Docstoc

Peranan Polisi Kehutanan dalam Pengawasan Illegal bogging di Kecamalan Langgudu Kabupaten Bima

Document Sample
Peranan Polisi Kehutanan dalam Pengawasan Illegal bogging di Kecamalan Langgudu Kabupaten Bima Powered By Docstoc
					                              DATA PENGANTAR



       Puja Syukur Alhamdulillah Rabbit Alamin penulis panjatkan kehadirat Allah

SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat, inayah dan karuniaNya sehingga

Skripsi yang berjudul "Peranan Polisi Kehutanan dalam Pengawasan Illegal bogging di

Kecamalan Langgudu Kabupaten Bima” ini dapat diselesaikan walau diinsyafi bahwa

di sana sini terdapat ketidaksempurnaan. Seiring itu, penulis tidak lupa pula

kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW yang

telah mengajar, mengajak, dan menuntun kita dari zaman yang penuh kebiadaban,

kegelapan ke jalan yang benar dan terang benderang.

       Dalam penulisan Skripsi in], tidak sedikit aral-perintang yang penulis hadapi,

terutama karena keterbatasan yang penulis miliki, terutama dalam keterbatasan

waktu luang sebagai implikasi dari status penulis sebagai abdi negara dan abdi

masyarakat, dan juga keterbatasan kemampuan ilmiah penulis.. Namun

kesemuanya itu dapat penulis atasi, berkat usaha, harapan, bantuan, bimbingan,

kritik dan saran dari berbagai pihak. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis

menyampaikan khaturan terima kasih yang dada terhingga kepada

1. Bapak Drs. Gufran, M.Si. selaku Ketua Sekolah Tinggi llmu Sosial dan Ilmu Politik

   (STISIP) Mbojo Bima yang telah banyak dan tidak bosanbosan membimbing,

   mengarahkan, menuntun, dan mendorong kami sebagai mahasiswa sehingga

   kami terpacu untuk belajar lebih giat termasuk dalam men_yelesaikan karya

   Skripsi ini.

2. Bapak Drs. H. Mukhtar Yasin selaku Ketua Yayasan Pendidikan Mbojo Bima

   yang juga sekaligus sebagai Pembimbing II penulis yang dengan penuh

   antusias dan tidak kenal lelah selalu meluangkan waktunya untuk
   memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan.

3. Bapak Surip, SH selaku Pembimbing I penulis, dengan penuh antusias dan

   tidak kenal lelah selalu meluangkan waktunya untuk memberikan arahan,

   petunjuk dan bimbingan.

4. Bapak/Ibu Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (STISIP) Mbojo

   Bima yang telah memberikan dan menuangkan segenap ilmu dan kearifannya,

   dan seluruh staf administrasi yang selalu memberikan pelayanan selama

   penulis mengikuti perkuliahan.

5. Segenap rekan-rekan mahasiswa seangkatan yang sebagai komunitas ilmiah

   selalu melakukan diskusi-diskusi dan kegiatan-kegiatan lain yang bermuara

   menambah khasanah keilmuan penulis.

6. Bapak/tokoh masyarakat di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dan

   segenap unsur yang dengan rela telah bersedia menjadi responden dalam

   penelitian ini, yang telah memberikan kemudahan akan kebutuhan datadata

   dan informasi-informasi yang penulis perlukan dalam penelitian ini.



    Dan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta dan tersayang, yang untaian

cinta dan kasih sayangnya tiada dan tak akan pernah berakhir, yang selalu

memberikan dorongan moril yang tiada henti, karena banyaknya waktu yang

penulis gunakan untuk kuliah dan puncaknya penyelesaian karya Skripsi MI.

    Terakhir, khaturan terima kasih dan mohon maaf disampaikan kepada segenap

pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis tuliskan namanya satu persatu pada

kata pengantar ini. Semoga budi baik semua pihak yang turut terlibat dalam

penyeiesaian Skripsi ini penulis serahkan sepenuhnya kepad a Allah SWT yang

mempunyai hak prerogatif membalasnya sebagai ibadah.
   Akhirnya, semoga Allah SWT berkenan membalas amal kebaikan kita semua.

Amin.




                                                   Bima, …………………. 2010



                                                                  Penulis
                                 ABSTRAKSI


     Skripsi ini berjudul "Peranan Polisi Kehutanan dalam Pengawasan Illegal Logging
di Kecamatan Langgudu Kabupalen Bima”. Masalah yang akan dijawab dalam
penelitian ini adalah : 1) Bagaimana peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat
yang diberi wewenang kepolisian khusus dalam pengawasan Illegal Logging dl
Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima? 2) Bagaimana peranan Polisi Kehutanan
sebagai pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pengawasan Illegal Logging
di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?
     Penelitian ini bertujuan : 1) Untuk mengetahui peranan Polisi Kehutanan
sebagai pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus dalam pengawasan
Illegal hogging di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima? 2) Untuk mengetahui
peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam
pengawasan Illegal Logging di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?
      Untuk membahas Skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian yaitu
Deskriptif atau penggambaran. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu
kuesioner, observasi, wawancara, dan dokumentasi. Pengambilan sampel
dengan mengacu mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto (2002 : 125)
sebagai berikut :"Jika jumlah anggota subyek dalam populasi hanya meliputi
antara 100 hingga 150 orang dan dalam pengumpulan data peneliti
menggunakan angket, sebaiknya subjek sejumlah itu diambil seluruhnya."
Dengan demikian, maka jumlah smpel sebanyak 61 orang. Kemudian teknik
analisis yang digunakan yaitu analisis secara kuantitatif deskriptif yang
didahului dengan penyajian tabel frekuensi.
      Berdasarkan analisis dengan menggunakan tabel frekuensi, maka hasil
penelitian yang diperoleh yaitu : pertama, peranan Polisi Kehutanan Peranan Polisi
Kehutanan sebagai pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus, baik
mengadakan patrol i/perondaan dl dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya,
memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan
hasil hutan di dalam kawasan atau wilayah hukumnya, menerima lapopran
tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,
dan hasil hutan, mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana
yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, dalam hal
tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang
berwewenang, membuat laporan dan menandantangani laporan tentang
terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil
hutan, maka rata-rata hasilnya cukup sesuai (50,82 %).
     Kedua, berdasarkan Peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat penyidik
Pegawai Negeri Sipil, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau
keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan,
kawasan hutan, dan hasil hutan, melakukan pemeriksaan terhadap orang yang
diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan
hasil hutan, memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan
hutanatau wilayah hukumnya, melakukan penggeledahan dan penyitaan barang
bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku,
meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum
sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,
dan hasil hutan, menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang
Hukum Acara Pidana, membuat dan menandatangani berita acara, maupun
menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya
tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, maka
rata-rata hasilnya yaitu 52,65
      Berdasarkan wawancara peneliti terhadap beberapa informan kunci
seperti Kepala Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, maka
dapatlah peneliti simpulkan : Pertama, dalam hal proses penanganan penyidikan
tindak pidana dimana aktifitas yang menyangkut tata cara penyidikan dengan
menggunakan berbagai macam buku yang menjadi acuan atau pedoman
terhadap penanganan penyidikan, bahwa pihak aparat kepolisian masih ada
yang belum mengetahui kegunaan dari berbagai bentuk buku tersebut
sehingga masih ada saja buku-buku yang harus digunakan belum bisa dipakai
secara balk. Kedua, masih terlihat pula bahwa keahlian aparat secara terampil
belum dapat menyelenggarakan pekerjaan yang menyangkut penanganan
penyidik tindak pidana secara tepat dan teratur sehingga proses penanganan
penyidikan tindak pidana yang dilakukan seseorang sering mengalami
keterlambatan pen_yelesaiannya; dan ketiga, selain dari kedua faktor tersebut di
atas bahwa penyediaan fasilitas peralatan masih kurang, hal ini ikut pula
mempengaruhi terlambatnya penyelenggaraan tugas pokok dari aparat karena
tidak didukung oleh fasilitas peralatan yang memadai.
                               DAFTAR ISI

HALAMAN JUDU L

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

HALAMAN PENGESAHAN

KATA PENGANTAR

ABSTRAKSI

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I : PENDAHULUAN

   A. Latar Belakang Masalah

   B. Rumusan Masalah

   C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

   D. Sistematika Pembahasan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

   A. Beberapa Pengertian

      1. Pengertian Peranan

      2. Pengertian Polisi

      3. Pengertian Polisi Kehutanan

   B. Peranan Polisi Kehutanan

   C. Upaya Perlindungan dan Fungsi Hutan

   D. Illegal Loging sebagai Tindak Pidana

   E. Peranan Polisi Kehutanan sebagai Penyidik

   F. Kerangka Pemikiran

BAB III : METODE PENELITIAN
   A. Jenis Penelitian

   B. Lokasi Penelitian

   C. Populasi dan Sampel Penelitian

   D. Teknik Pengumpulan Data

   E. Identifikasi dan Operasi analisasi Variabel

   F. Teknik Analisis Data

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

   A. Deskripsi Lokasi Penelitian

   B. Pembahasan Hasil Penelitian

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN-SARAN

   A. Kesimpulan

   B. Saran-saran

KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN
                           DAFTAR TABEL

No. Tabel                      Uraian Tabel                  Halaman
     1      Tanggapan     Responden     mengadakan    patrol
            i/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah
            hukumnya di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

    2       Tanggapan Responden memeriksa surat-surat atau
            dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil
            hutan di dalam kawasan atau wilayah hukumnya di
            Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

            Tanggapan Responden Mengenai menerima lapopran
    3
            tentang telah terjadinya tindak pidana yang
            menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
            di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

            Tanggapan Responden mencari keterangan dan
    4       barang bukti terjadinya tindak pidana yang
            menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
            di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

            Tanggapan Responden tentang mencari keterangan
    5       dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang
            menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di
            Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

            Tanggapan Responden dalam hal tertangkap
    6       tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan
            kepada yang berwewenang di Kecamatan Langgudu
            Kabupaten Bima

            Tanggapan Responden Mengenai membuat laporan dan
            menandantangani laporan tentang terjadinya tindak
    7
            pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan
            hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

            Tanggapan     Responden      tentang    melakukan
            pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan
    8       yang berkenaan dengan tindak pidana yang
            menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan
            di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

            Tanggapan     Responden     Tentang     melakukan




                                    8
     pemeriksaan       terhadap      orang      yang
9    didugameiakukan       tindak     pidana    yang
     menvangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil
     hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

     Tanggapan Responden Tentang memeriksa tanda
     pengenal seseorang yang berada dalam kawasan
     hutan atau wilayah hukumnya di Kecamatan
10
     Langgudu Kabupaten Bima

     Tanggapan    Responden     Tentang   melakukan
     penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak
     pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan
11   hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan
     perundang-undangan yang berlaku di Kecamatan
     Langgudu Kabupaten Bima

     Tanggapan Responden Tentang meminta keterangan
     dan barang bukti dan orang atau badan hukum
     sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut
12   hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan
     Langgudu Kabupaten Bima

     Tanggapan Responden tentang menangkap dan
     menahan dalam koordinasi dan pengawasan
     penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai
     Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di
13
     Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

     Tanggapan Responden Tentang         membuat dan
     menandatangani berita acara         di Kecamatan
     Langgudu Kabupaten Bima

14   Tanggapan    Responden     tentang    menghentikan
     penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti
     tentang adanya tindak pidana yang menyangkut
     hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan
15   Langgudu Kabupaten Bima




                             9
                                     BAB I

                                PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
       Seiring dengan perkembangan zaman, aksi kejahatan (crime action) balk

secara kuantitas maupun kualitas semakin bervariasi, dan salah satu jenis

kejahatan dimaksud yakni pencurian hasil hutan atau illegal logging. Tindak

pidana pencurian hasil hutan balk pencurian dengan modus operandi yang sangat

sederhana atau model konvensional hingga modus operandi pencurian kelas

tinggi.

          Kendati Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan

Penebangan Kayu ilegal di Kawasan Hutan dan Perederannya di Seluruh Indonesia

telah diimplementasikan, tetap dianggap tidak mampu mengatasi illegal logging.

          Kompleksitasnya kasus kejahatan illegal logging tersebut menuntut

profesionalisme atau dalam penelitian ini yaitu peran seorang polisi. Apalagi,

selama ini polisi sering diidentikan dengan "hukum yang hidup", dengan fungsi

law, reinforcement. Bahkan kemultifungsian ruang kerja polisi tersebut, sehingga

menurut Satjipto Rahardjo (1993 : 81 ) bahwa "eksistensi atau keberadaan




                                       10
polisi, tidak sebagai polisi saja, juga sebagai jaksa dan hakim sekaligus."

Bahkan ada anggapan bahwa Polri sebagai lembaga penuntas masalah. Oleh

karena itu, dibutuhkan sosok polisi hutan yang mampu mengacu kepada ketertiban,

kenyamanan dan keamanan masyarakat yaitu suatu tujuan untuk pengamanan

dan penyelamatan serta penegakan hukum demi terciptanya stabilitas

Kamtibmas yang mantap dan terkendali.

    Mewujudkan profesionalisme, sikap etis, moralitas, konsistensi, hanya

dapat   diwujudkan    oleh   seorang    polisi   yang   berpengetahuan    dan

berwawasan luas. Konsekuensinya, peningkatan sumber daya manusia Polri

mendesak untuk dilakukan. Polisi perlu introspektif, kreatif, inovatif,

produktif, lincah, tangguh, cekatan, bergerak cepat dan tepat. Dalam

mengoptimalkan profesionalisme atau peran seorang polisi, sangat arif

mengkaji ulang kewenangan umum kepolisian yang berisi: sebagai alat

negara penegak hukum polisi wajib memelihara dan menegakkan hukum.

Selaku pengayom, polisi wajib memberikan perlindungan dan pelayanan

kepada masyarakat. Selaku pembimbing dan kekuatan sosial, polisi wajib

menolong dan membantu masyarakat yang tertimpa musibah atau bencana.

Dan polisi wajib melakukan segala tugas dan kewajibannya sesuai dengan

undang-undang yang berlaku. Termasuk dalam hal I'm keprofesionalan polisi

kehutanan dalam menangani tindak pidana pencurian yang akhir-akhir ini

semakin marak.




                                       11
      Sejumlah peristiwa kriminalitas atau kejahatan, beberapa tahun

terakhir ini kerap mewarnai kehidupan bangsa. Banyak kecenderungan baru

dan    modus   operandi    yang     beragam,     namun        cukup    menimbulkan

keprihatinan kita dalam mencermati bentuk-bentuk kejahatan. Aparat

keamanan seperti tertantang untuk bisa mengantisipasinya. Pemeo yang

berbunyi “sepintar-pintar polisi masih pintar malingnya”, sedikit banyak

mendekati kebenaran. Meskipun demikian, upaya-upaya pihak aparat

keamanan terbilang cukup maksimal.

      Bentuk program nyata dalam menciptakan ketertiban dan keamanan

masyarakat, kini telah terbentuk Polisi Kehutanan, yaitu program yang

berusaha mengkaji ulang kewenangan umum kepolisian yang berisi : sebagai

alat negara penegak hukum polisi kehutanan wajib memelihara dan

menengakkan      hukum;    selaku    pengayom,       polisi    wajib   memberikan

perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat; selaku pembimbing dan

kekuatan sosial, polisi wajib menolong dan membantu masyarakat yang

tertimpa musibah atau bencana. Polisi wajib melakukan segala tugas dan

kewajibannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

      Efek atau ekses negatif yang timbul sebagai akibat makin meningkatkan

aksi kejahatan di masyarakat, menurut Kartini Kartono sebagai berikut :

   (a) Kejahatan    yang    bertubi-tubi       itu   memberikan         efek   yang

       mendemoralisirimerusak terhadap orde sosial;




                                       12
   (b) Menimbulkan rasa tidak aman, kecemasan, ketakutan dan kepanikan

      di tengah masyarakat;

   (c) Banyak    materi   dan   energi   terbuang   dengan   sia-sia   oleh

      gangguan-gangguan kriminalitas;

   (d) Menambah beban ekonomis yang semakin besar kepada sebagian

      besar warga masyarakatnya." (Kartini Kartono, 1997 : 151)

     Olehnya itu, perlu dilakukan penegakan hukum. Penegakan hukum

ditujukan untuk menjamin kepentingan orang lain. Dengan demikian

merupakan syarat mutlak bagi timbulnya hukum.

     Sesuatu masyarakat _yang menetapkan hukum untuk dirinya sendiri dan

seianjutnya mengikatkan diri pada hukum itu, dan kondisi itulah yang

disebut masyarakat hukum.

     Hukum ditegakkan dengan tujuan untuk mengatur tata tertib

masyarakat secara damai dan adil. Van Kan clalcrm Surojo Wignjodipuro

(1982 : 19), mengemukakan bahwa tujuan penegakkan hukum adalah "untuk

menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat

diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar

daripada yang lain)."

     Di samping itu, Bentham dalam Surojo Wignjodipuro (1982 : 19),

mengemukakan bahwa "hukum bertujuan mewujudkan semata-mata yang

berfaedah saja, jadi hukum bertujuan menjamin adanya kebahagiaan




                                    13
sebesar-besarnya pada orang sebanyak-banyaknya (mengutamakan ke

utilitas - utiliteist theory)."

         Untuk mengurangi semakin bervariasinya irama tindak pidana

    sebagai konsekuensi dengan perkembangan masyarakat, maka beberapa

    upaya penanggulangan tindak pidana khususnya yang bermotif kejahatan

    sebagaimana pernah dikemukakan Soedjono, yaitu :

Sesungguhnya upaya penanggulangan kejahatan yang sebaik baiknya haruslah

memenuhi persyaratan yaitu :

    (1) Sistem organisasi kepolisian yang balk -,

    (2) Peradilan yang efektif;

    (3) Hukum dan perundang-undangan yang berwibawa;

    (4) Koordinasi antara penegak hukum dan aparat pemerintah yang serasi;

    (5) Partisipasi masyarakat dalam penanggulangan kejahatan;

    (6) Pembinaan organisasi kemasyarakatan. (Soedjono, 1976 : 22).



         Khususnya penegakkan hukum oleh pihak kepolisian, masyarakat

    menilai masih banyak polisi (oknum) yang pilih kasih dalam penegakkan

    hukum, sehingga akhir-akhir ini banyak masyarakat yang melawan polisi.

          Dengan mengacu pada beberapa pertimbangan yang menjadi latar

    belakang permasalahan dalam penelitian lm sebagaimana diuraikan dl atas,

    maka dalam penyelesaian studi ini, maka penulis akan mengkaji persoalan




                                        14
   tersebut dengan mengangkat judul: "Peranan Polisi Kehutanan dalam

   Pengawasan Illegal Logging di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima”



B. Rumusan Masalah



        Berdasarkan    pada   latar   belakang   masalah   tersebut,   maka

   permasalahannya terumuskan adalah :

1. Bagaimana peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat yang diberi

    wewenang kepolisian khusus dalam pengawasan Illegal Logging di

    Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?

2. Bagaimana peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat penyidik Pegawai

    Negeri Sip)] dalam pengawasan Illegal Logging di Kecamatan Langgudu

    Kabupaten Bima?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   a. Untuk mengetahui peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat yang

       diberi wewenang kepolisian khusus dalam pengawasan Illegal

       Logging di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

   b. Untuk mengetahui peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat

       penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam pengawasan Illegal Logging di

       Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.




                                      15
2.    Kegunaan Penelitian

         Adapun nilai kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian

     ini sebagai berikut :

     a. Sebagai sumbangsih kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan

        kajian tentang kinerja khususnya kinerja Polisi Kehutanan dalam

        menangani kasus-kasus tindak pidana.

     b. Sebagai sumbangsih kepada Kepolisian Negara, khususnya tentang

        profesionalisme Polisi Kehutanan dalam penanganan kasus tindak

        pidana, termasuk peranan polisi kehutanan dalam pengawasan

        illegal logging di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

     c. Sebagai bahan kajian dan informasi bag] peneliti lain khususnya yang

        berminat mendalami tentang kinerja Polisi Kehutanan dalam

        menangani kasus-kasus tindak pidana, dengan mengambil populasi

        yang lebih besar dan waktu yang relatif lama.

D. Sistematika Pembahasan

            Dalam upaya menjelaskan gambaran yang dikemukakan dalam

     Skripsi dengan judul "Peranan Polisi Kehutanan dalam Pengawasan Illegal

     Logging di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima” secara garis besar

     sistematika pembahasan menyajikan 5 (lima) bab sebagai berikut.

BAB PERTAMA          : Merupakan bab pendahuluan yang merupakan proposal di

                     mana secara berurutan/sistematis menyajikan tentang :




                                      16
                  latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan

                  kegunaan penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB KEDUA         : Yaitu menyangkut tinjauan secara teoretis tentang :

                  beberapa                 pengertian                 yang           terdiri           atas         pengertian

                  peranan, pengertian Polisi Kehutanan, dan pengertian

                  keamanan ketertiban masyarakat, tugas dan kemampuan

                  petugas Polisi Kehutanan, ragam gangguan keamanan dan

                  ketertiban masyarakat, gangguan Kamtibmas dan penyebab

                  terjadinya dan kerangka pemikiran.

            BAB KETIGA .......................................................................................................... :
                  Merupakan                    bab          yang           membahas                   tentang              metode
                  penelitian yang menguraikan tentang jenis penelitian,
                  lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian dengan
                  karakteristiknya serta teknik penentuan sampel yang
                  digunakan, teknik pengumpulan data, identifikasi dan
                  operas] onalisasi variabel, dan teknik analisis data.
            BAB KEEMPAT .......................................................................................... :
                  Yaitu menguraikan tentang deskripsi daerah atau obyek
                  penelitian, dan pembahasan hasil penelitian.
            BAB KELIMA      : Merupakan bab penutup yang berisi
              kesimpulan dan saran-saran dari penulis.




                                                          17
                                      BAB II

                              TINJAUAN PUSTAKA



A. Beberapa Pengertian

1. Pengertian Peranan

    Pengertian peranan sebagaimana dikemukakan Sutarto (1989 : 98) adalah

sebagai "perilaku yang diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan yang telah

ditentukan melalui interaksi dengan orang lain (kontrak)."

   Pengertian atau definisi yang hampir senada dikemukakan Gross, Masson, dan

McEachen dalum Bery (1981 : 97) mendefinisikan, "peranan sebagai seperangkat

harapan-harapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan

sosial tertentu."

   Bruce J. Cohen (1983 : 109), merumuskan pengertian peranan sebagai "suatu

perilaku yang diharapkan oleh orang lain dari seseorang yang menduduki status

tertentu."

       Lebih lanjut Sutarto mengemukakan, adapun peran itu terdiri dari tiga

   komponen, yaitu :

   a. Konsep peran, yaitu: kepercayaan seseorang tentang apa yang dilakukan

       dalam suatu situasi sosial tertentu.

   b. Harapan peran, yaitu: harapan orang lain terhadap seseorang yang

       menduduki posisi tertentu mengenai bagaimana ia seharusnya




                                        18
      bertindak.

   c. Pelaksanaan peran, yaitu : perilaku sesungguhnya dari seseorang yang

      berada pada suatu posisi tertentu (Sutarto, 1989 : 98-99).

         Bila ketiga kompoen tersebut berlangsung serasi, maka interaksi

   sosial akan terjalin kesinambungan dan kelancarannya.

         Suhardono yang merujuk dari pembahasan Biddle dan Thomas,

   memberi makna kata peran yang merupakan kata dasar dari peranan

   sebagai berikut.

   Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula

      dipinjam dan kalangan drama atau teater yang hidup subur pada

      zaman Yunani atau Romawi. Dalam arti ini, peran menunjukkan pada

      karakteristik yang disandang untuk dibawakan oleh seorang aktor

      dalam sebuah pentas drama.

   K e d u a , suatu penjelasan yang merujuk pada konotasi ilmu sosial yang

      mengartikan peranan sebagai suatu fungsi yang dibawah seseorang

      ketika menduduki suatu karakteristik (posisi) dalam struktur sosial.

   Ketiga, suatu penjelasan yang lebih bersifat operasional, menyebutkan

      bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang

      oleh faktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu

      penampilan/unjuk peran (role performance). (Suhardono,1994 : 122).

Dapatlah disimpulkan bahwa :




                                      19
   a. Peranan terjadi bila ada suatu tindakan dan bilamana ada kesempatan

      yang diberikan.

   b. Peranan adalah pengaruh yang berhubungan dengan status atau

      kedudukan sosial tertentu.

   c. Peranan berlangsung bilamana seseorang melaksanakan hak-hak dan

      kewajiban-kewajibannya sesuai dengan statusnya.

   d. Peranan adalah pengaruh yang diharapkan dari seseorang dalam dan

      antar hubungan sosial tertentu.

2. Pengertian Polisi Kehutanan

         Sebelum membahas pengertian Polisi Kehutanan, terlebih dahulu

   penulis akan menjelaskan pengertian polisi itu sendiri.

         Momo Kelana dalam R. Abdussalam dikemukakan :

   "Polisi mempunyai dua arti, yaitu : arti formal adalah mencakup penjelasan

      tentang organisasi dan kedudukan suatu instansi kepolisian, sedangkan

      dalam      arti    materiil       memberikan      jawaban     terhadap

      persoalan-persoalan tugas dan wewenang dalam rangka menghadapi

      bahaya atau gangguan keamanan dan ketertiban balk dalam rangka

      kewenangan kepolisian umum melalui ketentuan-ketentuan yang

      diatur dalam peraturan atau UndangUndang." (R. Abdussalam, 1997 :

      20)

        Dalam Almanak Seperempat Abad Polri tahun 1945-1970 (Mabes




                                        20
Polri, 1970 : 13), yang dimaksud dengan "Polisi ialah segenap organ

pemerintah yang ditugaskan mengawasi, yang jika perlu menggunakan

paksaan, supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan

larangan-larangan pemerintah."

     Kata kepolisian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud,

1990 : 780), diartikan sebagai berikut :"urusan polisi atau segala

sesuatu yang bertalian dengan polisi." Dalam naskah pokokpokok pikiran

tentang konsep Rancangan Undang-Undang Kepolisian Negara R.I (Mabes

Polri, 1996 : 4), "Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan di

bidang penegakan hukum, perlindungan dan pelayanan masyarakat serta

pembimbing masyarakat dalam rangka terjaminnya tertib dan tegaknya

hukum serta terbinanya ketentraman masyarakat guna terwujudnya

keamanan dan ketertiban masyarakat."

     Dengan demikian, polisi merupakan segenap organ pemerintah

yang ditugaskan mengawasi, yang jika perlu menggunakan paksaan,

supaya yang diperintah menjalankan dan tidak melakukan larangan-

larangan pemerintah.

     Untuk menjamin terselenggaranya perlindungan hutan, maka

kepada pejabat kehutanan tertentu sesuai dengan sifat pekerjaannya

diberikan wewenang kepolisian khusus yang disebut Polisi Kehutanan.

     Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45




                                 21
   Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan, Bab I, Pasal 1, ayat 2

   dikemukakan bahwa :

   "Polisi Kehutanan adalah pejabat tertentu dalam lingkungan instansi
      kehutanan pusat dan daerah yang sesuai dengan pekerjaannya,
      menyelenggarakan dan atau melaksanakan usaha perlindungan hutan
      yang oleh kuasa undang-undang diberikan wewenang kepolisian
      khusus di bidang kehutanan dan sumber daya alam hayati dan
      ekosistemnva."


       Di samping Polisi Kehutanan dikenal pula Pejabat Penyidik Pegawai
Negeri Sipil Kehutanan.


           Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2004

   tentang Perlindungan Hutan, Bab I, Pasal l, ayat 3:"Pejabat Pen_yidik

   Pegawai Negeri Sipil Kehutanan adalah pejabat pegawai negeri sipil

   tertentu dalam lingkungan instansi kehutanan pusat dan daerah yang

   oleh undang-undang diberi wewenang khusus penyidikan di bidang kehutanan

   dan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya."



3. Pengertian Keamanan dan Ketertiban

       Kata Kantibmas merupakan akronim dari tiga kata yaitu keamanan,

ketertiban dan masyarakat. Soewignyo (1986 : 37) mengemukakan sebagai

berikut :"Keamanan berasal dari kata aman. Istilah aman mengandung empat

pengertian yaitu :

    1. Security yaitu perasaan bebas dari gangguan fisik dan psikis.




                                       22
    2. Surely yaitu perasaan bebas dari kekhawatiran.

    3. Safety yaitu perasaan dilindungi dari segala bahaya.

    4. Peace yaitu perasaan damai lahiriah dan batiniah.

     Dari pengertian di atas, keamanan dapat diartikan sebagai suatu

perasaan damai dan terlindungi, bebas dari kekhawatiran, gangguan serta bahaya

fisik dan psikis maupun lahiriah dan bathiniah.

     Sedangkan pengertian ketertiban adalah suasana yang mengarah pada

keteraturan sehingga menimbulkan kegairahan dan kesenangan bekerja

dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

         Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud, 1990 : 1049)

   dijelaskan “Ketertiban” adalah :

       1. Aturan, peraturan (di masyarakat dsb).

       2. Keadaan serta teratur balk."

        R. Abdussalam {1997 ; 23) mengemukakan, "Ketertiban adalah

   keadaan yang sesuai dengan dan menurut norma-norma serta hukum yang

   berlaku umum."



B. Peranan Polisi Kehutanan

          Pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus sebagaimana

   dimaksud, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41

   Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bagian Kelima, Pasal 51, berwenang




                                         23
   untuk :

   a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah

        hukumnya;

   b. Memeriksa     surat-surat   atau        dokumen   yang   berkaitan   dengan

        pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah

        hukumnya;

   c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang

        menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

   d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang

        menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

   e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk

        diserahkan kepada yang berwenang, - dan

   f.   Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya

        tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasilo

        hutan.

C. Upaya Perlindungan dan Fungsi Hutan

   Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkut paut dengan

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara

terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan

berisi sumber daya alam hayati dan didominasi pepohonan dalam

persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat




                                         24
dipisahkan.

   Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjukkan dan atau

ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai

hutan tetap.

   Hutan negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani

hak atas tanah.

   Hutan adat adalah hutan negara yang berada dalam wilayah masyarakat

hukum adat.

   Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok

memproduksi hasil hutan.

      Hutan lindung berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor

   41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Bab I, Pasal 1, ayat h, yaitu "kawasan

   hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem

   penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,

   mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara

   kesuburan tanah."

       Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan

   alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk

   sebesar-besar kemakmuran rakyat. Penguasaan hutan oleh Negara

   sebagaimana dimaksud pada memberikan wewenang kepada Pemerintah

   untuk :




                                   25
   1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan,

      kawasan hutan, dan hasil hutan;

   2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau

      kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan; dan

   3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang

      dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai

      kehutanan.

      Hutan berdasarkan statusnya terdiri dari :

      a. Hutan Negara, dan

      b. Hutan Hak.

      Apabila dalam perkembanganya masyarakat hukum adat yang

   bersangkutan tidak ada lag], maka hak pengelolaan hutan adat kembali

   kepada Pemerintah.

      Hutan mempunyai tiga fungsi, yaitu :

      a. Fungsi Konservasi,

      b. Fungsi Lindung, dan

      c. Fungsi Produksi.

Pemerintah menetapkan hutan berdasarkan fungsi pokok sebagai berikut:

      a. Hutan Konservasi,

      b. Hutan Lindung, dan

      c. Hutan Produksi.




                                     26
Hutan Kenservasi sebagaimana dimaksud terdiri dari :

      a. kawasan hutan suaka aiam,

      b. kawasan hutan pelestarian alam, dan

      c. taman baru.

   Pemerintah dapat menetapkan kawasan hutan tertentu untuk tujuan

   khusus. Penetapan kawasan hutan dengan tujuan khusus, sebagaimana

   dimaksud diperlukan untuk kepentingan umum seperti:

      a. Penelitian dan pengembangan,

      b. Pendidikan dan pelatihan, dan

      c. Religi dan budaya.

      Kawasan hutan dengan tujuan khusus sebagaimana dimaksud, tidak

   mengubah fungsi pokok kawasan hutan.

      Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air,

   di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagaimanatentu sebagai

   hutan kota.

   Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud, bertujuan untuk memperoleh

manfaat yang sebesar-besarnya serta serbaguna dan lestari           untuk

kemakmuran rakyat.

      Pengurusan hutan sebagaimana dimaksud di atas, meliputi kegiatan

   penyelenggaraan :

     a. Perencanaan kehutanan,




                                    27
     b. Pengelolaan hutan.

D. Illegal Logging sebagai Tindak Pidana

   Illegal Logging merupakan bentuk tindak pidana terhadap hutan. Tindak

pidana sendiri merupakan perbuatan melanggar atau melawan hukum

pidana umum atau khusus yang berlaku.

       Tindak pidana merupakan perbuatan melanggar atau melawan

   hukum pidana umum atau khusus yang berlaku.

     Istilah "tindak pidana" sering dipertukarkan pemakaiannya dengan

istilah "perbuatan pidana." Perkataan perbuatan sendiri menurut Moeljatno

(2000 : 54), yaitu "suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada dua

keadaan konkrit : pertama, adanya kejadian yang tertentu dan kedua,

adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu."

       Sementara istilah "tindak pidana" adalah sebuah istilah yang

   tumbuh dari pihak Kementerian Kehakiman, yang sering dipakai dalam

   perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek daripada

   “perbuatan”, tapi "tindak" tidak menunjuk kepada hal yang abstrak

   seperti perbuatan, tapi hanya menyatakan keadaan konkrit, sebagaimana

   halnya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah

   kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal

   mana lebih dikenal dalam tindak-tanduk, tindakan dan bertindak dan

   belakangan sering dipakai "ditindak". Oleh karena tindak sebagai kata




                                    28
   tidak   begitu     dikenal,     maka      dalam    perundang-undangan   yang

   menggunakan istilah tindak pidana baik dalam pa_sal-pasalnya sendari,

   maupun dalam penjelasannya hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

       Dalam pembahasan berikut ini, untuk menjamin konsistensi

   pemakaian istilah, maka peneliti lebih dominan menggunakan istilah

   tindak pidana sebagaimana juga judul Skripsi ini. Namun demikian,

   pemakaian istilah perhuatan pidana tidak dapat dihilangkan sekaligus pula.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno, bahwa :


 "Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan
    hukum, larangan mana disertai ancaman (sangsi) yang berupa pidana
    tertentu, bag] barangsiapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga
    dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan vang oleh suatu
    aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu
    diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu
    keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang),
    sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang
    menimbulkannya kejadian itu." (Moeljatno, 2000 : 54).


    Pada buku Himpunan Juklak dan Juknis tentang Proses Penyelidikan

Tindak Kejahatan Pidana dikemukakan sebagai berikut: "Tindak pidana

adalah setiap perbuatan yang diancam hukum sebagai kejahatan atau

pelanggaran    balk    yang      disebut   dalam     KUHAP   maupun   peraturan

perundang-undangan lainnya."

     Maksudnya bahwa sesuatu tindakan yang dikerjakan oleh seseorang

yang telah mencapai tujuan, namun pencapaian tujuan tersebut merupakan




                                           29
suatu perbuatan yang merugikan dalam mengalami suatu halangan.

     Kaitan dengan pembicaraan mengenai tindak pidana, tentu tidak dapat

lepas membicarakan hukum pidana. U. Utrecht dala m Victor Situmorang

(1989 : 60) dijelaskan, bahwa "Hukum Pidana memberi sanksi istimewa

balk atas pelanggaran kaidah hukum privat, maupun atas pelanggaran

kaidah hukum publik yang telah ada."

Van Kan dalam Victor Situmorang, mengemukakan bahwa:

 "Hukum pidana pada pokoknya tidak membuat kaidah-kaidah baru.
    Hukum Pidana tidak mengadakan kewajiban-kewajiban hukurn baru.
    Kaidah-kaidah yang telah ada di bagian-bagian lain seperti Hukum
    Administrasi Negara, hukum perburuhan, hukum pajak, hukum perdata,
    hukum tata negara dan sebagainya dipertahankan dengan ancaman
    hukuman atau dengan penjatuhan hukuman yang lebih berat. Dengan
    perkataan lain kewajiban-kewajiban hukum yang telah ada di bagian
    lain dari hukum-hukum itu ditegaskan kembali dengan suatu
    paksanaan istimewa, _vakni paksaan yang lebih keras dari
    paksaan-paksaan yang ada di bagian-bagian lain dari hukum tersebut.
    Sening kewajiban-kewajiban hukum tersebut dicantumkan dalam
    ketentuan undang-undang yang juga memuat ancaman hukum yang
    hersangkutan. Hukum pidana menyebabkan hal beberapa petunjuk
    hidup dapat ditegaskan lebih keras. Tetapi Hukum Pidana sendiri
    tidak memuat petunjuk-petunjuk hidup itu. Hukum Pidana hakikatnya
    hukum sanksi." (Van Kan dalam Victor Situmorang, 1989: 61).


    Dengan demikian, hukum pidana adalah suatu ketentuan hukum yang

menetapkan perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, serta menentukan

sekali macam-macamnya hukuman yang dapat dijatuhkan pada pelanggaran

yang bersangkutan.

E. Peranan Polisi Kehutanan sebagai Penyidik




                                       30
    Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat

Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya

meliputi pengurusan hutan, diberi wewenang khusus sebagai penyidik

sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana.

   Pejabat   Penyidik   Pegawai    Negeri   Sipil   sebagaimana   dimaksud

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang

Kehutanan, Bab XII, Pasal 72 berwenang untuk :

   a. Melakukan pemeriksaan alas kebenaran laporan atau keterangan

      yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan,

      kawasan hutan, dan hasil hutan;

   b. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan

      tindak pidana yang rnenyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

   c. Memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan

      hutanatau wilayah hukumnya;

   d. Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana

      yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai

      dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

   e. Meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum

      sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

      hutan, dan hasil hutan;

   f. Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik




                                     31
        Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang

        Hukum Acara Pidana;

  g. Membuat dan menandatangani berita acara;

  h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang

        adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

        hasil hutan.

E. Kerangka Pemikiran

         Berdasarkan pada Pedoman Penulisan Skripsi STISIP Mbojo Bima

  (Nurfarhaty, Dkk., 2002 : 15), bahwa yang dimaksud atau yang akan

  diuraikan pada bagian kerangka pemikiran sebagai berikut : "Kerangka

  pemikiran memuat konsep-konsep yang diajukan oleh peneliti untuk

  mengkaji permasalahan yang diteliti. Kerangka pemikiran ini ditawarkan

  adalah didaearkan pada hasil telaah teoretis pada sejumlah teori yang

  berada dalam landasan teori. Kerangka pemikiran ini bila perlu diikuti

  dengan skema yang menggambarkan keterkaitan variabel yang cukup

  jelas."

         Dengan demikian, pada bagian ini penulis memilih teori yang paling

  cocok atau paling tidak, mendekati dengan mateni yang akan diteliti.

  Dalam pengertian lain, Fanied All (1997 : 47) mengemukakan sebagai

  berikut :"Yang diperlukan dalam model berpikir ini adalah kebenaran

  isi    dan    sekaligus   kebenaran     bentuk.   Oleh   karenanya   harus




                                     32
memperhatikan        hal-hal berikut : pilih konsep      yang tepat; buat

ketentuan-ketentuan yang serasi; dan ambil pertimbangan yang mantap."

      Berdasarkan kedua konsep tersebut, maka dalam penelitian ini yang

dijadikan    teori    pilihan   atau   grand teori dengan merujuk pada

konsep-konsep atau variabel-variabel yang bersangkut paut dengan

judul dalam penelitian ini.

      Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun

1999 tentang Kehutanan, Bagian Kelima, Pasal 51, berwenang untuk :

a. Mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah

     hukumnya;

b. Memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan

     pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah

     hukumnya;

c. Menerima laporan tentang telah terjadinya tindak pidana yang

     menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

d. Mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang

     menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

e. Dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk

     diserahkan kepada yang berwenang; dan

f.   Membuat laporan dan menandatangani laporan tentang terjadinya

     tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil




                                       33
      hutan.

     Dengan mengacu pada penjelasan tersebut di atas, maka arah

  kerangka pemikiran dalam penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

  terciptanya suasana tertib, teratur, damai, dan masyarakat dapat hidup

  tenang tanpa gangguan merupakan hasil dari penegakan hukum yang

  tegas dan adil, Untuk melahirkan penegakan hukum yang tegas dan adil,

  tidak terlepas dari proses penanganan kasus tindak pidana secara

  profesional atau kinerja yang maksimal oleh pihak-pihak penegakan

  hukum, dan salah satu di antara pihak penegak hukum ada lah Polisi

   Kehutanan.
  Peranan Polisi Kehutanan
Gambar : I
Kerangka Pemikiran Tentang Peranan Polisi Kehutanan
  1. Peranan Polisi Kehutanan
     sebagai   pejabatn   yang
     diberi         wewenang               Terciptanya penegakan
                                              Hukum          dan
     kepolisian khusus.
                                              Kamtibmas
  2. Peranan Polisi Kehutanan
     sebagai penyidik Pegawai
     Negeri Sipil




                                  34
Sumber : Adaptasi dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun
        1999 tentang Kehutanan, Bagian Kelima, Pasal 51, dan Peraturan
        Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.


           BAB III




           METODE PENELTTIAN




    Di dalam kegiatan penelitian, seorang peneliti dapat memilih di antara

berbagai jenis metode dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan materi

penelitian yang dilaksanakannya. Halide dalam Papayungan, M.M., dkk. (1992

: 11), dengan menggunakan istilah metodologi menjelaskan sebagai berikut

:"berbagai langkah yang harus ditempuh secara sekuensial oleh seorang

peneliti    dalam menelaah problema     yang sedang dipelajari      untuk

dipecahkan."

     Di samping itu, Sanapiah Faisal (1995 : 10) mengemukakan hal yang

hampir senada sebagai berikut :"Penelitian merupakan aktivitas menelaah

sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan

sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang terandal kebenarannya




                                   35
(objektif dan sahih) mengenai "dunia alam" dan "dunia sosial."

      Pemakaian metode penelitian bertujuan untuk memberikan peluang

sebesar-besarnya bagi penemuan kebenaran yang obyektif, dan untuk

menjaga agar pengetahuan dan pengembangannya memiliki nilai yang

tinggi.

          Karya       ilmiah      sebagai        suatu   kegiatan   yang     harus

   dipertangungjawabkan obyektivitasnya, maka dalam penulisan Skripsi

   khususnya berkaitan dengan pengumpulan data yang diperlukan dalam

   penulisan ini, penulis menggunakan rangkaian metode penelitian sebagai

   berikut.

A. Jenis Penelitian

      Pengklasifikasikan jenis penelitian begitu beragam, bergantung dari sudut

pandang       para    ahli     yang   mengemukakannya.        Berdasarkan   tingkat

eksplanasinya Sugiyono (1997 : 6) membagi jenis penelitian atas tiga, yaitu

penelitian deskriptif, penelitian komparatif, dan penelitian assosiatif. 1.

Vredenbregt (1983 : 33), mengklasifikasinnya sebagai berikut :" tipe-tipe

penelitian sebagai berikut : yaitu penelitian eksploratif (exporatory research),

penelitian yang menguji satu atau beberapa hipotesa (testing research), dan

penelitian deskriptif (deskriptive research)."

      Dengan berdasarkan pada pendapat-pendapat di atas, maka dalam

penulisan Skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian




                                            36
deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan tentang peranan Polisi

Kehutanan dalam pengawasan illegal logging di Kecamatan Langgudu Kabupaten

Bima.

           Suharsimi Arikunto (2000 : 309) menjelaskan makna penelitian atau

   metode deskriptif sebagai berikut :"Penelitian dekriptif merupakan penelitian

   yang dimaksudkan untuk mengumplilkan informasi mengenai status suatu

   gejala yang ada yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat

   penelitian dilakukan."

    Deskriptif atau penggambaran dimaksudkan dalam penelitian, di mana

penulis akan menguraikan, menggambarkan dan menganalisis tentang

tanggapan responden akan maksud penelitian.

B. Lokasi Penelitian

    Dalam kegiatan penelitian, penentuan lokasi sangat penting, agar hasil

penelitian dapat digeneral isassikan atau diberlakukan pada Iokasi tersebut,

walaupun dalam penelitian ini tidak bermaksud untuk menggeneralisasikan

atau hasil penelitian tersebut hanya diberlakukan pada lokasi itu saja.

Penelitian ini secara sengaja mengambil lokasi pada di Kecamatan Langgudu

Kabupaten Bima.

        Pengambilan lokasi yaitu peranan polisi kehutanan dalam pengawasan

illegal logging di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima tersebut didasarkan

atas pertimbangan-pertimbangan khusus peneliti. DI samping persoalan klasik,




                                      37
seperti keterbatasan dana, waktu, dan kemampuan ilmiah peneliti, juga

didasarkan alasan yang sangat relatif subyektivitas yaitu bahwa lokasi

tersebut merupakan tempat yang agak rawan kaitan dengan keamanan dan

ketertiban masyarakat.

C. Populasi dark Sampel

1. Populasi

         Arti populasi berdasarkan definisi yang dikemukakan 1Vlasri

   Singarimbun dan Sofian Effendi (1995            : 152), adalah "jumlah

   keseluruhan dari unit analisa yang cirinya akan diduga."

         Sugiyono (1997 : 62) mengemukakan sebagai berikut : "Populasi

   adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyelv'subyek yang

   mempunyai kuantitas dan karateristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti

   untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan."

         Berdasarkan pada dua definisi tersebut, maka yang menjadi populasi

   dalam penelitian ini adalah semua unsur yang relatif mengenl setiap kejadian

   yaitu }okasi-lokasi di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang

   keseluruhan berjumlah 204 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Tokoh agama                                           = 22 orang

b. Unsur Pemuda                                          = 22 orang

c. Saksi – Saksi                                        = 22 orang

d. Unsur pemerintah desa                                = 22 orang




                                      38
e. Unsur pengamanan desa/Hansip                        = 22 orang

f. Unsur Kepolisian                                    = 13 orang

g. Unsur yang terlibat (pelaku)                        = 44 orang

h. Unsur tokoh masyarakat                              = 34 orang

2. Sampel

         Mengingat populasi dalam penelitian ini relatif besar, maka peneliti

   dalam penentuan sampel dilakukan dengan mengikuti pendapat Suharsimi

   Arikunto (2000 : 125), yang mengemukakan sebagai berikut, "Ada beberapa

   rumus yang dapat digunakan oleh peneliti untuk menentukan besarnya

   sampel. Sebagai ancer-ancer, jika peneliti mempunyai beberapa ratus

   subjek dalam populasi, mereka dapat menentukan kurang lebih 25-30 %

   dari jumlah subjek tersebut."

         Dengan mengacu pada pendapat Suharsimi Arikunto tersebut, maka

   dalam penelitian ini penulis mengambil sampel sebesar 30 % dari

   jumlah populasi. Dengan demikian, maka jumlah sampel sebanyak 61

   orang (30 x 204 : 100 = 61 orang), dan untuk lebih rincinya sebaran

   sampel tersebut tergambar sebagai berikut :

  a. Tokoh agama                                 = 22 x 30 : 100 = 7

     orang

  b. Unsur pemuda                                = 22 x 30 : 100 = 7

     orang




                                     39
 c. Tokoh Wanita                              = 22 x 30 : 100 = 7

     orang

 d. Unsur pemerintah kelurahan/desa           = 22 x 30 : 100 = 7 orang

 e. Unsur pengamanan desa/Hansip              = 22 x 30 : 100 = 7

     orang

 f. Unsur Kepolisian                          = 13 x 30 : 100 = 4 orang

 g. Unsur yang terlibat (pelaku)              = 44 x 30 : 100 = 13

     orang

 h. Unsur tokoh masyarakat                    = 37 x 30 : 100 = I 1

     orang

Guna memperkuat analisis data, maka dalam penelitian ini dibutuhkan pula

   informasi atau data yang bersumber dari beberapa key informcrn atau

   nforman kunci yang berasal dari polisi kehutanan di Kecamatan

   Langgudu Kabupaten Bima.



D. Teknik Pengumpulan Data

    Untuk mendapatkan data atau informasi yang dapat dipercaya dan

dipertanggungjawabkan, dalam penelitian ini digunakan beberapa alat

pengumpul data, di antaranya kuesioner sebagai alat pengumpul data

utama (primer), kemudian dokumentasi, interview dan observasi. Ketiga alat

atau teknik yang disebutkan terakhir di samping sebagai pelengkap atau




                                      40
sekunder, juga dapat menjadi primer terutama untuk menjawab beberapa

permasalahan yang diajukan dan cukup hanya dianalisis melalui teknik

dokumenta s i dan observasi.

a. Kuesioner

     Nana Sudjana dan Ibrahim (2001 : 102) mengemukakan pengertian

kuesioner atau angket sebagai berikut :"... Kuesioner sebagai alat pengumpul

data digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkenaan dengan

pendapat, aspirasi, harapan, persepsi, keinginan, keyakinan dan lain-lain

dari individu responden.... Bila pertanyaan yang diajukan dan jawaban

yang dibetikah secara tertulis, disebut kuesioner."

        Masilt kaitan dengan kuesioner, Arlina Gunarya (1985 : 76),

   mengemukakan sebagai berikut :"Ktiesioner merupakan suatu daftar

   pertanyaan dalam bentuk tersusun. Rancangan tersebut merupakan hasil

   terjemahan     tujuan   penelitian        (yang   cukup   luas)   ke   dalam

   pertanyaan-pertanyaan yang dapat menjaring informasi yang dibutuhkan.-"

    Merujuk pada pendapat di atas, maka kuesioner adalah suatu teknik

pengumpulan data dengan jalan mengajukan daftar pertanyaan balk secara

terbuka, semi terbukaltertutup, dan tertutup tentang masalah yang hendak

diselidiki kepada seseorang untuk dijawab.

         Untuk penelitian ini, teknik kuesioner dijadikan alat pengumpul data

   yang utama atau primer.




                                        41
   b. Dokumentasi

       Teknik dokumentasi merupakan alat pengumpulan data dengan cara

   mengadakan pencatatan langsung melalui dokumen-dokumen, arsip, laporan

   catatan harian, dan sebagainya.

           Linton datum M. Syahruddin Latief (2000 : 91), menjelaskan bahwa

      "teknik dokumentasi ini disebut Metode Rekonstruksi Historis." M.

      Syahbuddin Latief (2000 : 91) menjelaskan, "Metode Rekonstruksi

      Historis adalah metode untuk mengetahui petistiwaperistiwa yang telah

      lampau. Metbde ini mengandalkan kepada bukti-bukti dokumen

      sezaman,    meskipun    selalu   tidak   akan   pernah   lengkap.   Dengan

      dokumen-dokumen itu dapat dilakukan rekonstruksi atas peristiwa yang

      telah berlangsung."

Teknik dokumentasi dalam penelitian ini yaitu teknik pengumpulan data melalui
   pencatatan-pencatatan secara langsung, sistematis terhadap dokumen-dokumen
   yang tersimpan pada Polisi Kehutanan dalam Pengawasan Illegal Logging di
   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima khususnya tentang tindakan pidana, dan
   dokumen-dokumen lain yang ada hubungannya dengan kebutuhan penelitian M1
   c. Wawancara

        Pengertian wawancara menurut Nana Sudjana dan Ibrahim (2001 : 102)

   sebagai berikut :"Wawancara... sebagai alat pengumpul data digunakan untuk

   mendapatkan informasi yang berkenaan dengan pendapat, aspirasi, harapan,

   persepsi, keinginan, keyakinan dan lain-lain dari individuiresponden... Apabila




                                         42
pertanyaan yang diajukan dan jawaban yang diberikan secara lisan, disebut

wawancara."

   Arti lain tentang wawancara dikemukakan Moh. Nazir (1999 : 234), sebagai
berikut : “Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan
penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya
atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat
yang dinamakan interview guide (panduan wawancara)."
      Dengan demikian, wawancara dimaksudkan untuk mendapatkan data yang

relevan dengan jalan mewawancarai atau tanya jawab dalam situasi

berhadapan (face to face) dan mendapatkan jawaban secara spontan yang

didasarkan atas tujuan penelitian.

     Dalam menggunakan teknik wawancara ini, penulis lakukan terutama untuk

mendukung data-data penelitian sejak awal hingga akhir penelitian, terkhusus

ditujukan      kepada   informan     kunci   (key   informun)   yang   kemudian

penganalisaa.nnya dilakukan secara kualitatif

d. Observasi

     Berdasarkan pengertian yang dikemukakan Hadari Nawawi (1991 : 100),

maka arti observasi sebagai berikut : “Observasi biasa diartikan sebagai

pengamatan dan per catatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada

obyek penelitian."

         Koentjaraningrat dulam Papayungan, M.M., dkk. (1992 : 136)

   mengemukakan, "data yang benar sifatnya hanya dapat dikumpulkan melalui

   teknik observasi, partisipasi dan wawancara mendalam (Indepth intemew).

   Observasi atau pengamatan bisa dilakukan terhadap sesuatu benda,




                                        43
   keadaan, kondisi, kegiatan, proses, atau penampilan tingkah laku

   seseorang."

     Selain pengertian-pengertian di atas, Black dan Champion dalam

Papayungan dkk. (1992 : 139), menjelaskan "penggunaan teknik observasi

vital, mengingat kuesioner dan wawancara tidak sepenuhnya memuaskan.

Ada jenis jenis masalah tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh kedua alat

pengumpul data tersebut. Ada kalanya penting untuk melihat perilaku

dalam keadaan (setting) alamiah, melihat dinamika, melihat gambaran

perilaku berdasarkan situasi yang ada."

     Kaitan dengan hal ini, menurut Ritzer (1992 : 39), "observasi menjadi

penting sebagai metode utama untuk mendapatkan informasi. Dan jenis

observasi yang dipakai yaitu “participant as observer.''

     Dalam penelitian ini yang menjadi objek observasi/pengamatan yaitu

petugas dan organisasi yang dalam hal ini Polls)' polisi kehutanan dalam

pengawasan illegal logging di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.

E. Identifikasi dan Operasionalisasi Variabel

        Pembahasan bagian ini, penulis mengidentifikasi sejumlah konsep

   atau variabel yang berkenaan dengan penelitian yang merupakan

   cerminan dari tema atau judul Skripsi yang diangkat dalam penulisan

   ini. Di samping mengidentifikasi konsep atau variabel, pembahasan

   berikutnya    yakni   pemberian    debnisi   operasional   terhadap   atau




                                      44
   operasionalisasi sejumlah konsep atau variabel yang telah diidentifikasi.

1. Identifikasi Variabel

Guna memudahkan bagaimana menganalisa permasalahan yang telah

   diajukan    dan   yang     akan   dicarikan    jawabannya,   maka        penulis

   mengidentifikasi variabel-variabel sebagai berikut :

   a. Peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat yang diberi wewenang

      kepolisian khusus.

   b. Peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat penyidik Pegawai Negeri

      Sipil.

2. Operasionalisasi variabel

   a. Peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat yang diberi wewenang

      kepolisian     khusus    dimaksudkan       dalam   penelitian   ini    yakni

      serangkaian peranan polisi kehutanan yang rinciannya sebagai

      berikut : pertama, mengadakan patrol i!perondaan di dalam kawasan

      hutan atau wilayah hukumnya. Kedua, memeriksa surat-surat atau

      dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam

      kawasan atau wilayah hukumnya. Ketiga, menerima lapopran

      tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,

      kawasan hutan, dan hasil hutan. Keempat, mencari keterangan dan

      barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,

      kawasan hutan, dan hasil hutan. Kelima, dalam hal tertangkap




                                       45
  tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang

  berwewenang. Keenam, membuat laporan dan menandantangani

  laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,

  kawasan hutan, dan hasil hutan.

b. Peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat penyidik Pegawai

  Negeri Sipil dimaksudkan dalam penelitian ini yakni serangkaian

  peranan polisi kehutanan yang rinciannya sebagai berikut : pertama,

  melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan

  yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan,

  kawasan hutan, dan hasil hutan; kedua, melakukan pemeriksaan

  terhadap   orang yang diduga        melakukan   tindak    pidana   yang

  menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil               hutan; ketiga,

  memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan

  hutanatau wilayah hukumnya; keettlpat, melakukati penggeledahan

  dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan,

  kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan

  perundang-undangan yang berIaku; kelima, meminta keterangan dan

  barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak

  pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;

  keenam,    menangkap     dan      menahan   dalam   koordinasi     dan

  pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai




                                 46
       Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana; ketujuh, membuat don

       menandatangani     berita   acara;   dan   kgdelapan,   menghentikan

       penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya

       tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil

       hutan.

E. Teknik Analisis Data

     Dalam menganalisa data yang telah terkumpul dari hasil penelitian ini,

balk yang diperoleh melalui kuesioner atau angket, interview, observasi

dan dokumentasi, diolah secara kualitatif Analisa secara diskniptif

kualitatif yaitu dilakukan dengan penggambaran dan pemaparan secara

akurat dan aktual, sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang

menggambarkan secara gamblang permasalahan yang diteliti.

     Sebagaimana pernah dikemukakan Winarno Surachman (1982 : 131),

"Pelaksanaan metode deskriptif kualitatif tidak terbatas hanya sampai pada

pengumpulan dan penyusunan data, tetapi melalui analisa dan interpretasi

tentang data itu."




                                      47
                                 BAB IV

         DESKRIPSI LOKASI DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN



A. Deskripsi Lokasi Penelitian

     Kantor Cabang Dinas Kehutanan Langgudu beralamat dl Karumbu Nae

Kecamatan Langgudu, yang dinakhodai seorang Kepala Cabang Dinas

Mustamin H. Usman. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Kantor

Cabang Dinas Kehutanan Langgudu dibantu oleh 5 orang staf yang statusnya

semua tenaga honor daerah.

    Kantor Cabang Dinas Kehutanan Langgudu memiliki wilayah kerja yang

cukup Was, yang meliputi desa-desa sebagai berikut : Desa Rupe, Desa Laju,

Desa Doro Oo, Desa Karampi, Desa Soro Afu, Desa Wawo Rada, Desa Rompo,

Desa Bugis, Desa Rimba, Desa Dana Makala, Desa Sambane, Desa Ua, Desa

Rore, Desa Dumu, Desa Nggira, Desa Soro Bali, dan Desa Karumbu.

   Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan Langgudu selain menjalankan

tugas administrasi dinas kehutanan, juga melaksanakan tugas sebagai

Polisi Kehutanan, balk sebagai pejabat yang diberi wewenang kepolisian

khusus, maupun sebagai pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil.

       Peranan Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan Langgudu sebagai

   Polisi Kehutanan khususnya sebagai pejabat yang diberi wewenang

   kepolisian khusus dimaksudkan dalam penelitian ini yakni serangkaian




                                   48
   peranan polisi kehutanan yang rinciannya sebagai berikut : mengadakan

   patrol iiperondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya,

   memeriksa    surat-surat    atau   dokumen   yang   berkaitan   dengan

   pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan atau wilayah hukumnya,

   menerima lapopran tentang telah terjadinya tindak pidana yan g

   menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, mencari keterangan

   dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,

   kawasan hutan, dan hasil hutan, dalam hal tertangkap tangan, wajib

   menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwewenang,

   membuat laporan dan menandantangani laporan tentang terjadinya

   tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

   Kemudian peranan Kepala Kantor Cabang Dinas Kehutanan Langgudu

sebagai Polisi Kehutanan khususnya sebagai pejabat penyidik Pegawai Negeri

Sipil, meliputi : melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan, melakukan pemeriksaan terhadap orang

yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan, memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada

dalam kawasan hutanatau wilayah hukumnya, melakukan penggeledahan

dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

hutan,   dan   hasil   hutan     sesuai    dengan   ketentuan   peraturan




                                      49
  perundang-undangan yang berlaku, meminta keterangan dan barang bukti

  dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang

  menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, menangkap dan

  menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara

  Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana,

  membuat dan menandatangani berita acara, dan menghentikan penyidikan

  apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang

  menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

  B. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembahasan hasil penelitian, lazimn_ya merupakan jawaban atas pertanyaan
  yang diajukan pada bagian rumusan masalah (Bab I). Oleh karena itu, pada
  bagian ini penulis akan menganalisis sejumlah masalah yang telah diajukan,
  diawali dengan kegiatan mengumpulkan data-data atau infonnasi-informasi
  di lapangan dengan menanyakan responden (sampel) yang telah ditentukan
  sebagaimana dijelaskan pada Bab III, khususnya mengenai sampel yang
  dalam penelitian ini sampel atau Nnya sebanyak 61 orang.
     Dalam penelitian ini terdapat 2 (dua) variabel yang akan diuji yaitu

  pertama, peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat yang diberi wewenang

  kepolisian khusus dimaksudkan dalam penelitian ini yakni serangkaian

  peranan polisi kehutanan; dan kedua, peranan Polisi Kehutanan sebagai

  pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil.

  1. Peranan Polisi Kehutanan sebagai Pejabat yang Diberi Wewenang

       Kepolisian Khusus




                                       50
    Dalam penelitian ini terdapat enam (6) variabel yang akan diuji

tentang peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat yang diberi wewenang

kepolisian khusus dimaksudkan dalam penelitian ini yakni pertama,

mengadakan patrol iiperondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah

hukumnya. Kedua, memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan

dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan atau wilayah

hukumnya. Ketiga, menerima lapopran tentang telah terjadinya tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Keempat,

mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan. Kelima, dalam hal

tertangkap tangan, wajib menangkap tersangka untuk diserahkan kepada

yang berwewenang. Keenam, membuat laporan dan menandantangani laporan

tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan.

    Bagaimana    realisasi   terhadap    sejumlah   variabel   tentang   Polisi

Kehutanan sebagai pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus dl

Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, akan terlihat dengan jelas

sebagaimana sajian-sajian hasil wawancara berikut.

Peranan Polisi Kehutanan pertama yakni mengadakan patrol ilperondaan di

   dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya.

          Berikut ini penulis menyajikan tanggapan responden mengenai




                                        51
  mengadakan patroli.%perondaan di dalam kawasan hutan atau wilayah

  hukumnya di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dapat dilihat dalam

  bentuk tabel I sebagai berikut.

Tabel 1. Tanggapan Responden mengadakan patrol/perondaan di dalam
         kawasan hutan atau wilayah hukumnya di Kecamatan
         Langgudu Kabupaten Bima
                Tanggapan                   Responden
   No.
                Responden          Jumlah (Org)     Porsen (%)
  1.      Sangat Sesuai                 10             16,39
  2.      Sesuai                        19             31,15
  3.      Cukup Sesuai                  31             50,82
  4.      Kurang Sesuai                  1              1,64
  5.      Tidak Sesuai                   -                -
              Jumlah                   61               100
Sumber: Diolah dari kuesioner Tahun 2008

       Berdasarkan pada tabel I tersebut, tampak bahwa keadaan tanggapan

  responden tentang mengadakan patrol iJperondaan di dalam kawasan

  hutan atau wilayah hukumnya di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

  mayoritas atau dominan responden menjawab cukup sesuai dengan

  jumlah responden yang memberikan tanggapan cukup sesucri sebanyak

  31 orang dari total 61 responden atau mencapai 54,82 %.




                                    52
        Berarti dengan demikian, mengadakan patrol iiperondaan di dalam

  kawasan hutan atau wilayah hukumnya di Kecamatan Langgudu

  Kabupaten Bima dinilai cukup sesuai.

     Tugas Polisi Kehutanan berikutnya yakni memeriksa surat-surat atau

  dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam

  kawasan atau wilayah hukumnya.

     Berikut ini penulis menyajikan tanggapan responden mengenai

  memeriksa     surat-surat   atau   dokumen   yang   berkaitan   dengan

  pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan atau wilayah hukumnya di

  Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dapat dilihat dalam bentuk

  tabel sebagai berikut.

Tabel 2. Tanggapan Responden memeriksa surat-surat atau dokumen
         yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam
         kawasan atau wilayah hukumnya di Kecamatan Langgudu
         Kabupaten Bima

                Tanggapan                   Responden
  No.
                Responden          Jumlah (Org)     Porsen (%)
  1.      Sangat Sesuai                  7             11,48
  2.      Sesuai                        20             32,79
  3.      Cukup Sesuai                  34             55,73
  4.      Kurang Sesuai                  -               -
  5.      Tidak Sesuai                   -               -
              Jumlah                    61              100
Sumber : Diolah dari kuesioner Tahun 2008




                                     53
    Berdasarkan pada tabel 2 tersebut, tampak bahwa keadaan tanggapan

responden    mengenai memeriksa       surat-surat atau dokumen   yang

berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan atau

wilayah hukumnya di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima mayoritas

atau dominan responden menjawab cukup sesucri dengan jumlah

responden yang memberikan tanggapan cukup sesuai sebanyak 34 orang

dari total 61 responden atau mencapai 55,73 %.

     Berarti dengan demikian, mengenai kegiatan memeriksa surat-

surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di

dalam kawasan atau wilayah hukumnya di Kecamatan Langgudu

Kabupaten Bima dinilai cukup seszzai.

    Peranan Polisi Kehutanan berikutnya yakni menerima lapopran

tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan.

    Untuk mengetahui bagaimana tentang menerima lapopran tentang telah

terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima akan terlihat dengan

jeias sebagaimana sajian tabel 3 halaman berikut ini.

       Berdasarkan pada tabel 3 tersebut, tampak bahwa keadaan

   tanggapan responden tentang menerima lapopran tentang telah

   terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,

   dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima mayoritas

   atau dominan responden menjawab sungur sesuui dengan jumlah




                                    54
  responden yang memberikan tanggapan scangut sesuai sebanyak 28

  orang dari total 61 responden atau mencapai 45,90 %.

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai menerima lapopran tentang
          telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,
          kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu
          Kabupaten Bima

            Tanggapan                     Responden
 No.
            Responden            Jumlah (Org)     Porsen (%)
1.    Sangat Sesuai                   28             45,90
2.    Sesuai                          10             16,39
3.    Cukup Sesuai                    23             37,71
4.    Kurang Sesuai                    -               -
5.    Tidak Sesuai                     -               -
          Jumlah                     61               100
Sumber: Diolah dari kuesioner Tahun 2008

       Berarti dengan demikian, kegiatan menerima lapopran tentang

  telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

  hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

  dinilai sangat sesuai.

       Selain mengadakan patrol iiperondaan di dalam kawasan hutan

  atau wilayah hukumnya; memeriksa surat-surat atau dokumen yang

  berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan dl dalam kawasan atau

  wilayah hukumnya, maka tugas lain Polisi Kehutanan yakni mencari

  keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana yang

  menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan

       Untuk mengetahui bagaimana mencari keterangan dan barang

  bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

  hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima akan




                                 55
  terlihat dengan_jelas sebagaimana sajian tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Tanggapan Responden mencari keterangan dan barang bukti
          terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,
          kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu
          Kabupaten Bima

              Tanggapan                    Responden
 No.
              Responden           Jumlah (Org)     Porsen (%)
1.      Sangat Sesuai                  11             18,03
2.      Sesuai                         21             34,43
3.      Cukup Sesuai                   29             47,54
4.      Kurang Sesuai                   -               -
5.      Tidak Sesuai                    -               -
            Jumlah                     61              100
Sumber : Diolah dari kuesioner Tahun 2008

       Berdasarkan pada tabel 4 tersebut, tampak bahwa keadaan

  tanggapan responden tentang mencari keterangan dan barang bukti

  terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,

  dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima mayoritas

  atau dominan responden menjawab cukup sesuai dengan jumlah

  responden yang memberikan tanggapan cukup sesuai sebanyak 29

  orang dari total b l responden atau mencapai 47,54 %.

       Berarti dengan demikian, mencari keterangan dan barang bukti

  terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,

  dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dinilai

  sangal sesuai.

       Peranan Polisi Kehutanan lainnya lag] yakni mencari keterangan dan

  barang bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,

  kawasan hutan, dan hasil hutan




                                    56
       Untuk mengetahui bagaimana mencari keterangan dan barang

   bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

   hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima akan

   terlihat dengan jelas sebagaimana sajian tabel berikut

Tabel 5. Tanggapan Responden tentang mencari keterangan dan barang
   bukti terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan
   hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

              Tanggapan                    Responden
 No.
              Responden           Jumlah (Org)     Porsen (%)
1.      Sangat Sesuai                  10             16,39
2.      Sesuai                         20             32,79
3.      Cukup Sesuai                   30             49,18
4.      Kurang Sesuai                   1              1,64
5.      Tidak Sesuai                    -                -
            Jumlah                     61              100
Sumber : Diolah dari kuesioner Tahun 2008

       Berdasarkan pada tabel 5 tersebut, tampak bahwa keadaan

tanggapan responden tentang mencari keterangan dan barang bukti

terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima mayoritas atau

dominan responden menjawab cukup sesuai dengan jumlah responden yang

memberikan tanggapan cukup sesuai sebanyak 30 orang dari total 61

responden atau mencapai 49,18 %.

   Berarti dengan demikian, mencari keterangan dan barang bukti

terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dinilai sangat

sesuai.

   Berikut ini penulis menyajikan tanggapan responden tentang peranan




                                    57
lain Polisi Kehutanan yakni dalam hal tertangkap tangan, wajib

menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwewenang di

Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima yang dapat dilihat dalam bentuk

tabel 6 halaman berikut.

   Berdasarkan pada tabel 6 tersebut, tampak bahwa keadaan tanggapan

responden tentang dalam hal tertangkap tangan, wajib menangkap

tersangka untuk diserahkan kepada yang berwewenang di Kecamatan

Langgudu Kabupaten Bima mayoritas atau dominan responden

menjawab cukup sesuai dengan jumlah responden yang memberikan

tanggapan cukup sesuai sebanyak 32 orang dari total 61 responden atau

mencapai 52,46%.

Tabel 6. Tanggapan Responden dalam hal tertangkap tangan, wajib
   menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang
   berwewenang di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

             Tanggapan                     Responden
 No.
             Responden            Jumlah (Org)     Porsen (%)
1.     Sangat Sesuai                   12             19,67
2.     Sesuai                          16             26,23
3.     Cukup Sesuai                    32             52,46
4.     Kurang Sesuai                    1              1,64
5.     Tidak Sesuai                     -                -
           Jumlah                     61               100
Sumber : Diolah dan kuesioner, 2008

   Berarti dengan demikian, kegiatan dalam hal tertangkap tangan, wajib

   menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwewenang di

   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dinilai Cukup sesuai.

       Berikut ini penulis menyajikan tanggapan responden mengenai

   tugas Polisi Kehutanan yang lain yakni membuat laporan dan




                                  58
  menandantangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang

  menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan

  Langgudu Kabupaten Bima yang dapat dilihat dalam bentuk tabel 7

  halaman berikut.



Tabel 7. Tanggapan Responden Mengenai membuat laporan dan
          menandantangani laporan tentang terjadinya tindak
          pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan
          hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

              Tanggapan                    Responden
 No.
              Responden           Jumlah (Org)     Porsen (%)
1.      Sangat Sesuai                  11             18,03
2.      Sesuai                         15             24,59
3.      Cukup Sesuai                   33             54,10
4.      Kurang Sesuai                   2              3,28
5.      Tidak Sesuai                    -                -
            Jumlah                     61              100
Sumber : Diolah dari kuesioner Tahun 2008

       Berdasarkan pada tabel 7 tersebut, tampak bahwa keadaan

  tanggapan responden tentang membuat laporan dan menandantangani

  laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,

  kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten

  Bima mayoritas atau dominan responden menjawab cukup , ,;e,runi

  dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan etlkup

  .SC'.4uC11 sebanyak 33 orang dari total 61 responden atau mencapai

  54,10 %.

       Berarti   dengan   demikian,    kegiatan   membuat   laporan   dan

  menandantangani laporan tentang terjadinya tindak pidana yang




                                  59
   menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan

   Langgudu Kabupaten Bima dinilai cukup sesuai Berdasarkan keenam

   sub variabel, kaitan dengan peranan Polisi Kehutanan Peranan Polisi

   Kehutanan sebagai pejabat yang diberi wewenang kepolisian khusus,

   balk mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau

   wilayah hukumnya (50,82 %), memeriksa surat-surat atau dokumen

   yang berkaitan dengan pengangkutan basil hutan di dalam kawasan

   atau wilayah hukumnya (55,73 %), menerima lapopran tentang telah

   terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

   basil hutan (45,90 %), mencari keterangan dan barang bukti

   terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,

   dan basil hutan (47,54 %), dalam hal tertangkap tangan, wajib

   menangkap tersangka untuk diserahkan kepada yang berwewenang

   (49,18 %), membuat laporan dan menandantangani laporan tentang

   terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,

   dan basil hutan (52,46 %), maka rata-rata hasilnya cukup sesuai

   (50,82 %).

2. Peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat penyidik Pegawai Negeri

   Sipil

   Peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat penyidik Pegawai Negeri

Sipi1 dimaksudkan dalam penelitian ini yakni serangkaian peranan polisi

kehutanan yang rinciannya sebagai berikut : pertama, melakukan

pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan




                                  60
dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil

hutan; kedua, Tpejau~an pemerik_saa.n terhadap orang yang diduga

melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan; ketiga, memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada

dalam kawasan hutanatau wilayah hukumnya; keempat, melakukan

penggeledahan   dan   penyitaan    barang      bukti   tindak    pidana   yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; kelima, meminta

keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan

dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil

hutan; keenam, menangkap      dan    menahan       dalam     koordinasi   dan

pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesual Kitab

Undang-undang    Hukum     Acara     Pidana;      ketujuh,      membuat    dan

menandatangani berita acara; dan kedelapan, menghentikan penyidikan

apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

   Sebagai manifestasi dari kemitraan atau koordinasi dengan berbagai

pihak dalam rangka terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat,

pihak kepolisian terutama oleh Polisi Kehutanan dalam mengungkap

adanya tindak pidana kejahatan tidak selamanya ditemukan langsung

oleh pihak kepolisian, akan tetapi kebanyakan atas laporan dari

masyarakat.

   Setelah pihak Polisi Kehutanan menerima laporan masyarakat tentang




                                    61
adanya tindak pidana kejahatan, pihak Polls, Kehutanan dengan pro-aktif

menuju tempat kejadian perkara (TKP), untuk mencek kebenaran atas

laporan masyarakat tersebut.

     Tugas pertama, Polisi Kehutanan yakni melakukan pemeriksaan alas

kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana

yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan.

     Untuk mengetahui mengenai melakukan pemeriksaan atas kebenaran

laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan

Langgudu Kabupaten Bima, akan tergambar dengan jelas sebagaimana

sajian tabel 8 halaman berikut.

     Berda_sarkan pada tabel 8 tersebut, tampak bahwa keadaan tanggapan

responden tentang melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau

keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu

Kabupaten Bima mayoritas atau dominan responden menjawab cukup

berperan dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan cukup hn

erperan sebanyak 27 orang dari total 61 responden atau mencapai 44,26

%.



Tabel 8. Tanggapan Responden tentang melakukan pemeriksaan
        atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan
        dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan
        hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten
        Bima




                                   62
 No.      Kriteria Tanggapan       Frekuensi        Persentase (%)
  1                 2                   2                  3
  1.    Sangat Berperan                16                26,23
  2.    Berperan                       18                29,51
  3.    Cukup Berperan                 27                44,26
  4.    Kurang Berperan                 -                  -
  5.    Tidak Berperan                  -                  -
            Jumlah                     61                 100
Sumher : Diolah dan Kuesioner dengan N = 61 orang Tahun 2008

          Berarti     dengan   demikian,   melakukan   pemeriksaan   atas

   kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak

   pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di

   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dinilai cukup berperan.

          Pihak Polisi Kehutanan setelah melakukan pemeriksaan atas

   kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak

   pidana yang menyangkut hutan, kawasan huta.n, dan hasil hutan,

   tugas lainnya yaitu melakukan pemeriksaan terhadap orang yang

   diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan,

   dan hasil hutan.

          Guna mengetahui mengenai melakukan pemeriksaan terhadap

   orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut

   hutan, kawasan hutan, dan basil hutan di Kecamatan Langgudu

   Kabupaten Bima, akan tergambar dengan jelas sebagaimana sajian table

   berikut.



Tabel 9. Tanggapan Responden Tentang melakukan pemeriksaan
         terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana




                                     63
          yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan basil
          hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima


 No.      Kriteria Tanggapan         Frekuensi        Persentase (%)
  1                 2                     2                  3
  1.    Sangat Berperan                  12                19,67
  2.    Berperan                         17                27,87
  3.    Cukup Berperan                   32                52,46
  4.    Kurang Berperan                   -                  -
  5.    Tidak Berperan                    -                  -
            Jumlah                       61                 100
Sumber : Diolah dari Kuesioner dengan N = 61 orang Tahun 2008

       Berdasarkan pada tabel 9 tersebut, tampak bahwa keadaan

   tanggapan responden tentang melakukan pemeriksaan terhadap orang

   yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan,

   kawasan hutan, dan basil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten

   Bima mayoritas atau dominan responden menjawab cukup berperan

   dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan cukup

   berperan sebanyak 32 orang dari total 61 responden atau mencapai

   52,46 %.

       Berarti dengan demikian, melakukan pemeriksaan terhadap

   orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut

   hutan, kawasan hutan, dan basil hutan di Kecamatan Langgudu

   Kabupaten Bima

       Memenksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam

   kawasan hutan atau wilayah hukumnya merupakan tugas Polisi

   Kehutanan lainnya.

        Guna   mengetahui   mengenai    memeriksa    tanda   pengenal




                                 64
   seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukummra

   di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, akan terlihat dengan jelas

   sebagaimana sajian tabel 10 berikut ini.

Tabel 10. Tanggapan Responden Tentang memeriksa tanda pengenal
           seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau
           wilayah hukumnya di keacamatan Langgudu Kabupaten
           Bima

 No.     Kriteria Tanggapan        Frekuensi       Persentase (%)
  1                2                    2                 3
  1.    Sangat Berperan                12               19,67
  2.    Berperan                       17               27,87
  3.    Cukup Berperan                 32               54,46
  4.    Kurang Berperan                 -                 -
  5.    Tidak Berperan                  -                 -
            Jumlah                     61                100
Sumber: Diolah dari Kuesioner dengan N = 61 orang Tahun 2008

       Berdasarkan pada tabel 10 tersebut, tampak bahwa keadaan

tanggapan responden tentang memeriksa tanda pengenal seseorang yang

berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya di Kecamatan

Langgudu Kabupaten Bima mayoritas atau dominan responden menjawab

cukup berperan dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan

cukup berperan sebanyak 28 orang dari total 50 responden atau mencapai

56 %.

   Berarti dengan demikian, memeriksa tanda pengenal seseorang yang

berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya di Kecamatan

Langgudu Kabupaten Bima dinilai cukup berperan.

   Melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai




                                    65
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga

merupakan tugas Polisi Kehutanan.

         Untuk mengetahui mengenai        melakukan penggeledahan       dan

penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

hutan,     dan   hasil   hutan   sesuai    dengan   ketentuan     peraturan

perundang-undangan yang berlaku di Kecamatan Langgudu Kabupaten

Bima, akan terlihat dengan jelas sebagaimana sajian tabel 11 halaman berikut

ini.

Tabel 11. Tanggapan Responden Tentang melakukan penggeledahan
         dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang
         menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai
         dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
         berlaku di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima

  No.     Kriteria Tanggapan       Frekuensi        Persentase (%)
   1                2                   2                  3
   1.   Sangat Berperan                15                24,59
   2.   Berperan                       18                29,51
   3.   Cukup Berperan                 28                45,90
   4.   Kurang Berperan                 -                  -
   5.   Tidak Berperan                  -                  -
            Jumlah                     61                 100
Sumber : Diolah dan Kuesioner dengan N = 61 orang Tahun 2008

       Berdasarkan pada tabel 11 tersebut, tampak bahwa keadaan

tanggapan responden tentang melakukan penggeledahan dan penyitaan

barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima mayonitas atau dominan

responden menjawab cukup berperan dengan jumlah responden yang

memberikan tanggapan cukup berperan sebanyak 28 orang dan total 61




                                    66
responden atau mencapai 45,90 %.

   Berarti dengan demikian, melakukan penggeledahan dan penyitaan

barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan

hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dinilai cukup

berperan.

        Meminta keterangan dan barang bukti dan orang atau badan

   hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan,

   kawasan hutan, dan hasil hutan.

        Untuk mengetahui mengenai meminta keterangan dan barang

   bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak

   pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di

   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, akan terlihat dengan jelas

   sebagaimana sajian tabel 12 berikut.

Tabel 12. Tanggapan Responden Tentang meminta keterangan dan
         barang bukti dan orang atau badan hukum sehubungan
         dengan tindak pidana _yang menyangkut hutan, kawasan
         hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten
         Bima

 No.      Kriteria Tanggapan          Frekuensi        Persentase (%)
  1                 2                      2                  3
  1.     Sangat Berperan                  11                18,03
  2.     Berperan                         15                24,59
  3.     Cukup Berperan                   35                57,38
  4.     Kurang Berperan                   -                  -
  5.     Tidak Berperan                    -                  -
             Jumlah                       61                 100
sumber : Diolah dari Kuesioner dengan N = 61 orang Tahun 2008




                                     67
    Berdasarkan pada tabel 12 tersebut, tampak bahwa tanggapan

responden tentang meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau

badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan,

kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten

Bima mayoritas atau dominan responden menjawab cuk up berperan

dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan cukup. berperan

sebanyak 35 orang dari total 61 responden atau mencapai 57,38 %.

    Berarti dengan demikian, meminta keterangan dan barang bukti dan

orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan

Langgudu Kabupaten Bima dinilai cukup be rpe ran.

   Menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik

Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana.

       Untuk mengetahui mengenai menangkap dan menahan dalam

koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik

Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di

Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, akan terlihat dengan jelas

sebagaimana sajian tabel 13 halaman benikut.

Tabel 13. Tanggapan Responden tentang menangkap dan menahan
        dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian
        Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang-undang
        Hukum Acara Pidana di Kecamatan Langgudu Kabupaten
        Bima

 No.      Kriteria Tanggapan            Frekuensi     Persentase (%)




                                   68
  1                2                     2                 3
  1.    Sangat Berperan                 14               22,95
  2.    Berperan                        16               26,23
  3.    Cukup Berperan                  31               50,82
  4.    Kurang Berperan                  -                 -
  5.    Tidak Berperan                   -                 -
            Jumlah                      61                100
Sumber : Diolah dari Kuesioner dengan N = 61 orang Tahun 2008

        Berdasarkan pada tabel 13 tersebut, tampak bahwa keadaan

   tanggapan   responden    tentang    menangkap       dan menahan   dalam

   koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik

   Indonesia sesvai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana di

   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima mayoritas atau dominan

   responden menjawab cukup herpercare dengan jumlah responden yang

   memberikan tanggapan cukup herperan sebanyak 31 orang dari total 61

   responden atau mencapai 50,82 °%.

        Berarti dengan   demikian,     menangkap       dan menahan dalam

   koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik

   Indonesia sesuai Kitab undang-undang Hukum Acara Pidana di

   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dinilai cukup berperan.

        Untuk mengetahui mengenai membuat dan menandatangani berita

   acara di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima, akan terlihat dengan

   jelas sebagaimana sajian tabel 14 berikut.

Tabel    14.  Tanggapan  Responden Tentang membuat dan
          menandatangani berita acara di Kecamatan Langgudu
          Kabupaten Bima

 No.      Kriteria Tanggapan               Frekuensi      Persentase (%)
  1                 2                          2                3




                                      69
  1.    Sangat Berperan                 11                18,03
  2.    Berperan                        15                24,59
  3.    Cukup Berperan                  35                57,38
  4.    Kurang Berperan                  -                  -
  5.    Tidak Berperan                   -                  -
            Jumlah                      61                 100
Sumber : Diolah dari Kuesioner dengan N = 61 orang Tahun 2008

       Berdasarkan pada tabel 14 tersebut, tampak bahwa tanggapan

   responden tentang membuat dan menandatangani berita acara di

   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima mayoritas atau dominan

   responden menjawab cukup herperun dengan jumlah responden yang

   memberikan tanggapan cukup herperan sebanyak 35 orang dari total

   61 responden atau mencapai 57,38 °%.

       Berarti dengan demikian, membuat dan menandatangani berita

   acara di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima dinilai cukup berperan.

       Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti

   tentang adanya tindak pidana yang men_yangkut hutan, kawasan

   hutan, dan hasil hutan.

        Untuk mengetahui mengenai menghentikan penyidikan apabila

   tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang

   menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan

   Langgudu Kabupaten Bima, akan terlihat dengan jelas sebagaimana

   sajian tabel 15 berikut.

Tabel 15. Tanggapan Responden tentang menghentikan penyidikan
         apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak
         pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil
         hutan di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima




                                  70
 No.      Kriteria Tanggapan        Frekuensi       Persentase (%)
  1                 2                    2                 3
  1.    Sangat Berperan                 14               22,95
  2.    Berperan                        16               26,23
  3.    Cukup Berperan                  31               50,82
  4.    Kurang Berperan                  -                 -
  5.    Tidak Berperan                   -                 -
            Jumlah                      61                100
Sumber : Diolah dari Kuesioner dengan N = 61 orang Tahun 2008

    Berdasarkan pada tabel 15 tersebut, tampak bahwa keadaan

tanggapan responden tentang menghentikan penyidikan apabila tidak

terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Langgudu

Kabupaten Bima mayoritas atau dominan responden menjawab cukup

berperan dengan jumlah responden yang memberikan tanggapan cukup

berperan sebanyak 31 orang dari total 61 responden atau mencapai

50,82%,

   Berarti dengan demikian, menghentikan penyidikan apabila tidak

terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut

hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan di Kecamatan Lan ggudu

Kabupaten Bima dinilai cukup herpercdn.

   Berdasarkan kedelapan kegiatan dalam Peranan Polisi Kehutanan

sebagai pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, melakukan pemeriksaan

atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak

pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan (44,26

%), melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan

tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan




                                   71
(52,46 %), memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam

kawasan    hutanatau    wilayah    hukumnya      (52,46   %),   melakukan

penggeledahan    dan   penyitaan    barang   bukti   tindak   pidana   yang

menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (45,90 %),

meminta keterangan dan barang bukti dad orang atau badan hukum

sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

hutan, dan hasil hutan (57,38 °ro), menangkap dan menahan dalam

koordinasi dan pengawasan pen_yidik Kepoiisian Negara Republik

Indonesia sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (58,82 %),

membuat dan menandatangani berita acara (51,88 %), maupun

menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang

adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil

hutan (58,82 %), maka rata-rata hasilnya yaitu 52,65 %.




                                    72
                                    BAB V

                                   PENUTUP

A. Kesimpulan

       Berdasarkan analisa hasil penelitian ini dan pembahasan yang

  telah diuraikan pada Bab IV, maka penulis dapat mengemukakan

  beberapa kesimpulan sebagai berikut :

    1. Peranan Polisi Kehutanan Peranan Polisi Kehutanan sebagai

       pejabat   yang     diberi    wewenang    kepolisian   khusus,   balk

       mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan atau

       wilayah hukumnya, memeriksa surat-surat atau dokumen yang

       berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan dl dalam kawasan

       atau wilayah hukumnya, menerima lapopran tentang telah

       terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

       hutan, dan hasil hutan, mencari keterangan dan barang bukti

       terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

       hutan, dan basil hutan, dalam hal tertangkap tangan, wajib

       menangkap        tersangka    untuk     diserahkan    kepada    yang

       berwewenang, membuat laporan dan menandantangani laporan

       tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan,

       kawasan hutan, dan hasil hutan, maka rata-rata hasilnya cukup

       sesuai (50,82%).

    2. Peranan Polisi Kehutanan sebagai pejabat penyidik Pegawai

       Negeri Sipil, melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau




                                     73
        keterangan    yang     berkenaan   dengan   tindak   pidana   yang

        menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, melakukan

        pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak

        pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan,

        memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam

        kawasan      hutanatau      wilayah    hukumnya,       melakukan

        penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang

        menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai

        dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,

        meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan

        hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan,

        kawasan hutan, dan hasil hutan, menangkap dan menahan

        dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara

        Republik Indonesia sesuai Kitab Llndang-undang Hukum Acara

        Pidana, membuat dan menandatangani berita acara, maupun

        menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti

        tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan

        hutan, dan hasil hutan, maka rata-rata hasilnya yaitu 52,65

B. Saran-saran

     Untuk menguraikan beberapa saran-saran yang dapat penulis

kemukakan walaupun sifatnya sangat sederhana maka penulispun dapat

menyajikan sebagai berikut :

     1. Walauan pelaksanaan Polisi Kehutanan Kabupaten Bima, namun




                                    74
   isarankan agar dalam menjalankan tugas pokok yang berkaitan

   dengan proses penanganan tindak kejahatan pada Polisi

   Kehutanan Kabupaten Bima, diusahakan aparat yang disediakan

   harus memenuhi profesionalisme yang cukup memadai. Artinya

   kuantitas    maupun    kualitas    aparat   tersebut    benar-benar

   memenuhi secara memadai dan dapat mencapai tujuan dalam

   rangka mewujudkan kegiatan proses penanganan baik secara

   administratif maupun secara teknis yang cukup handal dan

   terpadu.

2. Selain penyediaan aparat yang memiliki keahlian yang cukup

   terampil disarankan pula agar pihak Polisi Kehutanan Kabupaten

   Bima menyediakan pula fasilitas peralatan sebagai salah satu

   faktor yang menunjang penyelenggaraan fungsi reserse dalam

   menangani tindak kejahatan harus memperoleh perhatian,

   maksudnya bahwa penyediaan fasilitas tersebut yang dapat

   menunjang penyelenggaraan fungsi reserse perlu ditingkatkan

   terus pengadaannya agar mempercepat proses kerja sehingga

   tujuan organisasi dapat dicapai secara efektif dan efisien.

3. Diusahakan pula agar baik keahlian aparat maupun penyediaan

   fasilitas peralatan perlu terus ditingkatkan jumlahnya maupun

   kualitas    aparat   sehingga     proses    dan   penyelenggaraan

   penanganan tindak kejahatan yang menjadi tugas yang

   diemban     terhadap    masyarakat    benar-benar      dihayati   dan




                               75
          diamalkan, maka pihak masyarakat secara jelas dapat mengerti

          proses tindak pidana balk secara administratif maupun secara

          teknis yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.



Faktor Penghambat dan Penunjang dalam Proses Penanganan Kasus

     Tindak Pidana

          Untuk menguraikan faktor penghambat dan faktor pendukungnya,

     maka penulis menjelaskan terlebih dahulu faktor penghambat sebagai

     berikut :



1.    Faktor penghambat



     a. Dalam hal proses penanganan penyidikan tindak pidana pada

        Polisi   Kehutanan   Kabupaten   Bima       dimana   aktifitas   yang

        menyangkut tata cara penyidikan dengan menggunakan berbagai

        macam buku yang menjadi acuan atau pedoman terhadap

        penanganan penyidikan, bahwa pihak aparat Kepolisian masih ada

        yang belum mengetahui kegunaan dari berbagai bentuk buku

        tersebut sehingga masih ada saja buku-buku yang harus

        digunakan belum bisa dipakai secara baik.

     b. Masih terlihat pula bahwa keahlian aparat secara terampil belum

        dapat menyelenggarakan pekerjaan yang menyangkut penanganan

        penyidik tindak pidana secara tepat dan teratur sehingga proses




                                    76
        penanganan penyidikan tindak pidana yang dilakukan seseorang

        sering mengalami keterlambatan penvelesaiannya.

     c. Selain dari kedua faktor tersebut di atas bahwa penyediaan

        fasilita s peralatan masih kurang, hat ini ikut pula mempengaruhi

        terlambatnva penyelenggaraan tugas pokok dari aparat karena

        tidak didukung oleh fasilitas peralatan yang memadai.

2.    Faktor Penunjang sebagai benkut

     a Dari segi proses penvidikan tindak pidana ini ikut menunjang

       penyelenggaraaan fungsi kepolisian vakni telah adanya sebagian

       aparat yang memiliki keahlian yang terampil dalam hat

       penanganan tindak pidana walaupun jumlah aparat relatif kecil

       tetapi di dalam menggunakan buku-buku yang telah ditentukan

       sudah dapat digunakan sebagaimana pedoman yang ditetapkan.

     b. Penyediaan fasilita s peralatanpun sudah tersedia hanya saja jumlah

       fasilitas peralatan ini masih relatif sedikit sementara tugas pokok

       yang   harus    diselesaikan   cukup   banyak    sehingga   terlihat

       penyediaan fasilitas peralatan secara utuh dengan tersedianya

       aparat yang menyelenggarakan tugas pokok di bidang penyidikan

       tindak pidana secara menyeluruh belum terpenuhi oleh dukungan

       fasilitas tersebut, namun penyelenggaraan fungsi reserse dengan

       fasilitas peralatan yang cukup terbatas dapat dilakukan secara

       baik dan teratur.

     c. Berdasarkan wawancara peneliti terhadap beberapa informan kunci




                                      77
seperti Kepala Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu Kabupaten

Bima, maka dapatlah peneliti simpulkan : pertama, dalam hal proses

penanganan penyidikan tindak pidana dimana aktifitas vang

menvangkut tata cara penyidikan dengan menggunakan berbagai

macam buku yang menjadi acuan atau pedoman terhadap

penanganan penyidikan, bahwa pihak aparat kepolisian masih ada

yang belum mengetahui kegunaan dari berbagai bentuk buku

tersebut sehingga masih ada saja bukubuku yang harus digunakan

belum bisa dipakai secara baik. Kedua, masih terlihat pula bahwa

keahlian aparat secara terampil belum dapat menyelenggarakan

pekerjaan yang menyangkut penanganan penyidik tindak pidana

secara tepat dan teratur sehingga proses penanganan penyidikan

tindak    pidana    yang   dilakukan   seseorang   sering   mengalami

keterlambatan penyelesaiannya; dan ketiga, selain dari kedua faktor

tersebut di atas bahwa penyediaan fasilitas peralatan masih

kurang,    hal     ini   ikut   pula   mempengaruhi     terlambatnya

penyelenggaraan tugas pokok dari aparat karena tidak didukung

oleh fasilitas peralatan yang memadai.




                                78
                                  KEPUSTAKAAN




Abdussalam, R., 1997, Penegakan Hukum di Lapangan Oleh Polri, Dinas Hukum
          Polri, Jakarta.



Anwar, Moch., 1981, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP), Alumni, Bandung.



Bambang, Poernomo, 1984, Pertumbuhun dan Hukum Penyimpangan Di Luar
         Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara Jakarta.



Bawengan, Gerson, 1979, Hukum Pidana didalam Teori dan Praktek, Pradnya
          Paramita, Jakarta.

Bosu, B., 1982, Sendi-.sendi Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya.

Depdikbud, 1990, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta.

Hornby, et.al., 1985, Kamus Inggris-Indonesia, Bentara Antar Asia, Jakarta.

Kartono, Kartini, 1997, Patologi Sosial: Jilid 1, Rajawali Pers, Jakarta.

-------------- ,1998, Patologi Sosial 2 : Kanakalan Remaja, RajaGrafindo Persada,
               Jakarta.

Moeljatno, 2000, Asas - Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Mul, Yatno, 1983, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.



Prakoso, Djoko, 1982, Masalah Pemberian Pidana dalam Teori dan Praktek Peradilan,
           Ghalia Indonesia, Jakarta.

Rahardjo, Soetjipto, 2000, Ilmu Hukum, Citra Adytia Bakti, Bandung.

Sahertian, Piet A. dan Ida Aleida Sahertian, .Supervisi Pendidikun Dalam Rangka
           Program Inservice Education, Rineka Cipta, Jakarta.



Seno Adji, Oemar, 1981, Hukum Acara Pidana dan Perspektif, Erlangga, Jakarta.




                                           79
Simandjuntak, B,, 1981, Beberapa Aspek Patologi Sosial, Alumni, Bandung.



Situmorang, Victor, 1989, Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara, Bina Aksara
          Jakarta.



Soekanto, Soerjono, 1997, Sosiologi Suatu Pengantar, RajaGratinndo Persada,
          Jakarta.

---------------, 1999, Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, RajaGrafindo Persada Jakarta.

Syarifin, Pipin, 1998, Pengantar Ilmu Hukum, Pustakan Setia, Bandung.



Tabah, Anton, 2002, Membangun POLRI Yang Kuat (Belajar dari Macan – Macan Asia),
           Mitra Hardhasuma, Jakarta.

Usman, Uzer Moh., 2002, Menjadi Guru Profesional, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Wignyodipuro, Surojo, 1982, Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung, Jakarta.




                                         80
Lampiran

                                      KUESIONER PENELITIAN

Mengenai : Peranan Polisi Kehutanan dalam Pengawasan Illegal Logging di

                  Kecamatan Langgudu Kabupcrten Bima

                                                   PENGANTAR

               Peneliti         memohon             dengan               segala      kerendahan   hati     kepada
   Bapak/Ibu/Saudara (i) sudi kiranya berkenan meluangkan waktu untuk mengisi
   daftar pertanyaan berikut ini sesuai dengan pemahaman, pengalaman, dan
   pengamatannya tentang peranan polisi kehutanan dalam pengawasan illegal
   logging di Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima.
               Dengan segala perkenannya mengisi daftar pertanyaan ini, peneliti
   mengkhaturkan terima kasih. Segala budi baik Bapak/Ibu/Saudara (i), tiada
   daya peneliti membalasnya, semoga Allah SWT menilai budi baik Bapak/Ibu
   Saudara (i) sebagai suatu ibadah. Dan segala kerahasiaan, maka identitas
   Bapak/Ibu/Saudara (i) kami akan rahasiakan.
PETUNJUK PENGISIAN
               Peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Saudara (i) untuk menjawab
   pertanyaan-pertanyaan dengan memberi tanda silang (X) pada jawaban
   yang tersedia dan dianggap paling cocok, dan juga mengisi bagian titik-titik
   yang tersedia.
    IDENTITAS RESPONDEN

   1. Nama                : ...................................... ………
   2. Umur                : ................... tahun.
   3. Pekerjaan : ..................................................
    PERTANYAAN-PERTANYAAN

   1. Bagaimana                   tanggapan               Anda             tentang      mengidentifikasi      dan
         mendokumentasi data sosial kemasyarakatan yang berkaitan dengan
         kondisi kamtibnas setempat pada Peranan Polisi Kehutanan dalam
         Pengawasan Illegal Logging pada Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu
         Kabupaten Bima?




                                                              81
   a. Sangat berperan
   b. Berperan
   c. Cukup berperan
   d. Kurang berperan
   e. Tidak berperan
2. Bagaimana tanggapan anda tentang membuat, mempelajari dan menguasai
   instrument/perangkat kamtibmas pada Polisi Kehutanan Kecamatan
   Langgudu Kabupaten Bima
   a. Sangat berperan
   b. Berperan
   c. Cukup berperan
   d. Kurang berperan
   e. Tidak berperan
3. Bagaimana tanggapan Anda tentang Penyebarluasan Informasi Tentang
   Kebijakan Pimpinan Polri dan Misi Polri pada Polisi Kehutanan Kecamatan
   Langgudu Kabupaten Bima?
   a. Sangat berperan
   b. Berperan
   c. Cukup berperan
   d. Kurang berperan
   e. Tidak berperan
4. Bagaimana tanggapan Anda tentang Memberikan Penyuluhan Kepada
   Warga agar Timbul Kesadaran Terhadap Hukum dan Ketertiban pada
   Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?
   a. Sangat berperan
   b. Berperan
   c. Cukup berperan
   d. Kurang berperan
   e. Tidak berperan
5. Bagaimana tanggapan Anda tentang Meyakinkan dan Menghimbau Warga
   Untuk Tidak Melibatkan Din dalam Kegiatan Massa/Aktivitas yang
   Bersifat Anarkis dan Melanggar Hukum pada Polisi Kehutanan
   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?




                                 82
   a.   Sangat berperan
   b.   Berperan
   c.   Cukup berperan
   d.   Kurang berperan
   e.   Tidak berperan
6. Bagaimana tanggapan Anda tentang Menyangkut Mengkoordinasikan dan
   Mengarahkan Pelaksanaan Siskamling pada Polisi Sektor Palibelo
   Kabupaten Bima?
   a.   Sangat berperan
   b.   Berperan
   c.   Cukup berperan
   d.   Kurang berperan
   e.   Tidak berperan
7. Bagaimana tanggapan Anda mengenai melaksanakan konsultasi kepolisian
   khususnya bagi warga yang sedang menghadapi permasalahari kepolisian
   pada Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?
   a.   Sangat sesuai
   b.   Sesuai
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai
8. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja Polisi Kehutanan dalam
   menangani laporan masyarakat tentang adanya kasus tindak pidana
   kejahatan pada Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima)
   a.   Sangat sesuai
   b.   Sesuai
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai
9. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Kinerja Polisi Kehutanan dalam
   Pengamanan Terhadap Lokasi pada Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu
   Kabupaten Bima?
   a.   Sangat sesuai




                                83
   b.   Sesuai
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai
10. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Kinerja Polisi Kehutanan dalam
   Melakukan Pemanggilan Terhadap Tersangka pada Polisi Kehutanan
   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?
   a.   Sangat sesuai
   b.   Sesuai
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai
11. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Kinerja Polisi Kehutanan dalam
   Penangkapan     Terhadap   Tersangka   Pelaku   pada   Polisi   Kehutanan
   Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?
   a.   Sangat sesuai
   b.   Sesuai
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai
12. Bagaimana tanggapan Anda mengenai Kinerja Polisi Kehutanan dalam
   Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana Kejahatan pada
   Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?
   a.   Sangat sesuai
   b.   Sesuai
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai
13. Bagaimana tanggapan Anda mengenai kinerja Polisi Kehutanan dalam
   menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum pada Polisi
   Kehutanan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?
   a.   Sangat sesuai
   b.   Sesuai




                                  84
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai
14. Bagaimana tanggapan Anda mengenai mengambil langkah-langkah
   segera bila ada informasi/laporan tindak pidana dan segera mendatangi
   TKP serta melakukan TPTKP pada Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu
   Kabupaten Bima?
   a.   Sangat sesuai
   b.   Sesuai
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai
15. Bagaimana     tanggapan   Anda    mengenai   menyelesaikan   perkara
   ringan/pertikaian antar warga pada Polisi Kehutanan Kecamatan Langgudu
   Kabupaten Bima?
   a.   Sangat sesuai
   b.   Sesuai
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai
16. Bagaimana tanggapan Anda mengenai membantu mengembangkan
   informasi yang dibutuhkan oleh Polisi Kehutanan Kabupaten pada Polisi
   Kehutanan Kecamatan Langgudu Kabupaten Bima?
   a.   Sangat sesuai
   b.   Sesuai
   c.   Cukup sesuai
   d.   Kurang sesuai
   e.   Tidak sesuai




                                 85

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2482
posted:6/9/2010
language:Indonesian
pages:85
Description: Peranan Polisi Kehutanan dalam Pengawasan Illegal bogging di Kecamalan Langgudu Kabupaten Bima