyak mema‟afkan kesalahan dan kejahatan para pejabat penting militer dan sipil (dan para pemimpin Golkar!) atau membiarkan mereka melakukan korupsi, asal jangan mereka berani mempersoalkan kedudukannya sebagai presiden dan pemimpin Orde Baru. Dengan sikap yang demikian, Suharto dalam jangka lama berhasil menampakkan diri sebagai pemimpin yang „murah hati”, atau “bijaksana”, atau “pengayom” bagai semua pejabat dan tokoh, termasuk para maling kelas kakap atau koruptor yang sudah merugikan negara secara besar-besaran.

KORUPSI DI BIDANG PERADILAN ADALAH YANG TERBURUK Sekarang ini, ketika rezim militer Orde Baru sudah terguling lima tahun yang lalu, sistem peradilan di negeri kita belum mengadakan reformasi yang berarti. Kebanyakan para hakim dan jaksa (dan ahli-ahli hukum lainnya) yang sejak dari sekolah lanjutan pertama sampai universitas dididik dengan moral dan pola berfikir Orde Baru masih menduduki pos-pos penting dari Pusat sampai ke daerah-daerah. Itulah sebabnya, mengapa sistem peradilan kita tetap dalam proses pembusukan. Dalam diskusi yang diadakan oleh Bank Dunia di Jakarta ditegaskan bahwa korupsi di bidang peradilan adalah korupsi dalam bentuknya yang paling buruk (the judicial corruption is the worst form of corruption). Sebab, kalau keadilan sudah diperjual-belikan (if justice is for sale) maka tidak mungkin ada perbaikan yang serius dalam bidang pemerintahan. Kerusakan sistem peradilan juga mempengaruhi kepercayaan luarnegeri dalam memberikan bantuan untuk pembangunan. Krisis ekonomi di Asia membuktikan bahwa arsitektur ekonomi yang sehat adalah diperlukan sekali untuk kemajuan ekonomi, tetapi sistem peradilan yang effektif sangat penting sekali bagi kemajuan ekonomi ini. “Market forces alone without rule of law can lead to uneven distribution of wealth and increased poverty” (Kekuatan pasar saja tanpa supremasi hukum akan menjuus ke pembagian kekayaan yang tidak seimbang dan menambah kemiskinan). Masalah ini diangkat dalam diskusi tersebut.

KASIH UANG HABIS PERKARA (KUHP)

Sudah makin jelas sekarang, bahwa supremasi hukum yang digembar-gemborkan selama ini akan tetap merupakan omong-kosong saja, tanpa adanya perbaikan, atau perombakan besar-besaran di bidang peradilan. Peradilan atau sektor judikatif adalah salah satu dari benteng terakhir bagi semua orang untuk mencari keadilan. Karena, banyak lembaga-lembaga eksekutif dan legislatif (di Pusat maupun di daerah-daearah) sudah diduduki oleh oknum-oknum tidak bermoral, yang tidak segan-segan melakukan berbagai kejahatan, pelanggaran dan penyalahgunaan kekuasaan. Karena itu, adalah tugas kita semua (LSM, pers, universitas, organisasi-organisasi) untuk terus-menerus menyoroti sistem peradilan kita, dan mendorongnya supaya terus-menerus mengadakan perbaikan. Supaya para hakim, para jaksa, dan para advokat bisa menjalankan profesi mereka dengan moral yang tinggi, bersih dan mandiri (independen). Karena, selama ini sering terdengar adanya kasus jual beli perkara, tawar-menawar soal tuntutan jaksa dan putusan hakim, dan peran yang negatif atau kotor dari para pengacara. Sudah banyak suara yang mengatakan bahwa dari pengadilan tidak bisa diharapkan keadilan. Atau pemeo bahwa keadilan selalu berfihak kepada yang punya uang. Juga, bahwa dalam banyak soal, KUHP betul-betul berarti “Kasih Uang Habis Perkara”. Situasi yang begini kita lihat gejala-gejalanya kalau kita perhatikan kasus-kasus para “tokoh” yang pernah dibesarkan Orde Baru seperti Tomy Winata, Tommy Suharto, Bob Hasan; Probosutedjo, Eka Tjipta, Sudono Salim, Prajogo Pangestu, Usman Admadjaja, Sjamsul Nursalim dan sebangsanya atau sejenisnya.

KASUS IINDONESIA INI SUDAH KETERLALUAN Kita semua tahu bahwa di negeri yang mana saja di dunia selalu ada masalah ketidakadilan, atau bahwa korupsi dan kejahatan bisa dilakukan juga oleh para penegak hukum. Namun, kita harus berani mengakui bahwa apa yang terjadi di Indonesia adalah sudah keterlaluan. Seluruh dunia sudah tahu – dan sejak lama pula - bahwa negeri kita adalah negeri Asia yang paling korup. Semua kedutaan asing di Jakarta mengetahui betapa parahnya berbagai kerusakan moral yang terjadi di kalangan elite kita. Demikian juga para pengusaha asing yang bekerja di Indonesia, mereka tahu banyak tentang buruknya sistem hukum dan peradilan negeri kita, karena mereka harus bekecimpung di dalamnya. Jadi, perbaikan sistem peradilan adalah syarat mutlak untuk tegaknya hukum (rule of law). Untuk ini diperlukan - secara mutlak pula – adanya perbaikan moral di kalangan para penegak hukum. Tetapi, tegaknya hukum hanya bisa dilakukan oleh moral yang bersih di kalangan elite, baik yang di eksekutif,

legislatif maupun judikatif, dan elite di masyarakat luas, termasuk tokoh-tokoh agama. Harus bisa diciptakan suatu sistem – dan kebudayaan – yang menjadikan hukum betul-betul alat bagi semua orang untuk melawan ketidakadilan dan mencari kebenaran. Pelecehan hukum oleh mereka yang « kuat » dan « berkuasa », seperti yang banyak dipraktekkan selama Orde Baru, harus kita perangi bersama-sama, karena pada akhirnya kebiasaan semacam itu akan merugikan kita semua. Negara kita sudah terkenal sebagai negara yang korup, yang sudah melakukan berbagai pelanggaran HAM ; dan yang banyak pejabat-pejabat atau tokoh-tokohnya tidak memperlihatkan moral yang tinggi. Inilah tantangan kita sekarang dan juga di masa-masa yang akan datang.


				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:112
posted:2/18/2009
language:Indonesian
pages:4