Docstoc

Paper Angsuran PPh Pasal 25 UU No 36 Tahun 2008

Document Sample
Paper Angsuran PPh Pasal 25 UU No 36 Tahun 2008 Powered By Docstoc
					                                        BAB I
                                 PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang
  a) Sejarah Pajak

    Sejarah pengenaan Pajak Penghasilan di Indonesia dimulai dengan adanya tenement tax
    (huistaks) pada tahun 1816, yakni sejenis pajak yang dikenakan sebagai sewa terhadap
    mereka yang menggunakan bumi sebagai tempat berdirinya rumah atau bangunan. Pada
    periode sampai dengan tuhun 1908 terdapat perbedaan perlakuan perpajakan antara
    penduduk pribumi dengan orang Asia dan orang Eropa, dengan kata lain dapat
    dikatakan, bahwa terdapat banyak perbedaan dan tidak ada uniformitas dalam
    perlakuan perpajakan Tercatat beberapa jenis pajak yang hanya diperlakukan kepada
    orang Eropa seperti “patent duty”. sebaliknya business tax atau bedrijfsbelasting untuk
    orang pribumi. Di samping itu, sejak tahun 1882 sampai tahun 1916 dikenal adanya
    Poll Tax yang pengenaannya berdasarkan status pribadi, pemilikan rumah dan tanah.

    Pada tahun 1908 terdapat Ordonansi Pajak Pendapatan yang diperlakukan untuk orang
    Eropa, dan badan-badan yang melakukan usaha bisnis tanpa memperhatikan
    kebangsaan pemegang sahamnya. Dasar pengenaan pajaknya penghasilan yang berasal
    dari barang bergerak maupun barang tak gerak, penghasilan dari usaha, penghasilan
    pejabat pemerintah, pensiun dan pembayaran berkala. Tarifnya bersifat proporsional
    dari 1%, 2% dan 3% atas dasar kriteria tertentu.

    Selanjutnya, tahun 1920 dianggap sebagai tahun unifikasi, dimana dualistik yang
    selama ini ada, dihilangkan dengan diperkenalkannya General Income Tax yakni
    Ordonansi Pajak Pendapatan Yang Dibaharui tahun 1920 (Ordonantie op de Herziene
    Inkomstenbelasting 1920, Staatsblad 1920 1921, No.312) yang berlaku baik bagi
    penduduk pribumi, orang Asia maupun orang Eropa. Dalam Ordonansi Pajak
    Pendapatan ini telah diterapkan asas-asas pajak penghasilan yakni asas keadilan
    domisili dan asas sumber.

    Karena desakan kebutuhan dengan makin banyaknya perusahaan yang didirikan di
    Indonesia seperti perkebunan-perkebunan (ondememing), pada tahun 1925
    ditetapkanlah Ordonansi Pajak Perseroan tahun 1925 (Ordonantie op de
    Vennootschapbelasting) yakni pajak yang dikenakan tethadap laba perseroan, yang
    terkenal dengan nama PPs (Pajak Perseroan). Ordonansi ini telah mengalami beberapa
    kali perubahan dan penyempurnaan antara lain dengan UU No. 8 tahun 1967 tentang
    Penghibahan dan Penyempurnaan Tatacara Pemungutan Pajak Pendapatan 1944, Pajak
    Kekayaan 1932 dan Pajak Perseroan tahun 1925 yang dalam praktek lebih dikenal
    dengan UU MPO dan MPS. Perubahan penting lainnya adalah dengan UU No. 8 tahun
    1970 dimana fungsi pajak mengatur/regulerend dimasukkan ke dalam Ordonansi PPs
    1925., khususnya tentang ketentuan “tax holiday”. Ordonasi PPs 1925 berlaku sampai
    dengan tanggal 31 Desember 1983, yakni pada saat diadakannya tax reform, Pada awal
    tahun 1925-an yakni dengan mulai berlakunya Ordonansi Pajak Perseroan 1925 dan
    dengan perkembangan pajak pendapatan di Negeri Belanda, maka timbul kebutuhan
    untuk merevisi Ordonansi Pajak Pendapatan 1920, yakni dengan ditetapkannnya


                                                                                              1
Ordonasi Pajak Pendapatan tahun 1932 (Ordonantie op de Incomstenbelasting 1932,
Staatsblad 1932, No.111) yang dikenakan kepada orang pribadi (Personal Income Tax).
Asas-asas pajak penghasilan telah diterapkan kepada penduduk Indonesia; kepada
bukan penduduk Indonesia hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang
dihasilkannnya di Indonesia; Ordonansi ini juga telah mengenal asas sumber dan asas
domisili.

Berikut ini adalah alur perubahan pajak yang terjadi :

      1.   UU/Ordonansi PPd (pajak Pendapatan) tahun 1932
      2.   UU/Ordonansi PPS (pajak Perseroan) tahun 1925
      3.   UU/Ordonansi PKK (pajak Kekayaan)
      4.   UU/Ordonansi PPn tahun 1951

Kemudian menyadari bahwa pasal 23 (2) UUD 1945 yang ditentukan pemerintah
diganti dengan self assessment,no 1-3 berubah menjadi :

      1.   UU No 6 Tahun 1983 KUP (mengatur tentang pajak penghasilan)
      2.   UU No 7 Tahun 1983 PPh (mengatur tentang PPN & PPnBM)
      3.   UU No 8 Tahun 1983 PPN & PPnBM

Kemudian berubah lagi menjadi :

      1.   UU No 9 Tahun 1994 KUP
      2.   UU No 10 Tahun 1994 PPh
      3.   UU No 11 Tahun 1994 PPN & PPnBM

Tahun 2000 berubah lagi menjadi :

      1.   UU No 16 Tahun 2000 KUP
      2.   UU No 17 Tahun 2000 PPh
      3.   UU No 18 Tahun 2000 PPN & PPnBM

Dan yang terakhir berubah lagi menjadi :

      1.   UU No 28 Tahun 2007 KUP (dimulai 2008)
      2.   UU No 36 Tahun 2008 PPh (dimulai 2009)
 3.        Belum

b) Pengertian pajak
 Beberapa ahli memberikan pengertian antara pajak antara yang satu dengan yang
 lainnya. Diantara beberapa pengertian yang diberikan oleh para ahli adalah sebagai
 berikut.
 1.    Menurut Sommerfeld: pajak adalah suatu pengalihan sumber-sumber yang wajib
       dilakukan dari sektor swasta kepada sektor pemerintah berdasarkan peraturan




                                                                                      2
            tanpa mendapat suatu imbalan kembali yang langsung dan seimbang, agar
            pemerintah dapat melaksanakan tugas tugasnya dalam pemerintahan
       2.   Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro: pajak adalah pengalihan kekayaan dari
            pihak rakyat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan „surplus‟nya
            digunakan untuk „public saving‟ yang merupakan sumber utama untuk
            membiayai „public investment‟. Dari pengertian itu dapat disimpulkan unsur-
            unsur yang terdapat dalam pajak ialah:
                  *   Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanannya
                  *   Sifatnya dapat dipaksakan, hal ini berarti bahwa pelanggaran atas iuran
                  perpajakan dapat dikenakan sanksi
                  *   Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontra prestasi
                  secara langsung oleh pemerintah
                  *   Pajak dipungut oleh Negara baik pemerintah pusat maupun daerah
                  *   Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang
                  bila dari pemasukannya masih surplus, dipergunakan untuk membiayai
                  public investment.
       3. Menurut Prof. DR. M.J.H. Smeets: pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang
            terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa ada
            kontra prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal individual; maksudnya adalah
            untuk membiayai pengeluaran pemerintah‟
       4. Menurut Ray M. Sommer, Hershel M. Andersen dan Horace R. Brock: “A tax
            can be defined meaningfully as any nonpenal yet compulsory transfer of
            recourses from the private to the public sector, levied on the basis of
            predetermined criteria without reference to specific benefits receifed, so as to
            accomplish some of a nation’s economic and social objectives”
       Sebenarnya masih banyak lagi para ahli dan pakar perpajakan yang mengemukakan
       pengertian pajak dengan menggunakan kalimat masing-masing.


   c) Jenis Pajak
       Secara umum, pajak yang berlaku di Indonesia dapat dibedakan menjadi Pajak Pusat
dan Pajak Daerah. Pajak Pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang
dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak - Departemen Keuangan.
Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di
tingkat Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Beberapa jenis pajak dapat dibagi menjadi :


                                                                                                3
1. Pajak Penghasilan (PPh) : PPH adalah pajak langsung dari pemerintah pusat yang
   dipungut atas penghasilan dari semua orang yang berada di wilayah Republik
   Indonesia .
2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi
   Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi,
   perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa
   Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang
   Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM) Selain dikenakan PPN, atas
   barang-barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPn BM.
   Yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah :
          a. barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok.
          b. Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu
          c. Pada       umumnya      barang   tersebut   dikonsumsi   oleh   masyarakat
                 berpenghasilan tinggi
          d. Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status
          e. Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta
                 mengganggu ketertiban masyarakat.


4. Bea Meterai Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas dokumen, dengan
   menggunakan benda materai atau benda lainya contohnya dengan menggunakan
   mesin teraan, pemeteraian, kemudian dan surat setoran pajak bentuk KPU 35 Kode
   006.
5. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) PBB adalah atas harta tak bergerak yang terdiri
   atas tanah dan bangunan (property tax).
6. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BPHTB adalah pajak
   yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan. Seperti halnya PBB,
   walaupun BPHTB dikelola oleh Pemerintah Pusat namun realisasi penerimaan
   BPHTB seluruhnya diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Propinsi maupun
   Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan.




                                                                                          4
   d) Manfaat Pajak
Sebagaimana halnya perekonomian dalam suatu rumah tangga atau keluarga, perekonomian
negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak
merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara
sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi mulai dari belanja pegawai
sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum
seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan
menggunakan uang yang berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan
dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara
mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan
dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Dengan
demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan
dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.
Disamping fungsi budgeter (fungsi penerimaan) di atas, pajak juga melaksanakan fungsi
redistribusi pendapatan dari masyarakat yang mempunyai kemampuan ekonomi yang lebih
tinggi kepada masyarakat yang kemampuannya lebih rendah. Oleh karena itu tingkat
kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya secara baik dan benar
merupakan syarat mutlak untuk tercapainya fungsi redistribusi pendapatan. Sehingga pada
akhirnya kesenjangan ekonomi dan sosial yang ada dalam masyarakat dapat dikurangi secara
maksimal.


1.2 Perumusan Masalah
       Wajib Pajak Pribadi adalah orang yang memperoleh penghasilan baik sebagai seorang
direktur dari satu, beberapa, atau bahkan ratusan perusahaan atau seorang pemegang saham
atau komisaris atau pegawai menengah atau pegawai rendah atau pekerja mandiri seperti
dokter, notaries , pengacara . Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki resiko mengalami
pemeriksaan pajak . Namun sering kali terjadi berbagai permasalahan mengenai pembyaran
pajak pribadi itu sendiri.
            1. Bagaimanakah Perlakuan Angsuran PPh Pasal 25 atas WP Badan?
            2. Bagimanakah Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 atas WP Orang Pribadi?




                                                                                               5
1.3 Tujuan dan Manfaat
1.3.1 Tujuan :
     Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan makalah ini adalah:
      1. Supaya penulis pribadi dan para pihak yang membaca makalah ini mengetahui
          tentang Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25 .
      2. Untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan Dasar pengenaan Angsuran PPh
          Pasal 25
1.3.2 Manfaat :
     Manfaat yang diharapkan dari penulisan makalah ini adalah:
      1. Bagi para pihak yang membaca, hasil penulisan makalah ini diharapkan dapat
          memberikan informasi serta pengetahuan mengenai ilmu Hukum Pajak
          Khususnya mengenai Penghitungan Angsuran PPh Pasal 25.
      2. Bagi penulis merupakan penerapan secara ilmiah ilmu Hukum Pajak khususnya
          Pajak Penghasilan.
      3. Sebagai referensi bagi penulis lain yang juga menulis dalam hal yang sama.




                                                                                       6
                                        BAB II
                           PEMBAHASAN MASALAH


1. PENGERTIAN ANGSURAN PPh PASAL 25

  Pajak Penghasilan (disingkat PPh) dikenakan terhadap Wajib Pajak dalam satu periode
  tertentu yang dinamakan tahun pajak. Berdasarkan hal ini, maka perhitungan dan
  penghitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Karena
  penghitungan PPh dilakukan setahun sekali, maka penghitungan ini harus dilakukan
  setelah satu tahun tersebut berakhir agar semua data penghasilan dalam satu tahun sudah
  diketahui. Untuk perusahaan, tentu saja data penghasilan ini harus menunggu laporan
  keuangan selesai dibuat.

  Dengan cara seperti itu tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat
  diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan
  sekaligus yang tentunya akan memberatkan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran
  pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini
  dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25.

  Besarnya angsuran PPh Pasal 25 harus dihitung sesuai dengan ketentuan. Pada umumnya,
  cara menghitung PPh Pasal 25 didasarkan kepada data SPT Tahunan tahun sebelumnya.
  Artinya, kita mengasumsikan bahwa penghasilan tahun ini sama dengan penghasilan tahun
  sebelumnya. Tentu saja nanti akan ada perbedaan dengan kondisi sebenarnya ketika tahun
  pajak sekarang sudah berakhir. Selisih tersebutlah yang kita bayar sebagai kekurangan
  pajak akhir tahun. Kekurangan bayar akhir tahun ini biasa dinamakan PPh Pasal 29.
  Apabila selisihnya menunjukkan lebih bayar, maka kondisi ini dinamakan restitusi atau
  Wajib Pajak meminta kelebihan pembayaran pajak yang telah dilakukan.

  Pada umumnya angsuran pajak ini adalah sebesar Pajak Penghasilan terutang menurut
  SPT Tahunan Pajak Penghasilan tahun lalu dikuranggi dengan kredit pajak Pajak
  Penghasilan Pasal 21, 22, 23 dan Pasal 24, dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian
  tahun pajak.

2. HAL-HAL YANG BERKAITAN TENTANG PPh PASAL 25
   2.1. PPh Pasal 25 Untuk Bulan-bulan Sebelum Bulan Batas Waktu Penyampaian
        SPT

              Penghasilan Pasal 25 untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian
       SPT Tahunan adalah sama besarnya dengan Pajak Penghasilan Pasal 25 bulan
       terakhir tahun pajak yang lalu. Apabila tahun pajaknya adalah tahun kalender
       (Januari-Desember), maka yang dimaksud dengan bulan-bulan sebelum batas waktu
       penyampaian SPT Tahunan adalah bulan Januari dan Pebruari. Dengan demikian PPh
       Pasal 25 bulan Januari dan Pebruari 2008 adalah sama dengan PPh Pasal 25 bulan
       Desember 2007.




                                                                                             7
   2.2. PPh Pasal 25 Jika Dalam Tahun Berjalan Telah Diterbitkan SKP Untuk Tahun
        Pajak Yang Lalu

   Apabila dalam tahun berjalan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP) untuk tahun pajak
   yang lalu, maka besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP tersebut dan
   berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP

   2.3. PPh Pasal 25 Dalam Hal-hal Tertentu

   Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan penghitungan besarnya angsuran
   pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu, antara lain apabila :

       a) Wajib Pajak berhak atas kompensasi kerugian
       b) Wajib Pajak memperoleh penghasilan tidak teratur
       c) SPT tahunan Pajak Penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas
          waktu yang ditentukan
       d) Wajib Pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian SPT Tahunan
          Pajak Penghasilan
       e) Wajib Pajak membetulkan sendiri SPT Tahunan Pajak Penghasilan yang
          mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum
          pembetulan
       f) Terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan Wajib Pajak.

   Keputusan Dirjen Pajak yang mengatur penghitungan besarnya angsuran pajak dalam
   tahun berjalan dalam hal-hal tertentu adalah Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor
   Kep-537/PJ./2000 tanggal 29 Desember 2000

   2.4. PPh Pasal 25 Untuk Wajib Pajak Tertentu

      Penghitungan besarnya angsuran pajak bagi Wajib Pajak baru, bank, BUMN, BUMD,
   dan Wajib Pajak tertentu lainnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

      Keputusan Menteri Keuangan Yang Mengatur Hal Ini Adalah Keputusan Menteri
   Keuangan Republik Indonesia Nomor 522/KMK.04/2000 tanggal 14 Desember 2000 Jo
   Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002 tanggal 8 Maret 2002 Tentang
   Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak Penghasilan Dalam Tahun Pajak Berjalan Yang
   Harus Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak Baru, Bank, Sewa Guna Usaha Dengan Hak
   Opsi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah Dan Wajib Pajak Lainnya
   Termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu

3. ANGSURAN PPh PASAL 25 PEDAGANG GROSIR DAN ECERAN

    Direktorat Jenderal Pajak saat ini selain sedang gencar-gencarnya meningkatkan jumlah
NPWP Karyawan melalui pemberi kerja, juga melakukan ekstensifikasi dengan menjaring
Wajib Pajak Pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau
eceran barang-barang konsumsi melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa
lokasi. Penyisiran dilakukan di lokasi-lokasi keramain seperti mall, plaza, pasar, square dan
tempat-tempat keramaian lainnya.




                                                                                                8
   Penyisiran tersebut dilakukan Ditjen Pajak karena kalau berdasarkan fakta yang ada
sangat kecil persentase dari pedagang yang berjualan melalui tempat usaha/gerai (outlet)
mempunyai NPWP dan melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar.

    Disadari oleh Ditjen Pajak bahwa pengetahuan dan pemahaman mengenai perpajakan dari
pedagang tersebut sangat rendah, oleh karena itu untuk memudahkan pedagang grosir dan
eceran melaksanakan kewajiban perpajakannya maka dikeluarkanlah Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor KEP-171/PJ./2002 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan
Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu sebagai petunjuk pelaksanaan
dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 84/KMK.03/2002.

Definisi

    Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud
dengan Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu adalah Wajib Pajak yang melakukan
kegiatan usaha di bidang perdagangan grosir dan atau eceran barang-barang konsumsi
melalui tempat usaha/gerai (outlet) yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk
perdagangan kendaraan bermotor dan restoran..

     Wajib Pajak tersebut di atas wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP bagi
setiap tempat usaha/gerai (outlet) di Kantor Pelayanan Pajak yang wilayah kerjanya meliputi
tempat usaha/gerai (outlet) tersebut (KPP lokasi) dan di Kantor Pelayanan Pajak yang
wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Wajib Pajak (KPP domisili). Ketentuan tersebut
juga berlaku dalam hal tempat usaha/gerai (outlet) dan tempat tinggal Wajib Pajak yang
bersangkutan berada dalam wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak yang sama.

Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

     Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang harus dibayar oleh Wajib Pajak di
atas adalah sebesar 2% (dua persen) dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan
atau pencatatan setiap bulan, yang dibayarkan atas nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak
masing-masing tempat usaha/gerai (outlet).

Status Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25

Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 25 yang telah dilakukan merupakan:
   a. Pelunasan Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang bersangkutan
      apabila Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang
      dikenakan PPh yang bersifat tidak final
   b. Kredit Pajak atas Pajak Penghasilan yang terutang untuk tahun pajak yang
      bersangkutan apabila Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang
      dikenakan PPh yang bersifat tidak final.

Kompensasi Kerugian

Perlakuan kompensasi kerugian tahun-tahun sebelumnya diatur sebagai berikut:

   a. Dalam hal Wajib Pajak tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang
      dikenakan PPh yang bersifat tidak final, kompensasi kerugian tidak dapat
      diperhitungkan



                                                                                              9
   b. Dalam hal Wajib Pajak menerima atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan
      PPh yang bersifat tidak final, kompensasi kerugian dapat diperhitungkan dengan
      penghasilan pengusaha tertentu sepanjang belum habis masa kompensasinya.

Penyampaian SPT Tahunan

Wajib Pajak pedagang grosir dan eceran seperti tersebut di atas Wajib menyampaikan SPT
Tahunan Pajak Penghasilan dengan melampirkan daftar jumlah penghasilan dan pembayaran
Pajak Penghasilan Pasal 25 dari masing-masing tempat usaha/gerai (outlet) sesuai contoh
formulir pada Lampiran I KEP-171/PJ./2002 kepada Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib
Pajak terdaftar (KPP domisili).

Memperoleh Penghasilan Lain

Dalam hal Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu dalam tahun berjalan menerima
atau memperoleh penghasilan lain yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat tidak
final, besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 atas penghasilan lain tersebut berlaku
ketentuan sebagai berikut:

   a. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 atas penghasilan lain yang diterima atau diperoleh
      Wajib Pajak untuk bulan-bulan sebelum batas waktu penyampaian Surat
      Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan, sama dengan besarnya angsuran pajak
      untuk bulan terakhir dari tahun pajak yang lalu.
   b. Wajib Pajak untuk bulan-bulan setelah batas waktu penyampaian Surat
      Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan adalah sebesar perbandingan antara
      penghasilan lain neto dengan total penghasilan neto dikalikan besar angsuran yang
      terutang berdasarkan SPT Tahunan tahun sebelumnya;

SPT Masa PPh Pasal 25
Wajib Pajak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Penghasilan Pasal
25 dengan menggunakan bentuk sebagaimana pada Lampiran II KEP-171/PJ./2002dan
dilampiri lembar ke-3 Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pelayanan Pajak tempat
usaha/gerai (outlet) Wajib Pajak terdaftar.
Surat Tagihan Pajak

      Surat Tagihan Pajak atas Pajak Penghasilan Pasal 25 yang tidak atau kurang dibayar
       dan atau tidak atau terlambat dilaporkan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha
       Tertentu, diterbitkan setiap saat setelah lewat jatuh tempo pembayaran/penyetoran dan
       atau jatuh tempo pelaporan.
      Penerbitan Surat Tagihan Pajak dilakukan meliputi bulan-bulan pada saat atau masa
       Pajak Penghasilan terhutang yang tidak/kurang dibayar atau timbulnya sanksi
       administrasi berupa denda dan atau bunga yang terhutang.
      Dasar penghitungan pokok pajak terutang dalam rangka penerbitan Surat Tagihan
       Pajak Pajak Penghasilan Pasal 25 bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu
       didasarkan pada:

          a. Hasil pemeriksaan lapangan dalam pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak
          b. Peredaran bruto menurut Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai
             sepanjang Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai meliputi satu
             outlet/gerai yang dimiliki Wajib Pajak terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak



                                                                                               10
              yang sama dengan Kantor Pelayanan Pajak dimana Pengusaha Kena Pajak
              terdaftar.

4. PENGURANGAN TARIF 50% BAGI WAJIB PAJAK BADAN

Bagi sebagian Wajib Pajak mungkin belum mengetahui bahwa Undang-undang Pajak
Penghasilan (PPh) Nomor 36 tahun 2008 yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2009
memberikan fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50% ,
yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan Rp 4.800.000.000.

Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 31 E UU PPh Nomor 36 tahun 2008, yang Pasalnya
berbunyi:

   1. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan
      Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa
      pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud
      dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena
      Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 (empat miliar
      delapan ratus jutarupiah).
   2. Besarnya bagian peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
      dinaikkan dengan Peraturan Menteri Keuangan.

Latar Belakang Pemberian Fasilitas

Pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% diberikan untuk mendukung
program Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM. Disamping hal tersebut fasilitas
tersebut juga diberikan untuk mengurangi beban pajak bagi Wajib Pajak badan UMKM
akibat penerapan tarif tunggal PPh badan, dimana sebelumnya tarif PPh Badan dikenakan
tarif progresif namun sekarang dikenakan tarif tunggal 28%.

Contoh Perhitungan 1 (sesuai dengan penjelasan UU PPh):

Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp4.500.000.000,00 dengan
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp500.000.000,00. Penghitungan pajak yang terutang:
Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif
sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto
PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:

50% x 28% x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00

Contoh Perhitungan 2 (sesuai dengan penjelasan UU PPh):

Peredaran bruto PT X dalam tahun pajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 dengan
Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp 3.000.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:




                                                                                              11
      Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh
       fasilitas:

(Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp 480.000.000,00

      Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh
       fasilitas:

Rp 3.000.000.000,00 – Rp480.000.000,00 = Rp2.520.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:

– 50%x 28% x Rp480.000.000,00 = Rp 67.200.000,00

– 28% x Rp2.520.000.000,00 = Rp 705.600.000,00

Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 772.800.000,00



Permasalahan Angsuran PPh Pasal 25

        Dengan adanya pemberian fasilitas berupa pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak
badan sebesar 50% , yang diberikan untuk penghasilan sampai dengan Rp 4.800.000.000,
maka akan timbul permasalah dalam hal menghitung angsuran PPh Pasal 25. Khususnya
untuk angsuran tahun pajak 2009 yang mulai berlaku untuk masa April 2009, jika
penghitungan angsuran PPh Pasal 25 masih sesuai dengan ketentuan yang diatur oleh Pasal
25 UU PPh, maka dapat dipastikan akan terjadi kelebihan setor pada SPT Tahunan PPh
Badan untuk tahun pajak 2009, kecuali Wajib Pajak mengalami kenaikan laba yang sangat
signifikan. Dengan kondisi ekonomi saat ini yang terus memburuk sangat jarang terjadi
kenaikan laba yang sangat tinggi, yang ada adalah terjadi penurunan laba.

    Untuk menghindari terjadinya masalah tersebut di atas Pemerintah telah mengeluarkan
Peraturan Direktur Je nderal Pajak Nomor PER-10/PJ/2009 Tentang Pengurangan Besarnya
Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Tahun 2009 bagi Wajib Pajak yang Mengalami Perubahan
Keadaan Usaha atau Kegiatan Usah, yang diterbitkan tanggal 11 Februari 2009. Namun
demikian pengurangan angsuran sebesar 25% sesuai dengan PER-10/PJ/2009 belum dapat
menghindarkan terjadi kelebihan bayar akibat adanya pemberian fasilitas berupa
pengurangan tarif PPh bagi Wajib Pajak badan sebesar 50%, khususnya bagi Wajib Pajak
badan dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00. Oleh karena itu bagi
Wajib Pajak dengan peredaran bruto sampai dengan Rp4.800.000.000,00 siap-siaplah
diperiksa karena SPT Tahunan PPh Badan tahun 2009 akan berstatus lebih bayar.

5. CONTOH DAN CARA PENGHITUNGAN PPh PASAL 25

Untuk perhitungan angsuran pph 25 tahun 2009 tidak boleh dari PPh 25 tahun 2008 langsung
dibagi 12, karena bisa mengakibatkan kelebihan bayar pada tahun 2009 yang disebabkan
oleh:




                                                                                           12
   1. Untuk WP orang pribadi karena adanya perubahan PTKP dan tarif perhitungan PPh
      pasal 25 tahun 2009
   2. Untuk WP badan karena adanya perubahan tarif perhitungan PPh pasal 25 tahun
      2009.

Contoh soal:

ANDI status TK mempunyai penghasilan netto tahun 2008 sebesar Rp. 30.000.000, dan
cicilan pph pasal 25 masa jan –des 2008 adalah sebesar Rp. 600.000, hitung PPh pasal 29
tahun 2008 dan angsuran PPh pasal 25 tahun 2009.

Untuk WP Orang Pajak Pribadi

Perhitungan PPh pasal 29 tahun 2008

Penghasilan netto                                Rp. 30.000.000,-

PTKP tahun 2008                                 Rp. 13.200.000,-

                                                --------------------

       PKP                                      Rp. 16.800.000

PPh pasal 25 tahun 2008 , 5% x Rp. 16.800.000 = Rp.     840.000

Angsuran PPh 25 jan-des 2008                  = Rp.     600.000

                                              --------------------

         PPh pasal 29                         = Rp.     240.000



Perhitungan angsuran PPh pasal 25 tahun 2009



Penghasilan netto                                Rp. 30.000.000,-

PTKP tahun 2008                                 Rp. 15.840.000,-

                                                --------------------

       PKP                                      Rp. 14.160.000

PPh pasal 25 tahun 2008 , 5% x Rp. 14.160.000 = Rp.     708.000

Angsuran tahun 2009 1/12 x Rp. 708.000 = Rp. 59.000




                                                                                          13
WP Badan

PT. AAD mempunyai peredaran bruto tahun 2008 adalah Rp. 30.000.000.000 dan
Penghasilan Kena Pajak Rp. 3.000.000.000. angsuran PPh pasal 25 jan-des 2008 yang telah
dibayar adalah Rp. 700.000.000, hitunglah PPh pasal 29 tahun 2008 dan Angsuran tahun
2009.

Perhitungan PPh pasal 29 tahun 2008

Penghasilan Kena Pajak (PKP)                        Rp. 3.000.000.000

PPh pasal 25 tahun 2008

Rp.     50.000.000 x 10%             = Rp.   5.000.000

Rp.     50.000.000 x 15%             = Rp.   7.500.000

Rp. 2.900.000.000 x 30%              = Rp. 870.000.000

Total PPh pasal 25                   = Rp. 882.500.000

Angsuran PPh 25 jan - des2008        = Rp. 700.000.000

              PPh Psl 29 th 2008     = Rp. 182.500.000


Perhitungan Angsuran PPh pasal 25 tahun 2009


Karena peredaran bruto tahun 2009 PT.AAD telah melebihi Rp.4,8 M maka atas Penghasilan
Kena Pajak tidak semuanya mendapatkan insetif pasal 31E UU PPh No. 36 tahun 2008.

Perhitungan Pajak Terhutang adalah:
1. Cari berapa besar jumlah dari PKP yang mendapatkan insentif pajak sbb:
 4.800.000000
                 x30.000.000.000  480.000.000
30.000.000.000


  Jadi jumlah PKP yang mendapat insentif adalah Rp. 480.000.000

2. PKP yang tidak mendapat insentif adalah:
   Rp. 3.000.000.000 - Rp. 480.000.000      = Rp. 2.520.000.000

3. Perhitungan pajak
   50% x 28% x Rp. 480.000.000               =    Rp. 67.200.000,-
   28% x Rp. 2.520.000.000                   =    Rp. 705.600.000,-
                                                  ---------------------
  Total pajak penghasilan thn 2009                Rp. 772.800.000,-

Angsuran PPh pasal 25 th 2009 ,Rp. 772.800.000/ 12 = Rp. 64.400.000


                                                                                          14
                                          BAB III
                                     KESIMPULAN

   Proses perhitungan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam Masa Transisi
Tahun Pajak 2009 diadopsi dari Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-01/PJ.41/1995 tanggal
31 Januari 1995 sebagai peraturan petunjuk pelaksanaan dalam masa transisi tahun pajak
1995 dan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-210/PJ./2001 tanggal 12 Maret 2001 sebagai
peraturan petunjuk pelaksanaan dalam masa transisi tahun pajak 2001.

   Seharusnya pemerintah dalam hal ini Dirjen Pajak dapat sesegera mungkin menerbitkan
petunjuk pelaksanaan terkait dengan Angsuran Bulanan Pajak Penghasilan Pasal 25 dalam
Masa Transisi Tahun Pajak 2009 mengingat Wajib Pajak memerlukan adanya kepastian
hukum dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dan petunjuk pelaksanaan tersebut
tentunya akan berlaku surut sejak 1 Januari 2009. Untuk Wajib Pajak yang bergerak di
bidang usaha real estate dan jasa konstruksi pada tahun pajak 2009 tidak memiliki kewajiban
angsuran PPh Pasal 25 karena atas penghasilan dari usaha pokoknya telah dikenakan PPh
Final.




                                                                                              15

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3563
posted:6/4/2010
language:Indonesian
pages:15