Docstoc

uni eropa

Document Sample
uni eropa Powered By Docstoc
					Uni Eropa dalam Lintasan Sejarah
December 5, 2007 at 9:07 am (Sosial Politik)

Pengantar
Berakhirnya Perang Dunia ke-2 membawa perubahan besar dalam pola-pola hubungan
antar negara di level internasional. Perubahan paling mencolok dapat dilihat dari
bermunculannya organisasi-organisasi kerjasama antar negara, terutama di tingkat
regional, semisal Uni Eropa (UE), NAFTA, ASEAN, dan Mercosur. Terlepas dari motif
pendiriannya, kehadiran organisasi-organisasi ini memberi warna baru bagi Hubungan
Internasional (HI) dimana dunia cendrung bergerak menuju pada suatu tatanan dunia baru
yang “dikuasai” organisasi-organisasi regional. Batas-batas negara menjadi kabur,
identitas wilayah menjadi samar serta “pengerucutan jumlah negara”, adalah sekelumit
efek samping yang ditimbulkan.
Dalam sejarah perjalanan organisasi-organisasi regional, UE menjelma menjadi satu
kekuatan baru yang tangguh dan disegani masyarakat internasional. UE dianggap sebagai
satu-satunya organisasi regional yang mampu mengintegrasikan anggota-anggotanya
dalam satu wadah kebijakan bersama dan menjadi organisasi yang selalu dicermati
kebijakannya, karena dapat dipastikan membawa dampak internasional lantaran
kebijakan tersebut merupakan suara bersama yang ditaati oleh semua negara anggotanya.
Kebijakan bersama UE sangat terlihat pengaruhnya di bidang ekonomi, meskipun dalam
beberapa kasus, keputusan-keputusan UE masih memberikan pengecualian untuk tidak
ditaati karena kondisi-kondisi khusus yang dialami negara anggota. Kebijakan
penggunaan mata uang tunggal euro dan konstitusi eropa misalnya, hingga kini masih
ditolak beberapa negara uni eropa.

Uni Eropa: Sebuah Lacakan Sejarah
Sejarah UE tidak lepas dari berakhirnya Perang Dunia II yang ternyata tidak serta-merta
mewujudkan perasaan aman di hati masyarakat Eropa. Ancaman akan terjadinya Perang
Dunia III antara pihak Barat dan Timur berkembang demikian cepat, terlihat dengan
buntunya Konperensi Moskow tanggal 24 April 1947 mengenai isu Jerman. Kebuntuan
ini makin meyakinkan Barat bahwa Uni Soviet, sekutu saat bertempur melawan Nazi
Jerman, akan menjadi sumber ancaman seketika terhadap demokrasi Barat. Blokade kota
Berlin oleh pihak Soviet pada Juni 1948 membagi negara tersebut menjadi dua negara,
yang kemudian makin meningkatkan ketegangan di antara dua blok tersebut. AS
berkepentingan menarik Jerman (Barat) ke dalam suatu persekutuan negara-negara Eropa
Barat agar dapat menghadapi ancaman Blok Timur. Hal tersebut hanya dapat dicapai
dengan menyingkirkan rivalitas lama antara Prancis dan Jerman. Karena itu, AS
melancarkan strategi meminta Prancis melakukan pendekatan kepada pihak Jerman
(Barat).
Musim semi 1950, Menlu Prancis Robert Schuman, dipercaya AS dan Inggris untuk
menjalankan misi penting: membawa Republik Federal Jerman (RFJ) kembali ke
persekutuan Blok Barat. Menlu Schuman bekerjasama dengan Jean Monnet, seorang
pejabat tinggi Prancis. Monnet lalu menyusun satu deklarasi yang kemudian disepakati
Jerman dan Prancis pada 9 Mei 1950, yang dapat dianggap sebagai landasan awal bagi
Federasi Eropa.
Deklarasi tersebut, antara lain berisi penghilangan rivalitas di antara Jerman dan Prancis,
serta melakukan terobosan kerjasama di bidang baja dan batubara (ECSC) yang dianggap
lebih mudah untuk diwujudkan.
Perjalanan organisasi kerjasama regional ECSC hingga terbentuknya European Union
(Uni Eropa) ditandai dengan beberapa traktat yang menjadi tonggak bersejarah bagi
organisasi itu. Traktat-traktat tersebut adalah :
1. The Treaty of Paris (ECSC), 1952
Proses integrasi Eropa bermula dari dibentuknya “Komunitas Batu Bara dan Baja Eropa”
(European Coal and Steel Community/ECSC), yang Traktat-nya ditandatangani tanggal
18 April 1951 di Paris dan berlaku sejak 25 Juli 1952 sampai tahun 2002. Tujuan utama
ECSC Treaty adalah penghapusan berbagai hambatan perdagangan dan menciptakan
suatu pasar bersama dimana produk, pekerja dan modal dari sektor batu bara dan baja
dari negara-negara anggotanya dapat bergerak dengan bebas. Traktat ini ditandatangani
oleh Belanda, Belgia, Italia, Jerman, Luksemburg dan Perancis.
Hasil-hasil Utama yang dicapai adalah :
1. Pembentukan Coal and Steel Community
2. Penghapusan rivalitas antara Jerman dan Perancis, dan memberi dasar bagi
pembentukan “Federasi Eropa”.
2. The Treaty of Rome (Euratom dan EEC), 1957
Pada tanggal 1-2 Juni 1955, para menlu 6 negara penandatangan ECSC Treaty bersidang
di Messina, Itali, dan memutuskan untuk memperluas integrasi Eropa ke semua bidang
ekonomi. Pada tanggal 25 Maret 1957 di Roma ditandatangani European Atomic Energy
Community (EAEC), namun lebih dikenal dengan Euratom dan European Economic
Community (EEC). Keduanya mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 1958. Jika ECSC
dan Euratom merupakan traktat yang spesifik, detail dan rigid law treaties, maka EEC
Treaty lebih merupakan framework treaty. Tujuan utama EEC Treaty adalah penciptaan
suatu pasar bersama diantara negara-negara anggotanya melalui:
Ø Pencapaian suatu Custom Unions yang di satu sisi melibatkan penghapusan customs
duties, import quotas dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara anggota,
serta di sisi lain memberlakukan suatu Common Customs Tariff (CCT) vis-á-vis negara
ketiga (non anggota).
Ø Implementasi, inter alia melalui harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional anggota, 4
freedom of movement - barang, jasa, pekerja dan modal.
Adapun hasil utama Traktat ini adalah :
1. Ketiga Communities tersebut masing-masing memiliki organ eksekutif yang berbeda-
beda. Namun sejak tanggal 1 Juli 1967 dibentuk satu Dewan dan satu Komisi untuk lebih
memudahkan manajemen kebijakan bersama yang semakin luas, dimana Komisi Eropa
mewarisi wewenang ECSC High Authority, EEC Commission dan Euratom Commission.
Sejak saat itu ketiga communities tersebut dikenal sebagai European Communities (EC).
2. Pembentukan Dewan Menteri UE, yang menggantikan Special Council of Ministers di
ketiga Communities, dan melembagakan “Rotating Council Presidency” untuk masa
jabatan selama 6 bulan.
3. Membentuk Badan Audit Masyarakat Eropa, menggantikan badan-badan Audit ECSC,
Euratom dan EEC.
3. Schengen Agreement, 1985
Pada tanggal 14 Juni 1985, Belanda, Belgia, Jerman, Luksemburg dan Perancis
menandatangani Schengen Agreement, dimana mereka sepakat untuk secara bertahap
menghapuskan pemeriksaan di perbatasan mereka dan menjamin pergerakan bebas
manusia, baik warga mereka maupun warga negara lain. Perjanjian ini kemudian
diperluas dengan memasukkan Itali (1990), Portugal dan Spanyol (1991), Yunani (1992),
Austria (1995), Denmark, Finlandia, Norwegia dan Swedia (1996).
4. Single Act., Brussels, 1987
Berdasarkan White Paper yang disusun oleh Komisi Eropa dibawah kepemimpinan
Jacques Delors pada tahun 1984, Masyarakat Eropa mencanangkan pembentukan sebuah
Pasar Tunggal Eropa. Single European Act, yang ditandatangani pada bulan Pebruari
1986, dan mulai berlaku mulai tanggal 1 Juli 1987, terutama ditujukan sebagai suplemen
EEC Treaty. Tujuan utama Single Act adalah pencapaian pasar internal yang ditargetkan
untuk dicapai sebelum 31 Desember 1992.
Hasil utama Single Act. adalah:
1. Melembagakan pertemuan reguler antara Kepala Negara dan/atau Pemerintahan negara
anggota Masyarakat Eropa, yang bertemu paling tidak setahun dua kali, dengan dihadiri
oleh Presiden Komisi Eropa.
2. European Political Cooperation secara resmi diterima sebagai forum koordinasi dan
konsultasi antar pemerintah.
3. Seluruh persetujuan asosiasi dan kerjasama serta perluasan Masyarakat Eropa harus
mendapat persetujuan Parlemen Eropa.
5. The Treaty of Maastrich (Treaty of European Union), 1992
Treaty on European Union (TEU) yang ditandatangani di Maastricht pada tanggal 7
Februari 1992 dan mulai berlaku tanggal 1 November 1993, mengubah European
Communities (EC) menjadi European Union (EU). TEU mencakup, memasukkan dan
memodifikasi traktat-traktat terdahulu (ECSC, Euratom dan EEC). Jika Treaties
establishing European Community (TEC) memiliki karakter integrasi dan kerjasama
ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain yaitu kerjasama
dibidang Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home Affairs
(JHA).
Hasil utama Traktat ini adalah :
a. Tiga pilar kerjasama UE, yaitu:
§ Pilar 1 : European Union (EU)
§ Pilar 2 : Common Foreign and Security Policy (CFSP)
§ Pilar 3 : Justice and Home Affairs (JHA)
b. Memberi wewenang yang lebih besar kepada Parlemen Eropa untuk ikut memutuskan
ketentuan hukum UE melalui mekanisme co-decision procedure, dimana Parlemen dan
Dewan UE bersama-sama memutuskan suatu produk hukum. Bidang-bidang yang masuk
dalam prosedur tersebut adalah: pergerakan bebas pekerja, pasar tunggal, pendidikan,
penelitian, lingkungan, Trans-European Network, kesehatan, budaya dan perlindungan
konsumen.
c. Memperpanjang masa jabatan komisioner menjadi 5 tahun (sebelumnya 2 tahun) dan
pengangkatannya harus dengan persetujuan parlemen.
d. Menambah area kebijakan yang harus diputuskan dengan mekanisme qualified
majority (tidak lagi unanimity), yaitu riset dan pengembangan teknologi, perlindungan
lingkungan dan kebijakan sosial.
e. Memperkenalkan prinsip subsidiarity, yaitu membatasi wewenang institusi UE agar
hanya menangani masalah-masalah yang memang lebih tepat dibahas dilevel UE.
6. Perluasan Keanggotaan
Berbagai traktat tersebut kemudian beberapakali diamandemen, terutama berkaitan
dengan penambahan anggota. Keanggotaan UE terbuka bagi setiap negara Eropa,dengan
dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, negara yang bersangkutan harus
berada di benua Eropa, dan kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip
demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan
perundangan UE (acquis communautaires).
Proses persiapan dalam rangka perluasaan keanggotaan UE ke-6 dari 15 menjadi 25
negara telah dilakukan dengan target bahwa pada tahun 2004 jumlah negara anggota UE
menjadi 25 negara. Proses negosiasi UE dengan ke-10 negara kandidat telah selesai pada
tanggal 13 Desember 2002. KTT UE Kopenhagen tanggal 12-13 Desember 2002
memutuskan untuk menerima keanggotaan 10 negara aplikan (Republik Ceko, Estonia,
Hongaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Siprus, Republik Slovakia dan Slovenia)
mulai 1 Mei 2004, sehingga pada tahun tersebut UE akan beranggotakan 25 negara. KTT
juga memutuskan akan menerima keanggotaan Bulgaria dan Romania yang saat ini masih
dalam proses perundingan aksesi, pada tahun 2007. Sementara itu, Turki masih didorong
untuk melakukan reformasi politik dan ekonomi dalam negerinya agar memenuhi kriteria
standar UE (Copenhagen criteria) dan jadwal perundingan aksesi dengan negara tersebut
baru dapat ditentukan pada KTT UE tahun 2004 mendatang.
7. The Treaty of Amsterdam, 1997
Pada pertemuan mereka tanggal 17 Juni 1997 di Amsterdam, European Council (para
Kepala Negara dan Pemerintahan ke-15 negara anggota UE) merevisi TEU dan
menghasilkan sebuah traktat baru The Treaty of Amsterdam, dan mempunyai empat
tujuan utama, yaitu:
a) Memeprioritaskan hak-hak warga negara dan perluasan lapangan kerja. Meskipun
penyediaan lapangan kerja tetap merupakan kewajiban utama pemerintah nasional,
Traktat Amsterdam menekankan perlunya usaha bersama seluruh negara anggota untuk
mengatasi pengangguran, yang dianggap sebagai problem utama Eropa saat ini.
b) Menghapus hambatan terakhir menuju freedom of movement dan memperkuat
keamanan dengan meningkatkan kerjasama negara-negara anggota dibidang Justice and
Home Affairs.
c) Memberi UE suara yang lebih kuat ditingkat internasional dengan menunjuk seorang
High Representative for The CFSP.
d) Membuat institusi UE lebih efisien terutama berkaitan dengan gelombang ke-6
enlargement.
Hasil-hasil utama Treaty of Amsterdam adalah :
§ Memberi wewenang pada Dewan Menteri untuk menjatuhkan hukuman pada negara
anggota (dengan mencabut sementara beberapa hak mereka, termasuk mencabut hak
voting) jika negara anggota tersebut melakukan pelanggaran HAM.
§ Menyediakan kemungkinan dilakukannya enhanced cooperation, yaitu beberapa negara
anggota (minimal 8 negara) dapat melakukan suatu kerjasama meskipun tidak semua
negara anggota menyetujuinya. Negara yang tidak (atau belum) menyetujui kerjasama
tersebut dapat bergabung di kemudian hari. Salah satu contohnya adalah bentuk-bentuk
kerjasama dalam kerangka CFSP.
§ Memasukkan Schengen Agreement dalam TEU (dengan pilihan opt-out bagi Inggris
dan Irlandia).
§ Menjadikan asylum, visa dan imigrasi sebagai kebijakan bersama (kecuali Inggris dan
Irlandia). Dalam waktu lima tahun, negara-negara anggota dapat memutuskan apakah
akan menggunakan qualified majority voting.
8. The Treaty of Nice, 2000
Pertemuan European Council tanggal 7-9 Desember 2000 di Nice mengadopsi sebuah
Traktat baru yang membawa perubahan bagi empat masalah institusional: komposisi dan
jumlah Komisioner di Komisi Eropa, bobot suara di Dewan Uni Eropa, mengganti
unanimity dengan qualified majority dalam proses pengambilan keputusan dan
pengeratan kerjasama. Traktat ini belum berlaku, masih menunggu proses ratifikasi di
masing-masing negara anggota. Tanggal 1 Februari 2003, Traktat tersebut mulai berlaku.
Hasil-hasil utama Treaty of Nice :
a) Dengan memperhatikan perluasan keanggotaan UE, maka jumlah anggota parlemen
dibatasi maksimal hanya 732 orang dan sekaligus memberi alokasi kursi untuk tiap
negara anggota (termasuk negara anggota baru).
b) Mengganti mekanisme pengambilan keputusan bagi 30 pasal dalam TEU yang
sebelumnya menggunakan unanimity dan diganti dengan menggunakan mekanisme
qualified majority voting.
c) Merubah bobot negara-negara anggota UE per 1 januari 2005 (termasuk negara
anggota baru).
d) Mulai 2005, membatasi jumlah Komisioner, 1 Komisioner tiap 1 negara, dan batas
maksimum jumlah Komisioner akan ditetapkan setelah UE beranggotakan 27 negara,
serta memperkuat posisi Presiden Komisi.
e) Memberi dorongan bagi terselenggaranya Konvensi Masa Depan Eropa, yang
digunakan sebagai persiapan bagi penyelenggaraan Intergovernmental Conference tahun
2003.
9. Konvensi Masa Depan Eropa dan Traktat Aksesi 10 Negara Anggota Baru
Konvensi ini ditandatangani pada 16 April 2003 dan akan mulai berlaku tanggal 1 Mei
2004. Beberapa pembahasan utama terutama dibidang :
a. Penyederhaaan traktat-traktat UE kedalam satu Traktat, dengan penyajian yang lebih
jelas dan lebih mudah dimengerti.
b. Demarkasi kewenangan (who does what in the EU, wewenang UE, wewenang negara-
negara anggota, dan lain-lain).
c. Peran parlemen negara-negara anggota dalam struktur UE.
d. Status Charter of Fundamental Rights yang diproklamirkan di Nice.
Dari berbagai traktat tersebut, The Treaty of Rome tahun 1957 dan The Treaty of
Maastricht (Treaty on European Union) pada 1992 menjadi traktat terpenting yang
merupakan embrio lahirnya uni eropa seperti saat ini. Traktat Roma secara eksplisit
menegaskan cita-cita bangsa eropa dalam satu wadah dan arah kebijkannya, yakni
Economic Eropean community dan bertujuan penciptaan suatu pasar bersama di antara
negara-negara anggotanya melalui pencapaian suatu custom unions (kesatuan
kepabeanan) yang di satu sisi melibatkan penghapusan customs duties (bea masuk) bagi
anggota UE, kuota impor, dan berbagai hambatan perdagangan lain diantara negara
anggota, serta di sisi lain memberlakukan suatu Tarif Kepabeanan Bersama Common
Customs Tariff (CCT) terhadap negara ketiga (non-anggota UE). Selain itu, juga
dilakukan harmonisasi kebijakan-kebijakan nasional negara anggota menyangkut custom
unions yang diimplementasikan melalui kebijakan yang disebut sebagai The Four
Freedom of Movement, yaitu pembebasan barang, jasa, pekerja dan modal melintas di
antara sesama negara anggota UE.
Jika traktat pembentukan European Community (TEC) memiliki karakter integrasi dan
kerjasama ekonomi yang sangat kuat, maka TEU menambahkan karakter lain berupa
kerjasama di bidang Common Foreign and Security Policy (CFSP) dan Justice and Home
Affairs (JHA). Dalam traktat ini pula term Eroupean Economic Community dipertegas
dengan European Union (Eropa Bersatu). Pasca traktat ini UE mengalami perkembangan
yang sangat signifikan di segala bidang. Keberhasilan UE dalam mewujudkan pasar
tunggal melalui penyatuan ekonomi dan moneter (Economic and Monetary Union)
berujung pada penggunaan mata uang tunggal euro sejak tahun 1999. Pergantian nama
organisasi ini semakin memperjelas konkretisasi cita-cita dasar bangsa eropa, tergabung
dalam satu wadah bersama dan menjadi super state.
Harmonisasi dan integrasi eropa tercipta dan terjaga dikarenakan UE memiliki institusi
yang mampu menjadi problem solving bagi negara-negara anggotanya. Adapun Institusi-
institusi utama UE, adalah :
a) Parlemen eropa
b) Dewan Uni eropa
c) Komisi eropa
d) Mahkamah eropa
e) Badan Pemeriksa Keuangan Eropa
Kehadiran institusi-institusi ini menjadikan UE sebagai organisasi regional paling
progresif dan hampir sempurna. Namun, disamping institusi-institusi tersebut setidaknya
ada tiga faktor yang menjaga integrasi UE, yakni :
a. UE berpijak pada supremasi hukum dan demokrasi, sehingga segala permasalahan dan
keputusan mengenai UE diambil ditingkat Eropa dengan hukum dan nilai demokrasi
sebagai pijakannya.
b. Parlemen Eropa dipilih secara langsung oleh penduduknya.
c. Semua keputusan dan prosedur yang dihasilkan mengacu pada traktat-traktat dasar UE
yang telah diratifikasi oleh seluruh negara anggota.

Integrasi Eropa dalam Perspektif Konstruktivisme
Konstruktivisme bertolak dari tiga proposisi utama, yakni struktur sebagai pembentuk
perilaku aktor sosial dan politik, kepentingan sebagai produk dari identitas aktor serta
struktur dan agen saling menentukan satu sama lain. Bangunan ini mengusung setting
historis sebagai aspek penting pemaknaan, maka berangkat dari itu sejarah pembentukan
dan konteks politik internasional menjadi standing point guna memandang integrasi
Eropa dengan kacamata konstruktivisme. Pengintegrasian negara-negara Eropa dalam
satu wadah merupakan efek langsung dari bentuk bipolarisme yang terjadi pasca perang
dunia ke-2. Struktur bipolar yang mengungkungi dunia Eropa barat memaksa negara-
negara Eropa (barat) meleburkan identitas masing-masing dalam satu wadah, Uni Eropa.
Dengan kata lain, Uni Eropa muncul dan menempatkan diri sebagai penyeimbang dua
blok, dalam bungkus kerjasama ekonomi (penyatuan sumber daya ekonomi). Mereka
yakin, satu-satunya kemungkinan untuk bertahan adalah melalui penggabungan sumber
daya ekonominya. Rasa takut dicaplok kedua negara adidaya telah mendorong mereka
melakukan integrasi ekonomi.
Mengapa sektor ekonomi dipilih sebagai jalan penyatuan negara-negara Eropa ?. Ada dua
sebab minimal yang dapat digali : pertama, sektor ekonomi lebih bisa diterima oleh
negara-negara Eropa lainnya. ECSC didirikan dalam momentum rivalitas tinggi antara
jerman (timur) dan Perancis sebagai efek langsung perang dingin ketika itu, sehingga
domain politik menjadi sangat sensitif. Kedua, sebagai salah satu strategi untuk
menandingi kemajuan perekonomian Amerika, Uni Soveyet dan Jepang yang mampu
bangkit pasca Perang Dunia II dan menjelma menjadi salah satu negara superpower
dibidang ekonomi dunia. Ketiga, untuk mewujudkan mimpi eropa (european dream).
Masyarakat eropa bermimpi untuk mendahulukan kesejahteraan bersama dan kualitas
hidup daripada menumpuk kekayaan individu, mendahulukan kerjasama global daripada
melakukan tindakan sepihak dan lebih mendahulukan pembangunan berkelanjutan
daripada pertumbuhan materi yang tanpa batas. Untuk mewujudkan mimpi itu, maka
penyatuan sumber daya ekonomi menjadi pilihan terbaik.
Pasca perang dingin dunia bergerak di rel unipolar dengan Amerika sebagai masinisnya.
Kondisi ini membuat Uni Eropa kembali mereposisi tujuan dan fungsinya. Uni Eropa
tidak lagi bercita-cita sebagai kekuatan penyeimbang dan oleh karenanya menyatukan
kekuatan ekonomi, melainkan berambisi menjadi the next super state guna menandingi
hegemoni Amerika. Kerjasama ekonomi hanyalah kamuflase yang diusung untuk
membungkus tujuan yang sebenarnya kepada penyatuan politik. Asumsinya adalah
bahwa keberhasilan dalam kerja sama ekonomi pada akhirnya akan dapat memfasilitasi
integrasi ekonomi dan integrasi politik menjadi lebih besar. Ketika negara-negara
anggota memiliki komitmen untuk memberikan kebebasan bagi pekerja untuk melintasi
batas-batas negara misalnya, tetapi karena perbedaan peraturan nasional mengenai
sertifikasi, akan menghambat mereka untuk bekerja di negara lain. Karena itu, guna
menghindari terjadinya pembatasan pergerakan pekerja dari suatu negara ke negara lain,
negara-negara anggota harus membuat kebijakan bersama dalam bidang pendidikan. Ini
tentu saja memerlukan kebijakan politik masing-masing negara anggota. Artinya bahwa
pembentukan kerja sama unit ekonomi akan mendorong kerja sama pada unit politik, dan
penyatuan unsur-unsur perekonomian sesungguhnya merupakan upaya untuk mencapai
tujuan politik.
Pada sisi lain, integrasi Eropa sebagai pengejawantahan kepentingan para aktor dengan
mengusung ide sense of identitiy. Kesamaan identitas dan karenanya harus berintegrasi
lalu menjadi ide yang diamini tidak hanya kalangan elit tapi juga nongovernmental
groups atau kelompok-kelompok transnasional di tingkat regional, baik secara formal
maupun informal. Penguatan isu integrasi identitas kawasan bahkan mempengaruhi
kondisi suksesi negara anggota UE. Pada titik ini, struktur (UE) dan agen (aktor-aktor)
saling menentukan satu sama lain dalam pewujudan kepentingan masing-masing. Bukti
perkembangan Uni Eropa menunjukkan bahwa sistem nilai dan gagasan bersama
memiliki karakteristik struktural dan menentukan tindakan sosial dan politik. Kebijakan
penyatuan mata uang (euro) menjadi bukti bahwa kepentingan Uni Eropa bukanlah
rangkaian preferensi yang baku melainkan produk dari identitas aktor-aktor Uni Eropa,
identities are basis of interest (wendt, 1992).

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:700
posted:6/11/2010
language:Indonesian
pages:7