UNIVERSITAS AIRLANGGA - PDF - PDF by edk10782

VIEWS: 0 PAGES: 20

									                       UNIVERSITAS AIRLANGGA
                                  BADAN HUKUM MILIK NEGARA
                               MAJELIS WALI AMANAT
             Kampus C Mulyorejo Surabaya 60115 Telp. (031) 5915554, 5915553; Fax (031) 5915554
                        Website : http://www.unair.ac.id ; e-mail : mwa@unair.ac.id



                                  PERATURAN
                              MAJELIS WALI AMANAT
                             UNIVERSITAS AIRLANGGA

                             NOMOR 01/P/MWA-UA/2006

                                       TENTANG

                           ANGGARAN RUMAH TANGGA
                            UNIVERSITAS AIRLANGGA

                   DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

               MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS AIRLANGGA,

Menimbang      : a bahwa Majelis Wali            Amanat     merupakan      organ    tertinggi
                   Universitas Airlangga;
                 b. bahwa penyelenggaraan Universitas Airlangga memerlukan
                    aturan organisasi dan tata kerja sebagai pedoman bagi semua
                    pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja yang ada;
                 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
                    huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat
                    Universitas Airlangga tentang Anggaran Rumah Tangga
                    Universitas Airlangga;

Mengingat      : Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2006 tentang Penetapan
                 Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara
                 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 66) ;


                                   MEMUTUSKAN :

Menetapkan     : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG ANGGARAN
                 RUMAH TANGGA UNIVERSITAS.




                                            1
                                     BAB I
                                KETENTUAN UMUM
                                       Pasal 1
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:
1. Universitas adalah Universitas Airlangga sebagai Badan Hukum Milik Negara .
2. Menteri adalah menteri yang menangani urusan pemerintahan dalam bidang
    pendidikan nasional.
3. Menteri Keuangan adalah Menteri yang bertanggung jawab untuk mewakili
    Pemerintah di bidang keuangan yang mempunyai kewenangan dalam setiap
    pemisahan harta kekayaan negara untuk ditempatkan sebagai kekayaan awal pada
    Universitas.
4. Majelis Wali Amanat adalah organ tertinggi Universitas yang berfungsi mewakili
    Pemerintah dan masyarakat.
5. Dewan Audit adalah organ Universitas yang secara independen melakukan
    evaluasi hasil audit internal dan eksternal atas penyelenggaraan Universitas, untuk
    dan atas nama Majelis Wali Amanat .
6. Senat Akademik adalah badan normatif di bidang akademik.
7. Pimpinan Universitas adalah organ Universitas yang terdiri dari Rektor dan Wakil
    Rektor.
8. Rektor adalah pemimpin dalam penyelenggaraan Universitas.
9. Wakil Rektor adalah anggota pimpinan Universitas yang bertindak untuk dan atas
    nama Rektor mewakili Rektor dal am pelaksanaan tugas penyelenggaraan
    Universitas.
10. Fakultas adalah unsur pelaksana pendidikan akademik, profesi, dan/atau vokasi di
    Universitas yang mengkoordinasikandan melaksanakan kegiatan akademik dalam
    satu atau beberapa disiplin ilmu, teknologi, dan seni.
11. Pimpinan Fakultas adalah Dekan dan wakil Dekan.
12. Dekan adalah pemimpin Fakultas yang mengkoordinasikan pengelolaan
    sumberdaya dan penjaminan mutu di Fakultas.
13. Wakil Dekan adalah anggota pimpinan Fakultas yang bertindak untuk dan atas
    nama Dekan dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan Fakultas.
14. Departemen adalah unsur pengelola program studi, dan melaksanakan
    penyelenggaraan akademik dalam satu atau lebih bidang keilmuan dalam Fakultas.
15. Program studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman
    penyelenggaraan akademik dan/atau profesi yang diselenggarakan atas dasar
    suatu kurikulum, serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan,
    ketrampilan, dan sikap yang sesuai dengan sasaran kurikulum.
16. Laboratorium adalah suatu unit pendukung sara na fisik (makmal) untuk
    pelaksanaan akademik dalam bidang ilmu tertentu di bawah Fakultas atau
    Departemen.
17. Unit kerja pendukung adalah satuan kerja yang dapat dibentuk Fakultas untuk
    melayani pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan kegiatan akademik dalam
    disiplin ilmu.
18. Tenaga kependidikan adalah tenaga yang berdasarkan pendidikan dan
    keahliannya diberi tugas sebagai pelaksana kegiatan administrasi, teknisi,
    laboran, pustakawan atau pelaksana lainnya yang dibutuhkan Universitas.
19. Peraturan Majelis Wali Amanat adalah peraturan tertinggi yang ditetapkan Majelis
    Wali Amanat.

                                          2
20. Peraturan Senat Akademik adalah peraturan akademik yang ditetapkan oleh Senat
    Akademik.
21. Peraturan Rektor adalah peraturan yang ditetapkan untuk melaksanakan kebijakan
    akademik dan non akademik atas penyelenggaraan Universitas .
22. Pergantian antarwaktu adalah pengangkatan keanggotaan/jabatan sebagai
    pengganti keanggotaan/jabatan yang diberhentikan sebelum habis masa jabatan,
    untuk menyelesaikan sisa masa jabatan.
23. Rencana Strategis Universitas adalah suatu program strategis untuk mencapai
    tujuan jangka panjang dan jangka menengah.
24. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan adalah penjabaran Rencana Strategis
    Universitas dalam program kerja tahunan, dalam bentuk program anggaran
    pendapatan dan alokasi pengeluaran tahunan Universitas berdasar satu sistem
    pengelolaan keuangan yang menganut anggaran surplus .
25. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama
    mentransformasikan,       mengembangkan,       dan     menyebarluaskan      ilmu
    pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian
    masyarakat.
26. Guru Besar atau Profesor, yang selanjutnya disebut profesor adalah jabatan
    fungsional akademik tertinggi bagi dosen yang masih mengajar di lingkungan
    satuan pendidikan tinggi.
27. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan mengikuti proses pendidikan di
    Universitas.
28. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas adalah organisasi kemahasiswaan yang
    menangani kepentingan mahasiswa di Universitas.
29. Alumni adalah lulusan program studi yang diselen ggarakan universitas.


                                     BAB II
                                ATRIBUT JATIDIRI
                                      Pasal 2
(1)   Atribut Jatidiri Universitas terdiri dari:
      a. Lambang berbentuk lingkaran bergambar Garuda Muka berwarna biru
          membawa guci berwarna merah dikelilingi hiasan berukir berwarna kuning
          berjumlah 10 (sepuluh) buah merupakan cincin-cap Raja Airlangga yang
          digambarkan sebagai berikut:




         Kearifan dan kepemimpinan Raja Airlangga di refleksikan sebagai Dewa
         Wishnu yang mengendarai burung Garuda Muka dan membawa guci berisi
         Tirta Amrta dan dipatungkan sebagai berikut:




                                         3
b. Cap berbentuk segilima yang didalamnya terdapat lambang, tulisan
     UNIVERSITAS AIRLANGGA , dan dilengkapi nama organisasi universitas,
   yang digambarkan dengan contoh sebagai berikut:




c. Bendera berwarna kuning-biru-kuning dengan proporsi yang sama , dengan
   makna: kuning berarti agung dan biru berarti k satria serta jiwa yang
   mendalam, yang digambarkan sebagai berikut:




d. Lagu resmi berjudul “Hymne Airlangga” ciptaan Abdoes Saleh, dengan syair
   pengantar dan syair pujian oleh Bachrawi Wongsokusumo adalah sebagai
   berikut:

   Lagu :




   Syair pengantar : Di Timur Jawa Dwipa megah engkau bertakhta
                    Satria Airlangga kusuma negara
                    Dari engkau kudapat budaya pusaka
                    Airlangga dikau Permata Indonesia Raya




                                   4
         Syair pujaan :    Bagimu almamater kuberjanji setia
                           Berdharma bakti suci berjasa mulia
                           Belajar untuk nusa. Indonesia yang kucinta
                           Airlangga engkau hiduplah , Airlangga tetap kau jaya

      e. Busana akademik adalah toga yang dipakai oleh para Guru Besar, Pimpinan
         Universitas dan Dekan.
(2) Tata cara penggunaan atribut jatidiri Universitas Airlangga sebagaimana dimaksud
    pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Rektor .


                                     BAB III
                            KEKAYAAN DAN PENDANAAN
                                    Bagian Kesatu
                                      Kekayaan
                                        Pasal 3
(1)   Kekayaan Universitas berupa seluruh kekayaan Negara yang tertanam di
      Universitas kecuali tanah, dan kekayaan yang berupa uang, surat berharga,
      piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang yang tercatat sah
      sebagai milik Universitas, baik yang dikelola sendiri maupun yang dikelola pihak
      lain.
(2)   Kekayaan Universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk
      penyelenggaraan tugas dan fungsi Universitas dan dilaporkan dalam laporan
      keuangan Universitas yang disusun sesuai den gan standar akuntansi yang
      berlaku.

                                    Bagian Kedua
                                      Pendanaan
                                        Pasal 4
(1) Sumber dana penyelenggaraan Universitas dapat berasal dari :
    a. Pemerintah pusat/daerah melalui APBN dan/atau APBD;
    b. Masyarakat dalam bentuk bantuan/sumbangan dana yang sah dan tidak
       mengikat;
    c. Usaha Universitas berupa hasil usaha komersial dan hasil surplus anggaran
       yang dimasukkan dalam tabungan Universitas;
    d. Pihak luar negeri dalam bentuk bantuan langsung atau melalui badan hukum
       dan pemerintah;
    e. Sumber penerimaan lainnya yang sah yaitu dana yang berasal dari sumber lain
       dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.




                                           5
(2) Penerimaan,   Penggunaan dan pertanggungjawaban              dana    Universitas
    sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir b, c, d, dan e diatur dengan Peraturan
    Rektor.


                                      BAB IV
                               ORGAN UNIVERSITAS
                                  Bagian Kesatu
                                Majelis Wali Amanat
                                      Pasal 5
(1)   Majelis Wali Amanat beranggotakan 21 (duapuluh satu) orang yang terdiri atas:
      a. Menteri atau yang mewakili;
      b. Rektor;
      c. 6 (enam) unsur Senat Akademik;
      d. 1 (satu) dosen Universitas;
      e. 1 (satu) tenaga kependidikan Universitas;
      f. 11 (sebelas) unsur masyarakat.
(2)   Sebelas anggota Majelis Wali Amanat dari unsur masyarakat terdiri dari unsur
      yang mewakili:
      a. Pemerintah Pusat/Daerah          : 2 orang;
      b. Dunia usaha                      : 4 orang;
      c. Tokoh masyarakat                 : 3 orang;
      d. Alumni Universitas               : 1 orang;
      e. Mahasiswa Universitas            : 1 orang.
(3)   Calon anggota Majelis Wali Amanat dari unsur Senat Akademik, wakil dosen, dan
      unsur masyarakat dijaring dan ditetapkan oleh Senat Akademik.
(4)   Calon anggota Majelis Wali Amanat dari tenaga kependidikan ditetapkan oleh
      Rektor.

                                      Pasal 6
Anggota Majelis Wali Amanat harus memenuhi persyaratan umum:
a. Warga Negara Indonesia;
b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
c. sehat mental dan jasmani;
d. tidak dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum
   tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara ;
e. tidak memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Universitas;
f. memiliki integritas diri dan tidak cacat moral ;
g. mempunyai visi, wawasan, dan minat pengembangan terhadap Universitas;
h. peduli dan memahami pendidikan nasional .

                                      Pasal 7
(1) Persyaratan calon anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur dosen:
    a. memiliki jabatan akademik paling rendah Lektor Kepala;
    b. memiliki komitmen dan peduli terhadap Universitas ;
    c. tidak pernah melanggar etika akademik dan aturan berperilaku ;


                                         6
    d. bukan anggota Senat Akademik atau pimpinan organisasi unversitas.

(2) Persyaratan calon anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur tenaga
    kependidikan:
    a. memiliki pangkat paling rendah Pembina ( Golongan IV/a);
    b. memiliki pengalaman memimpin unit organisasi intern;
    c. memiliki komitmen dan peduli terhadap Universitas;
    d. tidak pernah melanggar aturan berperilaku.
(3) Persyaratan calon anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur masyarakat:
    a. memiliki akses dan jejaring luas;
    b. memiliki pengalaman luas dalam organ isasi dan kegiatan sosial;
    c. memiliki komitmen dan peduli terhadap Universitas;
(4) Persyaratan calon anggota Majelis Wali Amanat yang mewakili unsur Senat
    Akademik adalah yang bukan berasal dari anggota Senat Akademik yang sedang
    menduduki jabatan Wakil Rektor dan Dekan .

                                     Pasal 8
(1) Tatacara pemilihan dan pengangkatan a nggota Majelis Wali Amanat dari unsur
    Senat Akademik ditetapkan oleh Senat Akademik.
(2) Tatacara pemilihan dan pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat dari unsur
    dosen:
    a. dipilih satu orang dosen oleh Badan Pertimbangan Fakultas;
    b. dosen terpilih diajukan ke Senat Akademik oleh Ke tua Badan Pertimbangan
       Fakultas;
    c. Senat Akademik memilih satu orang calon untuk menjadi anggota Majelis Wali
       Amanat.
(3) Anggota Majelis Wali Amanat dari unsur tenaga kependidikan d iusulkan oleh
    Rektor.
(4) Tatacara pemilihan dan pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat dari unsur
    masyarakat, kecuali mahasiswa, dilakukan dengan penjaringan dan sel eksi oleh
    Senat Akademik.
(5) Tatacara pemilihan dan pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat dari unsur
    masyarakat yang berasal dari mahasiswa dilakukan dengan penjaringan dan
    seleksi oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
(6) Ketentuan mengenai tatacara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
    ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Senat Akademik.

                                     Pasal 9
Anggota Majelis Wali Amanat diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.

                                    Pasal 10
(1) Anggota Majelis Wali Amanat diberhentikan apabila:
    a. habis masa jabatannya selaku anggota Majelis Wali Amanat;
    b. meninggal dunia;
    c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;



                                        7
      d. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen ; atau
      e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
         karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara .

(2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota Majelis        Wali
    Amanat dari:
    a. unsur Senat Akademik diberhentikan apabila :
       1. status keanggotaannya di Senat Akademik berakhir; atau
       2. menjadi Wakil Rektor atau Dekan;
    b. unsur Dosen diberhentikan apabila yang bersan gkutan diberhentikan        dari
       dosen;
    c. unsur Tenaga Kependidikan diberhentikan apabila:
       1. tidak berstatus sebagai tenaga kependidikan di Univ ersitas; atau
       2. merangkap pekerjaan di perguruan tinggi lain.
    d. unsur masyarakat, kecuali mahasiswa, diberhentikan apabila               tidak
       menunjukkan komitmen dan kinerja sebagai anggota;
    e. unsur masyarakat yang berasal dari mahasis wa diberhentikan apabila      tidak
       berstatus sebagai mahasiswa.

                                      Pasal 11
(1)   Pemilihan anggota Majelis Wali Amanat dilakukan secara terbuka.
(2)   Pengangkatan anggota dan pimpinan Majelis Wali Amanat ditetapkan dengan
      Keputusan Menteri.
(3)   Pemberhentian dan pergantian antar waktu anggota dan/atau pimpinan Majelis
      Wali Amanat ditetapkan dengan Keputusan Menteri setelah mendapat persetujuan
      Majelis Wali Amanat.
(4)   Tata cara pemilihan, pengangkatan , pemberhentian, dan pergantian antarwaktu
      anggota dan/atau pimpinan Majelis Wali Amanat diatur dalam Peraturan Ma jelis
      Wali Amanat.

                                      Pasal 12
(1) Pimpinan Majelis Wali Amanat terdiri dari Ketua dan Sekretaris yang merangkap
    anggota Majelis Wali Amanat.
(2) Ketua dan Sekretaris Majelis Wali Amanat dipilih dari dan oleh anggota dalam
    rapat pleno Majelis Wali Amanat yang diselenggarakan khusus untuk itu , dan
    dihadiri paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah anggota.
(3) Pemilihan dilaksanakan berdasarkan musyawarah mufakat atau berdasarkan atas
    suara terbanyak.
(4) Menteri dan Rektor tidak dapat dipilih sebagai Ketua atau Sekretaris Majelis Wali
    Amanat.

                                      Pasal 13
(1) Pelaksanaan tugas Majelis Wali Amanat dijabarkan sebagai berikut:
    a. menetapkan kebijakan umum Universitas yang berisi peningkatan daya saing,
       pengembangan otonomi dan kesehatan organisasi Universitas, paling lambat 3
       (tiga) bulan;




                                         8
    b. menetapkan Rencana Strategis, prioritas program Universitas, Rencana
       Operasional dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan ;
    c. menetapkan kriteria dan tahapan seleksi Rektor;
    d. menetapkan tatacara dan kriteria pergantian antarwaktu Rektor , Ketua, dan
       Anggota Dewan Audit;
    e. menetapkan prinsip-prinsip manajemen kontrol dan pengendalian umum atas
       penyelenggaraan Universitas;
    f. menetapkan kriteria dan pola pertanggungjawaban Rektor, Senat Akademik dan
       Dewan Audit;
    g. mengusahakan sumber dana dan fasilitas bagi kebutuha n biaya untuk
       pengelolaan Universitas.
(2) Pimpinan Majelis Wali Amanat dapat membentuk kelengkapan organ untuk
    kelancaran tugasnya.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada
    ayat (1) diatur dengan Peraturan Majelis Wali Amana t.

                                      Pasal 14
(1) Pelaksanaan tugas dan fungsi Majelis Wali Amanat berdasarkan prinsip
    akuntabilitas, transparan, otonomi dan demokratis .
(2) Persidangan Majelis Wali Amanat berdasarkan atas asas musyawarah dan
    mufakat.
(3) Sidang Majelis Wali Amanat dilaksanakan paling sedikit satu kali per semester dan
    dipimpin oleh Pimpinan Majelis Wali Amanat.
(4) Mekanisme pelaksanaan tugas dan tatacara persidangan di atur dalam Peraturan
    Majelis Wali Amanat.

                                   Bagian Kedua
                                   Dewan Audit
                                      Pasal 15
(1)   Susunan keanggotaan Dewan Audit terdiri dari Ketua merangkap anggota,
      Sekretaris merangkap anggota, dan 3 (tiga) orang anggota.
(2)   Pimpinan Dewan Audit terdiri dari Ketua dan Sekretaris Dewan Audit.
(3)   Anggota Dewan Audit dapat berasal dari dalam atau dari luar Universitas.
(4)   Masa jabatan pimpinan dan an ggota Dewan Audit paling lama 5 tahun, dan dapat
      dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya .

                                       Pasal 16
Persyaratan Anggota Dewan Audit:
a. memiliki integritas pribadi dan moralitas baik;
b. memiliki komitmen terhadap perencanaan dan pengembangan Universitas;
c. memahami organisasi dan administrasi pendidikan tinggi;
d. mampu menilai hasil audit secara obyektif dan independen;
e. tidak mempunyai konflik kepentingan dengan Universitas;
f. tidak menjadi anggota De wan Audit perguruan tinggi lain;




                                         9
g. mempunyai reputasi dan riwayat kerja auditor yang baik dan berprestasi;
h. memiliki kejujuran dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas .

                                       Pasal 17
(1) Pimpinan Dewan Audit dipilih dari dan oleh anggota Dewan Audit dalam rapat
    pleno.
(2) Pengangkatan, pemberhentian, dan pergantian antarwaktu anggota dan pimpinan
    Dewan Audit ditetapkan oleh Majelis Wali Amanat.
(3) Tatacara pemilihan, pengangkatan , pemberhentian, dan pergantian antarwaktu
    anggota dan/atau pimpinan Dewan Audit diatur dengan Peraturan Majelis Wali
    Amanat.

                                       Pasal 18

Anggota dan/atau pimpinan Dewan Audit diberhentikan apabila:
a. habis masa jabatannya selaku anggota Dewan Audit atau Majelis Wali Amanat ;
b. meninggal dunia;
c. mengundurkan diri atas permintaan sendiri ;
d. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen; atau
e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
   karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

                                     Bagian Ketiga
                                    Senat Akademik

                                       Pasal 19
(1)   Komposisi keanggotaan Senat Akademik terdiri atas :
      a. Rektor dan Wakil Rektor;
      b. Dekan;
      c. Perwakilan Profesor dan perwakilan Dosen bukan Profesor yang berasal dari
         Fakultas.
(2)   Jumlah perwakilan Profesor yang berasal dari Fakultas ditentukan sebagai berikut:
      a. Jumlah Profesor 1 - 25 orang : 1 orang
      b. Jumlah Profesor 26 - 50 orang : 2 orang
      c. Jumlah Profesor 51 - 75 orang : 3 orang
      d. Jumlah Profesor > 75 orang    : 4 orang
(3)   Jumlah perwakilan Dosen bukan Profesor satu orang dari setiap Fakultas.

                                       Pasal 20
Anggota Senat Akademik harus memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Indonesia;
b. dosen tetap Universitas;
c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
d. sehat mental dan jasmani;
e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik ;
f. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih dan visioner ;

g. memahami visi, misi dan tujuan Universitas;

                                           10
h.    memiliki kemampuan manajemen akademik ;
i.    mempunyai wawasan dan jejaring yang luas ;
j.    tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas ;
k.    tidak berperilaku tercela ; dan
l.    tidak pernah terlibat tindakan kriminal .

                                         Pasal 21
(1) Pemilihan dan penetapan anggota Senat Akademik dilakukan secara terbuka.
(2) Pengesahan anggota dan pimpinan Senat Akademik dilakukan oleh Majelis Wali
    Amanat.
(3) Masa jabatan anggota Senat Akademik paling lama 5 tahun , dan dapat dipilih
    kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
(4) Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian, dan pergantian
    antarwaktu anggota Senat Akademik diatur dengan Peraturan Senat Akademik.

                                         Pasal 22
Anggota Senat Akademik diberhentikan apabila:
a. meninggal dunia;
b. habis masa jabatan bagi anggota yang diangkat karena jabatan;
c. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen;
d. permintaan sendiri yang diajukan secara tertulis kepada Pimpinan Senat Akademik;
e. merangkap jabatan dengan jabatan struktural di luar Universitas;
f. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memil iki kekuatan hukum tetap
   karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara;
g. diberhentikan oleh Rapat Pleno Senat Akademik yang diatur dalam Keputusan
   Senat Akademik;
h. perubahan jabatan akademik dari bukan Profesor menjadi Profesor .

                                         Pasal 23
(1)    Pimpinan Senat Akademik terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota dan
       seorang Sekretaris merangkap anggota yang dipilih dari dan oleh anggota.
(2)    Susunan Senat Akademik terdiri dari Pimpinan dan Komisi Senat Akademik.
(3)    Ketentuan pimpinan dan susunan sebagaimana dim aksud pada ayat (1) dan ayat
       (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Senat Akademik.

                                         Pasal 24
(1) Dalam melaksanakan tugas, Senat Akademik dapat membentuk organ
    kelengkapan.
(2) Ketentuan penjabaran dan pembagian tugas organ kelengkapan sebagaimana
    diatur pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Senat Akademik.




                                            11
                                   Bagian Keempat
                                 Pimpinan Universitas
                                       Pasal 25
(1) Pimpinan Universitas terdiri atas Rektor dan paling banyak 3 (tiga) orang Wakil
    Rektor.
(2) Rektor memilih dan mengangkat Wakil Rektor.
(3) Wakil Rektor bertanggungjawab kepada Rektor.
(4) Tatacara dan bentuk pertanggungjawaban Wakil Rektor diatur dalam Peraturan
    Rektor.
                                       Pasal 26
Rektor dan Wakil Rektor harus memenuhi persyaratan :
a. Warga Negara Indonesia;
b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
c. sehat mental dan jasmani;
d. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik ;
e. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih dan visioner;
f. memahami visi, misi dan tujuan Universitas ;
g. memiliki kemampuan manajemen dan kewirausahaan ;
h. mempunyai wawasan dan jejarin g yang luas;
i. tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas ;
j. tidak berperilaku tercela ; dan
k. tidak pernah terlibat tindakan kriminal .

                                       Pasal 27
(1) Rektor diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat apabila:
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. meninggal dunia;
    c. mengundurkan diri;
    d. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen; dan
    e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
       karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.
(2) Wakil Rektor diberhentikan oleh Rektor apabila:
    a. berakhir masa jabatannya;
    b. meninggal dunia;
    c. mengundurkan diri;
    d. sakit yang menyebabkan tidak mampu bekerja secara permanen; dan
    e. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap
       karena melakukan perbuatan yang diancam pidana penjara.

                                       Pasal 28
(1)   Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Majelis Wali Amanat.
(2)   Wakil Rektor diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.




                                          12
(3)   Tatacara pemilihan dan pengangkatan Rektor di tetapkan oleh Majelis Wali Amanat
      atas usul Senat Akademik.
(4)   Pengangkatan Wakil Rektor dilaksanakan paling lama satu bulan setelah
      pelantikan Rektor.

                                       Pasal 29
(1)   Bila Rektor berhalangan tetap atau diberhentikan oleh M ajelis Wali Amanat, maka
      Majelis Wali Amanat dapat menetapkan Rektor pengganti dengan mengangkat
      salah satu Wakil Rektor untuk menjabat sebagai Rektor dalam sisa masa jabatan .
(2)   Bila Wakil Rektor berhalangan tetap atau diberhentikan oleh Rektor, maka Rektor
      dapat mengangkat Wakil Rektor baru dalam sisa masa jabatan.

                                       Pasal 30
(1)   Rektor dalam melaksanakan tugas memimpin pelaksanaan peng elolaan
      pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai d engan visi
      dan misi Universitas:
      a. mengkoordinasikan, mengintegrasikan, dan mensinkronisasikan serta memberi
          arahan dan pengendalian dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian,
          dan pengababdian kepada masyarakat secara berkelanjutan dan berorientasi
          kepada kepentingan masyarakat, bangsa dan negara;
      b. menetapkan tata urutan peraturan dan keputusan unsur pelaksana dan unsur
          penunjang di lingkungan Universitas.
(2)   Rektor dalam melaksanak an tugas menyusun rencana strategis, rencana kerja dan
      anggaran tahunan Universitas dengan memperhatikan aspirasi dan partisipasi dari
      semua satuan organisasi.
(3)   Rektor dalam melaksanakan tugas pembinaan terhadap dosen, tenaga
      kependidikan lainnya, dan mahas iswa:
      a. mengembangkan kompetensi, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan
         kesejahteraan;
      b. membentuk Dewan Guru Besar dan Dewan Etika.
(4)   Rektor, dalam melaksanakan tugas menjalin hubungan kemitraan , melakukan
      kerjasama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, alumni, dan
      masyarakat.
(5)   Rektor dalam melaksanakan tugas menjalin kerjasama internasional dengan
      pemerintah asing, lembaga internasional dan dunia usaha atas dasar
      pertimbangan saling menguntungkan, kesetaraan dan tidak menimbulkan
      ketergantungan.
(6)   Rektor dalam melaksanakan tugas mengangkat dan memberhentikan Wakil
      Rektor, Dekan, Wakil Dekan, Direktur, Ketua Badan, dan pimpinan satuan
      organisasi lain berdasarkan pada kriteria dan persyaratan serta peraturan
      perundang-undangan yang berlaku ;
(7)   Rektor dalam melaksanakan tugas menyerahkan laporan tahunan dan laporan
      akhir masa jabatan kepada Majelis Wali Amanat tentang pengelolaan Universitas
      dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir.




                                          13
(8) Rektor dalam melaksanakan tugas bersama Majelis Wali Amanat menyusun
     laporan tahunan Universitas yang disampaikan kepada Menteri dan menyerahkan
     kepada Menteri dilaksanakan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah tahun
     anggaran berakhir;
(9) Rektor dalam melaksanakan tugas menetapkan jabatan kar ier, serta mengangkat
     dan memberhentikan Dosen, dan tenaga kependidikan lainnya berdasarkan atas
     sistem dan prosedur yang konsisten dan profesional sesuai dengan kebutuhan
     pengembangan sumberdaya manusia dan peraturan perundang -undangan yang
     berlaku.
(10) Rektor dalam melaksanakan tugas menetapkan penerimaan dan pemberhentian
     mahasiswa berlandaskan pada sistem dan prosedur tertentu yang sesuai dengan
     kebutuhan pengembangan Universitas dan peraturan perundang -undangan yang
     berlaku.
(11) Rektor dalam melaksanakan tugas menetapkan dan mencabut gelar akademik
     yang diberikan oleh Universitas berdasarkan atas pertimbangan kepatutan dan
     kaidah-kaidah normatif serta etika akademik .
(12) Rektor dalam melaksanakan tugas dapat membentuk unsur pelaksana dan unsur
     penunjang lainnya.
(13) Rektor dalam melaksanakan tugas dapat mendelegasikan kepada wakil Rektor
     atau pimpinan unsur pelaksana dan pimpinan unsur penunjang Universitas.
(14) Rektor dalam melaksanakan tugas dapat membuat peraturan tentang pedoman
     teknis penyelenggaraan Universitas, tata kerja Universitas pada semua satuan
     organisasi di bawah Rektor.



                                       BAB V
                                     FAKULTAS
                                   Bagian Kesatu
                                      Pimpinan
                                      Pasal 31
(1) Pimpinan Fakultas terdiri atas Dekan dan paling banyak 3 (tiga) orang Wakil
    Dekan.
(2) Wakil Dekan diangkat dan diberhentikan oleh Rektor atas usul Dekan.
(3) Tata cara pemilihan, seleksi, dan penetapan Dekan diatur dengan Peraturan
    Rektor.

                                      Pasal 32
Dekan dan Wakil Dekan harus memenuhi persyaratan:
a. Warga Negara Indonesia;
b. dosen tetap Universitas;
c. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
d. sehat mental dan jasmani;
e. memiliki integritas pribadi dan kemampuan akademik;
f. memiliki kepemimpinan yang adil, bersih dan visioner;



                                         14
g.    memahami visi, misi dan tujuan Universitas;
h.    memiliki kemampuan manajemen dan kewirausahaan;
i.    mempunyai wawasan dan jejaring yang luas;
j.    tidak pernah melanggar etika akademik dan moralitas;
k.    tidak berperilaku tercela ; dan
l.    tidak pernah terlibat tindakan kriminal.

                                     Bagian Kedua
                              Badan Pertimbangan Fakultas
                                        Pasal 33
(1) Tata cara seleksi dan jumlah calon anggota Badan Pertimbangan Fakult as dari
    perwakilan Dosen bukan Profesor ditetapkan dalam Peraturan Senat Akademik.
(2) Susunan keanggotaan Badan Pertimbangan Fakultas terdiri dari Ketua, Sekretaris,
    dan anggota.
(3) Ketua dan Sekretaris Badan Pertimbangan Fakulta s dipilih dari dan oleh anggota
    dalam rapat pleno.
(4) Ketua, Sekretaris, dan anggota diangkat dan diberhentikan oleh Rektor.

                                      Bagian Ketiga
                                       Departemen
                                        Pasal 34
(1) Jumlah dan jenis departemen ditetapkan oleh Rektor atas usul Dekan setelah
    mendapat persetujuan Badan Pertimbangan Fakultas.
(2) Ketua Departemen dipilih dari dan oleh anggota Departemen.
(3) Ketua Departemen terpilih menunjuk sekretaris.
(4) Ketua dan sekretaris departemen diusulkan oleh Dekan setelah memperoleh
    pertimbangan dari Badan Pertimbangan Fakultas , serta diangkat dan diberhentik an
    oleh Rektor.
(5) Ketua Departemen bertanggungjawab kepada Dekan .
(6) Sekretaris Departemen b ertanggungjawab kepada Ketua Departemen .
(7) Masa jabatan Ketua dan Sekretaris Departemen paling lama 5 tahun dan dapat
    dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.
(8) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Departemen pada Fakultas diatur dengan
    Peraturan Rektor.



                                     BAB VI
                             PENGHARGAAN UNIVERSITAS
                                        Pasal 35
(1)    Universitas dapat memberikan penghargaan kepada d osen, tenaga kependidikan,
       mahasiswa, alumni, dan anggota masyarakat sebagai bentuk pengakuan atas
       prestasi, jasa, inovasi, dan pengabdian kepada Universitas, bangsa, dan negara.




                                            15
(2)   Penghargaan Universitas merupakan bentuk pengakuan atas prestasi kerja, jasa,
      inovasi, kepribadian, dan integritas diri yang ditetapkan oleh Rektor .
(3)   Ketentuan mengenai jenis dan tingkat penghargaan serta tatacara pemberian
      penghargaan diatur dengan Peraturan Rektor.

                                      Pasal 36
(1)   Universitas berhak memberikan penghargaan akademik berupa gelar Doktor
      Honoris Causa (Dr. H.C.) kepada seseorang, baik Warga Negara Indonesia
      maupun warga negara dari negara lain, yang telah membuktikan dan memberikan
      jasa atau menunjukkan prestasi luar biasa dalam keilmuan atau perintis bagi
      pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
(2)   Penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada a yat (1) diberikan oleh
      Rektor setelah mendapat persetujuan Senat Akademik.
(3)   Tatacara pemberian penghargaan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
      dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Rektor.


                                   BAB VII
                             SUMBER DAYA MANUSIA
                                   Bagian Kesatu
                                      Dosen
                                      Pasal 37
(1) Dosen Universitas terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap.
(2) Dosen tetap adalah dosen Universitas yang diangkat oleh Rektor bedasarkan
    perjanjian kerja.
(3) Dosen tidak tetap adalah dosen Universitas yang diangkat oleh Rektor
    berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu.
(4) Pengelolaan dosen berdasar pada kompetensi, kebutuhan dan kinerja.
(5) Ketentuan pelaksanaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2),
    ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.

                                  Bagian Kedua
                               Tenaga Kependidikan
                                      Pasal 38
(1) Tenaga kependidikan Universitas terdiri atas tenaga kependidikan tetap dan
    tenaga kependidikan tidak tetap.
(2) Tenaga kependidikan tetap Universitas diangkat oleh Rektor berdasarkan
    perjanjian kerja.
(3) Tenaga kependidikan tidak tetap Universitas diangkat oleh Rektor berdasarkan
    perjanjian kerja waktu tertentu.
(4) Pengelolaan tenaga kependidikan berdasar pada kompetensi, kebutuhan dan
    kinerja.
(5) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3),
    dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Rektor.


                                         16
                                   Bagian Ketiga
                            Pembinaan dan Pengembangan
                                       Pasal 39
(1) Pembinaan dosen dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Rektor.
(2) Pembinaan dosen dan tenaga kependidikan diarahkan pada jenjang karier,
    kompetensi akademik, disiplin, sistem merit, penghargaan atau sank si, etika, dan
    peningkatan kesejahteraan.
(3) Ketentuan mengenai pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga
    kependidikan sebagaimana diatur dengan Peraturan Rektor.

                                       Pasal 40
(1) Penghargaan Universitas diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan
    dengan tujuan untuk menjadi teladan bagi masyarakat.
(2) Jenis, tingkat, bentuk, dan tatacara pemberian penghargaan Universitas diatur
    dengan Peraturan Rektor.

                                       Pasal 41
(1) Sanksi administrasi diberikan sesuai dengan peraturan pembinaan dosen dan
    tenaga kependidikan di Universitas.
(2) Keberatan atas sanksi yang dijatuhkan, dapat diberikan hak pembelaan tertulis
    melalui atasan langsung kepada pimpinan Universitas, dalam waktu 30 hari sejak
    sanksi administrasi diterima.
(3) Pelanggaran etika pergaulan atau tingkah laku, moralitas , dan hak asasi manusia
    akan diberi sanksi oleh Rektor, sesuai rekomendasi Dewan Etika di Universitas.



                                      BAB VIII
                                SIDANG UNIVERSITAS
                                       Pasal 42
(1)   Sidang Universitas terdiri dari:
      a. Sidang penerimaan mahasiswa;
      b. Sidang wisuda lulusan;
      c. Sidang dies natalis;
      d. Sidang penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dan pemberian
         penghargaan; dan
      e. Sidang pemberian tanda kehormatan.
(2)   Sidang penerimaan mahasiswa baru dilaksanakan pada se tiap awal tahun
      akademik.
(3)   Sidang wisuda lulusan dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam satu tah un.
(4)   Sidang dies natalis dilaksanakan pada setiap bulan Nopember.




                                          17
(5)   Sidang penganugerahan gelar Doktor Kehormatan dan pemberian penghargaan
      dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan.
(6)   Sidang pemberian tanda kehormatan dilaksanakan pada upacara dies
      natalis/lustrum.
(7)   Sidang diselenggarakan oleh pimpinan Universitas.
(8)   Tatacara pelaksanaan sidang Universitas diatur dengan Peraturan Rektor.




                                    BAB IX
                            SATUAN USAHA KOMERSIAL
                                       Pasal 43
(1)   Universitas dapat mendirikan Perseroan Terbatas sebagai Satuan Usaha
      Komersial dengan penyertaan modal tidak boleh melebihi 25% dari kekayaan
      Universitas.
(2)   Universitas harus memiliki paling sedikit 51% sebagai saham pada Perseroan
      Terbatas.
(3)   Rektor mewakili Universitas dalam rapat umum pemegang saham.
(4)   Perseroan terbatas sebagaimana dimaksud p ada ayat (1) dapat mendirikan anak
      perusahaan berbentuk perseroan terbatas dan usaha lain.
(5)   Sumberdaya manusia Universitas selama menjabat sebagai pimpinan Pperseroan
      terbatas harus dibebaskan dari tugas Universitas oleh Rektor.
(6)   Pengelolaan perseroan terbatas dilaksanakan secara professional, mandiri dan
      mengikuti kaidah-kaidah tata kelola perusahaan yang baik.

                                       Pasal 44
Universitas dan/atau satuan usaha komersial dapat bekerjasama dengan pihak lain
berdasarkan perjanjian.

                                       Pasal 45
Universitas dapat memfasilitasi terbentuknya koperasi di lingkungan Universitas
sebagai badan usaha komersial .
                                        BAB X
                        PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN
                                    Bagian Kesatu
                                    Perencanaan
                                       Pasal 46
(1)   Penyelenggaraan Universitas didasarkan pada Rencana Strategis, Rencana Kerja
      dan Anggaran Tahunan untuk tercapainya tujuan Universitas yang sesuai dengan
      tertib sasaran, tertib anggaran, tertib administrasi, tertib pelaksanaan, tertib
      pengawasan dan tertib pelaporan, dengan mengelola dana secara mandiri untuk
      memajukan Universitas.




                                          18
(2)   Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas
      disusun oleh Rektor dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat setelah mendapat
      masukan dari Senat Akademik.
(3)   Penyusunan Rencana Strategis memuat penjabaran visi dan misi Universitas yang
      dirumuskan dalam perenc anaan program lima tahun untuk pengembangan
      akademik dan sarana dan prasanana pendukungnya, dalam rangka mewujudkan
      akuntabilitas penyelenggaraan Universitas.
(4)   Perencanaan pogram lima tahun diuraikan menjadi Rencana Kerja dan Anggaran
      Tahunan yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan tahunan yang
      dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember .

                                   Bagian Kedua
                                    Pengelolaan
                                      Pasal 47
(1) Pengelolaan keuangan yang tidak berasal dari pemerintah diatur :
    a. seluruh penerimaan keuangan yang tidak berasal dari pemerintah, digunakan
       untuk pembiayaan penyelenggaraan Universitas yang harus disusun dalam
       Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan yang disahkan oleh Majelis Wali
       Amanat;
    b. pedoman pelaksanaan pengelolaan keuangan yang tidak berasal dari
       pemerintah disusun dalam sistem akuntansi keuangan yang berlaku dan/atau
       Pedoman Akuntansi Universitas.
(2) Pelaporan pengelolaan keuangan yang tidak berasal dari pemerintah disusun
    berdasar sistem akuntansi keuangan yang berlaku yang bersifat akuntabel,
    auditabel dan transparan.
(3) Ketentuan pengelolaan dan pelaporan keuangan yang tidak berasal dari
    pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan
    Peraturan Rektor.


                                    BAB XI
                              KETENTUAN PENUTUP
                                      Pasal 48

(1) Untuk pertama kali masa jabatan Majelis Wali Amanat sampai dengan Tahun
    2011.
(2) Untuk pertama kali masa jabatan Wakil Rektor sampai dengan Tahun 2010.
(3) Untuk pertama kali masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan mulai Tahun 2007
    sampai dengan Tahun 2010.
(4) Sistem Anggaran dan R encana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas dimulai
    untuk Tahun anggaran 2007 .
(5) Perubahan, seleksi dan p enetapan pimpinan semua unit kerja terkait ditetapkan
    oleh Rektor dalam waktu paling lama 12 bulan sejak A nggaran Rumah Tangga ini
    berlaku.




                                         19
(6) Untuk pertama kali jumlah dan tatacara seleksi anggota perwakilan dosen bukan
    profesor di Badan Pertimbangan Fakultas ditetapkan oleh Rektor.
(7) Untuk pertama kali Senat Akademik menetapkan Peraturan Pemilihan dan
    Penetapan Calon anggota Majelis Wali Amanat.
(8) Untuk pertama kali Anggota Majelis Wali Amanat dari unsur mahasiswa diwakili
    oleh Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas.

                                     Pasal 49
(1) Perubahan Anggaran Rumah Tangga Universitas dilakukan oleh Majelis Wali
    Amanat.
(2) Setiap Peraturan Universitas yang telah ada,   yang bertentangan dengan
    Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Universitas, dinyatakan tidak
    berlaku.
(3) Peraturan Anggaran Rumah Tangga Universitas ini mulai berlaku pada tanggal
    ditetapkan.




                                              Ditetapkan di Jakarta
                                              pada tanggal 15 Desember 2006

                               Majelis Wali Amanat
                               Universitas Airlangga

Menteri Pendidikan Nasional           Senat Akademik,                    Rektor
Republik Indonesia,                   Ketua

      ttd.                                    ttd.                            ttd.

BAMBANG SUDIBYO                       SAM SOEHARTO                       FASICH




                   Salinan sesuai dengan aslinya
                   Senat Akademik,
                   Sekretaris



                   Prof. Dr. Frans Limahelu, SH., LLM.
                   NIP. 130517136




                                         20

								
To top