Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu Puslitbang by qht11617

VIEWS: 4,732 PAGES: 21

									Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu
           Puslitbang Sosial Ekonomi Budaya dan Peran Masyarakat,
                     BALITBANG, Departemen Pekerjaan Umum


                                              Abstrak
Pengeloaan dampak sosial merupakan upaya mengelola dampak-dampak sosial negatif
maupun positif yang diprediksikan akan terjadi di saat dan setelah pembangunan
jembatan Suramadu dilaksanakan. Kegiatan ini penting dilaksanakan sebagai bagian
dari upaya social safeguard (pengamanan sosial). Pemberdayakan masyarakat lokal
diperlukan agar masyarakat tidak hanya sebagai penonton, untuk itu diperlukan
langkah-langkah kongkrit dan skenario kebijakan sosial ekonomi yang berpihak pada
masyarakat. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat perlu segera
dituntaskan, potensi-potensi sosial ekonomi yang tumbuh di masyarakat perlu
dikembangkan, skenario tata ruang sisi Madura dan Surabaya perlu dipertimbangkan
agar dapat saling bersinergi sesuai kemampuan masing-masing guna meningkatkan
kesejahteraan di masyarakat baik di sisi Surabaya maupun di sisi Madura. Di sisi lain
optimalisasi pemanfaatan jembatan harus diperhatikan faktor pengawasan dan
pengamanan jembatan, agar jembatan dapat berfungsi dan bermanfaat sesuai dengan
umur rencana yang telah ditentukan.


A.   PENDAHULUAN

Jembatan Suramadu dapat dikatakan sebagai jembatan terpanjang di Indonesia saat ini,
yang menjadikannya salah satu landmark dan ikon Indonesia, khususnya masyarakat
Jawa Timur. Pembangunan Jembatan Suramadu merupakan upaya untuk memberikan
kenyamanan dan kecepatan waktu tempuh. Jembatan ini dilengkapi jalur khusus untuk
sepeda motor di sisi kanan dan kirinya. Panjang jembatan 5,7 km, sementara panjang
bentang tengah jembatan 424 meter dengan ketinggian 35 meter, sehingga tetap bisa
dilalui kapal.

Jembatan yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Madura tersebut, telah
diresmikan oleh Presiden Susilo Bambang Yodoyono pada 10 Juni 2009 dan telah
dioperasikan mulai 17 Juni 2009.

Pembangunan jembatan ini ditujukan untuk mempercepat pembangunan di pulau
Madura, meliputi bidang infrastruktur dan ekonomi di Madura, yang relatif tertinggal
dibandingkan kawasan lain di Jawa Timur. Mobilitas Madura diperkirakan bertambah
cepat dan banyak, baik mobilitas penduduk, pelaku ekonomi, maupun barang dan jasa.
Kebutuhan transportasi akan menjadi kebutuhan vital untuk pergerakannya.

Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                         1
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

Dari segi wilayah, Madura memiliki banyak lahan yang bisa dimanfaatkan untuk terminal
transpotasi laut dan zona ekonomi ekslusif untuk investasi. Seperti halnya Batam yang
memanfaatkan kedekatannya dengan Singapura, Madura juga harus memanfaatkan
kedekatannya dengan Surabaya. Investor akan mencari tempat selain Surabaya yang
sudah semakin sempit 1 . Sehingga, ditinjau dari segi ekonomi dan teknologi industri,
potensi wilayah di Pulau Madura cukup menjanjikan antara lain kaya akan tambang
seperti kapur sebagai bahan untuk semen, gas alam dan cadangan minyak yang belum
dieksplorasi, disamping perikanan, kerajinan lokal dan pariwisata.

Namun, di sisi lain, adanya kekhawatiran masyarakat Madura akan sebuah proses
industrialisasi yang semakin berkembang dan meningkat seiring dengan pembangunan
Jembatan Suramadu. Sumber Daya Manusia dirasa masih belum mencukupi untuk
dapat bersaing dengan derasnya proses industrialisasi, para pendatang akan lebih
mudah berlalu lalang memasuki pulau Madura, dikhawatirkan oleh masyarakat Madura
sebagai faktor yang dapat merubah kehidupan sosial, budaya dan keagamaan yang
selama ini dikenal sebagai kaum santri dan agamis.

Perubahan sosial seiring dengan pembangunan jembatan Suramadu dapat terjadi
sebagai “ social change” atau “ planned change”, tetapi dapat juga terjadi sebagai
perubahan sosial yang tidak direncanakan (unplanned change), seperti timbulnya
konflik-konflik masyarakat, kriminalitas, anarkis, penjarahan sebagai akibat dari
kecemburuan sosial , dll. Oleh karena itu pengelolaan dampak sosial sangat diperlukan
sebagai langkah penataan strategis guna mendayagunakan kekuatan politis demokratis
(pemerintah) pro rakyat untuk dapat memberikan perlindungan secara konstitusional
baik melalui undang-undang, peraturan pemerintah/daerah, atau jabatan-jabatan formal,
disamping itu juga perlu dimobilisasikan aspek-aspek tradisional (local wisdom) yang
telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, yang dipandang dapat dimanfaatkan
sebagai unsur penunjang proses perubahan tersebut.



B. SOCIAL MAPPING TENTANG PERBEDAAN SOSIO KULTURAL MASYARAKAT
    MADURA DAN SURABAYA

Pembangunan Jembatan Suramadu bukan saja menghubungkan kedua pulau Jawa dan
Madura, namun juga menghubungkan dua kultur masyarakat yang sangat mencolok
perbedaannya.

Kultur masyarakat di Madura memiliki ciri khusus seperti adanya donimasi etnik Madura
yang bersifat homogen dicirikan dengan penggunaan bahasa Madura sebagai bahasa
sehari-hari. Masyarakat Madura memiliki pembawaan yang berpijak pada nilai-nilai
adiluhung, ulet, pekerja keras, berkewirausahaan, petualang, hemat, dan cermat, serta
keharmonisan yang memiliki keterkaitan kuat dengan Agama. Dipandang dari akses

1
 Diakses dari http://icanxkecil.wordpress.com/2008/04/14/ 

Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                         2
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

perekonomian, masyarakat Madura memiliki lack of access dalam perekonomian,
dengan pola hidup pedesaan dimana sektor pertanian dan nelayan mendominasi
perekonomian di Madura. Namun dalam segi pendidikan sebagian besar masyarakat
Madura masih lemah, pesantren dipandang masyarakat sebagai metode pendidikan
yang lebih sesuai, sekolah menengah unggulan dan kejuruan masih terbatas, dan saat
ini baru terdapat satu Universitas Negeri dan beberapa Universitas Swasta di Madura.
Budaya paternalistik sangat melekat di tatanan kehidupan bermasyarakat, masyarakat
Madura lebih memegang teguh pada nilai-nilai tradisional yang telah tumbuh dan lestari
sebagai bagian dari kehidupannya sehari-hari. Peran pemuka masyarakat sebagai
panutan lebih kental seperti adanya tatanan kepemimpinan di masyarakat baik secara
formal maupun non formal seperti kyai, kepala Desa dan Blater (jawara).

Di sisi lain, kultur masyarakat Surabaya sangat mencolok perbedaannya. Dominasi etnik
Jawa heterogen sangat terlihat di sisi Surabaya yang kental dengan penggunaan
bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Untuk akses perekonomian, masyarakat
Surabaya jauh lebih baik ketimbang masyarakat Madura, hal ini terlihat dengan adanya
pola hidup perkotaan yang cepat dengan akses informasi, teknologi dan modernisasi
dengan sebagian besar mata pencaharian masyarakatnya adalah buruh dan nelayan. Di
sektor pendidikan , masyarakat Surabaya jauh memiliki keterdidikan yang lebih tinggi,
berbagai perguruan tinggi dan sekolah menengah unggulan tersedia. Masyarakat
Surabaya terlihat lebih terbuka terhadap budaya baru, gaya hidup, pola makan, pola
bahasa dan penyesuaian dengan perubahan arus teknologi. Peran pemuka masyarakat
sudah tidak terlalu dominan sebagai sosok kharismatik pengayom rakyat, masyarakat
lebih tunduk kepada tataran formal kepemerintahan yang ada.

Perbedaan dan kesenjangan Sosio Kultural antara masyararakat Madura dengan
Surabaya jangan sampai menimbulkan konflik kemasyarakatan. Kesenjangan Sosio
Kultural perlu dikelola dengan sebaik mungkin guna melaksanakan pemecahan,
penanganan dan pengelolaan permasalahan lingkungan sosial yang terjadi. Seperti
untuk menyikapi modernitas (industrialisasi) adanya Jembatan Suramadu jangan
menjadi ancaman bagi masyarakat Madura. Konkritnya jangan memandang masyarakat
Madura sebagai obyek tapi jadikan masyarakat Madura juga sebagai subyek, dan
jangan memandang masyarakat Madura sebagai insan yang tidak memiliki kemampuan
dan harga diri, persoalan penting adalah bagaimana menfasilitas mereka sebagai
“people driven”.


C. INVENTARISASI & UPAYA PENGELOLAAN DAMPAK SOSIAL PEMBANGUNAN
   JEMBATAN SURAMADU


1. Konflik saat Pembebasan Lahan/Tanah

Dalam setiap proses pembangunan, pengadaan lahan/tanah sangat dibutuhkan. Namun
proses pembebasan lahan/tanah tersebut dapat menimbulkan dampak sosial seperti
terjadinya perselisihan dan konflik kepentingan yang membutuhkan sebuah penanganan

Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                          3
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

secara komprehensif dengan melibatkan pihak-pihak terkait dengan suatu pendekatan
dan cara-cara yang manusiawi dan berkeadilan.

Dalam pembebasan lahan/tanah saat pembangunan jembatan Suramadu, terdapat
beberapa kasus yang perlu penanganan secara serius, seperti pembebasan lahan untuk
jalan akses di sisi Surabaya (Kenjeran) sepanjang 4 Km baru berjalan mulus setelah
dilakukannya pendekatan dialogis antara masyarakat dengan pihak aparat yaitu pada
saat dibebaskannya lima (5) rumah warga masyarakat (pada km 2,5 ) yang pada
awalnya menemui jalan buntu, namun pada akhirnya permasalahan tersebut dapat
diselesaikan. Di sisi Madura, pembebasan lahan untuk jalan akses di Bangkalan
sepanjang 11,5 Km akhirnya dapat diselesaikan, setelah warga rela merelakan lahannya
(di km 2,3) untuk dijadikan bagian dari pembangunan jalan akses jembatan Suramadu.

Pengelolaan dampak sosial seperti saat pembebasan lahan sangat diperlukan guna
meminimalisasi akibat jangka panjang yang ditimbulkan akibat kesalahan
pengelolaannya. Faktor-faktor seperti ketidaksepahaman maksud dan tujuan
pembangunan, jumlah ganti untung, ketidak-samaan harga ganti untung tanah
dimasing-masing tahapan pembangunan, kekhawatiran nasib masa depan warga pasca
pembebasan lahan merupakan beberapa hal pemicu konflik saat pembebasan
lahan/tanah. Upaya dialogis dan permisive perlu diupayakan agar tidak menimbulkan
konflik, koordinasi antara Pemda dan jajarannya serta Dinas terkait menjadi kunci untuk
meminimalisasi dampak sosial yang dapat terjadi.



2. Konflik Sosial

Pada saat proses pembangunan berlangsung, sangat potensial menimbulkan konflik
sosial baik vertikal maupun horisontal. Konflik vertikal terjadi akibat ketidaksepahaman
antara apa yang menjadi tujuan dari masyarakat dengan kebijakan pembangunan yang
telah ditetapkan, termasuk di dalamnya kuatnya intervensi pemerintah dan aparat
desa/kelurahan. Adapun konflik horisontal terjadi karena terjadinya sikap pro dan kontra
di masyarakat terhadap rencana pembangunan tersebut, selain itu karena terjadinya
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh oknum ataupun kelompok
kepentingan di dalam masyarakat itu sendiri.

Dalam proses pembangunan jembatan Suramadu terjadi pencurian oleh pihak-pihak
yang tidak bertanggung-jawab. Pihak proyek Suramadu melaporkan tentang hilangnya
katodik preteksi pada pilar jembatan; Penjarahan besi tua (bekas/sisa buang) dari
pembangunan jembatan Suramadu; dan Kehilangan peralatan konstruksi (genset,
lampu, besi dll) pada masa konstruksi merupakan beberapa penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung-jawab. Sesuai
informasi Polsek Kecamatan Kenjeran, Surabaya,       sebagai penanggung jawab
keamanan wilayah melalui penegakan hukum, sudah ada pelaku yang dihukum di
Penjara Medaeng.


Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                            4
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

Pengawasan yang dilakukan secara sepihak oleh proyek Suramadu, tanpa
mengikutsertakan masyarakat nelayan di kaki wilayah jembatan Suramadu dirasakan
belum sempurna. Masyarakat nelayan sebagai warga yang bersinggungan dengan
jembatan Suramadu sehari-hari diharapkan dapat berpartisipasi dapat mengawasi
jembatan Suramadu. Langkah komunikasi dengan kelompok Pedagang / Pengepul Besi
Bekas, dikoordinir dan diawasi pengambilan besi-besi bekas bersama Polisi dan proyek
Suramadu merupakan beberapa solusi pengelolaan dampak sosial.

Dibawah jembatan Suramadu di sisi Surabaya, menjadi daya tarik wisata yang apabila
tidak dikendalikan, dikawatirkan muncul lapak-lapak kaki lima menjual makanan
minuman. Belajar dari pengalaman, bagaimana munculnya hunian liar, maka perlu
segera dilakukan “pengawasan secara ketat kegiatan-kegiatan” yang ada di bawah
jembatan.




        Foto : Kegiatan wisata di bawah jembatan di sisi Surabaya.

Sesuai laporan peneliti biota laut dari IPB, dibawah jembatan lebih bayak ikan sehingga
menarik wisata untuk melakukan hobby memancing.

Camat Bulak Kota Surabaya, memprakarsai pemberdayaan nelayan di wilayahnya
melalui kegiatan pengolahan hasil laut. Pengolahan dilakukan sangat sederhana di
pinggir jalan berdekatan dengan lokasi wisata Pantai Ria Kenjeran. Antusias istri-istri
nelayan dengan kegiatan pengasapan ikan, menarik wisata untuk membelinya. Namun
sayang ikan yang diperoleh nelayan (suaminya) dari pantai Bulak – Kenjeran – Sukolilo
tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada akhirnya ikan didatangkan dari
Brondong Kabupaten Lamongan.

Usaha pengolahan di pinggir jalan, bisa dikatagorikan menyalahi peraturan daerah. Oleh
karena itu Pemerintah Kota Surabaya, memprakarsai dibangunnya “Pusat Pengolahan
Hasil Laut” dan “menata kembali permukiman nelayan”.




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                           5
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

Pemerintah Kota Surabaya, juga merencanakan pelebaran jalan yang ada di wilayah
Kecamatan Bulak, agar “Pusat Pengolahan Hasil Laut dan Kampung Nelayan” dapat
menjadi daya tarik wisata.




        Foto : Aktivitas nelayan pantai Kenjeran Kecamatan Bulak Kota Surabaya

Dinas Pertanian Kota Surabaya, memfasilitasi terbentuknya forum komunikasi nelayan
pantai Bulak – Kenjeran – Sukolilo untuk mengatasi maraknya pencurian hasil laut oleh
nelayan diluar wilayah kota Surabaya. Forum ini diharapkan dapat membantu
mengawasi keberadaan “peralatan monitoring” yang ada di kaki-kaki jembatan
Suramadu. Solusi konkrit, memberi bantuan sarana tangkap nelayan berupa kapal,
jaring dan lainnya.

Konflik sosial juga terjadi di sisi Madura. Konflik yang selalu dimulai dari sikap dan
persepsi negatif menjurus kecurigaan warga terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan
Badan Pengelola Jembatan Suramadu. Badan Pengelola selalu dipersepsikan, tidak
berpihak kepada warga masyarakat lokal. Mereka berpendapat, warga Madura lokal
yang telah mengorbankan wilayahnya untuk kepentingan pembangunan “harus” diikut
sertakan dalam setiap kegiatan fisik maupun dipekerjakan menjadi pegawai jalan Tol.
Namun sayang, kualitas yang dihasilkan sangat tidak memenuhi standar teknis. Camat
Labang mengakui “Ada kelompok masyarakat tertentu telah mencitra burukkan
masyarakat Labang, akibat dari pekerjaan fisik yang diberikan Proyek, tidak dikerjakan
secara professional sehingga hasilnya sangat tidak berkualitas”.

Begitu juga setelah diresmikan, warga masyarakat Labang yang berdekatan dengan
“pintu tol” di sisi Madura, menganggap “Kalau hanya memungut uang tol, mengapa tidak
diserahkan warga Kecamatan Labang” ungkap salah satu pemuka masyarakat.




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                          6
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

3. Sikap/Persepsi Negatif Masyarakat

Sosialisasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, aturan main yang sepenuhnya
tidak ditegakkan, proses kegiatan pendampingan yang tidak optimal, dapat
menimbulkan sikap dan persepsi negatif di masyarakat. Masyarakat telah kehilangan
kepercayaan terhadap segala kegiatan yang dilaksanakan. Potensi munculnya persepsi
negatif masyarakat terutama yang terjadi pada setiap kegiatan pembangunan
menimbulkan dampak negatif terhadap aspek ekonomi, budaya, kesehatan dan
lingkungan. Sikap/persepsi negatif yang tidak dilakukan pengelolaan secara tepat akan
berakumulasi dalam jangka waktu lama akan menimbulkan keresahan di masyarakat
dan berpotensi menimbulkan konflik baik vertikal maupun horizontal.

Sebagai contoh, penurunan hasil tangkapan ikan para nelayan kecamatan Bulak dan
Kenjeran selama proses pembangunan jembatan Suramadu dapat mengakibatkan
konflik sosial yang apabila tidak segera dicarikan solusinya. Berdasarkan informasi dari
Pemerintah kota Surabaya penurunan hasil tangkapan ikan sebenarnya bukan murni
disebabkan oleh adanya pembangunan jembatan Suramadu, namun disebabkan oleh
faktor-faktor lain seperti :
a. rusaknya biota rusak akibat pengerukan pasir laut untuk reklamasi dan
b. banyaknya limbah masyarakat yang bermuara ke laut
c. perahu nelayan yang tidak dapat berlayar jauh, membuat nelayan hanya
   mengandalkan laut disekitarnya dalam menjaring ikan. Nelayan mengeluh jala
   tangkapnya tersangkut kaki jembatan dan arus laut yang terhalang oleh pilar
   jembatan Suramadu, hal ini yang membuat tangkapan nelayan menjadi
   berkurang/turun.

Solusi konkrit bagi nelayan sangat diperlukan agar sikap/persepsi negatif nelayan
terhadap jembatan Suramadu tidak berakumulasi dalam jangka waktu lama yang akan
menimbulkan keresahan di masyarakat. Bantuan seperti sarana tangkap nelayan sangat
dibutuhkan guna meningkatkan hasil tangkapan ikan kedepan.

Persepsi negatif masyarakat tentang pembangunan jembatan Suramadu juga ditemui
tentang adanya peningkatan volume banjir di permukiman kecamatan Kenjeran dan
Bulak seiring dengan pembangunan Jalan akses menuju jembatan Suramadu.
Berdasarkan konfirmasi dari Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional V Surabaya, dan
wakil warga Kecamatan Kenjeran diperoleh kesimpulan antara lain :
a. Topografi permukiman tersebut sebelumnya adalah daerah persawahan irigasi, yang
   memiliki karakteristik saluran lebih tinggi dari sawah (permukiman)
b. Jalan akses menuju Jembatan Suramadu walaupun dibangun lebih tinggi dari
   permukiman, tidak menjadi sebab utama terjadinya banjir di sekitarnya.

Sosialisasi tentang kondisi eksisting seperti topografi wilayah, dll kepada warga sangat
diperlukan guna memberikan pemahaman secara simultan kepada masyarakat agar

Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                            7
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

sikap/persepsi negatif dapat diminimalkan. Solusi konkrit masyarakat sangat dibutuhkan
seperti perbaikan fungsi saluran irigasi menjadi saluran pembuang (pematusan) yang
dapat mengalirkan air hujan / limbah rumah tangga yang langsung ke laut perlu segera
direalisasikan.



4. Marginalisasi Kelompok Perempuan dan Kelompok Rentan Lainnya

Faktor sosial dan budaya tertentu juga dapat menghambat kaum perempuan dan
kelompok rentan lainnya seperti (lansia, janda, dan anak-anak) guna berpartisipasi aktif
dalam perencanaan, implementasi, dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembangunan.
Sering kali, para perencana pembangunan hanya mau bekerja melalui para elite laki-
laki, artinya suara masyarakat masih belum mewakili komunitas secara keseluruhan,
khususnya kaum perempuan. Oleh karena itu diperlukan upaya-upaya khusus untuk
memastikan keterlibatan mereka dalam kegiatan pembangunan.

Dengan adanya Pembangunan jembatan Suramadu diharapkan kelompok perempuan
dan rentan lainnya dapat menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Kaum perempuan
di kecamatan Bulak dan Kenjeran berkeinginan untuk berpartisipasi dengan mengolah
hasil tangkapan ikannya, yaitu melakukan pengasapan ikan untuk dijual kepada pembeli
di sepanjang jalan menuju pantai Ria, Surabaya. Harapan untuk dibuatkan sentra hasil
tangkapan ikan oleh pemerintah kota Surabaya merupakan salah satu solusi
penanganan terhadap marginalisasi kelompok perempuan sebagai upaya untuk
meminimalisasi dampak sosial yang muncul.



5. Lapangan Pekerjaan yang bersifat Sementara

Tahapan kegiatan pembangunan jembatan Suramadu yang berpotensi menimbulkan
dampak positif seperti terbukanya kesempatan kerja dan usaha produktif bagi
masyarakat. Kegiatan mobilisasi tenaga kerja yang membutuhkan sejumlah tenaga kerja
baik tenaga kerja yang memiliki ketrampilan khusus maupun unskilled sangat diperlukan
guna mengimplementasikan laju pembangunan. Peluang kerja tersebut dapat diisi oleh
penduduk yang tinggal di sekitar kegiatan pembangunan jembatan Suramadu. Selain
peluang kerja, kegiatan-kegiatan tersebut juga dapat menumbuhkan aktifitas usaha
masyarakat baik formal maupun informal, seperti warung-warung kecil, dll.

Namun seiring dengan berakhirnya tahapan kegiatan pembangunan jembatan
Suramadu, penduduk yang mengandalkan penghidupannya dari pembangunan tersebut
perlahan-lahan harus menggantungkan penghidupannya dengan beralih profesi seiring
dengan selesainya pembangunan tersebut. Solusi konkrit alokasi lapangan kerja kepada
penduduk lokal tertentu ( memiliki keterampilan khusus) pasca pembangunan jembatan
Suramadu perlu direncanakan sebagai bagian pengelolaan dampak negatif.


Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                            8
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 




        Foto : Pedagang kaki lima di tepi Jalan Akses Sisi Madura.

Rest area sangat diperlukan di Jalan Akses sisi Madura. Warga masyarakat yang ingin
menikmati petualangan menyeberang jembatan menggunakan sepeda motor, tidak
secara bebas berteduh dibawah jembatan.




        Foto : Pengendara sepeda motor istirahat dibawah jembatan. Warga menjual
        cindera mata khas Madura.

Berdasarkan hasil forum diskusi kelompok masyarakat di kecamatan Labang,
Bangkalan, warga menginginkan adanya prioritas bagi masyarakat di sekitar jembatan
Suramadu (kecamatan Labang) dalam perekrutan tenaga kerja. Selain itu, pelatihan
pembuatan cinderamata khas Madura (Suramadu) merupakan solusi padat karya yang
nantinya hasil cinderamata tersebut dapat difasilitasi oleh Badan Pengelola Suramadu
di lokasi yang representatif sebagai contoh di lokasi rest area.



6. Perubahan Pola Pemikiran dan Peningkatan Kapasitas SDM

Kegiatan pembangunan seyogianya berpotensi untuk melahirkan dampak perubahan
positif seperti pola pemikiran dan peningkatan kapasitas SDM di masyarakat. Kegiatan
pengorganisasian masyarakat dan penguatan kapasitas kelompok baik pada tahap
persiapan, perencanaan maupun tahap pembangunan merupakan kunci pengelolaan
dampak sosial.

Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                        9
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

Upaya antisipasi terhadap perubahan pola pikir, perilaku masyarakat terutama sisi
Madura agar dapat mendukung aktivitas ekonomi yang layak sangat diperlukan agar
masyarakat Madura tetap menjadi tuan rumah seiring perkembangan ekonomi. Keuletan
dan kegigihan (struggle) perilaku aktivitas ekonomi masyarakat Madura telah teruji.
Pada saat wilayah lain mengalami krisis moneter beberapa tahun yang lalu, PDRB
Madura relatif paling tinggi saat krisis. Potensi ekonomi Madura terbukti cukup tahan
krisis. Namun, tingkat pendidikan masyarakat sisi Madura masih dirasa belum memadai
untuk menghadapi industrialisasi.

Upaya-upaya peningkatan kapasitas SDM perlu segera direalisasi. Kemitraan antara
pondok pesantren dengan Balai Latihan Kerja / Sekolah Unggulan / Universitas harus
segera diaplikasikan. Santri Pondok Pesantren di Madura perlu dibekali dengan
kemampuan siap kerja (Keahlian, keterampilan, dll). Pondok Pesantren Plus perlu
diperbanyak guna peningkatan kapasitas SDM ke depan.

Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Bangkalan telah merencanakan dana alokasi untuk
pendidikan sebesar 20% dari APBD dengan upaya konkritnya adalah membangun
Sekolah Menengah Unggulan dan Kejuruan serta Balai Latihan Kerja (BLK).

Di sisi Surabaya, peningkatkan pengetahuan para nelayan tentang ekosistem laut perlu
dilakukan, sehingga selain mereka mencari ikan atau hasil laut, mereka dapat
memeliharanya. Perubahan Mindset nelayan Kenjeran dan Bulak yang selama ini hanya
mengandalkan melaut, dapat diubah menjadi pedagang ikan segar/ikan asap dari hasil
penjualan sebagaimana yang sudah ada; kapasitas nelayan selain sebagai penangkap
ikan dapat ditingkatkan sebagai pengembangan produk makanan jadi yang berkualitas
tinggi dan mempu bersaing.

Diharapkan dengan perubahan pola pemikiran dan peningkatan kapasitas SDM
masyarakat, merupakan upaya pengelolaan dampak negatif pasca pembangunan
jembatan Suramadu.



7. Perubahan Pola Hidup/Kebiasaan

Kegiatan pembangunan jembatan Suramadu berpotensi menimbulkan dampak sosial
positif maupun negatif terhadap pola hidup/kebiasaan masyarakat di sekitar wilayah
kegiatan dari sejak tahap persiapan, perencanaan sampai tahap pembangunan.
Perubahan pola hidup/kebiasaan tidak terlepas dari keberadaan manusia sebagai
makhluk sosial yang selalu melakukan interaksi baik terhadap sesamanya maupun
terhadap lingkungan di sekitarnya.

Beberapa kasus perubahan pola hidup/kebiasaan penduduk terlihat sejak dibangunnya
Akses jalan menuju jembatan Suramadu baik di sisi Surabaya dan Madura yang
berimplikasi terbelahnya wilayah permukiman warga dengan wilayah aktivitasnya sehari-
hari.

Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                         10
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

Di sisi Surabaya, Jalan Kedung Cowek merupakan akses jalan menuju jembatan
Suramadu. Jalan akses ini melalui 3 wilayah kecamatan, yaitu kecamatan Tambak Sari,
Bulak dan Kenjeran. Sisi timur yang menjadi fasilitas umum warga (sekolah, pasar,
polsek) terbelah dengan sisi Barat yang menjadi permukiman warga. Wilayah ini
sebelumnya dihubungkan oleh Jalan Kapas Madya – Kapas Gading (Kecamatan
Tambak Sari), Jalan Pogot - Bulak Rukem (Kecamatan Bulak), dan Jalan Kedinding -
Jalan Nambangan (Kecamatan Kenjeran). Namun setelah jalan akses dibangun, jalan
ini terputus. Dampak negatif ini menyebabkan perubahan pola hidup dan kebiasaan
masyarakat sekitar. Masyarakat kesulitan mengakses wilayah fasilitas umum. Ibu-ibu
dan anak-anak kesulitan jika akan ke pasar atau sekolah. Jarak yang sebelumnya hanya
500 m menjadi lebih dari 1 km, dikarenakan harus memutar. Sebagai solusi konkrit guna
pengelolaan dampak sosial tersebut, maka berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus
yang telah dilaksanakan di kantor kecamatan Kenjeran, maka masyarakat mengusulkan
dibuatkan Penyeberangan Jalan Orang (PJO) yang dengan mudah dapat dilalui sepeda,
sepeda motor, pejalan kaki.

Jalan Kapas Madya – Kapas Gading (Kecamatan Tambak Sari) memisahkan warga
dengan fasilitas pendidikan, Jalan Pogot - Bulak Rukem (Kecamatan Bulak)
memisahkan warga dengan fasilitas pendidikan, pemakaman umum islam dan Jalan
Kedinding - Jalan Nambangan (Kecamatan Kenjeran) memisahkan warga dengan
fasilitas perdagangan (pasar) dan pendidikan.

Pihak Balai Besar Pelaksana Jalan V, telah membangun Penyeberang Jalan Orang
Sepeda Motor (PJOS) yang letaknya didepan Kantor Kecamatan dan Kelurahan
Kenjeran. Fasilitas ini terlalu jauh dengan permukiman warga. Oleh sebab itu warga
mengharap solusi konkrit sebagai berikut :

a. Warga Kecamatan Bulak minta dibuat Penyeberang Jalan Orang, desain ramping
   khusus untuk orang menghubungkan Jalan Pogot - Bulak Rukem. Penempatan tiang
   jembatan sebelah timur depan rumah Jalan Kedung Cowek no. 178 dan sebelah
   barat Jl. Kedung Cowek no. 189.

b. Warga Kecamatan Kenjeran minta dibuat Penyeberang Jalan Orang – Sepeda /
   Motor, menghubungkan Jalan Kedinding - Jalan Nambangan menggunakan desain
   PJOSsama dengan Penyeberang Jalan di depan Kantor Kecamatan. Penempatan
   tiang jembatan sebelah timur Jalan Kedung Cowek depan Pasar dan sebelah barat
   Jalan Kedung Cowek depan Samsat. Apabila memungkinkan dibuat jalan laying
   menghubungkan Jalan Kedinding - Jalan Nambangan.

Di sisi Madura, akses jalan menuju jembatan Suramadu juga mengganggu aktivitas
warga. Berdasarkan hasil diskusi kelompok terfokus di Kecamatan Labang yang dihadiri
oleh berbagai perwakilan pemerintah dan warga adalah permintaan warga masyarakat
atas pemasangan lampu Lalin, Zebra Cross & rambu-rambu Lalin di sepanjang Jalan
Akses Suramadu sisi Madura diperuntukkan untuk menghubungkan kembali akses
wilayah warga di sisi barat dan sisi timur yang terputus akibat pembangunan jembatan

Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                         11
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

Suramadu. Warga Desa yang mata pencahariannya sebagai petani membutuhkan
akses jalan untuk membawa sapi, bajak dan alat-lat tani lainnya untuk menuju ke areal
pertanian yang terpisah dengan wilayah permukiman. Adapun beberapa lokasi tersebut
antara lain :

a. Perempatan Desa Morkepek & Desa Baengas (Km 2,5)

    Perempatan jalan desa ini, sangat penting artinya bagi warga kedua desa.
    Penyeberang jalan ini digunakan untuk menghubungkan permukiman warga dengan
    lahan pertanian miliknya. Beberapa yang perlu perhatian dan solusi konkrit dengan
    katagori penting mendesak adalah :

    (1) Jalan dari sisi Desa Daengas terlalu terjal perlu penyempurnaan kemiringannya,
        sehingga petani tidak kesulitan mendorog gerobak untuk mengangkut hasil
        panennya.

    (2) Diantara dua jalur jalan beraspal, terdapat saluran air hujan. Untuk memudahkan
        dilewati,warga masyarakat memberi “titian kayu”. Solusi yang diharapkan
        dipasang gorong-gorong dan diberi perkerasan jalan diatasnya.

    (3) Diberi lampu pengatur lalu lintas (otomatis), zebra cross dan pita kejut.

c. Perempatan Desa Sendang Dajah (Km 4) dan Perempatan Desa Petapan (Km 4,75)

    Kedua perempatan jalan Desa Sendang Dajah dan Desa Petapan, relative tidak
    banyak yang menyeberang. Namun mengingat jalan desa masih berfungsi maka
    dibutuhkan Zebra Cross dan lampu hati-hati.

Selama proses pembangunan jembatan Suramadu berlangsung, terdapat perubahan
pola hidup/kebiasaan nelayan yaitu berubahnya pola kebiasaan memancing ikan
menjadi mencari baja / besi yang tidak terpakai dengan magnet. Selain itu, kebiasaan
nelayan dalam menambatkan perahunya pada tiang pancang jembatan Suramadu perlu
segera dilakukan langkah permissive dengan melakukan sosialisasi kepada nelayan
sehingga umur Jembatan Suramadu dapat seperti yang telah direncanakan.

Solusi konkrit diupayakan menyentuh kebutuhan hidup masyarakat                      nelayan.
Diantaranya menata kampung nelayan agar lebih bersih berwawasan wisata.




8. Kriminalitas di Akses Suramadu dan Jembatan Suramadu




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                                12
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

Sehari setelah resmi beroperasi pada Rabu (17/6), jembatan Suramadu sudah
memakan korban. I Made Adi Wirawan (42), warga asal Kabupaten Tabanan, yang juga
anggota dewan di Bali, menjadi korban perampokan di pintu masuk / keluar Jembatan
Suramadu, Dusun Sekar Bungah, Desa Labang, Kecamatan Labang, Kabupaten
Bangkalan. Akibatnya, telepon seluler milik Wirawan lenyap dirampas. Korban
mengalami kerugian sebesar Rp.3 Juta. Kini, kasus perampasan ditangani Polsek
Sukolilo. Kapolsek Sukolilo AKP Sutadji, Kami (18/6), membenarkan kabar itu.
(Surabaya Pagi 19 Juni)

Permasalahan kriminalitas di sisi Madura, menjadi pokok bahasan dalam kegiatan FGD
di Kecamatan Labang yang dihadiri para Kepala Desa. Permintaan warga melalui para
kepala Desa, perlu diperhatikan factor keamanan (penerangan jalan umum dan pos
keamanan) bagi pengguna kendaraan yang melintas jalan akses Suramadu sisi Madura
sepanjang 11,7 kilometer. Solusi konkrit yang diinginkan adalah :

a. Pos Keamanan (Polisi), ditempatkan di beberapa lokasi rawan kejahatan yaitu di :

    (1) Desa Ba’engas / Morkepek

    (2) Desa Petapan / Sendang Dajah

    (3) Desa Masaran / Burneh (usulan peserta FGD dari kepolisian)

b. Penerang Jalan Umum (PJU) sepanjang akses Suramadu sisi Madura.

    Sepanjang akses Suramadu di sisi Madura sepanjang 14 km, rawan kriminalitas.
    Jalan akses keluar dari jalan akses ke permukiman relative sedikit dan rusak. Untuk
    menghindari tindak criminal, dibutuhkan penerangan jalan. Penerangan ini sebagai
    pendukung tugas polisi.



9. Jalan desa alternative keluar masuk dari Akses Jalan Suramadu

Akses jalan jembatan Suramadu di sisi Madura relative sedikit dan jauh sehingga
menyulitkan pengguna jalan yang rumahnya sekitar kaki jembatan. FGD di Kecamatan
Labang (15/06), merekomendasi penetapan jalan desa (Desa Ba’engas – sudah
dibebaskan) di Km 2, menjadi jalan alternative masuk dan keluar jalan akses Suramadu
untuk kendaraan golongan III.

Jalan jalan desa di Kecamatan Labang, sebelum pembangunan Jembatan Suramadu,
relative halus, kondisi saat ini rusak berat. Diharapkan setelah Suramadu beroperasi,
jalan-jalan desa diperbaiki.




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                           13
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 




                                                          Foto : Jalan Desa Ba’engas diusulkan
                                                          ditetapkan sebagai jalan alternative
                                                          keluar dan masuk jalan akses
                                                          Suramadu di Km 2, untuk kendaraan
                                                          Golongan III.




10. Alih fungsi lahan Akibat Pembangunan Jembatan Suramadu

Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah secara disiplin merupakan kunci
pengelolaan dampak sosial kedepan. Di Sisi Madura, perlu langkah-langkah antisipasi
atas berkurangnya lahan pertanian akibat alih fungsi lahan yang mengakibatkan
hilangnya mata pencarian para petani dan menurunnya hasil produksi pertanian
khususnya di wilayah kawasan Kaki Jembatan Suramadu yang telah Menyumbang
PDRB , yaitu dari sektor pertanian sebesar 31,59% & dari tanaman pangan sebesar
21,96%. Dampak sosial negatif yang timbul dari hilangnya mata pencarian para petani
penggarap perlu segera dieliminasi dengan memanfaatkan lahan pertanian semaksimal
mungkin.

Dinas pertanian Kabupaten Bangkalan, telah mempersiapkan solusi akibat dialih
fungsikan pertanian ke industri, yaitu dengan beberapa cara seperti diservikasi,
Penanaman bibit unggul, Mekanisasi pertanian (sayur – ternak) dan Budidaya tanaman
horticultura



D. NASIB FERI PENYEBERANGAN

Sejak Jembatan Suramadu dibuka untuk umum, suasana dermaga feri Ujung di
Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya dan dermaga Kamal Madura tidak seramai
biasanya. Jumlah feri kini turun, hanya delapan kapal per hari, dari biasanya 12 kapal.
Ongkos penyeberangan feri juga sudah tidak kompetitif. Tarif penyeberangan feri yang
berlaku saat ini Rp.5.800,- untuk sepeda motor dan Rp.65 ribu untuk kendaraan roda
empat. Padahal tariff tol hanya Rp.3.000,- untuk sepeda motor dan Rp.30 ribu untuk
kendaraan roda empat.

Lama penyeberangan menggunakan feri di akhir pekan rata-rata 1,5 jam. Bandingkan
dengan waktu tempuh hanya 15 menit bila melalui Jembatan Suramadu.

Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                                   14
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 

Penyebrangan feri ini pada saat jayanya, telah menghidupi ribuan pedagang informal.
Mulai dari menjual makanan, minuman maupun cindera mata.



E. KESIMPULAN

1. Pengelolaan Dampak Sosial diperlukan untuk mencegah timbulnya permasalahan
   sosial yang akan terjadi maupun menyelesaikan permasalahan sosial yang sedang
   terjadi sebagai dampak pembangunan jembatan Suramadu

2. Permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat perlu segera dituntaskan,
   potensi-potensi sosial ekonomi yang tumbuh di masyarakat perlu dikembangkan,
   skenario tata ruang sisi Madura dan Surabaya perlu dipertimbangkan agar dapat
   saling bersinergi sesuai kemampuan masing-masing guna meningkatkan
   kesejahteraan di masyarakat baik di sisi Surabaya maupun di sisi MaduraPara
   stakeholders wajib melakukan pengelolaan dampak sosial.




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                        15
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 




Foto : Titik lokasi peletakan kaki PJO sisi Barat (samsat) dan Timur (pasar)




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                        16
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 




Foto : Titik lokasi penenpatan PJO di Jalan Pogot (barat) dan Jalan Bulak Rukem (timur)




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                           17
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 




Foto : Aktivitas warga menyeberang jalan desa Ba’engas dan Morkepek




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                        18
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                        19
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                        20
Seminar Nasional Trans Nasional dalam Konteks Trans Asia dan Asean Highway: 
Peluang dan Tantangan Menghadapi Tatanan Global 




Pengelolaan Dampak Sosial Pembangunan Jembatan Suramadu                        21

								
To top