Docstoc

PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA

Document Sample
PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA Powered By Docstoc
					   KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
      UNIVERSITAS JAMBI
         FAKULTAS HUKUM




  PERLINDUNGAN HAK-HAK TERSANGKA PADA TAHAP
     PENYIDIKAN DALAM PERSPEKTIF PERADILAN
              PIDANA DI INDONESIA




Skripsi Diajukan Sebagai Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
                  Di Fakultas Hukum Universitas Jambi


                              Oleh :

            CEP SAEPUL ALAM TEDDY LESMANA
                        B10006016




                   FAKULTAS HUKUM
                   UNIVERSITAS JAMBI
                       TAHUN 2010
                                                                             2



           KEMENTRIAN PENDIDIKAN NASIONAL
              UNIVERSITAS JAMBI
                 FAKULTAS HUKUM
                         HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Jambi pada :

Hari            :   Jumat
Tanggal         :   5 Maret 2010
Jam             :   08.30 WIB s/d selesai
Tempat          :   Ruang Ujian Prof. Z. Ansori Ahmad, SH.


                        DEWAN PENGUJI TERDIRI DARI


1. Ketua             : SELAMAT SIBAGARIANG, SH., MH.             ______________

2. Sekretaris        : SYAFRI SYAM, SH., MH.                     ______________

3. Penguji Utama : KHABIB NAWAWI, SH., MH.                       ______________

4. Anggota           : H. ANIS BAFADHAL, SH., MH.                ______________

5. Anggota           : TABRANI M. SOLEH, SH., MH                 ______________




                                             Jambi, Maret 2010
                                             Mengetahui
                                             Dekan Fakultas Hukum
                                             Universitas Jambi,




                                       TAUFIK YAHYA, SH., MH.
                                       NIP. 19650107 199003 1 002
                              KATA PENGANTAR
                                                                             3




       Terpujilah Allah dengan Segala Kemaha Besaran-Nya.

       Syukur Allhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Illahi Rabbi, Allah

Yang Maha Mengabulkan Segala Cita-Cita. Berkat petunjuk-Nya penulis dapat

menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hak-Hak

Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Peradilan Pidana

Indonesia”. Penulisan skripsi ini selain bertujuan utama sebagai syarat untuk

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program study S1 di Fakultas Hukum

Universitas Jambi, juga sebagai manifestasi pengabdian penulis kepada-Nya, atas

anugerah akal pikiran serta fuad yang diberikan pada penulis. Sehingga selain

penulis dapat menjalankan kehidupan dengan baik, juga dapat sedikit demi sedikit

mewujudkan kehidupan yang berbudaya progresif.

       Penulisan skripsi ini bertepatan dengan perkembangan hukum terbaru di

“Republik Hukum dan Demokrasi” ini, hampir 24 jam non-stop dan dihampir

semua stastiun TV lokal menyiarkan tentang perkembangan hukum nasional dan

internasional. Hal ini tentunya memberikan warna nafas dan dinamika semangat

yang heroik kepada penulis untuk segera menjadi bagian dari pemberitaan itu

yang semua itu tertuang dalam semangat penulisan skripsi ini.

       Semangat penulis yang sangat besar juga tak lepas dari dukungan,

bimbingan serta arahan dari semua pihak yang senantiasa mengalir kepada penulis

dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, secara khusus penulis ingin
                                                                          4


menyampaikan ucapan terima kasih sebagai bentuk kesyukuran yang mendalam

penulis kepada;

1. Almarhum Ayahanda Andang Surachman Teddy Lesmana, dan Ibunda

   Tersayang Siti Rukoyah, serta Bapak Ir. Zulhanuddin Nasution, terima

   kasih atas keturunan yang telah mewarisi dan dukungan tanpa batas yang

   diberikan. Kalian orang tua juara seluruh dunia;

2. Bapak Taufik Yahya, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas

   Jambi yang telah memberikan dukungan baik secara institusional maupun

   pribadi kepada penulis hingga sampai menjelang “kelahiran” penulis sebagai

   Sarjana Hukum.

3. Ibu Dhil’s Noviades, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I dan sekaligus

   Pembimbing Akademik Penulis, terima kasih atas dukungan yang telah

   diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tahap akhir dari rangkaian

   study ini;

4. Bapak Efrimol, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas

   Hukum Universitas Jambi beerta staf Dosen Bagian Hukum Acara yang telah

   membantu kelancaran penulis dalam menjalani Program Kekhususan Hukum

   Acara;

5. Bapak H. Anis Bafhadal, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulisan

   skripsi ini yang telah sudi meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,

   arahan serta masukan kepada penulis. Hatur nuhun kana naon rupi kasaean-

   na;
                                                                                 5


6. Bapak Thabrani M Soleh, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu

   penulisan skripsi ini yang juga telah sudi membimbing dan mengarahkan serta

   membantu penulis dalam mnyelesaikan penulisan skripsi ini;

7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar yang telah mengajar penulis selama kuliah di

   Fakultas Hukum Universitas Jambi ini, semoga ilmu yang penulis dapatkan

   dapat berkembang dan bermanfaat demi tegaknya hukum dan keadilan di

   muka bumi ini, dan;

8. Seluruh jajaran karyawan dan karyawati Fakultas Hukum Universitas Jambi

   yang banyak membantu kelancaran selama masa study penulis.

       Terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada semua

teman-teman penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu di sini.

Terima kasih telah memberikan dukungan baik secara mental maupun spiritual

kepada penulis mulai dari masa perkuliahan hingga selesainya masa study penulis.

Thanks for our toghaterness and the beautifull spirit on friendly softly love.

       Akhirnya penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif terhadap

buah pikiran ini demi penyempurnaan dalam penulisan-penulisan berikutnya.

Penulis persembahkan dengan kerendahan hati setetes pemikiran ini kepada

Almamater Tercinta, Universitas Jambi, semoga pemikiran sederhana ini dapat

bermanfaat.

                                              Jambi, Februari 2010
                                              Penulis,




                                              Cep Saepul Alam Teddy Lesmana
                                                                6


                              DAFTAR ISI

                                                       Halaman


HALAMAN PERSEMBAHAN ………………………………………                         i
HALAMAN PERSETUJUAN ……………………………………….                       ii
HALAMAN PENGESAHAN ………………………………………....                    iii
KATA PENGANTAR…………………………………………………                         iv
DAFTAR ISI …………………………………………………………. viii


BAB I    PENDAHULUAN
         A. Latar Belakang ………………………………………….               1
         B. Perumusan Masalah……………………………………..              6
         C. Tujuan dan Manfaat Penelitian …………………………       7
         D. Kerangka Konseptual …………………………………...           8
         E. Landasan Teoritis ……………………………………….            13
         F. Metode Penelitian ……………………………………….            19
         G. Sistematika Penulisan …………………………………..         24


BAB II   TINJAUAN UMUM PERLINDUNGAN
         HAK ASASI MANUSIA DALAM
         SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA
         A. Hak Asasi Manusia Dalam Konsepsi
            Hukum Pidana ………………………………………...               25
         B. Jenis-Jenis Pendekatan Sistem
            Peradilan Pidana ………………………………………              29
         C. Sistem Peradilan Pidana Indonesia …………………….   33
         D. Landasan dan Asas Perlindungan
            HAM dalam KUHAP ………………………………….                37
                                                                 7


BAB III   PEMBAHASAN
          A. Pelanggaran Terhadap Hak-Hak Tersangka
             Pada Tahap Penyidikan ……………………………….            48
          B. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Pada Tahap
             Penyidikan dalam Perspektif Peradilan Pidana
             Indonesia ……………………………………………….                  64
          C. Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)
             Dalam Sistem Peradilan Pidana
             Yang Melindungi Hak Asasi Tersangka ……………….    70


BAB IV    PENUTUP
          A. Kesimpulan ……………………………………………..                 74
          B. Saran ……………………………………………………                     75


DAFTAR PUSTAKA …………………………………………………                          76


LAMPIRAN : RIWAYAT HIDUP PENULIS
                                                                                8


                                      BAB I

                               PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

       Hukum Acara Pidana Indonesia sebagaimana termuat dalam Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1981, yang lebih dikenal dengan KUHAP, merupakan

suatu peraturan yang memuat tentang bagaimana caranya aparat penegak hukum :

Polisi, Jaksa, Hakim dan Penasehat Hukum menjalankan wewenangnya

menegakkan hukum pidana materiil (KUHP). Menurut Undang-undang ini para

penegak hukum harus memperhatikan dua kepentingan hukum secara berimbang,

yaitu kepentingan perorangan (hak seseorang) dengan kepentingan masyarakat

dalam suatu proses beracara pidana.

       Lahirnya KUHAP menurut M.Yahya Harahap1 merupakan pembaharuan

hukum yang signifikan. Bahwa KUHAP telah mengangkat dan menempatkan

seorang manusia dalam kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan

Tuhan. KUHAP menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan

yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity

and dignity as a human being). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak

menjadi suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi manusia

(HAM) seorang tersangka tidak boleh diabaikan atau dilanggar.




        1
           M. Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan
dan Penuntutan, Ed. 2, Cet. 8. Jakarta : Sinar Grapika, 2006. Hlm. 1-2.


                                        1
                                                                             9


       Ketegasan KUHAP dalam mengangkat harkat dan martabat manusia

terlihat dari garis-garis tujuan yang hendak dicapai KUHAP, yang dasar-dasarnya

terdapat pada huruf “c” konsideransnya yang menyatakan :

       bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum
       acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya
       dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum
       sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, ke arah tegaknya
       hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
       ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-
       Undang Dasar 1945.

       Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat

tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal

dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (criminal justice system). Sistem yang

dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-

sistem) yang terdiri dari; Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan,

dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri

sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas

(diferensiasi fungsional).

       Sistem peradilan pidana dijalankan dengan berlandaskan asas the right due

process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana harus

sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“ oleh

karena itu prinsip due process of law tidak membolehkan pelanggaran terhadap

suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian hukum

yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan dalam penegakan hukum,

yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang yang

diduga pelaku tindak pidana (tersangka).
                                                                             10


       Dengan fungsi dan tugas yang diberikan KUHAP kepada masing-masing

sub-sistem tersebut, akhirnya menempatkan Penyidik sebagai penentu berjalan

atau tidaknya suatu upaya penyelesaian perkara pidana melalui proses peradilan

pidana. Peranan dan fungsi penyidikan juga menjadi sangat esensial, karena

terkait dengan berita acara pemerikasaan (BAP) yang merupakan “nyawa” dari

suatu proses peradilan baik dari materi muatan maupun prosedurnya.

       Mengingat pada tujuan lahirnya KUHAP diatas, maka persoalan sistem

pemeriksaan terhadap tersangka akan membawa pengaruh besar terhadap

pencapaian tujuan dimaksud. Dalam konteks ini, KUHAP membagi dua sistem

pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka/terdakwa yaitu : (a) pemeriksaan

permulaan (pendahuluan) yang dilakukan oleh kepolisian/penyidik dan (b)

pemeriksaan persidangan yang dilakukan oleh hakim.

       Dalam sistem pemeriksaan permulaan, ketentuan KUHAP menganut azas

pemeriksaan Inquisitor Lunak artinya bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan

oleh penyidik terhadap tersangka boleh didampingi oleh Penasehat Hukum yang

mengikuti   jalannya   pemeriksaan   secara   pasif   yakni   Penasehat   hukum

diperkenankan untuk melihat, mendengar dan memberikan petunjuk dalam proses

pemeriksaan terhadap tersangka. Dalam praktek, pemeriksaan dalam sistem

Inquisitor Lunak ini, tersangka boleh meminta kepada Penasehat Hukum

penjelasan-penjelasan tentang maksud dari pertanyaan-pertanyaan dari penyidik,

terutama terhadap pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya “menjerat”.

       Atas dasar sistem di atas, maka tersangka dalam proses pemeriksaan

pendahuluan (Pasal 52 dan 184 (1) KUHAP) tidak diperlakukan sebagai
                                                                            11


Terdakwa (obyek) yang harus diperiksa, melainkan tersangka dilakukan sebagai

subyek, yang artinya tersangka tidak dapat dipaksa untuk mengaku bersalah

dengan cara paksaan, tekanan ataupun ancaman-ancaman. Ketentuan ini jelas

terdapat dalam pasal di atas (Pasal 52 dan 184 ayat (1)) KUHAP, yang intinya

menyatakan bahwa tujuan pemeriksaan pendahuluan oleh penyidik tidak untuk

mendapatkan pengakuan tersangka tetapi untuk mendapatkan keterangan

tersangka mengenai peristiwa pidana yang dipersangkakan kepadanya.

       Untuk itu KUHAP cukup banyak mengatur ketentuan mengenai

penyidikan suatu tindak pidana. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain diatur

dalam Bab IV, Bagian Kesatu, Pasal 4-12, kemudian Pasal 16-19 tentang

penggunaan upaya paksa (dwang middelen), Pasal 32-49 tentang kewajiban

membuat BAP. Selain itu, pada Bab XIV, Pasal 102-136 juga diatur mengenai

tekhnis-tekhnis pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut.

       Persoalannya adalah, jika ketentuan-ketentuan di atas dikaitkan dengan

bagaimana imlplementasi perlindungan hak-hak manusia (tersangka) dalam

KUHAP, terdapat kesenjangan yang cukup signifikan. Karena ketentuan-

ketentuan tersebut memberikan kewenangan dan keleluasaan kepada Penyidik

untuk melakukan “serangkaian         tindakan”. Pada kenyataannya, meskipun

“serangkaian tindakan” itu harus didasarkan pada ketentuan hukum, tetapi dalam

prakteknya “serangkaian tindakan” tersebut malah menjadi “aktor” pelanggar hak-

hak manusia (tersangka). Hal ini disebabkan karena besarnya kewenangan yang

diberikan undang-undang, serta sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP

sendiri memberikan peluang untuk terjadinya pelanngaran tersebut.
                                                                                      12


        Peluang untuk terjadinya penggunaan wewenang yang berlebihan itu

misalnya terlihat pada rumusan Pasal 5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan

penyidik dapat “mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung

jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan tidak jelas, rumusan pasal ini memberi

keleluasaan kepada Penyidik untuk bertindak semaunya, dengan alasan bahwa

tindakan yang dilakukan tersebut merupakan tindakan keharusan dan masih

selaras dengan wewenang           sebagaimana diatur        dalam rumusan-rumusan

sebelumnya.2 Pelanggaran-pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran

prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi dan rekayasa

bukti-bukti suatu perkara.

        Salahsatu contoh pelanggaran fenomenal yang terjadi beberapa waktu lalu,
                                                                                        3
misalnya pada kasus David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat.

Vonis hakim menyatakan mereka terbukti membunuh Asrori yang mayatnya

ditemukan di kebun tebu, Jombang. Ternyata, mayat yang tercampak di kebun

tebu itu bukan Asrori. Mayat Asrori sendiri belakangan diketahui terkubur di luar

rumah orang tua Very Idam Heniansyah alias Riyan Si Jagal Dari Jombang.

Riyan mengakui membunuh bahwa dialah yang membunuh Asrori. Polisi, yang

mengawali penyidikan pembunuhan ini dengan uji DNA, telah pula memastikan

bahwa mayat yang berhasil di angkat dari belakang rumah orang tua Riyan itu

memang benar Asrori. Setelah itu, polisi juga akhirnya dapat mengidentifikasi

mayat di kebun tebu yang awalnya diduga sebagai mayat Asrori. Mayat itu

ternyata mayat Ahmad Fauzin Suyanto alias Antonius. Polisi pun telah dapat
         2
          M. Yahya Harahap. Op., Cit. Hlm 106.
         3
          Dikutip dari http//www.law-insight.blogspot.com/kasus-kasus-menarik/ tanggal 27
November 2009.
                                                                             13


mengidentifikasi dan menangkap tersangka pembunuhnya yaitu Rudi Hartono

alias Rangga.

       Terkait dengan kasus di atas, fakta yang mengejutkan adalah bahwa para

tersangka (David Eko Prianto dan Imam Hambali alias Kemat) tersebut

ternyata dipaksa untuk menandatangani BAP hasil rekayasa penyidik pada saat

penyidikan. Mereka dipaksa untuk mengakui perbuatan yang tidak mereka

lakukan. Terungkapnya kasus salah mengadili (wrongful conviction) ini

merupakan kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice) yang

disebabkan proses penyidikan yang tidak sesuai dengan fungsi sebagaiman diatur

KUHAP. Kegagalan ini menjadi kegagalan sistemik pada peradilan pidana

Indonesia yang pada akhirnya menghasilkan vonis hakim (sebagai produk

peradilan) yang salah.

       Berdasarkan uraian di atas, penulis memandang sangat penting untuk

melakukan penelitian mengenai perlindungan hak-hak tersangka dalam hukum

acara pidana. Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul

“Perlindungan Hak-Hak Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam

Perspektif Peradilan Pidana Indonesia”.



B. Rumusan Masalah

       Dari uraian latar belakang tersebut di atas, dalam tulisan ini akan

dikemukakan 2 (dua) permasalahan sebagai pokok pembahasan, yaitu;

   1. Apa saja hak-hak tersangka yang diatur dalam KUHAP serta bagaimana

       bentuk pelanggarannya.
                                                                           14


   2. Bagaimana perlindungan terhadap hak-hak tersangka pada tahap

       penyidikan dalam perspektif peradilan pidana Indonesia.



C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

  a. Untuk mengetahui dan memahami tentang hak-hak tersangka apa saja yang

     dalam KUHAP serta bagaimana bentuk pelanggarannya.

  b. Untuk mengetahui dan memahami tentang bentuk perlindungan terhadap

     hak-hak tersangka pada tahap penyidikan dalam perspektif peradilan pidana

     Indonesia



2. Manfaat Penelitian

   a. Manfaat Akademis:

       Sebagai tambahan referensi untuk mendapatkan informasi tentang

       bagaimana KUHAP mengatur dan merumuskan perlindungan hak-hak

       tersangka pada tahap penyidikan. Hasil penelitian ini juga diharapkan

       dapat menjadi bahan acuan awal dalam rangka menyelenggarakan

       penelitian lebih lanjut terhadap perlindungan HAM dalam hukum acara

       pidana Indonesia.

   b. Manfaat Teoritis:

       Hasil penelitian ini diharapapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

       dalam usaha mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum
                                                                                 15


       khususnya mengenai teori-teori hukum acara pidana yang berhubungan

       dengan perlindungan hak-hak tersangka.

   c. Manfaat Praktis:

       Dapat dijadikan sebagai bahan kajian dalam rangka meningkatkan peran

       kepolisian khususnya dan umumnya peranan peradilan pidana Indonesia

       dalam menyelesaikan suatu perkara pidana secara berimbang dan

       menghargai nilai-nilai luhur kemanusiaan.



D. Kerangka Konseptual

       Sebelum penulis mengulas dan masuk dalam pembahsan permasalahan

lebih jauh, berikut penulis uraikan pengertian-pengertian dan peristilahan yang

digunakan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Perlindungan

   Menurut O.C Kaligis,4 konsep perlindungan dalam hukum adalah pengakuan

   serta penerapan asas persamaan kedudukan dan perlakuan dalam hukum

   (equality before the law). Asas ini merupakan dasar dari perlindungan hukum

   yaitu menyangkut bagaimana seseorang diperlakukan oleh hukum. Prinsip-

   prinsip perlindungan ini erat kaitannya dengan kewajiban negara dalam

   hukum. Selain menerapkan dan menegakan hukum, negara juga memiliki

   kewajiban untuk melindungi setiap hak yang melekat dengan hukum. Dalam

   hukum acara pidana, kewajiban negara tersebut mencakup perlindungan


        4
            O.C. Kaligis. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa, dan
Terpidana. Alumni : Bandung, 2006. Hlm.106.
                                                                                   16


   korban dan pelaku tindak pidana. Kewajiban ini berbentuk penyelenggaraan

   peradilan pidana yang bertujuan menghukum pelaku tindak pidana sebagai

   upaya preventif pencegahan pelanggaran hak-hak tersebut. Di lain sisi, wujud

   perlindungan ini berupa perlindungan hak-hak seorang (yang diduga) pelaku

   tindak pidana agar dalam penyelenggaraan peradilan pidana tidak terjadi

   pelanggaran hak-hak berikutnya;

2. Hak-Hak Tersangka

       Yang dimaksud tersangka, sebagaimana rumusan Pasal 1 butir 14 KUHAP

   menentukan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya

   atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku

   tindak pidana”.

       Hak-hak tersangka adalah hak konstitusional seorang baik yang didapat

   sejak mereka lahir (HAM)5 maupun hak-hak yang yang diberikan undang-

   undang. Hak-hak yang diberikan undang-undang ini terkait dengan statusnya

   sebagai tersangka. Hak-hak itu diatur dalam KUHAP baik secara

   eksplisitmaupun imflisit dalam rumusan pasal-pasalnya yang antara lain; (a)

   Hak untuk mengetahui dasar alasan penerapan Upaya Paksa; (b) Hak untuk

   memperoleh perlakuan yang manusiawi; (c) Hak untuk mengungkapkan

   pendapat baik secara lisan maupun tulisan; (d) Hak untuk diam, dalam

   pengertian tidak mengeluarkan peryataan atau pengakuan; (d) Hak untuk

   mengajukan saksi a-de charge mulai dari proses penyidikan; (e) Hak untuk

   mendapatkan bantuan hukum, dan seterusnya;

         5
           Majda El-Muhtaj. Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945
sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002. Jakarta: Kencana, 2005. Hlm. 47.
                                                                                         17


3. Tahap Penyidikan

        Istilah penyidikan yang dipakai dalam hukum acara pidana Indonesia

    merupakan penyesuaian pengertian dengan istilah opsporing dalam Bahasa

    Belanda. Opsporing berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat

    yang untuk itu ditujuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan

    jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan, bahwa ada terjadi

    suatu pelanggaran hukum. 6

        Dalam Bab I Ketentuan Umum KUHAP, Pasal 1 butir 1 dan 2

    merumuskan pengertian penyidikan yang menyatakan bahwa, penyidik adalah

    pejabat Polri atau Pejabat Pegaai Negeri tertentu yang diberi wewenang

    khusus oleh undang-undang. Kemudian yang dimaksud dengan Penyidikan

    adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur

    dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan buktiyang

    dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan

    tersangkanya.

        Jika diperhatikan secara seksama, dan melihat ketentuan KUHAP yang

    mengatur tentang Penyelidikan, bahwa penyelidikan adalah serangkaian

    tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang

    diduga    sebagai     tindak    pidana    guna menentukan dapat atau tidaknya

    dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

    Dari rumusan ketentuan ini maka akan terlihat kaitan dan seolah-olah tidak

    ada perbedaan antara kedua tindakan tersebut.

         6
           Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia (edisi kedua). Jakarta : Sinar Grafika,
2008. Hlm.120.
                                                                                       18


        Menurut M. Yahya Harahap,7 hampir tidak ada perbedaan makna antara

    kedua rumusan tindakan tersebut. Perbedaan yang ada hanya bersifat gradual

    karena sesungguhnya antara keduanya saling berkaitan dan saling mengisi.

    Pada tindakan Penyelidikan, penekanannya diletakan pada tindakan mencari

    dan menemukan sesuatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindak

    pidana. Sedangkan penyidikan titik beratnya pada tindakan mencari dan

    mengumpulkan bukti agar dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

    Berkaitan dengan tugas dan fungsi kedua tindakan ini, undang-undang

    memberikan wewenang yang “sangat luas” kepada penyelidik dan penyidik

    untuk melakukan upaya-upaya sehingga fungsi dan tujuan dari tindakan

    tersebut tercapai. Dari serangkaian wewenang itu terdapat juga wewenang

    untuk melakukan upaya paksa (dwang middelen) yang dalam kenyataannya

    justru sering merusak tujuan dan fungsi mereka dalam rangka penegakan

    hukum.

4. Perspektif

        Pengertian kata “perspektif” dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer

    adalah “sudut pandang atau pandangan”. Sudut pandang berarti konsentrasi

    pandangan kepada satu objek tertentu.8

    Dalam terminologi, istilah perspektif biasanya digunakan untuk menunjukan

    cara menginterpretasikan suatu keadaan atau gejala yang terjadi dari segi

    tertentu pada suatu tatanan. Yang dimaksud “perspektif” dalam skripsi ini


         7
           M. Yahya Harahap. Op., Cit. Hlm. 109.
         8
            Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer Ed. 2. Jakarta
: Media English First, 1995. Hlm. 1146.
                                                                             19


   adalah interpretasi terhadap perlindungan hak-hak tersangka dengan

   menggunakan sudut pandang kebijakan dalam peradilan pidana Indonesia

   (KUHAP).

5. Peradilan Pidana Indonesia

       Peradilan pidana Indonesia yang dimaksud adalah, pola penegakan hukum

   pidana Indonesia yang dikenal dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana

   Indonesia” (Indonesian criminal justice system). Sistem yang dibangun

   KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-sistem)

   yang terdiri dari; Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan, dan

   Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri

   sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas

   (diferensiasi fungsional).

   Sistem peradilan pidana ini dijalankan dengan berlandaskan asas the right due

   process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana

   harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“

   oleh karena itu prinsip due process of law tidak membolehkan pelanggaran

   terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan

   bagian hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan dalam

   penegakan hukum, yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak

   asasi seorang yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).

       Secara umum, yang dimaksud dengan “Perlindundungan Hak-Hak

Tersangka pada Tahap Penyidikan dalam Perspektif Peradilan Pidana

Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Undang-Undang
                                                                                             20


Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana-KUHAP) adalah upaya

penulis untuk mencari tahu, menelahaah, serta meneliti bagaimana wujud

perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dari sudut pandang Hukum Acara

Pidana Indonesia. Analisa ini dimulai dari bagaimana hak-hak tersangka

dilindungi dalam proses peradilan pidana yang dijalankan berdasarkan KUHAP.



E. Landasan Teoritis

       Uraian berikut ini merupakan pemaparan beberapa teori yang dijadikan

dasar pijakan teoritis dalam mengkaji lebih jauh mengenai masalah yang diangkat

dalam skripsi ini. Yang menjadi landasan teoritis pada penulisan skripsi ini pada

prinsipnya mengacu kepada pendapat-pendapat (doktrin) para ahli dan sarjana

hukum yang terkait dengan Perlindundungan Hak-Hak Tersangka dalam

Perspektif Peradilan Pidana Indonesia. Kajian teoritis ini penulis awali dengan

teori dasar tentang HAM dan perlindungannya sebagai berikut.

       Konsepsi HAM yang melekat pada manusia ini diakui secara universal,

tetapi pemahaman dan penerapannya disesuaikan dengan latar belakang sejarah

dan budaya dari masing-masing masyarakat. Dengan demikian, kalau kita telusuri

sejarah dan budaya bangsa Indonesia, maka akan terlihat bahwa perlindungan

HAM berkembang dari masa ke masa mengikuti perkembangan hukum yang

berlaku.

       Menurut O.C Kaligis,9 Hak Asasi Manusia (HAM) dan perlindungannya

yang dijalankan melalui suatu mekanisme hukum merupakan refleksi dari konsep


           9
               O.C. Kaligis. Antologi Tulisan Ilmu Hukum Jilid-3. Bandung : Alumni, 2007. Hlm.
                                                                           21


negara hukum. Setiap negara hukum memiliki kewajiban untuk menajmin dan

menghormati HAM, melindungi serta menegakannya. Mekanisme negara hukum

telah mengakui bahwa sejak lahir manusia membawa hak-hak yang melekat

dalam dirinya sebagai manusia.

       Indonesia sebagai negara hukum mewujudkan bentuk pengakuan tersebut

dalam pembangunan hukum nasionalnya sejak masa kemerdekaan dimulai.

Perwujudan itu dapat ditemukan diantaranya dalam Pembukaan dan dirumuskan

dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) yaitu,

        “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan
       oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan,
       karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan peri-keadilan....
       ... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
       Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
       kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang
       berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, ... “.

       “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran
       dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk
       diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut
       atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak
       dapat dikurangi dalam keadaan apa pun” (Pasal 28I ayat (1) UUD 1945).
       (Pembukaan UUD 1945)

       Rumusan tersebut menunjukan pengakuan dan bentuk dasar perlindungan

negara terhadap HAM, dimana HAM dipandang sebagai sesuatu yang vital untuk

menjaga kehidupan manusia tetap manusiawi dan menjaga hak yang paling

hakiki, yaitu hak untuk menjadi manusia.

       Ketentuan UUD 1945 di atas juga menegaskan jaminan atas perlindungan

HAM yang pada akhirnya merujuk suatu prinsip equality before the law

(persamaan di hadapan hukum). Hal itu tentu menimbulkan konsekuensi bahwa

pemerintah atau penguasa negara termasuk badan peradilan harus memperlakukan
                                                                             22


setiap orang secara adil. Konsekuensi ini mengandung pengertian bahwa tidak ada

alasan yang membenarkan suatu paksaan yang melawan kemauan orang lain

dalam bentuk apapun. Namun pada perkembangannya, sesuai dengan prinsip

equality before the law yang dianut Indonesia, persamaan dihadapan hukum ini

merupakan persamaan kedudukan dan kebebasan yang bertanggung jawab.

       Implementasi prinsip equality before the law dalam sistem peradilan di

Indonesia khususnya Sistem Peradilan Pidana, memiliki kaitan yang sangat erat

dalam rangka melaksanakan perlindungan HAM. Dalam Sistem Peradilan Pidana,

HAM merupakan sesuatu yang sangat penting karena menyangkut dengan adanya

hak tersangka yang harus dilindungi.

       Berangkat dari uraian di atas, kalau kita perhatikan pembaharuan hukum

acara pidana Indonesia, semakin menegaskan keseriusan Indonesia sebagai negara

hukum dalam rangka mengakui dan melindungi HAM. Hal ini dikemukakan

dalam landasan tujuan pada konsideran KUHAP huruf “c” yang menyatakan;

       Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu dibidang hukum
       acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya
       dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum
       sesuai dengan fungsi dan wewenangnya masing-masing, ke arah tegaknya
       hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia,
       ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-
       Undang Dasar 1945.

       KUHAP telah mengangkat dan menempatkan seorang manusia dalam

kedudukan yang bermartabat sebagai makhluk ciptaan Tuhan. KUHAP

menempatkan seorang manusia dalam posisi dan kedudukan yang harus

diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan (his entity and dignity

as a human being). Sekalipun penegakan hukum itu memang mutlak menjadi
                                                                              23


suatu keharusan yang tidak bisa ditawar, tetapi hak-hak asasi manusia (HAM)

seorang tersangka tidak boleh diabaikan atau dilanggar.

       Untuk mengimplementasikan tujuan perlindungan harkat dan martabat

tersebut, KUHAP membentuk suatu pola penegakan hukum pidana yang dikenal

dengan istilah “Sistem Peradilan Pidana” (criminal justice system). Sistem yang

dibangun KUHAP ini kemudian melahirkan pihak-pihak penegak hukum (sub-

sistem) yang terdiri dari; Penyidik, Penuntut Umum, Pengadilan, Pemasyarakatan,

dan Bantuan Hukum. Setiap sub-sistem tersebut merupakan lembaga yang berdiri

sendiri baik dari segi kelembagaan maupun dari segi fungsi dan tugas

(diferensiasi fungsional).

       Sistem peradilan pidana ini dijalankan dengan berlandaskan asas the right

due process of law, yaitu bahwa setiap penegakan dan penerapan hukum pidana

harus sesuai dengan “persyaratan konstitusional“ serta harus “menaati hukum“

oleh karena itu prinsip due process of law tidak membolehkan pelanggaran

terhadap suatu bagian ketentuan hukum dengan dalih guna menegakkan bagian

hukum yang lain. Artinya menekankan harus ada keseimbangan dalam penegakan

hukum, yaitu antara penegakan hukum dan perlindungan hak-hak asasi seorang

yang diduga pelaku tindak pidana (tersangka).

       Namun demikian, pada kenyataannya KUHAP sebagai suatu pedoman

pelaksanaan peradilan pidana, ternyata belum lengkap dan justru belum

mencerminkan pengaturan mekanisme sistem peradilan yang melindungi hak-hak

seorang manusia, dalam hal ini seorang (diduga) pelaku tindak pidana (tersangka).
                                                                                24


Masih banyak ketentuan perlindungan hak-hak tersangka yang belum diatur di

dalam KUHAP.

       Sebagian rumusan-rumusan pasal dalam KUHAP juga memberikan

peluang untuk terjadinya pelanngaran tersebut. Peluang untuk terjadinya

penggunaan wewenang yang berlebihan itu misalnya terlihat pada rumusan Pasal

5 ayat (1) huruf a butir 4 yang menyatakan penyidik dapat “mengadakan tindakan

lain menurut hukum yang bertanggung jawab”. Sekalipun rumusannya kabur dan

tidak jelas, rumusan pasal ini memberi keleluasaan kepada Penyidik untuk

bertindak semaunya, dengan alasan bahwa tindakan yang dilakukan tersebut

merupakan tindakan keharusan dan masih selaras dengan wewenang sebagaimana

diatur dalam rumusan-rumusan sebelumnya.10 Pelanggaran-pelanggaran tersebut

dapat berupa pelanggaran prosedur sampai pada pelanggaran berat seperti

rekayasa saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.

       Pelanggaran-pelanggaran hak asasi tersangka oleh aparat penekgak hukum

selanjutnya akan menimbulkan miscarriage of justice (kegagalan dalam

menegakan keadilan). Dimana penegak hukum yang mempunyai kuasa dan

wewenang untuk mengupayakan tercapainya keadilan, ternyata menggunakan

kuasa dan wewenang yang ada padanya justru untuk memberikan ketidak adilan.11

       Bagi integritas moral proses pidana (moral integrity of the criminal

proses) sendiri, kegagalan dalam menegakan keadilan (miscarriage of justice) ini

akan berakibat fatal, yaitu dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap

penegakan hukum.
        10
            M. Yahya Harahap. Loc., Cit..
        11
            O.C. Kaligis. Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan
Terpidana, Alumni, Bandung : 2006, hlm. 12.
                                                                               25


       Berikut penulis gambarkan diagram alur pikir landasan teoritis penulisan

skripsi, untuk mendapat gambaran yang lebih jelas dalam memahami mengenai

landasan teoritis dalam skripsi ini.


                                  Diagram 1:
                 Alur Pikir Landasan Teoritis Penulisan Skripsi




                                    Pengakuan
                                   (recognition)




                                  Dasar Teori :
           Pemenuhan             HAM è Harkat,         Penghargaan
             (fullfill)         Martabat Manusia       (respection)




                                  Perlindungan
                                   (protection)




             Kewajiban          Penerapan Teori :        Equality Before The
              Negara             Negara Hukum                    Law




                           Pembaharuan Hukum Acara
                                   Pidana




                              Peradilan Pidana yang
                           melindungi dan menjunjung
                            tinggi Hak-Hak Tersangka
                                                                                          26


F. Metode Penelitian

            Dilihat dari ruang lingkup bidang kajiannya, maka skripsi ini

menggunakan “metode penelitian hukum”, yaitu :

           Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum,
           maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang di hadapi.
           …menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi
           dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. 12

           Untuk mengetahui dan memahami secara terperinci metodologi penelitian

yang digunakan dalam skripsi ini, berikut penulis uraikan tentang metodologi

dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.


1. Jenis Penelitian

            Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk kategori jenis penelitian

deskriptif (descriptive research), yaitu penelitian yang berupaya mengetahui,

memahami dan mendeskripsikan menegnai :

    a. bentuk hak-hak tersangka pada tahap penyidikan yang diatur KUHAP

           serta bagaimana bentuk pelanggarannya; dan

    b. perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan dalam hukum

           acara pidana Indonesia.

           Jika dilihat dari tujuannya, penelitian hukum ini dikategorikan sebagai

penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bertujuan untuk memahami

dan menemukan asas-asas dasar, falsafah dan formula hukum positif yang

berhubungan dengan perlindungan hak-hak tersangka pada tahap penyidikan

dalam hukum acara pidana Indonesia.

            12
                 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum cetakan ke-3, Jakarta :Kencana, 2007,
hlm. 35.
                                                                           27


2. Pendekatan Penelitian

        Pada dasarnya, yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah aturan-

aturan hukum tentang perlindungan kah-hak tersangka pelaku tindak pidana yang

telah ada. Dengan demikian maka penelitian ini menggunakan metode

pendekatan perundang-undangan (statute approach), yaitu “metode penelitian

dengan berusaha memahami asas-asas dari suatu peraturan perundang-

undangan”.13

        Untuk menafsirkan dan sebagai tunjangan teoritis terhadap peraturan

perundang-undangan tersebut, maka penelitian ini juga menggunakan metode

pendekatan konseptual (conceptual approach). Dengan demikian, penelitian ini

berusaha membangun suatu konsep tentang masalah kajian yang beranjak dari

pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam Ilmu Hukum.

        Yang      dimaksud    dengan   pendekatan   konseptual adalah   metode

pendekatan yang mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dalam

ilmu hukum sehingga peneliti akan menemukan ide yang melahirkan pengertian,

konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. 14

        Selain kedua metode di atas, untuk mendapatkan gambaran nyata dari

fakta-fakta yang terkait dengan kajian penelitian, maka penelitian ini juga

menggunakan metode pendekatan kasus (case approach) yaitu untuk dapat

memahami fakta materiil dengan cara memperhatikan abstraksi rumusan fakta

yang yang terjadi.15 Namun dalam penelitian ini, proporsi pendekatan kasus ini

bukan merupakan metode utama, hanya sebagai metode pendukung untuk
         13
            Ibid. hlm. 96.
         14
            Ibid. hlm. 95.
         15
            Ibid. hlm. 119.
                                                                           28


medapatkan       komparasi   antara   pendekatan   perundang-undangan   dengan

pendekatan konseftual.



3. Jenis dan Metode Pengumpulan Data

        Adapun jenis data utama yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah

data sekunder, yaitu bahan-bahan pustaka yang bersumber dari kepustakaan.

Data sekunder ini yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan

hukum tersier.

        Pengumpulan data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini

menggunakan metode pengumpulan kepustakaan yang meliputi :

3.1.1 Bahan hukum primer yang terdiri dari:

       (a) Norma dasar (ground norm), yaitu Pembukaan UUD 1945.

       (b) Peraturan dasar, yaitu Batang Tubuh UUD 1945.

       (c) Peraturan Perundang-undangan, yaitu;

          -      Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

                 Pidana;

          -      Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Penetapan

                 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana;

          -      Undang-undang Nomor       39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

                 Manusia, dan;

          -      Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan

                 KUHAP.
                                                                             29


 3.1 Bahan hukum sekunder, yaitu publikasi hukum yang bukan merupakan

       dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku hukum, hasil penelitian,

       majalah/koran, skripsi, thesis dan disertasi.

 3.2 Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberikan definisi, petunjuk

       maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi

       kamus umum, kamus hukum dan sebagainya.

       Adapun data tersebut di atas akan diperoleh pada tempat-tempat sebagai

berikut:

           a.   Perpustakan Universitas Jambi;

           b.   Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Jambi;

           c.   Perpustakaan Wilayah Jambi, dan;

           d.   Media informasi televisi, koran dan internet.


4. Pengolahan dan Analisis Data

           Data-data yang terkumpul terkait materi penelitian ini akan diolah

dengan cara melakukan sistematisasi melalui klasifikasi bahan hukum tersebut.

Data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif, maksudnya

yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis untuk selanjutnya dianalisa

secara kualitatip dan kemudian disajikan dalam kesimpulan dan saran-saran.

           Untuk lebih memahami metodologi penelitian ini, berikut penulis

gambarkan alur metode penelitian ini pada diagram di bawah ini.
                                                                               30


                                 Diagram 2:
                        Alur Metode Penelitian Skripsi



                              METODE PENELITIAN




    JENIS DAN PENDEKATAN                        JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis Penelitian:                            Jenis Data:
1. Sifat: descriptive research.              - Data Sekunder: Bahan hukum
2. Tujuan: penelitian hukum                    Primer, sekunder dan tersier.
   normatif (yuridis normatif)               - Dukungan Data Primer; contoh-
                                               contoh kasus pelanggaran hak-
Pendekatan:                                    hak tersangka.
- Perundang-undangan (statuta
  approach                                   Sumber Data:
- Konseptual (conceptual approach)           Perpustakaan.
- Pendekatan      Kasus     (Case
approach)


                        METODE PENGUMPULAN DATA

                           Metode Pengumpulan Data:
                                  Kepustakaan

                           Teknik Pengumpulan Data:
                         Data Sekunder: Inventarisasi dan
                          klasifikasi bahan-bahan hukum



                                  PENGOLAHAN DAN
                                   ANALISIS DATA

                              Pengolahan Data:
               Sistematisasi dan klasifikasi bahan-bahan hukum.

                                Analisis Data:
                  Penafsiran hukum (kualitatif yuridis normatif).




                             Kesimpulan dan saran
                                                                                31


G. Sistematika Penulisan

       Agar diperoleh gambaran secara jelas dan terperinci dan dengan

memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini, berikut penulis

sajikan sistematika penulisan skripsi ini.

       Bab I Pendahuluan, berisikan latar belakang masalah, perumusan

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis,

metode penelitian, dan sistematika penulisan. Bab pendahuluan ini berfungsi

sebagai bab pengantar yang memberi arah atau pedoman dalam melaksanakan

penelitian dan penulisan.

       Bab II Tinjauan Pustaka, membahas mengenai Sistem Peradilan Pidann

dan Perlindungan HAM dalam Landasan dan Asas KUHAP. Setelah pembahasan

ini dapat diketahui tentang bagaimana pengakuan dan implementasi HAM dalam

sistem peradilan pidana Indonesia.

       Bab III Pembahasan, setelah mengetahui Sistem Peradilan Pidana dan

Prinsip Perlindungan HAM dalam Landasan dan Asas KUHAP, kemudian akan

dibahas dalam bab ini mengenai; (i) Ketentuan Hak-Hak Tersangka dalam Hukum

Acara Pidana serta bagaimana bentuk pelanggaran terhadap hak-hak tersebut,

dan,;(ii) wujud perlindungan hak-hak tersangka dalam perspetkif peradilan pidana

Indonesia.

       Bab IV Penutup, pada bab ini penulis membuat kesimpulan dari seluruh

pembahassan dalam skripsi ini. Dari kesimpulan itu, penulis menyampaikan

beberapa saran yang terkait dengan hasil pembahasan materi dalam skripsi ini.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3771
posted:6/8/2010
language:Indonesian
pages:31