Bab XXXIII Provinsi Papua Barat - PDF by dux15396

VIEWS: 229 PAGES: 8

									                                                          324


                                               Bab XXXIII
                                            Provinsi Papua Barat


   Wilayah Provinsi Papua Barat meliputi satu pemerintahan provinsi,
delapan pemerintahan kabupaten, dan satu pemerintahan kota.

   Dalam Semester II TA 2007, BPK melaksanakan pemeriksaan keuangan
pada enam entitas, pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 12 entitas.

Hasil Pemeriksaan APBD

1. Pemeriksaan Keuangan

   Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2006
meliputi 6 entitas, yaitu Provinsi Papua Barat, Sorong Selatan, Teluk Bintuni,
Kabupaten Fakfak, Raja Ampat dan Manokwari, keenamnya memuat opini
“Tidak MemberikanPendapat” (TMP) dengan jumlah realisasi pendapatan
sebesar Rp2,55 triliun, belanja sebesar Rp2,57 triliun, penerimaan
pembiayaan sebesar Rp47,15 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar
Rp21,06 miliar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat rincian dan opini masing-
masing entitas sebagai dimuat dalam tabel berikut.
                                                                                                                        (d a la m ju ta ru p ia h )
                                                         R e a lis a s i A n g g a ra n
 No     N a m a E n tita s                                                                 P e m b ia y a a n                       O p in i
                                P e n d a p a ta n      B e la n ja
                                                                                P e n e rim a a n     P e n g e lu a ra n
      P ro v . K a b .
  1   P a p u a B a ra t           5 3 9 .1 9 0 ,3 0     4 0 4 .2 3 8 ,9 0         9 7 .3 4 9 ,7 4       2 3 2 .3 0 1 ,1 4          TM P
      P ro v . K a b .
  2   S o ro n g S e la ta n       5 3 5 .5 1 8 ,2 6     4 9 4 .6 9 2 ,0 6                      0            3 .2 8 7 ,5 0          TM P
      P ro v . K a b .
  3   T e lu k B in tu n i         5 0 6 .9 4 1 ,8 8     3 9 8 .7 8 2 ,5 5           5 .4 9 9 ,2 7           4 .0 0 0 ,0 0          TM P
      P ro v . K a b .
  4   F a k fa k                   4 3 3 .9 5 8 ,0 3     3 9 5 .6 9 1 ,1 8           2 .5 1 6 ,2 1           3 .1 0 0 ,0 0          TM P
      P ro v . K a b . R a ja
  5   Am pat                       3 8 9 .2 4 5 ,3 6     3 5 6 .0 8 1 ,6 3         2 5 .4 9 0 ,1 2           7 .6 7 3 ,6 1          TM P
      P ro v . K a b .
  6   M a n o k w a ri             5 4 4 .8 9 0 ,6 5      5 2 3 .8 0 4 ,4 1        1 3 .6 4 8 ,3 9           3 .0 0 0 ,0 0          TM P
      J u m la h                2 .9 4 9 .7 4 4 ,4 8   2 .5 7 3 .2 9 0 ,7 3        4 7 .1 5 3 ,9 9         2 1 .0 6 1 ,1 1


    Pada umumnya sistem pengendalian intern masih lemah dan kepatuhan
terhadap peraturan belum sepenuhnya dipatuhi antara lain terungkap dalam
temuan pemeriksaan yang berikut.

Provinsi Papua Barat

1.1 Pendapatan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB) minimal
sebesar Rp3,25 miliar dan Pendapatan Retribusi Perikanan Tahun 2006
minimal sebesar Rp30,00 juta tidak masuk Kas Daerah sehingga Pendapatan
PBB-KB dan Pendapatan Retribusi Perikanan dicatat lebih rendah dari nilai
yang sebenarnya.
                                   325


1.2 Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB)
TA 2006 tidak masuk Kas Daerah sebesar Rp11,55 miliar. Pendapatan Dana
Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam TA 2006 tidak masuk Kas Daerah
sebesar Rp4,69 miliar.

1.3 Pajak atas Jasa Giro belum tercatat sebesar Rp1,57 miliar sehingga
Pendapatan Jasa Giro Kas Daerah TA 2006 belum menunjukkan keadaan
yang sebenarnya.

1.4 Penerimaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP-PBB)
tidak masuk Kas Daerah dan penggunaannya tidak melalui mekanisme APBD
sebesar Rp2,46 miliar mengakibatkan penerimaan kurang dicatat dan
pertanggungjawaban penggunaannya tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.5 Pertanggungjawaban belanja daerah pada sembilan Satuan Kerja tidak
didukung bukti yang memadai sebesar Rp51,23 miliar sehingga tidak dapat
diyakini kebenarannya.

1.6 Belanja daerah pada Satuan Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Perlindungan Masyarakat belum dipertanggungjawabkan sehingga realisasi
belanja tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan berpotensi
terjadinya penyalahgunaan keuangan daerah sebesar Rp2,74 miliar.

Kabupaten Sorong Selatan

1.7 Pendapatan dari Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB)
tidak dicatat secara bruto sehingga pendapatan dari DBH PBB dicatat lebih
rendah sebesar Rp1,58 miliar dari nilai yang sebenarnya.

1.8 Realisasi belanja pada Dinas Perhubungan belum
dipertanggungjawabkan sebesar Rp1,68 miliar sehingga nilai realisasi belanja
pada LRA TA 2006 tidak dapat diyakini kebenaran dan kewajarannya.

1.9 Pertanggungjawaban realisasi belanja pada Dinas Pendidikan dan
Pengajaran sebesar Rp1,26 miliar dan pada sembilan satuan kerja lainnya
sebesar Rp13,33 miliar tidak didukung bukti yang lengkap sehingga tidak
dapat diyakini kewajaran dan kebenarannya.

1.10 Realisasi belanja atas lima kegiatan di Sekretariat DPRD dibayarkan
sebagai tambahan penghasilan kepada pimpinan dan anggota DPRD
mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp2,95 miliar .

1.11 Pembayaran ganda atas biaya sewa perumahan bagi pimpinan dan
anggota DPRD mengakibatkan kerugian keuangan daerah sebesar
Rp520,00 juta.
                                   326


Kabupaten Teluk Bintuni

1.12 Realisasi Belanja Daerah pada delapan Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) belum dipertanggungjawabkan sebesar Rp18,44 miliar sehingga
tidak dapat diyakini kebenarannya;

1.13 Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Daerah pada tujuh SKPD tidak
didukung dengan bukti yang lengkap sebesar Rp21,89 miliar sehingga tidak
dapat diyakini kebenarannya;

1.14 Realisasi Belanja tunjangan kesejahteraan dan biaya pemeliharaan
kesehatan pada Satker DPRD dan Sekretariat DPRD tidak dapat diyakini
kebenaran atas penggunaannya sehingga merugikan daerah sebesar Rp2,24
miliar.

1.15 Pembayaran tunjangan perumahan untuk Pimpinan dan Anggota DPRD
sebesar Rp1,92 miliar tidak sesuai ketentuan karena direalisasikan sebelum
ditetapkan dalam Perda sehingga membebani keuangan daerah.

1.16 Realisasi Belanja Penunjang Kegiatan DPRD tidak dapat diyakini
kebenarannya sehingga berpotensi merugikan daerah sebesar Rp8,31 miliar.

1.17 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas pembayaran
pengadaan barang dan jasa yang belum dipungut mengakibatkan kekurangan
penerimaan Negara sebesar Rp747,69 juta.

Kabupaten Fakfak

1.18 Penerimaan dan penggunaan Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan
Bangunan (BP-PBB) di luar APBD yang ditetapkan, sehingga DBH PBB TA
2006 dicatat dalam LRA lebih rendah dari nilai yang sebenarnya sebesar
Rp734,90 juta serta membebani keuangan daerah sebesar Rp442,40 juta
dan Rp224,40 juta tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.19 Pertanggungjawaban realisasi belanja pada Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD dan BPKD tidak didukung dengan bukti yang lengkap
sebesar Rp3,22 miliar sehingga tidak dapat diyakini kewajaran dan
kebenarannya.

1.20 Realisasi belanja pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Bappeda
dan BPKD tidak sesuai peruntukkannya membebani keuangan daerah sebesar
Rp1,13 miliar dan merugikan keuangan daerah sebesar Rp472,30 juta.

1.21 Pendapatan berupa Pajak Bahan Galian C sebesar Rp816,64 juta dan
denda atas keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sebesar
                                   327


Rp483,83 juta belum dipungut sehingga pendapatan daerah belum terealisasi
sebesar Rp1,30 miliar.

Kabupaten Raja Ampat

1.22 Realisasi belanja pada lima satuan kerja sebesar Rp5,16 miliar tidak
dipertanggungjawabkan sehingga tidak dapat diyakini kebenarannya dan
mengakibatkan Laporan Keuangan tidak dapat diyakini kewajarannya.

1.23 Pertanggungjawaban realisasi belanja pada empat satuan kerja sebesar
Rp2,40 miliar tidak didukung dengan bukti yang lengkap sehingga tidak
dapat diyakini kebenarannya.

1.24 Realisasi belanja tidak terduga TA 2006 sebesar Rp1,10 miliar tidak
sesuai peruntukkan sehingga tidak tepat sasaran.

1.25 Realisasi penerimaan dan pengeluaran Biaya Pemungutan Pajak Bumi
dan Bangunan tidak dilaporkan dan tidak dipertanggungjawabkan sebesar
Rp1,54 miliar mengakibatkan penerimaan kurang dicatat dan pengeluarannya
tidak dapat diyakini kebenarannya.

1.26 Hasil penilaian aset Kabupaten Raja Ampat dengan nilai kontrak
Rp650,00 juta yang dilakukan oleh PT Hutama Penilai tidak sesuai dengan
kontrak perjanjian sehingga belum dapat dijadikan sebagai bahan penyusunan
Neraca Awal.

1.27 Pematangan tanah Kantor DPRD TA 2006 sebesar Rp1,81 miliar
memboroskan keuangan daerah dan pembangunan Kantor DPRD Tahun
2006 sebesar Rp690,00 juta tidak dilaksanakan sehingga merugikan
keuangan daerah.

Kabupaten Manokwari

1.28 Pendapatan dari BP PBB sebesar Rp2,94 miliar tidak dicatat sebagai
pendapatan daerah TA 2006 dan tidak ada bukti atas realisasi penggunaannya.
Sisa Pendapatan BP PBB sebesar Rp6,61 juta tidak dicatat pada kas daerah
sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tidak mencerminkan
keadaan yang sebenarnya dan realisasi belanja dari BP PBB tidak dapat
dipertanggungjawabkan.

1.29 Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Daerah di beberapa SKPD
sebesar Rp52,22 miliar tidak didukung dengan bukti yang memadai sehingga
tidak dapat diyakini kebenarannya.
                                    328


1.30 Realisasi Belanja Pemeliharaan Kesehatan dan Penunjang Kegiatan
dibayarkan sebagai tambahan penghasilan pimpinan dan anggota DPRD
sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp 2,42 miliar

1.31 Anggaran Belanja TA 2006 digunakan untuk membayar Tunjangan
Perumahan DPRD TA 2004 dan TA 2005 sehingga merugikan keuangan
daerah sebesar Rp717 juta.

1.32 Realisasi Belanja Tidak Tersangka Tahun 2006 pada tiga SKPD sebesar
Rp26,62 miliar digunakan untuk membiayai pengeluaran yang telah tersedia
pos anggarannya sehingga realisasi belanja tidak tersangka tidak
menggambarkan nilai yang sebenarnya.

2. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

   Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada 12 entitas pemerintah daerah
meliputi Pemeriksaan atas Dana Perimbangan pada delapan entitas yaitu
Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari, Fakfak, Kaimana, Sorong,
Teluk Bintuni, Raja Ampat dan Sorong Selatan, dengan nilai realisasi anggaran
sebesar Rp4,97 triliun dan nilai temuan sebesar Rp93,27 miliar, pemeriksaan
atas belanja daerah pada Kabupaten Teluk Wondama, pemeriksaan
manajemen aset pada tiga entitas yaitu Provinsi Papua Barat, Kabupaten
Sorong Selatan dan Teluk Bintuni, dengan nilai aset/realisasi anggaran sebesar
Rp1,73 triliun, cakupan pemeriksaan sebesar Rp1,36 triliun, dan jumlah
penyimpangan sebesar Rp934,75 miliar.

Temuan yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

Dana Perimbangan

Provinsi Papua Barat

2.1 DBH SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang belum dilaporkan dalam
Laporan Keuangan TA 2006 dan tidak disetor ke rekening Kas Daerah
sebesar Rp4,69 miliar mengakibatkan nilai pendapatan yang dicatat dalam
Laporan Keuangan lebih kecil daripada yang seharusnya.

2.2 DBH PBB sebesar Rp11,55 miliar pada TA 2006 tidak masuk dalam
Laporan Keuangan, diterima di luar Kas Daerah dan digunakan langsung
sebesar Rp9,24 miliar sehingga pengelolaannya tidak dapat diawasi secara
memadai.

2.3 Penerimaan BP PBB tidak masuk ke Kas Daerah dan penggunaannya
tidak melalui mekanisme APBD sebesar Rp2,46 triliun mengakibatkan nilai
pendapatan yang disajikan dalam Laporan Keuangan tidak menunjukkan
keadaan yang sebenarnya.
                                  329


Kabupaten Fakfak

2.4 Penerimaan Dana Alokasi Umum (DAU) pada bulan Februari tahun
2007 tidak diterima langsung di Kas Umum Daerah sebesar Rp27,82 miliar
namun langsung didepositokan pada Bank Mandiri sehingga Pendapatan
Dana Perimbangan pada Laporan Keuangan tidak menggambarkan nilai
yang sebenarnya.

2.5 Penerimaan BP PBB TA 2006 sebesar Rp734,90 juta dan semester I
TA 2007 sebesar Rp484,88 juta tidak masuk ke Kas Daerah sehingga
pengelolaannya tidak dapat dikendalikan secara memadai.

Kabupaten Manokwari

2.6 Pemerintah Pusat tidak memperhitungkan pinjaman PDAM kepada
Pemerintah Pusat sebesar Rp13,79 miliar atas penyaluran Dana Perimbangan
untuk Kabupaten Manokwari pada TA 2006 dan semester I TA 2007 sehingga
membebani Keuangan Negara.

2.7 Penerimaan BP PBB TA 2006 sebesar Rp2,94 miliar dan semester I
TA 2007 sebesar Rp1,08 miliar tidak masuk ke Kas Daerah sehingga
pengelolaannya tidak dapat dipantau dalam sistem pengelolaan keuangan
daerah.

2.8 Realisasi DBH BPHTB TA 2006 sebesar Rp164,66 juta dan semester I
TA 2007 sebesar Rp437,95 juta diterima diluar Kas Daerah dan dikelola di
luar mekanisme APBD sehingga pengendaliannya tidak memadai.

Kabupaten Sorong

2.9 Penerimaan BP PBB tidak masuk ke rekening Kas Daerah sebesar
Rp4,18 miliar pada TA 2006 dan sebesar Rp2,21 miliar pada semester I TA
2007 sehingga pendapatan Dana Perimbangan yang disajikan pada Laporan
Keuangan tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.

Kabupaten Kaimana

2.10 DBH PBB Kabupaten Kaimana TA 2005 sebesar Rp1,82 miliar belum
dicairkan oleh pemerintah kabupaten sampai dengan semester I TA 2007
mengakibatkan tertundanya penerimaan pendapatan daerah.

2.11 Penerimaan BP PBB tidak masuk ke rekening Kas Daerah sebesar
Rp1,19 miliar pada TA 2006 sehingga Pendapatan Dana Perimbangan yang
disajikan pada Laporan Keuangan tidak menunjukkan keadaan yang
sebenarnya.
                                   330


Kabupaten Sorong Selatan

2.12 Penerimaan BP PBB TA 2006 sebesar Rp2,35 miliar tidak masuk ke
Kas Daerah dan tidak dilaporkan dalam mekanisme APBD sehingga nilai
Pendapatan Dana Perimbangan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan
tidak menyajikan nilai yang sebenarnya.

Kabupaten Raja Ampat

2.13 Penerimaan BP PBB TA 2006 sebesar Rp2,01 miliar tidak masuk ke
Kas Daerah dan tidak dilaporkan dalam mekanisme APBD sehingga nilai
Pendapatan Dana Perimbangan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan
tidak menyajikan nilai yang sebenarnya.

Kabupaten Teluk Bintuni

2.14 Penerimaan BP PBB TA 2006 sebesar Rp4,02 miliar tidak masuk ke
Kas Daerah dan tidak dilaporkan dalam mekanisme APBD sehingga nilai
Pendapatan Dana Perimbangan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan
tidak menyajikan nilai yang sebenarnya.

Manajemen Aset

Provinsi Papua Barat

2.15 Hasil pengadaan barang dan jasa pada Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan Penanaman Modal sebesar Rp749,00 juta belum
dimanfaatkan sehingga pengadaan tersebut menjadi tidak efektif.

Kabupaten Sorong Selatan

2.16 Aset tetap yang dihibahkan sebesar Rp10,27 miliar belum didasarkan
kepada Berita Acara Serah Terima serta pemberian gedung kepada PLN
sebesar Rp720,00 juta dan jaringan kepada PDAM sebesar Rp2,19 miliar
tidak disajikan sebagai Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sehingga tidak
ada kepastian hukum atas aset tetap yang secara riil telah diserahkan.

2.17 Status aset tetap berupa Gedung IGD dan Radiologi RSUD Sorong
Selatan, ambulance, dan inventaris kantor hasil pengadaan dari Dana Tugas
Pembantuan sebesar Rp3,00 miliar belum jelas sehingga berpotensi terjadinya
kealpaan pencatatannya dalam APBN ataupun APBD.

2.18 Aset tetap tanah sebesar Rp19,89 miliar tidak didukung bukti hak yang
sah sehingga status hak atas tanah tersebut tidak jelas, rawan terhadap
penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atau
tuntutan dari masyarakat.
                                    331


Kabupaten Teluk Bintuni

2.19 Aset/Barang Milik Daerah berupa tanah, bangunan, instalasi dan jaringan
serta peralatan dan mesin sebesar Rp133,87 miliar tidak tercatat dalam
Buku Inventaris Barang dan Neraca, nilai aset milik daerah di Buku Inventaris
Barang dan Neraca tidak menunjukkan nilai yang sebenarnya dan lemahnya
pengamanan atas barang milik daerah sehingga berpotensi terjadi kehilangan
aset/barang milik daerah tersebut.

2.20 Administrasi Aset/Barang Milik Daerah yang dihibahkan kepada
masyarakat sebesar Rp13,03 miliar masih tercatat dalam daftar inventaris
barang dan tercatat dalam Neraca Pemerintah Daerah sehingga nilai aset
daerah yang tercatat tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya;

Kabupaten Teluk Wondama

2.21 Aset Pemerintah Kabupaten yang berupa tanah seluas 91.000 m2
dengan nilai Rp2,26 miliar dan bangunan seluas 4.739 m2 dengan nilai
Rp13,76 miliar yang digunakan oleh pihak ketiga tidak jelas status
kepemilikannya, dan aset tanah sebesar Rp454,50 juta tidak dilengkapi
dengan bukti sertifikat hak atas tanah yang jelas dan sah.

Belanja Daerah

Kabupaten Teluk Wondama

2.22 Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas biaya
sewa angkutan udara dan laut pada Setda belum dipungut sebesar
Rp728,96 juta.

2.23 Penggunaan belanja operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah
melebihi ketentuan sebesar Rp163,00 juta sehingga memboroskan keuangan
daerah.

2.24 Volume pelaksanaan fisik pekerjaan pada empat Dinas (Dinas PU, Dinas
P&P, Dinas Kesehatan dan Dinas Kelautan dan Perikanan) tidak sesuai
kontrak sehingga merugikan keuangan daerah sebesar Rp773,17 juta.

								
To top