Docstoc

coba1

Document Sample
coba1 Powered By Docstoc
					                                                                                              ISSN 2086-8510


 IMPLEMENTASI TUGAS BIDAN DI DESA SIAGA MENURUT KEPMENKES NOMOR
564/MENKES/SK/VIII/2006 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
    DESA SIAGA TERKAIT DENGAN KEWENANGAN BIDAN DESA MENURUT
          KEPMENKES NOMOR 900/MENKES/SK/VII/2002 TENTANG
                      REGISTRASI DAN PRAKTIK BIDAN :
      STUDI KASUS DI KECAMATAN TUNTANG KABUPATEN SEMARANG

 Implementation of Midwife Duties In Stand By Village By Kepmenkes No 564/Menkes/Sk/Viii/2006
  About Guidelines of Implementation Stand by Village Related to Village Midwife Authority by
       Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 About Midwife Registration And Practice:
                       Case Study In Tuntang District Semarang Regency

                                                  Oleh
                                    Ambar Dwi Erawati dan Novita Alfiani
                Dosen Program Studi Diploma III Kebidanan STIKES Widya Husada Semarang

                                                    ABSTRACT

            Midwives perform services regulated by Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 about Midwife
      Registration and Practice in the form of authority. Along with standby village, midwives get additional
      tasks regulated in Kepmenkes No 564/Menkes/SK/VIII/2006 about Guidelines of Implementation
      Standby Village. Based on regulation above, formulation of the problem in this research are: 1. Is there
      any disagreement in the regulation, 2. How the form of legal protection for midwives in the standby
      village.
             This study aims to: 1. Comparing these two regulations, 2. Knowing the implementation of the
      practices of midwives in standby villages in Tuntang district Semarang Regency. Method used empiric
      juridical approach to the specific analysis descriptive. Object of this research there are 10 people’s
      midwives and confirmation with the Chairman of IBI center. Method of collecting data with interviews,
      observation and literature study.
      Results of research there are disagreement and the differences between the two regulations.
      Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 about Midwife Registration and Practice are rules of Minister
      of Health regulating the authority of the midwife in providing midwifery services to the mother, child and
      family planning program. Outside the service aims to save lives. Kepmenkes No
      564/Menkes/SK/VIII/2006 about Guidelines of Implementation Standby Village is rules of Minister of
      Health regulating the task of midwives to provide basic medical services to the community. Midwife in
      stand by village fulfill all duty which is decanted in Kepmenkes No 564. Midwife in Tuntang District
      Stand by Village in executing midwife standby village duties is protected by Criminal Low Book (KUH
      Pidana).

      Keywords: authority, duties, regulation, decree, Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 about
      Midwife Registration and Practice, Kepmenkes No 564/Menkes/SK/VIII/2006 about Guidelines of
      Implementation Standby Village.

                PENDAHULUAN                                        Visi yang menjadi acuan Departemen Kesehatan
                                                               dalam pembangunan kesehatan di Indonesia saat ini
A. Latar Belakang                                              yaitu Indonesia sehat 2010 yang menggambarkan
                                                               pada tahun 2010 bangsa Indonesia hidup dalam



Implementasi tugas bidan di desa siaga (A.D. Erawati dan N. Alfiani)                                               1
lingkungan yang sehat, berperilaku hidup bersih dan      – upaya masyarakat dan dukungan pemerintah.
sehat serta mampu menjangkau pelayanan                   Kegiatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat desa
kesehatan yang bermutu secara adil dan merata            sekurang – kurangnya :
sehingga memiliki derajat kesehatan yang setinggi –      1. Pengamatan epidemiologi sederhana terhadap
tingginya. Untuk mempercepat terwujudnya visi dan            penyakit, terutama penyakit menular dan
misi program pembangunan kesehatan di Indonesia,             penyakit yang berpotensi menimbulkan kejadian
Departemen Kesehatan juga telah menyusun 4                   Luar Biasa (KLB), dan faktor – faktor risikonya
(empat) strategi utama yang akan ditempuh, meliputi :        (termsuk status gizi) serta kesehatan ibu hamil.
menggerakkan dan memberdayakan masyarakat                2. Penanggulangan penyakit, terutama penyakit
untuk hidup sehat, meningkatkan akses masyarakat             menular dan penyakit yang berpotensi
terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas,               menimbulkan KLB, serta faktor – faktor risikonya
meningkatkan sistem surveilans, melakukan                    (termasuk kurang gizi).
monitoring dan informasi kesehatan, serta                3. Kesiapsiagaan dan penanggulangan bencana
meningkatkan pembiayaan kesehatan. Namun upaya               dan kegawatdaruratan kesehatan.
menggerakkan dan memberdayakan masyarakat                4. Pelayanan medis dasar, sesuai dengan
untuk hidup sehat bukanlah hal yang mudah,                   kompetensinya.
mengingat keragaman karakteristik masyarakat dan         5. Kegiatan – kegiatan lain, yaitu promosi
potensi daerah yang dimilikinya. Pada umumnya                kesehatan untuk meningkatkan keluarga sadar
masyarakat di pedesaan memiliki tingkat pendidikan           gizi, Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan
yang rendah, sehingga tingkat pemahaman hidup                Sehat (PHBS), penyehatan lingkungan, dan lain
sehat, masih menjadi suatu konsep yang sulit dijalani.       – lain, merupakan kegiatan pengembangan
Faktor lain yaitu kemiskinan yang mengakibatkan              (Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2007).i
taraf hidup masyarakat menjadi rendah, faktor            Poskesdes juga diharapkan sebagai pusat
pemukiman dengan kualitas yang rendah, serta faktor          pengembangan atau revitalisasi berbagai Upaya
adat istiadat yang sudah menjadi budaya dalam                Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) lain
perilaku keseharian di masyarakat adalah faktor-             yang dibutuhkan masyarakat desa.
faktor yang harus menjadi perhatian serius dalam         Dengan kegiatan – kegiatan poskesdes tersebut,
upaya menggerakkan dan               memberdayakan           sehingga memunculkan tugas tenaga kesehatan
masyarakat untuk hidup sehat (Nita Isdiani, 2006).           yang ada di desa siaga yaitu :
    Berdasarkan data dari Profil Kesehatan Indonesia     1. Memfasilitasi penggerakan dan pemberdayaan
pada tahun 2000, jumlah desa di Indonesia sebanyak           masyarakat melalui kemitraan (Departemen
69.061dan di wilayah Kabupaten Semarang ada lebih            Kesehatan RI,2006).ii
dari 200 desa yang di jadikan desa siaga. Jumlah         2. Memfasilitasi penyiapan posko tanggap darurat
bidan yang menyebar di seluruh wilayah Indonesia             bencana (Departemen Kesehatan RI,2006).iii
sebayak 70.000 bidan, di Kabupaten Semarang              3. Menangani kegawat daruratan sehari – hari dan
sebanyak 275 bidan dan di kecamatan Tuntang                  bencana (Departemen Kesehatan RI,2007).iv
sebanyak 10 bidan (Dinas Kesehatan Kabupaten             4.        Melaksanakan pelayanan medis dasar di
Semarang, 2007).                                             antaranya:
      Untuk mewujudkan visi Indonesia sehat 2010             a. Melaksanakan deteksi dini penyakit tertentu
Departemen Kesehatan mempunyai program                            yang perlu diwaspadai ( Demam berdarah,
unggulan yaitu desa siaga. Untuk menyelenggarakan                 Malaria, Penyakit yang dapat di cegah
desa siaga, pemerintah membentuk pedoman                          dengan imunisasi misalnya campak, poliao,
penyelenggaraan        yaitu      Kepmenkes        No             difteri, Tuberculose dan penyakit yang
564/MENKES/SK/VIII/2006        Tentang      Pedoman               berpotensi menjadi KLB misalnya flu burung
Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.                              dan AID).
    Sebuah desa bisa disebut desa siaga bila                 b. Melaksanakan pelayanan pengobatan
memiliki sekurang – kurangnya satu pos kesehatan                  penyakit ringan dan perawatannya sebagai
desa (Poskesdes). Pos kesehatan desa merupakan                    pertolongan pertama dan pada kondisi
upaya kesehatan bersumber daya masyarakat                         darurat berdasarkan keluhan dan gejala
sehingga bisa di katakatan sebagai sarana prasarana               ringan :
kesehatan yang merupakan pertemuan antara upaya                   1) Demam


Implementasi tugas bidan di desa siaga (A.D. Erawati dan N. Alfiani)                                       2
                     2) Batuk, pilek, sakit tenggorokan.           daerahnya sedangkan dalam Kepmenkes No
                     3) Gangguan pendengaran                       900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan
                     4) Kelainan kulit                             Praktik Bidan kewenangan bidan dalam memberikan
                     5) mata merah                                 pelayanan pengobatan hanya kepada ibu dan anak.
                     6) Diare, mual-mulas, nyeri perut             Sebuah desa tentulah terdiri dari bapak, ibu dan
                     7) Pegal linu                                 anak.
                     8) Sakit kepala
J. Ilmu dan Tek. Kesehatan (JITK), Vol. 1, No.1 Januari 2010:1-7        Dengan adanya ketentuan Kepmenkes No
                     9) Sesak nafas, nyeri dada                    900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan
           10) Gejala perkemihan                                   Praktik Bidan dan Kepmenkes No 564
                  (Departemen Kesehatan RI,2007).                  /Menkes/SK/VIII/2006           Tentang      Pedoman
               Poskesdes diselenggarakan oleh tenaga               Pelaksanaan        Pengembangan        Desa     Siaga
           kesehatan minimal seorang bidan dengan dibantu          menimbulkan keraguan dan kekhawatiran bagi bidan.
           sekurang – kurangya dua orang kader kesehatan           Karena di satu sisi bidan sebagai tenaga kesehatan
           yang dipilih melalui pertemuan khusus para pemimpin     mempunyai tugas yang di atur dalam Kepmenkes No
           secara formal desa dan tokoh masyarakat serta           564 /Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman
           beberapa wakil dari masyarakat. Pelayanan yang          Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dan
           dapat dilakukan meliputi upaya promotif, preventif      mempunyai kewenangan yang di atur dalam
           dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan     Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang
           (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau           Registrasi dan Praktik Bidan. Keraguan bidan dalam
           tenaga sukarela lainnya.                                hal ini peraturan mana yang akan digunakan sebagai
               Bidan adalah salah satu bagian dari tenaga          pedoman dan bagaimana bila dalam melaksanakan
           kesehatan yang memerlukan peraturan hukum.              tugasnya terdapat kesalahan.
           Peraturan hukum yang mengatur bidan salah satunya            Kekhawatiran dan keraguan tersebut di pastikan
           adalah Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002              sangat mengganggu kinerja bidan di dalam
           tentang Registrasi dan Praktik Bidan. Berdasarkan       melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk
           Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang             mewujudkan keberhasilan desa siaga. Oleh sebab
           Registrasi dan Praktik Bidan, bidan adalah seorang      itu, penulis tertarik meneliti dengan penelitian yang
           wanita yang telah mengikuti pendidikan bidan dan        berjudul Implementasi Tugas Bidan di Desa Siaga
           lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.     Menurut Kepmenkes No 564/Menkes/SK/VIII/2008
           Dalam Pasal 14 menjelaskan bahwa bidan dalam            Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan
           menjalankan        praktiknya     berwenang    untuk    Desa Siaga Dan Kewenangan Bidan Desa Menurut
           memberikan pelayanan yang meliputi :                    Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang
           a. Pelayanan kebidanan                                  Registrasi dan Praktik Bidan.
                1) Pelayanan kepada ibu diberikan pada masa
                     pranikah, prahamil, masa kehamilan, masa      B. Perumusan Masalah
                     persalinan, masa nifas, menyusui dan masa     1. Apakah tugas bidan yang tertuang dalam
                     antara (periode interval).                       Kepmenkes        No     564/Menkes/SK/VIII/2006
                2) Pelayanan kebidanan kepada anak                    Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan
                     diberikan pada masa bayi baru lahir, masa        Desa Siaga bertentangan dengan kewenangan
                     bayi, masa anak balita dan masa                  bidan yang tertuang pada Kepmenkes No
                     prasekolah.                                      900/Menkes/SK/VII/ 2002 Tentang Registrasi
           b. Pelayanan Keluarga berencana                            dan Praktik Bidan terkait dengan Undang –
           c. Pelayanan Kesehatan masyarakat                          undang Praktik Kedokteran no 29 tahun 2004
                Dalam Pasal 17 bidan diberi kewenangan lebih          tentang praktik dokter?
           yaitu dalam keadaan tidak ada dokter yang               2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi
           berwenang pada wilayah tersebut, bidan dapat               bidan dalam menjalankan tugas dan
           memberikan pelayanan pengobatan pada penyakit              kewenangannya?
           ringan bagi ibu dan anak sesuai kemampuannya.
           Dalam Kepmenkes no 564 /Menkes/SK/VIII/2006             C. Tujuan
           tentang Pedoman Pelaksanaan Desa Siaga bidan di
           beri tugas memberikan Pelayanan Medis Dasar di


          Implementasi tugas bidan di desa siaga (A.D. Erawati dan N. Alfiani)                                        3
1.a. Untuk mengetahui apakah ada pertentangan
     antara              Kepmenkes              No       B. Spesifikasi Penelitan
     564/Menkes/SK/VIII?2006 tentang Pedoman                    Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam
     Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga                 penelitian ini adalah diskriptif analitis yang
     dengan              Kepmenkes              No       menggambarkan secara sistimatis dan menganalisa
     900/Menkes/SK/VII/2003 tentang Registrasi dan       tentang     implementasi      desa    siaga   yang
     Praktik Bidan.                                      dipertentangkan       oleh       Kepmenkes      No
  b. Untuk mengetahui apakah ada pertentangan            900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan
     kewenangan       antara   Kepmenkes        No       Praktik Bidan.
     564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman
     Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga                 C. Jenis Data
     dengan Undang – undang No 29 tahun 2004             1. Data primer
     tentang Praktik Dokter                                 Dalam penelitian ini yaitu praktik bidan di desa
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum               yang bekerja di desa siaga di kecamatan
     bagi bidan yang bertugas di Desa Siaga                 Tuntang Kab. Semarang.
     Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang
                                                         2. Data Sekunder
D. Manfaat                                                  Bahan hukum primer yaitu Kepmenkes No
1. Manfaat bagi Institusi Pendidikan                        564/SK/Menkes/II/2006 Tentang Pedoman
   Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan          Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga ,
                                                        4                                                 J. Ilmu dan Tek. Keseh
    sebagai bahan acuan pembelajaran tentang                Kepmenkes        no        900/SK/Menkes/VII/2002
    kewenangan praktik bidan serta dapat                    Tentang Registrasi dan Praktik Bidan,
    memberikan sumbangan pemikiran dalam                    Kepmenkes No 369/Menkes/SK/III/2007 Tentang
    pengembangan kajian ilmu hukum khususnya                Standar Profesi Bidan, UU no 29 tahun 2004
    hukum kesehatan.                                        tentang Praktik Dokter dan UU no 23 tahun 1992
2. Manfaat bagi Profesi                                     tentang Kesehatan. Bahan hukum dalam
Penelitian diharapkan dapat memberi kejelasan bagi          penelitian ini yaitu Buku 50 Tahun IBI. Bahan
    bidan praktik mandiri tentang kewenangannya             hukum tertier yang memberikan petunjuk
    sesuai        dengan        Kepmenkes       No          maupun penjelasan terhadap hukum primer dan
    900/Menkes/SK/II/ 2002 Tentang Registrasi dan           sekunder, dalam penelitian ini berupa catatan
    Praktik Bidan dan              Kepmenkes No             dari Biro Pusat Statistik, catatan dari puskesmas.
    564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman
    Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.                 D. Objek Penelitian
                                                             Objek dalam penelitian ini adalah implementasi
             METODE PENELITIAN                           tugas bidan di Desa Siaga Menurut Kepmenkes No
                                                         564/Menkes/SK/VIII/2006      Tentang     Pedoman
A. Metode Pendekatan                                     Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dan
     Pendekatan penelitian yuridis yaitu melakukan       Kewenangan biadan menurut Kepmenkes No
inventarisasi hukum perundang – undangan yang            900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi dan
berlaku yang berkaitan dengan praktik bidan,             Praktik Bidan.
peraturan perundang – undangan yang di
inventarisasi    yaitu   Kepmenkes         no     564    E. Metode Pengumpulan Data
/Menkes/SK/VIII/2006       Tentang          Pedoman            Untuk memperoleh data primer : pengisian
Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dan                  kuisener, wawancara, dan observasional . Sementara
Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang              untuk memperoleh data sekunder : studi pustaka
Registrasi dan Praktik Bidan. Empiris digunakan          yaitu dengan mempelajari buku – buku, literatur –
untuk mengetahui lebih mendalam Keputusan                literatur yang di dalamnya termasuk peraturan
Menteri tersebut dan mengetahui efektifitas peraturan    peraturan yang berhubungan dengan kewenangan
tersebut yaitu dengan mengamati praktik bidan di         praktik mandiri bidan.
beberapa desa siaga di kecamatan Tuntang                       Narasumber dalam penelitian ini adalah Ketua
kabupaten Semarang.                                      Pengurus Besar Ikatan Bidan Indonesia, Kepala


Implementasi tugas bidan di desa siaga (A.D. Erawati dan N. Alfiani)                                        4
Dinas Kesehatan Kabupaten Ungaran dan Kepala                     Adapun pelayanan yang tidak dilakukan
Puskusmas Tuntang.                                       karena tidak ada kasus yang tidak ditemui dilapangan
                                                         antara lain gangguan pendengaran ,bercak kulit pada
F. Metode Analisis Data                                  warga dan bencana alam. Dari 5 bidan Desa Siaga
    Dalam menganalisis data sebagaimana yang             hanya ada 1 (satu) bidan yang mengetahui batasan
diperoleh dari hasil penelitian yang sudah terkumpul     tugasnya sebagai bidan Desa Siaga dan ada 2 (dua)
dipergunakan metode analisis normatif kualitatif dan     bidan yang mengetahui batasan kewenangan bidan
metode induktif.                                         Desa Siaga. Dengan ketidaktahuan bidan tersebut
                                                         mengenai batasan tugasnya bisa saja bidan – bidan
H. Variabel dan Definisi Oprasional                      tersebut dalam melaksanakan tugas melebihi apa
1. Variabel                                              yang di tugaskan.
     Pelaksanaan pelayanan bidan Desa Siaga oleh                 Implementasi tugas bidan Desa Siaga dapat
bidan di desa siaga menurut Kepmenkes no                 dianalisa oleh peneliti bahwa pelaksanaan Desa
564/SK/Menkes/II/     2006   Tentang   Pedoman           Siaga dapat dilaksanakan oleh bidan. Hal tersebut
Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.                     terlihat bidan dapat melaksanakan semua tugas yang
Kewenangan bidan menurut Undang – undang no 29           ada di Kepmenkes No 564/Menkes/SK/VIII/2006
tentang Praktik Dokter.                                  Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengembangan
                                                         Desa Siaga. Pemberian tugas kepada bidan di Desa
2. Definisi Oprasional                                   Siaga sangat efektif untuk melaksanakan kegiatan
     Pelayanan bidan adalah seluruh tugas yang           Pos Kesehatan Desa diamana bidan merupakan
menjadi tanggung jawab praktik profesi bidan dalam       tenaga kesehatan yang ada di desa, dengan catatan
sistem pelayanan kesehatan yang bertujuan                para bidan yang di beri tugas di Desa Siaga
meningkatkan kesehatan ibu dan anak dalam rangka         mempunyai pengetahuan dan ketrampilan tentang
mewujudkan kesehatan keluarga dan masyarakat.            pelaksanaan Desa Siaga. Dapat disimpulkan oleh
Pelayanan Medis dasar adalah cara untuk                  peneliti bidan yang melaksanakn tugas sebagai bidan
menyetandarkan pelayanan kesehatan di semua              Desa Siaga secara benar sangat bermanfaat bagi
tempat pelayanan kesehatan yang berupa deteksi           masyarakat.
dini penyakit yang perlu diwaspadai dan pelayanan
kesehatan berdasarkan keluhan dasar gejala ringan.       B. Perbedaan      antara    Kepmenkes    No
Bidan adalah seluruh bidan yang bertugas di Desa            564/Menkes/SK/ VIII/2006 Tentang Pedoman
Siaga Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang.                 Pelaksanaan Pengem-bangan Desa Siaga
                                                            dengan             Kepmenkes          No
   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN                          900/Menkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi
                                                            dan Praktik Bidan
A. Tugas Bidan
       Seluruh bidan Desa Siaga Kecamatan Tuntang               Ada perbedaan antara Kepmenkes No
Kabupaten Semarang melaksanakan seluruh tugas            900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan
yang      tertuang    dalam       Kepmenkes    No        Praktik    Bidan    dengan     Kepmenkes       No
564/Menkes/SK/VIII/2006       Tentang     Pedoman        564/Menkes/SK/VIII/2006     tentang      Pedoman
Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga. Adapun              Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.
pelayanan yang tidak dilakukan karena tidak ada                 Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002
kasus yang tidak ditemui dilapangan antara lain          Tentang Registrasi dan Praktik Bidan tingkatannya
gangguan pendengaran, bercak kulit pada warga dan        lebih tinggi di bandingkan Kepmenkes No
Bencana alam.                                            564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pelaksanaan
       Semua bidan Desa Siaga di Kecamatan               Pengembangan Desa Siaga.
Tuntang Kabupaten Semarang melaksanakan                         Ada pertentangan antara Kepmenkes No
seluruh tugas yang tertuang dalam Kepmenkes No           564/Menkes/SK/VIII/2006     tentang      Pedoman
564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Desa Siaga               Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga dengan
namun tidak terdapat dalam kewenangan bidan yang         Undang – undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik
tertuang dalam Kepmenkes/Menkes/SK/VII/2002              Dokter, karena dalam Kepmenkes tentang Pedoman
Tentang Registrasi dan Praktik Bidan.                    Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.


Implementasi tugas bidan di desa siaga (A.D. Erawati dan N. Alfiani)                                       5
                                                        disebutkan perintah pejabat yang berwenang dalam
C. Bentuk Perlindungan Hukum                            bentuk tulisan atau lisan. Perintah secara lisan diakui
                                                        dalam hukum administrasi negara. Namun apabila
     Perlindungan Hukum yang dapat melindungi           perintah secara lisan digunakan pertanggung
bidan desa :                                            jawaban hukum akan berat karena tidak ada bukti,
1) Undang – undang Kesehatan No 23 tahun 1992           dikhawatirkan kepala puskesmas akan mengelak.
     Pasal 53 ayat (1) bahwa Tenaga Kesehatan                Penjelasan dari Kepala Seksi Promosi
     berhak memperoleh perlindungan hukum dalam         Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ungaran :
     melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya.            Dari hasil wawancara dengan Kepala Seksi
2) Peraturan Pemerintah No 32 tentang Tenaga            Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Semarang
     Kesehatan Pasal 24 ayat (1) bahwa                  dapat diartikan oleh peneliti, Surat Keputusan
     Perlindungan hukum diberikan kepada tenaga         terbentuknya sebagai Desa Siaga yang ditetapkan
     kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai           adalah Kepala Desa tidak dapat melindungi bidan
     dengan standar profesi tenaga kesehatan.           karena Surat Keputusan tersebut tidak berupa surat
3) Kitab Undang – undang Hukum Pidana Pasal 51          tugas kepada bidan untuk menjadi bidan Desa Siaga.
     ayat :                                             Bidan dalam melaksanakan pengobatan sebagai
     (1) Barang siapa melakukan perbuatan untuk         bidan Desa Siaga mendapatkan kontribusi yang
          melaksanakan perintah jabatan yang            berupa Jaminan Pelayanan. Terlepas dari kontribusi
          diberikan oleh penguasa yang berwenang        yang bidan terima tentunya bidan Desa Siaga sangat
          tidak dipidana.                               bermanfaat bagi masayarakat. Melihat dari keadaan –
     (2) Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak         keadaan yang dapat menghapuskan pidana yaitu
          menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika     alasan pemaaf dan alasan pengahapusan
          yang diperintah dengan itikad baik mengira    penuntutan. Alasan pemaaf yaitu alasan yang
          bahwa perintah diberikan dengan wewenang      mengahpuskan kesalahan terdakwa, tetap melawan
          dan pelaksanaannya termasuk dalam             hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi
          lingkungan pekerjaannya.                      dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan. Alasan
     Bidan berdasarkan Peraturan Pemerintah No 32       penghapusan penuntutan adalah peran otoritas dari dan Tek. Keseh
                                                        6                                                J. Ilmu
tentang Tenaga Kesehatan Pasal 2 bidan merupakan        pemerintah, pemerintah menganggap bahwa atas
tenaga keperawatan dengan demikian bidan Desa           dasar utilitas atau kemanfaatannya kepada
Siaga dapat di lindungi oleh Undang – undang            masyarakat, sebaiknya tidak diadakan penuntutan
Kesehatan No 23 tahun 1992 sebagai profesi. Namun       demi kepentingan umum. Dengan demikian bidan
dalam melaksanakan tugas sebagai bidan Desa             yang bertugas sebagai bidan Desa siaga dalam
Siaga tidak dapat di lindungi oleh Peraturan            melaksanakan tugasnya tetap merupakan perbuatan
Pemerintah no 32 tahun 1996 yang merupakan              pidana namun tidak dapat dipidana sepanjang bidan
pelaksana Undang – undang Kesehatan, karena             tersebut dalam melaksanakan tugas tidak ada
tugas bidan Desa Siaga tidak sesuai dengan standar      kesalahan. Bidan Desa Siaga sangat bermanfaat
profesi bidan.                                          bagi masayarakat sepanjang dalam melaksankan
     Perlindungan hukum dari Undang – undang            tugas membantu tidak merugikan masyarakat
Hukum Pidana dapat digunakan apabila bidan Desa         sebaiknya tidak dituntut demi kepentingan umum. dan Tek. Kese
                                                        6                                                 J. Ilmu
Siaga mendapatkan surat tugas dari pimpinannya          Kepala Puskesmas sebagai penanggung jawab
dalam hal ini kepala puskesmas.                         apabila ada kesalahan dari bidan. Tentunya kepala
     Dari penjelasan kepala puskesmas bahwa bidan       puskesmas yang memberikan tugas kepada bidan
yang mengikuti pelatihan Desa Siaga akan langsung       meskipun pemberian tugas secara lisan kepala
melaksanakan tugas sebagai bidan Desa Siaga, hal        puskesmas seharusnya bertanggung jawab apabila
tersebut bukti bahwa bidan desa ditugasi                bidan Desa Siaga dalam melaksanakan tugas yang
melaksanakan tugas sebagai bidan Desa Siaga,            sesuai dengan prosedur dan sesuai dengan batasan
namun perintah tersebut diberikan secara lisan tidak    tugas sebagai bidan Desa Siaga.
dengan tulisan (surat tugas ataupun keputusan).
Sehingga Kitab Undang – undang Hukum Pidana                            SIMPULAN DAN SARAN
Pasal 51 ayat (1) dapat digunakan sebagai
perlindungan hukum. Dalam pasal tersebut tidak           A. SIMPULAN


Implementasi tugas bidan di desa siaga (A.D. Erawati dan N. Alfiani)                                  6
1. Ada perbedaan antara Kepmenkes No                     Depkes RI , 2002, Kebijakan Umum Pelayanan
   900/Menkes//SK/VII/2002 Tentang Registrasi                Keperawatan dan Kebidanan Di Sarana Kesehatan
   dan Praktik Bidan dan Kepmenkes No                        Tim Depkes RI, Jakarta.
   564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman
                                                         Depkes RI, 2005. Renstra Depkes RI tahun 2005 – 2009,
   Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga.
                                                             www.Depkes RI.
   Dimana Kepmenkes No 900/Menkes/SK/VII/2002
   Tentang Registrasi dan Praktik Bidan merupakan        Depkes RI, 2006. Modul I Pedoman Pelaksanaan
   peraturan     sedangkan      Kepmenkes      No            Pengembangan Desa Siaga, Depkes:Jakarta.
   564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman
   Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga                   Depkes RI, 2006, Penanggulangan kegawatdaruratan
   merupakan       pedoman.     Kepmenkes      No            sehari – hari dan Bencana, Depkes RI, Jakarta.
   564/Menkes/SK/VIII/2006 Tentang Pedoman
   Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga                   Depkes RI , 2006, Penggerakan dan pemberdayaan
   memberikan perluasan tugas bidan.                         Masyarakat melalui Kemitraan, Depkes RI, Jakarta.
2. Ada pertentangan antara Kepmenkes No
                                                         Depkes RI , 2006, Pedoman Pelaksanaan Pengembangan
   546/Menkes/SK/VIII/2006 tentang Pedoman                   Desa Siaga 1, Depkes RI, Jakarta.
   Pelaksanaan Pengembangan Desa Siaga
   dengan Undang – undang No 29 tahun 2004               Depkes RI, 2006, Pelayanan Medis Dasar, Depkes R,
   tentang Praktik Dokter.Dengan adanya Undang –             Jakarta.
   undang No 29 tahun 2004 tentang Praktik
   Dokter, bidan Desa Siaga bisa mendapatkan             Depkes RI, 2006, Tanggap Darurat Bencana (Safe
   sanksi pidana ataupun perdata                             Comunity), Depkes R, Jakarta.
3. Perlindungan hukum yang bisa digunakan bidan          Dinas Kesehatan Kabupaten Semarang, 2007. Profil Dinas
   yang bertugas sebagai bidan Desa Siaga adalah         Kesehatan            Kabupaten            Semarang,
                                                         www.dinkes.kab.semarang.go.id
   KUHP Pasal 51 ayat (1).
                                                         Farida Indrati S, Maria, 2007. Ilmu Perundang – undangan,
                                                              Kanisius, Yogyakarta.

B. SARAN                                                 Fatoni Owes, 2006. Pengantar Ilmu Politik. www.ilmu
1. Pemerintah     dalam     membuat      Peraturan           politik.com
   Perundang – undangan hendaknya sesuai
   dengan UU No 10 tahun 2004 Tentang                    Habib Rahnat Hapsa, 2004, Pembangunan Kesehatan
   Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.               Indonesia, Gajah Mada University Press. Jogjakarta.
2. Setiap Kepala Puskesmas yang mempunyai
                                                         Handoyo Eko, 2008. Sosiologi Politik. UNES.Semarang
   wilayah Desa Siaga selalu memberi Surat Tugas
   kepada bidan yang bertugas sebagai bidan Desa         Huijbers, Theo,    2000.    Filsafat   hukum,   Kanisius,
   Siaga tidak hanya Surat Tugas untuk mengikuti              Yogyakarta.
   pelatihan.
3. Bidan dalam melaksanakan pelayanan selalu             Isdiani, Nita, 2006.Peran Poltekes dalam penyediaan SDM
   sesuai prosedur, tidak melebihi tugas dan selalu           Kesehatan untuk desa siaga, Jakarta, BPSDM.
   membuat inform consent.
4. Bidan dalam melaksanakan perintah pimpinan            Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia, 2001, 50 Tahun
   yang bukan kewenangannya meminta surat                    Ikatan Bidan Indonesia, Pengurus Pusat ikatan Bidan
   tugas.                                                    Indonesia, Jakarta.

                                                         Peraturan Pemerintah no 57. th 2005. www.wilkipedia.com
                 DAFTAR PUSTAKA
                                                         Sudikno, Mertokusum, 2000. Penemuan Hukum – sebuah
                                                             Pengantar, Liberty Yogyakarta.
Depkes RI, 1984, Sistem Kesehatan Nasional, Depkes RI.
    Jakarta




Implementasi tugas bidan di desa siaga (A.D. Erawati dan N. Alfiani)                                            7
Tahun 2002 Keputusan menteri Kesehatan RI No
    900/enkes/SK/VII/2002 Tentang Registrasi Praktik
    Bidan, PP IBI Pusat, Jakarta.

Thearus Dictionary, 2006. www.answer.com.




Implementasi tugas bidan di desa siaga (A.D. Erawati dan N. Alfiani)   8

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:167
posted:6/12/2010
language:Indonesian
pages:8