Docstoc

pers

Document Sample
pers Powered By Docstoc
					          Sanksi atas Penyalahgunaan Informasi
              Dianggap Merugikan Publik
TEMPO Interaktif, Jakarta:
        Ancaman sanksi pidana terhadap penyalahgunaan informasi oleh publik dalam Rancangan
Undang Undang Kebebasan Informasi Publik (KIP) dianggap berpotensi merugikan kepentingan publik
sendiri.

       Koordinator Yayasan SET, Agus Sudibyo, mengatakan sanksi itu akan merugikan pihak publik
yang menggunakan data itu. Data itu, lanjut dia, tidak bisa digunakan untuk membongkar kasus korupsi
dalam lembaga pemerintah. "Nantinya akan menyulitkan wartawan," kata dia di Hotel Ibis Tamarin
Senin (24/9).

      Masyarakat, termasuk wartawan, katanya,harus berhati-hati ketika menggunakan informasi dari
pemerintah. “Harus jelas dulu, apakah itu data yang bisa diakses oleh publik atau data yang dibatasi.”

      Agus menganggap ancaman sanksi itu tak sebanding dengan konsekuensi yang dibebankan
kepada pejabat negara yang melakukan tindakan serupa. Dalam rancangan undang-undang itu, sanksi
kepada pejabat publik hanya berupa denda Rp 10 juta hingga Rp 75 juta, yang nantinya dibebankan ke
APBN dan APBD. "Ini bertolak belakang," jelasnya.

        Padahal, lanjut dia, dampak kelalaian penyebarluasan informasi oleh pejabat negara bisa
merugikan publik. Dia mencontohkan, ketika pejabat publik lalai menginformasikan potensi bencana,
akibat yang ditimbulkan bisa merenggut puluhan, bahkan ratusan, nyawa. "Dampaknya jauh lebih besar
dibandingkan akibat data yang disebarluaskan oleh wartawan," katanya.

        Agus menilai pembebanan denda pada anggaran negara juga sebagai hal yang sangat
kontraproduktif.
Menurut dia, seharusnya sanksi yang diberikan kepada pejabat publik itu bisa memberikan efek jera.
"Pasal ini masih belum disepakati. Pemerintah masih kukuh dengan pasal ini," kata dia.

       Pasal lain yang menjadi masalah adalah upaya mengeluarkan Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) dan BUMD dari badan publik. "Pemerintah beralasan itu untuk kepentingan bisnis," katanya.
“Ini pun masih deadlock," kata dia.

       Menurut dia, BUMN dan BUMD ini merupakan lembaga yang riskan terhadap kemungkinan
korupsi. "Ini badan publik yang banyak potensi korupsinya," ia menjelaskan.

       Anggota Tim Perumus RUU KIP Djoko Susilo mengatakan hingga saat ini prosesnya masih
deadlock. "Kami jengkel dengan argumen pemerintah yang dibolak-balik. Di deadlockan saja biar
masuk agenda pleno komisi," kata dia.

       Menurut dia, perlu kesabaran dalam pembahasan RUU ini. "Jangan asal-asalan bisa bablas
saja nanti," kata Djoko.
       Djoko menuturkan, pemerintah sangat pintar memanfaatkan kondisi dan pintar mengakali
pasal-pasal itu. "DPR harus berhati-hati dan perlu pengawasan dari media," kata dia.

       Apalagi, lanjut dia, saat ini juga sedang dibahas RUU Rahasia Negara. "Kalau RUU ini lolos
lebih dulu, akan membahayakan kebebasan publik atas informasi," tuturnya. Pemerintah, kata dia,
mempunyai agenda agar RUU Rahasia Negara lebih dahulu selesai.

        Pimpinan Redaksi Majalah Tempo Bambang Harymurti meminta agar penyelesaian RUU KIP
tidak terburu-buru. Menurut dia, penyelesaiannya harus benar-benar detail.

       Dia mencontohkan, dalam kasus UU Perlindungan Saksi yang sudah disahkan, tapi prakteknya
hingga sekarang lembaga yang bertugas melindungi saksi belum terbentuk. "Hal ini akan merugikan,"
kata dia. Artinya, kata dia, pada akhirnya undang-undang tidak bisa jalan dengan baik.

       Dia juga menyoroti sanksi kepada publik yang menyalahgunakan informasi. "Resikonya tinggi
bagi pers," kata dia. Apalagi, lanjut dia, ada ketimpangan dalam soal sanksi ini “Kepada publik
diancam pidana, sedangkan sanski bagi pejabat hanya denda. Ini harus diperjuangkan," katanya. Eko
Ari Wibowo
      MEWUJUDKAN PERS YANG SEHAT
PENGANTAR
        Era reformasi membuka kran kebebasan pers setelah terbelenggu selama 32 tahun. Kebebasan
pers semakin menemui legitimasi dengan ditetapkannya UU No 40/1999 tentang Pers. Didalamnya
diatur jaminan pers dalam melakukan aktivitas jurnalistik yang independent, tidak dapat dibreidel, dan
jeratan hokum bagi pihak yang menghambat tugas jurnalis.

        Pers dalam UU tersebut mengemban empat fungsi utama. Yakni, memberikan informasi,
memberikan pendidikan bagi masyarakat, melakukan control public, dan fungsi ekonomi. Fungsi yang
terakhir ini dikandung maksud, bahwa perusahaan pers wajib mengelola perusahaannya secara
professional untuk mendatangkan pendapatan. Sehingga perusahaan pers dapat menggaji wartawan
beserta karyawan di dalamnya.

       Dalam perjalanan kebebasan pers pasca reformasi ini muncul bentuk-betuk penyimpangan pers
dan penyalahgunaan profesi wartawan. Masyarakat kerap mengeluhkan munculnya wartawan bodrex
yang memeras narasumber. AJI Jember di wilayah Banyuwangi, mencatat beberapa peristiwa menonjol
atas munculnya wartawan bodrex ini.

       Pertama: sejumlah wartawan mengatasnamakan 40 wartawan Banyuwangi, meminta imbalan
sekitar Rp 4 juta kepada oknum pejabat kejaksaan Negeri Banyuwangi dengan jaminan kasus
pemerasan yang melibatkan oknum tersebut tidak akan dipublikasikan.

       Kedua, penangkapan 3 wartawan bodrex di Kecamatan Sempu karena telah memeras Rp 5 juta
kepada pemilik toko emas dan obat.

      Selain dua kasus menonjol selama 2008 ini, sebelumnya sejumlah Kepala SD dan Kepala
UPTD Dinas Pendidikan sering mengeluhkan ulah wartawan bodrex. Mereka sering datang,
mengancam memberitakan berita palsu terkait penyimpangan Dana Alokasi Khusus Pendidikan, lalu
meminta narasumber memberi sejumlah uang supaya beritanya tidak jadi dimuat.

      Dari keluhan-keluhan yang AJI Jember di Banyuwangi terima terkait makin maraknya
wartawan bodrex, maka dirasa perlu AJI menerbitkan panduan ini untuk membantu masyarakat
mengenali profesi wartawan sesuai UU No 40/1999. Dengan harapan masyarakat dapat membedakan
mana wartawan sebenarnya dan wartawan bodrex. Sehingga masyarakat bersama wartawanlah akan
bersama-sama untuk menolak berbagai bentuk penyimpangan dan penyalahgunaan profesi wartawan
ini.

SIAPA SEBENARNYA WARTAWAN?
       Wartawan (Jurnalis/reporter) adalah orang yang secara teratur melakukan tugas jurnalistik
berupa perencanaan, peliputan, dan publikasi. Wartawan bekerja di perusahaan media seperti
Koran/tabloid/radio/televise/atau media online.

       Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan wajib berpegang teguh pada Kode Etik Jurnalistik
(KEJ) yang ditetapkan bersama 29 Organisasi Wartawan se-Indonesia pada 14 Maret 2006. Dalam KEJ
ini wartawan harus bersikap independent, menghasilkan berita yang akurat, berimbang dan tidak
beritikad buruk (pasal 1). Artinya Wartawan tidak boleh berpihak dan wajib memberitakan peristiwa
sesuai fakta, bukan pendapat dari wartawan pribadi.

      Dalam melakukan liputan, wartawan wajib menempuh cara-cara professional, dengan
menunjukkan identitas diri kepada narasumber, menghormati hak pribadi, tidak menyuap, tidak
melakukan plagiat dan tidak merekayasa.

      Dalam pasal 6 KEJ disebutkan, wartawan tidak boleh menyalahgunakan profesi dan tidak
menerima suap. Yakni segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi, menerima segala
pemberiaan dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi indepedensi.

SIAPA SAJA YANG DISEBUT WARTAWAN BODREX ?
       Istilah wartawan bodrex biasanya dipakai untuk mengistilahkan wartawan yang selalu bikin
pusing (kebalikan dari bodrex sebagai obat sakit kepala). Ada juga yang mengira istilah ini hadir sekitar
tahun 70’an, bersamaan dengan program mana suka di TVRI. Program ini memuat jargon iklan bodrex
yang datang, menyerang dan menang. Lalu dihubungkan dengan ulah wartawan yang suka datang
berombongan, menyerang narasumber untuk meminta amplop, lalu pulang sambil mengantongi
amplop.

        Lepas dari bagaimana istilah ini muncul, prinsipnya wartawan bodrex ini hanya datang
mengejar Amplop, berbeda dengan wartawan sebenarnya yang mengejar berita. Wartawan bodrex ini
terbagi dalam dua kategori; pertama, mereka yang punya media tapi suka menerima amplop, dan kedua
mereka yang tidak punya media tapi mengaku sebagai wartawan (dikenal dengan wartawan tanpa
suratkabar).

       Dari kasus yang AJI contohkan di halaman sebelumnya, nampak jelas bagaimana modus
wartawan bodrex ini. Mereka menerima pemberiaan narasumber (berupa uang, atau benda berharga
lainnya), melakukan pemerasan terhadap narasumber dengan ancaman tertentu.

MENGAPA WARTAWAN BODREX BISA MUNCUL ?
       Wartawan bodrex tumbuh seiring munculnya pers di Indonesia. Hal ini bisa disebabkan
beberapa factor. Pertama, fenomena wartawan bodrex muncul karena dunia wartawan sendiri memang
dekat dengan kekuasan atau pemilik modal yang menjadi sorotan masyarakat. Bagi mereka yang kukuh
dalam memegang prinsip jurnalistik (seperti yang terjabarkan dalam KEJ) tentu bisa menolak
pemberiaan dari narasumber. Tapi ternyata tidak sedikit pula mereka yang menyandang status
wartawan ini memanfaatkan profesinya untuk mencari keuntungan pribadi.

       Kedua, iklim kebebasan pers sejak reformasi memang memudahkan berbagai pihak untuk
mendirikan media, baik berupa Koran, radio ataupun televise. Karena proses perijinan saat ini relative
lebih mudah dan murah (meski banyak juga yang mendirikan perusahaan media secara illegal).
Sayangnya, kesempatan ini dimanfaatkan sekelompok pihak untuk mencari keuntungan semata serta
mengabaikan profesionalisme. Mereka mendirikan perusahaan media dengan melupakan kesejahteraan
para wartawannya. Pemilik modal ini menganggap, wartawan mudah mencari uang dari narasumber
sehingga tidak perlu lagi mendapat gaji. Wartawan cukup dibekali kartu pers, untuk meminta amplop
kepada narasumber. Bahkan tidak sedikit pula, wartawan juga dibebani mencari iklan.
      Namun sesungguhnya gaji kecil bukan jadi alasan wartawan untuk meminta imbalan dari
narasumber. Hal ini ditegaskan pula dalam Siaran Pers Dewan Pers Nomor 12/PDP/X/2001 bahwa
masyarakat tidak perlu memberikan imbalan kepada wartawan yang mewawancarai atau meliput.
Sebab dengan tidak memberikan amplop berarti masyarakat turut membantu upaya menegakkan etika
wartawan serta berperan dalam memberantas praktek penyalahgunaan profesi wartawan.

APA DAMPAK DARI WARTAWAN BODREX ?
      Perbuatan wartawan bodrex bisa diartikan sebagai penyalahgunaan profesi wartawan yang
berdampak besar bagi masyarakat. Yakni:

1. Wartawan bodrex tidak akan menghasilkan berita berkualitas. Beritanya tidak mendidik masyarakat.
Sebab dia menulis berita sesuai pesanan pemberi amplop
2. Wartawan bodrex menutupi fakta yang seharusnya diinformasikan kepada masyarakat
3. Wartawan bodrex merugikan kepentingan masyarakat dan menguntungkan pihak tertentu. Sebab
seharusnya, wartawan bersikap independent
4. Wartawan bodrex merusak nilai-nilai demokrasi dan mencederai kebebasan informasi
5. Wartawan bodrex bisa digolongkan pelaku koruptor sehingga mempersulit pemberantasan korupsi

BAGAIMANA MEMBEDAKAN WARTAWAN BODREX ATAU BUKAN?
      Bila anda didatangi wartawan maka mudah saja untuk mengenali mereka termasuk kategori
wartawan bodrex atau bukan. Langkahnya sebagai berikut :

1. Tanya dari media mana dan minta menunjukkan kartu identitas/pers
2. Berikan informasi sebenarnya, jangan tutupi
3. Wartawan idealis akan bertanya secara etis dan memenuhi Kode etik jurnalistik
4. Wartawan idealis akan menolak pemberiaan dari narasumber
5. Apabila ragu-ragu atas keberadaan wartawan tersebut, Anda bisa mengecek/menanyakan ke kantor
mereka bekerja

       Sedangkan bila salah satu memenuhi cirri-ciri dibawah ini maka bisa disebut dengan wartawan
bodrex :
Medianya tidak jelas kapan terbitnya dan dimana kantornya

1. Sikapnya kurang etis seperti mengancam atau membentak
2. Menerima pemberiaan narasumber mulai uang atau barang
3. Meminta uang kepada narasumber dengan cara memaksa atau cara-cara yang meresahkan lainnya


BAGAIMANA MENGHADAPI WARTAWAN BODREX ?
       Bila Anda didatangi wartawan bodrex maka anda bisa melakukan hal-hal dibawah ini :

1. Tetap berikan informasi yang mereka butuhkan, sesuai yang anda ketahui dan jangan menutup-
nutupi informasi
2. Jangan memberikan uang atau barang setelah wawancara atau liputan
3. Tolak jika mereka meminta uang atau imbalan lainnya
4. Laporkan kepada Kepolisian terdekat bila mereka sudah mengancam


BAGAIMANA BEKERJA SAMA DENGAN MEDIA ?
       Pers idealnya adalah mitra masyarakat. Pers hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan
hak-hak informasinya. Karena itu kerjasama antara masyarakat dengan pers perlu terus dibina, supaya
bila pers tumbuh sehat maka kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi. Berikut ini tips untuk menjalin
kerjasama dengan pers dan wartawan yang dikutip dari makalah Abdullah Alamudi, anggota Dewan
Pers:

- Jangan menghindar untuk memberikan informasi yang jujur
- Jangan menyesatkan reporter
- Jangan pilih kasih sebab setiap orang berhak untuk mendapat perlakuan yang sama
- Jangan protes karena berita anda tidak digunakan
- Jangan kecam berita reporter
- Jangan gunakan iklan untuk menekan sebab iklan di dalam media tersebut tidak punya pengaruh pada
berita itu
- Jangan adukan reporter pada atasannya
- Jangan meminta reporter membatalkan beritanya
- Jangan memperlihatkan muka marah
- Jangan minta kliping karena bukan tugas media
- Jangan Tanya kapan berita akan diterbitkan, kecuali jika berita features
- Jangan minta memeriksa berita sebelum diterbitkan atau sensor
- Jangan halangi reporter sebab setiap perilaku yang menghambat kerja wartawan melanggar pasal 18
(1) UU Pers dengan ancaman pidana 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta
- Jangan banjiri media dengan badai press release
- Jangan kirim berita yang tidak bersifat local
- Jangan besar-besarkan berita tapi berilah fakta
- Jangan terlibat pertengkaran betapun anda merasa benar. Sebab seberapa salah reporter atau editor
tersebut, anda tidak akan pernah menang

BAGAIMANA BILA BERMASALAH DENGAN MEDIA?
      Tidak sedikit pula dalam menjalin hubungan dengan media, narasumber atau masyarakat
menghadapi masalah. Kita tentu pernah mendengar kasus Tommy Winata yang menggugat majalah
Tempo, atau sekelompok masyarakat yang melakukan pengerusakan terhadap kantor sebuah media
massa? Pertanyaanya, apakah gugatan atau anarkisme adalah cara-cara penyelesaian yang adil terhadap
media? Sebab kedua cara itu adalah salah satu indicator bahwa masyarakat belum siap menghadapi
kebebasan pers.

      Abdullah Alamudi menjelaskan bahwa permasalahan dengan media bisa karena laporan atau
pemberitaan dari media yang salah akibat :

1. Reporter yang kurang informasi
2. Penelitian yang kurang
3. Distorsi atau pembalikan fakta dalam siaran
      Namun ada tahapan yang harus ditempuh oleh masyarakat atau narasumber bila menemui
permasalahan diatas, yakni:

1. Gunakan hak jawab, tegaskan fakta anda
2. Bicaralah dengan reporter
3. Bicara dengan redaktur
4. Rekam wawancara
5. Adukan ke Ombudsman bila ada
6. Adukan ke Dewan pers
7. Jalan terakhir -> Ajukan gugatan perdata ke pengadilan


BAGAIMANA PROSEDUR PENGADUAN KE DEWAN PERS?
       KEMERDEKAAN pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-
prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum. Dalam upaya mengembangkan kemerdekaan pers
dan untuk meningkatkan kehidupan pers nasional dibentuk Dewan Pers yang independen. Selain untuk
melindungi kemerdekaan pers, Dewan Pers juga berfungsi menetapkan dan mengawasi pelaksanaan
Kode Etik Jurnalistik serta memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan
masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

(1) Dewan Pers menerima pengaduan masyarakat menyangkut pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik atau
kasus-kasus pemberitaan pers lainnya.

(2) Dewan Pers tidak memeriksa pengaduan yang sudah diajukan ke polisi atau pengadilan.

(3) Pengaduan dapat dilakukan secara tertulis atau datang ke Dewan Pers. Pengadu wajib
mencantumkan nama dan alamat lengkap (nomor telepon, faksimil, email jika ada).

(4) Pengaduan ditujukan kepada Dewan Pers, alamat Gedung Dewan Pers Lantai VII, Jalan Kebon
Sirih No. 32-34, Jakarta 10110. Telepon: 021-3521488, faksimil: 021-3452030, Email:
dewanpers@cbn.net.id.

(5) Pihak yang diadukan adalah penanggung jawab media.

(6)Pengadu mengajukan keberatan terhadap berita yang dianggap merugikan dirinya, lembaganya atau
masyarakat.

(7) Pengaduan terhadap media cetak, lembaga penyiaran, dan media internet menyebutkan nama
media, tanggal edisi penerbitan/publikasi dan judul tulisan/program siaran, deskripsi foto dan ilustrasi
yang dipersoalkan dengan melampirkan dokumen atau data pendukung.

(8) Pengaduan dapat disampaikan untuk materi jurnalistik yang diterbitkan atau disiarkan selama-
lamanya 2 (dua) bulan sebelumnya, kecuali untuk kasus khusus yang menyangkut kepentingan umum.

(9) Pengadu sedapat mungkin berhubungan langsung dengan Dewan Pers. Kehadiran kuasa pengadu
dapat diterima jika dilengkapi surat kuasa yang sah.
(10)Pengaduan gugur apabila pengadu tidak memenuhi dua kali panggilan Dewan Pers. Pengaduan
tersebut tidak dapat diajukan kembali.

(11)Jika pihak yang diadukan sudah dua kali dipanggil tidak datang, Dewan Pers tetap memproses
pemeriksaan.

(12)Setelah menerima pengaduan, Dewan Pers mengadakan rapat untuk membahas pengaduan.

(13)Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat memanggil dan memeriksa pengadu dan yang
diadukan.

(14)Dewan Pers dapat menyelesaikan pengaduan tertentu melalui surat-menyurat.

(15)Dalam menangani pengaduan, Dewan Pers dapat meminta pendapat pakar.

(16)Dewan Pers mengupayakan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat yang dituangkan
dalam pernyataan perdamaian.

(17)Jika musyawarah tidak mencapai mufakat, Dewan Pers tetap melanjutkan proses pemeriksaan
untuk mengambil keputusan.

(18)Keputusan Dewan Pers berupa Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi (PPR) ditetapkan melalui
Rapat Pleno.

(19)Pemberitahuan Keputusan Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi dari Dewan Pers disampaikan
kepada para pihak yang bersengketa dan bersifat terbuka.

(20)Perusahaan pers yang diadukan wajib melaksanakan dan memuat atau menyiarkan Pernyataan
Penilaian dan Rekomendasi Dewan Pers di media bersangkutan.

(21)Jika Perusahaan Pers tidak mematuhi Pernyataan Penilaian dan Rekomendasi, Dewan Pers akan
mengeluarkan pernyataan terbuka khusus untuk itu.

PENUTUP
       Dalam masa transisi ini, masyarakat dan Pers perlu bahu-membahu supaya kebebasan informasi
terus berlangsung. Pers bukan sesuatu yang tidak dapat dikritik, justru sebaliknya masyarakat perlu
membantu pers menjadi lebih sehat. Yakni, dengan menolak setiap bentuk penyimpangan KEJ,
penyalahgunaan profesi, tidak melakukan suap, dan melalui tahap-tahap yang disarankan bila
bermasalah dengan media. Dengan pers yang sehat, maka pers dapat maksimal dalam menyampaikan
informasi yang akurat, damai, mendidik, serta kritis. Selain itu, penulis juga menyerukan supaya insane
pers terus meningkatkan profesionalisme dan kualitasnya. Perusahaan media juga diharapkan untuk
memenuhi kesejahteraan wartawan supaya wartawan terhidar dari penyuapan.



      “Pers adalah Sahabat Masyarakat. Jangan Bungkam Kami dengan Suap!”

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:753
posted:6/11/2010
language:Indonesian
pages:8