OTONAMO DAERAH

Document Sample
OTONAMO DAERAH Powered By Docstoc
					                                    PRAKATA


Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya,
penulis dapat menyusun makalah dari tugas Hukum Perikanan dengan judul “Otonomi
Daerah” dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Orang tua penulis yang selalu memberikan dukungan baik dalam bentuk moral
   maupun moril, demi mencapai cita – cita yang penulis harapkan.
2. Dosen mata kuliah Hukum Perikanan yang telah banyak memberikan materi secara
   teoritik.
3. Teman – teman yang telah banyak membantu baik secara langsung maupun tidak
   langsung dalam penyelesaian makalah ini tepat pada waktunya.

Penulis sadari bahwa dalam makalah ini masih banyak terdapat kejanggalan dan
kekurangan baik dalam segi penulisan maupun penempatan kata-kata, untuk itu penulis
mohon masukan yang sifatnya membangun agar bisa memperbaiki penulisan – penulisan
makalah maupun laporan yang akan datang.


                                                         Jember, 9 Oktober 2009


                                                         Penulis
                                                     DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................ ii
BAB 1. PENDAHULUAN ........................................................................................ 1
        1.1 Latar Belakang .......................................................................................... 1
        1.2 Tujuan ....................................................................................................... 2
BAB 2. PEMBAHASAN........................................................................................... 3
       2.1 Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ………………….…………………….3
       2.2 Provinsi Sumatra Utara ................................................................................ 15
       2.3 Kepulauan Riau .......................................................................................... 21
       2.4 Provinsi Bengkulu ....................................................................................... 33
       2.5 Provinsi Lampung........................................................................................ 37
BAB 3. PENUTUP.................................................................................................... 42
DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................... 43
                              BAB 1. PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

       Otonomi berasal dari dua kata : auto berarti sendiri, nomos berarti rumah tangga
atau urusan pemerintahan. Otonomi dengan demikian berarti mengurus rumah tangga
sendiri. Dengan mendampingkan kata otonomi dengan kata Daerah, maka istilah
“mengurus rumah tangga sendiri” mengandung makna memperoleh kekuasaan dari pusat
dan mengatur atau menyelenggarakan rumah tangga pemerintahan daerah sendiri.

Berdasarkan Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah Nomor 50 Tahun 2000 tentang
Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi menjadi dasar
pengelolaan semua potensi daerah yang ada dan dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh
daerah yang mendapatkan hak otonomi dari daerah pusat. Kesempatan ini sangat
menguntungkan bagi daerah-daerah yang memiliki potensi alam yang besar untuk dapat
mengelola daerah sendiri secara mandiri, dengan peraturan pemerintah yang dulunya
mengalokasikan hasil hasil daerah 75% untuk pusat dan 25% untuk dikembalikan
kedaerah membuat daerah-daerah baik tingkat I maupun daerah tingkat II sulit untuk
mengembangkan potensi daerahnya baik secara ekonomi maupun budaya dan pariwisata.

Dengan adanya otonami daerah diharapkan daerah tingkat I maupun Tingakat II mampu
mengelola daerahnya sendiri. Untuk kepentingan rakyat demi untuk meningkatkan dan
mensejahtrakan rakyat secara sosial ekonomi.




1.2 Tujuan

   Ø mengetahui sejauh mana daerah-daerah khususnya Sumatra dalam mengelola dan
       menjalankan otonimi daerah yang telah di terapkan pemerintah.
   Ø meningkattkan pengelolaan sumberdaya alam untuk kesejahtraan dan kemajuan
       daerah.
   Ø menciptakan kemandirian daerah dari ketergantungan dari peraturan pusat
       khususnya tentang perekonomian daerah.
                               BAB 2. PEMBAHASAN



       Otonomi daerah merupakan kesempatan besar untuk mengelola semua sumber
daya alam dan membelanjakan keuangan daerah untuk kepentingan kemajuan daerah itu
sendiri, sepertihalnya Sumatra yang terdiri dari Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam,
Sumatra Utara, Kepulauan Riau, Bengkulu dan lampung yang akan kita bahas dalam
makalah ini.

2.1 Provinsi Nanggro Aceh Darussalam

     Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berdiri pada tanggal 7 Desember 1959 dengan
landasan pendirian berdasarkan UU No. 24 Tahun 1956 yang beribukota Banda aceh.
Luas wilayah provinsi ini ± 57.365,57 km2 dengan posisi ( letak geografis ) 2 derajat – 6
derajat lintang utara dan 95 derajat -98 derajat bujur timur dan berada dalam pulau
sumatra dan memiliki 21 kabupaten. Lambang dari provinsi Nanggroe aceh Darussalam
adalah pancacita. Provinsi ini mempunyai potensi yang sangat besar baik itu dari segi
perikanan, pertanian dan perkebunan, industri, peternakan, pertambangan, dan kehutanan.
     Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam adalah salah satu provinsi yang telah
menerapkan otonomi daerah dengan landasan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999
dan prinsip-prinsip pemberian Otonomi Daerah dalam UU 22/1999 yaitu Penyelengaraan
Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek demokrasi, keadilan,
pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman Daerah. Pelaksanaan Otonomi Daerah
didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertangung jawab.
     Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam merupakan provinsi yang mempunyai potensi
perikanan dan kelautan yang cukup besar. Hasil perikanan di Aceh terdiri dari perikanan
darat dan laut. Potensi perikanan laut di daerah Aceh cukup potensial, tetapi belum
dimanfaatkan secara optimal. Data tahun 1997 menunjukkan bahwa hasil perikanan laut
mencapai 110.817,1 ton dan perikanan darat mencapai 24.436,7 ton. Sedangkan pada
tahun 1998 hasil produksi perikanan laut mencapai 114.778,4 ton dan perikanan darat
mencapai 23.228,4 ton. Hasil potensi perikanan di Aceh akan lebih banyak lagi jika
perikanan tersebut dikembangkan dengan menggunakan peralatan yang modern dan
canggih. Potensi perikanan, termasuk perikanan laut di kawasan Zona Ekonomi Eksklusif
(ZEE) belum dimanfaatkan secara optimal. Sekitar 60% dari total potensi perikanan
yang dimiliki oleh provinsi Nanggroe aceh Darussalam belum termanfaatkan an 40%
lainnya juga belum termanfaatkan secaa optimal.

       Nanggroe Aceh Darussalam sejak tahun 1999 telah menerapkan otonomi daerah
dal kepemerintahannya. Secara filosofis, ada dua tujuan utama yang ingin dicapai dari
penerapan kebijakan desentralisasi atau otonomi daerah yaitu tujuan demokrasi dan
tujuan kesejahteraan. Tujuan demokrasi akan memposisikan pemerintah daerah sebagai
instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang secara agregat akan menyumbang
terhadap pendidikan politik secara nasional sebagai elemen dasar dalam menciptakan
kesatuan dan persatuan bangsa dan negara serta mempercepat terwujudnya masyarakat
madani atau civil society. Tujuan kesejahteraan mengisyaratkan pemerintahan daerah
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal melalui penyediaan pelayanan
publik secara efektif, efesien.

      Otonomi daerah ini berarti pemerintah daerah mempunyai wewenang penuh dalam
mengelola potensi yang dimiliki dan pembangunan. Selain itu pendapatan yang
didapatkan oleh pemerintah daerah 80% kembali ke daerah yang digunakan sebagai kas
daerah, pembangunan dan lain sebagainya dan 20% di salurkan kepemerintahan pusat.
Hal ini akan membuat pemerintah daerah merasa diberlakukan dengan adil tanpa harus
ada terjadinya kesenjangan-kesenjangan dengan pemerintah pusat. Salah satu aspek yang
mempunyai potensi di Nanggroe Aceh Darussalam adalah perikanan dan kelautan
yangterdiri dari perikanan darat yang meliputi budidaya dan perikanan laut yang meliputi
pengangkapan dan juga budidaya. Peraturan yang mengatur perikanan di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam bersumber pada 2 hal yaitu hukum adat dan perda (
peraturan daerah ) yang mana hal ini dikarenakan otonomi daerah sehingga daerah
mempunyai wewenang untuk mengeluarkan peraturan yang menyangkut dengan
daerahnya. Peraturan adat yang berlaku di Aceh di dikenal dengan nama hukom laot.
Adapun peraturan daerah yang mengatur perikanan dan kelautan di Provinsi Nanggroe
Aceh Darussalam di sesuaikan dengan keadaan provinsi tersebut sehingga tidak
bertentangan dengan hukum adat. Dengan adanya peraturan daerah yang dibuat
diharapkan pemerintah dan segenap komponen masyarakat di Nanggroe Aceh
Darussalam dapat memanfaatkan potensi yang ada dengan optimal tanpa harus
mengakibatkan ekploitasi yang berlebihan .
        Hukum adat yang ada diketuai oleh panglima laot. Panglima Laot merupakan
suatu struktur adat di kalangan masyarakat nelayan di propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam, yang bertugas memimpin persekutuan adat pengelola Hukôm Adat Laôt.
Hukôm Adat Laôt dikembangkan berbasis syariah Islam dan mengatur tata cara
penangkapan ikan di laut (meupayang), menetapkan waktu penangkapan ikan di laut,
melaksanakan        ketentuan-ketentuan   adat   dan    mengelola    upacara-upacara   adat
kenelayanan, menyelesaikan perselisihan antar nelayan serta menjadi penghubung antara
nelayan dengan penguasa (dulu uleebalang, sekarang pemerintah daerah.
       Struktur adat ini mulai diakui keberadaannya dalam tatanan kepemerintahan daerah
sebagai organisasi kepemerintahan tingkat desa di Kabupaten Aceh Besar pada tahun
1977 (Surat Keputusan Bupati Aceh Besar No. 1/1977 tentang Struktur Organisasi
Pemerintahan di Daerah Pedesaan Aceh Besar). Akan tetapi, fungsi dan kedudukannya
belum dijelaskan secara detail. Pada tahun 1990, Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa
Aceh menerbitkan Peraturan Daerah No. 2/1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan
Adat    Istiadat,   Kebiasaan-kebiasaan    Masyarakat    beserta    Lembaga   Adat,    yang
menyebutkan bahwa Panglima Laôt adalah orang yang memimpin adat istiadat,
kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Dengan adanya hukom laot
ini dapat meminimalisir terjadinya ekploitasi yang berlebihan terhadap penangkapan ikan
dan mencegah terjadi kepunahan ikan karena tata cara dalam menangkap ikan sudah
diatur dalam hukom laot ini.
        Pada sesi ini akan kita bahas potensi alam yang ada di beberapa kabupaten NAD
yaitu Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Biereun dan Kabupaten Aceh Singkil.


2.1.1 Kabupaten Aceh Timur
       Kabupaten Aceh Timur adalah sebuah kabupaten yang berada di sisi timur Aceh,
Indonesia. Kabupaten ini juga termasuk kabupaten kaya minyak selain Aceh Utara dan
Aceh Tamiang. Kawasan ini juga termasuk basis Gerakan Aceh Merdeka sebelum
diberlakukannya Darurat Militer sejak Mei 2003. Sebelum penerapan Darurat Militer ini,
kawasan Aceh Timur termasuk kawasan hitam, terutama di kawasan Peureulak dan
sekitarnya.


1. Tata letak kabupaten Aceh Timur
      Kabupaten Aceh Timur yang terletak pada 4°07' - 5°13'LU dan 97°13'-97°57'BT,
memiliki luas wilayah ± 604.060 Ha. Batas-batas daerahnya meliputi Selat Malaka di
sebelah utara, Kabupaten Aceh Tamiang dan Gayo Lues di sebelah selatan, Selat Malaka
di sebelah timur, serta Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Tengah di sebelah barat.
      Secara topografis wilayahnya terdiri dan daratan dan landai (0 - 2%) sekitar 34,14%
dari luas wilayah, daerah landai agak miring (2 -15%) sekitar 13,66% dan daerah agak
miring (15 - 40%) yang pada umumnya tidak ada perkampungan seluas 26,58% serta
lereng-lereng curam di atas 405 sekitar 25,64%.
      Sedangkan tekstur tanahnya terdiri dari tekstur halus (liat dan liat berlempung),
tekstur liat (lempung berdebu dan lempung berpasir) dan tekstur kasar (pasir-pasir
berlempung dan pasir berdebu). Menurut tata guna lahan tanah di Aceh Timur terdiri dari
tegalan, perkebunan besar, perkebunan rakyat, tambak, hutan bakau, hutan darat, padang
alang-alang, rawa-rawa dan tain-lain. Iklimnya adalah iklim tropis dengan musim
kemarau berkisar antara bulan Maret - Agustus dan penghujan antara September-
Februari. Curah hujan rata-rata antara 1.000-1.500 mm setahun, dengan suhu antara 28°
C - 32° C dan kelembaban nisbi sekitar 75%.


2. Prospek Investasi Daerah
1) Pertanian
      Kabupaten Aceh Timur memiliki lahan dan keadaan alam yang cukup potensial
untuk pertanian. Komoditas pertanian yang dikembangkan adalah padi, kedelai, jagung,
kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar dan lain-lain. Disamping itu, lahan
pekarangan dan lahan kosong di desa-desa banyak ditanami buah-buahan seperti
rambutan, langsat, durian, mangga, cempedak, nenas dan sebagainya.
2) Perkebunan
     Kabupaten Aceh Timur memiliki lahan perkebunan yang sangat potensial.
Sebagian lahan tersebut merupakan perkebunan rakyat untuk tanaman karet, kelapa,
coklat, nilam, kelapa sawit, randu, pinang dan lain-lain. Selebihnya diusahakan oleh
perusahaan perkebunan besar yang kini hampir merata di semua kecamatan.


3) Peternakan
     Kabupaten Aceh Timur merupakan salah satu lumbung ternak di Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, dan masih memungkinkan untuk dikembangkan di masa
mendatang. Dalam rangka mempercepat pertumbuhan peternakan, sampai dengan tahun
2002 telah dilakukan berbagai upaya seperti penyebaran bibit ternak, pengendalian
penyakit hewan, penyebaran makanan ternak dan penyuluhan kepada masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Aceh Timur membuka kesempatan yang seluas-luasnya kepada
investor yang ingin menanamkan modalnya di bidang ini.


4) Perikanan
     Pesisir pantai Aceh Timur yang menghadap ke Selat Malaka merupakan kawasan
penangkapan ikan laut yang sangat strategis. Disamping itu, daerah ini juga memiliki
lahan yang ditumbuhi rawa-rawa yang sangat potensial untuk pertambakan udang dan
ikan bandeng. Sektor perikanan Aceh Timur merupakan harapan baik, karena selama ini
warga setempat masih berkonsentrasi pada pengolahan tambak semata.


5) Kehutanan
     Pohon-pohon yang mempunyai nilai ekonomis tinggi seperti meranti, cengal, damar
laut, semantok, merbau, keruing dan sebagainya banyak terdapat di Aceh Timur.Terdapat
pula berbagai flora yang dilindungi seperti Rafflesia dan Daun Sang. Adapun di kawasan
rawa-rawa dipenuhi oleh hutan bakau sebagai bahan baku arang maupun untuk bahan
bangunan. Selain itu, terdapat juga berbagai jenis hewan liar yang menghuni rimba di
AcehTimur.
6) Perindustrian
      Aktivitas perindustrian di Aceh Timur telah mampu membawa perubahan dalam
struktur ekonomi daerah. Di Kabupaten Aceh Timur telah tumbuh industri kertas yang
telah mampu menembus pangsa pasar ekspor antara lain ke Singapura, Malaysia,
Hongkong, China, Korea Selatan, Jepang, Saudi Arabia dan Kuwait. Disamping itu,
Pemerintah Kabupaten juga mengupayakan pembangunan industri kecil yang diarahkan
untuk menciptakan struktur ekonomi yang berimbang terutama antara desa dan kota.
Upaya untuk memacu pengembangan industri kecil melalui pembinaan termasuk wajib
uji produksi industri kecil, serta pelatihan peningkatan mutu. Hasil produksi industri kecil
tersebut berupa bahan sulaman dan bordiran dalam bentuk dompet, tas, keranjang kain,
kopiah, aneka hiasan dan gantungan kunci. Selain itu terdapat juga anyaman pandan dan
berbagai bentuk sulaman kasab, yang kesemuanya dapat dijadikan cenderamata oleh para
wisatawan.
7) Pertambangan
      Berdasarkan hasil penelitian, di Aceh Timur terdapat berbagai jenis potensi energi
dan bahan mineral yang tersebar di berbagai kecamatan seperti minyak bumi, gas alam,
panas bumi dan sebagainya. Minyak bumi terdapat di beberapa lokasi seperti pada aliran
Krueng Peureulak, Krueng Idi, sebelah selatan Peureulak, sebelah barat Bayeun, dan di
pesisir utara - timur. Gas alam terdapat di Kecamatan Julok yang diperkirakan
cadangannya lebih besar dari yang ada di Arun Aceh Utara. Sumber panas bumi terdapat
di Alue Siwah Kecamatan Idi Rayeuk. Sedangkan timah hitam, dolomit, dan batu
gamping terdapat di Kecamatan Serba Jadi.


8) Pariwisata
      Kabupaten Aceh Timur memiliki potensi pariwisata berupa wisata budaya, wisata
sejarah, dan wisata alam. Wisata budaya meliputi Tarian Seudati, Tari Ranub Sigapu,
Tari Bines, Tari Saman, Rapaii Daboih, Tari Laweut, Tari Ranub Lam Puan, dan Tari
Tarek Pukat. Wisata sejarah terdiri dari beberpa bekas Kerajaan Islam dan makam-
makam bersejarah. Sedangkan obyek wisata alam yang dapat dikembangkan antara lain
Bekas Kerajaan Islam Peureulak, Pantai Kuala Beukah, Pantai Idi Cut, Pantai Kuala
Parek, Pantai Ujung Perling, Air Terjun Paya Bili, Pantai Kuala Simpang Ulim, Pantai
Kuala Gelumpang, Pantai Kuala Matang Ulim, Pantai Alur Dua Muka, Pantai Aramia,
dan Air Terjun Terujak.


2.1.2 Kabupaten Biereun
 1. Tata Letak Kabupaten Bireuen
     Kabupaten Bireuen terletak pada 40.54 -50.18 Lintang Utara dan 960.20 -970.21
Bujur Timur. Kabupaten Bireuen berbatasan dengan Selat Malaka di sebelah utara,
Kabupaten Aceh Tengah di sebelah selatan, Kabupaten Pidie disebelah barat dan
Kabupaten Aceh Utara di sebelah timur dengan luas keseluruhan 1.901,21 Km2, yang
terbagi menjadi 10 kecamatan.


  2. Prospek Investasi Daerah
     Komoditas khas dari kabupaten ini adalah giri matang, buah sejenis jeruk bali.
Buah ini hanya terdapat di Matang, ibu kota kecamatan Peusangan yang berjarak 10
kilometer dari Bireuen ke arah Medan. Berbatasan dengan Selat Malaka di bagian utara
memungkinkan Bireuen memiliki potensi perikanan dan kelautan yang siap di
manfaatkan dengan andalan ikan cakalang dan tuna. Setiap tahunnya hasil tangkapan ikan
cakalang rata-rata 1.410 ton, sedangkan ikan tuna 665 ton. Dari hasil budidaya, Bireuen
mengandalkan udang windu dan bandeng. Dengan budidaya intensif diperoleh lima ton
udang windu per bulan. Hasga udang windu dan bandeng jika diekspor sangat mahal.
Dari geografis, letak Kabupaten ini sangatlah strategis. Ia berada di titik persimpangan
arus pergerakan manusia dan barang dari arah timur (Medan, Langsa, Lhokseumawe),
maupun arah barat (Gayo dan Takengon) menuju Banda Aceh.
     Alam Kabupaten Bireun menyimpan potensi yang luar biasa, pertanian menjadi
yang utama, selain penghasil beras, Bireun juga dikenal dengan komoditas kacang
kedelai, Kedelai Peudada bahkan menjadi produk ekspor, sedang daerah pesisir di
kecamatan Jeympa, Jangka, dan samalanga berpotensi dikembangkan sebagai
pertambakan intensif. Di Beruen juga akan di bangun sebuah kawasan industri terpadu
dengan sistem berikat sedang disiapkan di Cot Bale Glumpang, Kecamatan Pandrah dan
Samalanga. Di daerah ini juga terdapat potensi wisata yang dapat dikembangkan antara
lain waduk Paya Kareng di Cot Gapu.
3.   Profil Komoditi

                                 Unggulan /
No       Sektor / Komoditi                                  Deskripsi
                                   Tidak
1    Primer-Perkebunan:Kelapa   Unggulan
     Sawit                                     Produksi Tahun Terakhir (2006) :
                                               4,462.00 Ton
2    Primer-Perkebunan:Kakao    Unggulan
                                               Produksi Tahun Terakhir (2006) :
                                               2,394.00 Ton
3    Primer-Perkebunan:Karet    Unggulan
                                               Produksi Tahun Terakhir (2006) :
                                               953.00 Ton
4    Primer-Perkebunan:Tebu     Unggulan
                                               Produksi Tahun Terakhir (2006) :
                                               8.00 Ton


5    Primer-Perkebunan:Kopi     Unggulan
                                               Produksi Tahun Terakhir (2006) :
                                               461.00 Ton
6    Primer-Perkebunan:Kelapa   Unggulan
                                               Produksi Tahun Terakhir (2006) :
                                               17,562.00 Ton
7    Primer-Perkebunan:Cengkeh Non Unggulan
                                               Produksi Tahun Terakhir (2006) :
                                               91.00 Ton
8    Primer-Perkebunan:Jambu    Non Unggulan
     Mete                                      Produksi Tahun Terakhir (2006) :
                                               9.00 Ton
9    Primer-Perkebunan:Lada     Non Unggulan
                                               Produksi Tahun Terakhir (2006) :
                                               31.00 Ton
2.1.3 Kabupaten Aceh Singkil
          Usia Kabupaten Aceh Singkil tergolong muda. Empat tahun. Kabupaten ini hasil
pemekaran Kabupaten Aceh Selatan. Sejak "melepaskan diri" dari kabupaten induk tahun
1999, Aceh Singkil berbenah diri. Salah satu yang menjadi perhatian pemerintah
kabupaten adalah pengeluaran untuk bidang transportasi.


1. Pembangunan
          Pada realisasi pengeluaran pembangunan dalam anggaran 2000 yang hanya
sembilan bulan terhitung bulan April sampai Desember pengeluaran untuk transportasi
Rp 9,8 miliar. Jumlah ini merupakan pengeluaran terbesar dibandingkan dengan 20 jenis
pengeluaran pembangunan lainnya. Nilainya setara dengan 38 persen dari seluruh
pengeluaran pembangunan Rp 25,7 miliar. Dana untuk sektor transportasi antara lain
untuk        pembuatan       marka      jalan    seperti     rambu       lalu      lintas.
Sampai dua tahun kemudian, transportasi masih menjadi perhatian pemerintah setempat.
Jumlah pengeluaran sektor ini terbesar kedua setelah sektor aparatur pemerintah dan
pengawasan. Pada anggaran tahun 2002, dengan pengeluaran pembangunan tidak kurang
dari Rp 108 miliar, Aceh Singkil mengalokasikan Rp 20,7 miliar untuk transportasi. Nilai
ini selisih sekitar Rp 3,2 miliar dari sektor aparatur pemerintah dan pengawasan, Rp 23,9
miliar.

2. letak geografis
          Aceh Singkil berada pada 20.02’-30.0’ Lintang Utara dan 970.04’-980.12’ Bujur
Timur. Sebagian besar jalan yang menghubungkan Singkil, ibu kota Aceh Singkil dengan
Banda Aceh, ibu kota Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang berjarak 710 kilometer,
sudah beraspal hotmix. Kondisi serupa dijumpai pada jalan yang menghubungkan Singkil
dengan Medan, ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Melalui jalan yang lumayan halus itu,
jarak tempuh kedua daerah ini sekitar 7 jam.
          Berbatasan dengan Samudera Hindia di sebelah Selatan membuat kabupaten ini
memiliki potensi perikanan dan kelautan. Perairan di Aceh Singkil merupakan sarang
ikan, udang, rumput laut, dan terumbu karang. Salah satu daerah produsen ikan laut
adalah Pulau Banyak. Rata-rata per tahun daerah ini menghasilkan 6.500 ton ikan laut.
Sedangkan produk ikan laut seluruh kabupaten 17.400 ton. Hasil tangkapan para nelayan
ini antara lain dipasarkan ke Sibolga dan Medan. Ikan-ikan itu dikapalkan melalui
Pelabuhan Balai dengan waktu tempuh sekitar 18 jam. Ikan dari Aceh Singkil itu
digunakan untuk mencukupi kebutuhan restoran atau warung-warung makan pada kedua
kota di Provinsi Sumut itu.
3. Potensi Wilayah Aceh Singkil
       Meskipun jauh dari pusat kendali pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (NAD) di Banda Aceh, kami tidak ingin terkucil. Oleh karena itu,
pemerintah kabupaten didukung masyarakat Aceh Singkil, di era otonomi ini akan
menggali optimal semua potensi daerah. Ini tidak muluk- muluk, karena Aceh Singkil
memiliki potensi untuk itu, terutama sumber daya alam yang lumayan menjanjikan,"
tegas Wakil Bupati Aceh Singkil Mu’adz Vohry dengan nada optimis, ketika ditemui
Kompas di Singkil, kota kabupaten yang tepat berada di depan Samudera Indonesia.
       Tekad untuk tidak terkucil dalam gerak pembangunan di NAD, wajar menjadi
target masyarakat dan pelaksana pemerintahan di Aceh Singkil. Ada dua faktor yang
dirasakan sebagai tantangan dalam membangun fisik, kemasyarakatan dan perekonomian
daerah. Keduanya yakni, usianya yang baru empat tahun berdiri sebagai kabupaten, dan
posisi geografis yang tidak terlalu menguntungkan.      Aceh Singkil resmi menjadi
kabupaten pada 27 April 1999. Berdasarkan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1999,
Aceh Singkil lepas dari induknya Kabupaten Aceh Selatan. Adapun letak geografis,
wilayah Singkil persis di pantai barat Sumatera, sekitar 680 km dari kota Banda Aceh,
ibu kota Provinsi NAD. Untuk koordinasi pembangunan ke pusat dan provinsi serta akses
ekonomi, jalur transportasi yang ditempuh penuh tantangan. Karena hanya mengandalkan
satu-satunya jalan darat atau harus memutar ke Medan sejauh 300-an kilometer,
kemudian menggunakan penerbangan ke Banda Aceh atau Jakarta.
       Beberapa faktor yang tidak menguntungkan ini, memberi inspirasi dan
memotivasi masyarakat dan jajaran pemerintahan di daerah ini agar bisa secepatnya
mandiri. Kemandirian Aceh Singkil diartikan secara konkret, yakni bagaimana bisa lepas
dari bayang-bayang induknya Aceh Selatan, dan hidup dengan pendapatan sendiri. Dari
kerangka itu, kita sepakat lima tahun pertama Aceh Singkil harus bangkit mengejar
ketertinggalan dari kabupaten-kabupaten lain di NAD
       Dari segi potensi alam yang dimiliki daerah kabupaten aceh singkil keinginan
untuk mengejar ketertinggalan tersebut tidak sukar diwujudkan. Selain situasi keamanan
yang relatif tenang tanpa konflik, Singkil memiliki potensi di sektor perkebunan dan
perikanan yang lumayan besar.
       Di sektor perkebunan misalnya, di daerah ini tercatat sekitar 22 perusahaan besar
perkebunan, sebagian sudah menanam modalnya dan sebagian lagi masih mengantongi
izin prinsip. Komoditas yang dikembangkan adalah kelapa sawit. Hingga kini sedikitnya
hampir 200.000 hektar (ha) areal kebun kelapa sawit yang sudah produktif di Aceh
Singkil.
       Selain milik perusahaan besar, kebun sawit juga dimiliki rakyat (petani). Luas
lahan kebun sawit milik rakyat ini mulai 5 ha hingga di atas 100 ha. Kepemilikan sawit
rakyat tersebut semata-mata untuk mengurangi ekses, terutama menghindari kesenjangan
dengan adanya perusahaan besar di daerah ini. Jadi, rakyat Singkil tak sekadar menonton,
tapi juga ikut berkiprah dan memetik hasil langsung di sektor perkebunan, Tentang
potensi perikanan di daerah kabupaten aceh singkil tidak terbantah lagi karena kabupaten
ini memiliki wilayah perairan potensial. selama ini kekayaan perikanan tersebut dikuras
oleh nelayan-nelayan asing. Justru itu agar dominasi nelayan asing bisa dihentikan,
tengah diupayakan pembangunan industri perikanan terpadu skala besar yang akan
memberdayakan sekitar 500 keluarga nelayan lokal.
       Sektor perikanan Aceh Singkil, kini tampak memiliki prospek yang cukup
menjanjikan. Salah satu pemodal besar di Tanah Air sudah menyatakan kesediaan
membangun industri perikanan terpadu di daerah ini.

4. Pendapatan Daerah
       Seperti telah dijelaskan diatas setelah bupati aceh singkil mencoba untuk pisah
yang sebelumnya masih ketergantungan pada aceh pusat (NAD) yang bertujuan untuk
mencoba mendapatkan penghasilan dari kemandirian masyarakat tanpa ada bantuan dari
pemerintah pusat maupun NAD. Dimana dapat kita ketahui potensi-potensi didaerah
kabupaten aceh singkil tersebut, pendapatan penghasilan bagi masyarakat adalah
dominasi dari hasil pertanian yang berupa tanaman kelapa sawit, dan penangkapan ikan
juga budidaya sekala rumah tangga. Namun sampai saat ini masih kurangnya pendapatan
terutama dari sumberdaya perikanannya, karena masih kurangnya perhatian dari PEMDA
setempat. Sehinga penghasilan maupun pendapatan masyarakat kabupaten aceh singkil
saat ini hanya dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari saja tidak lebih dari itu khusus para
nelayan dan petani.


 2.2 Provinsi Sumatra Utara
       Provinsi Sumatra utara terletak sebelah utara pulau Sumatra yang beribukota
Medan, pada sesi ini akan khusus dibahas tentang kota medan.


1. Gambaran Umum
       Sebagai salah satu daerah otonom berstatus kota di propinsi Sumatera Utara,
Kedudukan, fungsi dan peranan Kota Medan cukup penting dan strategis secara regional.
Bahkan sebagai Ibukota Propinsi Sumatera Utara, Kota Medan sering digunakan sebagai
barometer dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah daerah.
       Secara geografis, Kota Medan memiliki kedudukan strategis sebab berbatasan
langsung dengan Selat Malaka di bagian Utara, sehingga relatif dekat dengan kota-kota /
negara yang lebih maju seperti Pulau Penang Malaysia, Singapura dan lain-lain.
Demikian juga secara demografis Kota Medan diperkirakan memiliki pangsa pasar
barang/jasa yang relatif besar. Hal ini tidak terlepas dari jumlah penduduknya yang relatif
besar dimana tahun 2007 diperkirakan telah mencapai 2.083.156 jiwa. Demikian juga
secara ekonomis dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor tertier dan sekunder,
Kota Medan sangat potensial berkembang menjadi pusat perdagangan dan keuangan
regional/nasional.


2. Kota Medan Secara Geografis

       Secara administratif , wilayah kota medan hampir secara keseluruhan berbatasan
dengan Daerah Kabupaten Deli Serdang, yaitu sebelah Barat, Selatan dan Timur.
Sepanjang wilayah Utara nya berbatasan langsung dengan Selat Malaka, yang diketahui
merupakan salah satu jalur lalu lintas terpadat di dunia. Kabupaten Deli Serdang
merupakan salah satu daerah yang kaya dengan Sumber Daya alam (SDA), Khususnya di
bidang perkebunan dan kehutanan. Karenanya secara geografis kota Medan didukung
oleh daerah-daerah yang kaya Sumber daya alam seperti Deli Serdang , Labuhan Batu,
Simalungun, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, Karo, Binjai dan lain-
lain. Kondisi ini menjadikan kota Medan secara ekonomi mampu mengembangkan
berbagai kerjasama dan kemitraan yang sejajar, saling menguntungkan, saling
memperkuat dengan daerah-daerah sekitarnya.
        Di samping itu sebagai daerah yang pada pinggiran jalur pelayaran Selat Malaka,
Maka Kota Medan memiliki posisi strategis sebagai gerbang (pintu masuk) kegiatan
perdagangan barang dan jasa, baik perdagangan domestik maupun kuar negeri (ekspor-
impor). Posisi geografis Kota Medan ini telah mendorong perkembangan kota dalam 2
kutub pertumbuhan secara fisik , yaitu daerah terbangun Belawan dan pusat Kota Medan
saat ini.


3. Kota Medan Secara Ekonomi
        Pembangunan ekonomi daerah dalam periode jangka panjang (mengikuti
pertumbuhan PDRB), membawa perubahan mendasar dalam struktur ekonomi, dari
ekonomi tradisional ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non primer,
khususnya industri pengolahan dengan increasing retunrn to scale (relasi positif antara
pertumbuhan output dan pertumbuhan produktivitas) yang dinamis sebagai mesin utama
pertumbuhan ekonomi. Ada kecenderungan, bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan
ekonomi membuat semakin cepat proses peningkatan pendapatan masyarakat per kapita,
dan semakin cepat pula perubahan struktur ekonomi, dengan asumsi bahwa faktor-faktor
penentu lain mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi,
relatif tetap.
        Berdasarkan perbandingan peranan dan kontribusi antar lapangan usaha terhadap
PDRB pada kondisi harga berlaku tahun 2005-2007 menunjukkan, pada tahun 2005
sektor tertier memberikan sumbangan sebesar 70,03 persen, sektor sekunder sebesar
26,91 persen dan sektor primer sebesar 3,06 persen. Lapangan usaha dominan yaitu
perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar 26,34 persen, sub sektor
transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen dan sub sektor industri pengolahan
sebesar 16,58 persen.
       Kontribusi tersebut tidak mengalami perubahan berarti bila dibandingkan dengan
kondisi tahun 2006. Sektor tertier memberikan sumbangan sebesar 68,70 persen,
sekunder sebesar 28,37 persen dan primer sebesar 2,93 persen. Masing-masing lapangan
usaha yang dominan yaitu perdagangan, hotel dan restoran sebesar 25,98 persen, sektor
transportasi dan telekomunikasi sebesar 18,65 persen, industri jasa pengolahan sebesar
16,58 persen dan jasa keuangan 13,41 persen.
       Demikian juga pada tahun 2007, sektor tertier mendominasi perekonomian Kota
Medan, yaitu sebesar 69,21 persen, disusul sektor sekunder sebesar 27,93 persen dan
sektor primer sebesar 2,86 persen. Masing masing lapangan usaha yang dominan
memberikan      kontribusi   sebesar     25,44    persen     dari     lapangan   usaha
perdagangan/hotel/restoran, lapangan usaha transportasi/telekomunikasi sebesar 19,02
persen dan lapangan usaha industri pengolahan sebesar 16,28 persen.


4. Kota Medan Sebagai Daerah Otonom
       Secara konstitusional Negara Indonesia di bagi dalam daerah propinsi dan daerah
yang lebih kecil (Kota-Kabupaten). Masing-masing daerah pada dasarnya memiliki sifat
otonom dan atministratif. Adanya daerah, menjadikan adanya pemerintahan daerah,
pertimbangan situasional, historis, politis, psikologis dan tehnis pemerintahan,
merupakan latar belakang pemikiran strategis perlunya pemerintahan daerah di Indonesia.
       Pemerintah Daerah Kota Medan adalah Walikota Medan beserta perangkat daerah
otonom yang lain sebagai unsur penyalenggara pemerintah daerah. Secara garis besar
struktur organisasi Pemerintah Kota Medan, dapat digambarkan sebagai berikut:
       Fungsi Pemerintah Kota Medan pada dasarnya dapat dibagi ke dalam lima (5)
sifat, yaitu : ( 1) Pemberian pelayanan, (2) Fungsi pengaturan (penetapan perda), (3)
Fungsi pembangunan, (4) Fungsi perwakilan (dengan berinteraksi dengan Pemerintah
Propinsi /Pusat), (5) Fungsi koordinasi dan perencanaan pembangunan kota.
Dalamkaitannya dengan penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah, Pemerintah
Kota Medan menyelenggarakan 2 (dua) bidang urusan yaitu :

1. Urusan pemerintahan teknis yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Dinas-dinas
  daerah (Dinas Kesehatan, Pekerjaan Umum) dan
2. Urusan pemerintahan umum, yang terdiri dari:
   •   Kewenangan mengatur yang diselengarakan bersama-sama dengan Dewan
       Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan, sebagi Badan Legislatif Kota.
   •   Kewenagan yang tidak bersifat mengatur (segala sesuatu yang dicakup dalam
       kekuasaan melaksanakan kesejahteraan umum), yang diselenggarakan oleh
       Wlikota/Wakil Walikota, sebagai pimpinan tertinggi Badan Eksekutif Kota
     Bersasarkan fungsi dan kewenagan tersebut, Walikota Medan membawahi
(pimpinan Eksekutif tertinggi) seluruh Instansi pelaksana Eksekutif Kota.


5. Keuangan Daerah
       Diberlakukannya Undang-Undang No : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Undang- Undang
Nomor : 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, telah memberikan kewenangan
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih luas, nyata dan bertanggung jawab.
Adanya perimbangan tugas, fungsi dan peran antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah
Daerah tersebut berkonsekuensi, masing- masing daerah harus memiliki penghasilan
yang cukup, daerah harus memiliki sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul
tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian diharapkan
masing-masing daerah akan dapat lebih maju, mandiri, sejahtera dan kompetitif.
       Untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan, peran, fungsi, dan tanggung
jawabnya. Pemerintah Kota Medan memiliki beberapa sumber pendapatan pokok, yaitu :
(1) Pendapatan Asli Daerah (PAD), (2) Dana Perimbangan, (3) Pinjaman Daerah, (4)
Lain- lain penerimaan yang sah. Sebagai daerah yang perkembangan ekonominya sangat
didominasi sektor sekunder dan tertier, sumber pendapatan asli daerah sebagian besar
diperoleh dari hasil pajak dan retribusi daerah. Bagi Pemerintah Kota Medan, pungutan
pajak lebih didefinisikan sebagai cara memberikan kesejahteraan umum (redistribusi
pendapatan) dari pada sekedar budgeter.

       Walaupun ada kecenderungan peningkatan volume dalam PAD, namun diakui
70% sumber penerimaan Kota Medan di sektor publik masih berasal dari alokasi pusat
(dana perimbangan / dana alokasi umum). Hal yang menggembirakan dalam hal
pembiayaan pembangunan kota adalah, jika sebelumnya sebagian besar program
pembangunan yang disediakan oleh pemerintah pusat dialokasikan dalam bentuk dana
Inpres (regional) maupun dana DIP (sektoral), maka saat ini sebagian besar sudah dalam
bentuk bantuan spesifik (specific blok grant), dan blok grant yang lansung diterima dan
dikelola oleh daerah.
       Pemanfaatan sebagian besar dana perimbangan tersebut oleh Pemerintah Kota
Medan digunakan untuk pengembangan jaringan infrastruktur kota terpadu, termasuk
pemeliharaannya. Dengan keterpaduan tersebut infrastruktur yang dibangun benar –benar
memperlancar arus barang dan jasa antar daerah sehingga dapat menggerakkan kegiatan
sosial ekonomi warga Kota Medan. Kegiatan ekonomi yang berkembang pada akhirnya
diharapkan dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Kota dalam pembiayaan
pembangunan kota, sekaligus memperkecil ketergantungan Pemerintah Kota kepada
Pemerintah Pusat.


2.3 Provinsi Kepulauan Riau
     Kepulauan Riau adalah sebuah provinsi di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau
berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja di sebelah utara; negara Malaysia dan Provinsi
Kalimantan Barat di timur; Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Jambi di selatan;
Negara Singapura, Malaysia, dan Provinsi Riau di sebelah barat.
     Secara keseluruhan Wilayah Kepulauan Riau terdiri dari 4 Kabupaten dan 2 Kota,
47 Kecamatan serta 274 Kelurahan/Desa dengan jumlah 2.408 pulau besar dan kecil
dimana 30% belum bernama dan berpenduduk. Adapun luas wilayahnya sebesar 252.601
Km2, di mana sekitar 95% - nya merupakan lautan dan hanya sekitar 5% merupakan
wilayah darat. Sedangkan untuk jumlah penduduknya ± 1.200.000 jiwa.
     Provinsi Kepulauan Riau merupakan provinsi baru hasil pemekaran dari provinsi
Riau. Provinsi Kepulauan Riau terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 25 tahun
2002 merupakan Provinsi ke-32 di Indonesia yang mencakup Kota Tanjungpinang, Kota
Batam, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, dan Kabupaten
Lingga.
     Pada umunya suku bangsa yang terdapat di provinsi kepulauan riau adalah melayu,
bugis, jawa, arab, tionghoa, padang, batak dan flores. Sedangkan Bahasa yang dipakai
adalah bahasa resmi yaitu Bahasa Indonesia dan ada juga yang menggunakan bahasa
Melayu tetapi pada umunya menggunakan bahasa Indonesia karena kepulauan riau
merakan 60 % transmigran dari pulau jawa dan sekitarnya.
1. Kondisi Geografis
       Secara geografis Provinsi Kepulauan Riau berbatasan dengan negara tetangga
yaitu Singapura, Malaysia, dan Vietnam yang memiliki luas wilayah 251,810,71 km
dengan 96 persennya adalah perairan dengan 1350 pulau besar dan kecil telah
menunjukkan kemajuan dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, pembangunan,
dan kemasyarakatan. Ibukota Provinsi Kepulauan Riau berkedudukan di Tanjung Pinang.
Provinsi ini terletak pada jalur lalu lintas transportasi laut dan udara yang strategis dan
terpadat pada tingkat internasional, serta pada bibir pasar dunia yang memiliki peluang
pasar.

2. Sumber Daya Alam
      Kepri memiliki potensi sumber daya alam mineral dan energi yang relatif cukup
besar dan bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis) seperti minyak bumi dan gas
alam, bahan galian B (vital) seperti timah, bauksit, dan pasir besi, maupun bahan galian
golongan C seperti granit, pasir, dan kuarsa.

3. Potensi Daerah
1) Kelautan
         Sebagai Provinsi Kepulauan, wilayah ini terdiri atas 96 % lautan. Kondisi ini sangat
mendukung bagi pengembangan usaha budidaya perikanan mulai usaha pembenihan
sampai pemanfaatan teknologi budidaya maupun penangkapan. Di Kabupaten Karimun
terdapat budidaya Ikan kakap, budidaya rumput laut, keramba jaring apung. Kota Batam,
Kabupaten Bintan, Lingga dan Natuna juga memiliki potensi yang cukup besar dibidang
perikanan. Selain perikanan tangkap di keempat Kabupaten tersebut, juga dikembangkan
budidaya perikanan air laut dan air tawar. Di kota Batam tepatnya di Pulau Setoko,
bahkan terdapat pusat pembenihan ikan kerapu yang mampu menghasilkan lebih dari 1
juta benih setahunnya.
2) Peternakan
     Potensi di bidang peternakan difokuskan pada ternak itik, ternak sapi, ternak ayam
dan ternak kambing yang umumnya masih dilaksanakan oleh peternakan kecil.

3) Pertanian
     Hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau berpotensi
untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya subur. Sektor
pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten Bintan, Kabupaten
Karimun, dan Kota Batam. Disamping palawija dan holtikultura, tanaman lain seperti
kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk dikembangkan. Demikian juga di
Kabupaten Kepulauan Riau dan Lingga sangat cocok untuk ditanami buah-buahan dan
sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk perkebunan kelapa sawit.

4) Pariwisata
       Provinsi Kepulauan Riau merupakan gerbang wisata dari mancanegara kedua
setelah Pulau Bali. Jumlah wisatawan asing yang datang berkunjung mencapai 1,5 juta
orang pada tahun 2005. Objek wisata di Provinsi Kepulauan Riau antara lain adalah
wisata pantai yang terletak di berbagai kabupaten dan kota. Pantai Melur, Pulau Abang
dan Pantai Nongsa di kota Batam, Pantai Pelawan di Kabupaten Karimun, Pantai Lagoi,
Pantai Tanjung Berakit, Pantai Trikora, dan Bintan Leisure Park di kabupaten Bintan.
Kabupaten Natuna terkenal dengan wisata baharinya seperti snorkeling.
       Selain wisata pantai dan bahari, provinsi Kepulauan Riau juga memiliki objek
wisata lainnya seperti cagar budaya, makam-makam bersejarah, tarian-tarian tradisional
serta event-event khas daerah. Di kota Tanjung Pinang terdapat pulau Penyengat sebagai
pulau bersejarah karena di pulau ini terdapat masjid bersejarah dan makam-makam Raja
Haji Fisabililah dan Raja Ali Haji yang kedua-duanya adalah pahlawan nasional.

4. Perekonomian Daerah
       Dalam periode lima tahun terakhir (2001-2005) Perekonomian Provinsi
Kepulauan Riau didominasi oleh sektor industri pengolahan yang memberikan kontribusi
(share) rata-rata sebesar 65,65% terhadap pembentukan PDRB (Atas Dasar Harga
Konstan).      Sedangkan pada tahun 2005 sektor industri pengolahan memberikan
kontribusi (share) sebesar Rp.20,249 triliun atau sebesar 67,24% terhadap pembentukan
PDRB Provinsi Kepulauan Riau.
       Sementara itu sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2005
merupakan sektor kedua terbesar dalam memberikan kontribusi terhadap pembentukan
PDRB yaitu sebesar Rp.2,491 triliun atau sebesar 8,20%. Kontribusi sektor perdagangan,
hotel dan restoran dalam lima tahun terakhir menunjukkan trend yang menaik dengan
kontribusi rata-rata sebesar 7,99%.
       Sektor ketiga yang memberikan kontribusi terbesar terhadap pembentukan PDRB
adalah sektor pertambangan dan penggalian yaitu sebesar Rp.2,082 triliun atau sebesar
6,86%. Kontribusi sektor pertambangan dan penggalian dalam lima tahun terakhir
cenderung mengalami penurunan, karena pada tahun 2001 sektor ini memberikan
kontribusi sebesar 13,68% dan pada tahun 2004 kontribusinya menurun sehingga
menjadi 7,40% terhadap pembentukan PDRB Provinsi Kepulauan Riau.
       Sedangkan sektor keempat yaitu sektor pertanian, pada tahun 2005 memberikan
kontribusi (share) sebesar Rp.1,46 triliun atau sebesar 4,82%. Sub sektor perikanan
merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan sektor ini yaitu sebesar Rp.1,056
triliun dan memberikan kontribusi sebesar 3,48% terhadap pembentukan PDRB.
Kontribusi sektor pertanian pada tahun 2005 ini menurun apabila dibandingkan tahun
2004. Selama periode tahun 2001-2004 kontribusi sektor pertanian cenderung menaik
dimana pada tahun 2001 adalah sebesar 4,72% dan pada tahun 2004 kontribusi adalah
sebesar 4,87%.
       Sektor kelima yang memberikan kontribusi cukup signifikan terhadap PDRB
daerah ini adalah sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dimana pada tahun
2005 memberikan kontribusi (share) sebesar Rp.1,335 triliun atau sebesar 4,40%.
Kontribusi sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dalam lima tahun terakhir
menunjukkan trend yang menaik dimana pada tahun 2001 kontribusi sektor ini baru
mencapai 3,93%.
5. Perekonomian yang Berkembang di Provinsi Kepulauan riau
         Berdasarkan perekonomian yang telah berkembang di Provinsi Kepulauan Riau
telah memberikan dana APBD untuk perkembangan daerah. Adapun perekonomian
daerahnya meliputi:


1) Perikanan
         Sebagai Provinsi Kepulauan, wilayah ini terdiri atas 96 % lautan. Kondisi ini
sangat    mendukung     bagi   pengembangan        usaha   budidaya   perikanan   mulai
usahapembenihan sampai pemanfaatan teknologi budidaya maupun penangkapan. Di
Kabupaten Karimun terdapat budidaya Ikan kakap, budidaya rumput laut, kerambah
jaring apung. Kota Batam, Kabupaten Bintan, Lingga dan Natuna juga memiliki potensi
yang cukup besar dibidang perikanan. Selain perikanan tangkap di keempat Kabupaten
tersebut, juga dikembangkan budidaya perikanan air laut dan air tawar. Di kota Batam
tepatnya di Pulau Setoko, bahkan terdapat pusat pembenihan ikan kerapu yang mampu
menghasilkan lebih dari 1 juta benih setahunnya.
          Jenis Komoditas yang dikembangkan di Loka Budidaya Laut Batam
                                    Produksi        Teknologi yang         Daerah
           No     Jenis Produksi
                                     (benih)          dihasilkan         Distribusi
                                                                        Propinsi
            1   Kakap Putih              500.000   Produksi Massal
                                                                        Riau
                                                                        Propinsi
            2   Kakap Macan               80.000   Produksi Massal      Kepulauan
                                                                        Riau
                                                                        Propinsi
                                                   Peningkatan SR,
            3   Bawal Bintang             60.000                        Sumatera
                                                   saat SR -nya 5%
                                                                        Barat
                                                    Peningkatan         Propinsi
            4   Kerapu Bebek             120.000   SR, saat SR -nya     Kalimantan
                                                   1,25%                Selatan
                                                   Pemeliharaan larva   Propinsi
            5   Gonggong                       -   dan identifikasi     Kalimantan
                                                   pakan                Barat
                                                   Pemeliharaan larva
                                                   dan peningkatan      Propinsi DKI
            6   Kakap Merah                    -
                                                   SR, saat ini SR-     Jakarta
                                                   nya0,001%
                                                                        Propinsi
            7   Kakap Mata Kucing        100.000   Produksi Massal      Sumatera
                                                                        Utara
            8   Kerapu Lumpur                  -   Pemijahan
            9   Kerapu Kertang                 -   Pemijahan
           10   Kerapu Sunu                    -   Kegiatan TA 2006
           11   Rumput Laut                    -   Kegiatan TA 2006
           12   Abalone                        -   Kegiatan TA 2006



a. Perikanan Tangkap dan Budidaya
       Perikanan tangkap beroperasi di wilayah pengelolaan laut Cina Selatan, Natuna
dan ZEEI. Selama ini pemanfaatan potensi kelautan dan perikanan didominasi oleh
perikanan tangkap dilaut. Pada tahun 2004, produksi perikanan tercatat sebesar 178.802,7
ton. Sejumlah 177.967,8 ton (99,5%) berasal dari perikanan tangkap dilaut. Diikuti oleh
produksi perikanan budidaya laut sebesar 827,2 ton (0,4%) dan produksi budidaya air
payau (tambak) sebesar 7,7 ton (0,1%).
           Potensi dan Tingkat Pemanfaatan Potensi Perikanan Tahun 2004
                                                              Sumberdaya      Tingkat
          No                    Jenis Ikan                      tersedia    pemanfaatan
                                                                  (Ton)         (%)
           1    Ikan Pelagis Kecil
                (Ikan Parang-parang, Ikan Teri, Ikan Selar,      513.000            65
                Ikan Kembung dan Ikan Tembang
           2    Ikan Demersal
                                                                 656.000            75
                (Ikan Kakap, Ikan Pari,dll)
           3    Udang Paneid                                      11.000           100
           4    Lobster                                              400            60
           5    Cumi - cumi                                        2.697            90
           6    Ikan Karang
                (Ikan Ekor Kuning,Ikan Pisang-pisang,Ikan         27.656            75
                Baronang, Ikan Kerapu, Ikan Napoleon)
           7    Ikan Hias                                       293.595,5             -
                TOTAL                                         1.504.348,5


      Sampai akhir 2004, jumlah rumah tangga perikanan (RTP) tangkap sebesar
33.670 RTP. Sedangkan untuk perikanan budidaya jumlah RTP sebesar 6.126 RTP.


                     Jumlah Rumah Tangga Perikanan Tahun 2004
                                                     Rumah Tangga Perikanan
               No       Kabupaten/ Kota
                                                      Tangkap     Budidaya
               1.   Bintan                                8.010           200
               2.   Lingga                                5.256           300
               3.   Natuna                                9.986         3.000
               4.   Karimun                               1.567         1.000
               5.   Tanjung Pinang                        1.240            90
               6.   Batam                                 7.591         1.536
                          Jumlah                         33.670         6.126
      Dalam tahun yang sama jumlah armada perikanan tercatat 28.453 buah terdiri dari
Perahu Tanpa Motor (PTM) sejumlah 9.649 buah, Motor Tempel (MT) 2.701, Kapal              30
GT sejumlah 15.166 dan Kapal        30 GT 937.
                           Jumlah Kapal Penangkap Ikan Tahun 2004
                                                  Kapal Penangkap Ikan
              No       Kabupaten/ Kota                                              Jumlah
                                          PTM         MT        30 GT      30 GT
               1.   Kab. Bintan           2.852      130         4.432        96         7510
               2.   Kab. Lingga           1.764       68         2.267         -        4.099
               3.   Kab. Natuna           1.526       21         3.989         9        5.543
               4.   Kab. Karimun          2.192      584         3.833       497        7.106
               5.   Kota Tanjung Pinang     310        -           509       127          946
               6.   Kota Batam            1.005    1.898           138       208        3.249
                        Jumlah            9.649    2.701        15.166       937       28.453


b. Sumber Daya Pesisir dan Pulau-Pulau
       Sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebar di wilayah perairan
Kabupaten Bintan, Natuna, Karimun, Lingga, Kota Batam dan Tanjungpinang.


                     Potensi Sumberdaya Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

              No    Jenis Sumberdaya      Luas (Ha)        Wilayah Sebaran Ekosistem

                                                           Kota Batam, Kabupaten Bintan,
              1     Terumbu Karang         50.718,3        Kabupaten Natuna dan Kabupaten
                                                           Lingga
                    Hutan
              2                            57.849,2        Se- Provinsi Kepulauan Riau
                    Bakau(Mangrove)
              3     Padang Lamun           11.489,6        Se- Provinsi Kepulauan Riau
              4     Rumput Laut            37.634,8        Kabupaten Kepulauan Riau




2) Industri
       Industri manufaktur yang berskala kecil sampai sedang dan industri besar,
terutama industri perkapalan, agroindustri dan perikanan. Saat ini industri yang paling
banyak di Kepulauan Riau adalah industri elektronik seperti PCB, komponen komputer,
peralatan audio dan video dan bagian otomotif. Industri ringan lainnya seperti industri
barang-barang, garmen, mainan anak – anak, peralatan rumah tangga. Industri lainnya
fabrikasi baja, penguliran pipa, peralatan eksplorasi minyak, pra-fabrikasi minyak, jacket
lepas pantai dan alat berat terdapat di Bintan, Batam dan Karimun.
       Disamping itu, kegiatan perdagangan di Kepulauan Riau difokuskan pada ekspor
dan impor dengan total nilai ekspor di tahun 2004 mencapai USD 4.910 milyar dan impor
USD 4.175 milyar yang berasal dari kegiatan ekspor 95 perusahaan ke 60 negara. Nilai
Ekspor melampaui nilai impor.
       Selanjutnya, untuk menyongsong Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batam,
Bintan, dan Karimun, nilai investasi asing yang telah ditanam mencapai US$
543.200.000.

                   Daftar investor asing di Kawasan BBK Tahun 2006
                                                               NILAI
                NAMA                 JLH
           NO                                BIDANG USAHA      INVESTASI       LOKASI
                PERUSAHAAN           NAKER
                                                               (US$)
            1   Batam Fast             105   Angkutan              2.000.000   Batam
                Indonesia, PT                Penyebrangan
            2   Neptune Marine,        205   Pembuatan             1.600.000   Batam
                PT                           Kapal
            3   Cemara Intan           202   Pembuatan             2.000.000   Batam
                Shipyard, PT                 Kapal
            4   Indo Multi Sarana     1500   Pengembangan         15.000.000   Batam
                                             Industri
            5   Tiong Woon Co.Ltd     1000   Shipping,            20.000.000   Bintan
                                             Kepelabuhanan
            6   Daeju Construction    5000   Galangan Kapal,    500.000.000    Karimun
                Engineering Co.Ltd           Perumahan
           TOTAL                      8057                      543.200.000



a. Minyak, Gas Bumi dan Kapal Tenggelam
       Minyak dan Gas Bumi terdapat di perairan Natuna (Kab. Natuna). Berdasarkan
data dari hasil survey bahwa jumlah cadangan minyak bumi di Provinsi Kepulauan Riau
sebesar 291.81 MMBO dan produksi rata-rata pertahun 16,121 MMBO, sedangkan
jumlah cadangan gas sebesar 55,3 TSCF.
       Barang muatan bekas kapal tenggelam banyak didapati di perairan bagian
timur Kab. Kep. Riau, perairan Lingga dan Natuna


b. Industri Kelautan
       Industri Kelautan yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, diantaranya adalah:
   1. Industri pembuatan dan perawatan kapal
   2. Industri penunjang kegiatan perkapalan , terdapat 105 industri perkapalan di
       seluruh wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
3) Peternakan
       Potensi di bidang peternakan difokuskan pada ternak itik, ternak sapi, ternak
ayam dan ternak kambing yang umumnya masih dilaksanakan oleh peternakan kecil.
                       Potensi Ternak di Provinsi Kepulauan Riau
                                                     Jumlah
           No.        Jenis           Populasi     Pemotongan       Daging
                                       (ekor)         (Ekor)          (Kg)
            1    Sapi                      9.910           7.689   10.021.351
            2    Kerbau                   19.704              18        3.397
            3    Kambing                     351           7.646       94.239
            4    Babi                    680.380         201.465    8.426.640
            5    Ayam Beras              904.417         745.110      904.593
            6    Ayam Petelur            258.390         219.191      492.335
            7    Ayam Pedaging           442.636       1.134.132    1.508.394
            8    Itik                     70.275         120.670      136.652


4) Pertambangan
       Potensi sumber daya alam mineral dan energi yang relatif cukup besar dan
bervariasi baik berupa bahan galian A (strategis); bahan galian B (vital) maupun bahan
galian golongan C yang dapat dilihat sebagai berikut:
               Jumlah Cadangan Bahan Galian di Provinsi Kepulauan Riau
          No     Jenis Bahan Galian    Kabupaten/Kota   Jumlah Cadangan
           1   Minyak Bumi             Natuna              298,81 MMBO
           2   Gas Alam                Natuna                55,3 TSCF
           3   Timah                   Karimun             11.360.500 m3
                                       Lingga                     -
          4    Bauksit                 Bintan                     -
                                       Karimun              3.832.500 m3
                                       Lingga                     -
                                       T. Pinang            1.150.000 m3
          5    Pasir Besi              Lingga                     -
                                       Natuna                     -
          6    Zircon                  Lingga                     -
          7    Antimon                 Natuna                     -
          8    Granit                  Karimun              4.204.840 ton
                                       Bintan                     -
                                       Natuna           19.662.288.605 m3
                                       Lingga                     -
          9    Pasir Darat             Karimun             16.800.000 m3
                                       Lingga                     -
                                       Bintan                     -
          10   Pasir Laut              Karimun          - 7.164.348.267 ton
                                       Bintan
          11   Kuarsa                  Karimun            84.930.000 m3
                                       Natuna                   -
                                       Lingga                   -
          12   Granulit                Natuna                   -
          13   Diorit                  Natuna              882.000.000
                                       Lingga                   -
          14   Andesit                 Natuna                   -
                                       Karimun            20.000.000 m3
          15   Rijang                  Natuna           78.013.300.931 m3
          16   Feldspar                Lingga                   -
          17   Kaolin                  Lingga                   -
          18   Batu setengah permata   Lingga                   -
          19   Hornfels                Natuna             43.240.000 m3
          20   Batuan Ultrafamic       Natuna           36.555.921.955 m


5) Pertanian
       Hampir diseluruh wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Riau
berpotensi untuk diolah menjadi lahan pertanian dan peternakan mengingat tanahnya
subur. Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis terutama di Kabupaten
Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kota Batam. Disamping palawija dan holtikultura,
tanaman lain seperti kelapa, kopi, gambir, nenas, cengkeh sangat baik untuk
dikembangkan. Demikian juga di Kabupaten Kepulauan Riau dan Lingga sangat cocok
untuk ditanami buah-buahan dan sayuran. Di beberapa pulau sangat cocok untuk
perkebunan kelapa sawit.
                           Luas Lahan menurut Jenis Lahan Tahun 2006
                                Potensi                    Komoditas (Ha)
                Kab/Kota
                               Lahan (Ha)       Perkebunan     Buah       Sayuran
               Bintan               17.379            6.652       8.707       2.020
               Karimun             4.637,4            805,5     3.377,8       454,1
               Natuna               21.117            5.386       8.308       7.423
               Batam              8.553,98           355,04     6.906,6    1.292,34
               Tg.Pinang             7.382              363       6.766         253
               Lingga               14.361              500      13.426         435
               Total             73.430,38        14.061,54    47.491,4   11.877,44

                            Produksi Tanaman Buah-Buahan Tahun 2004
                                                                       Duku
                                                                                               Mangga         Jeruk
  Kabupaten /Kota          Pisang (Ton)        Durian (Ton)           Lansium
                                                                                                (Ton)         (Ton)
                                                                       (Ton)
01.   Bintan                      1.429                 423                  44                     116           25
02.   Batam                      393,68                    62                    20                  99           73
03.   Karimun                       867                 522                        0                799          200
04.   Natuna                        157               3.532                      301              1.200          581
05.   Tg Pinang                      74                        -                   -                 14               -
06.   Lingga                          -                        -                   -                      -           -
Prov Kep.Riau                     2.920               4.539                      365              2.228          879




                Kabupaten        Rambutan         Pepaya             Nenas        Jambu         Lainnya
                  /Kota            (Ton)           (Ton)             (Ton)         (Ton)         (Ton)

           01.     Bintan             559             533             7.520            48          531
           02.     Batam           420,29          150,15            159,39             7           48
           03.     Karimun            103             101            14.330                -       122
           04.     Natuna             402             240                31            87         1.324
           05.     Tg.Pinang              29           74                13                -        64
           06.     Lingga                  -               -                 -             -            -
           Prov Kep.Riau          1.513,29       1.098,15          22.053,39           142        2.089
2.4 Provinsi Bengkulu
     Provinsi Bengkulu merupakan provinsi yang terletak di bagian Selatan Pulau
Sumatra yang terdiri dari lima kabupaten, yang kita bahas dalam sesi ini adalah
kabupaten Bengkulu selatan.


1. Pemekaran daerah Kebupaten Bengkulu Selatan
     Tanggal 25 Januari 2003 Kabupaten Bengkulu Selatan resmi dimekarkan menjadi
tiga kabupaten, sesuai persetujuan DPR. Dua kabupaten baru itu, Kaur dengan ibu
kotanya Bintuhan, dan Seluma dengan ibu kotanya Tais.
     dengan pemekaran tersebut secara otomatis wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan
berkurang. Kendati demikian, pemekaran tersebut tidak membuat Pemkab Bengkulu
Selatan mengurangi kegiatan pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan
pertumbuhan ekonomi guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
     Kabupaten Bengkulu Selatan yang memiliki luas wilayah sekitar 5.947 km2 terdiri
dari 18 kecamatan dengan 396 desa dan kelurahan. Sedangkan jumlah penduduk
berdasarkan sensus tahun 2000 tercatat 370.639.
     Sebagian besar warga Bengkulu Selatan menggantungkan mata pencaharian pada
pertanian. Sebagian lagi pegawai, pedagang, nelayan, dan lain-lainnya.


2. Letak Daerah dan Kekayaan Alam
     Kabupaten yang berbatasan dengan Lampung Barat dan Kota Pagar Alam (Sumsel)
ini memiliki banyak kekayaan alam. Di antaranya, pertanian terutama padi, kelapa sawit,
cengkeh, karet, cokelat, kopi, lada, dan berbagai jenis tanaman lainnya. Hal ini
disebabkan selain tanah cukup subur juga lahan untuk pengembangan tanaman keras
masih cukup luas.
     Sebagai gambaran hingga saat ini luas perkebunan di Kabupaten Bengkulu 94.940
hektare, terdiri dari perkebunan rakyat 72.440 hektare dan perkebunan besar swasta
22.500 hektare. Sedangkan jenis tanaman yang dikembangkan, karet, kopi, lada, sawit,
dan berbagai jenis tanaman keras lainnya.
     Selain itu, Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki sumber daya alam (SDA)
pertambangan berupa emas, batu bara, pasir kuarsa, gas, pasir besi, timbal dan seng, batu
gamping, batu granit, koalin, dan berbagai jenis bahan tambang lainnya. Cadangan batu
bara diperkirakan 68,7 juta ton yang terdapat di Desa Padang Capo, Kecamatan Sukaraja,
Hulu Air Seluma, dan Bukit Kubi, Kecamatan Seluma. Cadangan gas, pasir besi
sebanyak 1 juta ton, timbal dan seng 100.000 ton, koalin 244.000 kubik, batu gamping
2,649 juta kubik, dan batu granit 347.000 kubik. Cadangan bahan galian tambang tersebut
tersebar di sejumlah kecamatan.
     Namun, SDA pertambangan itu belum digarap secara maksimal oleh investor
setempat dan pengusaha luar Bengkulu Selatan. Akibatnya, potensi tersebut belum dapat
memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah ini.


3. Preoritas yang Diperhatikan
     Bupati Bengkulu Selatan mengatakan, untuk menggarap kekayaan alam tersebut
Pemkab Bengkulu Selatan telah menfokuskan kebijakan pembangunan pada tiga sektor
yakni, pertanian, pertambangan, dan perikanan. Ketiga sektor ini jika digarap secara
maksimal dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.
     Alasannya, ketiga sektor ini memiliki potensi cukup besar, sehingga jika digarap
secara maksimal bukan saja dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi, tapi juga
meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Apalagi di era Otonomi Daerah (Otda)
sekarang ini setiap daerah tingkat II dan tingkat I dituntut mencari sumber pendapatan
daerah yang sebesar-besarnya guna mendanai berbagai pembangunan.
     Meskipun demikian sektor-sektor lainnya tetap menjadi perhatian Pemkab
Bengkulu Selatan, seperti perhubungan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga sektor ini
terus tingkatkan, terutama masalah pendidikan dalam rangka meningkatkan sumber daya
manusia (SDM).
     Tanpa SDM yang andal maka sebanyak apa pun kekayaan alam yang dimiliki
Kabupaten Bengkulu Selatan percuma saja karena kesulitan untuk manggarapnya.
Demikian juga roda pemerintahan tak akan jalan dengan baik tanpa SDM yang andal.
4. Peran Pemerintah Daerah bagi Masyarakat.
1) Sektor Pertanian
     Berkaitan dengan program pembangunan sektor pertanian, Pemkab Bengkulu
Selatan setiap tahun berusaha meningkatkan berbagai sarana dan prasarana pertanian. Di
antaranya memperbaiki sejumlah irigasi teknis. Diharapkan dengan ditingkatkannya
jaringan irigasi maka intensitas penanaman tidak tergganggu.
     Upaya lainnya, Pemkab Bengkulu Selatan meningkatkan pengetahuan petani
melalui berbagai penyuluhan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh dinas teknis,
dalam hal ini Dinas Pertanian Tanaman Pangan tingkat II. Tidak itu saja, kebijakan
lainnya, Pemkab Bengkulu Selatan setiap tahun mengalokasikan dana untuk membantu
petani baik dalam bentuk bibit maupun bantuan lainnya.


2) Sektor Perikanan.
     Sedangkan di sektor perikanan Pemkab Bengkulu Selatan antara lain melakukan
pembinaan kepada nelayan tradisional. Pembinaan bukan hanya dalam bentuk
peningkatkan pengetahuan, tapi juga dalam bentuk pemberian bantuan alat tangkap
berupa jaring, kapal tempel, dan berbagai jenis alat tangkap lainnya.
     Khusus bantauan kapal motor tempel diberikan dalam bentuk kredit yang
disalurkan melalui kelompok nelayan. Pembayaran kredit secara mencicil setiap bulan
oleh masing-masing kelompok nelayan. Dengan bantuan tersebut diharapkan semua
nelayan tradisional memiliki kapal motor tempel.
     Menurut Bupati, jika hasil tangkapan nelayan tradisional meningkat maka
pelelangan ikan di Pusat Pelelangan Ikan (PPI) bisa berjalan lancar. Itu juga berarti
retribusi hasil pelelangan dapat ditarik pemkab. Upaya lainnya yang dilakukan pemkab
untuk meningkatkan hasil perikanan dengan memberikan kesempatan kepada para
investor menggarap sektor ini.
3) Sektor Pertambangan
     Demikian juga di sektor pertambangan Pemkab Bengkulu Selatan memberikan
kesempatan kepada investor luar untuk menggarap pertambangan batu bara, koalin, batu
granit, gas, dan emas. Hingga saat ini belum ada pengusaha besar yang menggarap
sumber daya alam pertambangan tersebut.
     Menurut Bupati, memang sudah ada investor yang berminat menggarap potensi
pertambangan ini, tapi itu baru sebatas penjajakan. Pengusaha dari India itu berminat
membangun pabrik semen. Namun, hingga sekarang belum ada tindak lanjutnya.
Demikian juga rencana pengusaha asal Bengkulu yang berminat menggarap tambang
emas di Muara Saung belum ditindaklanjuti, meskipun sudah beberapa kali melakukan
survei di lapangan. Padahal, Pemkab Bengkulu Selatan berharap kedua investor itu
merealisasikan rencana investasinya. Sebab, jika kedua investor tersebut benar-benar
merealisasikan rencananya selain dapat menyerap tenaga kerja yang besar juga
mempercepat pertumbuhan ekonomi Bengkulu Selatan. Tidak hanya itu, kata Bupati
Iskandar, jika cadangan emas di Muara Saung digarap maka PAD daari sektor
pertambangan akan meningkat pesat.


5. Pendapatan Daerah
     Menurut Bupati, PAD belum dapat diharapkan untuk membiayai berbagai
pembangunan. Oleh karena itu meskipun Otda sudah untuk tahun yang ketiga bergulir,
namun pembiayaan pembangunan di Bengkulu Selatan masih mengharapkan dana
bantuan dari Pemerintah Pusat dan sumber-sumber lainnya.
Jika semua potensi yang dimiliki daerah ini digarap secara maksimal oleh investor dapat
dipastikan ketergantungan dana pembangunan dari Pemerintah Pusat dan lembaga
keuangan internasional secara pelan-pelan berkurang.
Berkaitan dengan ketiga program unggulan itu, Bupati Bengkulu Selatan mengharapkan
dukungan dari DPRD dan masyarakat. Tanpa dukungan semua program pembangunan
tidak akan dapat direalisasikan dengan baik. Dukungan DPRD terutama dalam hal
mengalokasikan dana pembangunan pada APBD.
2.5 Provinsi Lampung
       Tepat 18 Maret 2009, Provinsi Lampung berusia 45 tahun. Tentu saja, masih
banyak yang diharapkan masyarakat terhadap kemajuan daerah ini. Pada akhir tahun
2004 Provinsi Lampung masih menyandang gelar provinsi miskin nomor tiga si
Indonesia. Namun, dengan kegigihan gubernur Provinsi Lampung pada masa preode itu
maka provinsi Lampung berhasil naik menjadi menjadi provinsi berdaya saing nasional
dengan provinsi yang sudah berkembang.


1. Potensi daerah
       Dalam rangka menarik investor asing maupun dalam negeri di bidang pariwisata,
Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan program jangka pendek dan jangka panjang,
yaitu menginventarisasi peluang investasi di sektor pariwisata dan jasa. Selanjutnya,
menjadikan data potensi tersebut dalam bentuk peluang investasi.
       Selain itu, Pemerintah Provinsi Lampung memiliki dokumen/blue print rencana
induk pengembangan pariwisata Lampung dengan melibatkan sektor swasta dalam
pelaksanaan pembangunan maupun pengelolaannya seperti Taman Wisata Alam Bumi
Kedaton, wisata alam Pulau Krakatau, dan wisata alam di Way Kambas yang bekerja
sama dengan Taman Safari Indonesia.
       Sedangkan wisata bahari berupa selancar di Pulau Pisang, Lampung Barat, dan
wisata alam di Tampak Belimbing. Program jangka menengah akan dibangun Menara
Siger di Bakauheni, Lampung Selatan.
       Selain itu pemerintah menata peruntukan wilayah yang terbagi menjadi
peruntukan zone industri, perdagangan, dan lain sebagainya. Dalam hal pengembangan
pariwisata di Provinsi Lampung tahun 2004 telah ada 8 PMA yang menanamkan
modalnya di Lampung dengan investasi 280 juta dolar Amerika Serikat. Tahun 2005
sampai Maret, ada 4 PMA dengan nilai investasi 37 juta dolar AS.
       Berkaitan jaminan keamanan, pemerintah pusat melalui Tim Pengendali
Pelaksanan Penanaman Modal di bawah koordinasi Menko Perekonomian membentuk
Tim Peningkatan Ekspor dan Perlindungan Investasi dengan tugas utama mengatasi
hambatan investasi dan pemecahan permasalahan. Sedangkan yang menjadi tugas
pemerintah daerah menciptakan iklim investasi yang kondusif, kepastian hukum, dan
ketenangan berusaha bagi para investor.


2) Peran pemerintah bagi masyarakat.
       Untuk     mengentaskan   kemiskinan    di   Provinsi   Lampung        saya   sudah
memprogramkan pelatihan untuk UMKM, industri kecil, dan sekaligus menyediakan
bantuan dalam bentuk modal bergulir, serta memberikan pelatihan community leader dan
pemberian modal awal pada kecamatan dan desa yang potensial.
       Selain itu, pemda juga menyiapkan pelatihan bagi TKI yang akan bekerja di luar
negeri dengan demikian mereka memahami tuga-tugas yang harus dilaksanakan.
       Di bidang kerajinan Provinsi Lampung menyediakan pusat promosi industri di
Panjang diharapkan hasil kerajinan industri dapat dipasarkan melalui pameran hasil
kerajinan.
       Selain program di atas, bagi PNS yang akan memasuki masa purnabakti akan
diberikan pelatihan dan bantuan modal kerja sehingga mereka lebih mandiri.


3) Program pemerintah lampung
     Ada dua target yang ingin dicapai sesuai dengan visi kami membangun Lampung
sebagai provinsi unggulan di Indonesia. Pertama, pembangunan Lampung 2004-2009
secara makro. Target kedua, mempercepat pembangunan Lampung dengan program
unggulan daerah.
     Pembangunan secara makro meliputi terciptanya target pertumbuhan ekonomi yang
cukup tinggi, yaitu rata-rata 5,36% dalam kurun waktu Juni 2004-Juni 2009. Lalu,
tercapainya target pendapatan per kapita rata-rata Rp1,49 juta pada 2008 (atas dasar
harga konstan 1993) yang setara dengan Rp5,14 juta berdasarkan harga berlaku 2008.
     Meningkatnya ekspor daerah Lampung sehingga tercapainya neraca perdagangan
yang menguntungkan. Meningkatnya diversifikasi usaha dan daya saing ekonomi wilayah
secara merata.
     Juga, meningkatnya jumlah unit usaha ekonomi lokal, kemitraan antara UKM dan
pengusaha menengah dan besar, serta berkembangnya usaha kecil dan menengah seiring
dan sejajar bersama dengan usaha menengah dan besar dengan prinsip keadilan dan
demokrasi ekonomi.
     Turunnya persentase jumlah penduduk miskin, KPS, dan meningkatnya jumlah
keluarga sejahtera di Provinsi Lampung. Dan, mengurangi jumlah angkatan kerja yang
menganggur.
     Sementara, target kedua, mempercepat pembangunan dengan program unggulan
daerah, yaitu dengan program unggulan di bidang pendidikan. Setiap daerah
kabupaten/kota harus mempunyai sekolah unggul. Selain itu saya menetapkan Lampung
Tengah sebagai pusat pendidikan. Di sana akan dibangun SD, SMP, SMA, dan perguruan
tinggi bertaraf internasional berbasis sains dan teknologi sekolah kemaritiman dan
perikanan yang bertaraf nasional.
     Program Unggulan di bidang kesehatan, yaitu program yang dirancang untuk
membebaskan masyarakat miskin dari biaya pengobatan, meningkatkan fasilitas dan
pelayanan RSU agar mampu bersaing dengan swasta dan pemberantasan penyakit
menular dengan pendekatan lingkungan dan hidup sehat menuju Lampung Sehat 2010.
     Selanjutnya, program unggulan bidang infrastruktur jalan dan jembatan. Tahun ini
segera terwujud pembangunan tol Bakauheni-Terbanggibesar. Untuk tahap pertama akan
dibangun jalan tol Babatan-Tegineneng dengan investor dari Korea. Lalu, membuka
daerah yang terisolasi, yaitu membuka jalan Ulubelu-Suoh-Pajarbulan serta pemeliharaan
jalan baik jalan negara maupun jalan provinsi.


a. Pembangunan sektor perhubungan
     Untuk menunjang program transportasi darat kami akan bangun Pelabuhan
Srengsem dengan jalan bekerja sama dengan Departemen Perhubungan dan pihak swasta.
Serta membuka jalur penyeberangan antara Srengsem di Provinsi Lampung dan
Ciwandan, Banten.
     Beberapa     waktu    yang     lalu   saya   menandatangani   MoU   pembangunan
perkeretaapian, diharapkan pembangunan tersebut dapat menghubungkan daerah-daerah
seperti Pringsewu-Lamteng, Lamteng-Metro, Lamteng-Bandar Lampung.
      Kini juga sedang dibuat masterplan pembangunan bandara perintis di Pesisir
Tengah, Krui, sekaligus membuka Lambar dari keterisolasian. Sedangkan pembangunan
Bandara Radin Intan II, yaitu perpanjangan landasan. Pada masa mendatang saya akan
menjadikan bandara tersebut sebagai bandara pemberangkatan haji. Mengenai
pembangunan pelabuhan seperti Pelabuhan Panjang, Kotaagung, Bengkunat, dan Mesuji
kini masterplan pembangunannya sudah selesai.
      Di bidang permukiman, pemda merencanakan pembangunan kota baru (new city),
rehabilitasi permukiman dengan bentuk target group, program padat karya pembangunan
infrastruktur perdesaan, perumahan bagi PNS menyelesaikan kasus-kasus pertanahan
mendorong penegakan hukum yang berbasis pada keadilan. Penataan program ini
diharapkan dapat mengatasi kendala perkotaan seperti jalan macet, pembebasan daerah
banjir, dan lain sebagainya.
      Di bidang olahraga kami akan kembangkan sarana olahraga guna menyiapkan
tempat latihan atlet untuk mengikuti even-even tingkat nasional serta menyiapkan
Lampung sebagai tuan rumah pada berbagai kegiatan olahraga. Di bidang budaya, kami
berusaha mengembangkan budaya daerah dengan kreasi dan inovasi yang dilandasi
budaya Lampung untuk dipentaskan pada tataran nasional sekaligus mengisi keragaman
budaya Indonesia.
      Di bidang kepariwisataan, Pemda Provinsi Lampung akan mengembangkan
kawasan wisata Bakauheni, yaitu pembangunan Menara Siger yang keberadaannya
berhadapan dengan Pelabuhan Bakauheni yang akan ditunjang perhotelan, convention
centre serta pusat informasi pembangunan Lampung dan atraksi budaya lainnya. Selain
itu, pemda menetapkan ekowisata Kalianda, agrowisata kawasan wisata Way Pisang dan
agrowisata BBI Pekalongan.
      Sedangkan pengembangan wisata Tahura Wan Abdul Rahman ke depan
diprogramkan untuk penangkaran satwa langka, sedangkan Way Kambas, Lampung
Timur, ke depan akan dikembangkan dan bekerja sama dengan Taman Safari Indonesia.
b. Di bidang pertanian, kehutanan, serta kelautan dan perikanan
     Pengembangan pertanian diarahkan pada pengembangan agrobisnis hortikultura
serta menciptakan bibit unggul di bidang pertanian dan perkebunan untuk menunjang
ketahanan ekonomi rakyat dengan menggandeng mitra keja di bidang pertanian dan
ketahanan pangan sedangkan di bidang perikanan, Pemda akan memberikan pelatihan
dan modal agar nelayan mendapatkan penghasilan tambahan.
     Di bidang peternakan, pemerintah menyosialisasi pengetahuan insiminasi buatan
dan mengolah limbah pertanian dan perkebunan untuk dijadikan makanan ternak. Dengan
demkian, dapat meningkatkan taraf hidup peternak.
     Di bidang konservasi dan kehutanan, Pemerintah Daerah menggalakkan penanaman
hutan dalam bentuk reboisasi sekaligus mengatasi illegal logging yang dilakukan mereka
yang tidak bertanggung jawab.
                                  BAB 3. PENUTUP


         Beberapa waktu belakangan semenjak bergulirnya gelombang reformasi, otonomi
daerah menjadi salah satu topik sentral yang banyak dibicarakan dan diterapkan di
kepemerintahan daerah. Sebenarnya “otonomi daerah” bukanlah suatu hal yang baru
karena semenjak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia , konsep otonomi
daerah sudah digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Bahkan pada
masa pemerintahan kolonial Belanda, prinsip-prinsip otonomi sebagian sudah diterapkan
dalam penyelenggaraan pemerintahan.
         Semenjak awal kemerdekaan sampai sekarang telah terdapat beberapa peraturan
perundang-undangan yang mengatur tentang kebijakan Otonomi Daerah. UU 1/1945
menganut sistem otonomi daerah rumah tangga formil. UU 22/1948 memberikan hak
otonomi dan medebewind yang seluas-luasnya kepada Daerah. Selanjutnya UU 1/1957
menganut sistem otonomi ril yang seluas-luasnya. Kemudian UU 5/1974 menganut
prinsip otonomi daerah yang nyata dan bertanggung. Sedangkan saat ini di bawah UU
22/1999 dianut prinsip otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Seperti
yang kita ketahui Negara Indonesia memiliki daeah yang sangat luas yang terbagi dalam
provinsi-provinsi, kabupaten-kabupaten, kecamatan-kecamatan dan sebagainya. Dengan
adanya    desentralisasi   melalui penerapan   otonomi daerah di    harapkan dapat
mengoptimalkan pengelolaan daerah dan memeratakan pembangunan di daerah.
                                   DAFTAR PUSTAKA


            .2007. Tentang Aceh Singkil. didapat dari: http://www.acehsingkilkab.go.id
             (tanggal Akses 30 Agustus 2009).

             .2005.      Lampung        Mengejar     Ketertinggalan.      Didapat    dari:
             http://lampungpost.com/Lampung Mengejar Ketertinggalan.htm. (tanggal
             akses 7 Oktober 2009)

Badan Pusat Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Aceh. 2005. Dalam Angka .
             Banda Aceh.

Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan. 2007. Statistik Perkebunan
             Indonesia. Jakarta

http://www. Wikipedia.com/ Kabupaten_Aceh_Timur.htm. (tanggal akses 9 oktober
             2009)

Portal   nasional.    2009.   Profil   Kepulauan   Riau.   Republik    Indonesia.   No   3.
             http://www.kepriprov.go.id. 9 Oktober 2009

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Stats:
views:1256
posted:6/8/2010
language:Indonesian
pages:43