Konsep Kriteria RSPO Minyak Sawit Lestari by mll78346

VIEWS: 679 PAGES: 110

									Konsep Kriteria RSPO
Minyak Sawit Lestari


Konsep konsultasi publik versi 2
25 Mei 2005
Laporan ini disusun oleh ProForest atas nama Kelompok

Kerja Kriteria Konferensi Minyak Sawit Lestari (RSPO)


Penghargaan:

Penyusunan prinsip dan kriteria RSPO minyak sawit lestari

didanai oleh HSBC Malaysia dan Doen Foundation Negeri

Belanda
Daftar Isi

1.   PENDAHULUAN                                1
     1.1.    SEKILAS MENGENAI DOKUMEN INI       5
     1.2.    MASALAH-MASALAH UTAMA UNTUK
             DIKOMENTARI LEBIH LANJUT           6
2.   PRINSIP DAN KRITERIA UNTUK MINYAK
     SAWIT BERKELANJUTAN                        9
3.   PEDOMAN YANG DITAWARKAN UNTUK
     MEMENUHI KRITERIA
4.   MASALAH-MASALAH YANG MENONJOL
     UNTUK DIPERHATIKAN OLEH CWG
     4.1.    RUANG LINGKUP PENERAPAN KRITERIA
             RSPO
     4.2.    INTERPRESTASI NASIONAL MENGENAI
             KRITERIA RSPO
     4.3.    VERIFIKASI TERHADAP PEMENUHAN
             KRITERIA RSPO DAN KONTRROL ATAS
             KALIM
APPENDIX 1: DEFINISI-DEFINISI YANG
DITAWARKAN
APPENDIX 2: SEBUAH PEDOMAN SEDERHANA
MENGENAI BEBERAPA STANDAR
INTERNASIONAL SEBAGAI REFERENSI
TAMBAHAN UNTUK KRITERIA SOSIAL
APPENDIX 3: INDIKATOR-INDIKATOR YANG
TERUKUR UNTUK KRITERIA MINYAK SAWIT
YANG BERKELANJUTAN, UNTUK MELENGKAPI
KRITERIA 8.1
1. Pendahuluan


Konferensi Minyak Sawit Lestari (RSPO) merupakan prakarsa

berbagai pengambil keputusan di dunia mengenai minyak sawit

lestari. Para anggota RSPO, dan para peserta dalam aktivitas-

aktivitas RSPO berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda,

yang meliputi perusahaan perkebunan, pabrikan dan pengecer

produk-produk minyak kelapa sawit, LSM lingkungan hidup dan

LSM sosial serta dari berbagai negara penghasil atau pengguna

minyak sawit. Tujuan utama RSPO adalah “untuk meningkatkan

pertumbuhan    dan   penggunaan   minyak   sawit    lestari   melalui

kerjasama dalam mata rantai pemasokan dan membuka dialog

antara para pengambil keputusannya.”


Konferensi Minyak Sawit Lestari yang pertama diadakan di Kuala

Lumpur pada bulan Agustus tahun 2003, yang menghasilkan

Pernyataan    Bersama   yang   secara   hukum      tidak   mengikat.

Pernyataan tersebut berisi, antara lain, perlu adanya definisi

yang jelas mengenai produksi minyak sawit lestari yang akan

ditetapkan melalui penyusunan seperangkat kriteria.




                                                                    1
Tahap pertama proses penyusunan ini adalah dibuatnya sebuah

laporan pada bulan Maret 2004. 1 Laporan ini dibuat oleh sebuah

Kelompok      Teknis     yang     ditetapkan     oleh    Panitia   Pelaksana

Konferensi,     dan    menetapkan       kerangka     penyusunan         kriteria

beserta usulan proses penyusunan kriteria tetap.


Tahap    yang    kedua     adalah   menyusun        seperangkat    asas     dan

kriteria tetap minyak sawit lestari. Dewan Pelaksana RSPO telah

menunjuk        sebuah    Kelompok       Kerja      Kriteria    (CWG)    untuk

mengawasi proses ini dan Kelompok ini terdiri dari para wakil

produsen, mata rantai pemasokan, serta kepentingan investor,

kepentingan lingkungan hidup, dan kepentingan sosial.


Rancangan asas dan kriteria tersebut mencakup aspek-aspek

hukum, ekonomi, teknik, lingkungan hidup dan sosial produksi

minyak    sawit.      Asas-asas   dan    kriteria    tersebut   dimaksudkan

untuk diberlakukan di seluruh dunia dan menjangkau baik

perkebunan yang sudah ada maupun yang baru akan dibuka.




1   Kerangka Rancangan Kriteria Minyak Sawit Lestari: Makalah
    pembahasan untuk memulai proses penyusunan kriteria Konferensi
    Minyak Sawit Lestari. Maret 2004. Dapat dilihat di Website RSPO
    www.sustainable-palmoil.org.


                                                                              2
Proses penyusunan konsep 2 dirancang untuk memastikan adanya

peluang besar penyampaian masukan dari berbagai perseorangan

atau organisasi yang berkepentingan. RSPO menganggap perlu

agar asas-asas dan kriteria tersebut disusun atas dasar masukan

dari berbagai pengambil keputusan. Artinya, setiap pengambil

keputusan dapat memberikan masukan untuk asas-asas dan

kriteria tersebut.


Rancangan      pertama    asas-asas    dan   kriteria   tersebut   terbuka

untuk ditanggapi masyarakat mulai dari tanggal 25 November

2004 hingga 25 Januari 2005. Hal ini diikuti dengan pertemuan

kedua CWG tanggal 15 - 18 Februari 2005 di Malaysia. Tujuan

pertemuan      tersebut    adalah     melakukan     perbaikan-perbaikan

substansial dalam rangka penyusunan konsep asas, kriteria, dan

pedoman kedua, yang mencakup pertimbangan atas tanggapan

dari masyarakat yang diterima selama masa konsultasi pertama.

RSPO       juga    menyediakan        sinopsis     tanggapan-tanggapan

masyarakat.




2   Proses dan tatacara yang akan ditempuh dalam menyusun kriteria
    tersebut diuraikan dalam dokumen yang berjudul Process and
    procedures for the development of international criteria for sustainable
    palm oil (Proses dan tatacara penyusunan kriteria internasional
    minyak sawit lestari), yang terdapat dalam website RSPO
    www.sustainable-palmoil.org.



                                                                          3
Dokumen ini merupakan hasil pembahasan selama dan sesudah

pertemuan kedua CWG, dan merupakan Versi 2 Kriteria Konsep

RSPO      Minyak   Sawit    Lestari.    Masyarakat   dapat     memberi

tanggapan mereka terhadap dokumen ini hingga             tanggal 25 Juli

2005.


  Jika saudara ingin memberikan masukan untuk proses

  ini,     kirimkanlah      tanggapan     saudara    ke     alamat

  info@proforest.net atau melalui pos kepada ProForest,

  South Suite, Frewin Chambers, Frewin Court, OX1 3HZ

  Oxford, UK.

  Batas akhir pemberian tanggapan adalah tanggal 25 Juli

  2005.



Versi terakhir kriteria harus jelas dan dapat diterapkan. CWG

juga harus memastikan tingkat pengelolaan perkebunan yang

berterima tanpa memberikan beban yang tidak perlu atau tidak

adil kepada para pengelola perkebunan.


Pertemuan ketiga CWG dijadwalkan pada bulan September, dan

sasaran    CWG     adalah    merampingkan     Kriteria    RSPO    untuk

diajukan kepada Dewan Pelaksanaan.




                                                                      4
1.1. Sekilas mengenai dokumen ini

Dokumen ini terdiri dari bagian-bagian berikut:

•   Bagian 2: Asas-asas dan Kriteria Minyak Sawit Lestari. Bagian

    ini   berisi    rancangan     asas-asas   dan    kriteria   dan     dapat

    digunakan        baik   untuk    mendapatkan      gambaran         sekilas

    mengenai kriteria dan cara kriteria tersebut disusun atau bagi

    mereka yang ingin memberikan tanggapan secara luas.

•   Bagian 3: Pedoman pemenuhan kriteria. Bagian ini berisi

    pernyataan kembali asas-asas dan kriteria, namun dengan

    rancangan naskah pedoman rinci untuk memenuhi kriteria.

    Pedoman        ini   dapat   digunakan    oleh   mereka     yang    ingin

    memberikan tanggapan-tanggapan              rinci mengenai kriteria

    tersebut.

•   Bagian 4: Masalah-masalah yang menonjol pada CWG. Ini

    mencakup masalah-masalah yang berhubungan dengan ruang

    lingkup penerapan kriteria, interpretasi dan verifikasi secara

    nasional.

•   Lampiran 1: Usulan definisi beberapa istilah yang digunakan

    dalam asas-asas dan kriteria tersebut.

•   Lampiran 2: Asas-asas dan kriteria sosial utama dari standar

    dan konvensi internasional, untuk dijadikan referensi.




                                                                            5
•   Lampiran 3: Usulan indikator yang dapat digunakan untuk

    menunjukkan perbaikan yang terus-menerus dilakukan.


1.2. Masalah-Masalah Utama untuk Ditanggapi Lebih Lanjut

CWG sangat menyadari adanya sejumlah masalah yang perlu

banyak diperbaiki, diantaranya:

•   Petani 3 . CWG menganggap penting untuk tidak mengabaikan

    petani dari produksi minyak kelapa sawit lkyang memenuhi

    asas-asas dan kriteria, dan kriteria tidak menjadi hambatan

    bagi para petani yang ingin menerapkan manajemen lestari

    minyak sawit     dan memasok minyak sawit lestari ke pasar.

    Banyak kriteria tidak dapat diberlakukan sepenuhnya kepada

    para petani, atau akan sangat sulit untuk dilaksanakan oleh

    para petani, dan sangat penting untuk memastikan agar

    pedoman penafsiran kriteria atas dasar petani menyinggung

    masalah ini. Hal ini melibatkan pertimbangan mengenai apa

    yang sepantasnya diharapkan dari masing-masing petani dan

    apa   yang    sepantasnya     diharapkan    dari program-program

    petani   dalam   rangka   menerapkan      asas-asas   dan   kriteria.

    Namun, pedoman untuk para petani belum cukup mendapat

    perhatian. Ini mungkin karena           beberapa kriteria tertentu

    tidak berlaku bagi para petani, atau mungkin perlu untuk


3   Lihat Lampiran 1 mengenai usulan definisi “petani”.

                                                                       6
    menyusun suatu revisi kriteria untuk para petani. Pedoman di

    bagian 3 memuat sejumlah usulan penafsiran kriteria yang

    akan diterapkan oleh para petani. Untuk membahas masalah

    ini,    konsultasi    yang aktif     dengan    organisasi   petani   akan

    menjadi tujuan utama selama masa konsultasi masyarakat ini.

•   Bagian pedoman. Telah dicapai konsensus pada pertemuan

    kedua      CWG       mengenai      perlunya    dilakukan     perubahan-

    perubahan terhadap sebagian besar asas dan kriteria, yang

    mencakup masalah-masalah yang menjadi tema sebagian besar

    tanggapan        masyarakat.     Namun     demikian,     masih   terdapat

    kebutuhan        umum      untuk     meningkatkan       kecermatan    dan

    akurasi redaksi pada bagian pedoman. Disamping itu, telah

    dimuat beberapa usulan untuk diterapkan oleh para petani

    (lihat atas) dan penafsiran secara nasional (lihat bagian 4).

    Masalah-masalah         spesifik    yang   memerlukan       pertimbangan

    rinci    lebih   lanjut,   dan     karenanya   sangat    terbuka     untuk

    ditanggapi, adalah:

       Keperluan-keperluan atas dokumen-dokumen tertentu yang

       harus tersedia untuk masyarakat (kriteria 1.1 dan 1.2);

       Keperluan-keperluan yang berhubungan dengan penggunaan

       bahan kimia (kriteria 4.6);




                                                                             7
      Keperluan-keperluan akan indikator-indikator khusus agar

      dapat dilakukan perbaikan terus-menerus (kriteria 8.1 and

      Lampiran 3).

•   Struktur dokumen kriteria tetap RSPO. Ada dua pilihan utama

    mengenai struktur dokumen tetap. Pilihan tersebut adalah, satu

    dokumen tunggal dengan tanggapan pendahuluan, asas-asas,

    kriteria, pedoman dan lampiran; atau dua dokumen terpisah, satu

    berisi asas-asas dan kriteria wajib, dan lainnya berisi informasi

    tambahan   seperti   pedoman,   mungkin   dalam   bentuk   buku

    petunjuk atau buku kerja.


Kesemua pertimbangan ini akan segera menjadi bagian dari tugas-

tugas utama CWG setelah masa konsultasi umum, dan oleh karena

itu diharapkan adanya usulan-usulan mengenai semua masalah ini.


2. Asas-asas dan kriteria minyak sawit lestari

Produksi minyak sawit lestari akan tergantung pada kelayakan

ekonomi, lingkungan hidup dan sosial, yang dicapai melalui:

Asas 1: Komitmen terhadap keterbukaan


Kriteria 1.1   Para produsen (growers) kelapa sawit memberikan

               informasi lengkap kepada para pengambil keputusan

               dalam bahasa dan bentuk yang sesuai, dan secara




                                                                   8
               tepat waktu, agar dapat berperanserta dengan baik

               dalam pengambilan keputusan.


Kriteria 1.2   Dokumen-dokumen manajemen dapat diperoleh oleh

               masyarakat      umum     kecuali    jika     dilindungi    oleh

               kerahasiaan komersial atau jika publikasi informasi

               tersebut akan menimbulkan dampak negatif pada

               lingkungan hidup dan masyarakat.


Asas 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku

Kriteria 2.1   Patuh   terhadap   hukum      dan    peraturan     setempat,

               nasional maupun internasional yang telah diratifikasi.


Kriteria 2.2   Hak penggunaan lahan jelas dan tidak dalam status

               sengketa.


Kriteria 2.3   Penggunaan      lahan     untuk     kelapa      sawit     tidak

               mengganggu hak-hak hukum atau adat                 pengguna

               lain,   tanpa   persetujuan       sukarela     mereka     yang

               diberitahukan sebelumnya.



Asas 3: Perencanaan manajemen untuk mencapai kelayakan

ekonomi dan keuangan jangka panjang

Kriteria 3.1   Produktivitas dan kualitas jangka panjang optimal

               hasil   panen   dan     produk-produk        dicapai    melalui


                                                                            9
               praktik-praktik      agronomi,       pengolahan          dan

               manajemen.


Kriteria 3.2   Praktek-praktek produsen dan pabrik pengolah cukup

               optimal   untuk   mempertahankan         produksi      minyak

               sawit yang bermutu tinggi.


Asas   4:   Digunakannya      praktik    usaha   yang    baik   oleh    para

produsen dan pabrik pengolah

Kriteria 4.1   Tatacara operasi terdokumentasikan dengan baik dan

               diimpelemtasikan serta dipantau secara taat asas

               (konsisten).


Kriteria 4.2   Praktek-praktik      mempertahankan,             dan      jika

               memungkinkan       meningkatkan,         kesuburan      tanah

               berada pada tingkat yang dapat menjamin hasil yang

               banyak dan berkelanjutan.


Kriteria 4.3   Praktek-praktik          yang     meminimalisasi         dan

               mengendalikan erosi serta degradasi tanah.


Kriteria 4.4   Praktek-praktik ditujukan pada penjagaan mutu dan

               ketersediaan air permukaan dan air tanah.


Kriteria 4.5   Hama, penyakit, gulma, dan spesies pengganggu lain

               dapat dikendalikan dengan baik dan penggunaan


                                                                          10
               bahan kimia dilakukan secara optimal atas dasar

               teknik Manajemen Hama Terpadu (IPM).


Kriteria 4.6   Bahan kimia (Obat) digunakan dengan cara yang tidak

               membahayakan kesehatan atau lingkungan hidup.


Kriteria 4.7   Aturan       keselamatan       dan     kesehatan        kerja

               dilaksanakan.


Kriteria 4.8   Semua staf, pekerja, petani dan kontraktor dilatih

               dengan baik.

Asas 5: Tanggung jawab lingkungan hidup dan konservasi sumber

daya alam serta keanekaragaman hayati.

Kriteria 5.1   Dilakukan penilaian mengenai dampak lingkungan

               kelapa     sawit   yang   ditanam,   baik   positif   maupun

               negatif,    dan     hasilnya   dimasukkan        ke    dalam

               perencanaan manajemen serta dilaksanakan dalam

               prosedur operasional.


Kriteria 5.2   Membangun pemahaman tentang spesies dan habitat

               tumbuhan dan hewan yang berada di dalam dan di

               sekitar areal penanaman.




                                                                         11
Kriteria 5.3     Rencana    dikembangkan,       diimplementasikan        dan

                 dipantau untuk menangani keragaman biota di dalam

                 dan di sekitar areal penanaman.


Kriteria 5.4     Limbah dimusnahkan, didaur ulang, dimanfaatkan

                 kembali   dan   dibuang    dengan    cara     yang   ramah

                 lingkungan dan ramah sosial.


Kriteria   5.5   Memaksimalkan      efisiensi   penggunaan      energi   dan

                 penggunaan energi yang terbaharukan.


Kriteria 5.6     Menghindari     pembakaran      untuk       memusnahkan

                 limbah    dan   mempersiapkan       lahan      penanaman

                 kembali kecuali dalam situasi khusus.


Kriteria 5.7     Mengembangkan,      melaksanakan        dan     memantau

                 rencana pengurangan polusi dan emisi, termasuk gas

                 rumah kaca.



Asas 6: Pertimbangan yang bertanggung jawab para karyawan dan

perorangan serta masyarakat yang terkena dampak dari produsen

dan pabrik pengolah. 4




4   Ringkasan standar internasional yang berkaitan dengan
    masalah-masalah sosial utama yang dicakup oleh Asas 6
    terdapat dalam Lampiran 2 yang digunakan sebagai rujukan.
    Ringkasan ini menjadi tambahan pada bagian pedoman.

                                                                          12
Kriteria 6.1   Menilai dampak sosial, baik positif maupun negatif,

               dari kelapa sawit yang ditanam dan diolah, dan

               memasukkan        hasilnya      ke     dalam      perencanaan

               manajemen      dan     dilaksanakan        dalam      tatacara

               operasional.



Kriteria 6.2   Terdapat    metoda     yang     terbuka    dan     transparan

               untuk melakukan komunikasi dan konsultasi antara

               produsen     (growers)    dan/atau        pabrik    pengolah,

               masyarakat setempat dan pihak-pihak lain yang

               terkena dampak atau berkepentingan.


Kriteria 6.3   Terdapat    sistem     yang     disepakati     bersama      dan

               terdokumentasi       untuk      menangani        keluhan    dan

               ketidaksetujuan, yang dilaksanakan dan diterima

               oleh semua pihak.


Kriteria 6.4   Setiap     negosiasi     mengenai        kompensasi         atas

               hilangnya hak hukum atau adat ditangani melalui

               sebuah      sistem       yang        terdokumentasi        yang

               memungkinkan         penduduk         pribumi,     masyarakat

               setempat    dan   para    pengambil       keputusan        dapat




                                                                             13
               menyatakan pandangan mereka melalui lembaga

               perwakilan mereka sendiri.


Kriteria 6.5   Majikan memastikan agar upah dan syarat kerja

               memenuhi paling tidak standar hukum atau standar

               industri minimum serta cukup untuk memenuhi

               kebutuhan      dasar       pekerja     dan      memperoleh

               penghasilan wajar.


Kriteria 6.6   Majikan     menghargai     hak    semua      pekerja   untuk

               mendirikan dan ikut dalam serikat pekerja yang

               mereka pilih dan untuk menentukan posisi tawar

               (bargain)   mereka     secara    kolektif.   Jika   undang-

               undang melarang hak kebebasan berserikat dan

               menentukan posisi tawar mereka secara kolektif,

               majikan     memfaslitasi    sarana     berserikat      secara

               mandiri dan bebas dan penentuan posisi tawar

               semua pekerja.


Kriteria 6.7   Dilarang    mempekerjakan        anak-anak.      Anak-anak

               tidak dihadapkan pada suasana kerja yang berisiko.

               Anak-anak hanya boleh bekerja pada perkebunan

               keluarga, dengan pengawasan orang dewasa, dan

               selama tidak mengganggu program pendidikannya.



                                                                         14
Kriteria 6.8   Majikan tidak boleh terlibat dalam atau mendukung

               diskriminasi berdasarkan ras, kasta, asal negara,

               agama,     cacat   tubuh,   jenis     kelamin,     orientasi

               seksual, keanggotaan serikat pekerja, afiliasi politik

               atau usia.


Kriteria 6.9   Para produsen dan pabrik pengolahan berhubungan

               secara baik dan terbuka dengan para petani kecil

               dan pengusaha setempat.


Kriteria 6.10 Para produsen (growers) dan pabrik pengolahan

               memberikan sumbangsih terhadap               pembangunan

               wilayah jika memungkinkan.


Asas 7: Pengembangan               perkebunan              baru      yang

bertanggung jawab


Kriteria 7.1   Melakukan penilaian dampak sosial dan lingkungan

               yang   menyeluruh    dan    melibatkan       semua    pihak

               sebelum melakukan penanaman atau operasi baru,

               atau memperluas perkebunan yang sudah ada, dan

               hasilnya     dimasukkan     ke      dalam     perencanaan,

               manajemen dan operasi.




                                                                        15
Kriteria 7.2   Menggunakan informasi survei tanah dan topografi

               untuk perencanaan lokasi penanaman baru, dan

               hasilnya dimasukkan ke dalam rencana dan operasi.


Kriteria 7.3   Penanaman     baru     sejak   [tanggal    diterapkannya

               kriteria RSPO] belum menggantikan hutan primer

               atau setiap daerah yang mengandung satu atau

               lebih Nilai-Nilai Tinggi Pelestarian [sisipkan tanggal

               jika Kriteria RSPO diterapkan].


Kriteria 7.4   Dilarang mengembangkan perkebunan di dataran

               yang curam, dan/atau di pinggir serta tanah yang

               rapuh.


Kriteria 7.5   Tidak boleh melakukan penanaman baru di atas

               tanah rakyat setempat tanpa persetujuan sukarela

               yang   diberitahukan    sebelumnya,       yang   ditangani

               dengan sistem terdokumentasi yang memungkinkan

               penduduk pribumi, masyarakat setempat dan para

               pengambil keputusan mengungkapkan pandangan-

               pandangan     mereka       melalui    lembaga-lembaga

               perwakilan mereka sendiri.


Kriteria 7.6   Masyarakat setempat diberi kompensasi atas setiap

               pengambilalihan lahan dan pengalihan hak yang


                                                                      16
               disepakati,    sesuai     dengan   persetujuan   sukarela

               yang diberitahukan sebelumnya dan kesepakatan

               yang telah dirundingkan.


Kriteria 7.7   Dilarang melakukan pembakaran untuk menyiapkan

               penanaman baru kecuali dalam situasi khusus.


Asas 8: Komitmen terhadap peningkatan sinambung di bidang

kegiatan utama


Kriteria 8.1   Produsen      (grower)    secara   rutin   memantau   dan

               mengkaji      ulang      kegiatan-kegiatan   mereka   dan

               mengembangkan serta melaksanakan program kerja

               yang   memungkinkan          peningkatan      nyata   dan

               sinambung dalam operasi-operasi utama.




                                                                      17
3.   Usulan Pedoman untuk memenuhi kriteria

Bagian ini berisi rancangan naskah pedoman rinci untuk memenuhi kriteria. Diakui bahwa

pedoman ini masih memerlukan banyak perbaikan baik pada isi maupun tata letaknya. Kami

sangat mengharapkan tanggapan dan usulan.


Asas 1: Komitmen terhadap transparansi

Kriteria                             Usulan Pedoman

Kriteria 1.1    Para produsen        Para produsen harus menanggapi secara konstruktif
(grower) kelapa sawit memberikan     permintaan informasi dari para pengambil keputusan.
informasi lengkap kepada para        Harus dibuat catatan mengenai semua permintaan
pengambil keputusan dalam bahasa     informasi.
dan bentuk yang sesuai, dan secara   Lihat kriteria 1.2 Mengenai keperluan akan dokumentasi
tepat waktu, agar peranserta dalam   yang dapat diperoleh masyarakat.
pengambilan keputusan efektif.       Lihat juga kriteria 6.2 dan 7.3 yang berhubungan dengan
                                     konsultasi.
Kriteria 1.2    Dokumen-dokumen      Dokumen-dokumen yang dapat diperoleh masyarakat,
manajemen dapat diperoleh            termasuk namun tidak terbatas pada:


                                                                                           18
masyarakat, kecuali jika dilindungi   •   Tatacara operasional (4.1).
oleh kerahasiaan komersial atau       •   Analisis mengenai dampak lingkungan hidup dan
jika pengungkapan informasi               sosial (5.1, 6.1, 7.1).
tersebut akan memberi dampak          •   Program keanekaragaman hayati (5.3).
negatif terhadap lingkungan hidup     •   Rincian keluhan (6.3).
dan masyarakat.                       •   Tatacara negosiasi (6.4).
                                      •   Program peningkatan secara terus-menerus (8.1).
                                      Contoh informasi komersial yang bersifat rahasia
                                      termasuk data keuangan seperti biaya dan pendapatan,
                                      serta data-data yang berhubungan dengan pelanggan
                                      dan/ atau pemasok

                                      Contoh informasi yang jika diungkapkan dapat memberi
                                      dampak negatif terhadap lingkungan hidup dan
                                      masyarakat termasuk informasi peka mengenai spesies
                                      langka atau tempat suci di lokasi.




Asas 2: Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.




                                                                                             19
Kriteria                                Usulan Pedoman
Kriteria 2.1      Patuh pada    hukum   Semua aturan hukum wajib dilaksanakan oleh semua
dan peraturan setempat, nasional dan    produsen dimanapun lokasi mereka dan berapapun skala
internasional yang telah diratifikasi   mereka. Tidak boleh terjadi pelanggaran terhadap peraturan
                                        hukum yang berkenaan. Peraturan yang berkenaan
                                        termasuk, namun tidak terbatas pada, peraturan mengenai
                                        masa pakai lahan dan hak-guna pakai, tenaga kerja, praktek
                                        pertanian (misalnya penggunaan anti hama), lingkungan
                                        hidup (misalnya undang-undang satwa yang dilindungi,
                                        undang-undang polusi, pengelolaan lingkungan hidup dan
                                        kehutanan). Peraturan yang berkenaan juga termasuk
                                        undang-undang yang dibuat sesuai dengan kewajiban negara
                                        terhadap hukum atau konvensi internasional (misalnya
                                        Konvensi mengenai Keragaman Hayati, CBD).
                                        Sistem yang digunakan untuk memahami dan melaksanakan
                                        hukum harus sesuai dengan skala organisasi. Pada
                                        umumnya diharapkan agar para produsen besar mempunyai
                                        sistem dokumentasi yang baik, termasuk informasi tertulis
                                        mengenai persyaratan hukum, mekanisme untuk
                                        memastikan agar peraturan-peraturan hukum tersebut

                                                                                                    20
                                     dilaksanakan dan setiap perubahannya diketahui. Untuk
                                     para produsen kecil, yang menjadi perhatian adalah agar
                                     para produsen memiliki cukup pengetahuan mengenai
                                     persyaratan hukum utama dan melaksanakannya.
                                     Untuk interprestasi setempat, semua peraturan yang
                                     berkenaan harus diidentifikasi, dan terutama persyaratan
                                     yang penting. Di beberapa negara produsen terdapat
                                     kontradiksi dan inkonsistensi antara peraturan-peraturan
                                     sehingga yang tidak memungkinkan dipatuhinya peraturan
                                     hukum secara penuh. Harus ada pedoman mengenai cara
                                     para manajer mengatasi hal ini.
Kriteria 2.2    Hak untuk            Hak para produsen atas lahan yang digunakan harus jelas.
menggunakan lahan dapat dibuktikan   Hal ini harus ditunjukkan dengan bukti kepemilikan atau
dan tidak dalam status sengketa      hak pakai, seperti dokumen yang menunjukkan kepemilikan
                                     atau bukti sewa yang sah, riwayat jangka waktu penggunaan
                                     lahan dan penggunaan lahan sebenarnya secara sah.
                                     Jika terjadi perselisihan, mungkin juga diperlukan informasi
                                     tambahan sebagai bukti perolehan hak secara sah dan
                                     kompensasi wajar kepada pemilik dan pengguna
                                     sebelumnya.

                                                                                                21
                                      Tidak boleh terdapat sengketa lahan yang berat, kecuali
                                      persyaratan proses penyelesaian sengketa yang berlaku
                                      sudah dipenuhi (kriteria 6.3 dan 6.4).
                                      Untuk interprestasi setempat, harus diidentifikasi setiap hak
                                      adat penggunaan lahan atau perselisihan yang mungkin
                                      berkaitan.
Kriteria 2.3     Penggunaan lahan     Jika kemungkinan terdapat hak lain, produsen harus
untuk kelapa sawit tidak mengganggu   menunjukkan bahwa hak-hak tersebut telah diketahui dan
hak hukum dan adat para pengguna      tidak terancam atau berkurang. Kriteria ini harus
lain, tanpa persetujuan sukarela      dipertimbangkan dalam kaitannya dengan kriteria 6.4.
mereka sebelumnya.                    Kriteria ini memungkinkan dilakukannya penjualan dan
                                      diadakannya kesepakatan untuk memberikan kompensasi
                                      kepada para pengguna lahan sebelumnya karena hilangnya
                                      keuntungan dan/atau lepasnya hak.
                                      Untuk interprestasi setempat, harus diidentifikasi, setiap
                                      situasi yang umum dihadapi.
                                      Lihat definisi hak adat (lihat ‘ Usulan definisi’ dalam
                                      Lampiran 1).




                                                                                                   22
Asas 3: Perencanaan pengelolaan yang bertujuan mencapai kelayakan ekonomi dan
keuangan jangka panjang.



Kriteria                           Usulan Pedoman
Kriteria 3.1   Produktivitas dan   Dokumen perencanaan manajemen harus konsisten
kualitas jangka panjang optimal    dengan optimalisasi jangka panjang produktivitas dan
hasil perkebunan dan produk-       kualitas produk. Optimalisasi produktivitas termasuk
produk dicapai melalui praktik     perkembangan sosial dan lingkungan hidup, sebagaimana
agronomi, pengolahan dan           yang disyaratkan kiteria RSPO.
manajemen.                         Jika telah diketahui bahwa rentabilitas jangka panjang
                                   juga dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berada di luar
                                   kekuasaan langsung mereka, para manajer harus mampu
                                   menunjukkan perhatian mereka terhadap kelayakan
                                   ekonomi dan finansial melalui perencanaan pengeloaan
                                   jangka panjang.
                                   Praktek-praktek untuk mencapai produktivitas jangka
                                   panjang harus termasuk hal-hal berikut ini:
                                   •   Bibit harus bermutu tinggi, dan dibeli dari sumber
                                       terpercaya. Produsen harus harus mencatat nama


                                                                                             23
                                     pemasok, nomor batch dan tingkat perkecambahan,
                                     serta rincian mengenai setiap persilangan jika dipasok
                                     oleh penjual.
                                 •   Pengelolaan pembibitan harus termasuk pelaksanaan
                                     program Penanganan Hama Terpadu (IPM), penggunaan
                                     air yang berwawasan lingkungan (termasuk
                                     perlindungan terhadap sumber air yang digunakan
                                     untuk irigasi dan menghindari polusi) serta mencegah
                                     polusi atau degradasi tanah. Hindari penggunaan
                                     humus dari hutan atau area vegetasi alam lain dalam
                                     pembibitan.
                                 Para produsen harus memiliki sebuah sistem peningkatan
                                 praktek-praktek sejalan dengan informasi dan teknik-
                                 teknik baru. Untuk program petani, pimpinan program
                                 diharapkan dapat memberi para anggotanya informasi
                                 mengenai peningkatan-peningkatan yang signifikan.
Kriteria 3.2    Produsen dan     Persyaratan pasar mengenai kualitas harus dipenuhi
pabrik pengolah mempertahankan   dengan:
produksi minyak sawit bermutu    •   Pengiriman buah secara cepat untuk menekan
tinggi secara cukup optimal.         penurunan mutu.

                                                                                              24
                                  •   Meminimalisasi zat pencemar dan residu.
                                  •   Operasi penggilingan/pengolahan yang tepat.
                                  •   Penyimpanan dan penanganan yang tepat.




Asas 4: Pengunaan praktik terbaik tepat guna oleh para produsen dan pabrik pengolah


Kriteria                          Usulan Pedoman
Kriteria 4.1   Tatacara operasi   Tatacara yang didokumentasikan harus mencakup semua
didokumentasikan dengan baik &    kegiatan yang dijelaskan dalam kriteria 4.2 – 4.8. Para
dilaksanakan serta dipantau       produsen harus memiliki mekanisme untuk memeriksa
secara konsisten                  konsistensi pelaksanaan tatacara. Harus ada catatan
                                  mengenai hasil-hasil yang terukur jika perlu, untuk
                                  menunjukkan peningkatan sinambung. Lihat kriteria 8.1.
                                  Untuk interprestasi setempat, aturan nasional mengenai
                                  praktik atau Praktik Manajemen Terbaik (BMP) harus
                                  dijadikan acuan.
                                  Untuk petani perseorangan, praktik kerja harus konsisten
                                  dengan tatacara terdokumentasi yang disediakan oleh

                                                                                            25
Kriteria                           Usulan Pedoman
                                   pelanggan atau organisasi petani. Pemantauan dan
                                   pembuatan catatan akan lebih diutamakan lagi.
Kriteria 4.2 Praktek               Kesuburan jangka-panjang akan tergantung pada
mempertahankan, dan jika           pemeliharaan struktur tanah, kandungan organik, status
memungkinkan meningkatkan,         zat hara dan kesehatan mikrobiologis tanah. Hal ini dapat
kesuburan tanah pada tingkat       termasuk praktek-praktek berikut:
yang dapat menjamin diperolehnya   •   Memelihara kandungan organik tanah jangka panjang;
hasil yang banyak dan              •   Meminimalisasi masa kegundulan tanah;
berkelanjutan.                     •   Pengeringan atau pemecahan;
                                   •   Meminimalisasi pembakaran (lihat kriteria 5.6 dan 7.7)
                                   •   Mengawasi pemadatan tanah;
                                   •   Mengatur pH tanah;
                                   •   Mengatur salinitas tanah;
                                   •   Mengembalikan zat hara ke tanah (tandan kosong,
                                       limbah, lumpur batang pohon);
                                   •   Memperbaiki Nitrogen dengan kacang-kacangan;
                                   •   Menentukan kebutuhan pupuk atas dasar analisis
                                       tanah dan daun, perhitungan eksperimentasi lapangan


                                                                                             26
Kriteria                           Usulan Pedoman
                                       dan daur ulang elemen. Dosis tidak boleh berlebihan.
                                   Para petani harus mampu menunjukkan bahwa mereka
                                   memahami teknik-teknik yang diperlukan untuk
                                   mempertahankan kesuburan tanah dan bahwa semua
                                   teknik tersebut telah dijalankan.
                                   Interprestasi setempat harus mengidentifikasi teknik-
                                   teknik yang tepat guna.
Kriteria 4.3 Praktek-praktek       Harus ditempuh teknik-teknik untuk menekan erosi
penekanan dan pengendalian erosi   tanah. Hal ini dapat termasuk praktek-praktek seperti:
dan penurunan mutu tanah.          •   Perencanaan dan pelaksanaan pembersihan lahan
                                       untuk mempekecil erosi (misalnya, dengan melakukan
                                       penanaman di bagian bawah atau membatasi ukuran
                                       masing-masing blok tanam jika memungkinkan).
                                   •   Memastikan adanya cukup tanaman penutup dan
                                       menghindari penyemprotan hebrisida yang berlebihan.
                                   •   Melakukan praktek-praktek irigasi yang dirancang dan
                                       dilaksanakan untuk menekan erosi.
                                   •   Mengatasi erosi jika perlu, yang termasuk pembuatan
                                       teras jika memungkinkan.

                                                                                              27
Kriteria   Usulan Pedoman
           •   Merancang-bangun dan memelihara jalan dengan baik.
           •   Menghindari penanaman di bidang yang curam atau
               tanah yang amat mudah tererosi.
           •   Mempertahankan wilayah tepian curam untuk menekan
               erosi pinggiran sungai.
           •   Setelah menebang pohon-pohon lama, sisa-sisa
               tanaman yang masih ada di tempat dengan risiko risiko
               erosi penting untuk dipertahankan atau tanaman
               penutup atau tanaman rotasi harus ditanam. Dilarang
               membakar untuk menghilangkan sisa tanaman (lihat
               kriteria 5.6).
           Para petani harus dapat menunjukkan bahwa mereka
           memahami teknik-teknik yang diperlukan untuk menekan
           erosi tanah dan bahwa teknik-teknik tersebut sedang
           dilaksanakan.
           Interprestasi setempat harus mengacu pada pedoman
           nasional, dan mengidentifikasi praktek-praktek terbaik
           pengelolaan serta teknik-teknik yang sesuai untuk
           memelihara kualitas tanah di lokasi setempat, termasuk

                                                                     28
Kriteria                           Usulan Pedoman
                                   pedoman mengenai jenis tanah, dan setiap ambang kinerja
                                   yang tepat, seperti kemiringan maksimum yang dapat
                                   diterima untuk penanaman.
Kriteria 4.4 Praktek-praktek       Para produsen harus memahami pengaruh-pengaruh
bertujuan untuk menjaga kualitas   penggunaan air oleh mereka dan pengaruh-pengaruh
dan ketersediaan air permukaan     kegiatan mereka pada sumber daya air setempat. Praktek-
dan air tanah                      praktek tersebut dapat termasuk:
                                   •   Penggunaan rencana pengelolaan air, dengan mengingat
                                       efisiensi penggunaan dan keterbaharuan sumber-
                                       sumber air.
                                   •   Memastikan agar penggunaan air tidak menimbulkan
                                       dampak yang merugikan terhadap ketersediaan air
                                       tersebut bagi para pemakai di bagian hilir.
                                   •   Perlindungan aliran air, tanah sawah dan rawa, yang
                                       termasuk menjaga wilayah penopang tepian tebing di
                                       sepanjang badan air.
                                   •   Menghindari kontaminasi air permukaan dan air tanah
                                       melalui aliran permukaan tanah, zat hara atau bahan-
                                       bahan kimia, atau sebagai akibat pembuangan limbah

                                                                                              29
Kriteria                            Usulan Pedoman
                                        secara tidak tepat.
                                    •   Penanganan limbah pabrik secara tepat dan
                                        pemantauan rutin terhadap kualitas limbah, yang harus
                                        memenuhi peraturan nasional.
                                    Interprestasi setempat harus mengacu pada pedoman
                                    nasional atau praktek-praktek terbaik dan jika
                                    memungkinkan ambang batas kinerja persyaratan seperti
                                    ukuran dan lokasi jalur tepian tebing atau tingkat aliran
                                    permukaan maksimum yang dapat diterima.
Kriteria 4.5 Hama, penyakit,        Para produsen harus menerapkan teknik-teknik IPM yang
rumput, dan spesies pengganggu      diakui, dengan memasukkan metoda-metoda budi daya,
lain ditangani secara efektif dan   biologis, mekanis atau fisik untuk menekan penggunaan
penggunaan bahan kimia              bahan kimia:
dioptimalkan dengan                 •   Harus ada program untuk memantau hama dan
menggunakan teknik Pengelolaan          penyakit.
Hama Terpadu (IPM).                 •   Penanganan hama tanpa bahan kimia harus lebih
                                        diutamakan dampak penangangan hama dengan
                                        menggunakan bahan kimia. Perlindungan tanaman
                                        terhadap hama, penyakit, dan rumput harus dilakukan

                                                                                                30
Kriteria   Usulan Pedoman
               dengan menggunakan pestisida yang tepat seminimum
               mungkin. Spesies hewan yang secara sah dilindungi
               yang mungkin mematikan atau merusak kelapa sawit
               harus ditangani dengan cara yang tidak merusak
               (misalnya pagar beraliran listrik, pengusiran, suara
               keras, dan lain-lain).
           •   Penggunaan bahan kimia dibenarkan. Harus dilakukan
               upaya-upaya untuk memilih pestisida dengan kadar
               racun rendah. Harus dibuat catatan mengenai
               penggunaan pestisida (meliputi bahan aktif yang
               digunakan, area yang ditangani, jumlah yang digunakan
               per hektar dan jumlah penyemprotan), sebagai dasar
               untuk merencanakan pengurangan penggunaan bahan
               kimia.
           •   Harus digunakan produk-produk khusus untuk hama,
               rumput atau penyakit sasaran dan dengan dampak
               minimal terhadap spesies non-sasaran jika ada. Rotasi
               pestisida harus dilakukan jika memungkinkan untuk
               menghindari terjadinya kekebalan.

                                                                       31
Kriteria                           Usulan Pedoman
                                   Interprestasi setempat harus memberikan pedoman lebih
                                   lanjut mengenai Praktek-praktek yang paling tepat guna
                                   untuk sebuah negara tertentu, dan jika perlu, mengenai
                                   Praktek-praktek yang tepat guna untuk produksi skala
                                   kecil.
Kriteria 4.6   Bahan kimia         Penggunaan bahan kimia harus diatur dengan tepat
harus digunakan dengan cara yang   melalui Praktek-praktek yang tepat guna yang harus
tidak membahayakan kesehatan       mencakup:
atau lingkungan hidup.             •   Pemilihan pestisida dengan memperhatikan risiko
                                       terhadap lingkungan hidup dan kesehatan. Hal ini
                                       harus termasuk penggunaan anggaran untuk masalah
                                       keracunan, daftar “tidak boleh digunakan” dan/atau
                                       cara lain untuk menekan kemungkinan timbulnya
                                       dampak.
                                   •   Harus ada rencana pengurangan penggunaan pestisida
                                       jika memungkinkan, dan memantau penggunaan dan
                                       dampak-dampak sebenarnya. Rencana ini harus
                                       memusatkan perhatian pada pengurangan dan/atau
                                       penghapusan penggunaan bahan kimia atas dasar

                                                                                            32
Kriteria   Usulan Pedoman
               parameter seperti tingkat persistensi, kadar racun atau
               biomagnifikasi.
           •   Mengembangkan metoda-metoda penggunaan,
               penanganan, pelatihan, pengendalian, pengawasan,
               penyimpanan dan pembuangan yang tepat guna demi
               tercapainya praktek yang aman. Bahan kimia hanya
               boleh digunakan oleh orang yang memenuhi syarat yang
               telah mendapat pelatihan yang sesuai dan harus selalu
               digunakan sesuai dengan label produk. Harus tersedia
               dan digunakan peralatan pengaman. Lihat juga kriteria
               4.7 mengenai keselamatan dan kesehatan.
           •   Harus dilakukan upaya-upaya untuk menggunakan
               pestisida dengan metoda yang dapat menekan risiko
               dan dampak. Harus diambil tindakan pencegahan
               khusus jika pestisida disemprotkan dari udara agar
               pestisida tidak terbang ke badan air (sumber mata air,
               sungai, dan lain-lain), vegetasi alami, pemukiman
               penduduk dan lahan lain.
           •   Para produsen (kecuali petani perseorangan) dan/atau

                                                                        33
Kriteria                          Usulan Pedoman
                                      pemasok harus mampu menunjukkan hasil uji residu.
                                  •   Limbah harus dibuang dengan benar, atas dasar
                                      program khusus pengelolaan bahan kimia (pestisida)
                                      yang benar-benar dipahami oleh para pekerja dan
                                      manajer. Lihat juga kriteria 5.4 mengenai pembuangan
                                      limbah.
                                  Interprestasi setempat harus mempertimbangkan:
                                  peraturan resmi mengenai penggunaan pestisida, daftar
                                  agrokimia yang dilarang, residu agrokimia yang harus
                                  diuji, dan tingkat residu yang tepat, serta praktek
                                  penanganan terbaik penggunaan pestisida atau sumber-
                                  sumber informasi mengenai semua hal ini.
Kriteria 4.7    Persyaratan       Para produsen dan pabrik pengolah harus memastikan
Kesehatan dan keselamatan kerja   agar tempat kerja, mesin, peralatan dan proses yang
dilaksanakan.                     mereka jalankan aman dan tidak mengandung risiko
                                  terhadap kesehatan. Mereka harus memastikan agar zat-
                                  zat dan bahan-bahan kimia, fisik, dan biologis yang
                                  mereka gunakan tidak mengandung risiko terhadap
                                  kesehatan jika digunakan secara benar. Harus diciptakan

                                                                                           34
Kriteria   Usulan Pedoman
           sebuah lingkungan kerja yang aman dan sehat untuk
           semua pekerja baik pegawai perkebunan maupun
           kontraktor. Hal ini termasuk:
           •   Kebijakan kesehatan dan keselamatan, yang
               dilaksanakan dan dipantau.
           •   Semua operasi yang mengandung risiko masalah
               kesehatan dan keselamatan telah dinilai dan telah
               dibuat dan dilaksanakan tatacara penanganan masalah-
               masalah yang teridentifikasi tersebut. Semua tindakan
               pencegahan yang menyertai produk harus diperhatikan
               dengan baik dan diterapkan kepada para pekerja.
           •   Semua pekerja yang terlibat dalam operasi telah cukup
               terlatih dengan Praktek-praktek kerja aman (lihat juga
               kriteria 4.8). Harus cukup tersedia perlengkapan
               pelindung untuk para pekerja di tempat kerja mereka
               untuk mengatasi semua operasi yang mengandung
               risiko, seperti penggunaan pestisida, pembukaan lahan,
               pemanenan dan jika digunakan, pembakaran.
           •   Menyimpan semua bahan kimia di tempat yang aman

                                                                        35
Kriteria   Usulan Pedoman
               dan terkunci, yang dapat mencegah tumpahan secara
               tidak sengaja. Harus ada catatan persediaan bahan
               kimia di tempat penyimpanan dan diperbaharui jika
               bahan tersebut digunakan. Semua wadah bahan kimia
               harus dibuang dengan benar dan tidak digunakan
               untuk tujuan lain (lihat kriteria 5.4).
           •   Harus terdapat tatacara penanggulangan kecelakaan
               serta keadaan darurat dan petunjuk harus dapat
               dipahami dengan jelas oleh semua pekerja. Tatacara
               penanggulangan kecelakaan harus tersedia dalam
               bahasa angkatan kerja. Para pekerja yang diberi
               pelatihan P3K harus berada di lapangan maupun lokasi
               operasi lain dan harus tersedia perlengkapan P3K di
               tempat kerja. Harus dibuat catatan mengenai semua
               kecelakaan yang harus dikaji ulang secara berkala.
               Para pekerja harus dilindungi dengan asuransi
               kecelakaan.
           Untuk petani perseorangan, dapat dilakukan pendekatan
           yang lebih informal dalam pembuatan dokumentasi dan

                                                                     36
Kriteria                         Usulan Pedoman
                                 catatan, asalkan praktek-praktek kerja untuk semua
                                 pekerja aman.
                                 Untuk Interprestasi setempat, harus diidentifikasi dan
                                 digunakan semua peraturan hukum bersamaan dengan
                                 setiap pedoman setempat atau nasional mengenai praktek
                                 kerja yang aman dalam bidang pertanian. Penting juga
                                 untuk mengidentifikasi apa yang merupakan operasi yang
                                 berbahaya dalam wacana setempat.
Kriteria 4.8    Semua staf,      Para produsen dan pabrik pengolah harus memberikan
pekerja, petani dan kontraktor   pelatihan kepada semua staff, pekerja dan kontraktor agar
dilatih dengan baik              mereka dapat melaksanakan pekerjaan dan tanggung
                                 jawab mereka sesuai dengan tatacara yang telah dibuat,
                                 dan sesuai dengan asas-asas dan kriteria.
                                 Perusahaan yang besar harus memiliki program pelatihan
                                 resmi yang meliputi penilaian rutin mengenai kebutuhan
                                 pelatihan dan dokumentasi program. Harus ada catatan
                                 pelatihan untuk masing-masing pekerja.
                                 Para pekerja yang bekerja pada lahan petani juga
                                 memerlukan cukup pelatihan dan keterampilan dan hal ini

                                                                                          37
Kriteria                            Usulan Pedoman
                                    dapat diperoleh melalui kegiatan penyuluhan oleh
                                    produsen dan pabrik pengolah yang membeli buah dari
                                    mereka, oleh organisasi petani, atau bekerjasama dengan
                                    lembaga dan organisasi lain. Untuk petani, tidak
                                    diperlukan catatan pelatihan namun setiap orang yang
                                    bekerja di perkebunan harus cukup mendapat pelatihan
                                    mengenai pekerjaan yang mereka lakukan.
                                    Untuk keperluan setempat, harus diidentifikasi kualifikasi
                                    pelatihan kerja yang tepat guna.




Asas 5: Tanggung jawab lingkungan hidup dan pelestarian sumber daya alam serta

keanekaragaman hayati


Kriteria                             Usulan Pedoman
Kriteria 5.1   Dilakukan             Penilaian dampak terhadap lingkungan hidup dapat
penilaian mengenai dampak positif    beragam mulai dari Analisis Dampak Lingkungan
maupun negatif kelapa sawit          (ANDAL) mandiri melalui penilaian internal formal yang


                                                                                              38
Kriteria                        Usulan Pedoman
terhadap lingkungan hidup dan   dilakukan oleh produsen, hingga penilaian relatif
hasilnya dimasukkan ke dalam    mengenai dampak-dampak yang mungkin timbul yang
perencanaan pengelolaan serta   diadakan oleh petani. Tingkat formalitas dan
dilaksanakan dalam tatacara     kemandirian yang tepat bergantung pada peraturan
operasional.                    hukum, ukuran operasi dan wacana setempat.
                                Penilaian tersebut di atas harus mencakup dampak
                                terhadap tanah, air, udara, keragaman hayati dan orang,
                                baik di dalam maupun di luar lokasi. Jika aktivitas,
                                teknik-teknik atau operasi dapat berubah dari waktu ke
                                waktu, penilaian atas dampak-dampaknya perlu
                                diperbaharui seperlunya.
                                Kemungkinan dampak terhadap lingkungan hidup yang
                                akan termasuk kegiatan-kegiatan seperti:
                                •   membangun jalan baru, pabrik pengolahan atau
                                    prasarana lain.
                                •   membuat sistem pembuangan saluan air hujan atau
                                    irigasi.
                                •   penanaman kembali atau perluasan areal penanaman.
                                •   pembuangan limbah pabrik

                                                                                       39
Kriteria                          Usulan Pedoman
                                  Jika hasil analisis dampak lingkungan mengharuskan
                                  adanya perubahan Praktek-praktek yang ada, untuk
                                  mengurangi atau mengatasi dampak negatif parah,
                                  harus disusun jadwal perubahan.
                                  Untuk program petani, pimpinan program bertanggung
                                  jawab untuk melakukan analisis dampak lingkungan
                                  dan merencanakan dan bekerja sesuai dengan hasil-
                                  hasilnya. Para petani perseorangan tidak diminta untuk
                                  melakukan analisis formal dampak lingkungan (kecuali
                                  ditentukan demikian oleh peraturan hukum) namun
                                  harus memiliki pemahaman yang baik mengenai
                                  kemungkinan dampak negatif aktivitas-aktivitas mereka
                                  dan teknik-teknik pengurangan dampak yang tepat
                                  guna.
                                  Interprestasi setempat harus mempertimbangkan setiap
                                  persyaratan hukum nasional beserta setiap masalah lain
                                  yang tidak ditetapkan undang-undang namun tidak
                                  kalah pentingnya.
Kriteria 5.2   Memahami spesies   Untuk menganalisis dampak-dampak lingkungan

                                                                                         40
Kriteria                              Usulan Pedoman
dan habitat tumbuhan dan hewan        (kriteria 5.1) dan menyusun rencana pengelolaan
yang berada di dalam dan di sekitar   keanekaragaman hayati (kriteria 5.3), harus ada
areal yang ditanami                   sejumlah informasi dasar. Informasi tersebut harus
                                      merupakan kesatuan yang meliputi baik areal
                                      perkebunan itu sendiri maupun pertimbangan rona
                                      lingkungan yang lebih luas (seperti daerah suaka
                                      margasatwa):
                                      •   Adanya areal-areal yang dilindungi dapat banyak
                                          terkena pengaruh dari produsen atau pabrik
                                          pengolahan.
                                      •   Status konservasi (misalnya status IUCN),
                                          perlindungan hukum, status kependudukan dan
                                          peraturan habitat spesies-spesies yang langka,
                                          terancam, hampir punah dan endemis, yang dapat
                                          secara signifikan terkena dampak dari produsen atau
                                          pabrik pengolahan.
                                      •   Identifikasi atas habitat dan ekosistem langka, dan
                                          terancam yang dapat secara signifikan terkena
                                          dampak dari produsen atau pabrik pengolahan.

                                                                                                41
Kriteria   Usulan Pedoman
           Pengumpulan informasi ini harus termasuk pemeriksaan
           catatan biologi yang ada, dan konsultasi dengan
           departemen pemerintah yang terkait serta LSM yang
           berkepentingan jika perlu. Sesuai dengan jumlah
           informasi yang tersedia, mungkin diperlukan sejumlah
           kerja lapangan tambahan dengan menggunakan teknik-
           teknik seperti analisis keragaman hayati secara cepat.
           Produsen atau pabrik pengolahan mungkin perlu
           bantuan tenaga ahli. Sumber-sumber informasi yang
           tepat guna termasuk data tentang spesies terancam dari
           pemerintah maupun sumber internasional (’daftar data
           merah’), peraturan perlindungan margasatwa nasional,
           pihak yang bertanggung jawab atas wilayah-wilayah dan
           spesies-spesies yang dilindungi, atau LSM yang terkait.
           Untuk petani perseorangan, pemahaman mendasar
           mengenai setiap masalah pelestarian, spesies, atau
           habitat setempat sudah memadai.
           Untuk interprestasi setempat, setiap informasi berkaitan
           yang ada seperti data spesies umum, penelitian dari

                                                                     42
Kriteria                          Usulan Pedoman
                                  areal perkebunan dan ‘daftar merah’ spesies langka
                                  setempat maupun nasional, harus dijadikan rujukan.
Kriteria 5.3    Rencana           Harus dibuat perencanaan dari informasi yang
penanganan keragaman hayati di    dikumpulkan (kriteria 5.2), dan harus:
dalam dan di sekitar areal yang   •   dipastikan agar setiap peraturan hukum yang
ditanami dikembangkan,                berhubungan dengan perlindungan terhadap setiap
dilaksanakan dan dipantau.            bagian vegetasi alami atau perlindungan dan
                                      pengelolaan spesies yang terdaftar dalam peraturan
                                      nasional dan setempat telah dipenuhi.
                                  •   memastikan langkah-langkah pencegahan kerusakan
                                      atau penurunan mutu habitat, termasuk
                                      perlindungan terhadap wilayah tepian tebing, lereng
                                      curam, potongan tanaman alami, penyisihan wilayah
                                      konservasi/wilayah cadangan dan wilayah yang
                                      memiliki nilai konservasi tinggi.
                                  •   mencakup langkah-langkah untuk meningkatkan
                                      habitat, terutama wilayah marjinal seperti daerah
                                      tepian tebing, koridor yang menghubungkan daerah
                                      vegetasi alami, perluasan area vegetasi alamiah yang

                                                                                             43
Kriteria                           Usulan Pedoman
                                       ada atau area-area yang sebelumnya ditanami namun
                                       kemudian diketahui tidak sesuai (misalnya lereng
                                       yang curam) dan lokasi-lokasi lain yang tidak
                                       produktif (misalnya dataran rendah basah, tanah
                                       ujung atau daerah yang tanahnya tidak sehat)
                                   •   mempertimbangkan perlunya mengendalikan setiap
                                       perburuan, pemancingan, atau kegiatan pengumpulan
                                       secara liar atau tidak tepat; dan menyusun langkah-
                                       langkah yang bertanggung jawab untuk mengatasi
                                       konflik antara manusia dan margasatwa (misalnya
                                       serangan gajah).
                                   Untuk petani perseorangan, adanya rencana lisan tidak
                                   resmi mungkin sudah memadai.
                                   Interprestasi setempat harus mengindentifikasi setiap
                                   indikator relevan dan ambang batas kinerja, seperti
                                   apakah harus ada proporsi minimum kepemilikan lahan
                                   yang harus dikelola untuk keperluan keanekaragaman
                                   hayati.
Kriteria 5.4   Limbah dikurangi,   Langkah-langkah untuk menekan limbah harus

                                                                                             44
Kriteria                              Usulan Pedoman
didaur ulang, di manfaatkan kembali   mencakup:
dan dibuang dengan cara yang          •   Identifikasi sumber-sumber limbah dan polusi.
ramah lingkungan dan ramah sosial.    •   peningkatan efisiensi penggunaan sumber daya
                                          (misalnya, mencapai efisiensi ekstraksi yang tinggi
                                          untuk mengurangi minyak dalam EFB (tandan kosong
                                          dan limbah cair) dan daur-ulang limbah sebagai zat
                                          hara (misalnya EFB) atau mengubahnya menjadi
                                          produk bernilai tambah (misalnya melalui program
                                          pakan ternak).
                                      •   Pembuangan bahan kimia berbahaya beserta
                                          wadahnya secara tepat guna. Sisa wadah bahan kimia
                                          harus dibuang atau dibersihkan dengan cara yang
                                          ramah lingkungan dan ramah sosial (misalnya
                                          dikembalikan kepada penjual atau dicuci
                                          menggunakan metode tiga kali pembilasan), sehingga
                                          tidak membawa risiko pencemaran terhadap sumber
                                          air atau terhadap kesehatan manusia. Petunjuk
                                          pembuangan pada kemasan pabrik harus dipatuhi.
                                      Untuk para petani pendekatan yang dilakukan dapat

                                                                                                45
Kriteria                          Usulan Pedoman
                                  lebih tidak resmi sepanjang hasilnya dapat diterima.
                                  Interprestasi setempat dapat mencakup, jika perlu:
                                  rincian mengenai setiap undang-undang atau kebijakan
                                  nasional yang berkenaan, daftar limbah yang harus
                                  diperhatikan, setiap cara pembuangan yang tidak
                                  dibenarkan (misalnya limbah yang belum diolah tidak
                                  boleh langsung dibuang ke badan air), pedoman praktek
                                  terbaik yang ada mengenai daur ulang dan penggunaan
                                  ulang zat hara, pengelolaan kolam limbah, peningkatan
                                  efisiensi ekstraksi pabrik pengolahan dan cara
                                  pembuangan limbah yang tepat guna, serta setiap cara
                                  yang tepat guna untuk zat hara dalam EFB dan
                                  mengembalikan limbah kepada petani dari pabrik yang
                                  mengolah buah mereka.
Kriteria 5.5    Memaksimalkan     Produsen dan pabrik pengolahan harus menilai energi
efisiensi penggunaan energi dan   yang digunakan untuk operasi mereka dan efisiensi
menggunakan energi yang           energi pada operasi mereka. Harus diidentifikasi
terbaharukan.                     langkah-langkah untuk memaksimalkan efisiensi
                                  penggunaan bahan bakar dan     sumber-sumber energi

                                                                                          46
Kriteria                            Usulan Pedoman
                                    yang terbaharui jika memungkinkan (misalnya sabut dan
                                    batok kelapa).
Kriteria 5.6   Dilarang melakukan   Api hanya boleh digunakan jika hasil analisis
pembakaran untuk memusnahkan        menunjukkan bahwa api adalah pilihan yang paling
limbah dan membuka lahan untuk      efektif dan paling sedikit menimbulkan kerusakan
penanaman kembali kecuali dalam     lingkungan untuk menekan risiko penyebaran hama dan
keadaan khusus.                     penyakit, serta dengan bukti bahwa cara pembakaran
                                    tersebut dapat dikendalikan dengan baik.
                                    Para produsen harus mematuhi ‘Pedoman untuk
                                    pelaksanaan kebijakan ASEAN mengenai tidak ada
                                    pembakaran’, atau pedoman sejenis di tempat lain.
                                    Para petani telah menunjukkan bahwa kecil
                                    kemungkinan api yang mereka gunakan akan
                                    menyebabkan kebakaran yang tidak terkendali, sehingga
                                    boleh menggunakan api sepanjang selalu waspada
                                    terhadap keselamatan. Mungkin diperlukan program
                                    penyuluhan/pelatihan bagi para petani.
Kriteria 5.7   Rencana untuk        Harus dilakukan analisis atau kegiatan-kegiatan yang
mengurangi polusi dan emisi,        menimbulkan polusi, termasuk emisi gas,

                                                                                           47
    Kriteria                             Usulan Pedoman
    termasuk gas rumah kaca dapat        partikulat/emisi jelaga dan limbah cair. Rencana untuk
    dikembangkan, dilaksanakan dan       mengurangi polusi dan emisi harus dikembangkan dan
    dipantau.                            dilaksanakan dan perkembangan pelaksanaan rencana
                                         ini harus dipantau secara rutin.



Asas 6: Pertimbangan yang bertanggung jawab atas semua pekerja dan perseorangan serta
masyarakat yang terkena dampak dari produsen dan pabrik pengolahan 5 .


                                         Usulan Pedoman
    Kriteria
    Kriteria 6.1    Dilakukan analisis   Analisis mengenai dampak sosial dapat dilakukan oleh
    mengenai dampak sosial, baik         tenaga ahli mandiri atau secara internal oleh produsen
    positif maupun negatif, dari         sesuai dengan keadaan. Tingkat formalitas dan
    penanaman kelapa sawit dan           kemandirian yang tepat akan bergantung pada
    pengolahan sawit dan hasilnya        peraturan hukum, ukuran operasi dan wacana setempat.
    dimasukkan ke dalam perencanaan      Analisis ini harus cukup untuk memastikan agar semua


5Ringkasan standar internasional yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial utama yang dicakup oleh
Asas 6 termasuk di dalam Lampiran-lampiran, untuk keperluan rujukan. Ringkasan ini menjadi pelengkap
bagian pedoman.
                                                                                                   48
                                 Usulan Pedoman
Kriteria
pengelolaan serta dilaksanakan   dampak sebenarnya dan potensial (baik positif maupun
dalam tatacara operasional.      negatif) telah teridentifikasi. Analisis ini termasuk
                                 cukup dipertimbangkannya dampak-dampak terhadap
                                 hak adat atau tradisional masyarakat setempat dan
                                 penduduk asli, jika ada (lihat juga kriteria 2.3 dan 6.4).
                                 Jika aktivitas, teknik atau operasi berubah dari waktu
                                 ke waktu, analisis dampak perlu diperbaharui
                                 sebagaimana diperlukan.
                                 Jika hasil analisis dampak menunjukkan perubahan
                                 pada praktek yang ada untuk mengurangi atau
                                 menurunkan dampak negatif yang berat, perlu disusun
                                 jadwal perubahan.
                                 Karena dampak sosial biasanya bergantung pada kondisi
                                 sosial, keperluan nasional harus mengidentifikasi
                                 masalah-masalah penting, dan metodologi-metodologi
                                 untuk mengumpulkan data dan menggunakan hasil-
                                 hasilnya.
                                 Jika perkebunan memiliki program produsen luar,
                                 dampak program tersebut dan implikasi cara

                                                                                              49
                                    Usulan Pedoman
Kriteria
                                    pengelolaannya harus mendapat perhatian khusus.
                                    Petani perseorangan tidak perlu melakukan analisis
                                    dampak sosial secara resmi.
Kriteria 6.2     Terdapat metoda    Praktek-praktek komunikasi dan konsultasi harus
yang terbuka dan transparan untuk   mencakup:
melakukan komunikasi dan            •   Tatacara konsultasi dan komunikasi yang
konsultasi antara produsen              terdokumentasi.
dan/atau pabrik pengolahan,         •   Seorang manajer yang ditunjuk yang bertanggung
masyarakat setempat dan pihak-          jawab atas masalah-masalah ini.
pihak lain yang terkait atau        •   Pembuatan daftar para pengambil keputusan, catatan
berkepentingan                          mengenai semua komunikasi dan catatan mengenai
                                        langkah-langkah yang diambil sebagai reaksi
                                        terhadap masukan dari para pengambil keputusan.
                                    Keputusan bahwa produsen atau pabrik pengolahan
                                    harus membuat perencanaan yang jelas, agar
                                    masyarakat setempat dan para pihak lain yang
                                    berkepentingan memahami tujuan komunikasi dan/atau
                                    konsultasi.


                                                                                          50
           Usulan Pedoman
Kriteria
           Mekanisme komunikasi dan konsultasi harus dirancang
           bersama dengan masyarakat setempat dan pihak-pihak
           lain yang terkait atau berkepentingan. Harus
           dipertimbangkan penggunaan mekanisme setempat yang
           sudah ada. Harus dipertimbangkan keberadaan/formasi
           forum para pengambil keputusan dari berbagai instansi.
           Komunikasi juga harus memperhatikan akses yang
           berbeda terhadap informasi mengenai wanita
           dibandingkan dengan pria, kepala desa dibandingkan
           dengan pekerja harian, kelompok masyarakat yang baru
           dan yang lama, dan berbagai kelompok suku bangsa
           yang berbeda.
           Interprestasi lokal harus mempertimbangkan masalah-
           masalah seperti jenjang konsultasi yang tepat guna dan
           jenis organisasi atau perseorangan yang harus
           dilibatkan.
           Pihak ketiga, seperti kelompok masyarakat yang tidak
           berpihak, LSM, atau pemerintah (atau gabungan dari
           ketiganya) harus menjembatani program dan masyarakat

                                                                    51
                                  Usulan Pedoman
Kriteria
                                  petani, dan pihak-pihak lain jika perlu, dalam
                                  komunikasi ini.
                                  Kriteria ini tidak berlaku pada petani perseorangan.
Kriteria 6.3   Terdapat sistem    Dasar dari sistem yang terdokumentasi adalah untuk
yang disepakati bersama dan       menyelesaikan perselisihan secara berhasilguna, tepat
terdokumentasi untuk menangani    waktu dan tepat guna. Proses untuk menyelesaikan
komplain dan keluhan, yang        perselisihan maupun hasil-hasilnya harus
dilaksanakan dan diterima oleh    didokumentasikan. Sistem ini harus terbuka bagi setiap
semua pihak.                      pengambil keputusan.
                                  Komplain dapat ditangani melalui mekanisme seperti
                                  Komisi Konsultasi Gabungan (JCC). Keluhan mungkin
                                  berasal dari dalam (para pekerja) atau dari luar.
                                  Perusahaan atau asosiasi bertanggung jawab atas
                                  program petani. Petani perseorangan tidak perlu
                                  memiliki sistem yang terdokumentasi, namun harus
                                  mampu menunjukkan bahwa mereka bereaksi secara
                                  konstruktif terhadap setiap masalah atau komplain.
Kriteria 6.4   Setiap negosiasi   Kriteria ini harus dipertimbangkan dalam hubungannya


                                                                                           52
                                    Usulan Pedoman
Kriteria
mengenai kompensasi atas            dengan Kriteria 2.3.
hilangnya hak hukum dan adat        Hak-hak hukum dan adat diidentifikasi serta dinilai dan
ditangani melalui sebuah sistem     dibuat sistem untuk mengidentifikasi orang-orang yang
yang terdokumentasi yang            berhak mendapat kompensasi. Dibuat dan dilaksanakan
memungkinkan penduduk pribumi,      sebuah sistem penghitungan dan distribusi kompensasi
masyarakat setempat dan pengambil   yang wajar. Sistem ini harus memperhatikan perbedaan
keputusan lain mengungkapkan        jenis kelamin dalam kekuasaan untuk mengklaim hak,
pandangan mereka melalui lembaga    kepemilikan dan akses terhadap tanah; perbedaan
perwakilian mereka sendiri.         antara transmigran dan penduduk yang tinggal lebih
                                    lama; perbedaan antara bukti kepemilikan tanah resmi
                                    dan bukti kepemilikan tanah secara adat.
                                    Proses dan hasil setiap klaim kompensasi harus
                                    didokumentasikan dan disiarkan kepada umum.
Kriteria 6.5   Majikan memastikan   Para pekerja dan kontraktor harus dibayar sesuai
agar upah dan kondisi kerja         dengan undang-undang dan peraturan nasional (dan
memenuhi paling tidak standar       kesepakatan bersama antara pekerja dan majikan, lihat
hukum atau standar industri         kriteria 6.6), dan/atau jika tidak ada peraturan
minimum serta cukup untuk           nasional, sesuai dengan standar minimum industri.


                                                                                            53
                                   Usulan Pedoman
Kriteria
memenuhi kebutuhan dasar pekerja   Undang-undang tenaga kerja, kesepakatan serikat
dan memberikan penghasilan yang    pekerja atau kontrak kerja perseorangan yang mengatur
wajar.                             upah dan persyaratan kerja (misalnya jam kerja,
                                   potongan, lembur, sakit, hak cuti, cuti hamil, alasan
                                   pemberhentian, masa pemberitahuan di muka, dan lain-
                                   lain) harus dibuat dalam bahasa yang dipahami oleh
                                   para pekerja atau diterangkan secara jelas kepada
                                   mereka oleh pegawai senior perusahaan.
                                   Para pekerja harus memiliki akses ke air minum dan
                                   MCK terpisah. Produsen dan pabrik pengolahan harus
                                   menyediakan fasilitas perumahan, pengobatan,
                                   pendidikan dan kesejahteraan yang memadai sesuai
                                   dengan standar nasional atau lebih, jika tidak ada
                                   fasilitas umum (tidak berlaku pada petani).
                                   Untuk interprestasi setempat, harus ditentukan tingkat
                                   kinerja seperti gaji dan kondisi minimum yang berlaku,
                                   bersama dengan cara penilaiannya.

Kriteria 6.6   Majikan menghargai Hak para pekerja dan kontraktor untuk membentuk


                                                                                            54
                                      Usulan Pedoman
Kriteria
hak semua pekerja untuk berserikat    serikat dan menentukan posisi tawar secara kolektif
dan menentukan posisi tawar           dengan atasan mereka harus dihargai, sesuai dengan
(bargain) secara kolektif. Jika hak   konvensi 87 dan 98 Organisasi Buruh Internasional.
kebebasan untuk berserikat dan        Undang-undang tenaga kerja dan persetujuan serikat
menentukan posisi tawar secara        pekerja, atau jika keduanya tidak ada, kontrak
kolektif dilarang oleh undang-        perseorangan yang merinci masalah upah dan kondisi
undang, majikan memfasilitasi         lain dibuat dalam bahasa yang dipahami oleh para
sarana paralel untuk perserikatan     pekerja atau diterangkan secara jelas kepada mereka
mandiri dan bebas dan posisi tawar    oleh seorang pegawai senior perusahaan.
untuk seluruh pekerja.
Kriteria 6.7    Dilarang              Para produsen dan pabrik pengolahan harus
mempekerjakan anak-anak. Anak-        menetapkan dengan jelas batas usia kerja minimum,
anak tidak boleh dipekerjakan pada    sekaligus jam kerjanya. Hanya pekerja di atas usia lulus
suasana kerja yang berbahaya.         sekolah di negara yang bersangkutan atau paling tidak
Anak-anak hanya boleh bekerja di      berusia 15 tahun, yang boleh dipekerjakan, dengan
perkebunan keluarga, dengan           perkecualian seperti yang telah disebutkan sebelumnya,
pengawasan orang dewasa, dan          di perkebunan keluarga. Usia minimum pekerja tidak
selama tidak mengganggu program       boleh kurang dari yang ditetapkan dalam peraturan


                                                                                               55
                                        Usulan Pedoman
Kriteria
pendidikannya.                          nasional. Petani hanya boleh mempekerjakan pekerja
                                        anak-anak jika dibenarkan oleh peraturan nasional.
Kriteria 6.8     Majikan tidak boleh    Para produsen dan pabrik pengolahan harus menjamin
terlibat atau mendukung                 kesetaraan perlakuan dan kesempatan bagi semua
diskriminasi berdasarkan ras,           pekerja dan kontraktor. Hal ini mencakup perlakuan
kasta, asal negara, agama, cacat,       terhadap pekerja migran.
jenis kelamin, orientasi seksual,
keanggotaan serikat pekerja, afiliasi
politik atau usia.
Kriteria 6.9     Para produsen dan      Para produsen dan pabrik pengolahan harus membuat
pabrik pengolahan berhubungan           dokumentasi tatacara pengambilan keputusan dan
secara baik dan terbuka dengan          penentuan harga yang tepat dan adil baik untuk FFB
para petani dan pengusaha               maupun sarana produksi.
setempat.                               Para produsen dan pabrik pengolahan harus
                                        memastikan agar kedua belah pihak memahami
                                        perjanjian kontrak di antara mereka, dan bahwa kontrak
                                        tersebut adil, sah, dan transparan.
                                        Pembayaran yang telah disepakati harus diberikan


                                                                                             56
                                    Usulan Pedoman
Kriteria
                                    secara tepat waktu. Jika pabrik pengolahan
                                    menginginkan agar para petani mengubah praktik kerja
                                    mereka agar memenuhi kriteria RSPO, mereka harus
                                    memberikan pembayaran di muka kepada FFB agar para
                                    petani dapat mengatasi setiap kenaikan biaya yang
                                    terjadi karena praktek kerja baru.
                                    Transaksi dengan para petani harus memperhatikan
                                    masalah-masalah yang berkaitan seperti transportasi ke
                                    lokasi pabrik pengolahan dan akses ke penyimpanan,
                                    keluwesan penentuan kelas barang dan ketidakmerataan
                                    kualitas, dan mencerminkan keinginan mereka untuk
                                    mandiri secara finansial serta tidak terikat hutang pada
                                    pelanggan.
Kriteria 6.10   Para produsen dan   Sumbangsih terhadap pembangunan daerah harus
pabrik pengolahan memberikan        didasarkan pada hasil konsultasi dengan masyarakat
sumbangsih untuk pembangunan        setempat. Lihat juga kriteria 6.2. Konsultasi tersebut
daerah setempat jika                harus dilandasi asas transparansi, keterbukaan dan
memungkinkan.                       partisipasi, serta harus mendorong masyarakat untuk


                                                                                               57
                                        Usulan Pedoman
Kriteria
                                        mengidentifikasi prioritas dan kebutuhan mereka,
                                        termasuk kebutuhan yang berbeda antara pria dan
                                        wanita.
                                        Jika para calon pekerja memiliki kualitas yang sama
                                        rata, harus diberikan prioritas kepada anggota
                                        masyarakat setempat.
                                        Interprestasi setempat harus memperhatikan parameter-
                                        parameter atau ambang batas khusus seperti
                                        penggunaan barang dan jasa setempat dan dalam negeri
                                        jika memungkinkan, persentase tertentu dari laba
                                        perkebunan harus digunakan untuk proyek
                                        pembangunan sosial, atau kuota minimum untuk
                                        pekerja lokal.


Asas 7: Pengembangan perkebunan baru secara bertanggung jawab


Kriteria                                   USULAN PEDOMAN
Kriteria 7.1     Dilakukan analisis        Lihat juga kriteria 5.1 dan 6.1.
dampak sosial dan lingkungan hidup         Kemungkinan dampak semua kegiatan utama yang

                                                                                               58
Kriteria                               USULAN PEDOMAN
secara komprehensif dan partisipatif   diajukan harus diuji sebelum dikembangkan. Analisis
sebelum membangun perkebunan atau      tersebut paling tidak termasuk:
mengadakan operasi baru, atau          •   Analisis mengenai dampak semua kegiatan utama
memperluas perkebunan yang sudah           yang direncanakan, yang termasuk penanaman,
ada, dan hasilnya dimasukkan ke            operasi pabrik, jalan, dan prasarana lain.
dalam perencanaan, pengelolaan dan     •   Analisis, termasuk konsultasi dengan pengambil
operasi                                    keputusan, mengenai Nilai Konservasi Tinggi (lihat
                                           kriteria 7.3) yang mungkin rusak atau turun
                                           mutunya oleh perkebunan;
                                       •   Analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan
                                           dampak terhadap ekosistem alami yang
                                           berdekatan dengan lahan yang dikembangkan,
                                           termasuk apakah pengembangan atau keperluan
                                           akan menambah tekanan terhadap ekosistem alami
                                           yang berdekatan;
                                       •   Identifikasi terhadap anak-anak sungai dan
                                           analisis mengenai kemungkinan-kemungkinan
                                           dampak terhadap kondisi hidrologi karena
                                           pengembangan yang direncanakan. Harus

                                                                                                59
Kriteria   USULAN PEDOMAN
               direncanakan dan diambil langkah-langkah untuk
               menjaga kuantitas dan kualitas sumber air;
           •   Informasi survei tanah datar dan topografi
               termasuk identifikasi terhadap tanah marjinal dan
               tanah rapuh, areal yang rawan erosi dan lereng
               yang tidak sesuai untuk penanaman. Harus
               direncanakan langkah-langkah untuk menekan
               erosi melalui penggunaan mesin-mesin berat
               secara benar, membuat teras lereng, konstruksi
               jalan yang tepat guna, pengadaan tanaman
               penutup, perlindungan tepian sungai, dan lain-
               lain ;
           •   Analisis jenis tanah yang akan digunakan (hutan,
               hutan bukaan, lahan kosong).
           •   Analisis kepemilikan atau akses hak guna atas
               lahan (siapa yang menggunakan lahan secara sah,
               atau memiliki klaim kepemilikan atau akses atas
               lahan sekarang atau di kemudian hari).
           •   Analisis mengenai pola tata guna tanah yang

                                                                   60
Kriteria   USULAN PEDOMAN
               sekarang berlaku.
           •   Analisis mengenai kemungkinan dampak sosial
               terhadap masyarakat sekitar karena penanaman,
               termasuk analisis mengenai berbagai dampak
               terhadap perempuan dan laki-laki, masyarakat
               adat, migran dan penduduk lama.
           Harus disusun dan dilaksanakan rencana dan operasi
           lapangan untuk menindaklanjuti hasil-hasil analisis.
           Satu hal yang mungkin dihasilkan dari proses
           analisis adalah agar pembangunan dihentikan,
           karena besarnya kemungkinan dampak.
           Jika pembangunan termasuk produsen luar, dampak
           program dan implikasi cara pengelolaannya harus
           mendapat perhatian khusus.
           Untuk program petani, pimpinan program harus
           melakukannya. Hal ini tidak berlaku pada petani
           perseorangan.
           Interprestasi nasional harus mempertimbangkan
           penetapan ambang batas minimum ukuran

                                                                  61
Kriteria                               USULAN PEDOMAN
                                       perkebunan, misalnya 50 hektar atau lebih yang
                                       memerlukan SEIA. Pertimbangkan pendataan dampak
                                       sosial yang tidak dapat diterima (misalnya,
                                       pengungsian, hilangnya ketahanan pangan
                                       masyarakat setempat, dan lain-lain).
Kriteria 7.2    Menggunakan            Survei tanah harus memadai untuk menentukan
informasi survei tanah dan topografi   kesesuaian lahan untuk pengembangan kelapa sawit
untuk merencanakan lokasi              selama beberapa kali rotasi. Peta kesesuaian tanah
pengembangan perkebunan baru, dan      atau survei tanah harus sesuai dengan skala operasi
hasilnya dimasukkan ke dalam           dan harus mencakup informasi mengenai jenis tanah,
perencanaan dan operasi.               topografi, kedalaman akar, ketersediaan air,
                                       kekerasan tanah, kesuburan dan ketahanan tanah
                                       dalam jangka panjang. Tanah yang tidak sesuai untuk
                                       perkebunan (misalnya, tanah yang dangkal atau
                                       bergaram) atau yang memerlukankan penangangan
                                       khusus (misalnya, tanah ultra basa) harus
                                       diidentifikasi. Informasi ini harus digunakan untuk
                                       merencanakan program penanaman, dan lain-lain.
                                       Informasi topografi menjadi pedoman perencanaan

                                                                                             62
Kriteria                               USULAN PEDOMAN
                                       saluran pembuangan air hujan dan irigasi, jalan dan
                                       prasarana lain.
                                       Menganalisa kesesuaian tanah juga penting untuk
                                       tatacara skala kecil, terutama jika banyak yang
                                       beroperasi di sebuah lokasi tertentu. Informasi dapat
                                       dikumpulkan dan disediakan oleh organisasi petani
                                       atau pabrik yang membeli FFB dari petani
                                       perseorangan.
                                       Interprestasi setempat harus menyebutkan peraturan
                                       daerah atau nasional mengenai praktek atau pedoman
                                       lain yang harus dipatuhi; atau menentukan apa yang
                                       merupakan ‘praktik terbaik’ dalam wacana setempat
                                       dan nasional.
                                       Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEIA yang
                                       diatur dalam 7.1.
                                       Ini berlaku pada hutan dan jenis vegetasi lain. Hal ini
Kriteria 7.3 Penanaman baru sejak
                                       berlaku terlepas dari setiap perubahan kepemilikan
[tanggal penggunaan Kriteria RSPO]
                                       tanah atau pengelolaan perkebunan yang terjadi
tidak menggantikan hutan primer atau
                                       setelah tanggal ini. Nilai Konservasi Tinggi mungkin

                                                                                               63
Kriteria                                  USULAN PEDOMAN
setiap daerah yang memiliki satu atau     hanya terdapat pada sebagian kepemilikan tanah,
lebih Nilai Konservasi Tinggi [sisipkan   dan dalam hal ini perkebunan baru dapat
tanggal jika Kriteria RSPO digunakan]     direncanakan agar HCV dapat dipertahankan atau
                                          ditingkatkan.
                                          Proses analisis HCV memerlukan pelatihan dan
                                          keterampilan yang tepat guna, dan harus melibatkan
                                          konsultasi dengan masyarakat setempat, terutama
                                          untuk mengidentifikasi HCV sosial.
                                          Meskipun pengembangan yang direncanakan mungkin
                                          sejalan dengan perencanaan tingkat rona lingkungan
                                          badan/instansi nasional dan setempat, peraturan
                                          untuk melindungi HCV sosial dan biologis ini tetap
                                          harus dipenuhi. Pengembangan harus secara aktif
                                          diusahakan dengan memanfaatkan lahan yang
                                          sebelumnya terdegradasi. Pengembangan perkebunan
                                          tidak boleh menimbulkan tekanan tidak langsung
                                          pada hutan karena digunakannya tanah pertanian
                                          yang ada di suatu daerah.
                                          Ketentuan setempat harus mengacu pada definisi

                                                                                               64
Kriteria                              USULAN PEDOMAN
                                      nasional yang ada mengenai HCV atau rencana
                                      konservasi/penggunaan lahan yang setara atau
                                      mempertimbangkan cara bagaimana produsen dan
                                      tim audit dapat mengidentifikasi Nilai Konservasi
                                      Tinggi. Ini mungkin memerlukan kerjasama dengan
                                      badan-badan lain.
                                      Aktivitas ini harus dipadukan dengan SEIA yang
                                      diatur dalam 7.1.
                                      Lihat ‘usulan definisi’ dalam Lampiran 1.
Kriteria 7.4    Dilarang              Tanah marjinal dan rapuh, termasuk tanah yang
mengembangkan perkebunan di atas      terlalu curam atau tanah gembut, harus diidentifikasi
lahan yang curam, dan/atau di tanah   sebelum diubah menjadi perkebunan. Penanaman di
marjinal serta tanah rapuh.           daerah tanah gambut yang luas dengan kedalaman >
                                      3 m dan tanah rapuh lain harus dihindari.
                                      Jika diusulkan untuk dilakukan penanaman dalam
                                      jumlah kecil di atas tanah rapuh dan tanah marjinal,
                                      harus disusun dan dilaksanakan rencana
                                      perlindungan tanah-tanah tersebut tanpa
                                      menimbulkan dampak yang merugikan (misalnya,

                                                                                             65
Kriteria                           USULAN PEDOMAN
                                   hidrologis) atau mempertinggi risiko (misalnya, risiko
                                   kebakaran) di daerah di luar perkebunan.
                                   Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEA yang
                                   disyaratkan dalam 7.1.
                                   Interprestasi nasional harus mempertimbangkan
                                   untuk memasukkan pengawasan dan ambang batas
                                   khusus, seperti batas kemiringan, pendataan jenis
                                   tanah yang tidak boleh ditanami (khususnya tanah
                                   gambut), proporsi areal perkebunan yang dapat
                                   berupa tanah marjinal atau tanah rapuh, dan/atau
                                   definisi-definisi mengenai “ekstensif”, “marjinal” dan
                                   “rapuh”.
Kriteria 7.5 Jangan membuka        Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEIA yang
perkebunan baru di atas tanah      disyaratkan dalam 7.1. Lihat juga kriteria 2.2, 2.3,
masyarakat setempat tanpa          6.2, 6.4 dan 7.6.
persetujuan sukarela mereka yang   Jika perkebunan baru dianggap layak, rencana dan
telah diberitahukan sebelumnya,    operasi harus melindungi tempat-tempat suci. Harus
ditangani secara tertulis agar     dibuat kesepakatan dengan masyarakat setempat
penduduk pribumi, masyarakat       tanpa paksaan atau tekanan.

                                                                                            66
Kriteria                               USULAN PEDOMAN
setempat dan para pengambil
keputusan lain dapat mengungkapkan
pandangan-pandangan mereka melalui
lembaga-lembaga perwakilan mereka
sendiri.
Kriteria 7.6    Masyarakat setempat    Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEIA yang
diberi kompensasi atas setiap          disyaratkan dalam 7.1. Lihat juga kriteria 6.4.
pengambilalihan lahan dan pelepasan    Persyaratan ini termasuk dengan penduduk pribumi.
hak yang disepakati, sesuai dengan     Hak-hak hukum dan adat diidentifikasi dan dinilai.
persetujuan sukarela yang              Dibuat sistem identifikasi orang yang berhak
diberitahukan sebelumnya dan           menerima kompensasi. Dibuat sistem perhitungan
kesepakatan yang telah dirundingkan.   dan distribusi kompensasi yang wajar. Masyarakat
                                       yang kehilangan hak dan akses terhadap lahan
                                       karena perluasan perkebunan diberikan kesempatan
                                       untuk memanfaatkan pengembangan perkebunan.
                                       Proses dan hasil setiap klaim akan kompensasi harus
                                       didokumentasikan dan disiarkan kepada umum.
Kriteria 7.7    Dilarang membuka       Kegiatan ini harus dipadukan dengan SEIA yang
perkebunan baru dengan membakar        disyaratkan dalam 7.1.

                                                                                            67
Kriteria                               USULAN PEDOMAN
tanaman kecuali dalam keadaan          Cara pembaharuan hanya boleh digunakan jika
khusus.                                analisis menunjukkan bahwa hal tersebut adalah cara
                                       yang paling efektif dan paling sedikit menimbulkan
                                       kerusakan terhadap lingkungan untuk menekan
                                       risiko penyebaran hama berat dan penyakit, dan
                                       dengan bukti bahwa pembakaran dapat dikendalikan
                                       dengan baik.
                                       Para produsen harus mematuhi ‘Pedoman
                                       pelaksanaan kebijakan ASEAN mengenai tanpa
                                       pembakaran’, atau pedoman sejenis di tempat lain.


Asas 8: Komitmen terhadap peningkatan sinambung dalam bidang kegiatan utama
Kriteria                               Usulan Pedoman
                                       Rencana kerja peningkatan sinambung harus
Kriteria 8.1   Secara rutin produsen
                                       didasarkan pada pertimbangan mengenai dampak-
memantau dan mengkaji ulang
                                       dampak sosial dan lingkungan utama dan peluang-
kegiatan-kegiatan mereka dan
                                       peluang bagi produsen/pabrik pengolahan, serta harus
menyusun serta melaksanakan
                                       mencakup serangkaian parameter yang terdapat dalam
rencana kerja yang memungkinkan
                                       asas-asas dan kriteria ini. Paling tidak harus termasuk

                                                                                             68
peningkatan besar dan sinambung   namun tidak terbatas pada:
pada operasi-operasi utama.       •   Kesuburan tanah (kriteria 4.2)
                                  •   Pengurangan penggunaan bahan kimia (kriteria 4.6)
                                  •   Pengolahan limbah (kriteria 5.4)
                                  •   Penggunaan energi (kriteria 5.5)
                                  •   Polusi dan emisi (kriteria 5.7)
                                  Lampiran 3 berisi daftar rujukan indikator potensial
                                  pengukuran berdasarkan masing-masing asas sebagai
                                  dasar untuk menyusun rencana kerja.




                                                                                         69
4.      Masalah-Masalah              menonjol          yang         harus
dipertimbangkan oleh CWG

4.1. Ruang lingkup penerapan kriteria RSPO
Kriteria ini menyangkut produksi minyak sawit secara

berkelanjutan.       Namun         dinyatakan       dalam     pertemuan

pertama CWG bahwa salah satu tujuan RSPO adalah

menyusun        kriteria    ‘produksi     dan    penggunaan        minyak

sawit     secara        berkelanjutan’.         Pertanyaan     mengenai

bagaimana       kriteria    ini    diterapkan     dalam     mata    rantai

pemasokan belum sepenuhnya terjawab.

Semua     kriteria    berlaku      pada    produsen     minyak      sawit.

Sebagian kriteria juga berlaku pada pabrik pengolahan.

Telah diterima secara umum bahwa jika pabrik pengolahan

juga    milik    produsen,        semua   kriteria    yang    berkenaan

tersebut berlaku.

Dewasa ini RSPO sedang menggarap proyek terpisah untuk

mencari     pilihan        untuk     menghubungkan           penggunaan

minyak sawit dengan perkebunan yang dikelola sesuai

dengan kriteria tersebut. Namun, perlu ditegaskan sampai

berapa jauh kriteria juga harus diberlakukan pada fasilitas

pengolahan       yang      merupakan      bagian     dari   mata    rantai

pasokan minyak sawit berkelanjutan, tetapi berada di luar

wilayah penanaman.
4.2. Interpretasi nasional mengenai kriteria RSPO
Kriteria RSPO bersifat internasional dan karenanya harus

dapat diterapkan pada semua perkebunan kelapa sawit di

manapun      di    seluruh    dunia.       Untuk     sebagian     kriteria,

terdapat sedikit perbedaan pada cara pelaksanaannya.

Untuk kriteria yang lain mungkin terdapat perbedaan besar

karena faktor-faktor hukum, geografis atau sosial-ekonomi

yang berbeda di masing-masing negara. Untuk kriteria

yang disebutkan terakhir, perlu disusun pedoman atau

indikator-indikator rinci pada tingkat nasional. Untuk itu,

dibutuhkan         beberapa     bentuk        interpretasi        nasional

mengenai kriteria RSPO.

Beberapa usulan untuk keperluan interpretasi nasional

mengenai     kriteria   telah   dimuat       dalam     bagian      konsep

pedoman dalam dokumen ini. Tanggapan-tanggapan atas

konsep tersebut sangat diharapkan. Namun, kemungkinan

kerangka      penafsiran      nasional        atas     Kriteria     RSPO

merupakan         masalah    yang     mendasar,      dan   memerlukan

pertimbangan khusus lebih lanjut.

Mengembangkan interpretasi nasional

Hal   ini   sangat    penting       jika   potensi    untuk     membuat

pernyataan yang berkaitan dengan kriteria RSPO. Jika

pabrik pengolah dan pemakai akhir mulai meminta minyak


                                                                        71
sawit dari perkebunan yang melaksanakan kritera RSPO,

timbul      kebutuhan       akan      suatu    mekanisme           untuk

menunjukkan        kepatuhan       terhadap    kriteria    dan     untuk

mengatur klaim/pernyataan (lihat 4.3 di bawah). Agar jelas

dan kemudian dapat memeriksa kepatuhan, harus ada

kejelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesesuaian

memadai; interpretasi nasional mengenai kriteria; dalam

hal   ini    indikator-indikator      dan/atau     pedoman         rinci,

menjadi sangat penting.

Proses      interpretasi   nasional    harus     sedapat         mungkin

mencerminkan          proses        yang       dijalankan          untuk

pengembangan kriteria di tingkat internasional, namun

dengan harapan agar proses interpretasi nasional akan

jauh lebih singkat dan lebih hemat biaya.

Interpretasi sementara

Bukan mustahil jika di sebagian negara ada perusahaan-

perusahaan        yang     mulai     berkeinginan         kuat     untuk

menggunakan kriteria RSPO sebelum interpretasi lengkap

nasional selesai. Untuk ini, perusahaan harus membuat

interpretasi sementara mengenai kriteria RSPO sebagai

pedoman penggunaan lokal.



Keuntungan-keuntungan pendekatan ini adalah:

                                                                      72
•   Perusahaan-perusahaan           yang   beroperasi   di   negara-

    negera dengan proses interpretasi nasional lambat tidak

    akan tertinggal oleh perusahaan-perusahaan di negara-

    negara yang telah merampingkan interpretasi nasional.

•   Pelaksanaan dini memberikan pengalaman praktis yang

    kemudian dapat disumbangkan ke proses interpretasi

    nasional.

Kekurangan-kekurangannya adalah:

•   Mungkin     timbul    kontroversi       mengenai    siapa   yang

    terlibat    dalam    penyusunan         pedoman     lokal   dan

    interpretasi yang mereka kembangkan.

Pengakuan atau pengawasa RSPO

Untuk melakukan pengawasan menyeluruh atas kualitas

setiap    perangkat      kriteria    yang     dinyatakan     sebagai

interpretasi    resmi    kriteria   RSPO,     mungkin    diperlukan

beberapa       bentuk    pengesahan        atau   pengakuan     atas

interpretasi nasional dan bahkan pedoman lokal oleh RSPO

melalui CWG atau penerusnya. Ini adalah praktek umum

pada perangkat kriteria internasional lain dan melibatkan

penyusunan dan penggunaan tatacara yang digunakan

untuk menguji setiap interpretasi untuk memastikan agar:




                                                                  73
•   Proses penyusunan memenuhi semua persyaratan dalam

    bentuk   partisipasi,   konsultasi      dan       pengambilan

    keputusan.

•   Kandungan kriteria nasional sesuai dengan keseluruhan

    kriteria internasional RSPO.

CWG (Kelompok Kerja Kriteria) harus memutuskan apakah

pengakuan     demikian   diperlukan     dan,   jika    diperlukan,

bagaimana cara melaksanakannya.


4.3. Verifikasi     pemenuhan          kriteria       RSPO    dan
      pengawasan pernyataan (klaim).


CWG telah mengindikasikan bahwa klaim (pernyataan)

publik yang berkaitan dengan pemenuhan Kriteria RSPO

mengenai minyak sawit lestari tidak dapat disampaikan

sebelum Dewan Pelaksana RSPO menerbitkan secara resmi

peraturan    penggunaan     kriteria     tersebut.     Diperlukan

pedoman mengenai hal-hal berikut ini:

•   Bagaimana     pemeriksaan    pemenuhan        asas-asas   dan

    kriteria akan dilakukan;

•   Mekanisme yang memungkinkan untuk mengkaitkan

    perkebunan dengan produk;

•   Penggunaan      klaim      (pernyataan)       publik      yang

    menyangkut pemenuhan kriteria;


                                                                74
Dewasa ini RSPO sedang menggarap proyek tersendiri

untuk       melihat   pilihan-pilihan      untuk      mengkaitkan

penggunaan      minyak    sawit   dengan      perkebunan      yang

dikelola    sesuai    dengan   kriteria.    RSPO      menyediakan

rinciannya.    Berikut   ini   diuraikan    secara    garis   besar

rekomendasi mengenai verifikasi dan klaim (pernyataan)

publik.

Dapat      dibayangkan   bahwa    jika     Kriteria   RSPO    telah

rampung, kriteria tersebut akan dilaksanakan secara luas

dan para pengolah serta pengguna akhir minyak sawit

akan mulai memilih ‘Minyak Kelapa Sawit RSPO’. Namun,

untuk memastikan setiap minyak yang dibeli dan dijual

sebagai ‘Minyak Sawit RSPO’ benar-benar berasal dari

perkebunan yang melaksanakan Kriteria RSPO, diperlukan

suatu mekanisme untuk memeriksa pelaksanaan kriteria

tersebut dan mengawasi setiap klaim (pernyataan) yang

dibuat.

Ada tiga kemungkinan pendekatan pemeriksaan (verifikasi),

yang kesemuanya telah umum digunakan di dunia industri

dan kesemuanya potensial untuk digunakan untuk meneliti

bahwa kriteria RSPO dilaksanakan di suatu perkebunan

tertentu:



                                                                 75
Verifikasi    pihak     pertama:       ini     adalah      verifikasi    yang

dilakukan oleh produsen sendiri. Pendekatan ini umum

digunakan dalam audit internal sebagai bagian dari sistem

pengelolaan     perusahaan       itu     sendiri,       dan    merupakan

pernyataan standar seperti ISO 9000 dan ISO 14001.

Namun, pendekatan dianggap tidak cukup menjadi dasar

untuk membuat klaim (pernyataan) eksternal karena tidak

adanya    konfirmasi      yang   tidak        memihak        bahwa      klaim

(pernyataan) yang dibuat tersebut akurat.

Oleh karena itu, sementara semua anggota penghasil dan

simpatisan     RSPO      harus      didorong         untuk      melakukan

verifikasi internal mengenai pemenuhan kriteria RSPO yang

mereka lakukan untuk memastikan bahwa mereka telah

bekerja    dengan      baik,   direkomendasikan             agar   hal    ini

menjadi dasar untuk membuat setiap klaim (pernyataan)

eksternal.

Verifikasi     pihak       kedua:            ini     digunakan          untuk

menggambarkan          verifikasi      pemenuhan            kriteria     jika

dilakukan oleh seseorang yang memiliki hubungan dengan

produsen     seperti    pelanggan      atau        wakil   pelanggan.     Ini

adalah bentuk verifikasi yang sangat penting dan berguna,

dan umum digunakan di dunia industri agar pembeli dapat

menegaskan bahwa persyaratan mereka –atas kualitas,

                                                                           76
keamanan, perlindungan lingkungan hidup atau hal lain–

telah   terpenuhi.   Jenis    pendekatan        seperti    ini   sangat

berguna dalam hubungan bisnis ke bisnis antara dua

organisasi. Namun, karena organisasi yang melakukan

verifikasi   tidak    sepenuhnya          bebas,     setiap      klaim

(pernyataan) publik yang didasarkan pada verifikasi seperti

ini mungkin kurang memiliki kredibilitas.

Oleh karena itu, direkomendasikan agar opsi ini disediakan

untuk hubungan bisnis ke bisnis antara dua perusahaan

namun tidak digunakan untuk melakukan verifikasi yang

berkaitan dengan klaim (pernyataan) publik.

Verifikasi   pihak    ketiga:     jenis    verifikasi     pemenuhan

kriteria seperti ini dilakukan oleh seseorang atau badan

yang tidak berpihak baik dari pihak produsen maupun

pelanggan dan karenanya dianggap paling dapat dipercaya

untuk menjadi dasar klaim (pernyataan) publik. Ini karena

orang atau badan yang melakukan verifikasi, jika tidak

berpihak,    tidak   memiliki     kepentingan       terhadap      hasil

tertentu dan karenanya paling mungkin untuk memberikan

laporan yang akurat mengenai situasi sebenarnya.

Direkomendasikan agar semua klaim (pernyataan) publik

mengenai     pemenuhan       kriteria    RSPO    harus     didasarkan

pada    verifikasi   pihak     ketiga.    Namun,          CWG    harus

                                                                     77
mempertimbangkan bagaimana proses verifikasi ini akan

diatur. Jika verifikasi pihak ketiga digunakan sebagai

dasar untuk klaim (pernyataan) utama mengenai Kriteria

RSPO, ada tiga cara untuk menangani masalah ini.

•   Pendekatan        pertama       adalah     agar      CWG      atau

    penggantinya dapat menyusun persyaratan rinci bagi

    pihak ketiga yang melakukan verifikasi sekaligus sebuah

    mekanisme        untuk       memastikan     agar    pihak     yang

    melakukan verifikasi telah memenuhi persyaratan ini.

    Pendekatan ini juga memungkinkan RSPO untuk tetap

    mengawasi        kriteria,    dan   untuk        mengembangkan

    penggunaannya dengan cara yang sesuai bagi                    para

    anggota    dan        pendukung     Konferensi.       Pendekatan

    membuat lebih mudah untuk mengawasi biaya                    sistem

    yang digunakan. Namun, untuk membuat pendekatan

    ini menjadi tepat dan dapat diandaalkan diperlukan

    banyak upaya yang tidak boleh dianggap ringan.

•   Alternatif lain adalah penyusunan program sertifikasi

    yang diakui. Sertifikasi tidak berpihak digunakan secara

    global untuk melaksanakan serangkaian standar yang

    mencakup kualitas, keamanan, spesifikasi teknik dan

    sistem pengelolaan seperti ISO 9001. Sertifikasi tidak

    berpihak    tersebut     menjawab        semua     masalah    yang

                                                                     78
      muncul mengenai verifikasi pihak ketiga dan memiliki

      tingkat pengakuan dan kredibilitas yang tinggi. Namun,

      mungkin        akan        mahal         untuk       dikembangkan,

      dipertahankan        dan     dilaksanakan         oleh    pihak   yang

      melakukan verifikasi dan relatif tidak luwes.

•     Ketiga,      mungkin         saja    untuk        memadukan        dua

      pendekatan     tersebut       di    atas,   dengan       menggunakan

      akreditasi    dari    luar     sebagai      komponen      pengesahan

      RSPO.

Verifikasi         memberikan             dasar     pembuatan           klaim

(pernyataan) telah dipenuhinya kriteria RSPO. CWG juga

harus           mempertimbangkan                  apa      yang         dapat

dikomunikasikan dan bagaimana caranya. Hal ini penting

demi kredibilitas jangka panjang kriteria RSPO sehingga

pernyataan yang berkaitan dengan pemenuhan kriteria

cukup terawasi, untuk memastikan agar kriteria tersebut

akurat dan dapat diverifikasi. Standar internasional ISO

14020 menyangkut masalah klaim (pernyataan) tentang

lingkungan hidup, dan menyatakan bahwa semua klaim

(pernyataan)        harus    ‘melalui komunikasi informasi yang

dapat diverifikasi dan akurat, yang tidak menyesatkan . . .

‘’.



                                                                           79
Klaim     (pernyataan)   dapat   diawasi   dengan      seperangkat

aturan sederhana, aturan praktek, dan/atau pedoman,

yang dikaitkan dengan proses verifikasi. Masalah-masalah

yang diatur harus mencakup: korespondensi bisnis ke

bisnis    dan   dokumentasi      penjualan     yang    dinyatakan

memenuhi kriteria, penggunaan klaim (pernyataan) off-

product    (dalam   bahan-bahan     promosi)    atau    on-product

(berhubungan dengan verifikasi mata rantai pasokan), dan

penggunaan logo-logo yang spesifik dan/atau pernyataan

yang disetujui.




                                                                80
Lampiran 1: Usulan definisi
Hak adat: Hak-hak yang timbul karena serangkaian

tindakan kebiasaan atau adat, yang telah memperoleh

kekuatan hukum dalam geografis atau sosiologis 6 .

Analisis     Dampak      Lingkungan:     sebuah     proses

memprakirakan dan menilai dampak-dampak sebuah

atau    serangkaian    tindakan    terhadap    lingkungan

hidup, kemudian menggunakan kesimpulannya sebagai

sebuah sarana untuk merencanakan dan mengambil

keputusan.

Hutan Nilai Konservasi Tinggi: Hutan harus menjaga

atau meningkatkan satu atau lebih Nilai Konservasi

Tinggi:

•   HCV1. Areal hutan yang memiliki konsentrasi nilai-nilai

    keanekaragaman hayati yang secara global, regional

    atau nasional signifikan (misalnya endemisme, spesies-

    spesies yang terancam kepunahan).



-------------------
6 Harap diperhatikan bahwa “hak adat” belum menjadi
   difenisi resmi. Misalnya hak adat bersifat dinamis dan
   luwes      (untuk   mengatasi   kekeringan,    migrasi,
   kolonialisme, dan lain-lain) dan amat beragam antara
   masing-masing masyarakat. CWG harus membahas
   masalah ini secara rinci.
•   HCV2. Areal hutan yang memiliki hutan dengan tingkat

    pertanaman yang tinggi yang secara global, regional atau

    nasional signifikan, dan yang di dalamnya terdapat, atau

    memiliki unit manajemen, dengan populasi hidup dari

    sebagian besar, jika tidak semua, spesies-spesies liar

    yang hidup dengan pola distribusi dan penyebaran alami.

•   HCV3. Areal hutan yang berada dalam atau memiliki

    ekosistem langka, terancam atau terancam punah.

•   HCV4. Areal hutan yang menyediakan pelayanan alami

    dasar   dalam    keadaan    kritis   (misalnya   perlindungan

    daerah aliran sungai, pengendalian erosi).

•   HCV5.   Areal    hutan    yang    penting   untuk   memenuhi

    kebutuhan dasar masyarakat setempat (misalnya mata

    pencaharian, kesehatan).

•   HCV6. Areal hutan yang penting untuk identitas budaya

    tradisional masyarakat setempat (areal budaya, ekologi,

    ekonomi atau agama penting yang berhubungan dengan

    masyarakat setempat tersebut.

(Lihat: ‘The HCVF Toolkit’–pada www.proforest.net)

Standar     ISO:    Standar    yang   disusun    oleh   Organisasi

Standarisasi           Internasional            (ISO:        lihat

http://www.iso.ch/iso).



                                                                83
Vegetasi alami: Areal yang memiliki banyak terdapat

karakteristik   utama    dan    elemen    kunci     ekosistem     asli

seperti kompleksitas, struktur dan keragaman.

Perkebunan:     Lahan    yang     ditanami      kelapa    sawit   dan

dengan   penggunaan       lahan     terkait     seperti   prasarana

(misalnya, jalan), wilayah tepian tebing dan pencadangan

konservasi.

Hutan Primer: Sebuah hutan dengan karakteristik utama

ekosistem     asli   seperti    kompleksitas,       struktur,     dan

keragaman serta pohon rindang yang berlimpah, yang relatif

tidak terganggu oleh aktivitas manusia.

Restorasi: Mengembalikan areal yang mengalami degradasi

atau telah diubah di dalam daerah perkebunan ke tingkat

semi-alami.

Petani: para petani yang menanam kelapa sawit, kadang-

kadang bersamaan dengan tanaman lain sebagai mata

pencaharian,    yang    sebagian    besar     pekerjanya     adalah

anggota keluarga dan perkebunan tersebut menjadi sumber

utama    mata    pencaharian      dan    luas    tanaman        kelapa

sawitnya biasanya di bawah 50 hektar.

Pengambil Keputusan: Perseorangan atau kelompok yang

berkepentingan dengan, atau dipengaruhi oleh kegiatan-



                                                                    84
kegiatan sebuah organisasi dan akibat kegiatan-kegiatan

tersebut.

Pengaruh yang tidak semestinya: Tekanan dari pihak

ketiga   yang   memiliki     bentuk     kekuasaan   tertentu   agar

seseorang menandatangani kontrak atau kesepakatan lain

yang, jika tanpa tekanan, tidak akan ia tandatangani.

Hak Pakai: Hak untuk menggunakan sumber-sumber daya

hutan    yang     dapat     diperoleh    dari   masyarakat     adat,

kesepakatan bersama, atau diberikan oleh badan lain yang

memiliki    hak    akses.     Hak-hak     ini   dapat   membatasi

penggunaan sumber daya tertentu pada tingkat konsumsi

tertentu atau teknik-teknik pemanenan tertentu.




                                                                  85
Lampiran 2: Pedoman mengenai beberapa standar utama
internasional, sebagai rujukan tambahan kriteria sosial

Disampaikan      oleh      Forest   Peoples     Programme           dan
Sawitwatch

        Asas       Standar      Ketentuan          Ringkasan
                Internasional    Utama            Perlindungan
 Pengambil-     Konvensi ILO
                                Pasal 13-19   menghormati dan
 alihan lahan   169 (1989)
                                              melindungi hak atas
 yang adil      mengenai
                                              tanah dan sumber
                Masyarakat
                                              daya alam yang
                Pribumi dan
                                              dimanfaatkan dan
                Adat
                                              digunakan secara
                                              tradisional;
                                              penghargaan
                                              terhadap peninggalan
                                              adat; larangan
                                              pemindahan paksa;
                                              kompensasi atas
                                              kehilangan dan
                                              kerugian.
                Konvensi PBB    Pasal 10c     Melindungi            dan
                mengenai                      mendorong
                Keragaman                     penggunaan         sumber-
                Hayati (1992)                 sumber      daya    hayati
                                              sesuai             dengan
                                              praktek-praktek
                                              tradisional.
 Perwakilan     Konvensi ILO    Pasal 6-9     Mewakili diri sendiri
 dan Peran      169 (1989)                    melalui         lembaga-
 serta          mengenai                      lembaga      perwakilan
 masyarakat     Masyarakat                    mereka;        konsultasi
 pribumi dan    Pribumi dan                   untuk          mencapai
 adat secara    Adat                          kesepakatan           atau
 adil                                         persetujuan;          hak


Appendix 2
        Asas           Standar         Ketentuan          Ringkasan
                    Internasional       Utama            Perlindungan
                                                     untuk    memutuskan
                                                     prioritas           sendiri,
                                                     mempertahankan
                                                     adat       sendiri      dan
                                                     menyelesai-kan
                                                     pelanggaran-
                                                     pelanggaran           sesuai
                                                     dengan      hukum      adat
                                                     (sejalan    dengan      hak
                                                     asasi              manusia
                                                     internasional).
                    Konvensi           Komisi        Persetujuan        sukarela
                    mengenai           CERD PBB,     yang       diberitahukan
                    Penghapusan        Komisi PBB    sebelumnya mengenai
                    Segala             untuk Hak-    keputusan-keputusan
                    Bentuk             hak Sosial,   yang               mungkin
                    Diskriminasi       Budaya dan    mempengaruhi
                    Ras,               Ekonomi,      masyarakat pribumi.
                    Perjanjian         Komisi        (Standar      ini      telah
                    Internasional      antar         diterima             secara
                    mengenai           Negara        umum                 sebagai
                    Hak-hak            Benua         standar             ‘praktik
                    Ekonomi,           Amerika       terbaik’    oleh     badan-
                    Sosial       dan   untuk Hak     badan      dunia     seperti
                    Budaya,            Asasi         Komisi      Dunia     untuk
                    Sistem       Hak   Manusia 7     Bendungan,           Review
                    Asasi                            Industri      Ekstraktif,
                    Manusia                          Dewan Pekerja Hutan,
                    antar    Negara                  UNDP,       CBD,       IUCN
                    Benua                            dan WWF).
                    Amerika
    Larangan        Konvensi     ILO   Pasal 5       Tidak      ada      konsesi
    kerja paksa     29       (1930)                  untuk        perusahaan



7   Untuk jelasnya lihat www.forestpeoples.org
Appendix 2
      Asas         Standar         Ketentuan          Ringkasan
                Internasional       Utama            Perlindungan
                Kerja Paksa                     terlibat dalam segala
                                                bentuk kerja paksa
                Konvensi     ILO   Pasal 1      Larangan
                105      (1957)                 menggunakan           segala
                Penghapusan                     bentuk kerja paksa
                Kerja Paksa
 Perlindungan   Konvensi     ILO   Pasal 1-3    Penghapusan pekerja
 anak           138      (1973)                 anak-anak               dan
                Usia                            definisi     usia      kerja
                Minimum                         minimum             nasional
                                                tidak kurang dari 15-
                                                18 tahun (bergantung
                                                pada pekerjaan).
                Konvensi     ILO   Pasal 1-7    Penghapusan
                182      (1999)                 perbudakan            anak,
                Bentuk                          perbudakan           karena
                Terburuk                        hutang,        penjualan
                Mempekerja-                     dan perburuan untuk
                kan Anak                        prostitusi;          metoda
                                                yang       sesuai     untuk
                                                memantau                dan
                                                menegakkan
                                                pemberlakuannya.
 Kebebasan      Konvensi     ILO   Pasal 2-11   Kebebasan             untuk
 Berserikat     87       (1984)                 bergabung            dengan
 dan Posisi     Kebebasan                       organisasi,         federasi
 Tawar          Berserikat                      dan konfederasi yang
 Kolektif       dan                             dipilih;             dengan
                Perlindungan                    anggaran      dasar     dan
                terhadap Hak                    aturan-aturan          yang
                untuk                           dipilih secara bebas;
                Berorganisasi                   langkah-langkah
                                                untuk         melindungi
                                                hak                   untuk
                                                berorganisasi

Appendix 2
       Asas        Standar       Ketentuan         Ringkasan
                Internasional      Utama         Perlindungan
                Konvensi ILO    Pasal 1-4    Perlindungan
                98 (1949) Hak                terhadap           tindakan
                untuk                        anti-serikat        pekerja
                Berorganisasi                dan      langkah-langkah
                dan Posisi                   untuk           menguasai
                Tawar                        serikat pekerja; cara
                Kolektif                     untuk              negosiasi
                                             sukarela           mengenai
                                             ketentuan dan syarat
                                             pekerjaan           melalui
                                             kesepakatan bersama
                Konvensi ILO    Pasal 2-3    Hak-hak            penyewa,
                141 (1975)                   buruh tani dan petani
                Organisasi                   untuk      berorganisasi;
                Pekerja                      bebas      dari     campur
                Pedesaan                     tangan dan paksaan.
 Tidak Ada      Konvensi ILO    Pasal 1-3    Persamaan               upah
 Diskriminasi   100 (1951)                   antara bagi laki-laki
 dan            Persamaan                    dan perempuan atas
 Persamaan      Upah                         pekerjaan yang sama.
 Upah
                Konvensi ILO    Pasal 1-2    Persamaan
                111 (1958)                   kesempatan               dan
                Diskriminasi                 perlakuan               dalam
                (Pekerjaan                   hubungannya dengan
                dan Jabatan)                 pekerjaan                dan
                                             jabatan;        tidak     ada
                                             diskriminasi             atas
                                             dasar       ras,        warna
                                             kulit,    jenis    kelamin,
                                             agama, faham politik,
                                             asal      negara         atau
                                             status sosial.
 Penggunaan     Konvensi ILO    Pasal 1-9    Pemberian         informasi;
 Buruh Migran   97 (1949)                    tidak     ada     hambatan

Appendix 2
      Asas           Standar        Ketentuan           Ringkasan
                  Internasional      Utama             Perlindungan
 secara Adil      Migrasi untuk                    untuk      bepergian;
                  mencari kerja                    pemberian           fasilitas
                                                   kesehatan;             non-
                                                   diskriminasi          dalam
                                                   pekerjaan,
                                                   akomodasi,      jaminan
                                                   sosial                  dan
                                                   pengupahan;            tidak
                                                   ada         pemulangan
                                                   paksa pekerja migran
                                                   yang sah; pengiriman
                                                   uang      tabungan        ke
                                                   negara asal pekerja.
                  Konvensi ILO     Pasal 1-12      Menghargai hak asasi
                  143 (1975)                       manusia;
                  Pekerja                          perlindungan
                  Migran                           terhadap            pekerja
                  (Ketentuan-                      migran       liar       dari
                  ketentuan                        tindakan yang kejam;
                  tambahan)                        larangan       penjualan
                                                   pekerja    migran       liar;
                                                   perlakuan     yang      adil
                                                   pada pekerja migran.
 Perlindungan     Konvensi ILO                     Perlindungan
                                   Pasal 5-91
 terhadap         110 (1958)                       terhadap            anggota
 Buruh            Perkebunan                       keluarga    orang      yang
 Perkebunan 8                                      dipekerjakan,
                                                   perlindungan
                                                   terhadap        hak-hak
                                                   pekerja     pada        saat
                                                   penerimaan kerja dan
                                                   pemberangkatan;


8 Konvensi 110 Pasal 1 (1) mendefinisikan perkebunan sebagai usaha tani yang

mempekerjakan tenaga sewaan secara rutin … berkenaan dengan penanaman
atau produksi … [antara lain] kelapa sawit.
Appendix 2
      Asas         Standar      Ketentuan        Ringkasan
                Internasional    Utama          Perlindungan
                                            kontrak kerja yang
                                            adil;      penghapusan
                                            sanksi          hukuman;
                                            upah      dan      kondisi
                                            kerja yang adil; tidak
                                            ada      paksaan      atau
                                            kewajiban           untuk
                                            menggunakan           toko
                                            perusahaan;
                                            akomodasi             dan
                                            kondisi              yang
                                            memadai;
                                            perlindungan
                                            persalinan;
                                            kompensasi            atas
                                            cidera                dan
                                            kecelakaan;
                                            kebebasan berserikat;
                                            hak                 untuk
                                            berorganisasi         dan
                                            posisi tawar kolektif;
                                            inspeksi pekerja yang
                                            benar;       perumahan
                                            dan               fasilitas
                                            kesehatan yang layak.
 Perlindungan   Rekomendasi     Pasal 4-8   Harga      sewa      yang
 terhadap       ILO 132                     wajar;       pembayaran
 Penyewa dan    (1968)                      hasil pertanian yang
 Petani         Penyewa dan                 layak;                catu
 Penggarap      Petani                      kesejahteraan;
                Penggarap                   organisasi      sukarela;
                                            kontrak      yang     adil;
                                            tatacara penyelesaian
                                            perselisihan.
 Perlindungan   Konvensi ILO    Pasal 4     Pengasingan         karena

Appendix 2
       Asas       Standar      Ketentuan        Ringkasan
               Internasional    Utama          Perlindungan
 terhadap      117 (1962)                   hak adat;   bantuan
 Petani        Kebijakan                    untuk        membentuk
               Sosial                       koperasi;    pengaturan
               (Tujuan dan                  sewa                 untuk
               Standar                      memperoleh          standar
               Dasar)                       hidup               setinggi
                                            mungkin.
 Keselamatan   Konvensi ILO    Pasal 7-21   Menganalisis          risiko
 dan           184 (2001)                   dan           mengambil
 Kesehatan     Keselamatan                  langkah-langkah
               di bidang                    pencegahan              dan
               Pertanian                    perlindungan         untuk
                                            memastikan
                                            keselamatan             dan
                                            kesehatan           tempat
                                            kerja,               mesin,
                                            peralatan,           bahan
                                            kimia,       alat       dan
                                            proses-proses;
                                            memastikan
                                            penyebarluasan
                                            informasi,     pelatihan
                                            yang tepat, supervisi
                                            dan          kepatuhan;
                                            perlindungan khusus
                                            untuk pekerja remaja
                                            dan                 wanita;
                                            perlindungan
                                            terhadap     cidera     dan
                                            penyakit            karena
                                            pekerjaan.
 Mengendali-   Konvensi        Pasal 1-5    Melarang dan/atau
 kan atau      Stockholm                    menghapus produksi
 menghapus     mengenai                     dan penggunaan
 Penggunaan    Polutan                      bahan kimia yang

Appendix 2
      Asas          Standar      Ketentuan         Ringkasan
                 Internasional    Utama          Perlindungan
 Bahan Kimia     Organik yang                terdata dalam
 dan Pestisida   Berbahaya                   Lampiran A
 Berbahaya       (2001)                      (misalnya Aldrin,
                                             Chlordance, PCB);
                                             Membatasi produksi
                                             dan penggunaan
                                             bahan kimia dalam
                                             Lampiran B (misalnya
                                             DDT); mengurangi
                                             atau menghapus
                                             peredaran bahan
                                             kimia yang terdaftar
                                             dalam Lampiran C
                                             (misalnya
                                             Hexachlorobenzene).
                 Petunjuk        Pasal 5     Membatasi
                 Pelaksanaan                 penggunaan pestisida
                 Distribusi                  berbahaya    jika    sulit
                 dan                         untuk     dikendalikan;
                 Penggunaan                  memastikan
                 Pestisida                   penggunaan        teknik-
                 Internasional               teknik dan peralatan
                 FAO (1985,                  pelindung;       memberi
                 Direvisi                    pekerja          pedoman
                 tahun 2002)                 mengenai         langkah-
                                             langkah keselamatan;
                                             memberikan        fasilitas
                                             yang      luas      untuk
                                             petani;      melindungi
                                             pekerja               dan
                                             pengawas;
                                             memberikan
                                             informasi            yang
                                             lengkap          mengenai
                                             risiko                dan

Appendix 2
      Asas      Standar      Ketentuan          Ringkasan
             Internasional    Utama           Perlindungan
                                          perlindungan;
                                          melindungi
                                          keanekaragaman
                                          hayati   dan    menekan
                                          dampak-dampak
                                          terhadap     lingkungan
                                          hidup;      memastikan
                                          pembuangan          limbah
                                          dan     peralatan    yang
                                          aman;           membuat
                                          ketentuan-ketentuan
                                          penanganan       darurat
                                          keracunan.
             Konvensi        Pasal 1, 5   Menghambat
             Rotterdam       and 6        perdagangan         bahan
             mengenai                     kimia    dan    pestisida
             Tatacara                     berbahaya; menyusun
             Persetujuan                  tatacara        nasional
             yang                         untuk          mengawasi
             Diberitahu-                  penggunaan            dan
             kan                          perdagangannya;
             Sebelumnya                   membuat             daftar
             untuk Bahan-                 bahan       kimia     dan
             Bahan Kimia                  pestisida            yang
             dan Pestisida                dilarang              dan
             Tertentu yang                berbahaya.
             Berbahaya
             dalam
             Perdagangan
             Internasional
             (1998)




Appendix 2
Appendix 2
Lampiran 3: Indikator-indikator terukur kriteria minyak
sawit lestari untuk melengkapi kriteria 8.1
Rencana       kerja      peningkatan       berkelanjutan       harus

didasarkan pada pertimbangan atas dampak utama dan

peluang    sosial     dan     lingkungan   bagi    produsen/pabrik

pengolahan,     dan      harus     mencakup     liputi    serangkaian

parameter yang dicakup oleh asas-asas dan kriteria ini.

Rencana kerja tersebut paling tidak termasuk, namun

tidak terbatas pada:

•   Kesuburan tanah (kriteria 4.2)

•   Pengurangan penggunaan bahan kimia (kriteria 4.6)

•   Pengurangan limbah (kriteria 5.4)

•   Penggunaan energi (kriteria 5.5)

•   Polusi dan emisi (kriteria 5.7)


Lampiran      ini     mencakup      rancangan      daftar    rujukan

indikator-indikator         potensial   pengukuran        berdasarkan

masing-masing         asas,   sebagai   dasar     untuk     menyusun

rencana kerja.


Jason Clay dan Simon Lord dari CWG menyusun konsep

pertama mengenai indikator-indikator terukur untuk asas-

asas   dan    kriteria      yang   berbeda-beda    kemudian      juga

dimasukkan. Indikator terukur yang disusun oleh Unilever.
Rancangan       indikator-indikator         menurut     masing-masing

asas disajikan di bawah ini.

Asas 1—Komitmen terhadap Transparansi

Semua indikator terukur di bawah ini merupakan upaya

untuk menterjemahkan proses dan dokumen pedoman ke

dalam pendekatan yang berorientasi pada hasil yang lebih

transparan. Seperti diketahui tidak ada langkah-langkah

untuk      transparansi.          Pemasukkan      dokumen          adalah

persoalan     “ya/tidak”      dan    oleh   karena     itu   merupakan

indikator semua-atau-tidak sama sekali. Ini adalah sesuatu

yang dapat dipantau sebagai bagian dari sertifikasi, namun

tidak secara khusus menjadi bagian dari indikator terukur.

Asas 2—Kepatuhan pada Hukum dan Peraturan yang

Berlaku

•   Jumlah kasus yang sekarang diajukan kepengadilan

    (misalnya    mengenai         keluhan    pekerja    atau     tuntutan

    kompensasi,      kematian,        kelompok         pemilik     tanah,

    langkah-langkah perbaikan, pemasok, dst.) [2.1, 2.2]

•   Pernyataan     ari     para   pembuat     aturan     atau    lembaga

    penerbit ijin (misalnya DoE, DoA, HCCP (sp), dst.) [2.1,

    2.2]

•   Keluhan     tertulis    yang     berkenaan    dengan         masalah-

    masalah lingkungan hidup (misalnya pestisida, kualitas
    air,       emisi,        penangkapan          ikan,        konflik

    manusia/margasatwa [2.1, 4.6, 4.7]. Dalam hal EMS

    formal, ini akan didokumentasikan dan dicatat (dengan

    nomor khusus).

Asas        3—Perencanaan        Pengelolaan     untuk     Mencapai

Kelayakan Ekonomi dan Keuangan Jangka Panjang

•   Laba dan rugi (misalnya rasio laba/ekuitas, laba bersih,

    laba produk per MT—rata-rata bergerak) [3.1, 3.2]. Ini

    dan yang selanjutnya hanya berlaku pada perusahaan

    publik,    dan      bahkan   kemudian      tidak    berlaku   jika

    perusahaan publik merupakan perusahaan induk dari

    perusahaan yang tidak berkepentingan pada minyak

    sawit.

•   Pembagian dividen [3.1, 3.2]

•   Keluhan mengenai kualitas produk atau pencemaran

    [3.2]



Asas 4—Penggunaan Praktik-Praktik Terbaik di Bidang

Produksi dan Pabrik Penggolahan

Beberapa di antara hal tersebut di atas menimbulkan

pertanyaan, apakah kita hanya menginginkan perbaikan

yang berkelanjutan dari nilai awal, atau nilai minimum

yang       harus   dicapai   memenuhi    syarat        untuk   disebut
berkelanjutan. Pertanyaan pertama mudah dijawab, yang

terakhir lebih sulit.

•   Bahan organik [4.2, 4.3, 4.6]

•   Kepadatan tanah [4.3]

•   Insiden kematian ikan [4.6] dapat dihubungkan dengan

    keluhan.

•   Penggunaan air (misalnya pembibitan, parit dan air dan

    irigasi lahan, tanaman, halaman rumah) [4.4]

•   FFB MT/Ha [4.2] Nilai sebenarnya harus dibandingkan

    dengan ‘potensi lokasi’.

•   OER [4.1] Nilai-nilai sebenarnya harus memperhatikan

    usia perkebunan – dan tidak seorang pun di Malaysia

    yang akan memenuhi kriteria tersebut.

•   Penggunaan rata-rata pupuk anorganik per MT produksi

    [4.2] Di antaranya bergantung pada tanah.         Agaknya di

    sini   kita   akan   berusaha     untuk   terus     menerus

    menguranginya.

•   Energi yang digunakan per MT total produk CPO dan

    PKO sawit [lihat juga 5.4, 5.5]

•   Persentase energi yang tidak terbaharui yang digunakan

    (misalnya pada perkebunan, pabrik pengolahan, kilang

    [lihat juga 5.4, 5.5] dari total energi yang dikonsumsi

    atau dihasilkan
•   Proporsi luas tanah yang menggunakan bahan-bahan

    organik daur ulang [4.3]

•   Persentase    permukaan    yang     gundul    di   perkebunan

    kelapa sawit [4.3, 4.4]

•   Persentase permukaan yang ditanami dengan tanaman

    berdaun lebar atau tanaman penutup. Mengapa harus

    ‘tanaman rimbun’ – kecuali rumput?

•   Persentase jalan (dalam km) yang berbatu kerikil [4.3,

    4.4] Berlawanan dengan apa?

•   Persentase    total   anggaran     yang    digunakan    untuk

    memperbaiki jalan [4.3, 4.4] Lebih banyak, atau lebih

    sedikit? Dapat dikurangi dengan tidak memperbaiki

•   Kadar    racun     pestisida     yang     digunakan    sebagai

    perbandingan      FFB yang dihasilkan atas dasar satuan

    a/ha [4.5, 4.6]

•   Pengurangan limbah cair (misalnya TSS, BOD, COD,

    pH/daya konduksi/kadar garam, minyak dan lemak)

    [4.1, 4.4, 4.7]

•   Total SS dalam saluran pembuangan air [4.3, 4.4, 4.7]

•   Insiden pembakaran terkendali [4.5] juga 12 MRT

•   Persentase area pembakaran terkendali dari total area

    yang ditanami [4.5] juga 12 MRT

•   Penggunaan kompos untuk pembibitan
•   Proporsi     pabrik   pengolahan   dengan   tanpa   ada

    pembuangan limbah cair

•   Penggunaan air oleh pabrik pengolahan/MT produk

•   Penurunan produksi limbah padat per MT dari CPO yang

    diproduksi

Konflik manusia dan margasatwa yang dilaporkan [4.7]

lihat asas 2

NB: Disamping kegiatan-kegiatan dan dampak-dampak dari

perusahaan, kegiatan-kegiatan dan dampak-dampak dari

para kontraktor yang bekerja di perkebunan juga harus

diukur jika belum diperhitungkan.

Asas 5—Tanggung jawab Lingkungan dan Konservasi

Sumber Daya Alam serta Keanekaragaman Hayati

•   Meningkatnya spesies-spesies utama (dengan adanya

    masalah keracunan, air, burung, dan/atau populasi

    serangga yang berguna mungkin merupakan kunci dan

    paling mudah untuk diukur) [5.1]

•   Rasio km tepian vs. hektar yang ditanami (misalnya

    indikator kehilangan lahan persawahan) [5.1]

•   Rasio kilometer luas pagar dan parit gajah dibandingkan

    dengan area yang ditanami (misalnya indikator koridor

    margasatwa yang terganggu) [5.1]
•   Persentase pengeluaran tahunan atas total anggaran

    untuk tepian atau pagar gajah atau parit dari total

    anggaran [5.1] Pengeluaran untuk penanaman kembali

    setelah kerusakan akibat hama adalah kemungkinan

    lain (dimasukkan dalam prinsip 7).

•   Rasio areal produktivitas rendah yang diabaikan atau

    ditanami    kembali     dengan   spesies    asli   dibandingkan

    dengan area produktif [5.1]

•   Jumlah      konflik   manusia     dan      margasatwa      dalam

    perkebunan [5.1, lihat prinsip 1]

•   Jumlah konflik manusia dan margasatwa di sekitar

    perkebunan [5.1 lihat prinsip 1]

•   Rasio area yang tidak ditanami dan area yang ditanami

    dalam area yang dikembangkan [5.2]

•   Daerah penyangga tepian tebing [5.2]

•   Pengeluaran     untuk     menanam       kembali     area    yang

    terlanda banjir [5.2]

•   Rasio sabut dan tempurung kelapa yang dibakar per MT

    CPO [5.3]

•   Rasio energi yang terbaharui (misalnya dari sabut dan

    tempurung kelapa) meningkat [5.3, 5.4]
•   Total abu ketel yang digunakan (misalnya jalan atau

    lapangan) [5.3] Yang mengandung zat hara - seharusnya

    lapangan, bukan jalan.

•   Rasio EFB yang digunakan vs. yang dicerna [5.3] EFB

    tidak dicerna.

•   Rasio lahan POME yang digunakan vs. yang dicerna [5.3]

    Penggunaan limbah cair mentah pada lahan adalah

    melanggar hukum di Malaysia pada saat ini.

•   Tanah    yang     diputihkan    yang     digunakan     vs.    yang

    diproduksi [5.3] Kilang, bukan perkebunan sawit

•   Hektar tanah yang dibakar dibandingkan dengan hektar

    tanah yang diolah [5.4] Ini asas 7, bukan 5.

•   Emisi dikurangi (misalnya dapat mengukur methane,

    POME, shell, debu, karbon) [5.4] dari pabrik pengolahan

•   Keragaman        genetika     tanaman.     Ini     penting     bagi

    kelangsungan untuk memastikan agar keragaman ini

    dilindungi   tidak    hanya     dalam     perkebunan,        namun

    dimana   saja    di   dalam    dunia    industri   (bank     benih,

    pengumpulan di dalam atau di luar lokasi, dll).

Asas 6— Pertimbangan yang bertanggung jawab para

karyawan      dan     perorangan      serta    masyarakat         yang

terkena dampak dari produsen dan pabrik pengolahan
• Jumlah      sengketa   atau     tuntutan     (terpisah     untuk

  pengembangan baru dan lama) [6.1, 6.2, 6.3]

• Paket pembayaran sebagai prosentase upah minimum

  [6.4]

• Rasio kondisi dan keuntungan terhadap upah minimum

  [6.5]

• Persentase    keseluruhan     pengeluaran     untuk    fasilitas-

  fasilitas   yang   tidak   diwajibkan      (misalnya     sekolah,

  klinik, proyek kemasyarakatan) [6.8]

• Pembayaran per pekerja untuk proyek pengembangan

  masyarakat [6.9]

• Persentase pergantian staf [6.4]

• Kadar Coliform dan fecal coliform dalam air minum [6.5]

• Total penggunaan pestisida [4.5]

• Total kadar racun pestisida [6.5]

• Kecelakaan kerja per kategori pekerja [6.5]

• Persentase staf yang dilatih setiap tahun [6.9]

• Pengeluaran untuk pelatihan sebagai prosentase total

  pengeluaran [6.9]

• Pengeluaran    atau    jumlah   orang-hari    yang     diberikan

  pabrik Pengolahan kepada petani mengenai SPO [6.8]

• Jumlah hari pelatihan staf per tahun [6.9]
• Proporsi barang dan jasa yang berasal dari sumber

    setempat [6.10]

NB: Indikator-indikator juga harus diberlakukan pada para

pekerja kontrak di lokasi.

Asas    7—Pengembangan       Areal   Produksi   Baru   secara

Bertanggung Jawab

•   Rasio areal yang ditanami terhadap jumlah area konsesi

    [7.1]

•   Panjang sungai yang hanya mengalir sebagian tahun

    saja, yang berada dalam area yang ditanami [7.1, 7.3]

•   Luas humus yang dibuldozer untuk menanam (misalnya

    untuk menganginkan pohon yang ditebang, membuat

    teras, membangun prasarana, dll.) [7.2] Tanah pucuk

    yang dipindahkan tidak diganti sehingga artinya nihil.

•   Rasio jumlah tiap jenis spesies utama yang ada pada

    perkebunan setelah penanaman terhadap survei awal

    [7.1, 7.3]

•   Rasio km kelompok vs. hektar yang ditanami (misalnya

    indikator kehilangan lahan persawahan [7.1, 7.3, 7.4]

•   Daerah tepian tebing penyangga [5.2]

•   Pengeluaran untuk menanam kembali areal-areal yang

    rendah yang terlanda banjir [5.2]
•   Rasio panjang pagar dan parit gajah terhadap areal yang

    ditanami (misalnya indikator koridor margasatwa yang

    rusak), dan besar pengeluaran tahunan untuk ini [7.1,

    7.3, 7.4]

•   Rasio    pohon-pohon       yang     ditanami   kembali       setelah

    dirusak gajah terhadap total jumlah pohon [7.1, 7.3,

    7.4]

•   Rasio pohon-pohon yang ditanami setelah dilanda banjir

    terhadap jumlah total pohon yang ditanami [7.1, 7.3,

    7.4]

•   Persentase pengeluaran tahunan untuk kelompok atau,

    pagar atau parit gajah dari total anggaran [7.1, 7.3, 7.4]

•   Persentase pengeluaran tahunan untuk pohon-pohon

    yang ditanam dari total anggaran [7.1, 7.3, 7.4]

•   Persentase pengeluaran tahunan untuk perbaikan jalan,

    kelompok, pagar atau prasarana lain dari total anggaran

    [7.1, 7.3, 7.4]

•   Jumlah      tuntutan     lahan     dan   kompensasi     di     muka

    pengadilan        atau   yang      diajukan    kepada     lembaga

    perizinan lain [7.5, 7.6]

•   Insiden kebakaran [7.7]

•   Rasio   area   yang      dibakar   terhadap    total   areal   yang

    ditanami [7.7].
Asas 8—Komitmen terhadap Peningkatan Sinambung

pada dalam semua Bidang Kegiatan

Sekarang langkah-langkah sepenuhnya dimasukkan ke

masing asas lain. Semua upaya telah ditempuh untuk

mengidentifikasi langkah-langkah/metrik untuk masing-

masing    kriteria,   namun     ini    tidak   selamanya

memungkinkan. Disamping itu, ada beberapa langkah

utama yang tampak penting namun tidak sesuai dengan

setiap kriteria yang ada dewasa ini.

								
To top