GAM - DOC

Document Sample
GAM - DOC Powered By Docstoc
					Gerakan Aceh Merdeka




Bendera Gerakan Aceh Merdeka

Gerakan Aceh Merdeka, atau GAM adalah sebuah organisasi (yang dianggap separatis) yang
memiliki tujuan supaya daerah Aceh atau yang sekarang secara resmi disebut Nanggroe Aceh
Darussalam lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Konflik antara pemerintah dan
GAM yang diakibatkan perbedaan keinginan ini telah berlangsung sejak tahun 1976 dan
menyebabkan jatuhnya hampir sekitar 15.000 jiwa. Gerakan ini juga dikenal dengan nama Aceh
Sumatra National Liberation Front (ASNLF). GAM dipimpin oleh Hasan di Tiro yang sekarang
bermukim di Swedia dan berkewarganegaraan Swedia.

Garis waktu
Pada 27 Februari 2005, pihak GAM dan pemerintah memulai tahap perundingan di Vantaa,
Finlandia. Mantan presiden Finlandia Marti Ahtisaari berperan sebagai fasilitator.

Pada 17 Juli 2005, setelah perundingan selama 25 hari, tim perunding Indonesia berhasil
mencapai kesepakatan damai dengan GAM di Vantaa, Helsinki, Finlandia. Penandatanganan
nota kesepakatan damai dilangsungkan pada 15 Agustus 2005. Proses perdamaian selanjutnya
dipantau oleh sebuah tim yang bernama Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan
lima negara ASEAN dan beberapa negara yang tergabung dalam Uni Eropa. Di antara poin
pentingnya adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai
politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi anggota GAM.

Seluruh senjata GAM yang mencapai 840 pucuk selesai diserahkan kepada AMM pada 19
Desember 2005. Kemudian pada 27 Desember, GAM melalui juru bicara militernya, Sofyan
Daud, menyatakan bahwa sayap militer mereka telah dibubarkan secara formal.
ACEH DALAM SELUBUNG
DUA NASIONALISME
Oleh M.Rizwan H.Ali | Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Politik, FISIP Universitas
Malikussaleh, Lhokseumawe

                 Di Aceh sedang tumbuh nasionalisme baru yang
                 menggeser nasionalisme tradisional




             Setelah lebih 61 tahun merdeka, Indonesia belum bisa menjadi negara-
        bangsa (nation state) seperti yang dicita-citakan para pendiri republik ini.
        Segmentasi dan dominasi etnis, kekaburan sejarah, pemberontakan dan
        pelanggaran HAM menjadi virus yang menggerogoti sebuah tubuh yang bernama
        Indonesia Raya. Akibatnya, tubuh itu terus menerus mengalami kelimbungan,
        kurus, kurang terurus dan bahkan terancam lumpuh.

             Di awal kelahirannya, Indonesia di samping menghadapi polemik kebudayaan
        juga menghadapi polemik nasionalisme. Intelektual, budayawan dan politisi negeri
        ini terburai ketika membicarakan konsep nasionalisme Indonesia. Sebagian
        menghendaki supaya nasionalisme itu dijejakkan dalam rahim sejarah yang
        memberi konsekuensi adanya dominasi etnis tertentu terhadap etnis lain,
        sementara sebagian lainnya yang merasa Indonesia sebagai bangsa baru,
        menggagas sebuah nasionalisme masa depan yang berbasis pada pluralisme dan
        modernitas. Ditambah lagi desakan-desakan yang begitu kuat yang menginginkan
        Islam tampil sebagai kekuatan suprematif baik secara hukum maupun politik.

             Polemik itu gagal menyepakati di mana nasionalisme Indonesia memijakkan
        dirinya. Akibatnya cukup mengerikan. Beragam pemberontakan lahir sebagai upaya
        untuk menghadirkan sudut pandang masing-masing terhadap pemahaman
        nasionalisme mereka. Ada pemberontakan PRRI Permesta, ada pemberontakan PKI
        yang berbasis pada ideologi yang berbeda. Sementara kelompok Islam menggelar
        pemberontakan Darul Islam sebagai perlawanan ideologis dan politis untuk
        meletakkan supremasi Islam di arena hukum dan politik.

             Nasionalisme yang berakar dari kata nation, bangsa- merupakan terminologi
        modern yang berkembang luas pasca penyebaran kolonialisme yang bersifat massif,
        khususnya di negara-negara Asia dan Afrika. Definisi tentang nasionalisme sendiri
        merupakan sebuah perdebatan. Minogue, misalnya mendefinisikan nasionalisme
        sebagai sebuah gerakan politik yang berusaha untuk mencapai dan
        mempertahankan tujuan yang disebut integritas nasional. (Minogue, 1967: 25).
        Namun, diantara definisi yang sangat terkenal adalah ungkapan yang dikemukan
        oleh Bennedict Anderson tentang imagined political community yang bisa memberi
        gambaran bahwa nasionalisme itu berkaitan dengan sentimen atau rasa untuk
menjadi bagian dari satu kelompok walaupun orang-orang yang berada dalam
kelompok tersebut tidak saling mengenal, dan bahkan tidak pernah bertatap muka
satu sama lain.

Dinamika
      Di Aceh, nasionalisme Indonesia mengalami pasang surut. Pada awal
kemerdekaan, ratusan ribu pejuang Aceh bertempur dari palagan ke palagan
melawan Belanda, mengusir Jepang, dan mempertahankan Medan Area. Elit Aceh
yang terpesona oleh kharisma dan semangat Soekarno mengerahkan kekuatan
untuk membela sebuah simbol politik bernama Indonesia. Lalu Indonesia merdeka
secara utuh, tetapi Aceh tetaplah Aceh yang menjadi palagan bagi perang baru
dengan Indonesia. Kepergian Belanda dan pengusiran Jepang tidak mengubah
wajah kekerasan politik di Aceh di bawah sistem politik Indonesia.

     Kemunculan pemberontakan berantai dan bertenaga di Aceh menegaskan
adanya pergumulan hebat antara nasionalisme, etnisitas, dan Islam. Nasionalisme
Indonesia bergulir dalam keikhlasan rakyat Aceh untuk menempatkan bendera
merah putih di pancang tiang rumah mereka. Nasionalisme itu terbiar, ternistakan,
dan terkapar di bawah telapak kaki serdadu yang kemudian menggelar operasi
penumpasan pemberontakan DI, Aceh Merdeka, dan GAM. Nasionalisme itu
terkoyak ketika ada ribuan janda dan anak yatim yang diproduksi oleh mesin
perang, ada luka yang tidak terungkap, dan rasa dendam yang tidak terbahasakan.
Ketika serdadu pulang, nasionalisme Indonesia turut berangkat bersama mereka.

     Kemanakah nasionalisme itu? Di Aceh sedang tumbuh nasionalisme baru yang
menggeser nasionalisme tradisional, kata para pengamat. Maka jutaan orang
berangkat ke Banda Aceh untuk menegaskan secara damai ekspresi nasionalisme
baru mereka. Mereka anak muda dan sebagian orang tua yang telah mengubur
Indonesia sebagai bara. Mereka merekonstruksi identitas Aceh sebagai sebuah
bangsa. Mereka bersedia menciptakan palagan-palagan baru untuk identitas itu.
Lalu mereka bergabung dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan menyanyikan
hikayat prang sabi (perang sabil) di belantara-belantara Aceh sambil memanggul
senjata modern. Nasionalisme baru itu telah menemukan ruang ekspresi radikal
khas Aceh; perang!

      Gerakan politik baru yang dibangun oleh tiga hal; romantisme sejarah,
pelanggaran HAM, dan prinsip self determination (penentuan nasib sendiri) yang
menjadi trend global pasca kejatuhan blok komunis, menciptakan kondisi-kondisi
sosial dan politik yang mempercepat gerakan itu menjadi gerakan kolektif. Sejarah
mengulang dirinya pada generasi baru di Aceh. Nama-nama panglima perang khas
Aceh tempo doeloe digantikan oleh nama-nama baru yang lebih modern, seperti
Mualim, Rambo, Robert, Kribo, Ayah Kodim, Nek Tu, Amat Kostrad, dan ratusan
nama lain yang melegenda dalam pertempuran-pertempuran antara GAM dan TNI.
Anak-anak mengingatnya dari tuturan para mantan petempur yang bertahan di
tengah ganasnya operasi militer. Semua itu mengkontruksi sebuah palagan imajiner
dalam pikiran anak-anak Aceh.

Tarikan Nasionalisme
           Di bawah bayang-bayang nasionalisme yang dibakar Soekarno dan kekejaman
       serdadu, nasionalisme baru muncul di Aceh dalam langgam yang dinamis. Ada
       keinginan untuk membentuk sebuah komunitas politik baru yang terpisah dari dari
       komunitas politik yang ada. Sementara, sisa-sisa nasionalisme terus digerus fakta
       kegagalan negara menangani Aceh, nasionalisme baru terlembagakan sedemikian
       rupa dalam memori kolektif penduduk yang hidup menderita di kampung-kampung
       Aceh yang miskin.

            Perdamaian yang diteguk sejak 15 Agustus 2005 lalu, seakan menjadi magnet
       baru untuk coba kembali mempercayai Indonesia. Presiden Susilo Bambang
       Yudhoyono menjadi simbol kharismtatik baru yang seolah mewariskan pesona
       Soekarno di mata rakyat Aceh. Maka, rakyat Aceh pun kembali membuka peluang
       bagi hidupnya kembali nasionalisme Indonesia di Aceh. Mereka masih membiarkan
       halaman rumah mereka dikibari bendera merah putih, membiarkan simbol-simbol
       pemerintahan hadir di kampung-kampung mereka. Karena mereka percaya bahwa
       Jakarta kali ini tidak akan berdusta.

            Lalu, di sudut lain hati mereka, terus lestari adanya perasaan sebagai orang
       Aceh yang telah menciptakan ribuan palagan di seantero “Bumoe Aceh” Terus
       mereka ingat anak-anak dan saudara mereka yang mati, diperkosa atau hilang
       dalam ganasnya peperangan. Mereka menarik diri untuk sementara waktu dari
       nasionalisme baru dan mempercayai pemerintah Indonesia untuk menata kembali
       hubungan mereka dengan rakyat Aceh yang cinta damai. Hal itu akan tampak pada
       hari-hari mendatang, bisakah hubungan yang retak itu diperbaiki seperti semula.
       Waktu akan menjawab apakah rakyat Aceh akan mengucapkan “Selamat Datang
       Kembali Indonesia” atau sebaliknya.

Sejarah Konflik Aceh May 11, 2008

Filed under: Creativity — komfis @ 8:06 pm

Pembicara: Edward Aspinal

Pengantar

Melihat konflik Aceh bisa melalui kaca mata yang berbeda, dengan apa yang dibangun
selama ini; bahwa konflik Aceh terjadi karena ketidak adilan yang dilakukan oleh
pemerintah pusat. Kalau alasan itu dibangun, maka tidak hanya Aceh yang merasakan
ketidakadian demikian, Riau juga mengalami hal serupa. Ada hal yang mendasari konflik
Aceh, yaitu persoalan nasionalisme Aceh.

Nasionalisme Aceh

Fungsi nasionalisme adalah sebagai mata yang melihat kedalam, yaitu untuk menjelaskan
identitas, sekaligus mata keluar sebagai suatu ideologi yang menjelaskan bahwa suatu bangsa
sejajar secara internasional dengan bangsa lain. Dalam konflik Aceh pada fase Gerakan Aceh
ini, warna nasionalisme Aceh kuat dari pada ideologi Islam yang pernah menjadi asas
gerakan perlawanan Aceh pada masa sebelumnya.

GAM pertama kali di deklarasi pada 4 Desember 1976. Gerakan ini mengusung nasionalisme
Aceh secara jelas. Nasionalisme yang dibangun sebagai pembeda dengan nasionalisme
Indonesia yang sebelumnya telah ada. Bangunan ide seperti ini sebelumnya tidak pernah ada.
Pada Perang Aceh diakhir abad 19, tidak pernah ditemukan bahwa rakyat berperang karena
membela tanah kelahiran, melainkan berperang sebagai tuntutan agama. Garis demarkasi
juga bukan antara Aceh-Belanda, melainkan muslim-kafir. Hal ini terus berlanjut pada masa-
masa berikutnya, terutama ketika masa revolusi. Dalam proses sejarah integrasi Aceh ke
Indonesia juga ideologi Islam masih terlihat kuat, bahkan menjadi perekat antara Aceh dan
wailayah-wilayah lain di Indonesia.

Bagi Hasan Tiro, sebagai pendiri Gerakan Aceh Merdeka, yang meyakini bahwa Aceh
merupakan identitas tersendiri, yang memiliki sejarah dan jati diri yang kuat. Oleh
karenanya, kedaulatan Aceh yang sudah dimiliki ratusan tahun yang lalu mesti dikembalikan.

Dalam diskursus nasionalisme, para pakar menguraikan bahwa nasionalisme adalah
fenomena modern yang lahir dari rahim industrialisasi dan modernisasi di dunia barat. Ini
menjadi gelombang baru dibelahan dunia lainnya, termasuk di negeri-negeri muslim.

Gelombang nasionalisme ini tentu memberikan paradigma yang berbeda dengan apa yang
dibangun oleh perjalanan pengalaman suatu bangsa. Dalam hal ini Hasan Tiro membangun
pandangannya tentang Aceh melalui paradigma yang dibangun oleh bangsa Eropa. Untuk
melacak ini tidak terlalu sulit. Kepergiaannya untuk belajar di Amerika Serikat awal tahun
1950-an telah mempengaruhi cara pandangnya melihat Aceh.

Ideologi nasionalisme Aceh yang dibangun ditubuh GAM berasal dari pengalaman tersebut.
Dalam melihat Aceh, Hasan Tiro lebih memilih cara pandang orang Eropa yang melihat
Aceh dengan bangunan gagasan nasionalisme yang telah berkembang di Eropa sebelumnya,
dari pada tulisan orang Aceh sendiri. Berbeda dengan tulisan orang Aceh, penulis Eropa
memandang orang Aceh yang melawan Belanda adalah sebagai sikap heroik ―bangsa‖ Aceh
dari pada fanatisme beragama. Padahal saat itu gelombang nasionalisme belum memasuki
Aceh. Artinya kesadaran Aceh adalah kesadaran beragama dan kesadaran ―bernegera‖
klassik, yaitu ketaatan kepada pemimpin. Jadi bisa dikatakan, nasionalisme Aceh bukan
sikap revival, melainkan hal baru yang dibalut dengan romantisme sejarah.

Kelahiran Gerakan Aceh Merdeka

GAM lahir karena kegagalan gerakan Darul Islam pada masa sebelumnya. Darul Islam
muncul sebagai reaksi atas ketidakberpihakan Jakarta terhadap gagasan formalisasi Islam di
Indonesia.

Darul Islam adalah sebuah gerakan perlawanan dengan ideologi Islam yang terbuka. Bagi
Darul islam, dasar dari perlawanan adalah Islam, sehingga tidak ada sentimen terhadap
bangsa-bangsa lain, bahkan ideologi Islam adalah sebagai perekat dari perbedaan yang ada.
Gagasan ini juga berkembang dalam gerakan Darul Islam di Aceh.

Akan tetapi, paska berhentinya perlawanan Darul Islam Aceh, keinginan Aceh untuk
melakukan Islamisasi di Indonesia menjadi lebih sempit hanya kepada Aceh. Perubahan ini
terjadi disebabkan karena kegagalan Darul Islam diseluruh Indonesia, sehingga memaksa
orang Aceh lebih realistis untuk mewujudkan cita-cita.

Yang menjadi menarik adalah, GAM yang melanjutkan tradisi perlawanan Aceh, ternyata
tidak melanjutkan ideologi Islam yang terlebih dahulu digunakan oleh Darul Islam.
Sebagaimana yang disebutkan bahwa GAM lebih memilih nasionalisme Aceh sebagai isu
populisnya.

Kemunculan GAM pada masa awalnya langsung mendapat respon oleh pemerintah Orde
Baru dengan melakukan operasi militer yang represif, sehingga membuat GAM kurang bisa
berkembang. Walau demikian, GAM juga melakukan pelebaran jaringan yang membuat
mereka kuat, baik pada tingkat internasional maupun menyatu dengan masyarakat dan GAM
bisa terus bertahan.

Pada masa Orde Baru GAM memankan dua wajah; satu wajah perlawanan (dengan pola-pola
kekerasan yang dilakukan), dan strategi ekonomi-politik yang dimainkan (dengan
mengambil uang pada proyek-proyek pembangunan)

Melihat Peranan Kelompok Sipil

Dalam dinamika konflik Aceh, fase yang menentukan adalah paska kejatuhan Soeharto. Pada
fase ini kelompok sipil memainkan peranan yang strategis dalam mengubah paradigma
kemerdekaan yang diperjuangkan oleh GAM. Kalau pada masa awal, GAM memahami
bahwa kemerdekaan adalah karena tuntutan sejarah, karena Aceh adalah bangsa yang
berdaulat sejak dulu. Nah, pada fase ini, kelompok sipil melakukan tranformasi penting,
bahwa kemerdekaan adalah tuntutan realistis dari kehidupan berdemokrasi, sehingga muncul
tawaran referendum sebagai jalan penyelesaian konflik Aceh.

Tranformasi ini juga yang pada akhirnya membuat perdamaian dapat berjalan secara lebih
mulus. Bahwa ketika membangun dialog, yang dibawa adalah ide tentang kehidupan
demokrasi yang penuh dialektika, bukan gagasan-gagasan sejarah yang tertutup.

Masa Depan perdamaian

Menjaga perdamaian adalah menjadi hal terpenting pada masa kini. Oleh karenanya
membuat reintegrasi dan perbaikan ekonomi menjadi hal mendesak. Menjadi sulit untuk
membanyangkan kemungkinan konflik seperti masa lalu (baca: konflik dengan bangunan
nasionalisme), sebab konflik membutuhkan ideologi dan pemimpin yang dapat diikuti.

Damai RI-GAM dalam Pendekatan Simbol
Oleh: Novel Ali

PERJANJIAN damai antara pemerintah RI dan GAM, yang
ditandatangani di Jenewa (9/12), merupakan hasil kerja keras, baik
dalam arti politik, sosial, hukum, militer, maupun simbol. Dalam semua
arti atau nilai itu, perjanjian damai tersebut, merupakan salah satu
prasyarat mutlak terciptanya rasa aman, tenteram dan damai, bagi
penduduk serta kinerja pemerintahan di bumi Nanggroe Aceh
Darussalam.

Namun, seberapa besar pun harapan dan keyakinan kita akan
kemanfaatan perjanjian damai itu, sederet pertanyaan patut kita ajukan.
Terutama di seputar keraguan kita atas segala sesuatu yang mungkin
dapat terjadi pascaperjanjian.

Jawaban atas pertanyaan ini, seharusnya tidak sekadar dilakukan secara
lisan ataupun tertulis. Apalagi dalam kemasan basa-basi, yang semuanya
tidak sanggup direalisasi di lapangan.

Karenanya, perjanjian damai harus dikaji dengan pendekatan simbol.
Dengannya, kita bisa berharap mampu memberikan berbagai
pertimbangan, kritik atau saran dalam rangka mengimplementasikan
kedua belas pokok pikiran yang terkandung, di samping aneka pemikiran
lain yang tersirat dalam kesepakatan damai dimaksud.

Dengan pendekatan simbol itu pula, kita mungkin akan mampu
memahami berbagai problematika mendasar, yang akan selalu
menghantui implementasi perjanjian damai. Terutama dalam tujuan
menciptakan perdamaian menyeluruh di Aceh.

Perlawanan Simbol

Pendekatan simbol yang pertama kali perlu kita lakukan, adalah
pemberian arti dan makna (simbol) kepada pemerintah RI di satu sisi,
dan aktivis GAM di sisi lain, bahwa perjanjian tersebut merupakan
kemenangan bagi semua pihak.

Artinya, ditandatanganinya perjanjian berarti baik pemerintah RI maupun
GAM, telah mampu menerapkan win-win solution di tengah konflik
kepentingan, termasuk konflik bersenjata, sosial, politik, atau lainnya, di
antara mereka sendiri.

Dalam hal ini, pemerintah RI dan GAM tidak boleh menepis jasa Hendry
Dunant Center (HDC), karena prakarsanya sangat besar manfaatnya
hingga ditandatanganinya perjanjian tadi. Dengan demikian, tidak ada
satu pihak pun yang boleh merasa menang sendiri.

Karena ekspose simbol kemenangan sepihak di balik perasaan tadi, dapat
memotivasi perlawanan simbol pihak lain, yang menganggap peranannya
dalam menciptakan perdamaian di Serambi Mekkah, hanya bersifat
sublimasi, subordinan, atau sekadar peran nomor dua.

Guna mencegah terjadinya perlawanan simbol dari pihak tertentu, baik
dari pemerintah RI, GAM maupun pemrakarsa (HDC), terhadap pihak lain
yang merasa menjadi pahlawan, maka semua pihak harus sama-sama
melakukan introspeksi atas kebijakan, sikap dan perilaku perorangan,
kelompok dan lembaganya, di hari-hari sebelumnya. Di samping atas
segala sesuatu berkaitan dengan apa-apa yang boleh, dan sebaliknya
tidak boleh, mereka perbuat setelah 9 Desember 2002.

Sekalipun upaya semua itu memerlukan pendekatan multi dan
interdisiplin, namun pendekatan simbol merupakan salah satu
pendekatan yang tidak bisa dipinggirkan. Sebab, melalui pendekatan
simbol, kita berharap mampu memahami masa lalunya pemerintah RI
dan GAM, situasi dan kondisi sekarang keduanya, di samping apa-apa
yang kita harap eksis, sekaligus bermanfaat bagi keduanya.

Semuanya semata-mata untuk kesejahteraan moril serta material orang
Aceh, yang juga bangsa kita sendiri, bangsa Indonesia.

Pendekatan simbol yang akan, dan memang seharusnya kita lakukan,
bahwa perjanjian damai tersebut semata-mata demi perbaikan nasib
masyarakat Aceh. Kedua belah pihak harus sama-sama menyadari, tanpa
penandatanganan perjanjian, maka simbol tersebut akan secara
sistematis dan terstruktur membangun watak pribadi yang senantiasa
dikooptasi perasaan saling bermusuhan, antara sesama warga bangsa
Indonesia, khususnya di wilayah Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Simbol demikian harus secepatnya ditiadakan. Dengan meniadakan
simbol sejenis, semua pihak diharap akan mampu mencegah eksisnya
sikap pro pemerintah RI, pro GAM, atau yang abstain, karena berbagai
alasan tersendiri.

Disintegrasi Bangsa

Pendekatan simbol lain, yang perlu kita lakukan, adalah pemahaman
bahwa perjuangan GAM bukanlah perjuangan dari kelompok separatis di
NAD. Ekspose simbol dimaksud, diharap akan mampu menumbuhkan
keyakinan mayoritas bangsa Indonesia, termasuk penduduk NAD, bahwa
tuntutan dasar GAM bukanlah untuk memisahkan diri dari NKRI, apalagi
untuk mendirikan negara (bebas, merdeka) di dalam wilayah NKRI.

Tuntutan GAM, sebaiknya dipahami semua pihak (pemerintah RI dan
GAM), sebagai simbol harapan masyarakat Aceh agar kekayaan alam
mereka dikembalikan untuk pemiliknya (masyarakat Aceh), dan tidak
dikuras habis (terutama bagi kepentingan pemerintah pusat),
sebagaimana eksis di era Orde Baru.

Konflik antara pemerintah RI dan GAM, terutama dalam berbagai
kemasan simbolnya yang terjadi di Aceh lebih dari 26 tahun terakhir,
harus tetap diakui sebagai simbol disintegrasi bangsa. Semua pihak
harus mau memahami, sekaligus menelan pil pahit tersebut.

Hanya saja, persoalannya, di balik simbol dimaksud, seharusnya
pemerintah RI lebih berjiwa besar mengakui kenyataan, bahwa naik ke
permukaannya simbol disintegrasi bangsa di Aceh disebabkan oleh
kontraproduktifnya kebijakan pembangunan nasional kita di masa orde
lalu. Terutama yang berbasis kepentingan pemerintah pusat, dan bukan
kepentingan daerah.

Seperti sudah banyak diketahui, di era Orde Baru, bumi Aceh yang penuh
kekayaan alam, seolah hanya diposisikan sebagai simbol kepentingan
nasional. Akibatnya, pengelolaan kekayaan Aceh tidak mampu
meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat Aceh.

Sentralisasi keperkasaan alam Aceh, nyaris tidak diimbangi desentralisasi
kepentingan kekuasaan itu sendiri. Akibatnya, Aceh (yang seharusnya
kaya), tetap saja miskin.

Sayangnya, pemerintah RI, terutama lewat aparat keamanannya,
kemudian melakukan pendekatan simbol yang sama sekali salah,
sekaligus berdarah, terhadap warga Aceh yang berupaya menuntut hak-
hak kedaerahannya. Dalam pendekatan simbol dimaksud, pemerintah RI
seolah merasa berhak melakukan tindakan operasi militer, sebagai salah
satu hak pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan negaranya.

Simbol Dendam

Kita ingat betul, bagaimana nasib sebagian masyarakat Aceh di masa
daerah operasi militer (DOM). Pelanggaran HAM dalam aneka kemasan
simbol, menjadi rahasia umum di Serambi Mekkah.

Ribuan orang hilang, atau dihilangkan. Pemerkosaan, perampokan dan
aneka simbol kekerasan dan kejahatan lainnya, dituduhkan awam
sebagai dilakukan aparat keamanan RI.

Semua itu menimbulkan stigma bagi sebagian masyarakat Aceh, yang
mendorong keberanian mereka melakukan perlawanan.

Menurut cerita (simbol), banyak anak Aceh menyaksikan ibunya
diperkosa di depan bapaknya.Akibatnya apa? Tertanamlah simbol
perlawanan dalam diri anak.

Semua itu, menimbulkan stigma mendalam bagi masyarakat Aceh.
Dalam pendekatan simbol, kita bisa memahami betapa tidak mudah
masyarakat Aceh melupakannya. Ini mengakibatkan sebagian di antara
mereka tidak gampang melenyapkan simbol dendam masa lalu.

Pemerintah RI harus bersedia memahami semua itu. Berbarengan
dengannya, pemerintah RI pun wajib melakukan perbaikan pendekatan
multi dan interdisiplin, termasuk pendekatan simbol, khususnya
pascaditandatanganinya perjanjian damai.

Salah satu pendekatan simbol strategis yang perlu dimantabkan sekarang
adalah, sejauhmana akses pemerintah RI tentang otonomi khusus,
dengan diberlakukannya UU Nomor 18 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan
Syariat Islam. Sekalipun, khusus dalam konteks ini, mungkin pemerintah
RI tidak meraih keuntungan politik sebagai akibat otonomi khusus tadi,
namun demi keutuhan NKRI, sekaligus wibawa pemerintah kita sendiri,
bukankah kinerja pemerintahan RI tidak seharusnya diukur dari aspek
(keuntungan/kepentingan) politik semata?

Itulah sebabnya, mengapa baik pemerintah RI, GAM, atau siapa pun
juga, harus mencoba menyikapi fakta pascaperjanjian dengan kesadaran
perlunya perbaikan pendekatan masa lalu. (33)

- Novel Ali, staf pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Undip

GERAKAN ACEH MERDEKA (informasi sejarah)
Judul tulisan ―GERAKAN ACEH MERDEKA ―diatas, saya tambahkan/sisipkan ―untold
story‖, karena yang saya ceritakan ini adalah kisah nyata yang tidak pernah muncul dimedia
massa……
Saya tuliskan dalam blog ini dengan nuansa auto bigrafi, pengalaman hidup, sehingga
walaupun saya berusaha to tell the truth, only the truth, tapi aroma analisa subyektif saya
pribadi, tetap menonjol………
Keputusan pemerintah RI untuk menandatangani MOU dengan Gerakan Aceh Merdeka di
Helsinki, telah mengundang pro dan kontra dari seluruh komponen bangsa…..
Pendapat Persatuan Purnawirawan TNI AD, nampak jelas seperti yang terantum didalam
Amanat Ketua Umum PPAD Letjen TNI Purnawirawan Suryadi pada HUT ke 4 PPAD
tanggal 6 Agustus 2007 yang lalu…
PPAD menilai bahwa penanda tanganan MOU Helsinki merupakan suatu kekeliruan
besar/blunder pemerintah RI yang akan menimbulkan efek domino yang akan mengancam
integritas NKRI, seperti yang terjadi di Sovyet Uni….
PPAD juga menilai bahwa penanda tanganan tersebut merupakan bukti kelemahan
pemerintah RI, tidak sadar terjebak oleh konspirasi internasional dan strategi global
pemerintah asing yang berada dibelakang layar, dibelakang Helsinki/Finlandia (…..siapa
itu?….., tebak sendiri….!)…….
Nasi telah menjadi bubur, mau apa lagi?…..
PPAD tidak bisa berbuat apa lagi kecuali menghimbau kepada seluruh anak bangsa agar
waspada terhadap nasib kelangsungan hidup NKRI….
Kepada komunitas PPAD diseluruh penjuru tanah air dihimbau agar siap berjuang
mempertahankan NKRI dengan berbuat yang produktif dan konstruktif yang bisa dilakukan
oleh masing masing purnawirawan dengan seluruh jaringan nya……..
Berkaitan dengan uraian diatas, saya ingin cerita sedikit tentang seluk beluk Gerakan Aceh
Merdeka sesuai dengan pengetahuan dan pengalaman saya sebagai pelaku sejarah
penumpasan GAM di Aceh Utara dari Tahun 1976-1978……
Pada awal tahun 1976 saya berpangkat Mayor CPM dan mulai bertugas sebagai Komandan
Detasemen Polisi Militer ABRI di Korem Lilawangsa – Kodam Iskandar Muda, Propinsi
Aceh, yang berkedudukan di Lhokseumawe, Aceh Utara….
Pada tahun yang sama, bulan Desember 1976, Hasan Tiro mendeklarasikan Gerakan Aceh
Merdeka di Sigli, Aceh Utara, daerah wewenang penugasan saya……
Dalam Deklarasinya, GAM menyatakan agar Rakyat Aceh harus bergerak melawan
penjajahan bangsa Jawa yang telah mengeruk kekayaan alam Negara Aceh….
Realisasi gerakannya adalah melakukan gangguan teror tehadap rakyat Aceh yang pro
pemerintah RI dan serangan secara sporadis terhadap orang asing dan instalasi Pertamina PT
Arun di sekitar Blang Lancang Aceh Utara, yang sedang membangun pabrik LNG yang
terbesar di Indonesia, yang investornya adalah perusahaan minyak dari Amerika
Serikat…….
Jumlah mereka saat itu masih sangat sedikit, sekitar 200 orang dengan kekuatan senjata
sekitar 100 pucuk….
Untuk menumpas GAM tersebut dan melindungi proyek Vital Pabrik LNG PT Arun tersebut,
Kodam Iskandar Muda memerintahkan Danrem Lilawangsa, Kolonel Inf. Teuku Mat Syah
Asyik dengan seluruh jajarannya melakukan Operasi Keamanan Dalam Negri ( Opskamdagri
)……
Pemerintah Pusat, mengirim bantuan kekuatan berupa satu Tim (Diberi nama Tim Nanggala)
pasukan Sandi Yudha (Combat Intelijen) dari Kopasandha/Kopasus Jakarta, berjumlah 90
orang, dipimpin Mayor Inf Sofyan Efendi (keturunan Aceh), satu angkatan dengan saya di
AMN ( Lulus 1965)….Pangkat terakhir Letjen TNI, Gubernur Lemhanas….
Dengan bantuan Tim Nanggala tersebut Opskamdagri Korem Lilawangsa Kodam Isakandar
Muda Aceh berhasil menumpas habis Gerakan Aceh Merdeka pada akhir tahun 1978……..
Hasan tiro melarikan diri keluar negri…..
Mengapa demikian cepat tuntas?….Ini yang tidak pernah diexpose oleh media massa…..
Karena GAM yang dideklarasikan oleh Hasan Tiro pada Desmber 1976 tersebu, tidak
didukung sama sekali oleh pendiri Gerakan Aceh Merdeka yang asli, Panglima Pemberontak
DII/TII Teuku Daud Beureuh yang telah mendapat Amnesti oleh Presiden Soekarno pada
tahun 1960 an….
Justru Teuku Daud Beureuh mengutuk GAM yang dideklarasikan Hasan Tiro sebagai suatu
tindakan yang harus dilawan oleh rakyat aceh sendiri……Mengapa demikian?….
Teuku Daud Beureuh mengeluarkan statement waktu itu, yang disebar luaskan secara
langsung kepada seluruh rakyat Aceh, bahwa Hasan Tiro adalah bekas anak buahnya pada
saat pemberontakan DII/TII tahun 1950 an yang dikirim ke Amerika Serikat untuk beli
senjata, tapi tidak pernah kembali ke Aceh, kawin dan mendirikan usaha di Amerika,
uangnya dihabiskan…
Menurut beliau, Hasan Tiro adalah penghianat perjuangan GAM, penghianat rakyat Aceh,
karena itu harus diusir dari tanah Aceh….
Karena itu kelompok Hasan Tiro sebenarnya kelompok oportunis, bukan pejuang rakyat
Aceh dan tahun 1978 sudah habis……..
Pertanyaannya sekarang ialah , kalau begitu dengan siapa Pemerintah RI melakukan MOU?
Jelas untuk kami pelaku sejarah, Pemerintah RI membuat MOU dengan para oportunis,
penghianat rakyat Aceh sendiri…….
Saya secara pribadi sudah melaporkan cerita ini kepada SBY lewat SMS secara panjang
lebar agar MOU tersebut tidak ditanda tangani, tapi tidak ditanggapi dan MOU tetap ditanda
tangani
Juga timbul pertanyaan, kalau begitu ceritanya, siapa pasukan GAM yang perang dengan
TNI sebelum MOU?……..?
Ceritanya jadi panjang….
Selama saya bertugas di Aceh, pemenang Pemilu disana selalu PPP ( Partai Persatuan
Pembangunan ), demikian terus sampai sekitar tahun 1983……
Pada tahun 1984, Orde Baru membuat kebijakan Politik untuk mengkuningkan Aceh (
Golkarisasi)..Golkar harus menang di Aceh…….Timbul perlawanan terhadap kebijakan
tersebut…..Untuk menindas perlawanan terhadap Golkarisasi, pemerintahRI lewat
Pangabnya waktu itu Jendral Beni Murdani, memberlakukan Aceh sebagai Daerah Operasi
Militer ( DOM )……Mereka yang tidak mau masuk Golkar diintimidasi…akhirnya mereka
lari sembunyi kehutan, ketakutan…..
Untuk menyudutkan pelarian tersebut dan menjustifikasi penangkapan terhadap mereka,
maka penguasa DOM waktu itu mencap mereka, menyebut mereka dengan sebutan
Gerombolan Pengacau Keamanan…..
Lama kelamaan didramatisir seolah olah GPK tersebut mau melakukan pemberontakan
bersenjata/makar, kemudan munculah yang disebut Gerakan Aceh Merdeka jilid ke
3….GAM yang diciptakan sendiri oleh pemerintahan Orde Baru…..( Sebenarnya mereka
adalah Gerakan Anti Golkar
Karena menurut pemantauan Komite Hak Azasi PBB terjadi pelanggaran Hak Azasi yang
sangat berat di Aceh, maka PBB mengeluarkan kecaman terhadap kebijakan politik
pemerintahan Orde Baru di Aceh……..
Turunlah berbagai relawan baik dari dalam dan luar negeri, yang pada awalnya murni untuk
membela rakyat Aceh untuk melawan kedzaliman Orde Baru…
Kemudian secara terselubung, masuk juga dana asing untuk membantu perjuangan rakyat
tertindas, antara lain dari Negara Islam Radikal seperti Libia, Iran , termasuk Malaysia…….
Dengan banyaknya dana dari luar negri, daerah konflik Aceh menjadi surga bagi para broker
senjata api, residivis, desertir, militer yang dipecat, bandit, para mafia ganja/narkoba dan
oportunis lainnya…….
Maka jadilah GAM jilid ke 4, yang jumlahnya besar, punya jaringan keluar negri, punya
dana dan sponsor diluar negri yang signifikan. Belakangan sponsor ini berkembang sampai
kepada sang penguasa dunia yang haus minyak Indonesia…tahu siapa bukan?
Apa bargaining power GAM?……tentu saja janji kepada para sponsor bahwa kalau GAM
menang, mereka akan memberikan konsesi yang sangat menguntungkan sponsor,
terutama……kekayaan minyak dan LNG nya…
GAM Dalam Perspektif Hukum Internasional
    “Para pemberontak sebagai kelompok dapat diberikan hak-hak sebagai pihak
    sedang berperang (belligerent) dalam perselisihannya dengan pemerintah yang
    sah, meskipun tidak dalam artian organisasi seperti negara.” Keputusan House
    of Lord (1962).
PERMASALAHAN Aceh belakangan ini menjadi diskursus publik di berbagai media
massa. Mereka bahkan memaparkannya dalam ikon-ikon tersendiri. Ikon-ikon ini
seperti halnya pada kasus penyerangan Amerika Serikat terhadap pemerintahan
Saddam Husein di Irak. Eskalasi pemberitaan di berbagai media massa meningkat
pesat seiring dengan meningkatnya konflik antara GAM dan TNI yang meningkat
ketika pemerintahan Megawati mengeluarkan keputusan untuk menggelar operasi
terpadu di wilayah Aceh.
Peperangan antara GAM dan TNI telah berlangsung lebih dari satu bulan. Dari
beberapa informasi media massa menunjukkan bahwa perang ini telah
menyebabkan kerugian harta benda dan nyawa, baik dari pihak TNI, GAM maupun
pihak masyarakat sipil. Perang yang diawali tindakan diskriminatif baik secara
ekonomi maupun politik oleh pemerintahan Orde Baru kepada masyarakat Aceh
bukanlah fenomena baru dalam tatanan internasional. Padahal, dalam konvensi
PBB Pasal 1 ayat 1 secara tegas menolak praktik-praktik diskriminasi. Perang yang
dalam klasifikasinya termasuk kategori perang internal ini sebelumnya juga melanda
negara-negara di Amerika Latin, khususnya ketika rezim-rezim diktator berkuasa di
wilayah tersebut. Gerakan-gerakan yang mereka tempuh biasanya berupa gerakan
pembebasan nasional.
Bagi pemerintah yang berkuasa yakni pemerintahan Mega-Hamzah, tindakan GAM
tersebut dianggap sebagai usaha memberontak terhadap pemerintahan yang sah
dan berdaulat. Pemerintah berpendapat bahwa GAM adalah gerakan separatis
bersenjata yang mengancam kedaulatan NKRI dan mengganggu semangat
nasionalisme. Di Indonesia sendiri, gerakan pemberontakan semacam ini tidak
hanya muncul di Aceh, tetapi juga di Papua, Makassar, dan wilayah lainnya.
Gerakan ini marak ketika reformasi digulirkan pada tahun 1998 yang memberikan
sedikit angin segar bagi kebebasan berpendapat.
Namun, di antara semua itu, GAM adalah bentuk organisasi pemberontak yang
terbesar di wilayah Indonesia dilihat dari beberapa parameter. Pertama, GAM punya
struktur pemerintahan sendiri yang tersebar hampir di seluruh wilayah Aceh.
Dengan pemerintahan ini, GAM dapat menyelenggarakan kegiatan administrasi
dalam interaksi sosial dan hal ini sudah dilaksanakan oleh GAM sehingga terdapat
dua administrasi di wilayah Aceh.
Kedua, GAM memiliki angkatan perang yang jumlahnya memadai. Angkatan perang
inilah yang kemudian menjalankan fungsi keamanan internal di tingkatan mereka.
Kedua faktor inilah yang akhirnya membentuk parameter ketiga yakni otoritas de
facto di wilayah Aceh.
Dalam kerangka hukum internasional, organisasi GAM dapat dikategorikan sebagai
kelompok pemberontak (belligerent) yang diakui sebagai subjek dari hukum
internasional. Subjek hukum internasional adalah kesatuan entitas yang dapat
dikenai hak dan kewajiban internasional. Selain kelompok pemberontak, subjek
hukum internasional yang cukup penting adalah negara, individu, dan organisasi
internasional. Pengakuan GAM sebagai subjek hukum internasional dilihat dari
beberapa prinsip penting.
Pertama, kegiatan-kegiatan GAM telah mencapai suatu titik keberhasilan saat
mereka dapat menduduki secara efektif dan membentuk otoritas de facto di wilayah
Aceh yang sebelumnya dikuasai penuh oleh pemerintah Indonesia. Prinsip ini
muncul karena ada pertimbangan negara lain menyangkut kepentingan
perlindungan warga negaranya dan perdagangan internasional.
Dalam kondisi ini, negara-negara luar dapat mengambil keputusan untuk mengakui
secara de facto kepada GAM terbatas pada wilayah Aceh. Pengakuan seperti ini
pernah ditempuh pemerintah Inggris terhadap pihak pemberontak dalam perang
saudara di Spanyol tahun 1937. Kedua, peperangan antara pihak GAM dan TNI
telah mencapai dimensi tertentu di mana negara luar harus melihatnya sebagai
perang sesungguhnya antara dua kekuatan. Konsekuensinya adalah pelaksanaan
hukum perang bagi kedua belah pihak. Pengakuan keadaan berperang ini tentu
sangat berbeda dari pengakuan pemerintah induk atau pemerintah pemberontak
sebagai pemerintah yang sah.
Dalam pengakuan de facto kepada GAM, hanya pemerintah RI yang diakui secara
de jure yang dapat mengklaim atas harta benda yang berada di seluruh wilayah RI
termasuk Aceh. Selain itu, hanya pemerintah RI yang dapat mewakili negara untuk
tujuan suksesi negara dan wakil-wakil dari kelompok GAM yang diakui de facto
secara hukum tidak berhak atas imunitas-imunitas dan privilegde-privilegde
diplomatik penuh (Starke:1992).
Oleh karenanya, jelas bahwa perang antara GAM dan TNI harus dilihat sebagai
peperangan dua pihak yang harus memerhatikan hukum perang. Sebenarnya
penyelesaian konflik antara GAM dan TNI dapat ditempuh dengan jalan diplomasi.
Hal ini karena dalam perspektif hukum internasional, GAM dapat diakui sebagai
kaum belligerent (pemberontak) sehingga mampu menjadi subjek dari hukum
internasional. Meskipun pada proses historisnya jalan diplomasi kerap tidak
menemukan titik temu, sebagai langkah demokratis, kegagalan tersebut harus
saling diintrospeksi satu sama lain. Yang terpenting lagi adalah bagaimana
mengikutsertakan perwakilan dari masyarakat sipil sebagai komunitas mayoritas di
Aceh dalam setiap meja perundingan.
Sejarah telah membuktikan bahwa cara-cara militeristik tidak mampu
menyelesaikan perang. Masih teringat di benak kita bagaimana Orde Baru
menggelar DOM (Daerah Operasi Militer) di Aceh sebagai suatu penyelesaian
terhadap GAM. Yang terjadi adalah tumbuhnya benih-benih rasialisme yang
berkembang hingga saat ini. Mampukah operasi militer menyelesaikan konflik
antara GAM dan TNI ataukah justru akan menciptakan konflik yang
berkepanjangan? Dialektika sejarahlah yang akan menjawab semua itu. ***
Oleh ENY PRIHATINI, asisten dosen pada jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran.

Pasang Surut Aceh
Oleh: Aboeprijadi Santoso
Aceh mengenal dinamika pasang surut tersendiri. Gigih melawan kolonialisme dan
menyumbang kepada perjuangan bangsa Indonesia, sekarang, pertama kali, Aceh bergolak
untuk meraih kemerdekaan. Tapi pergolakan itu terjadi justru karena salah kaprah dan
kekejaman di Aceh semasa Orde Baru. Aceh menjadi Sri Langka ataukah Irlandia Utara
baru?
Takengon, awalnya
Awalnya dari Takengon, Aceh Tengah. Meski pun ketika upaya damai RI-GAM pertama
kali diteken, Mei 2000, Wakil RI Hassan Wirayuda berharap ―ini awal perjalanan 100
langkah‖ dan kemudian tercapai pakta yang lebih mantap (CoHA Desember 2002), namun
belum lagi ―100 langkah‖, awal Maret 2003, ratusan milisi sudah digerakkan dari Takengon.
Sejak itu, tim monitor internasional hengkang dan proses damai merosot hebat. Setiap jeda
dan gencatan, kedua pihak melanggarnya. Tetapi, kali ini, persiapan perang dan ultimatum
Jakarta membuat babak final di Tokio sia sia, sementara pihak GAM mau meninggalkan
perjuangan bersenjata, tapi tak mau eksplisit menerima otonomi. Yang terakhir inilah yang
menjadi break point di Tokio. Maka pembicaraan final di Tokio pada 17 & 18 Mei 2003 itu
cuma menjadi panggung saja untuk berbasa-basi unjuk itikad damai di muka para donor
ketika proses damai itu sendiri, di lapangan, sudah buyar.
Walhasil, pada 19 Mei 2003 pukul 00.00, di Jakarta diumumkanlah Darurat Militer,
berdasarkan Keppres No. 28, Tahun 2003, yang mengawali perang yang justru tak akan
membawa solusi.
Fait accompli militer memblokir solusi damai. Amerika juga begitu dalam soal Irak. Dan
dalam kasus Timor Timur itu juga terjadi. Ketika Menlu Adam Malik, kepada J. Ramos-
Horta, pada pertengahan 1974, mengakui hak penentuan nasib sendiri Timtim, Opsus-nya
Jenderal Ali Moertopo sudah menyiapkan agresi. Ujung-ujungnya, kita terjebak rawa-rawa
Timtim selama 24 tahun.
Kisah Aceh
Aceh adalah kisah panjang yang pasang surut dengan tiga kecenderungan: loyal, diam atau
tiarap, dan berontak. Ketika kawasan guncang atau dominasi pusat redup, Aceh akan
berontak demi Aceh.
Akhir abad ke XIX, ketika Inggris dan Belanda berebut Selat Malaka, Aceh bergolak. Atjeh
Oorlog (Perang Aceh 1873-1913) yang memerangi Kesultanan Aceh menjadi perang
terpanjang Belanda, yang resminya tak berkesudahan karena Aceh menggabung ke dalam
perjuangan RI. Belanda bertekad menguasai Aceh dalam rangka mengukuhkan posisi
Belanda sebagai adikuasa kawasan abad XIX. Belakangan, Snouck Hourgronje, pakar Islam
yang menjadi penasehat Gubernur Jenderal Belanda, mencap pemberontak Aceh sebagai
―fanatik‖ dan ―gila‖. Ketika Jepang kalah, Belanda ogah menguasai Aceh.
Saat Republik Indonesia masih muda dan lemah, Aceh kembali berontak di bawah Daud
Beureueh. Pemberontakan Darul Islam, dengan Tentara Islam Indonesia (DI/TII) ini masih
bertolak dari kebangsaan Indonesia, namun mengedepankan warna Islam.
Kemudian, di puncak kejayaan Orde Baru, 1980an, Aceh kembali loyal, GAM yang lahir
1976, tiarap, dan Gubernur Ibrahim Hasan mengundang Operasi Jaring Merah TNI, yang
biasa disebut sebagai ―DOM‖ (Daerah Operasi Militer), 1989-1998.
James Siegel dalam ―The Rope of God‖ (1969) melukiskan Aceh sepanjang 1950-1960an
sebagai dinamika kaum ulama ketika ―Tali Ilahi‖ menjadi panutan umat. Tetapi tiga
dasawarsa Orde Baru – peluang pendidikan yang meningkat, minyak, gas bumi dan ganja
yang memikat, terutama tragedi perang kotor DOM – mengubah hampir segalanya. Walhasil,
ketika Soeharto mundur dan momentum baru bergulir di Aceh, para korban DOM jadi
gerilyawan dan Inong Balee (gerilyawati) dan kader-kader GAM jebolan Libia pulang.
Berkat DOM-nya tentara Indonesia, maka reformasi dan eksodus-mudik kedua (yang
pertama tahun 1989) itu menggoyang bandul Aceh dan GAM malah maju pesat, terutama
semasa 1997-2000.
Titik balik bagi GAM
Sejak 2001, Aceh merupakan daerah konflik paling mencemaskan Jakarta. Kemelut Aceh
bermula tepat dengan krisis regional dan jatuhnya Soeharto 1998. Pemberontakan GAM
sempat tiarap sampai akhir 1980an. Kembalinya kader-kader GAM dari pelatihan militer
pada 1989 mengawali kebangkitan GAM, yang kemudian dihajar dengan kekejaman tak
terperikan selama ―Operasi Jaring Merah‖ yang disebut DOM (Daerah Operasi Militer), dari
1989 sampai 1998.
Sekitar 10 sampai 12 ribu korban tewas di masa itu. Berkat operasi inilah, GAM yang semula
dibenci rakyat mengalami titik balik, dan menjadi populer terutama di pedesaan dan di Pidie
dan umumnya sepanjang pantai Timur.
Kasus Aceh membuktikan bahwa TNI yang berpretensi sebagai kekuatan pemersatu
Indonesia, telah berhasil menjadi sumber disintegasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
(NKRI). Berkat ulah TNI, GAM maju pesat. Ini muncul di permukaan saat momentum
reformasi 1998 bergulir ke Aceh. Peluang pendidikan yang meningkat, perluasan industri
minyak dan gas bumi serta meningkatnya perdagangan ganja, semasa Orde Baru – semua itu
membuat Aceh menjadi daerah konflik yang paling memikat kepentingan kepentingan elite
politik di Jakarta dan Aceh.
Gelombang kedua eksodus mudik para kader GAM dari Libia lewat Malaysia sejak 1997
memanfaatkan momentum reformasi, diperkuat oleh bebasnya kader-kader GAM dari
tahanan semasa pemerintahan Habibie. DOM dihentikan, namun sakit hati dan dendam,
terutama terhadap TNI, telah mendalam dan meluas di Aceh.
Pola Orde Baru diteruskan
Salah kaprah Orde Baru diwarisi dan diteruskan oleh rezim-rezim penggantinya dengan
pemerasan, korupsi dan kekerasan militer di tingkat lokal. Senjata diselundupkan dari Jakarta
dan kabarnya dijual oleh oknum oknum TNI sendiri kepada GAM. Pemerasan lokal meluas,
baik oleh oknum TNI maupun GAM, di tingkat bawah, terhadap rakyat dan terhadap bus-bus
di jalanan dan di tingkat atas, terhadap instansi- instansi pemerintah, bank dsb di Banda
Aceh. Semua itu, ditambah dengan bisnis ganja, sejak reformasi membentuk pola yang
melanggengkan kekerasan.
Akibatnya, yang terjadi bukan ―sustainable development‖, melainkan ―sustainable violence‖.
GAM berpretensi berhak menarik ―pajak perjuangan‖ (pajak Nanggroe) dengan ―mengutip‖
penghasilan rakyat, dan unsur unsur aparat melakukan yang sama ―demi survival‖. Semua itu
terlindung karena Jakarta juga berkepentingan menjaga Aceh dengan industri Exxon-Mobile
dan gas Arun yang merupakan kepentingan nasional sekaligus sumber pendapatan tambahan
bagi aparat yang bertugas. Dengan demikian, konflik dan perang di Aceh berkepanjangan
berkat pihak-pihak yang bertikai sendiri.
CoHA
Akhirnya, konflik Aceh mengancam Jakarta sendiri. Pemerintahan Megawati menempatkan
Aceh pada prioritas utama. Keppres April 2001 di bawah Presiden Abdurrahman Wahid
membuka pintu pertama bagi operasi militer. Upaya ―Jeda Kemanusiaan‖ sejak Mei 2000
macet di lapangan, dan Gus Dur terlanjur melibatkan sebuah LSM asing, HDC, Henry
Dunant Center. Awal 2002 Jakarta bemaksud melibas GAM, tapi kemudian menempuh
strategi politik dan diplomasi. Bank Dunia, Amerika Serikat dan Jepang dilibatkan melalui
persiapan konferensi donor Tokyo. Pertama kali tercapai suatu kesepakatan yang mantap dan
rinci: Persetujuan Penghentian Permusuhan atau CoHA (Cessation of Hostility Agreement),
yang ditandatangani RI dan GAM pada 9 Desember 2003 di Jenewa.
Menurut rencana CoHA, dua bulan pertama merupakan sosialisasi CoHA yang harus
membangun saling percaya, disusul demilitarisasi mulai Februari sampai Juli 2003, dan
kemudian proses dialog menyeluruh tentang otonomi NAD, disusul dengan pemilu Aceh.
Dua bulan pertama CoHA, yaitu Desember dan Januari merupakan sebuah sukses yang
disambut hangat rakyat Aceh, tetapi sukses itu pendek saja.
Kedua pihak melakukan pelanggaran gencatan. TNI tidak merelokasi pasukan, Brimob tidak
mengubah posisi, singkatnya aparat RI tidak berubah dari kekuatan ofensif menjadi defensif,
sedangkan GAM juga belum memulai peletakan senjata. Selain itu, GAM berkampanye
―kemerdekaan tinggal sebatang rokok lagi‖ dan Jakarta gagal menghentikan sumber
penghasilan ―pajak‖ GAM.
Garis keras TNI tak sabar lagi: Perang Aceh

Akhir Februari, 50an jenderal Angkatan Darat, termasuk seluruh Panglima Kodam, dipimpin
KSAD Jenderal Ryamirzad Ryacudu, menggelar rapat Angkatan Darat di Lhokseumawe,
Aceh Utara. Suatu provokasi yang mengisyaratkan ketidaksabaran garis keras TNI. Awal
Maret ratusan milisi bergerak dari Takengon, Aceh Tengah, membakar gedung tim monitor
asing yang memantau gencatan, sehingga mereka akhirnya hengkang. Sejak itu, proses
damai CoHA merosot hebat. Jakarta minta sidang 25 April di Jenewa, tapi GAM menolak
tanggal tsb.

Sementara itu persiapan perang ditingkatkan dan pemerintah Jakarta datang ke pembicaraan
final di Tokyo dengan ultimatum: GAM harus menerima NKRI, meletakkan senjata dan
menerima otonomi khusus. GAM bersedia meletakkan senjata, tetapi tak mau secara ekplisit
menerima otonomi dan NKRI. Eskalasi persiapan perang sudah amat meluas dan menjadi
fait accompli yang memaksa pembicaraan Tokyo, mau tak mau, gagal.
―Take the guns out of politics‖ adalah inti konsensus antara RI, GAM, empat tokoh Bijak
Bestari di balik Henry Dunant Center dan para donor internasional yang melandasi
Perjanjian CoHA. Pesan itu masih dan hanya berharga sebagai kunci solusi damai jika TNI
bersedia menghentikan perang, GAM mau menjadi partai politik dan ada sanksi di tangan
mediator yang berwibawa. Kekerasan militer tak akan membawa solusi.
Perang di Serambi Mekkah telah mencatat sejumlah musibah: musibah kemanusiaan,
musibah HAM dan ancaman terhadap hak-hak sipil warga Aceh.
Kejahatan HAM terhadap sipil
Sampai awal minggu ketiga perang ini, menurut badan PBB untuk dana kanak-kanak
UNICEF, sebanyak 437 gedung sekolah musnah dibakar orang orang tak dikenal. Diduga
sekitar 60 ribuan anak didik terlantar. Tak kurang dari 17 ribu jiwa telah mengungsi menurut
angka resmi Departemen Sosial di Jakarta. Angka tsb hanya mencakup para pengungsi di
dalam wilayah NAD (Nanggroe Aceh Darussalam). Di sejumlah tempat, terutama di
Bieureun, tapi juga di kabupaten-kabupaten lain, terjadi kejahatan HAM terhadap penduduk
sipil. Pihak TNI mengklaim lebih dari 100 anggota Gerakan Aceh Merdeka GAM tewas dan
puluhan ditangkap. Tetapi, di dalamnya termasuk belasan pemuda, juga yang berusia 11 dan
13 tahun tewas yang diklaim sebagai anggota GAM.
Menyusul semua itu, sekitar 60an aktivis dinyatakan sebagai tersangka oleh PDMD
(Penguasa Darurat Militer Daerah); sejumlah organisasi LSM, seperti SIRA (Sentral
Informasi Referendum Aceh) dan SMUR, sedangkan kantor Kontras di Banda Aceh ditutup.
Bekas aktivis LBH Banda Aceh diburu, demikian juga aktivis FPDRAA, sementara aktivis
perempuan dari LSM Srikandi Aceh, Cut Nur Asikin, ditahan seperti juga lima wakil dan
perunding GAM.
Aceh = konsolidasi Orde Baru II

Akhirnya, penguasa Darurat Militer Aceh dan Menko Kesra Yusuf Kalla mengumumkan
LSM LSM asing dilarang giat di Aceh dan bantuan-bantuan diminta disalurkan melalui PMI
(Palang Merah Indonesia). LSM-LSM asing, termasuk LSM bantuan, tidak lagi diinginkan.
Yang juga mencemaskan, warga Aceh di luar wilayah Aceh diintai dan dicurigai, di Jakarta,
mereka dicatat seolah-olah dianggap semua terjangkit virus GAM.

Tampaknya, seperti tragedi 1965-1966 mengawali Orde Baru Soeharto, kemelut Aceh
sebenarnya berfungsi mengkonsolidasi Orde Baru II tanpa Soeharto. Merosotnya bintang
ABRI sejak jatuhnya Soeharto pada 1998, telah dikoreksi semasa pemerintahan Megawati;
penambahan, pemulihan dan penguatan struktur teritorial (komando militer sampai desa)
telah dikonsolidasi.
Sekarang, perlunya dan faedahnya semua itu hendak dibuktikan melalui upaya memerangi
separatisme di Aceh.
Aceh bisa jadi rawa-rawa baru Jakarta

Perang Aceh akan menjadi kuda bagi TNI untuk memulihkan pamornya, karena opini publik
dan elite Jakarta hampir seluruhnya mendukung operasi militer di Aceh. Megawati dan PDI-
Pnya juga akan beruntung dan siap memasuki pemilu 2004 dengan kemenangan Aceh di
kantong, meskipun sekaligus berarti Megawati disandera elite TNI.

Tetapi pengalaman di Timor Timur menunjukkan aparat TNI tak mampu menjalankan
perang yang profesional, dan konflik Aceh tak akan terselesaikan melalui jalan militer.
Bukannya menjadi bintang baru, Megawati dan TNI, akibat perang yang akan
berkepanjangan di Aceh, malah akan berhutang makin besar terhadap Indonesia, kalau pun
tidak terjebak sebuah rawa-rawa baru semacam Timtim dahulu.

                                  Problem Aceh :

                 Menutup Aib Dengan Darurat Militer #)
                                   Daniel Hutagalung

Tanggal 19 Mei 2003, Presiden RI mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) No.28 tahun
2003 tentang pemberlakuan status daerah militer di propinsi NAD. Dasar-dasar yang menjadi
pertimbangan penerapan Keppres tersebut adalah: pertama kegagalan dialog damai antara
Pemerintah dengan GAM; dan kedua meningkatnya tindakan kekerasan bersenjata oleh GAM
yang dinilai mengarah kepada bahaya terorisme (Lihat Keppres No.28/2003). Pertanyaannya
kemudian apakah opsi darurat militer akan menyelesaikan persoalan Aceh? Apakah rasionalitas
dari pengambilan kebijakan tersebut? Tulisan ini mencoba untuk berpijak pada dua pertanyaan
tersebut, dan menganalisis dalam konteks sejarah dan analisis politik hubungan ekonomi-politik
antara Pemerintah RI dan Aceh sebagai sebuah entitas politik.

Hubungan Politik Aceh-Pusat: Dari Kolonialisme Sampai Republik

Dari abad 15 sampai 18, Kerajaan Aceh merupakan kerajaan yang mempunyai kekuasaan politik
dan ekonomi di wilayah tersebut. Kekuasaan Portugis di Semenanjung Malaya berhasil diambil
alih, dan kemudian kekuasaan Kerajaan Aceh menguasai sampai wilayah Pariaman di Sumatera
Barat. Kekuasaan atas wilayah inilah yang kemudian menghantarkan Aceh berperang melawan
Kerajaan Belanda yang ingin merebut wilayah perdagangan yang berada di bawah kontrol
Kerajaan Aceh. Perang untuk merebutkan wilayah tersebut berlangsung selama 40 tahun, di
mana Aceh akhirnya dinyatakan ―kalah‖. Meskipun demikian, kekuasaan kolonialisme Belanda
hanya berpengaruh di Banda Aceh dan kota pelabuhan Lhokseumawe, sementara di wilayah-
wilayah lainnya terus mendapatkan perlawanan sporadis para pejuang-pejuang Aceh.

Jatuhnya Jepang membawa ulama-ulama Aceh yang terhimpun dalam PUSA mengambil kontrol
atas administrasi sipil, ekonomi dan angkatan perang. Usaha Belanda untuk kembali menguasai
Hindia Belanda tidak sampai menduduki Aceh dan hanya berpusat di Jawa dan Irian Barat.
Dalam periode ini Aceh secara otonom mengendalikan sendiri pemerintahannya, dan bahkan
memberikan dukungan penuh terhadap perjuangan revolusi nasional melawan Belanda. Namun
setelah kekuasaan Belanda barakhir, pemerintahan Soekarno memangkas otoritas politik
pemerintahan lokal di Aceh, sehingga melahirkan perlawanan ulama-ulama Aceh di bawah
kepemimpinan Teungku Daud Beureuh. Negosisasi yang panjang yang kemudian berhasil
mengehentikan perlawanan masyarakat Aceh, dan memberikan Aceh otonomi khusus untuk
menyelenggarakan hukum adat, keagamaan dan pendidikan.

Hubungan Politik Aceh-Pusat: Konteks Orde Baru

Tradisi hubungan politik yang selalu buruk antara Aceh dengan pemerintahan di pusat berlanjut
pada pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto. Orde Baru memaknai Aceh sebagai sebuah
sumber ekonomi yang besar, dan menempatkannya dalam narasi pembangunan (ekonomi) yang
dikonstruksi Orde Baru dalam mendekonstruksi narasi ―politik sebagai panglima‖ yang
dikonstruksi Soekarno. Orde Baru mengkonstruksi narasi pembangunan yang berpondasikan
pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik. Narasi ini mengubah tatanan politik dan
ekonomi di wilayah Aceh. Kepemimpinan ulama PUSA yang dominan di masa pemerintahan
Soekarno perlahan digantikan oleh kelompok teknokrat hasil pendidikan sekuler dalam
menempati posisis-posisi dalam birokrasi sipil sebagai elit-elit baru di Aceh. Pada sisi lain
stabilitas politik dijaga dengan membangun kekuasaan teritorial angkatan bersenjata di seluruh
Indonesia dalam bentuk Kodam-Kodim-Koramil. Bahkan kemudian organisasi PUSA yang
politis diintegrasikan ke dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang berorientasi hanya pada
kegiatan keagamaan.

Narasi pembangunan Orde Baru ini diusung oleh agen-agennya yakni kaum teknokrat yang
membawa ―ide-ide untuk mencapai kemajuan‖ dalam bidang ekonomi. Kekayaan alam di Aceh
kemudian dieksploitasi dalam konteks narasi pembangunan. Berbagai pabrik didirikan seperti
pabirik LNG dan Pupuk Iskandar Muda. Produk LNG misalnya di awal tahun 1990-an mencapai
40% dari seluruh produksi dunia (Financial Times, 22 March 1991), yang menjadikan Indonesia
sebagai negara pengekspor LNG terbesar di dunia. Tahun 1991 hampir 90% hasil pupuk Aceh
diekspor (Kompas, 6 Januari 1992). Kontrol atas semua hasil-hasil ekonomi dipusatkan di bawah
kekuasaan pemerintah pusat (baca: Jakarta), konsentrasi kekuasaan dan otoritas yang terpusat di
Jakarta terhadap berbagai kebijakan dalam bidang industri, keuntungan ekonomi, dan agen-agen
birokrasi, serta lisensi-lisensi bagi proyek industri baru sangat ditentukan oleh Jakarta. Pada sisi
lain pembangunan di Aceh tidak mengalami kemajuan signifikan, jika dibandingkan dengan
keuntungan ekonomi yang dihasilkan oleh wilayah tersebut.

Untuk menjaga berlangsungnya proses eksploitasi ekonomi ini, Orde Baru menempatkan militer
sebagai penjaga stabilitas ekonomi-politik, serta memangkas otoritas pemerintah lokal. Jabatan-
jabatan politik lokal seperti Gubernur dan Bupati sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah pusat.
Sentralisasi kekuasaan dan absennya otoritas wilayah ini yang kemudian menjadi alasan lahirnya
perlawanan dari sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Gerakan Aceh Merdeka
(GAM) di bawah kepemimpinan Hasan di Tiro pada tahun 1976. Dalam konteks politik dan
ekonomi; eksploitasi kekayaan Aceh bagi kepentingan elit politik Jakarta, hilangnya otoritas
lokal bagi kontrol atas politik dan ekonomi Aceh, serta reduksifikasi kultur Aceh (yang Islamis)
ke dalam kultur Jawa (yang sekuler) merupakan discourse yang dikonstruksi sebagai narasi
untuk menandingi narasi Orde Baru.

Sentralisme kekuasaan dan eksploitasi ekonomi, hilangnya secara perlahan kultur Aceh yang
Islami, serta absennya otoritas lokal, merupakan narasi partikular yang dikonstruksi dan
dikembangkan oleh GAM. Narasi partikular ini melihat Aceh sebagai wilayah yang teralienasi
dari proyek ―menjadi Indonesia‖ yang pada awalnya didirikan secara bersama-sama. Narasi ini
kemudian dikonstruksi dan berkembang menandingi narasi pembangunan Orde Baru. Narasi ini
melahirkan bentuk-bentuk perlawanan dengan ide dasar bagi gerakan untuk memerdekakan dan
memisahkan dari republik, karena republik dinilai tidak mampu memenuhi janji dari kontrak
pendirian republik. Aksi-aksi bersenjata kemudian dilakukan untuk mendukung narasi partikular
yang perlahan mulai menempati ruang-ruang yang sebelumnya dipenuhi oleh narasi
pembangunan Orde Baru. Peningkatan aktivitas bersenjata berupa penyerangan terhadap kantor-
kantor perusahaan besar atau kantor-kantor polisi dan instansi militer, serta kontak senjata
dengan aparat militer, melahirkan tindakan counter-insurgency yang dahsyat dari pemerintah
Orde Baru. Dalam rangka mempertahankan narasi pembangunan, pemerintahan Soeharto pada
tahun 1989 melakukan operasi militer, yang berkembang dengan penetapan dan penerapan status
Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dalam rangka menumpas gerakan separatisme GAM.
Sepanjang sembilan tahun (1989-1998) diberlakukannya DOM, ribuan korban masyarakat sipil
tewas, hilang, mengalami perkosaan dan pelecehan seksual, atau mengalami penyiksaan yang
meninggalkan trauma yang mendalam.

Politik Pasca- Otoriterianisme: Operasi Militer Sebagai Panglima
Perubahan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 membawa dampak luas bagi konstelasi
politik lokal. Peran militer yang begitu dominan dalam politik menjadi sorotan, dan kemudian
dalam beberapa hal dikurangi. Perubahan ini juga berdampak terhadap Aceh. Status DOM
dicabut, dan kasus-kasus pelanggaran HAM mulai diungkap kepada publik sebagai bagian dari
kejahatan politik dan kemanusiaan dari pemerintahan Orde Baru. Sebuah landasan tuntutan baru
muncul, yakni bagaimana keadilan terhadap korban dan pelaku kejahatan pelanggaran hak asasi
manusia selama DOM dilaksanakan. Korban mendapatkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi
yang layak, dan pelaku dibawa ke depan pengadilan untuk mempertanggungjawabkan kejahatan
HAM yang telah dilakukannya selama operasi militer masa DOM dan pasca DOM. Namun
pengakuan pemerintah atas terjadinya pelanggaran berat pasca DOM tidak ditindaklanjuti oleh
proses hukum (pro-justitia), bahkan tidak merubah tatanan politik di Aceh. Pemerintahan pasca
Soeharto kembali melanjutkan watak dan perilaku rejim Orde Baru dalam wajah pemerintah
lokal di Aceh di mana korupsi, kolusi, nepotisme dan wajah militeristik masih tetap
dipertahankan.

Beberapa pelanggaran HAM skala berat justru berlangsung pada masa sesudah dicabutnya DOM
dan digantikan oleh beberapa operasi militer seperti Operasi Sadar Wibawa, Operasi Sadar
Rencong I, II, III, Operasi Meunasah, Operasi Pemulihan Keamanan, seperti Peristiwa Idi Cut
(Aceh Timur), Tragedi Beutong Ateuh (Tengku Bantaqiah), Tragedi Simpang KKA, Peristiwa
Gedung KNPI, dll. Dalam Kasus peradilan koneksitas kasus Beutong Ateuh (Tengku Bantaqiah)
dan Peristiwa Gedung KNPI keputusan pengadilan dirasa tidak memenuhi rasa keadilan
masyarakat, karena vonis yang dijatuhkan hakim sangat ringan dibandingkan dengan jumlah
korban jiwa yang jatuh dalam dua peristiwa tersebut. Dari berbagai hasil laporan investigasi
dapat dikalkulasikan bahwa dari bulan Januari 1999 sampai September 2002 tercatat:
pembunuhan di luar proses hukum sebanyak 2058 korban, penghilangan paksa 533 korban,
penyiksaan 2946 korban dan penahanan sewenang-wenang 1600 korban! Jumlah korban yang
sangat spektakuler dalam 3 tahun 8 bulan!

Pemerintahan Abdurrahman Wahid kemudian mencoba untuk mencari solusi damai bagi
penyelesaian Aceh. Salah satunya adalah dengan mengadakan kesepakatan Jeda Kemanusiaan
antara TNI dan GAM, namun kesepakatan ini tidak berjalan efektif dan skala kekerasan dan
konflik bersenjata terus meningkat. Dalam manghadapi situasi ini Presiden Abdurrahman Wahid
kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No.4 Tahun 2001 yang isinya antara lain
melakukan langkah-langkah komprehensif di bidang ekonomi, politik, sosial, hukum, ketertiban
masyarakat, keamanan serta informasi dan komunikasi (Lihat Inpres No.4/2001). Untuk sektor
keamanan dan ketertiban Inpres ini memberikan wewenang penuh kepada Kepolisian RI sebagai
pemegang komando bagi pemulihan proses keamanan di Aceh. Selain itu untuk mengakomodasi
problem ketimpangan sosial-ekonomi dan otonomi politik, Presiden Wahid mengeluarkan
Undang-Undang No.18/2001 tentang Otonomi Khusus NAD yang dijalankan pada pemerintahan
Megawati.

Meskipun demikian, persoalan keadilan hukum yang belum dilaksanakan, serta proses
rehabilitasi dan rekonstruksi yang kurang dijalankan oleh pemerintah RI terus melahirkan
tuntutan dan perlawanan masyarakat sipil Aceh. Masyarakat sipil Aceh menciptakan landasan
baru bagi dasar perjuangan mereka, yakni pencarian keadilan bagi para korban pelanggaran
HAM di masa lalu. Landasan baru ini diidentifikasikan sebagai ―luka hati rakyat Aceh‖, di mana
harga diri, hak dan martabat rakyat Aceh selama ini diinjak-injak. Landasan tuntutan baru ini
muncul dari gerakan masyarakat sipil di luar GAM seperti NGO, mahasiswa, aktivis perempuan,
aktivis politik lokal Aceh, dll. Landasan baru ini melengkapi landasan absennya otoritas politik
dan perampasan kekayaan ekonomi Aceh yang menjadi narasi GAM, dan menjadi satu kesatuan
narasi partikular yang muncul sebagai narasi perlawanan terhadap narasi besar yang dikonstruksi
Orde Baru dan rejim-rejim sesudahnya.

Narasi partikular yang dikonstruksi masyarakat Aceh mengemuka ini menjadi narasi yang lebih
universal yang berujung pada tuntutan diadakannya referendum, di mana aksi menuntut
diadakannya referendum diikuti sekitar dua juta warga Aceh menjadi wacana hegemonik,
menandingi wacana otonomi yang dikonstruksi pemerintahan pasca Suharto. GAM dan gerakan
resistensi masyarakat semakin meluas yang membongkar narasi yang dikonstruksi Orde Baru
dan rejim-rejim sesudahnya, yang berujung pada ditandatanginya kesepakat damai Cessation of
Hostilities Agreement (CoHA) tanggal 9 Desember 2002, untuk menghentikan meruncingnya
kontak senjata antara GAM dengan TNI, dan semakin banyaknya jatuh korban masyarakat sipil.

Darurat Militer: Cara Baru Melepaskan Tanggung Jawab Politik

Dari keseluruhan pemaparan Aceh dalam berbagai konteks dalam perspektif historis, sebuah
benang merah bisa ditarik untuk melihat bagaimana konflik Aceh saat ini terus berkepanjangan,
seakan-akan tidak menemui titik akhir yang diharapkan. Pemerintahan Orde Baru kembali
melakukan hal yang sama, yaitu memangkas otoritas politik lokal Aceh, sekaligus mengambil
kekayaan alam tanpa memberikan distribusi yang adil, sekaligus melakukan represi yang
berlebihan potensi resistensi yang muncul dari masyarakat dengan menerapkan status DOM
sehingga mengakibatkan banyaknya jatuh korban jiwa maupun trauma berkepanjangan yang
dialami masyarakat Aceh. Kondisi ini melahirkan gerakan perlawanan baru yang dipimpin Hasan
Tiro, dan terus berlangsung sampai saat ini di mana darurat militer diberlakukan di Aceh.

Apa yang bisa dilihat dari keseluruhan konteks ini? Satu hal yang bisa dilihat bahwa wilayah
Aceh secara historis memiliki otoritas politik yang kuat terhadap wilayahnya sendiri, setiap
usaha yang berusaha memangkasnya akan selalu menghadapi perlawanan yang kuat. Ini bisa
dilihat bahwa persoalan ketidak adilan ekonomi, absennya otoritas politik lokal, tingginya tindak
pelanggaran HAM, terjadi hampir di seluruh wilayah di Indonesia di bawah pemerintahan
Soekarno maupun Orde Baru, namun di Aceh gerakan resistensi terhadap hal tersebut tumbuh
paling kuat dan signifikan. Semasa pemerintahan Soekarno perlawanan daerah bermunculan di
Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Sumatera, hanya tidak ada gerakan perlawanan yang muncul
sekuat di Aceh. Demikian juga pada masa Orde Baru, masyarakat Aceh kembali melakukan
gerakan resistensi yang kuat pada saat otoritas politik dan ekonomi lokal dipangkas dan
dirampas. Artinya bercermin pada konteks-konteks sebelumnya maka bisa disimpulkan bahwa
penetapan darurat militer merupakan jalan paling tidak populer dan tidak akan menyelesaikan
masalah Aceh.

Dalam menghadapi persoalan Aceh ini pemerintah hanya menempatkan GAM sebagai faktor
tunggal dan bukannya melihat kembali pada kesalahan-kesalahan kebijakan yang selama ini
diambil dan dijalankan. Penyerdehanaan masalah oleh Pemerintah RI hanya dengan
menempatkan GAM sebagai faktor tunggal bisa disimpulkan bahwa Pemerintah RI berusaha
melepaskan tanggungjawanya atas kesalahan-kesalahan politiknya dalam menghadapi persoalan
Aceh selama ini, dan untuk menutupi semua aib berupa ketidakbecusan kebijakan yang tidak
pada tempatnya, kebobrokoan pemerintah daerah Aceh, pengabaian atas kejahatan HAM yang
dilakukan aparat negara, ketidakadilan distribusi ekonomi, kegagalan pemenuhan rasa keadilan
hukum masyarakat maka pemerintah mengambil jalan pintas: darurat militer!

Di satu salah satu sisi misalnya pelaksanaan pemerintahan daerah jelas terlihat kebobrokan yang
mencolok, terutama dalam hal penyalahgunaan wewenang dan korupsi. Dalam tabloid anti-
korupsi Lacak, dipaparkan 50 penyalahgunaan wewenang Pemda Aceh (dalam hal ini Gubernur
Abdullah Puteh) berupa mark-up, tender proyek yang tidak transparan, dan defisit anggaran
tahun 2003 sampai Rp.85 milyar (Lacak No. 4, Th.I, Mei 2003, hlm. 4-5), belum lagi
menguapnya dana pendidikan yang dialokasikan semenjak tahun 2000 tanpa adanya laporan dan
alokasi yang jelas (Lacak No.4, Th.I, Mei 2003, hlm.7). Di sisi lain keboborokan ini tidak diikuti
dengan tindakan politik berupa pembersihan aparat pemerintah lokal yang gagal
mempertanggungjawabkan hasil kerjanya, melainkan membiarkan keboborokan itu menyebar
dan meluas. Hampir tidak ada instropeksi dan evaluasi atas berbagai tindakan penyimpangan
tersebut, dan tetap berkutat dan bergelut hanya pada ―bahaya ancaman GAM‖ semata.

Ketidakmampuan pemerintah lokal untuk menciptakan ruang yang lebih luas bagi partisipasi
masyarakat sipil, juga bagi rehabilitasi dan restrukturisasi serta ketidakmampuan pemerintah
pusat untuk memberikan keadilan hukum bagi ketidakadilan yang selama ini terjadi terhadap
masyarakat Aceh, merupakan dasar bagi pemerintah untuk menutupi semua kesalahannya
dengan menempatkan GAM sebagai faktor utama masalah di Aceh. Jika ini yang terjadi maka
jelas nampak di depan kita bahwa Pemerintah RI akan menutupi ketidakmampuannya dengan
menciptakan kesalahan-kesalahan baru, dan semakin menumpuknya kesalahan-kesalahan politik
yang akan dibuat pemerintah, akan semakin menempatkan Aceh sebagai wilayah yang
teralienasi, dan akan semakin melahirkan persoalan-persoalan baru yang lebih laten, yaitu
semakin membesarnya gerakan resistensi dan separatisme terhadap pemerintah pusat dan
pemerintahan republik. Dan jika ini yang terjadi maka korban jiwa di kalangan sipil akan jatuh
sangat banyak, karena pemerintah tidak mampu menyelesaikan masalah demi masalah,
melainkan justru menciptakan masalah-masalah baru, melalui operasi-operasi militer dan darurat
militer. Sampai tulisan ini dibuat sejumlah korban telah jatuh selama dua (2) bulan setelah
diberlakukannya darurat militer: