Get documents about "PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA
Document Sample
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TAHAP
PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERADILAN
PIDANA DI INDONESIA
Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Di Fakultas Hukum Universitas Jambi
Oleh :
CEP SAEPUL ALAM TEDDY LESMANA
B10006016
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JAMBI
TAHUN 2010
2
KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM
HALAMAN PENGESAHAN
Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi pada :
Hari : Jumat
Tanggal : 5 Maret 2010
Jam : 08.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Ujian Prof. Z. Ansori Ahmad, SH.
DEWAN PENGUJI TERDIRI DARI
1. Ketua : SELAMAT SIBAGARIANG, SH., MH. ______________
2. Sekretaris : SYAFRI SYAM, SH., MH. ______________
3. Penguji Utama : KHABIB NAWAWI, SH., MH. ______________
4. Anggota : H. ANIS BAFADHAL, SH., MH. ______________
5. Anggota : TABRANI M. SOLEH, SH., MH ______________
Jambi, Maret 2010
Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Jambi,
TAUFIK YAHYA, SH., MH.
NIP. 19650107 199003 1 002
KATA PENGANTAR
3
Terpujilah Allah dengan Segala Kemaha Besaran-Nya.
Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, Allah
Yang Maha Mengabulkan Segala Cita-Cita. Berkat petunjuk-Nya penulis dapat
menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak
Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Peradilan Pidana
Indonesia”. Penulisan skripsi ini selain bertujuan utama sebagai syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program study S1 di Fakultas Hukum
Universitas Jambi, juga sebagai manifestasi pengabdian penulis kepada-Nya, atas
anugerah akal pikiran serta fuad yang diberikan pada penulis. Sehingga selain
penulis dapat menjalankan kehidupan dengan baik, juga dapat sedikit demi sedikit
mewujudkan kehidupan yang berbudaya progresif.
Penulisan skripsi ini bertepatan dengan perkembangan hukum terbaru di
“Republik Hukum dan Demokrasi” ini, hampir 24 jam non-stop dan dihampir
semua stastiun TV lokal menyiarkan tentang perkembangan hukum nasional dan
internasional. Hal ini tentunya memberikan warna nafas dan dinamika semangat
yang heroik kepada penulis untuk segera menjadi bagian dari pemberitaan itu
yang semua itu tertuang dalam semangat penulisan skripsi ini.
Semangat penulis yang sangat besar juga tak lepas dari dukungan,
bimbingan serta arahan dari semua pihak yang senantiasa mengalir kepada penulis
dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, secara khusus penulis ingin
4
menyampaikan ucapan terima kasih sebagai bentuk kesyukuran yang mendalam
penulis kepada;
1. Almarhum Ayahanda Andang Surachman Teddy Lesmana, dan Ibunda
Tersayang Siti Rukoyah, serta Bapak Ir. Zulhanuddin Nasution, terima
kasih atas keturunan yang telah mewarisi dan dukungan tanpa batas yang
diberikan. Kalian orang tua juara seluruh dunia;
2. Bapak Taufik Yahya, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Jambi yang telah memberikan dukungan baik secara institusional maupun
pribadi kepada penulis hingga sampai menjelang “kelahiran” penulis sebagai
Sarjana Hukum.
3. Ibu Dhil’s Noviades, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I dan sekaligus
Pembimbing Akademik Penulis, terima kasih atas dukungan yang telah
diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir dari rangkaian
study ini;
4. Bapak Efrimol, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas
Hukum Universitas Jambi beerta staf Dosen Bagian Hukum Acara yang telah
membantu kelancaran penulis dalam menjalani Program Kekhususan Hukum
Acara;
5. Bapak H. Anis Bafhadal, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulisan
skripsi ini yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,
arahan serta masukan kepada penulis. Hatur nuhun kana naon rupi kasaean-
na;
5
6. Bapak Thabrani M Soleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu
penulisan skripsi ini yang juga telah sudi membimbing dan mengarahkan serta
membantu penulis dalam mnyelesaikan penulisan skripsi ini;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah mengajar penulis selama kuliah di
Fakultas Hukum Universitas Jambi ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan
dapat berkembang dan bermanfaat demi tegaknya hukum dan keadilan di
muka bumi ini, dan;
8. Seluruh jajaran karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jambi
yang banyak membantu kelancaran selama masa study penulis.
Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua
teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu di sini.
Terima kasih telah memberikan dukungan baik secara mental maupun spiritual
kepada penulis mulai dari masa perkuliahan hingga selesainya masa study penulis.
Thanks for our toghaterness and the beautifull spirit on friendly softly love.
Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif terhadap
buah pikiran ini demi penyempurnaan dalam penulisan-penulisan berikutnya.
Penulis persembahkan dengan kerendahan hati setetes pemikiran ini kepada
Almamater Tercinta, Universitas Jambi, semoga pemikiran sederhana ini dapat
bermanfaat.
Jambi, Februari 2010
Penulis,
Cep Saepul Alam Teddy Lesmana
6
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN PERSEMBAHAN ……………………………………… i
HALAMAN PERSETUJUAN ………………………………………. ii
HALAMAN PENGESAHAN ……………………………………….... iii
KATA PENGANTAR………………………………………………… iv
DAFTAR ISI …………………………………………………………. viii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang …………………………………………. 1
B. Perumusan Masalah…………………………………….. 6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian ………………………… 7
D. Kerangka Konseptual …………………………………... 8
E. Landasan Teoritis ………………………………………. 13
F. Metode Penelitian ………………………………………. 19
G. Sistematika Penulisan ………………………………….. 24
BAB II TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN
HAK ASASI MANUSIA DALAM
SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
A. Hak Asasi Manusia Dalam Konsepsi
Hukum Pidana ………………………………………... 25
B. Jenis-Jenis Pendekatan Sistem
Peradilan Pidana ……………………………………… 29
C. Sistem Peradilan Pidana Indonesia ……………………. 33
D. Landasan dan Asas Perlindungan
HAM dalam KUHAP …………………………………. 37
7
BAB III PEMBAHASAN
A. Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Tersangka
Pada Tahap Penyidikan ………………………………. 48
B. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Tahap
Penyidikan dalam Perspektif Peradilan Pidana
Indonesia ………………………………………………. 64
C. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)
Dalam Sistem Peradilan Pidana
Yang Melindungi Hak Asasi Tersangka ………………. 70
BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan …………………………………………….. 74
B. Saran …………………………………………………… 75
DAFTAR PUSTAKA ………………………………………………… 76
LAMPIRAN : RIWAYAT HIDUP PENULIS
8
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-
Undang Nomor 8 tahun 1981, yang lebih dikenal dengan KUHAP, merupakan
suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum :
Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum menjalankan wewenangnya
menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Menurut Undang-undang ini para
penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang,
yaitu kepentingan perorangan (hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat
dalam suatu proses beracara pidana.
Lahirnya KUHAP menurut M.Yahya Harahap1 merupakan pembaharuan
hukum yang signifikan. Bahwa KUHAP telah mengangkat dan menempatkan
seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan
Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan
yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity
and dignity as a human being). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak
menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi manusia
(HAM) seorang tersangka tidak boleh diabaikan atau dilanggar.
1
M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan
dan Penuntutan, Ed. 2, Cet. 8. Jakarta : Sinar Grapika, 2006. Hlm. 1-2.
1
9
Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia
terlihat dari garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yang dasar-dasarnya
terdapat pada huruf “c” konsideransnya yang menyatakan :
bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum
acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya
dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum
sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, ke arah tegaknya
hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat
tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal
dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (criminal justice system). Sistem yang
dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-
sistem) yang terdiri dari; Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan,
dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri
sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas
(diferensiasi fungsional).
Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas the right due
process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus
sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“ oleh
karena itu prinsip due process of law tidak membolehkan pelanggaran terhadap
suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum
yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan dalam penegakan hukum,
yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang
diduga pelaku tindak pidana (tersangka).
10
Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing
sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan
atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan
pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena
terkait dengan berita acara pemerikasaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari
suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya.
Mengingat pada tujuan lahirnya KUHAP diatas, maka persoalan sistem
pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap
pencapaian tujuan dimaksud. Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem
pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yaitu : (a) pemeriksaan
permulaan (pendahuluan) yang dilakukan oleh kepolisian/penyidik dan (b)
pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim.
Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut azas
pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan
oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang
mengikuti jalannya pemeriksaan secara pasif yakni Penasehat hukum
diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses
pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem
Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum
penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik,
terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “menjerat”.
Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan
pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai
11
Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai
subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah
dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas
terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat (1)) KUHAP, yang intinya
menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk
mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan
tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.
Untuk itu KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan mengenai
penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur
dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 tentang
penggunaan upaya paksa (dwang middelen), Pasal 32-49 tentang kewajiban
membuat BAP. Selain itu, pada Bab XIV, Pasal 102-136 juga diatur mengenai
tekhnis-tekhnis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.
Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan
bagaimana imlplementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam
KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-
ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Penyidik
untuk melakukan “serangkaian tindakan”. Pada kenyataannya, meskipun
“serangkaian tindakan” itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam
prakteknya “serangkaian tindakan” tersebut malah menjadi “aktor” pelanggar hak-
hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang
diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP
sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanngaran tersebut.
12
Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu
misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan
penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung
jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi
keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa
tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih
selaras dengan wewenang sebagaimana diatur dalam rumusan-rumusan
sebelumnya.2 Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran
prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa
bukti-bukti suatu perkara.
Salahsatu contoh pelanggaran fenomenal yang terjadi beberapa waktu lalu,
3
misalnya pada kasus David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat.
Vonis hakim menyatakan mereka terbukti membunuh Asrori yang mayatnya
ditemukan di kebun tebu, Jombang. Ternyata, mayat yang tercampak di kebun
tebu itu bukan Asrori. Mayat Asrori sendiri belakangan diketahui terkubur di luar
rumah orang tua Very Idam Heniansyah alias Riyan Si Jagal Dari Jombang.
Riyan mengakui membunuh bahwa dialah yang membunuh Asrori. Polisi, yang
mengawali penyidikan pembunuhan ini dengan uji DNA, telah pula memastikan
bahwa mayat yang berhasil di angkat dari belakang rumah orang tua Riyan itu
memang benar Asrori. Setelah itu, polisi juga akhirnya dapat mengidentifikasi
mayat di kebun tebu yang awalnya diduga sebagai mayat Asrori. Mayat itu
ternyata mayat Ahmad Fauzin Suyanto alias Antonius. Polisi pun telah dapat
2
M. Yahya Harahap. Op., Cit. Hlm 106.
3
Dikutip dari http//www.law-insight.blogspot.com/kasus-kasus-menarik/ tanggal 27
November 2009.
13
mengidentifikasi dan menangkap tersangka pembunuhnya yaitu Rudi Hartono
alias Rangga.
Terkait dengan kasus di atas, fakta yang mengejutkan adalah bahwa para
tersangka (David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat) tersebut
ternyata dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada saat
penyidikan. Mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka
lakukan. Terungkapnya kasus salah mengadili (wrongful conviction) ini
merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice) yang
disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagaiman diatur
KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada peradilan pidana
Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim (sebagai produk
peradilan) yang salah.
Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk
melakukan penelitian mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam hukum
acara pidana. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul
“Perlindungan Hak-Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam
Perspektif Peradilan Pidana Indonesia”.
B. Rumusan Masalah
Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dalam tulisan ini akan
dikemukakan 2 (dua) permasalahan sebagai pokok pembahasan, yaitu;
1. Apa saja hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP serta bagaimana
bentuk pelanggarannya.
14
2. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak tersangka pada tahap
penyidikan dalam perspektif peradilan pidana Indonesia.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian
a. Untuk mengetahui dan memahami tentang hak-hak tersangka apa saja yang
dalam KUHAP serta bagaimana bentuk pelanggarannya.
b. Untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan terhadap
hak-hak tersangka pada tahap penyidikan dalam perspektif peradilan pidana
Indonesia
2. Manfaat Penelitian
a. Manfaat Akademis:
Sebagai tambahan referensi untuk mendapatkan informasi tentang
bagaimana KUHAP mengatur dan merumuskan perlindungan hak-hak
tersangka pada tahap penyidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan
dapat menjadi bahan acuan awal dalam rangka menyelenggarakan
penelitian lebih lanjut terhadap perlindungan HAM dalam hukum acara
pidana Indonesia.
b. Manfaat Teoritis:
Hasil penelitian ini diharapapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran
dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum
15
khususnya mengenai teori-teori hukum acara pidana yang berhubungan
dengan perlindungan hak-hak tersangka.
c. Manfaat Praktis:
Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam rangka meningkatkan peran
kepolisian khususnya dan umumnya peranan peradilan pidana Indonesia
dalam menyelesaikan suatu perkara pidana secara berimbang dan
menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan.
D. Kerangka Konseptual
Sebelum penulis mengulas dan masuk dalam pembahsan permasalahan
lebih jauh, berikut penulis uraikan pengertian-pengertian dan peristilahan yang
digunakan dalam skripsi ini, yaitu:
1. Perlindungan
Menurut O.C Kaligis,4 konsep perlindungan dalam hukum adalah pengakuan
serta penerapan asas persamaan kedudukan dan perlakuan dalam hukum
(equality before the law). Asas ini merupakan dasar dari perlindungan hukum
yaitu menyangkut bagaimana seseorang diperlakukan oleh hukum. Prinsip-
prinsip perlindungan ini erat kaitannya dengan kewajiban negara dalam
hukum. Selain menerapkan dan menegakan hukum, negara juga memiliki
kewajiban untuk melindungi setiap hak yang melekat dengan hukum. Dalam
hukum acara pidana, kewajiban negara tersebut mencakup perlindungan
4
O.C. Kaligis. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan
Terpidana. Alumni : Bandung, 2006. Hlm.106.
16
korban dan pelaku tindak pidana. Kewajiban ini berbentuk penyelenggaraan
peradilan pidana yang bertujuan menghukum pelaku tindak pidana sebagai
upaya preventif pencegahan pelanggaran hak-hak tersebut. Di lain sisi, wujud
perlindungan ini berupa perlindungan hak-hak seorang (yang diduga) pelaku
tindak pidana agar dalam penyelenggaraan peradilan pidana tidak terjadi
pelanggaran hak-hak berikutnya;
2. Hak-Hak Tersangka
Yang dimaksud tersangka, sebagaimana rumusan Pasal 1 butir 14 KUHAP
menentukan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya
atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku
tindak pidana”.
Hak-hak tersangka adalah hak konstitusional seorang baik yang didapat
sejak mereka lahir (HAM)5 maupun hak-hak yang yang diberikan undang-
undang. Hak-hak yang diberikan undang-undang ini terkait dengan statusnya
sebagai tersangka. Hak-hak itu diatur dalam KUHAP baik secara
eksplisitmaupun imflisit dalam rumusan pasal-pasalnya yang antara lain; (a)
Hak untuk mengetahui dasar alasan penerapan Upaya Paksa; (b) Hak untuk
memperoleh perlakuan yang manusiawi; (c) Hak untuk mengungkapkan
pendapat baik secara lisan maupun tulisan; (d) Hak untuk diam, dalam
pengertian tidak mengeluarkan peryataan atau pengakuan; (d) Hak untuk
mengajukan saksi a-de charge mulai dari proses penyidikan; (e) Hak untuk
mendapatkan bantuan hukum, dan seterusnya;
5
Majda El-Muhtaj. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945
sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana, 2005. Hlm. 47.
17
3. Tahap Penyidikan
Istilah penyidikan yang dipakai dalam hukum acara pidana Indonesia
merupakan penyesuaian pengertian dengan istilah opsporing dalam Bahasa
Belanda. Opsporing berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat
yang untuk itu ditujuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan
jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi
suatu pelanggaran hukum. 6
Dalam Bab I Ketentuan Umum KUHAP, Pasal 1 butir 1 dan 2
merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa, penyidik adalah
pejabat Polri atau Pejabat Pegaai Negeri tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang. Kemudian yang dimaksud dengan Penyidikan
adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur
dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang
dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan
tersangkanya.
Jika diperhatikan secara seksama, dan melihat ketentuan KUHAP yang
mengatur tentang Penyelidikan, bahwa penyelidikan adalah serangkaian
tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang
diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya
dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
Dari rumusan ketentuan ini maka akan terlihat kaitan dan seolah-olah tidak
ada perbedaan antara kedua tindakan tersebut.
6
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua). Jakarta : Sinar Grafika,
2008. Hlm.120.
18
Menurut M. Yahya Harahap,7 hampir tidak ada perbedaan makna antara
kedua rumusan tindakan tersebut. Perbedaan yang ada hanya bersifat gradual
karena sesungguhnya antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi.
Pada tindakan Penyelidikan, penekanannya diletakan pada tindakan mencari
dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak
pidana. Sedangkan penyidikan titik beratnya pada tindakan mencari dan
mengumpulkan bukti agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.
Berkaitan dengan tugas dan fungsi kedua tindakan ini, undang-undang
memberikan wewenang yang “sangat luas” kepada penyelidik dan penyidik
untuk melakukan upaya-upaya sehingga fungsi dan tujuan dari tindakan
tersebut tercapai. Dari serangkaian wewenang itu terdapat juga wewenang
untuk melakukan upaya paksa (dwang middelen) yang dalam kenyataannya
justru sering merusak tujuan dan fungsi mereka dalam rangka penegakan
hukum.
4. Perspektif
Pengertian kata “perspektif” dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer
adalah “sudut pandang atau pandangan”. Sudut pandang berarti konsentrasi
pandangan kepada satu objek tertentu.8
Dalam terminologi, istilah perspektif biasanya digunakan untuk menunjukan
cara menginterpretasikan suatu keadaan atau gejala yang terjadi dari segi
tertentu pada suatu tatanan. Yang dimaksud “perspektif” dalam skripsi ini
7
M. Yahya Harahap. Op., Cit. Hlm. 109.
8
Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Ed. 2. Jakarta
: Media English First, 1995. Hlm. 1146.
19
adalah interpretasi terhadap perlindungan hak-hak tersangka dengan
menggunakan sudut pandang kebijakan dalam peradilan pidana Indonesia
(KUHAP).
5. Peradilan Pidana Indonesia
Peradilan pidana Indonesia yang dimaksud adalah, pola penegakan hukum
pidana Indonesia yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana
Indonesia” (Indonesian criminal justice system). Sistem yang dibangun
KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem)
yang terdiri dari; Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan
Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri
sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas
(diferensiasi fungsional).
Sistem peradilan pidana ini dijalankan dengan berlandaskan asas the right due
process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana
harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“
oleh karena itu prinsip due process of law tidak membolehkan pelanggaran
terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan
bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan dalam
penegakan hukum, yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak
asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).
Secara umum, yang dimaksud dengan “Perlindundungan Hak-Hak
Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Peradilan Pidana
Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang
20
Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana-KUHAP) adalah upaya
penulis untuk mencari tahu, menelahaah, serta meneliti bagaimana wujud
perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari sudut pandang Hukum Acara
Pidana Indonesia. Analisa ini dimulai dari bagaimana hak-hak tersangka
dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dijalankan berdasarkan KUHAP.
E. Landasan Teoritis
Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan
dasar pijakan teoritis dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat
dalam skripsi ini. Yang menjadi landasan teoritis pada penulisan skripsi ini pada
prinsipnya mengacu kepada pendapat-pendapat (doktrin) para ahli dan sarjana
hukum yang terkait dengan Perlindundungan Hak-Hak Tersangka dalam
Perspektif Peradilan Pidana Indonesia. Kajian teoritis ini penulis awali dengan
teori dasar tentang HAM dan perlindungannya sebagai berikut.
Konsepsi HAM yang melekat pada manusia ini diakui secara universal,
tetapi pemahaman dan penerapannya disesuaikan dengan latar belakang sejarah
dan budaya dari masing-masing masyarakat. Dengan demikian, kalau kita telusuri
sejarah dan budaya bangsa Indonesia, maka akan terlihat bahwa perlindungan
HAM berkembang dari masa ke masa mengikuti perkembangan hukum yang
berlaku.
Menurut O.C Kaligis,9 Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungannya
yang dijalankan melalui suatu mekanisme hukum merupakan refleksi dari konsep
9
O.C. Kaligis. Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid-3. Bandung : Alumni, 2007. Hlm.
21
negara hukum. Setiap negara hukum memiliki kewajiban untuk menajmin dan
menghormati HAM, melindungi serta menegakannya. Mekanisme negara hukum
telah mengakui bahwa sejak lahir manusia membawa hak-hak yang melekat
dalam dirinya sebagai manusia.
Indonesia sebagai negara hukum mewujudkan bentuk pengakuan tersebut
dalam pembangunan hukum nasionalnya sejak masa kemerdekaan dimulai.
Perwujudan itu dapat ditemukan diantaranya dalam Pembukaan dan dirumuskan
dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu,
“Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan....
... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... “.
“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945).
(Pembukaan UUD 1945)
Rumusan tersebut menunjukan pengakuan dan bentuk dasar perlindungan
negara terhadap HAM, dimana HAM dipandang sebagai sesuatu yang vital untuk
menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling
hakiki, yaitu hak untuk menjadi manusia.
Ketentuan UUD 1945 di atas juga menegaskan jaminan atas perlindungan
HAM yang pada akhirnya merujuk suatu prinsip equality before the law
(persamaan di hadapan hukum). Hal itu tentu menimbulkan konsekuensi bahwa
pemerintah atau penguasa negara termasuk badan peradilan harus memperlakukan
22
setiap orang secara adil. Konsekuensi ini mengandung pengertian bahwa tidak ada
alasan yang membenarkan suatu paksaan yang melawan kemauan orang lain
dalam bentuk apapun. Namun pada perkembangannya, sesuai dengan prinsip
equality before the law yang dianut Indonesia, persamaan dihadapan hukum ini
merupakan persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab.
Implementasi prinsip equality before the law dalam sistem peradilan di
Indonesia khususnya Sistem Peradilan Pidana, memiliki kaitan yang sangat erat
dalam rangka melaksanakan perlindungan HAM. Dalam Sistem Peradilan Pidana,
HAM merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut dengan adanya
hak tersangka yang harus dilindungi.
Berangkat dari uraian di atas, kalau kita perhatikan pembaharuan hukum
acara pidana Indonesia, semakin menegaskan keseriusan Indonesia sebagai negara
hukum dalam rangka mengakui dan melindungi HAM. Hal ini dikemukakan
dalam landasan tujuan pada konsideran KUHAP huruf “c” yang menyatakan;
Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum
acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya
dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum
sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, ke arah tegaknya
hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar 1945.
KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam
kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP
menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus
diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity and dignity
as a human being). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi
23
suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi manusia (HAM)
seorang tersangka tidak boleh diabaikan atau dilanggar.
Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat
tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal
dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (criminal justice system). Sistem yang
dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-
sistem) yang terdiri dari; Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan,
dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri
sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas
(diferensiasi fungsional).
Sistem peradilan pidana ini dijalankan dengan berlandaskan asas the right
due process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana
harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“
oleh karena itu prinsip due process of law tidak membolehkan pelanggaran
terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian
hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan dalam penegakan
hukum, yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang
yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).
Namun demikian, pada kenyataannya KUHAP sebagai suatu pedoman
pelaksanaan peradilan pidana, ternyata belum lengkap dan justru belum
mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-hak
seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana (tersangka).
24
Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka yang belum diatur di
dalam KUHAP.
Sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP juga memberikan
peluang untuk terjadinya pelanngaran tersebut. Peluang untuk terjadinya
penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal
5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan
lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan
tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk
bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut
merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana
diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya.10 Pelanggaran-pelanggaran tersebut
dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti
rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.
Pelanggaran-pelanggaran hak asasi tersangka oleh aparat penekgak hukum
selanjutnya akan menimbulkan miscarriage of justice (kegagalan dalam
menegakan keadilan). Dimana penegak hukum yang mempunyai kuasa dan
wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan
kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidak adilan.11
Bagi integritas moral proses pidana (moral integrity of the criminal
proses) sendiri, kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice) ini
akan berakibat fatal, yaitu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap
penegakan hukum.
10
M. Yahya Harahap. Loc., Cit..
11
O.C. Kaligis. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan
Terpidana, Alumni, Bandung : 2006, hlm. 12.
25
Berikut penulis gambarkan diagram alur pikir landasan teoritis penulisan
skripsi, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas dalam memahami mengenai
landasan teoritis dalam skripsi ini.
Diagram 1:
Alur Pikir Landasan Teoritis Penulisan Skripsi
Pengakuan
(recognition)
Dasar Teori :
Pemenuhan HAM è Harkat, Penghargaan
(fullfill) Martabat Manusia (respection)
Perlindungan
(protection)
Kewajiban Penerapan Teori : Equality Before The
Negara Negara Hukum Law
Pembaharuan Hukum Acara
Pidana
Peradilan Pidana yang
melindungi dan menjunjung
tinggi Hak-Hak Tersangka
26
F. Metode Penelitian
Dilihat dari ruang lingkup bidang kajiannya, maka skripsi ini
menggunakan “metode penelitian hukum”, yaitu :
Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.
…menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi
dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 12
Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian
yang digunakan dalam skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi
dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.
1. Jenis Penelitian
Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk kategori jenis penelitian
deskriptif (descriptive research), yaitu penelitian yang berupaya mengetahui,
memahami dan mendeskripsikan menegnai :
a. bentuk hak-hak tersangka pada tahap penyidikan yang diatur KUHAP
serta bagaimana bentuk pelanggarannya; dan
b. perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan dalam hukum
acara pidana Indonesia.
Jika dilihat dari tujuannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai
penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk memahami
dan menemukan asas-asas dasar, falsafah dan formula hukum positif yang
berhubungan dengan perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan
dalam hukum acara pidana Indonesia.
12
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum cetakan ke-3, Jakarta :Kencana, 2007,
hlm. 35.
27
2. Pendekatan Penelitian
Pada dasarnya, yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah aturan-
aturan hukum tentang perlindungan kah-hak tersangka pelaku tindak pidana yang
telah ada. Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan metode
pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu “metode penelitian
dengan berusaha memahami asas-asas dari suatu peraturan perundang-
undangan”.13
Untuk menafsirkan dan sebagai tunjangan teoritis terhadap peraturan
perundang-undangan tersebut, maka penelitian ini juga menggunakan metode
pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan demikian, penelitian ini
berusaha membangun suatu konsep tentang masalah kajian yang beranjak dari
pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum.
Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah metode
pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam
ilmu hukum sehingga peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian,
konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 14
Selain kedua metode di atas, untuk mendapatkan gambaran nyata dari
fakta-fakta yang terkait dengan kajian penelitian, maka penelitian ini juga
menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) yaitu untuk dapat
memahami fakta materiil dengan cara memperhatikan abstraksi rumusan fakta
yang yang terjadi.15 Namun dalam penelitian ini, proporsi pendekatan kasus ini
bukan merupakan metode utama, hanya sebagai metode pendukung untuk
13
Ibid. hlm. 96.
14
Ibid. hlm. 95.
15
Ibid. hlm. 119.
28
medapatkan komparasi antara pendekatan perundang-undangan dengan
pendekatan konseftual.
3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data
Adapun jenis data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah
data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang bersumber dari kepustakaan.
Data sekunder ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan
hukum tersier.
Pengumpulan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini
menggunakan metode pengumpulan kepustakaan yang meliputi :
3.1.1 Bahan hukum primer yang terdiri dari:
(a) Norma dasar (ground norm), yaitu Pembukaan UUD 1945.
(b) Peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945.
(c) Peraturan Perundang-undangan, yaitu;
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara
Pidana;
- Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Penetapan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia, dan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
KUHAP.
29
3.1 Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum yang bukan merupakan
dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian,
majalah/koran, skripsi, thesis dan disertasi.
3.2 Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan definisi, petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi
kamus umum, kamus hukum dan sebagainya.
Adapun data tersebut di atas akan diperoleh pada tempat-tempat sebagai
berikut:
a. Perpustakan Universitas Jambi;
b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jambi;
c. Perpustakaan Wilayah Jambi, dan;
d. Media informasi televisi, koran dan internet.
4. Pengolahan dan Analisis Data
Data-data yang terkumpul terkait materi penelitian ini akan diolah
dengan cara melakukan sistematisasi melalui klasifikasi bahan hukum tersebut.
Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, maksudnya
yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa
secara kualitatip dan kemudian disajikan dalam kesimpulan dan saran-saran.
Untuk lebih memahami metodologi penelitian ini, berikut penulis
gambarkan alur metode penelitian ini pada diagram di bawah ini.
30
Diagram 2:
Alur Metode Penelitian Skripsi
METODE PENELITIAN
JENIS DAN PENDEKATAN JENIS DAN SUMBER DATA
Jenis Penelitian: Jenis Data:
1. Sifat: descriptive research. - Data Sekunder: Bahan hukum
2. Tujuan: penelitian hukum Primer, sekunder dan tersier.
normatif (yuridis normatif) - Dukungan Data Primer; contoh-
contoh kasus pelanggaran hak-
Pendekatan: hak tersangka.
- Perundang-undangan (statuta
approach Sumber Data:
- Konseptual (conceptual approach) Perpustakaan.
- Pendekatan Kasus (Case
approach)
METODE PENGUMPULAN DATA
Metode Pengumpulan Data:
Kepustakaan
Teknik Pengumpulan Data:
Data Sekunder: Inventarisasi dan
klasifikasi bahan-bahan hukum
PENGOLAHAN DAN
ANALISIS DATA
Pengolahan Data:
Sistematisasi dan klasifikasi bahan-bahan hukum.
Analisis Data:
Penafsiran hukum (kualitatif yuridis normatif).
Kesimpulan dan saran
31
G. Sistematika Penulisan
Agar diperoleh gambaran secara jelas dan terperinci dan dengan
memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, berikut penulis
sajikan sistematika penulisan skripsi ini.
Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, perumusan
masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis,
metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini berfungsi
sebagai bab pengantar yang memberi arah atau pedoman dalam melaksanakan
penelitian dan penulisan.
Bab II Tinjauan Pustaka, membahas mengenai Sistem Peradilan Pidann
dan Perlindungan HAM dalam Landasan dan Asas KUHAP. Setelah pembahasan
ini dapat diketahui tentang bagaimana pengakuan dan implementasi HAM dalam
sistem peradilan pidana Indonesia.
Bab III Pembahasan, setelah mengetahui Sistem Peradilan Pidana dan
Prinsip Perlindungan HAM dalam Landasan dan Asas KUHAP, kemudian akan
dibahas dalam bab ini mengenai; (i) Ketentuan Hak-Hak Tersangka dalam Hukum
Acara Pidana serta bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut,
dan,;(ii) wujud perlindungan hak-hak tersangka dalam perspetkif peradilan pidana
Indonesia.
Bab IV Penutup, pada bab ini penulis membuat kesimpulan dari seluruh
pembahassan dalam skripsi ini. Dari kesimpulan itu, penulis menyampaikan
beberapa saran yang terkait dengan hasil pembahasan materi dalam skripsi ini.
Related docs
