; RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI
Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out
Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

VIEWS: 6,855 PAGES: 72

Rancangan Undang-Undang tentang Desa dan Perdesaan yang diusulkan oleh Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI)

More Info
  • pg 1
									  RANCANGAN UNDANG-UNDANG
          TENTANG
     DESA dan PERDESAAN




          DIUSULKAN OLEH :
PERSATUAN PERANGKAT DESA INDONESIA
              ( PPDI )

             @ Mei 2010
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI


                                                    Kata Pengantar
                                      “ DESA HARUS DIBANGKITKAN ”



Bismillahirrahmanirrahiim, Assalamu’ alaikum warahmatullahi wabarakatuh
Desa merupakan entitas pemerintahan yang langsung berhubungan dengan rakyat. Hal itu
menyebabkan desa memiliki arti sangat strategis sebagai basis penyelenggaraan pelayanan
publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak publik rakyat lokal. Sejak masa penjajahan
Hindia Belanda sekalipun, pemerintah kolonial telah menyadari peran strategis desa dalam
konstelasi ketatanegaraan pada masa itu.
Pada jaman penjajahan Belanda, dengan dikeluarkannya Wet Houddende Decentralisatie in
Nederlandsch Indie pada tanggal 23 Juli 1903, yang sering disingkat dengan Decentralisatie
Wet 1903. Berdasarkan pasal 128 Indische Staatsregeling (IS), desa diberi hak untuk
mengatur urusan rumah tangga mereka sendiri, namun dalam pelaksanaannya pemberian
otonomi ini cenderung dipakai pihak kolonial untuk mempertahankan posisinya.
Indlandsche Gemeente Ordonanntie (IGO) Stbl. 1906 No. 83, salah satu aturan hukum pada
masa kolonial, memberikan ruang demokrasi yang luas bagi desa untuk menjalankan
pemerintahan sendiri (self governing community) dalam bentuk pengakuan hak-hak kultural
desa, sistem pemilihan Kepala Desa, desentralisasi pemerintahan pada level desa, parlemen
desa dan sebagainya.
Sementara itu, dibawah pemerintahan Jepang, desa kembali bergerak pada pola pengaturan
dan pengendalian pemerintah pusat pada waktu itu.
Di era Orde Lama, desa juga diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang berhak
mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, baik dalam UU No 22 Tahun 1948 tentang
pemerintahan daerah, UU No 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah,
maupun dalam UU No 18 tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah serta UU
No 19 tahun 1965 tentang Desapraja.
Di Era Orde Baru, berdasarkan UU No 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di
Daerah jo. UU No 5 Tahun 1979 tentang Pemerintah Desa, otonomi daerah dijalankan
berdasarkan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan dominasi asas
dekosentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam UU ini, kepala desa dijadikan
sebagai kepanjangan tangan pemerintah, sehingga kekuatan desa dihilangkan.
Di Era Orde Reformasi, Proses pembelajaran ulang demokrasi bagi desa melalui UU No.
22/1999, yang dinilai menghidupkan kembali ruh demokrasi di desa, ternyata tidak dapat
berlangsung lama. Semangat demokrasi dalam UU No. 22/1999 yang menghidupkan
parlemen desa, telah dipasung oleh UU No. 32/2004. Desa kembali dimaknai sekedar sebagai
saluran administratif kewenangan negara lewat kabupaten/kota, tanpa memiliki daya tawar
terhadap berbagai kebijakan negara kecuali desa mempunyai hak menolak pelaksanaan tugas
pembantuan yang tidak disertai dengan pembiayaan, prasarana dan sarana serta sumber daya
manusia karena Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah provinsi, dan/atau
pemerintah kabupaten/kota kepada desa disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana,
serta sumber daya manusia. (pasal 207 UU No. 32/2004)

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal         ii
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

Kondisi lemahnya desa diperparah dengan adanya pembedaan Perangkat desa terdiri dari
sekretaris desa dan perangkat desa lainnya dan memakin bertambah parah dengan Sekretaris
desa diisi dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan. ( ayat (2) & (3) pasal 202 UU
No. 32/2004 )
Politik kekuasaan pemerintah dalam ”pengendalian desa” antara lain dengan pengisian sekdes
oleh PNS, yang dalam PP 72 tahun 2005 Pasal 25 ayat (2); menyebutkan Pengangkatan
Sekretaris Desa merupakan wewenang Sekda atas nama Bupati. Ini mengandung arti bahwa
kepala desa semakin dikebiri haknya sebagai seorang kepala wilayah.
Sikap diskriminasi antara Sekretaris desa dan perangat desa lain ini, maka timbul pertanyaan
bagaimana menciptakan prinsip kesetaraan pendapatan dalam pemerintahan desa, khususnya
di desa-desa yang tidak mempunyai tanah bengkok maupun tanah ganjaran desa.
Dengan timbulnya kesenjangan serta ketidaksetaraan pendapatan antara Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa lainnya, bagaimana mengharapkan pelayanan publik terhadap masyarakat
desa yang dilakukan pemerintah desa dapat berjalan dengan baik. Kesenjangan serta
ketidaksetaraan pendapatan tersebut, pada akhirnya akan berdampak negatif pada kerja dan
kinerja aparat pemerintah desa. Konflik akan sangat mungkin terjadi antar Sekretaris Desa
dengan Perangkat Desa lainnya.
Dengan semangat anti diskriminasi dan semangat ikut membangun desa, Persatuan Perangkat
Desa Indonesia ( PPDI ) menyusun usulan Rancangan Undang Undang Desa dengan beberapa
tahapan mulai dari FGD di FH Undip sampai Lokakarya dan Konsultasi Publik di
Pangandaran Jawa Barat.
Semoga apa yang sudah dihasilkan mampu memberikan gambaran dan wacana yang utuh
tentang harapan desa dan perangkat desa Indonesia
Desa harus dibangun untuk kejayaan bangsa

Wassalamu’ alaikum warahmatullahi wabarakatuh



Pimpinan Pusat
Persatuan Perangkat Desa Indonesia




Ubaedi Rosyidi SH
Ketua Umum




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal         iii
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI


Daftar Tim Perumus

Pengarah                       : Suryokoco Adiprawiro                              ( Penasehat Pusat PPDI )

Ketua                          : Ubaedi Rosyidi SH                                 ( Ketua Umum PP PPDI )
Sektertaris                    : Mukroni SE                                        ( Bendahara PP PPDI )

Anggota              :
     1. Agus Anggito SE MBA                                                        ( Perangkat Desa Jateng )
     2. Ajunis SH                                                                  ( Perangkat Desa Jateng )
     3. Amat Panggung                                                              ( Perangkat Desa Jateng )
     4. Bambang Masidi                                                             ( Perangkat Desa Jateng )
     5. Budi Kristianto                                                            ( Perangkat Desa Jateng )
     6. Bogi Harseno Amd                                                           ( Perangkat Desa Jeteng )
     7. Dewi Mulyaningsih Sip                                                      ( Perangkat Desa Jateng )
     8. Drs Djumakir Sp                                                            ( Perangkat Desa Jateng )
     9. Dikrun Diantoro                                                            ( Perangkat Desa Jateng )
     10. Mashuri SH MH                                                             ( Perangkat Desa Jateng )
     11. Nanang Budi Harsono SH MHum                                               ( Perangkat Desa Jateng )
     12. Sahrowardi Sag                                                            ( Perangkat Desa Jateng )
     13. H. Sukatman                                                               ( Perangkat Desa Jateng )
     14. Subekti                                                                   ( Perangkat Desa Jateng )
     15. Sohibi                                                                    ( Perangkat Desa Jateng )
     16. Khamim Abdul Hadi                                                         ( Perangkat Desa Jateng )
     17. Muh. Tahril Spd                                                           ( Perangkat Desa Jateng )
     18. M.Yasrun Arofat                                                           ( Perangkat Desa Jateng )
     19. Turmudi SE                                                                ( Perangkat Desa Jateng )
     20. Widhi Hartono SH                                                          ( Perangkat Desa Jateng )
     21. Agus Indraprahata SH                                                      ( Perangkat Desa Jabar )
     22. Imim Siti Rohimah                                                         ( Perangkat Desa Jabar )
     23. Rofiq Hikmayana Amd                                                       ( Perangkat Desa Jabar )
     24. Subariyo S.PdI                                                            ( Perangkat Desa Jabar )
     25. Yaya Juhria SS                                                            ( Perangkat Desa Jabar )
     26. Zainal Mustofa SAg                                                        ( Perangkat Desa Jabar )
     27. Eddy Susanto S. Kom                                                       ( Perangkat Desa Jatim )
     28. Mujito SE                                                                 ( Perangkat Desa Jatim )
     29. Trubus Santoso S.Pd                                                       ( Perangkat Desa Jatim )


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal         iv
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

         30. Iramayandi                                                            ( Perangkat Desa Sumbar )
         31. Sukirman Amd                                                          ( Perangkat Desa Kalteng )
         32. Supriyadi                                                             ( Kepala Desa Kalbar )
         33. Ade Suryanto SE                                                       ( Kepala Desa Jateng )
         34. Joko Weluyo                                                           ( Kapala Desa Jateng )
         35. Sigit Isrutiyanto S.Sn                                                ( Kepala Desa Jateng )
         36. Agus Nursyam Sip                                                      ( Kepala Desa Jabar )
         37. H. Maolin Sanusi S.Pd I                                               ( Kepala Desa Jabar )
         38. H. Moch. Moezamil S.Sos                                               ( Kepala Desa Jatim )
         39. Drs. Samari MM                                                        ( Kepala Desa Jatim )
         40. Tulus Setyo Utomo S.Sos                                               ( Kepala Desa Jatim )
         41. Sarif Hidayat                                                         ( Sekdes Jabar )
         42. Salino                                                                ( Sekdes Jateng )
         43. Suharno BcHk                                                           ( Sekdes Jateng )
         44. Sukardi.BA                                                            ( Sekdes Jateng )
         45. Zaenal Mutaqin.SP.d I                                                 ( Anggota BPD Jateng )




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          v
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                              RANCANGAN
                    UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                        NOMOR............TAHUN..............

                                    TENTANG
                               DESA dan PERDESAAN

                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
                       PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA




Menimbang :
     a. bahwa pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan
        Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bertujuan
        untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan
        bangsa yang adil dan merata;
     b. bahwa ketentuan Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan
        negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat
        beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
        perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
        yang diatur dalam undang-undang;
     c. bahwa Desa atau yang disebut dengan nama lain merupakan kesatuan masyarakat
        hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan
        mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat
        istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara
        Kesatuan Republik Indonesia;
     d. bahwa untuk memperkuat pemerintahan desa agar mampu mendorong dan
        menggerakkan partisipasi masyarakat dalam menyelenggarakan otonomi desa;
     e. bahwa perdesaan sebagai tempat persebaran sebagian besar masyarakat
        Indonesia mempunyai           peranan yang cukup besar dalam menopang
        perekonomian bangsa dan sekaligus indikator bagi                  keberhasilan
        pembangunan nasional;
     f. bahwa untuk menjamin tercapainya pemerataan pembangunan di wilayah
        perdesaan perlu pembangunan perdesaan yang partisipatoris, dukungan
        anggaran negara, serta pengaturan yang berpihak pada masyarakat desa;
     g. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b , huruf c, huruf b huruf d,
        huruf e dan huruf f, perlu ditetapkan Undang-Undang tentang Desa dan Perdesaan.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI



Mengingat     :
      a. Pasal 1, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 18, Pasal 18 A, Pasal 18 B, Pasal 20, Pasal 21,
          Pasal 22 D, Pasal 23 ayat (1), Pasal 23 E ayat (2), Pasal 31 ayat (4), Pasal 33 dan
          Pasal 34 Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia
          Tahun 1945;
      b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
          Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
          Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan lembaran Negara
          Republik Indonesia Nomor 3851);
      c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
          Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran
          Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
      d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang                   Perbendaharaan Negara
          (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan lembaran
          Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
      e. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan
          Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun                  2004
          Nomor 53, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4309);
      f. Undang-Undang Nomor              15 Tahun.        2004      tentang Pemeriksaan
          Pengelolaan dan Tanggungjawab         Keuangan      Negara      (Lembaran Negara
          Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
          Republik Indonesia Nomor 4400),
      g. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
          Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
          Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
      h. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
          Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
          Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan
          Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005
          tentang    Perubahan     atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
          Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
          Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang
          telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran
          Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
          Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
      i. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
          antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
          Republik Indonesia Nomor 4438).




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          2
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                Dengan Persetujuan Bersama
                     DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
                                           Dan
                             PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                    MEMUTUSKAN:



Menetapkan                      :     UNDANG-UNDANG TENTANG DESA dan PERDESAAN



                                        BAB I
                                KETENTUAN UMUM
                                        Pasal 1
Dalam Undang-undang ini yang dimaksudkan dengan :
1. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Indonesia yang
   memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud
   dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
   unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyeleggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah
   dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
   luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
   dimaksud dalam Undang- undang Dasar Tahun 1945;
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah kabupaten dan daerah
   kota.
5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa. adalah kesatuan
   masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur
   dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan
   asal usul dan adat istiadat setempat, yang diakui dan dihormati dalam sistem
   Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk
   pengelolaan sumberdaya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat
   permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan
   ekonomi.
7. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya pemberian fasilitas, dorongan atau
   bantuan kepada masyarakat perdesaan dalam memanfaatkan sumber daya alam
   secara lestari.
8. Pembangunan perdesaan adalah proses meningkatkan kualitas kehidupan
   masyarakat desa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk
   mewujudkan tujuan pembangunan nasional.
9. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok, atau badan usaha.

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          3
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa
    dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan
    dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat
    yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik
    Indonesia.
11. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat
    Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat
    BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan
    pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah wadah
    partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan
    masyarakat.
14. Pembentukan desa adalah tindakan penggabungan beberapa desa,atau bagian
    desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih. atau
    pembentukan desa diluar desa yang telah ada
15. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan
    pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk
    kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana
    keuangan tahunan pemerintahan desa, yang bersumber dari APBN,APBD,pendapatan asli
    desa, dan sumber Iainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa
    dan BPD. dan ditetapkan dengan peraturan desa.        ;
17. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDesa adalah badan usaha yang
    sebagian besar permodalannya berasal dari APBDesa yang dipisahkan dan dapat
    mengkoordinasikan segala bentuk usaha desa seperti ekonomi produktif, perdagangan,
    jasa, dan lembaga keuangan non-bank dan lain sebagainya yang ada di desa.
18. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah
    Kabupaten/Kota.
19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan
    Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
20. Pembinaan dan pengawasan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan,
    perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan,        pendidikan dan pelatihan,
    konsultasi,   supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan
    penyelenggaraan pemerintahan desa.

                                        Pasal 2
(1) Dalam pemerintahan daerah kabupaten dan kota dibentuk pemerintahan desa.
(2) Pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemerintah desa dan
    BPD.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          4
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                         BAB II
                        PEMBENTUKAN DAN PERUBAHAN STATUS DESA
                                      Bagian Kesatu
                                    Pembentukan Desa

                                              Pasal 3
(1) Pembentukan Desa berdasarkan atas prakarsa masyarakat dengan memperhatikan asal-
    usul desa, adat istiadat, dan kondisi sosial-budaya masyarakat setempat.
(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa penggabungan
    beberapa Desa atau bagian Desa yang bersandingan, atau pemekaran desa dari satu desa
    menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada.
(3) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
    a. Usia penyelenggaraan pemerintahan desa paling sedikit 5 (lima) tahun;
    b. Jumlah penduduk, yaitu:
       1) wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga;
       2) wilayah Sumatera paling sedikit 2000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga;
       3) wilayah Kalimantan dan Sulawesi paling sedikit 1500 jiwa atau 300 Kepala
           Keluarga; dan
       4) NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 150 Keluarga
    c. Luas wilayah yang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat dan pembangunan;
    d. Wilayah kerja yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun;
    e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan
       kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat;
    f. Potensi Desa yang meliputi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia;
    g. Batas Desa yang dinyatakan dalam bentuk Peta Desa;
    h. Tersedianya sarana dan prasarana desa dan pemerintahan desa; dan
    i. Tersedianya alokasi dana desa               dan dana untuk penghasilan tetap dan
       tunjangan lainnya bagi kepala desa                yang dialokasikan dalam APBD
       kabupaten/kota

                                          Pasal 4
(1) Dalam wilayah desa dapat dibentuk Dusun atau sebutan lain yang merupakan bagian
    wilayah kerja pemerintahan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa.
(2) Sebutan bagian wilayah kerja pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    disesuaikan dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang ditetapkan dengan
    peraturan desa.
(3) Peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)        berpedoman pada
    peraturan daerah kabupaten/kota.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          5
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                          Pasal 5
Pembentukan desa dilakukan dengan tata cara :
(1) Prakarsa dan kesepakatan masyarakat;
(2) Prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD
    dan Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa;
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa
    kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
(4) Bupati/Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul pembentukan desa;
(5) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Walikota
    mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa kepada DPRD
    untuk disetujui bersama;
(6) Atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati/Walikota
    menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa;
(7) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan               kepada
    Gubernur untuk dievaluasi paling lama 7 hari setelah tanggal ditetapkan;
(8) Gubernur menyampaikan evaluasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
    kepada Bupati/Walikota paling lama 20 hari setelah tanggal diterima;
(9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melampaui batas waktu,
    Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa dinyatakan berlaku.

                                        Pasal 6
(1) Dalam rangka kepentingan nasional Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah dapat
    memprakarsai pembentukan desa.
(2) Pembentukan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tata cara:
    a. Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah membentuk tim evaluasi terhadap
       kelayakan Pembentukan Desa;
    b. Pemerintah dan Pemerintah Daerah mensosialisasikan hasil evaluasi sebagaimana
       dimaksud pada huruf a kepada masyarakat;
    c. Bupati/Walikota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan
       Desa kepada DPRD untuk disetujui bersama;
    d. Bupati/Walikota menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa yang telah
       disetujui bersama DPRD.

                                          Pasal 7
Desa-desa yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3)
dan atau untuk kepentingan nasional dapat dihapus atau digabung.

                                         Pasal 8
(1) Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan berdasarkan prakarsa
    masyarakat melalui musyawarah Desa.


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          6
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

(2) Perubahan status desa menjadi kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    memperhatikan persyaratan :
       a. luas wilayah tidak berubah;
       b. jumlah penduduk paling sedikit 5.000 jiwa atau 1.000 Kepala Keluarga untuk
          Wilayah Jawa dan Bali, paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga untuk
          di luar Wilayah Jawa dan Bali;
       c. prasarana dan sarana pemerintahan;
       d. potensi ekonomi;
       e. kondisi sosial budaya masyarakat;
       f. meningkatnya pelayanan;
       g. struktur mata pencaharian masyarakat 80% non-agraris; dan
       h. tersedianya anggaran dari Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah
          Kabupaten/Kota untuk pembiayaan sarana dan prnsarana pemerintnhan, binya
          opcrasional, dan pjmbcrdayaan masyarakat.
(3) Desa yang berubah menjadi Kelurahan, Lurah diisi dari Pegawai Negeri Sipil.

                                            Pasal 9
Perubahan status desa menjadi kelurahan dilakukan dengan tata cara:
(1) Prakarsa dan kesepakatan masyarakat;
(2) Prakarsa dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada BPD
    dan Kepala Desa untuk dibahas dan disepakati dalam musyawarah desa oleh minimal 2/3
    (dua per tiga) dari jumlah penduduk yang memiliki hak pilih;
(3) Hasil kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa
    kepada Bupati/Walikota melalui Camat;
(4) Bupati/Walikota melakukan pengkajian dan evaluasi terhadap usul perubahan status desa
    menjadi kelurahan;
(5) Berdasarkan hasil pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati/Walikota
    mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi
    Kelurahan kepada DPRD untuk disetujui bersama;
(6) Atas persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati/Walikota
    menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
(7) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada Gubernur
    untuk dievaluasi paling lama 7 hari setelah tanggal ditetapkan;
(8) Gubernur menyampaikan evaluasi Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7)
    kepada, Bupati/Walikota paling lama 20 hari setelah tanggal diterima;
(9) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) melampaui batas waktu,
    Peraturan Daerah tentang Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan dinyatakan berlaku.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          7
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                                      Pasal 10
(1) Desa yang berubah                             Kelurahan, kekayaannya menjadi
                                            statusnya menjadi
    kekayaan Kabupaten/Kota.
(2) Kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh kelurahan yang
    bersangkutan untuk kepentingan masyarakat setempat dan tidak dapat dialihkan
    kepemilikannya kepada pihak lain.
(3) Pendanaan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan dibebankan pada
    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

                                          Pasal 11
Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban menegaskan
dan menetapkan batas wilayah administrasi desa dan atau kelurahan berdasarkan kesepakaten
antar desa dan atau kelurahan yang berbatasan.

                                           Pasal 12
Pengaturan lebih lanjut mengenai pembentukan dan perubahan status Desa menjadi
Kelurahan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri.



                                                    BAB III
                                               KEWENANGAN DESA

                                       Pasal 13
Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus dan bertanggung jawab atas
urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.

                                                           Pasal 14
Kewenangan desa mencakup :
a. kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa;
b. kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
c. tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah
   Kabupaten/Kota: dan
d. Kewenangan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan pada desa.

                                        Pasal 15
(1) Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
    kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c wajib disertai dengan
    dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia.
(2) Penyelenggaraan tugas pembantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
    berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          8
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI




                                             BAB IV
                           PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
                                           Bagian Kesatu
                                        Pemerintahan Desa
                                            Paragraf 1
                              Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

                                       Pasal 16
Pemerintahan Desa harus memperhatikan dan berpedoman pada:
a. asas kepastian hukum;
b. asas tertib penyelenggara negara;
c. asas tertib kepentingan umum;
d. asas keterbukaan;
e. asas demokrasi;
f. asas pemberdayaan masyarakat;
g. asas profesionalitas
h. asas akuntabilitas;
i. asas efisiensi; dan
j. asas efektivitas.

                                           Paragraf 2
                                        Pemerintah Desa
                                            Pasal 17
(1)   Pemerintah desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(2)   Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
      a. Seorang sekretaris desa
      b. Beberapa orang Perangkat Sekretariat Desa
      c. Beberapa Perangkat Unsur Kewilayahan Desa
(3)   Jumlah Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebanyak-
      banyaknya 7 orang.
(4)   Jumlah perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disesuaikan
      dengan kondisi desa setempat.
(5)   Susunan organisasi dan tata kerja pemerintah desa ditetapkan dengan peraturan desa
      berdasarkan pedoman yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          9
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                                 Paragraf 3
                                      Hak dan Kewajiban Pemerintah Desa

                                                           Pasal 18
(1) Hak pemerintah desa:
    a. mengelola keuangan dan kekayaan desa sesuai kewenangannya;
    b. menetapkan peraturan perundang-undangan di tingkat desa.
(2) Kewajiban pemerintah desa:
    a. meningkatkan pelayanan dasar kepada masyarakat;
    b. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum bagi masyarakat;
    c. mengembangkan sumber daya produktif dengan mendayagunakan teknologi yang
       sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
    d. melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan yang lebih tinggi sesuai dengan
       kewenangannya;
    e. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
    f. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
    g. mengelola administrasi desa;
    h. melestarikan nilai sosial budaya yang berkembang dimasyarakat;
    i. mengembangkan kehidupan ekonomi masyarakat;
    j. menampung aspirasi masyarakat;
    k. membuat       laporan       pelaksanaan      pemerintahan,    pembangunan dan
       kemasyarakatan. sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku;
    l. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;



                                            Paragraf 4
                          Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa

                                         Pasal 19
(1) Setiap desa dipimpin oleh Kepala Desa.
(2) Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan
    dan kemasyarakatan.
(3) Kepala Desa mempunyai wewenang:
    a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang
        ditetapkan bersama BPD;
    b. menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan BPD;
    c. menyusun APB Desa;
    d. membina kehidupan masyarakat desa;


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        10
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

    e. membina perekonomian desa;
    f. mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
    g. mewakili desanya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum
       untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
    h. melaksanakan wewenang Iain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(4) Hak Kepala Desa adalah:
    a. Memberikan penilaian dan evaluasi kinerja perangkat desa
    b. mengajukan rancangan peraturan desa;
    c. mengelola keuangan desa sesuai dengan peraturan yang berlaku;
    d. menerima penghasilan tetap setiap bulan dan atau tunjangan Iainnya;
    e. menerima penghargaan pada akhir masa jabatan
    f. menetapkan pejabat pengelola keuangan desa;
    g. melimpahkan tugas dan kewajiban Iainnya kepada perangkat desa.
(5) Kewajiban kepala desa.
    a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar
       Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara
       keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
    c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
    d. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
    e. melaksanakan kehidupan demokrasi;
    f. melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari Kolusi,
       Korupsi dan Nepotisme;
    g. menjalin hubungan kerja yang baik dengan seluruh mitra kerja;
    h. menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik;
    i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan;
    j. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa;
    k. mendamaikan perselisihan masyarakat di desa;
    l. mengembangkan ekonomi desa;
    m. mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa;
    n. membina dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
    o. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa;
    p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup;

                                        Pasal 20
(1) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada
    Pasal 19, Kepala Desa mempunyai kewajiban membuat laporan penyelenggaraan
    pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat 1 (satu) kali dalam setahun.



•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        11
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

(2) Kepala Desa mempunyai kewajiban untuk membuat laporan keterangan
    pertanggungjawaban kepada BPD yang disampaikan 1 (satu) kali dalam satu tahun dalam
    musyawarah BPD.
(3) Kepala Desa mempunyai              kewajiban     untuk menginformasikan       laporan
    penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
    (1), dapat berupa selebaran yang ditempelkan pada papan pengumuman atau
    diinformasikan secara lisan dalam berbagai pertemuan masyarakat desa, media komunitas
    atau media lainnya.
(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Bupati/Walikota sebagai
    dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan sebagai bahan
    pembinaan lebih lanjut.
(5) Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa disampaikan kepada BPD dan Bupati/Walikota
    melalui Camat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Kepala Desa
    berakhir.

                                                    Paragraf 5
                                             Larangan bagi Kepala Desa

                                                           Pasal 21
Kepala Desa dilarang antara lain:
a. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri sendiri,
   anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
b. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak
   lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
c. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota BPD, Lembaga Kemasyarakatan di
   desa yang bersangkutan, Anggota DPRD dan jabatan lain yang melanggar ketentuan
   peraturan perundangan-undangan;
d. merugikan kepentingan umum;
e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
f. mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
g. menyalahgunakan wewenang;
h. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
i. melanggar sumpah/janji jabatan;
j. meninggalkan tugas selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang jelas.

                                                   Paragraf 6
                                            Pemberhentian Kepala Desa

                                                           Pasal 22
(1) Kepala Desa berhenti, karena :


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        12
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

      a. meninggal dunia;
      b. permintaan sendiri; dan/atau
      c. diberhentikan.
(2)   Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: berakhir
      masa jabatannya dan telah dilantik pejabat yang baru;
      a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara
          berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
      b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala desa;
      c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan;
      d. tidak melaksanakan kewajiban kepala desa; dan/atau
      e. melanggar larangan bagi kepala desa.
(3)   Usul pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf
      b, dan ayat 2 huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan BPD kepada Bupati/Walikota
      melalui Camat,berdasarkan keputusan musyawarah BPD.
(4)   Usul pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d,
      huruf e dan huruf f disampaikan oleh BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat
      berdasarkan keputusan musyawarah BPD yang dihadiri oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah
      anggota BPD.
(5)   Pengesahan pemberhentian kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
      ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota paling lama 30 (tiga puluh) hari
      sejak usul diterima.
(6)   Setelah dilakukan pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
      (5), Bupati/Walikota mengangkat Pejabat Kepala Desa.
(7)   Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan Penjabat Kepala Desa diatur
      dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

                                          Pasal 23
(1) Kepala Desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD
    apabila dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling
    singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang belum memperoleh kekuatan
    hukum tetap.
(2) Kepala Desa diberhentikan oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila
    terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
    putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

                                         Pasal 24
Kepala desa diberhentikan sementara oleh Bupati/Walikota tanpa melalui usulan BPD apabila
telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara pidana korupsi, terorisme, makar dan atau
tindak pidana terhadap keamanan negara.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        13
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                            Pasal 25
(1) Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
    (1) dan Pasal 24, setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah
    berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, paling
    lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan putusan pengadilan, Bupati/Walikota harus
    merehabilitasi dan/atau mengaktifkan kembali kepala desa yang bersangkutan sampai
    dengan akhir masa jabatan.
(2) Apabila kepala desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat. (1)
    telah berakhir masa jabatannya Bupati/Walikota hanya merehabilitasi kepala desa yang
    bersangkutan.

                                         Pasal 26
Apabila kepala desa diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam pasal 23
ayat (1) dan pasal 24, Sekretaris Desa dan atau salah seorang perangkat sekretariat desa
melaksanakan tugas dan kewajiban Kepala Desa sampai dengan adanya putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

                                         Pasal 27
(1) Apabila Kepala Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23
    ayat    (2), Bupati/Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa dengan tugas pokok
    menyelenggarakan pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak
    putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
(2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk
    memfasilitasi pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan melaksanakan tugas Pemerintahan
    Desa.
(3) Penjabat Kepala Desa diangkat dari salah satu perangkat Desa paling lama 1 tahun

                                          Pasal 28
(1) Tindakan penyidikan terhadap Kepala Desa, dilaksanakan setelah adanya persetujuan
    tertulis dari Bupati/Walikota.
(2) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
    a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan;
    b. diduga telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati.
(3) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberitahukan secara tertulis
    oleh atasan penyidik kepada Bupati/Walikota paling lama 3 (tiga) hari.

                                                        Paragraf 7
                                                      Perangkat Desa

                                                           Pasal 29



•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        14
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) bertugas membantu
    Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
(2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

                                        Pasal 30
(1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) diisi dan atau
    diangkat menjadi pegawai negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, yaitu:
    a. berpendidikan paling rendah lulusan SLTA atau sederajat;
    b. mempunyai pengetahuan tentang teknis pemerintahan;
    c. mempunyai kemampuan di bidang administrasi perkantoran;
    d. mempunyai pengalaman di bidang administrasi keuangan dan di bidang
       perencanaan,
    e. memahami sosial budaya masyarakat setempat; dan
    f. bertempat tinggal di desa yang bersangkutan.
    g. Bersedia memberikan pelayanan diluar jam kerja
(2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh
    Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.

                                     Pasal 31
(1) Pengangkatan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada pasal 17 ayat (1)
    diataur kemudian dalam peraturan pemerintah
(2) Peraturan yang dimaksud sekurang kurangnya memuat pedoman tentang :
           a. prosedur pengangkatan perangkat desa definif
           b. Jaminan kesejahteraan bagi perangkat desa definitif yang tidak
              memenuhi persyaratan
           c. persyaratan calon
           d. mekanisme pengangkatan
           e. uraian tugas
           f. larangan dan mekanisme pemberhentian

                                          Pasal 32
(1) Larangan bagi perangkat desa lainnya, antara lain meliputi:
    a. meninggalkan wilayah desa selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa izin
       Kepala Desa
    b. membuat keputusan yang secara khusus memberikan keuntungan bagi diri,
       anggota keluarga, kroni dan atau golongan tertentu;
    c. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari
       pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan
       dilakukannya;

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        15
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

    d. merangkap jabatan yang melanggar ketentuan peraturan perundangan-undangan;
    e. terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala
        daerah;
    f. merugikan kepentingan umum;
    g. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat;
    h. mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
    i. menyalahgunakan wewenang;
    j. menjadi pengurus dan atau anggota partai politik atau partai politik lokal;
    k. melanggar sumpah/janji jabatan;
    l. meninggalkan tugas selama 2 (dua) minggu berturut-turut tanpa alasan yang jelas.
(2) Tindakan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
    tindakan administratif berupa teguran, skorsing dan pemberhentian atas usulan
    Kepala Desa.

                                          Paragraf 8
                        Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa

                                     Pasal 33
(1) Kepala Desa menerima penghasilan tetap berasal dari APBD Kabupaten/Kota
    sekurang-kurangnya dua kali penghasilan tetap perangkat desa.
(2) Kepala desa menerima tunjangan jabatan, yang        berasal dari APBDesa sesuai
    kemampuan keuangan desa.

                                       Pasal 34
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan keuangan Kepala Desa dan perangkat
    desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Peraturan daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
    kurangnya memuat:
    a. Rincian jenis penghasilan;
    b. Rincian jenis tunjangan;
    c. penentuan besarnya dan pembebanan pemberian penghasilan dan/atau tunjangan.

                                                  Bagian Kedua
                                           Badan Permusyawaratan Desa
                                                   Paragraf 1
                                                     Umum

                                       Pasal 35
BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        16
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI



                                         Pasal 36
(1) Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan
    wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2) Masa jabatan anggota BPD adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat/diusulkan
    kembali

                                            Pasal 37
(1)   Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan
      paling banyak 11 (sebelas) orang dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk
      dan kernampuan keuangan desa.
(2)   Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) ditetapkan
      dengan Keputusan Bupati/Walikota.
(3)   Anggota BPD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara
      bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota atau pejabat
      yang ditunjuk.
(4)   Susunan kata-kata sumpah/janji anggota BPD adalah sebagai berikut:
      "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban
      saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
      "Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, dan
      bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945
      serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang
      berlaku bagi desa, daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia."

                                         Pasal38
(1) Pimpinan BPD terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris;
(2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dari dan oleh anggota BPD
    secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus;
(3) Rapat pemilihan Pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan
    dibantu oleh anggota termuda.

                                             Paragraf 2
                           Fungsi, Wewenang, Kewajiban, Hak dan Larangan

                                        Pasal 39
(1) BPD mempunyai fungsi dan wewenang:
    a. mengayomi adat istiadat;
    b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
    c. membentuk peraturan desa bersama Kepala Desa;
    d. membentuk panitia pemilihan kepala desa;


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        17
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

    e. memgusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; dan
    f. mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa;
(2) Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh BPD sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) huruf d yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan
    Kepala Desa.

                                           Pasal 40
(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi-fungsinya sebagaimana dimaksud pada pasal 39 BPD
    menyusun tata tertib BPD.
(2) Penyusunan tata tertib tersebut berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri.

                                                           Pasal 41
Anggota BPD mempunyai kewajiban :
a. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik
   Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan;
b. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa;
c. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta keutuhan Negara Kesatuan
   Republik Indonesia;
d. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
e. memproses pemilihan kepala desa;
f. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
g. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan
h. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan Iembaga kemasyarakatan.

                                                           Pasal 42
BPD mempunyai hak :
a. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa;
b. menyatakan pendapat.

                                                           Pasal 43
Anggota BPD mempunyai hak :
a. mengajukan rancangan peraturan desa;
b. mengajukan pertanyaan;
c. menyampaikan usul dan pendapat;
d. memilih dan dipilih; dan
e. memperoleh tunjangan sesuai dengan kemampuan keuangan desa.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        18
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                                           Pasal 44
Pimpinan dan Anggota BPD dilarang :
a. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. sebagai pelaksana proyek desa;
c. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat, dan
   mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat lain;
d. melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan menerima uang, barang dan/.atau jasa dari
   pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
e. menyalahgunakan wewenang; dan
f. melanggar sumpah/janji jabatan.

                                                     Paragraf 3
                                               Penetapan Anggota BPD

                                             Pasal 45
(1)   Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai akan berakhirnya masa jabatan
      BPD secara tertulis 4 (empat) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2)   Kepala Desa membentuk panitia penetapan anggota BPD, paling lama 3 (tiga) bulan
      sebelum berakhirnya masa jabatan BPD.
(3)   Panitia penetapan BPD terdiri dari pimpinan lembaga kemasyarakatan dan tokoh
      masyarakat.
(4)   Panitia penetapan BPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(5)   Panitia penetapan BPD tidak diperbolehkan menjadi calon anggota BPD.

                                                           Pasal 46
Persyaratan Calon Anggota BPD:
(1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
(2) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik
    Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta kepada
    Pemerintah;
(3) berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah pernah menikah;
(4) bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
(5) penduduk desa setempat;

                                       Pasal 47
Mekanisme rapat-rapat Badan Permusyawaratan Desa :
(1) Rapat BPD dipimpin oleh Pimpinan BPD.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        19
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

(2) Rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila dihadiri oleh
    sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan
    ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.
(3) Dalam hal tertentu Rapat BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya
    2
      /3 (dua per tiga) dari jumlah anggota BPD, dan keputusan ditetapkan dengan persetujuan
    sekurang-kurangnya ½ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang
    hadir.
(4) Hasil rapat BPD ditetapkan dengan Keputusan BPD dan dilengkapi dengan notulen rapat
    yang dibuat oleh Sekretaris BPD.

                                      Pasal 48
(1) Pimpinan dan Anggota BPD menerima tunjangan sesuai dengan kemampunn
    keuangan Kabupaten/Kota.
(2) Tunjangan pimpinan dan anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan
    dalam APBD Kabupaten/Kota.

                                       Pasal 49
(1) Setiap tahun BPD menyusun rencana kerja tahunan.
(2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam ayat (1)         disediakan biaya
    operasional sesuai kemampuan keuangan desa yang dikelola oleh Sekretaris BPD.
(3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan setiap tahun dalam APBDesa.

                                                     Pasal 50
(1) Ketentuan lebih lanjut                                  dengan Peraturan Daerah
                                             mengenai BPD, ditetapkan
    Kabupaten/Kota.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
    kurangnya memuat:
       a. persyaratan untuk menjadi anggota sesuai dengan kondisi sosial budaya
           masyarakat setempat;
       b. mekanisme pemilihan langsung anggota anggota;
       c. pengesahan dan penetapan anggota;
       d. fungsi dan wewenang;
       e. hak, kewajiban, dan larangan;
       f. pemberhentian dan masa keanggotaan;
       g. penggantian anggota dan pimpinan;
       h. tata cara pengucapan sumpah/janji;
       i. pengaturan tata tertib dan mekanisme kerja;
       j. tata cara menggali, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
       k. hubungan kerja dengan kepala desa dan lembaga kemasyarakatan;
       l. keuangan dan administratif.

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        20
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI



                                                   Bagian Ketiga
                                                Pemilihan Kepala Desa
                                                      Paragraf 1
                                                       Umum

                                       Pasal 51
Masa jabatan Kepala Desa adalah 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak tanggal
pelantikan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

                                            Pasal 52
(1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan
    kepala desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
(2) BPD memproses pemilihan kepala desa, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya
    masa jabatan Kepala Desa.

                                         Pasal 53
(1) Untuk pencalonan dan pemilihan Kepala Desa. BPD membentuk Panitia Pemilihan yang
    terdiri dari pengurus lembaga kemasyarakatan dan tokoh masyarakat.
(2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas mengadakan
    penjaringan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan,
    melaksanakan pemungutan suara, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa
    kepada BPD.

                                              Pasal 54
(1)   Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
(2)   Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
(3)   Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan dan tahap pemilihan.
(4)   Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serempak diseluruh wilayah
      kabupaten/kota
(5)   Biaya pemilihan Kepala Desa yang meliputi pengadaan surat suara, kotak suara dan
      sarana-prasarana pemilihan dibebankan kepada APBD Kabupaten/Kota.
(6)   Biaya kampanye calon kepala desa dibebankan kepada calon yang bersangkutan.
(7)   Kepala Desa terpilih dilnatik oleh Bupati/Walikola atau pejabat yang ditunjuk paling lama
      15 (lima belas) hari terhitung tanggal penerbitan Keputusan Bupati/Walikota.
(8)   Sebelum memangku jabatannya, kepala desa mengucapkan sumpah/janji.
(9)   Susunan kata-kata sumpah/janji kepala desa dimaksud adalah sebagai berikut:
      "Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban
      saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya;
      bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        21
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

     dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-
     Undang Dasar 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan
     selurus-lurusnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik
     Indonesia".

                                               Pasal 55
     (1)    Calon Kepala Desa adalah penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia
            yang memenuhi persyaratan:
     (2)    bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
     (3)    setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara
            Republik Indonesia Tahun 1945, dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
            serta kepada Pemerintah;
     (4)    berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama dan/atau sederajat;
     (5)    berusia paling rendah 25 Tahun;
     (6)    bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
     (7)    penduduk dan berdomisili di desa setempat;
     (8)    tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah
            memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam
            dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau lebih;
     (9)    tidak pernah melakukan pelanggaran hukum adat yang berlaku pada masyarakat
            setempat;
     (10)   tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai
            kekuatan hukum tetap;
     (11)   belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua
            kali masa jabatan; dan
     (12)   memenuhi syarat Iain yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

                                               Paragraf 2
                              Persyaratan Pemilih dan Mekanisme Pemilihan

                                          Pasal 56
Penduduk desa yang mempunyai hak pilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang
pada hari pemungutan suara pemilihan kepala desa:
(1) sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun;
(2) memiliki kartu tanda penduduk; dan
(3) berdomisili di desa setempat.

                                       Pasal 57
(1) Panitia pemilihan melaksanakan penjaringan dan penyaringan bakal calon kepala desa
    sesuai persyaratan.


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        22
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                 RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

(2) Bakal Calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai Calon
    Kepala Desa oleh Panitia Pemilihan.

                                          Pasal 58
(1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih diumumkan kepada masyarakat ditempat-tempat
    yang terbuka sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setenpat.
(2) Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya
    masyarakat setempat.

                                             Pasal 59
1)    Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapatkan dukungan
      suara terbanyak.
2)    Panitia Pemilihan Kepala Desa melaporkan hasil pemilihan Kepala Desa kepada BPD.
3)    Calon kepala desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan
      keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara pemilihan dari panitia Pemilihan.
4)    BPD menyampaikan nama calon kepala desa terpilih kepada Bupati melalui Camat untuk
      ditetapkan menjadi kepala desa definitif.
5)    Bupati/walikota menerbitkan Keputusan Bupati/Walikota tentang Pengesahan
      Pengangkatan Kepala Desa Terpilih paling lama 15 (lima belas) hari, Terhitung tanggal
      dilerimanya penyampaian hasil pemilihan dari BPD.

                                          Pasal 60
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan,
    Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah
    Kabupaten/Kota.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (I), sekurang-
    kurangnya memuat :
      a. mekanisme pembentukan panitia pemilihan;
      b. susunan, tugas, wewenang dan tanggungjawab panitia pemilihan;
      c. hak memilih dan dipilih;
      d. persyaratan dan alat pembuktiannya;
      e. penjaringan bakal calon;
      f. penyaringan bakal calon;
      g. penetapan calon berhak dipilih;
      h. kampanye calon;
      i. pemungutan suara;
      j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah;
      k. penetapan calon terpilih;
      l. pengesahan pengangkatan;
      m. pelantikan;

•    Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
     PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•    Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        23
     19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
     mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•    Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
     bawah.
                                 RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

          n. sanksi pelanggaran;
          o. biaya pemilihan.

                                          Pasal 61
(1) Pemilihan Kepala Desa dan masa jabatan Kepala Desa dalam kesatuan masyarakat hukum
    adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya
    berlaku ketentuan hukum adat setempat.
(2) Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) wajib memperhatikan nilai-nilai sosial
    budaya dan adat istiadat kesatuan masyarakat hukum adat setempat.

                                                 Bagian Ketiga
                                    Atribut, Pakaian Dinas dan Penghargaan

                                        Pasal 62
 (1) Untuk meningkatkan ketertiban,kerapihan     dan     kedisiplinan     penyelenggara
     pemerintah desa, pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan atribut dan pakaian dinas bagi
     Kepala Desa dan Perangkat Desa.
 (2) Pemerintah Kabupaten/Kota memberikan penghargaan kepada Kepala Desa dan
     Perangkat Desa yang berprestasi dan atau yang memasuki akhir masa tugas.

                                        Pasal 63
 Ketentuan mengenai atribut, pakaian dinas dan penghargaan kepada Pemerintahan Desa,
 sebagaimana. dimaksud dalam Pasal 62 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota,
 yang berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri



                                                       BAB V
                                                  PERATURAN DESA

                                          Pasal 64
 (1) Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi :
     a. Peraturan Desa;
     b. Peraturan Kepala Desa; dan ;
     c. Keputusan Kepala Desa.
 (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Pe raturan Desa
     yang bersifat pengaturan.
 (3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa adalah penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa
     dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat penetapan.

 •   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
     PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
 •   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        24
     19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
     mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
 •   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
     bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI



                                            Pasal 65
(1)   Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa.
(2)   Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
      pembangunan desa dan kemasyarakatan.
(3)   Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran lebih lanjut
      dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatiKan kondisi
      sosial budaya masyarakat desa setempat;
(4)   Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang bertentangan dengan
      kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

                                         Pasal 66
Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan
yang baik meliputi:
  a. Kejelasan tujuan;
  b. kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat;
  c. kesesuaian antara jenis dan materi muatan;
  d. dapat dilaksanakan;
  e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
  f. kejelasan rumusan; dan
  g. keterbukaan

                                         Pasal 67
(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka
    penyiapan dan atau pembahasan rancangan peraturan desa.
(2) Masukari dari masyarakat baik tertulis maupun lisan dapat dilakukan dalam proses
    penyusunan rancangan peraturan desa.

                                             Pasal 68
(1) Rancangan peraturan desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD
    disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi peraturan
    desa.
(2) Penyampaian rancangan peraturan desa dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7
    (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.
(3) Rancangan peraturan desa selain rancangan peraturan desa tentang APB Desa, pungulan
    dan penataan ruang, wajib ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda
    tangan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya
    rancangan peraturan desa tersibut.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        25
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                        Pasal 69
Peraturan desa disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat sebagai
bahan pengawasan dan pembinaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

                                           Pasal 70
(1)   Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan dan penataan rur.ng yang telah
      disetujui bersama sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa paling lama 3 (tiga) hari
      disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat untuk dievaluasi.
(2)   Hasil evaluasi Bupati/Walikota terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 20 (dua puluh) hari kepada Kepala Desa.
(3)   Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melampaui batas waktu
      dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa sebagaimana
      dimaksud pada ayat (1) menjadi Peraturan Desa.
(4)   Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dapat didolegasikan kepada
      Camat.

                                          Pasal 71
(1) Peraturan Desa wajib mencantumkan batas waktu penetapan pelaksanaan.
(2) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan
    hukum yang mengikat, kecuali ditentukan lain di dalam Peraturan Desa tersebut.
(3) Peraturan Desa tidak boleh berlaku surut.

                                    Pasal 72
Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa
dan/atau Keputusan Kepala Desa.

                                          Pasal 73
(1) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimuat dalam Berita Daerah.
(2) Pemuatan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ada
    ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
(3) Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    disebarluaskan oleh. Pemerintah Desa.

                                       Pasal 74
Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan
Peraturan Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada
Peraturan Menteri Dalam Negeri.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        26
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                            BAB VI
                                 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA

                                          Pasal 75
(1)   Desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai kewenangannya mengacu pada
      sistem perencanaan Kabupaten/Kota.
(2)   Perencanaan Kabupaten/Kota wajib mengakomodir perencanaan pembangunan desa
      sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)   Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara
      partisipatif oleh pemerintahan desa bersama lembaga kemasyarakatan sesuai dengan
      kewenangannya.
(4)   Dalam menyusun perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan desa dalam musyawarah Desa.

                                           Pasal 76
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) disusun
    secara berjangka meliputi:
    a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa
        untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
    b. Rencana Kerja Pembangunan Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, merupakan
        penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Peraturan
    Desa dan RKP-Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa berpedoman pada
    Peraturan Desa.

                                          Pasal 77
(1) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1)
    didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
(2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
    a) penyelenggaraan pemerintahan desa;
    b) organisasi dan tata laksana pemerintahan desa;
    c) keuangan desa;
    d) profil desa;
    e) informasi lain terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan desa dan
        pemberdayaan masyarakat.

                                        Pasal 78
(1) Pembangunan kawasan perdesaan yang terkait dengan pemanfaatan aset desa dan
    perubahan tata ruang Desa oleh Kabupaten/Kota dan atau pihak ketiga wajib diputuskan
    melalui musyawarah desa dan atau musyawarah antar desa.


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        27
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

(2) Dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemanfaatan dan pendayagunaan
    kawasan perdesaan merujuk pada keputusan musyawarah desa dan atau musyawarah antar
    desa, serta wajib mengikutsertakan masyarakat sebagai upaya pemberdayaan masyarakat.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan pembangunan,
    pemanfaatan dan pendayagunaan kawasan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat
    (2) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(4) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-
    kurangnya memuat:
     a. kepentingan        masyarakat     desa dalam        kawasan    perdesaan    yang
           bersangkutan melalui keikutsertaan masyarakat;
     b. kewenangan desa;
     c. kelancaran pelaksanaan investasi;
     d. kelestarian lingkungan hidup; dan
     e. keserasian kepentingan antar desa dalam kawasan dan kepentingan umum.



                                                BAB VII
                                        PEMBANGUNAN PERDESAAN
                                              Bagian Kesatu
                                                  Asas

                                      Pasal 79
Pembangunan perdesaan diselenggarakan dengan asas:
   a. Kebersamaan;
   b. Keragaman;
   c. Berkeadilan;
   d. Berkelanjutan;
   e. Berwawasan Lingkungan;
   f. Kreativitas;
   g. Kelestarian dan Kearifan Lokal;
   h. Kemandirian;
   i. Kesetaraan;
   j. Keterbukaan;
   k. Akuntabilitas;
   l. Efisiensi;
   m. Efektivitas; dan
   n. Tanggung Jawab Negara




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        28
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                 RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                                        Bagian Kedua
                                                           Tujuan

                                 Pasal 80
Pembangunan perdesaan bertujuan untuk mewujudkan perdesaan yang maju, adil,
makmur, dan sejahtera.

                                                       Bagian Ketiga
                                                       Ruang lingkup

                                            Pasal 81
    (1)   Pembangunan perdesaan meliputi pembangunan fisik dan pembangunan non
          fisik.
    (2)   Pembangunan fisik perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
          meliputi sarana dan prasarana:
                a. pemerintahan;
                b. jalan dan jembatan;
                c. pasar;
                d. pertanian;
                e. waduk dan irigasi;
                f. transportasi;
                g. komunikasi;
                h. pendidikan;
                i. kesehatan;
                j. kelistrikan;
                k. air bersih; dan/atau
                l. sanitasi.
    (3)   Pembangunan non fisik perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara
          lain meliputi:
                a. sumber daya manusia;
                b. pelayanan jasa pemerintahan;
                c. pelayanan sosial;
                d. penataan permukiman;
                e. kelembagaan sosial dan ekonomi masyarakat; dan
                f. budaya.
    (4)   Pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
          sesuai dengan karakteristik desa.




•    Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
     PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•    Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        29
     19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
     mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•    Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
     bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI



                                               Bagian Keempat
                                         Pemberdayaan Masyarakat Desa

                                    Pasal 82
Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berkewajiban memberdayakan
masyarakat desa dengan:
   a. memberikan bantuan usaha;
   b. memberikan pendampingan dalam menyusun perencanaan pembangunan
      perdesaan;
   c. keterampilan dan penyuluhan;
   d. pembagaan sosial dan ekonomi perdesaan sesuai dengan karateristik desa;
   e. mengembangkan lembaga keuangan di perdesaan;
   f. menjamin ketersediaan lapangan kerja sesuai potensi desa;
   g. memberi kemudahan untuk mendapatkan status kepemilikan lahan; dan/atau
   h. memberikan kemudahan dalam penggunaan dan pengembangan teknologi tepat
      guna dan ramah lingkungan dengan memanfaatkan kearifan lokal;
   i. menumbuhkembangkan adat-istiadat dan budaya lokal.

                                                      Bagian Kelima
                                                       Pembiayaan

                                       Pasal 83
    (1) Pembiayaan pembangunan perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan
        pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82
        dibebankan pada mata anggaran perdesaan dalam Anggaran Pendapatan dan
        Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
    (2) Pembiayaan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari
        masyarakat.

                        .
                                                      BAB VIII
                                                  KEUANGAN DESA
                                                    Bagian Kesatu
                                                       Umum

                                       Pasal 84
(1) Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari
    APBDesa.


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        30
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

(2) Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah propinsi dan atau kabupaten /kota yang
    diserahkan kepada pemerintah desa melalui tugas pembantuan didanai dari APBD.
(3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari pemerintah yang diserahkan           kepada
    pemerintah desa melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

                                         Bagian Kedua
                                     Sumber Pendapatan
                                             Pasal 85
(1) Sumber pendapatan desa terdiri atas :
       a. pendapatan asli desa, terdiri dari hasil keuntungan badan usaha desa, hasil kekayaan
          desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan Iain-lain pendapatan
          asli desa yang sah;
       b. bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per seratus)
          untuk desa dan dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukkan bagi desa;
       c. bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh
          Kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% (sepuluh per seratus) yang
          merupakan alokasi dana desa;
       d. bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah
          kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
       e. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat.
(2) Bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan melalui kas desa.
(3) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan
    diambil alih oleh pemerintah atau pemerintah daerah.

                                          Pasal 86
(1) Kekayaan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 85 ayat (1) huruf a terdiri atas :
      a. tanah kas desa;
      b. pasar desa;
      c. pasar hewan;
      d. tambatan perahu;
      e. bangunandesa;
      f. pelelangan ikan yang dikelola oleh desa;
      g. pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh desa;
      h. hutan milik Desa;
      i. mata air milik Desa;
      j. pemandian umum; dan
      k. lain-lain kekayaan yang menjadi milik desa.
(2) Kekayaan milik Desa yang diambil alih oleh Kabupaten/Kota wajib dikembalikan kepada
    Desa, kecuali yang telah digunakan untuk kepentingan umum.

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        31
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                                     '
                                       Pasal 87
Pemerintah Kabupaten/Kota yang tidak menyerahkan bagi hasil pajak dan retribusi serta
alokasi dana desa kepada desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 85 ayat (1) huruf b dan c
wajib mengembalikan dana dimaksud kepada kas negara.

                                          Pasal 88
(1) Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah
    dipungut oleh provinsi atau kabupaten/kota tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan
    oleh Pemerintah Desa.
(2) Pungutan yang telah dilaksanakan oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh
    pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/Kota.

                                          Pasal 89
(1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) huruf e
    tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada desa.
(2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak
    dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik desa sesuai dengan ketentuan peraturan
    perundang-undangan.
(3) Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan desa dan dicatat dalam APB
    Desa.

                                              Bagian Ketiga
                                   Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

                                          Pasal 90
(1) APB Desa terdiri atas bagian pendapatan Desa, belanja Desa dan pembiayaan.
(2) Rancangan APB Desa dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa.
(3) Kepala Desa bersama BPD menetapkan APB Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa.

                                                     Bagian Keempat
                                                       Pengelolaan

                                         Pasal 91
(1) Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa.
(2) Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa
    dapat melimpahkan      sebagian    atau    seluruh   kekuasaannya  yang    berupa
    perencanaan,    pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat desa yang
    memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan.



•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        32
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                        Pasal 92
Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 91 ayat (1) diatur dengan peraturan desa berdasarkan pedoman dari Pemerintah
Kabupaten/Kota.

                                            Pasal 93
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan desa, sumber pendapatan desa sebagaimana
    dimaksud dalam Pasal 85 - 92 diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
    kurangnya memuat:
      a. sumber pendapatan;
      b. rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
      c. bagian dana perimbangan;
      d. hibah;
      e. sumbangan;
      f. kekayaan desa;
      g. kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa
      h. APBDesa;
      i. pengelolaan keuangan desa.



                                                   BAB IX
                                          BADAN USAHA MILIK DESA
                                               Bagian Pertama
                                            Bentuk dan Kedudukan

                                           Pasal 94
(1)   Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa dalam upaya
      meningkatkan pendapatan Desa dan masyarakat.
(2)   Bentuk Badan Usaha Milik Desa adalah Usaha Desa.
(3)   Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
      potensi, kapasitas dan kebutuhan masyarakat desa.
(4)   Pemerintah Desa hanya dapat membentuk 1 (satu) BUM Desa dan berkedudukan di desa.
(5)   Pembentukan BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
      Peraturan Desa.
(6)   BUM Desa dapat dibentuk oleh 2 (dua) Desa atau lebih yang ditetapkan dengan Peraturan
      Desa Bersama dan berkedudukan di salah satu desa berdasarkan kesepakatan.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        33
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                           Pasal 95
(1)   Organisasi BUM Desa terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Desa.
(2)   Organisasi BUM Desa merupakan usaha milik Pemerintah Desa yang dikelola oleh
      Pemerintah Desa bersama masyarakat
(3)   Susunan organisasi BUMDesa terdiri dari Penasehat dan Pengurus
(4)   Organisasi BUM Desa dapat berbentuk perseroan terbatas dengan pemegang saham
      sekurang kurangnya 60% ( enampuluh prosen ) dimiliki oleh desa
(5)   Organisasi BUM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) komisaris perwakilan
      desa ditentukan dalam musyawarah desa

                                                    Bagian Kedua
                                                 Modal dan Unit Usaha

                                       Pasal 96
Modal Badan Usaha Milik Desa dapat berasal dari :
 a. Pemerintah Desa;
 b. tabungan masyarakat;
 c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
 d. pinjaman; dan/atau
 e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling
     menguntungkan.

                                       Pasal 97
(1) BUM Desa dapat memiliki unit usaha :
     a. Pasar desa
     b. Simpan pinjam
     c. Penyaluran sembilan bahan pokok,
     d. Perdagangan hasil pertanian,
     e. Industri kecil dan rumah tangga,
     f. Energi dan pertambangan,
     g. Sumber air
     h. Transportasi
     i. Obyek wisata desa
     j. Budidaya Perikanan
     k. Peternakan
     l. Pertanian
     m. Agroindustri
     n. Jasa lainnya


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        34
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

(2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan
    potensi, kapasitas, dan kebutuhan desa.

                                        Pasal 98
(1) Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa diatur dengan
    Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam
    Negeri.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-
    kurangnya memuat:
      a. bentuk badan hukum;
      b. kepengurusan;
      c. hakdankewajiban;
      d. permodalan;
      e. bagi hasil usaha;
      f. kerjasama dengan pihak ketiga;
      g. mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban;



                                                      BAB X
                                                 KERJA SAMA DESA

                                        Pasal 99
(1) Desa dapat mengadakan kerja sama antar desa untuk kepentingan desa masing-masing.
(2) Kerja sama sebagamana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan BPD.
(3) Kerja sama antar desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan
    kewenangannya.

                                       Pasal 100
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) berlaku juga bagi desa yang
    melakukan kerja sama dengan pihak ketiga.
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang :
      a. peningkatan perekonomian masyarakat desa;
      b. peningkatan pelayanan pendidikan;
      c. kesehatan;
      d. sosial budaya;
      e. keamanan dan ketertiban;
      f. tenaga kerja;
      g. pekerjaan umum;
      h. batas desa;

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        35
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

         i. pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna dengan memperhatikan
            kelestarian
         j. lingkungan dan keadilan;
         k. Lain-lain bidang kerjasama yang menjadi kewenangan desa.

                                     Pasal 101
Untuk pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 dan Pasal 95 dapat
dibentuk Badan Kerjasama.

                                        Pasal 102
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Kerja sama Antar Desa. dan Kerja sama
    Desa dengan Pihak Ketiga diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-
    kurangnya memuat:
      a. ruang lingkup;
      b. hakdankewajiban;
      c. pelaksanaan;
      d. penyelesaian perselisihan;
      e. tenggang waktu;
      f. pembiayaan.

                                        Pasal 103
(1) Penyelesaian perselisihan yang ditimbulkan akibat kerjasama antar desa dalam satu
    kecamatan dilakukan dengan cara mediasi dan arbitrasi.
(2) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara adil dan
    tidak memihak serta bersifat final.

                                           Pasal 104
(1) Perselisihan kerjasama desa dengan pihak ketiga dalam satu kecamatan diselesaikan
    berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam akte kerjasama.
(2) Perselisihan kerja sama desa dengan pihak ketiga pada kecamatan yang berbeda dalam
    satu Kabupaten/Kota difasilitasi dan diselesaikan oleh Bupati/Walikota.
(3) Apabila pihak ketiga tidak menerima penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud
    dalam ayat (1) dan ayat (2) dapat mengajukan penyelesaian ke pengadilan.



                                               BAB XI
                                      LEMBAGA KEMASYARAKATAN
                                            Bagian Kesatu


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        36
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                         Pembentukan, Tugas dan Fungsi

                                       Pasal 105
(1) Di desa dapat dibentuk lembaga kemasyarakatan.
(2) Pembentukan lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam
    Peraturan Desa dengan berpedoman kepada Peraturan Daerah.

                                          Pasal 106
Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) merupakan wadah
partisipasi masyarakat serta mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.

                                      Pasal 107
Tugas Lembaga Kemasyarakatan meliputi:
  a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
  b. melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara dan mengembangkan
     pembangunan secara partisipatif;
  c. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong dan swadaya
     masyarakat; dan
  d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan
     masyarakat.

                                        Pasal 108
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107, lembaga
kemasyarakatan mempunyai fungsi:
  a. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka
     memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  b. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan dan
     kemasyarakatan;
  c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian, dan pengembangan hasil-hasil
     pembangunan secara partisipatif;
  e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong
     royong masyarakat;
  f. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; dan
  g. pemberdayaan hak politik masyarakat;

                                                Bagian Kedua
                                        Hubungan Kerja dan Pembiayaan




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        37
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                        Pasal 109
Hubungan kerja antara lembaga kemasyarakatan dengan Pemerintahan Desa bersifat
kemitraan, konsultatif dan koordinatif.

                                      Pasal 110
Dana kegiatan lembaga kemasyarakatan dapat bersumber dari:
  a. swadaya masyarakat;
  b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan/atau Anggaran
      Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
  d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

                                             Pasal 111
(1) Ketentuan           lebih lanjut mengenai lembaga kemasyarakatan diatur dengan
    Peraturan            Daerah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan kondisi sosial budaya
    masyarakat.
(2) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud                                     pada ayat (1),   sekurang-
    kurangnya memuat:
      a. tata cara pembentukan;
      b. maksud dan tujuan;
      c. tugas, fungsi dan kewajiban;
      d. kepengurusan;
      e. tata kerja;
      f. hubungan kerja;
      g. sumber dana.



                                               BAB XII
                                      PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

                                       Pasal 112
(1) Pemerintah dan Pemerintah Provinsi wajib membina penyelenggaraan pemerintahan
    desa dan lembaga kemasyarakatan.
(2) Pemerintah Kabupaten/Kota dan Camat wajib         membina     dan mengavvasi
    penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan.

                                     Pasal 113
Pembinaan Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1), meliputi :

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik          Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal         38
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian          Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris         72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

     a. memberikan pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
     b. memberikan pedoman tentang bantuan pembiayaan dari pemerintah, pemerintah
        provinsi dan kabupaten/kota kepada desa;
     c. memberikan penghargaan, bimbingan dan pembinaan kepada lembaga adat;
     d. memberikan pedoman pendidikan dan pelatihan;
     e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
     f. memberikan pedoman dan standar tanda jabatan, pakaian dinas dan atribut bagi
        Kepala Desa serta perangkat desa;
     g. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pemerintahan desa
        dan lembaga kemasyarakatan;
     h. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan
        pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan;
     i. menetapkan bantuan keuangan Iangsung kepada Desa;
     j. melakukan pendidikan dan pelatihan tertentu kepada aparatur pemerintah daerah yang
        bertugas membina Pemerintahan Desa;
     k. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa
        tertentu;
     l. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan; dan
     m. pembinaan lainnya yang diperlukan.

                                          Pasal 114
(1) Pembinaan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1),
    berorientasi pada upaya penguatan sistem, kelembagaan, dan kapasitas individu.
    memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari provinsi;meliputi:
      a. menetapkan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi;
      b. memfasilitasi penyusunan peraturan daerah kabupaten/kota;
      c. melakukan pengawasan peraturan daerah kabupaten/ kota;
      d. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat,
          lembaga adat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
      e. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tertentu skala provinsi;
      f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa pada desa-desa
          tertentu;
      g. memberikan penghargaan atas prestasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan
          lembaga kemasyarakatan tingkat provinsi; dan
      h. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan skala
          provinsi.
(2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat(l) diatur lebih lanjut dalam
    Peraturan Pemerintah.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        39
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                         Pasal 115
Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal
107 ayat (2), meliputi:
   a. menetapkan pengaturan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya
       kepada desa;
   b. memberikan pedoman pelaksanaan tugas pembantuan dari kabupaten/kota ke desa;
   c. memberikan pedoman penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
   d. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan lembaga
       kemasyarakatan;
   e. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
   f. melakukan penelitian tentang penyelenggaraan pemerintahan desa;
   g. melakukan evaluasi dan pengawasan peraturan desa;
   h. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk desa;
   i. mengawasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
   j. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan
       lembaga kemasyarakatan;
   k. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat,
       lembaga adat beserta
   l. hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa; 1. menyelenggarakan
       pendidikan dan pelatihan bagi pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan;
   m. menetapkan pakaian dan atribut lainnya bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD
       sesuai dengan kondisi dan sosial budaya masyarakat setempat;
   n. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan
       pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan; dan
   o. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa sebagaimana
       diatur dalam peraturan perundang-undangan;
   p. melakukan upaya-upaya percepatan atau akselerasi pembangunan perdesaan.

                                         Pasal 116
Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (2), meliputi
:
   a. memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
   b. memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
   c. memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa;
   d. memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan
      kepada desa;
   e. memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
   f. memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
   g. memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban uraum;
   h. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        40
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

     i. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
     j. memfasilitasi keberadaan kesatuan masyarakat hukum adat, nilai adat istiadat,
        lembaga adat: beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan desa;
     k. memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga;
     l. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.;
     m. memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga
        kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
     n. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan: dan
     o. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan
        lembaga kemasyarakatan.



                                                  BAB XIII
                                            KETENTUAN PERALIHAN

                                    Pasal 117
(1) Masajabatan kepala desa yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa
    jabatannya.
(2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas
    sampai habis masa jabatannya



                                                   BAB XIV
                                              KETENTUAN PENUTUP

                                      Pasal 118
Semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan secara langnung dengan desa
wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya pada Undang-undang ini.

                                          Pasal 119
(1) Semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan desa sepanjang belum
    diganti dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku.
(2) Peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang ini ditetapkan selambat-lambatnya 2 (dua)
    tahun sejak Undang-Undang ini ditetapkan.

                                        Pasal 120
Pada saat berlakunya Undang-Undang ini, maka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,
beserta peraturan pelaksanaannya sepanjang yang mengatur mengenai desa dinyatakan tidak
berlaku.


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        41
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI



                                       Pasal 121
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan                                            Undang-Undang ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

                                                                         Disahkan di Jakarta
                                                                         pada tanggal

                                                                PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
                                                                            Ltd

                                                           DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO



Diundangkan di Jakarta
pada tanggal



MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik           Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal          42
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian           Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris          72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

                                        PENJELASAN
                                             ATAS
                              UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                                   NOMOR...........TAHUN............

                                                    TENTANG
                                               DESA dan PERDESAAN



I. PENJELASAN UMUM
   1. Dasar Pemikiran
      a. Sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar 1945, bahwa Negara
         mengakui dan menghormati kesatuan kesatuan masyarakat hukum adat
         beserta      hak      tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan
         perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia,
         Kesatuan Masyarakat hukum yang dimaksudkan adalah desa; sebagai kesatuan
         masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdikasi, berwenang
         untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-
         usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam
         sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota dalam kaitan tersebut
         Undang-undang ini mengakui Otonomi yang dimiliki oleh desa ataupun dengan
         sebutan lainnya. Melalui Pemerintahan Desa dapat diberikan Penugasan
         ataupun      Pendelegasian     dari Pemerintah ataupun Pemerintah Daerah untuk
         melaksanakan urusan Pemerintah tertentu, sedangkan terhadap desa di luar desa
         geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk karena
         pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang
         warganya pluralitis, majemuk ataupun heterogen, maka Otonomi Desa akan
         diberikan kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari
         desa itu sendiri, dalam kerangka sistem nilai dan Negara Kesatuan Republik
         Indonesia.
      b. Atas dasar itu maka landasan pemikiran dalam rangka pengaturan dan pembinaan
         desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan
         pemberdayaan masyarakat.
         (1) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah Desa dapat disesuaikan
             dengan asal usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Hal ini
             berarti pola penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan
             di Desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyrakat setempat
             namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan dan
             bernegara.
         (2) Partisipasi, memiliki makna bahwa penyelenggaran pemerintahan dan
             pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar
             masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap
             perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa,

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        43
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

           (3) Otonomi asli, memiliki makna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam
               mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal usu! dan
               nilai-nil«?i sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus
               diselenggarakan dalam perspektif administrasiHpemerintahan negara yang
               selalu mengikuti perkembangan jaman,
           (4) Demokratisasi, memiliki makna bahwa penyelenggaraan pemcrimalian dan
               pelaksanaan pembangunan di Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat
               yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan Lembaga Kemasyarakatan
               sebagai mitra Pemsrintahan Desa,
           (5) Pemberdayaan masyarakat, memiliki makna bahwa penyelenggaraan
               pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di Desa ditujukan untuk
               rreningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan
               kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan
               prioritas kebutuhan masyarakat.
    2. Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan
       untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai suniber
       pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan
       retribusi daerah
       kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keungan pusat dan daerah yang diterima
       olah kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta hibah dan
       sumbangan dari pihak ketiga. Sumber pendapatan yang berasal dari bagi hasil pajak
       daerah dan retribusi daerah diberikan kepada desa paling sedikit 10 % (sepuluh per
       seratus) diluar upah pungut, dan bagian dari dana perimbangan keungan pusat dan
       daerah yang diterima oleh kabupaten/kota diberikan kepada desa paling sedikit 10 %
       (sepuluh per seratus), sedangkan bantuan Pemerintah Provinsi kepada desa diberikan
       seuai dengan kemampuan dan perkembangan keuangan provinsi bersangkutan. Bantuan
       tersebut lebih diarahkan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan desa. Sumber
       pendapatan Iain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa,
       pengelolaan pasar desa, pengelolaaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C
       dengan tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.
    3. Kepala desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik
       Indonesia yang memenuhi persyaratan dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat
       dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Pemilihan Kepala
       Desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang
       masih hidup dan diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat,
       yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan
       Pemerintah. Kepala Desa pada dasarnya bertanggungjawab kepada rakyat desa yang
       dalam tatacara dan prosedur pertanggungjawabannya disampaikan kepada
       Bupati/Walikota melalui Camat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa
       wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban dan kepada rakyat
       menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya, namun tetap harus
       memberikan peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa untuk
       menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian
       dengan pertanggungjawaban dimaksud.


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        44
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

         Sekretaris Desa diisi dari Pegawai Negeri Sipil, dan diangkat serta ditetapkan oleh
         Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama Bupati/Walikota.
    4.   Badan Permusyawaratan Desa, berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala
         Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan disamping itu BPD
         mempunyai fungsi mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka
         pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Keanggotaan BPD terdiri dari
         wakil penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan
         mufakat. Yang dimaksud dengan wakil masyarakat dalam hal ini seperti ketua rukun
         warga, pemangku adat dan tokoh masyarakat. Masa jabatan BPD 6 (enam) tahun dan
         dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
    5.   Di Desa dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan seperti Rukun Tetangga, Rukun
         Warga, PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Lembaga
         Kemasyarakatan bertugas membantu pemerintah desa dan merupakan mitra dalam
         memberdayakan masyarakat. Lembaga masyarakat di Desa berfungsi sebagai
         wadah partisipasi dalam pengelolaan pembangunan agar terwujud demokratisasi
         dan transparansi pembangunan pada tingkat masyarakat serta untuk mendorong,
         memotivasi, menciptakan akses agar masyarakatn lebih berperan aktif dalam kegiatan
         pembangunan.
    6.   Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan masyarakat hukum adat
         beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan
         masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
         Satuan-satuan masyarakat hukum yang masih hidup dan yang sesuai dengan masyarakat
         serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan pusat kehidupan sehari-
         hari, yang mempunyai badan hukum sendiri secara mandiri serta mempunyai hubungan
         kerjasama dengan badan-badan hukum yang ada dalam rangka memelihara kerukunan
         hidup bersama.
         Sehubungan dengan itu maka: Lembaga Adat adalah merupakan mitra Pemerintah Desa
         dan mitra Lembaga Kemasyarakatan dalam memberdayakan masyarakat desa;
         Lembaga Adat mempunyai fungsi mengembangkan, melindungi dan melestarikan nilai-
         nilai budaya adat sepanjang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan norma-
         norrna agama yang berlaku (dengan dukungan Pemerintah Desa);
         Dengan demikian Lembaga Adat dengan Pemerintahan Desa, mempunyai hubungan erat
         yang bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
    7.   Perdesaan sebagai tempat persebaran sebagian besar mempunyai peranan yang cukup
         besar dalam menopang perekonomian bangsa dan sekaligus indikator bagi keberhasilan
         pembangunan nasional. Sehingga ke depan, perhatian khusus terhadap perdesaan
         dengan melakukan pembangunan perdesaan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan
         masyarakat perdesaan sesuai dengan semangat yang terkandung dalam Pembukaan
         UUD 1945 merupakan sebuah keniscayaan.
    8.   Pembangunan perdesaan dikonsentrasikan pada dua bidang pokok yaitu pembangunan
         fisik dan pembangunan non fisik. Pembangunan fisik perdesaan antara lain meliputi
         sarana dan prasarana pemerintahan, jalan dan jembatan, pasar, pertanian, waduk dan
         irigasi, bank desa atau lembaga keuangan lainnya, transportasi, komunikasi, pendidikan,
         kesehatan, kelistrikan, air bersih, sanitasi, dan lain-lain. Sedangkan pembangunan non

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        45
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

        fisik perdesaan antara lain seperti pembangunan sumber daya manusia, pelayanan jasa
        permintahan, pelayanan sosial, penataan permukiman, kelembagaan sosial dan ekonomi
        masyarakat serta budaya.

II. Penjelasan Pasal Demi Pasal
Pasal 1
   Cukup Jelas
Pasal 2
   Ayat(l)
        Cukup jelas
   Ayat (2)
        Cukup jelas
Pasal 3
   Ayat(l)
        Pembentukan desa dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna
        mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
   Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 4
   Ayat (1)
        Pembentukan dusun atau sebutan lain dapat dilakukan apabila desa bersangkutan
        sangat luas sehingga memudahkan terselenggaranya pelayanan pemerintahan yang
        ef'ssien dan efektif.
Ayat (2)
        Cukup jelas
   Ayat (3)
        Cukup jelas
Pasal 5
        Cukup Jelas
Pasal 6
   Ayat(l)
        Pembentukan desa dalam rangka kepentingan nasional adalah seperti penetapan
        desa definitif di daerah transmigrasi, desa kepulauan, desa pulau-pulau terluar, desa di
        daerah perbatasan dengan negara tetangga, desa hasil reklamasi dan lain-lain
        pembentukan desa yang bersifat setrategis.
   Ayat (2)
        Cukup Jelas


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        46
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

Pasal 7
        Cukup Jelas
Pasal 8
        Cukup Jelas
Pasal 9
        Cukup Jelas
Pasal 10
   Ayat(l)
        Cukup Jelas
   Ayat (2)
        Cukup Jelas
   Ayat (3)
        Cukup Jelas
Pasal 11
        Cukup Jelas
Pasal 12
        Cukup Jelas
Pasal 13
        Yang dimaksud dengan "urusan pemerintahan" antara lain pengaturan kehidupan
        masyarakat sesuai dengan kewenangan desa seperti pembuatan peraturan desa,
        pembentukan lembaga kemasyarakatan, pembentukan Badan Usaha Milik Desa,
        kerjasama antar desa.

Pasal 14
Huruf a
       Yang dimaksud berdasarkan liak asal-usul desa adalah hak untuk mengatur dan
       mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
       asal usul, adat istiadat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan
       perundang-undangan seperti pelestarian nilai-nilai sosial budaya, penyelesaian
       sengketa yang berada diwilayahnya sesuai dengan kewenangannya, seperti: subak,
       jogoboyo, jogotirto, sasi, mapalus. kaolotan, dar/ Iain-lain. Pemerintah daerah
       mengidentifikasi jenis kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan mengembalikan
       kewenangan tcrscbut, yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
Huruf b;
       Pemerintah Kabupaten/Kota melakukan identifikasi, pembahasan dan penetapan jenis-
       jenis kewenangan yang diserahkan pengaturannya kepada desa, seperti kewenangan di
       bidang pertanian, pertambangan dan energi, kehutanan dan perkebunan, perindustrian
       dan perdagangan, perkoperasian, ketenagakerjaan, kesehatan, pendidikan dan
       kebudayaan, sosial, pekerjaan umum, perhubungan, lingkungan hidup, perikanan,
       politik dalam negeri dan administrasi publik, otonomi desa, perimbangan keuangan,


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        47
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

       tugas pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan, kesatuan bangsa dan
       perlindungan masyarakat, perencanaan, penerangan/informasi, komunikasi dan
       kewenangan Iain yang menurut pertimbangan lebih tepat untuk diserahkan kepada
       desa.
Huruf c;
       Tugas pembantuan yang diserahkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi,
       Pemerintah Kabupaten/Kota, kepada desa, harus disertai dengan dana, prasarana,
       personal serta bimbingan administrasi dan teknis oprasional.
Huruf d;
       Cukup Jelas.
Pasal 15
   Ayat(l);
Cukup Jelas.
   Ayat(2);
       Cukup Jelas.
Pasal 16
       Pedoman yang dimaksud adalah merupakan Asas Umum Penyelenggaraan Negara,
       sesuai yang disebutkan dalam UU No. 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan
       Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme, ditambah asas
       efisiensi dan asas efektivitas.
Pasal 17
       Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang
       pedoman susunan,organisasi dan tatakerja pemerintahan desa sehingga dapat dijadikan
       sebagai acuan bagi desa dalam wilayahnya.
Pasal 18
      Ayat(l)
       Cukup Jelas
      Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 19
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4)
       Cukup Jelas
   Ayat (5)


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        48
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

       Cukup Jelas
Pasal 20
   Ayat(l)
       Yang dimaksud dengan "laporan penyelenggaraan pemerintahan desa" adalah laporan
       semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan
       keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintahan kabupaten/kota.
   Ayat (2)
       Yang dimaksud dengan "laporan keterangan pertanggungjawaban" adalah keterangan
       seluruh proses pelaksanaan peraturan-peraturan dengan termasuk APBDes.
   Ayat (3)
       Yang dimaksud dengan "menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan
       desa kepada masyarakat" adalah memberikan informasi berupa pokok-pokok kegiatan.
   Ayat (4)
       Cukup Jelas
   Ayat (5)
       Cukup Jelas
Pasal 21
   Huruf a;
       Cukup Jelas
   Huruf b;
       Cukup Jelas
   Huruf c;
       Cukup Jelas
   Huruf d;
       Cukup Jelas
   Huruf e;
       Cukup Jelas
   Huruf f;
       Cukup Jelas
   Huruf g;
       Cukup Jelas
   Huruf h;
       Cukup Jelas
   Huruf i;
       Cukup Jelas
   Huruf j;
       Cukup Jelas
   Huruf k;


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        49
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

       Cukup Jelas
Pasal 30
   Ayat (1)
       Perangat desa yang sedang menjabat dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil
       dengan pendidikan serendah-rendahnya SLTP dan pengisian perangkat desa
       selanjutnya diisi dengan syarat minimal pendidikan SLTA
   Ayat (2)
       Bagi perangkat desa yang tidak memenuhi persyaratan menjadi Pegawai Negeri Sipil
       diberikan penghasilan tetap setara golongan IIa hingga masa kerjanya berakhir dan
       penghargaan purna tugas
Pasal 31
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4)
       Cukup Jelas
Pasal 32
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 33
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 34
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 35
       Cukup Jelas
Pasal 36
   Ayat(l)


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        50
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 37
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4)
       Cukup Jelas
Pasal 38
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
Pasal 39
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 40
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 41
   Huruf a;
       Cukup Jelas
   Huruf b;
       Cukup Jelas
   Huruf c;
       Cukup Jelas
   Huruf d;
       Cukup Jelas.

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        51
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

   Huruf e;
       Yang dimaksud dengan "memproses pemilihan kepala desa" adalah membentuk
       panitia pemilihan, menetapkan calon kepala desa yang berhak dipilih, menetapkan
       calon kepala desa terpilih dan mengusulkan calon kepala desa terpilih kepada
       Bupati/Walikota untuk disyahakan menjadi kepala desa terpilih.
   Huruf f;
       Cukup Jelas
   Huruf g;
       Cukup Jelas
   Huruf h;
       Cukup Jelas
Pasal 42
   Huruf a;
       Cukup Jelas
   Huruf b;
       Cukup Jelas
Pasal 43
   Huruf a;
       Cukup Jelas
   Huruf b;
       Cukup Jelas
   Huruf c;
       Cukup Jelas
   Huruf d;
       Cukup Jelas
   Huruf e;
       Cukup Jelas
Pasal 44
   Huruf a;
       Cukup Jelas
   Huruf b;
       Cukup Jelas
   Huruf c;
       Cukup Jelas
   Huruf d;
       Cukup Jelas
   Huruf e;
       Cukup Jelas


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        52
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

   Huruf f;
       Cukup Jelas
   Huruf g;
       Cukup Jelas
Pasal 45
   Ayat (1)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4)
       Cukup Jelas
   Ayat (5)
       Cukup Jelas
Pasal 46
   Huruf a;
       Cukup Jelas
   Huruf b;
       Cukup Jelas
   Huruf c;
       Cukup Jelas
   Huruf d;
       Cukup Jelas
   Huruf e;
       Cukup Jelas
Pasal 47
   Huruf a;
       Cukup Jelas
   Huruf b;
       Cukup Jelas
   Huruf c;
       Cukup Jelas
   Huruf d;
       Cukup Jelas
Pasal 48
   Ayat (1)
       Cukup Jelas

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        53
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 49
   Ayat (1)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
Pasal 50
   Ayat (1)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 51
       Cukup Jelas
Pasal 52
   Ayat (1)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 53
   Ayat (1)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
Pasal 54
   Ayat (1)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4)
       Cukup Jelas
    Ayat (5)
       Cukup Jelas
   Ayat (6)
       Cukup Jelas

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        54
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

   Ayat (7)
       Cukup Jelas.
   Ayat (8);
       Cukup Jelas.
Pasal 55
   Huruf a;
   Yang dimaksud dengan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam ketentuan ini
   adalah taat dalam menjalankan dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
   Huruf b
       Cukup Jelas
   Huruf c
       Cukup Jelas
   Huruf d
       Cukup Jelas
   Huruf e
       Cukup Jelas
   Huruf f
       Yang dimaksud dengan "penduduk desa setempat" adalah penduduk yang memi.liki
       Kartu Tanda Penduduk Desa bersangkutan atau memiliki tanda bukti yang sah sebagai
       penduduk desa bersangkutan.
   Huruf g
       Cukup Jelas
   Huruf h
       Cukup Jelas
   Huruf i
       Cukup Jelas
   Huruf J
       Yang dimaksud dengan "masa jabatan paling lama 10 (sepuluh) tahun" adalah masa
       jabatan yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-
       undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
   Huruf k;
       Cukup Jelas
Pasal 56
       Cukup Jelas
Pasal 57
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
    Ayat (2);


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        55
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

       Cukup Jelas
Pasal 58
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.

     Ayat (3)
        Cukup Jelas

   Ayat (4);
       Cukup Jelas
Pasal 59
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4);
       Cukup Jelas
   Ayat (5);
       Cukup Jelas
Pasal 60
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
Pasal 61
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
Pasal 62
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        56
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

Pasal 63
       Cukup Jelas
Pasal 64
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)

Pasal 65
   Ayat (1);
       Cukup Jelas

   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4);
       Cukup Jelas
Pasal 66
       Cukup Jelas
Pasal 67
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
Pasal 68
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
Pasal 69
       Cukup Jelas
Pasal 70
   Ayat (1);
       Cukup Jelas

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        57
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4);
       Cukup Jelas
Pasal 71
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
Pasal 72
       Cukup Jelas

Pasal 73
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
Pasal 74
       Cukup Jelas
Pasal 75
   Ayat (1);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas.
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4);
       Cukup Jelas
Pasal 76
   Ayat (l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        58
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

Pasal 77
   Ayat (l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 78
   Ayat (l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4);
       Cukup Jelas
Pasal 79
   Huruf a
       Yang dimaksud dengan “kebersamaan” adalah pembangunan perdesaan
       diselenggarakan secara bersama-sama oleh seluruh komponen bangsa agar tercapai
       kesejahteraan masyarakat desa.
   Huruf b
       Yang hatikan keanekaragaman budaya yang hidup di seluruh wilayah negara
       Indonesia.
   Huruf c
       Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pembangunan perdesaan harus
       mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.
   Huruf d
       Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pembangunan perdesaan
       diselenggarakan secara terus-menerus oleh semua komponen masyarakat sampai
       tercipta kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat desa.
   Huruf e
       Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan” adalah pembangunan perdesaan
       harus memperhatikan lingkungan sebagai bagian penting bagi peningkatan kualitas
       hidup manusia.
   Huruf f
       Yang dimaksud dengan “kreativitas” adalah pembangunan perdesaan harus
       menciptakan atau mendukung kemampuan inovasi dan kreasi masyarakat desa.
   Huruf g
       Yang dimaksud dengan “kelestarian dan kearifan lokal” adalah pembangunan
       perdesaan harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        59
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

       karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang
       berkelanjutan.
   Huruf h
       Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah pembangunan perdesaan harus
       mencerminkan kemampuan masyarakat desa untuk mampu menyelesaikan
       permasalahan yang dihadapinya dengan segala potensi yang dimiliki.
   Huruf i
       Yang dimaksud dengan “kesetaraan” adalah pembangunan perdesaan harus
       mencerminkan persamaan tanggungjawab dan hak di antara masyarakat desa.
   Huruf j
       Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah pembangunan perdesaan
       diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat
       untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan pembangunan perdesaan.
   Huruf k
       Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah segala informasi mengenai
       pembangunan perdesaan harus dapat dipertanggungawabkan kebenarannya .
   Huruf l
       Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah pembangunan perdesaan harus
       mencerminkan keseimbangan antara hasil dan tindakan yang telah dilakukan.
   Huruf m
       Yang dimaksud dengan “efektifitas” adalah pembangunan perdesaan harus
       memperhatikan kesesuaian kebutuhan masyarakat desa.
   Huruf n
       Yang dimaksud dengan “tanggungjawab negara” adalah negara memiliki peran yang
       kuat dan bertanggungjawab terhadap keseluruhan aspek dalam pembangunan
       perdesaan.
Pasal 80
       Cukup Jelas
Pasal 81
   Ayat (1)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4)
       Cukup Jelas
Pasal 82
       Cukup Jelas
Pasal 83

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        60
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

       Cukup Jelas
Pasal 84
       Cukup Jelas
Pasal 85
   Ayat (l)
       Huruf a
         Cukup Jelas
       Huruf b
         Dari bagi hasil pajak daerah Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh per
         seratus) diberikan langsung kepada desa.
         Dari retribusi Kabupaten/Kota sebagian diperuntukan bagi desa yang dialokasikan
         secara proporsional.
       Huruf c
         Yang dimaksud dengan " bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan
         daerah" adalah terdiri dari dana bagi hasil pajak dan sumberdaya alam ditambah
         dana alokasi umum setelah dikurang belanja pegawai.
         Dari dana Kabupaten/Kota diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh
         Pemerintah Dsa, dengan ketentuan 30% (tiga puluh per seratus) digunakan untuk
         biaya operasional pemerintah desa dan BPD dan 70% (tujuh puluh per status)
         digunakan' untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
       Huruf d
         Bantuan dari Pemerintah diutamakan untuk tunjangan penghasilan Kepala Desa dan
         Perangkat Desa. Bantuan dari Propinsi dan kabupaten/kota digunakan untuk
         percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.
       Huruf e
         Yang dimaksud dengan "sumbangan dari pihak ketiga" dapat berbentuk hadiah,
         donasi, wakaf, dan atau Iain-lain sumbangan serta pemberian sumbangan dimaksud
         tidak mengurangi kewajiban pihak penyumbang.
         Yang dimaksud dengan "wakaf dalam ketentuan ini adalah perbuatan lu.kum wakaf
         untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian hsrta benda miliknya untuk
         dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertenm sesuai dengan
         kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut
         syariah. '
   Ayat (2)
       Cukup jelas
   Ayat (3)
       Cukup jelas
Pasal 86
       Cukup Jelas
Pasal 87


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        61
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

   Ayat (l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 88
   Ayat(l);
       Cukup Jelas
   Ayat (2);
       Cukup Jelas
Pasal 89
   Ayat (l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup jelas
    Ayat (3)
       Cukup jelas
Pasal 90
   Ayat (l)
       Cukup jelas
   Ayat (2)
       Cukup jelas
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
Pasal 91
   Ayat (l)
       Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang
       dan segala sesuatu berupa uang dan barang yang dapat dijadikan milik desa yang
       berhubungan . dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
   Ayat (2)
       Cukup jelas.
Pasal 92
       Cukup Jelas
Pasal 93
   Ayat(l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 94


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        62
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

   Ayat(l)
       Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum; Yang tergolong "badan hukum" dapat
       berupa lembaga bisnis, yaitu unit usaha yang kepemilikan sahamnya berasal dari
       Pemerintah Desa " dan masyarakat seperti usaha mikro kecil dan menengah,
       lembaga keuangan mikro perdesaan (usaha ekonomi desa simpan pinjam, badan
       kredit desa, lembaga simpan pinjam berbasis masyarakat, lembaga perkreditan desa,
       lumbung pitih nagari dan sebagainya).
   Ayat (2)
       Yang dimaksud dengan "usaha desa" adalah jenis usaha yang meiiputi pelayanan
       ekonomi desa seperti:
       a. usaha jasa yang meliputi jasa keuangan, jasa angkutan darat dan air, listrik desa,
           dan usaha lain yang sejenis.
       b. Penyaluran sembilan bahan pokok ekonomi desa
       c. perdagangan hasil pertanian meliputi tanaman pangan, perkebunan, petemakan,
           perikanan, dan agrobisnis.
       d. Industri dan kerajinan rakyat.
   Ayat (3)
       Cukup Jelas
   Ayat (4)
       Cukup Jelas
   Ayat (5)
       Cukup Jelas
   Ayat (6)
       Cukup Jelas
Pasal 95
   Ayat (l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Yang dimaksud dengan "dikelola oleh Pemerintah Desa dan masyarakat", adalah
       pemilikan;. modal dan pengelolaan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat.
   Ayat (3);
       Cukup Jelas
   Ayat (5)
       Yang dimaksud bentuk perseroan adalah bahawa BUM Desa berbentuk perseroan
       terbatas dengan desa menjadi pemilik dalam bentuk saham
   Ayat (6)
       Cukup Jelas
Pasal 96
       Yang dimaksud dengan "permodalan dari Pemerintah Desa" adalah penyertaan modal
       pada Badan Usaha Milik Desa dari kekayaan desa yang dipisahkan Cukup jelas.

•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        63
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

Pasal 97
    Ayat (l)
       Cukup jelas.
   Ayat (2)
       Cukupjelas
Pasal 98
   Ayat (l)
       Cukup Jelas
   Ayat(2)
       Cukup jelas
Pasal 99
   Ayat (l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Yang dimaksud dengan "mendapatkan persetujuan BPD" dalam ketentuan ini adalah
       persetujuan tertulis dari BPD setelah diadakan rapat khusus iintuk itu.
   Ayat (3);
       Cukup Jelas
Pasal 100
   Ayat (l)
       Cukup jelas
    Ayat (2)
       Cukup jelas
Pasal 101
   Dalam ketentuan ini bentuk kerja sama dapat dilakukan dengan membentuk perjanjian
   bersama atau membentuk peraturan bersama.
   Pembentukan Badan Kerja Sama disesuaikan dengan kebutuhan dan memperhatikan
   cakupan obyek kerja sama, pembiayaan atau kompleksitas jenis kegiatan.
Pasal 102
   Ayat(l)
       Cukup jelas
   Ayat (2)
       Cukup jelas
Pasal 103
   Ayat (l)
       Cukup jelas
   Ayat (2)
       Cukup jelas


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        64
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

Pasal 104
   Ayat (l)
       Cukup jelas
   Ayat (2)
       Cukup jelas
   Ayat (3)
       Dalam hal berperkara di pengadilan, pemerintah desa dapat diwakili oleh pihak yang
       ditunjuk oleh Kepala Desa
Pasal 105
    Ayat(l)
       Yang dimaksud dengan "dapat dibentuk" adalah didasarkan atas pertimbangan bahwa
       kehadiran lembaga tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maksud dan
       tujuannya jelas, bidang kegiatannya tidak tumpang tindih dengan lembaga yang sudah
       ada.
       Lembaga kemasyarakatan dalam ketentuan ini misalnya Rukun Tetangga, Rukun
       Warga, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, lembaga
       pemberdayaan masyarakat atau sebutan lain.
   Ayat(2)
       Cukup Jelas
Pasal 106
       Cukup jelas.
Pasal 107
   Huruf a.
       Yang dimaksud dengan "menyusun rencana pembangunan secara partisipatif" adalah
       proses perencanaan pembangunan yang melibatkan berbagai unsur masyarakat
       terutama kelompok masyarakat miskin dan perempuan.
   Huruf b
       Yang dimaksud dengan melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara
       dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif adalah dengan melibatkan
       masyarakat secara demokratis, terbuka dan bertanggung jawab untuk memperoleh
       manfaat yang maksimal bagi masyarakat serta terselenggaranya pembangunan
       berkelanjutan.
   Huruf c.
       Yang dimaksud dengan "menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong
       royong dan swadaya masyarakat" adalah Penumbuhkembangan dan penggerakan
       prakarsa, partisipasi serta swadaya gotong royong masyarakat yang dilakukan oleh
       Kader Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain.
   Huruf d
       Yang dimaksud dengan "menumbuhkembangkan kondisi dinamis" adalah
       untuk mempercepat terwujudnya kemandirian masyarakat.


•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        65
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

Pasal 108
       Cukup jelas
Pasal 109
       Yang dimaksud dengan "pengembangan kemitraan"              adalah mengembangkan
       kerjasama yang saling menguntungkan, saling percaya dan saling mengisi.
Pasal 110
       Cukup jelas
Pasal 111
   Ayat (l)
       Cukup jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 112
   Ayat (l);
       Cukup Jelas
    Ayat (2)
       Cukup jelas
Pasal 113
       Cukup jelas
Pasal 114
       Cukup jelas.
Pasal 115
       Cukup jelas
Pasal 116
       Cukup Jelas
Pasal 117
   Ayat (l)
       Cukup Jelas
   Ayat (2)
       Cukup Jelas
Pasal 118
       Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam ketentuan ini antara lain
       peraturan perundang-undangan sektoral seperti Undang-undang Kehutanan, Undang-
       undang Pengairan, Undang-undang Perikanan Undang-undang Kesehatan, Uridang-
       undang Pertanahan dan Undang-undang perkebunan.
Pasal 119
   Ayat (1);



•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        66
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.
                                RUU Desa dan Perdesaan Usulan PPDI

       Yang dimaksud dengan semua peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan
       desa dalam ketentuan ini antara lain, peraturan perundang-undangan yang mengatur
       tentang desa sebagai aturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
       2004 Tentang Desa.
   Ayat (2);
       Cukup Jelas
Pasal 120
       Cukup Jelas
Pasal 121
       Cukup Jelas.




•   Usulan Rancangan Undang Undang Desa dan Perdesaan ini adalah hasil Lokarya dan Konsultasi Publik         Halaman
    PPDI di Pangandaran pada tanggal 30 – 31 mei 2010.
•   Rancangan UU ini didasarkan dari Rancangan UU Desa yang diterima dari Dirjen PMD saat audiensi tanggal        67
    19 mei 2010. yang kemudian dilakukan perubahan, penambahan, pengurangan              dan penyesuaian         Dari
    mengakomudir harapan PPDI serta mengabungkan RUU Pembangunan Perdesaan
•   Tambahan dan penyesuaian yang dilakukan PPDI dapat dilihat dari huruf yang bercetak tebal dan bergaris        72
    bawah.

								
To top