POKOK-POKOK PERUBAHAN UNDANG-UNDANG PAJAK PENGHASILAN by mky16363

VIEWS: 1,754 PAGES: 59

									3-Jun-10   1
POKOK-POKOK PERUBAHAN
 1.        SUBJEK PAJAK
 2.        OBJEK PAJAK
 3.        OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (2)
 4.        PENGECUALIAN DARI OBJEK PAJAK
 5.        BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO
 6.        ISTERI YANG MEMILIH UNTUK MEMILIKI NPWP SENDIRI
 7.        NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
 8.        PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
 9.        TARIF
 10.       PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK (PASAL 18)
 11.       PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
 12.       KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PASAL 24)
 13.       ANGSURAN PAJAK TAHUN BERJALAN
 14.       KETENTUAN PERPAJAKAN PERTAMBANGAN DAN SYARIAH
 15.       FASILITAS PERPJAKAN BAGI UMKM




3-Jun-10                                                 2
1. SUBJEK PAJAK
 Perluasan Pengertian Bentuk Usaha Tetap
  meliputi:
       Gudang;
       Ruang untuk promosi dan penjualan; dan
       Dedicated server untuk kegiatan usaha melalui internet
 Alasan Perubahan:
       Memperluas hak pemajakan dengan menegaskan
        gudang dan ruang untuk promosi dan penjualan yang
        dipergunakan oleh WP luar negeri sebagai BUT;
       Untuk menampung/mengantisipasi perkembangan
        perdagangan secara on-line (e-commerce)



3-Jun-10                                                         3
  2. OBJEK PAJAK
     Pengalihan Hak di Bidang Pertambangan
     Penghasilan dari usaha yang berbasis syariah
     Imbalan bunga
     Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh
      Reksadana
     Surplus Bank Indonesia




3-Jun-10                                             4
PENGALIHAN HAK DI BIDANG PERTAMBANGAN

             Menegaskan keuntungan karena penjualan atau pengalihan
O             sebagian atau seluruh hak penambangan di sektor hulu
              migas merupakan objek pajak (Pasal 4 ayat (1) huruf d angka
B             5)
J
E           Alasan perubahan:
K            Hak/Interest di Bidang Pertambangan hulu migas adalah
              hak penambangan yang ketentuannya diatur tersendiri.
             Pengalihan hak tersebut kepada pihak lain dapat
P             menyebabkan pemegang hak memperoleh keuntungan
A             (capital gain).
J            Keuntungan tersebut termasuk dalam pengertian
A             penghasilan yang merupakan objek pajak berdasarkan UU
              PPh dan tidak termasuk dalam skema bagi hasil KPS.
K

 3-Jun-10                                                                   5
       PENGHASILAN DARI USAHA BERBASIS SYARIAH

            Penghasilan dari kegiatan usaha berbasis syariah
O           ditegaskan sebagai objek pajak.
B
J          Alasan Perubahan:
E           Perlakuan yang sama antara kegiatan usaha
K            berbasis syariah seperti bank syariah dan
             lembaga keuangan syariah lain dengan kegiatan
P            usaha dan bank serta lembaga keuangan
A            konvensional
J
A
K

3-Jun-10                                                        6
           IMBALAN BUNGA

            Imbalan bunga yang diperoleh WP
O           sehubungan dengan pelaksanaan UU KUP
B           ditegaskan sebagai objek pajak.
J
E
K          Alasan Perubahan:
            Memberi penegasan dan dasar hukum
P            yang lebih kuat bagi fiskus untuk
A            mengenai pajak atas imbalan bunga yang
J            diterima WP.
A
K

3-Jun-10                                              7
BUNGA OBLIGASI YANG DITERIMA REKSADANA
             Ketentuan pengecualian bunga obligasi yang
O            diterima reksadana (Pasal 4 ayat (3) huruf j)
B            sebagai objek PPh dicabut sehingga dalam RUU
             PPh penghasilan tersebut merupakan objek
J            pajak.
E
K           Alasan Perubahan:
             Tujuan semula pendirian reksadana untuk
P             menggairahkan investasi bagi investor kecil
A             tidak mencapai sasaran.
J            menghilangkan distorsi dan kompetisi yang
A             kurang sehat di antara institusi keuangan dan
              menciptakan kesetaraan pemungutan pajak
K             (level playing field) terhadap para WP yang
              berinvestasi di obligasi.
 3-Jun-10                                                     8
           SURPLUS BANK INDONESIA

            Surplus Bank Indonesia ditegaskan sebagai objek
O           pajak.
B
J          Alasan Perubahan:
E           Menyelaraskan dengan ketentuan UU BI yang
K           menyatakan bahwa sepanjang tidak ada UU yang
            mengatur bahwa Surplus BI dikenai PPh maka
P           Surplus BI tidak dikenai PPh.
A
J
A
K

3-Jun-10                                                       9
       3. OBJEK PAJAK PASAL 4 AYAT (2)
  Menegaskan objek PPh Pasal 4 ayat (2) yang selama
       ini tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan ini,
       seperti antara lain:
            Bunga obligasi dan Surat Utang Negara
            Hadiah undian
            Pengalihan saham pasangan perusahaan modal ventura
            Persewaan tanah dan bangunan
  Memindahkan bunga simpanan koperasi yang
   sekarang dikenai PPh Pasal 23 final menjadi objek
   PPh Pasal 4 ayat (2) final.
  Menambah objek PPh Pasal 4 ayat (2) final meliputi:
            Penghasilan dari transaksi derivatif; dan
            Penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan real estate.


3-Jun-10                                                               10
4. PENGECUALIAN DARI OBJEK PAJAK
          Zakat dan sumbangan keagamaan yang sifatnya
           wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia
          Inter corporate dividend
          Beasiswa
          Bagian laba unit penyertaan KIK
          Sisa lebih lembaga nirlaba bidang pendidikan dan
           bidang penelitian dan pengembangan
          Bantuan/santunan yang diterima dari BPJS




3-Jun-10                                                       11
    ZAKAT DAN SUMBANGAN KEAGAMAAN
B
U
            Sama dengan zakat, sumbangan keagamaan yang
K           sifatnya wajib bagi pemeluknya ditegaskan juga
A           bukan merupakan objek pajak (syarat, dll diatur
N
            dengan PP)
O
B
J          Alasan Perubahan:
E           Memberikan perlakuan yang setara bagi semua
K
            WP tanpa memandang agama yang dianut.
P
A
J
A
K


3-Jun-10                                                  12
    INTER-CORPORATE DIVIDEND
B
U           Syarat memiliki usaha aktif bagi WP yang
K           menerima inter-corporate dividend dihapus.
A
N
           Alasan Perubahan:
O
B           Tidak ada batasan yang tegas mengenai usaha
J           aktif sehingga syarat ini sering menimbulkan
E           perbedaan pendapat antara fiskus dan WP.
K

P
A
J
A
K


3-Jun-10                                                 13
    BEASISWA
B           Beasiswa dikecualikan sebagai Objek Pajak
U           (syarat, dll diatur dengan PMK)
K
A
N
           Alasan Perubahan:
O           Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk
B
J
            mendukung      program pemerintah dalam
E           meningkatkan kualitas sumber daya manusia
K           melalui pendidikan.
P
A
J
A
K


3-Jun-10                                               14
BAGIAN LABA UNIT PENYERTAAN KIK
B           Bagian laba yang diterima atau diperoleh
U           pemegang unit penyertaan Kontrak Investasi
K           Kolektif (KIK) bukan merupakan Objek Pajak.
A
N
           Alasan Perubahan:
O           Mengangkat ketentuan perlakuan KIK yang
B
J
             dipersamakan dengan firma atau kongsi yang
E            selama ini hanya ditegaskan dalam SE, yaitu
K            penghasilan reksadana hanya dikenai pajak pada
             tingkat badan dan penghasilan dari redemption
P            yang diperoleh yang pemegang unit penyertaan
A            KIK tidak dikenai pajak. .
J
A
K


3-Jun-10                                                      15
SISA LEBIH LEMBAGA PENDIDIKAN DAN
LEMBAGA LITBANG
B           sisa lebih lembaga nirlaba bidang
U
K
             pendidikan dan/atau bidang litbang (yang
A            telah terdaftar pada instansi yang
N            membidanginya) yang ditanamkan
             kembali dalam jangka waktu paling lama
O            empat tahun dikecualikan sebagai objek
B            pajak (ketentuannya diatur lebih lanjut
J
E
             dengan atau berdasarkan PMK).
K          Alasan Perubahan:
P
            Mendukung program Pemerintah dalam
A            peningkatan kualitas sumber daya manusia
J            melalui pendidikan dan penguasaan ilmu
A            dan teknologi tinggi. . ..
K

3-Jun-10                                            16
BANTUAN/SANTUNAN DARI BPJS
B
U
            Bantuan/santunan    dari BPJS yang
K           diterima WP tertentu bukan merupakan
A           Objek Pajak (ketentuan lebih lanjut
N
            diatur dengan atau berdasarkan PMK).
O
B
J          Alasan Perubahan:
E
K           Mendukung program pemerintah untuk
P
            meningkatkan kesejahteraan masyarakat
A           kurang mampu melalui pembentukan
J           Sistem Jaminan Sosial Nasional.
A
K

3-Jun-10                                            17
5. BIAYA PENGURANG PENGHASILAN BRUTO

  Biaya Promosi dan Penjualan
  Biaya Beasiswa
  Piutang Tak Tertagih
  Pemupukan Dana Cadangan
  Sumbangan yang dapat dibiayakan




3-Jun-10                               18
BIAYA PROMOSI DAN PENJUALAN
           Biaya Promosi dan Penjualan ditegaskan sebagai
           pengurang penghasilan bruto yang ketentuannya
           diatur lebih lanjut dengan PMK.
B
I          Alasan Perubahan:
              Biaya promosi dan penjualan dapat muncul
A              dalam berbagai bentuk dan bergantung pada
Y              jenis usaha WP sehingga perlu diatur secara
A              khusus dalam PMK termasuk besaran biaya
               tersebut yang dapat dikurangkan dari
               penghasilan bruto.



3-Jun-10                                                     19
           BIAYA BEASISWA
           Beasiswa yang dapat dibiayakan diperluas meliputi
           pemberian beasiswa kepada bukan pegawai seperti
           pelajar dan mahasiswa tetapi tetap memperhatikan
B          kewajarannya.
I
A          Alasan Perubahan:
Y           Mendorong peran serta masyarakat (WP) untuk
A           mendukung      program  pemerintah dalam
            meningkatkan kualitas sumber daya manusia
            melalui pendidikan.


3-Jun-10                                                       20
           PIUTANG TAK TERTAGIH
           Syarat untuk membiayakan piutang yang nyata-nyata
           tidak dapat ditagih dipermudah menjadi:
               1. telah dibiayakan dalam laporan laba rugi komersial;
               2. WP harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat
                  ditagih kepada DJP; dan
B              3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan
I                 Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang
                  negara; atau ada perjanjian tertulis dengan debitur yang
A                 bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan
                  umum atau khusus; atau ada pengakuan dari debitur bahwa
Y                 utangnya telah dihapuskan.
                Syarat nomor 3 tidak berlaku bagi piutang debitur kecil
A                 yang dihapuskan.
           Alasan Perubahan:
              Memberikan keringanan syarat penghapusan piutang tak
               tertagih untuk menghilangkan kesulitan-kesulitan yang timbul
               karena syarat yang berlaku sekarang.


3-Jun-10                                                                  21
           PEMUPUKAN DANA CADANGAN
           Pembentukan cadangan diperluas meliputi:
           1.  cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan badan usaha
               lain yang menyalurkan kredit, sewa guna usaha dengan hak opsi,
               perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan anjak
               piutang;
           2. cadangan untuk usaha asuransi termasuk cadangan bantuan sosial
B              yang dibentuk oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
           3. cadangan penjaminan untuk Lembaga Penjamin Simpanan;
I          4. cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;

A          5. cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
           6. cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan
Y              limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri,
           Alasan Perubahan:
A          1.  Memberikan perlakuan yang sama bagi badan usaha yang
               menyalurkan kredit
           2. Mengakomodir pembentukan sistem jaminan sosial nasional dan
               pembentukan Lembaga Penjamin Simpanan
           3. Mengakomodir kewajiban pencadangan yang harus dialokasikan
               oleh WP yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan,
               kehutanan, dan pengolahan limbah industri.

3-Jun-10                                                                  22
           SUMBANGAN YANG DAPAT DIBIAYAKAN
            Sumbangan yang dapat dibiayakan meliputi:
              1. sumbangan penanggulangan bencana nasional
              2. sumbangan penelitian dan pengembangan yang
                  dilakukan di Indonesia
B              3. biaya pembangunan infrastruktur sosial
I              4. sumbangan fasilitas pendidikan
               5. sumbangan pembinaan olahraga
A          Alasan Perubahan:
Y           Memberikan insentif atau dorongan kepada
A             masyarakat (WP) agar secara langsung berperan
              serta dalam membantu penanggulangan korban
              bencana dan peningkatan kualitas hidup dan prestasi
              bangsa.



3-Jun-10                                                        23
    6. ISTERI YANG MEMILIH UNTUK MENJALANKAN
       HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA SENDIRI

      Penghasilan suami-isteri dikenakan pajak secara terpisah
       apabila dikehendaki oleh isteri yang memilih untuk
       menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri.
      Tata cara penghitungan PPh terutang sama dengan suami-
       isteri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan
       penghasilan.

     Alasan Perubahan:
      Singkronisasi dengan penjelasan Pasal 2 ayat (1) yang
       menyatakan bahwa wanita kawin dapat mendaftarkan diri
       untuk memperoleh NPWP atas namanya sendiri agar dapat
       melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya terpisah
       dari hak dan kewajiban perpajakan suaminya.




3-Jun-10                                                          24
7. NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO
     Batas     peredaran usaha untuk dapat menggunakan norma
        penghitungan penghasilan neto dinaikkan dari Rp 600 juta menjadi
        sebesar Rp 4,8 miliar.
    Alasan Perubahan:
     Menyesuaikan dengan tingkat perekonomian saat ini.
     Diharapkan dengan peningkatan batas peredaran usaha, maka WP tidak
      menekan jumlah peredaran usaha yang dilaporkannya hanya sampai
      dengan Rp 600 juta.
    Keterangan:
     Ketentuan ini sejalan dengan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (2) yang
      berbunyi:
             Wajib Pajak yang dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan
              pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetapi wajib
              melakukan pencatatan, adalah Wajib Pajak orang pribadi yang
              melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang sesuai
              dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
              diperbolehkan    menghitung     penghasilan   neto   dengan
              menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto dan Wajib
              Pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau
              pekerjaan bebas.

 3-Jun-10
 6/3/2010                                                                     25
8. PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK
                    Sekarang        RUU
                      (Rp)          (Rp)

 WP                  2.880.000,-   15.840.000,-
 WP kawin            1.440.000,-    1.320.000,-
 Isteri bekerja      2.880.000,-   15.840.000,-
 Tanggungan          1.440.000,-    1.320.000,-
 Maks. Tanggungan     K/3            K/3


3-Jun-10                                          26
       9. TARIF (PASAL 17)
            Tarif WP Orang Pribadi
            Tarif WP Badan
            Tarif WP PerseroanTerbuka
            Tarif Dividen yang diterima WP orang pribadi
            dalam negeri




3-Jun-10                                                    27
    TARIF WP ORANG PRIBADI
         Ketentuan Sekarang:

               No.                  Lapisan Penghasilan             Tarif
               1.     S.d Rp 25.000.000,-                            5%
               2.     Di atas Rp25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-   10%
T              3.     Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000    15%
A              4.     Di atas Rp100.000.000,- s.d.Rp200.000.000,-   25%
R              5.     Di atas Rp200.000.000,-                       35%
I         RUU:
F
                No.                 Lapisan Penghasilan             Tarif
               1.     S.d. Rp 50.000.000,-                           5%
               2.     Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 250.000.000    15%
               3.     Di atas Rp250.000.000,- s.d.Rp500.000.000,-   25%
               4.     Di atas Rp500.000.000,-                       30%

    3-Jun-10                                                                28
       PENURUNAN TARIF LAPISAN TERTINGGI WP OP
               Tarif tertinggi PPh orang pribadi dapat
               diturunkan menjadi paling rendah 25% yang
               diatur dengan Peraturan Pemerintah.

T              Alasan Perubahan:
A
R               Agar tarif lapisan tertinggi PPh OP dapat
I                diturunkan jika dipandang perlu untuk
F                disesuaikan dengan penurunan tarif PPh badan.




    3-Jun-10                                                     29
               TARIF WP BADAN
               Ketentuan Sekarang:

                              Lapisan Penghasilan                        Tarif
               s.d Rp 50.000.000,-                                        10%
               Di atas Rp50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-               15%
T
               Di atas Rp100.000.000,-                                    30%
A
R              RUU:
I               Tarif tunggal sebesar 28%

F               Mulai tahun 2010 diturunkan menjadi 25%.

               Alasan Perubahan:
                Tarif tunggal selaras dengan prinsip netralitas dalam pengenaan
                  pajak atas WP badan.
                Tarif diturunkan secara bertahap untuk meningkatkan daya saing
                  dengan negara-negara lain dalam menarik investasi luar negeri

    3-Jun-10
    6/3/2010                                                                       30
               TARIF WP PERSEROAN TERBUKA
                WP badan dalam negeri berbentuk perseroan terbuka
                 memeroleh penurunan tarif sebesar 5% dari tarif WP
                 badan yang berlaku sepanjang memenuhi syarat:
                   paling sedikit 40% dari jumlah keseluruhan saham
                    yang disetor diperdagangkan di bursa efek di
T                   Indonesia;
A                  persyaratan tertentu lainnya.
R
I              Alasan Perubahan:
F               Penurunan tarif ini dimaksudkan untuk meningkatkan
                 peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia
                 usaha dan mendorong peningkatan jumlah perseroan
                 terbuka dan kepemilikan publik pada perseroan terbuka.




    3-Jun-10                                                          31
          TARIF DIVIDEN YANG DITERIMA WP OP
          DALAM NEGERI
           Tarif yang dikenakan atas dividen yang diterima WP OP dalam negeri
               adalah setinggi-tingginya sebesar 10% dan bersifat final (diatur lebih
               lanjut dengan PP).
          Alasan Perubahan:
           RUU PPh tetap menganut classical system sehingga dividen tetap
T           merupakan objek pajak.
A          Namun, perlu diberikan insentif berupa tarif PPh yang rendah atas
            dividen:
R             agar beban pajak yang ditanggung pemegang saham orang pribadi
I               dapat dikurangi;
F             untuk       mendorong       perusahaan
                penghasilannya kepada para pemegang saham;
                                                            agar   mendistribusikan

              karena investasi dalam bentuk penyertaan modal mengandung
                risiko yang lebih besar daripada investasi dalam dentuk deposito dan
                obligasi;
           Tarif final memberikan kesederhaan administrasi bagi WP dan DJP.




    3-Jun-10                                                                        32
10. PENCEGAHAN PENGHINDARAN PAJAK (PASAL 18)
 1. Pembelian saham atau aset perusahaan WP
    dalam negeri melalui Spesial Purpose Company
           (SPC).
 2. Penjualan saham SPC di tax haven country yang
    memiliki saham WP dalam negeri.
 3. Pembayaran gaji ekspatriat yang ditempatkan
    oleh perusahaan induk di luar negeri untuk
    bekerja sebagai pegawai perusahaan/WP dalam
    negeri yang merupakan anak perusahaannya.



3-Jun-10                                            33
 PASAL 18 AYAT (3b)
Wajib Pajak yang melakukan pembelian saham
atau aktiva perusahaan melalui pihak lain atau
badan yang dibentuk untuk maksud demikian
(Special Purpose Company), dapat ditetapkan
sebagai pihak yang sebenarnya melakukan
pembelian tersebut sepanjang Wajib Pajak yang
bersangkutan mempunyai hubungan istimewa
dengan pihak lain atau badan tersebut dan
terdapat ketidakwajaran penetapan harga.




3-Jun-10                                     34
           Special Purpose Company

                                                      BVI Ltd


                     Bank A menjual asset
                     kredit atas PT X
           LN        kepada BVI Ltd                 PT X memiliki 95%
                                                    saham BVI Ltd.


           DN
                              Bank A                    PT X

            Bank A memiliki
            asset kredit           Merupakan penjualan
            atas PT X              asset kredit kepada PT X


3-Jun-10                                                                35
 PASAL 18 AYAT (3c)
 Penjualan atau pengalihan saham perusahaan
 antara (conduit company atau Special Purpose
 Company) yang didirikan atau bertempat
 kedudukan di negara yang memberikan
 perlindungan pajak (Tax Haven Country) yang
 mempunyai hubungan istimewa dengan badan
 yang didirikan atau bertempat kedudukan di
 Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia
 dapat ditetapkan sebagai penjualan atau
 pengalihan saham badan yang didirikan atau
 bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk
 usaha tetap di Indonesia.

3-Jun-10                                      36
   Conduit/Dummy Company

                            US Co. memiliki 50%
                                                  US Co.
                            saham BVI Ltd.                       US Co. & UK Co.
                                                                 menjual saham BVI
                  BVI Ltd                                        Ltd. yg dimilikinya
                            UK Co. memiliki 50%                  kepada PT X
                            saham BVI Ltd.        UK Co.
   LN
           BVI Ltd. memiliki 95%
           PT PMA Y


   DN
                 PT PMA Y                         PT X


                                                   Merupakan penjualan kepemilikan
                                                   atas PT PMA Y kepada PT X




3-Jun-10                                                                             37
 PASAL 18 AYAT (3d)
  Besarnya penghasilan yang diperoleh Wajib
  Pajak orang pribadi dalam negeri dari pemberi
  kerja yang memiliki hubungan istimewa dengan
  perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak
  bertempat kedudukan di Indonesia dapat
  ditentukan kembali, dalam hal pemberi kerja
  mengalihkan seluruh atau sebagian penghasilan
  Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut
  ke dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya
  yang dibayarkan kepada perusahaan yang tidak
  didirikan dan tidak bertempat kedudukan di
  Indonesia tersebut.

3-Jun-10                                        38
 Meminimalkan Penghindaran Pajak


           Keluarga A                          X Co           Terdapat
                                                              hubungan
                        Pembayaran tunjangan                  istimewa
                        keluarga                              antara X Co
                                                              dengan PT X
   LN
                                          Pembayaran
                                          Management
                                          fee /royalti /dll   Penghasilan A
   DN
                                                              di Indonesia
                                                              adalah
                A                              PT X           pembayaran
                                                              gaji +
                        Pembayaran Gaji                       pembayaran
                                                              tunjangan
                                                              keluarga

3-Jun-10                                                                      39
 11. PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
          Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan
          Saat Terutang
          Perluasan Objek PPh Pasal 22
          Perubahan tarif PPh Pasal 23
          Penegasan dan Perluasan Objek PPh Pasal
           26




3-Jun-10                                             40
           PEMBEDAAN TARIF POT/PUT
               Pembedaan tarif pemotongan/pemungutan:
P               Tarif bagi WP ber-NPWP
O               Tarif bagi WP tidak ber-NPWP
T
/
               Alasan Perubahan:
P
U               Tarif lebih tinggi bagi WP yang tidak ber-
T                NPWP untuk mendorong WP tersebut
                 mendaftar dan memperoleh NPWP.




    3-Jun-10                                                  41
               SAAT TERUTANG
                Ketentuan saat terutang PPh Pasal 23/26 pada
                 saat biaya dibebankan (diakui) dalam
P                pembukuan dihapuskan.
O               Saat terutang PPh Pasal 23/26 menjadi:
T                 Saat dibayarkan;
/                 Saat disediakan untuk dibayarkan; dan
P                 Ketika pembayarannya telah jatuh tempo.
U
T
               Alasan Perubahan:
                Pengakuan beban biaya dalam pembukuan
                 (akhir tahun buku) tidak menjadikan
                 timbulnya kewajiban pembayaran atau hak
                 atas suatu penghasilan.

    3-Jun-10                                                    42
      TARIF PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
                     Jenis Pot/Put   Tarif Non-NPWP
P                                      dibandingkan
O                                      Tarif NPWP
T
/              Pasal 21              20% lebih tinggi
P
U              Pasal 22              100% lebih tinggi
T
               Pasal 23              100% lebih tinggi




    3-Jun-10                                             43
           PERLUASAN OBJEK PPH PASAL 22
                WP yang membeli barang yang tergolong
P
                sangat mewah dipungut PPh Pasal 22 sebagai
O               pembayaran PPh tahun berjalan.
T
/
               Alasan Perubahan:
P
U               Pembelian barang yang tergolong sangat
T                mewah mencerminkan potensi kemampuan
                 ekonomis (penghasilan) yang sangat besar
                 yang    pajaknya    kemungkinan   belum
                 sepenuhnya dibayar.

    3-Jun-10                                                 44
        PERUBAHAN TARIF PPH PASAL 23
                Tarif PPh Pasal 23 yang semula hanya 15%
                 diubah menjadi sebagai berikut:
                  15% dari peredaran bruto atas dividen, bunga,
P                  royalti, dan hadiah, penghargaan, bonus dan
O                  sejenisnya;
T                 2% dari peredaran bruto atas jasa-jasa seperti sewa,
/                  jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan,
P                  dan jasa lainnya.
U
               Alasan Perubahan:
T
                Memberikan kesederhanaan pemotongan PPh Pasal 23
                atas jasa-jasa dengan menerapkan tarif tunggal 2%.




    3-Jun-10                                                              45
PERLUASAN DAN PENEGASAN OBJEK PASAL 26
                Perluasan objek baru:
                   Keuntungan karena pembebasan utang
                Penegasan:
P                  Premi swap ditempatkan pada butir tersendiri dan
O                  diperluas menjadi: premi swap dan transaksi lindung
T                  nilai lainnya;
/              Alasan Perubahan:
P               Menambah objek baru yang selama ini tidak bisa dilakukan
U                pemotongan.
T               menegaskan bahwa premi swap tidak sama dengan bunga.




    3-Jun-10                                                             46
    12. KREDIT PAJAK LUAR NEGERI (PASAL 24)
     Ketentuan mengenai penentuan sumber
     penghasilan diperluas meliputi:
      sumber penghasilan dari pengalihan hak
       penambangan adalah negara tempat lokasi
       penambangan berada;
      sumber penghasilan dari pengalihan harta
       tetap adalah negara tempat harta tetap
       berada;
      sumber penghasilan dari pengalihan harta
       yang menjadi bagian dari suatu bentuk
       usaha tetap adalah negara tempat bentuk
       usaha tetap berada.


3-Jun-10                                          47
 13. ANGSURAN PAJAK TAHUN BERJALAN (PASAL 25)

            Penghitungan PPh Pasal 25 bagi WP yang
             wajib membuat laporan keuangan
             berkala.
            PPh Pasal 25 WP Orang Pribadi Tertentu.
            Fiskal Luar Negeri.




3-Jun-10                                               48
        PPH PASAL 25 WP YANG WAJIB MEMBUAT
        LAPORAN KEUANGAN BERKALA
                Seluruh perusahaan yang diwajibkan
P                membuat laporan keuangan berkala dapat
A                membayar angsuran berdasarkan laporan
S                keuangan berkala tersebut.
A
L
               Alasan Perubahan:
                Pembayaran angsuran dapat lebih
2                mencerminkan keadaan yang sebenarnya.
5               Meningkatkan pelayanan kepada wajib
                 pajak.


    3-Jun-10                                              49
         PPH PASAL 25 WP ORANG PRIBADI TERTENTU

                Besarnya PPh Pasal 25 bagi WP OP pengusaha
                tertentu ditetapkan paling tinggi sebesar 0,75%
P               dari peredaran bruto.
A              Alasan Perubahan:
S
                Membantu meringankan beban pajak bulanan dan
A                meningkatkan likuiditas WP OP pengusaha
L                tertentu (pengecer)dengan cara memperkecil
                 jumlah PPh Pasal 25 yang dibayar tiap bulan.
2               Penghasilan WP OP Tertentu tetap dikenai PPh
5                dengan tarif umum sehingga sebagian besar
                 jumlah PPh yang terutang akan dilunasi pada
                 akhir tahun pajak (pembayaran PPh Pasal 29).


    3-Jun-10                                                      50
               FISKAL LUAR NEGERI

                Fiskal Luar Negeri (FLN) hanya wajib dibayar oleh WP yang bertolak
                 ke luar negeri yang telah berusia lebih dari 21 tahun dan belum
P                memiliki NPWP.
A               Ketentuan ini berlaku sampai dengan tahun 2010 sehingga mulai
S                tahun 2011 seluruh WP yang bertolak ke luar negeri tidak perlu
                 membayar FLN.
A
L              Alasan Perubahan:
                Mendorong WP untuk mendaftar sebagai Wajib Pajak dan memiliki
2                NPWP.
5               Jangka waktu 2 tahun akan dipergunakan DJP untuk memperbaiki
                 dan mempersiapkan sistem dan administrasi perpajakan sehingga
                 FLN tidak diperlukan lagi.




    3-Jun-10                                                                          51
      14. KETENTUAN PERPAJAKAN
          PERTAMBANGAN DAN SYARIAH
       Ketentuan perpajakan bagi bidang usaha:
        pertambangan minyak dan gas bumi,
        bidang usaha panas bumi,
        bidang usaha pertambangan umum
        bidang usaha berbasis syariah
       diatur tersendiri dengan Peraturan Pemerintah.

       Alasan perubahan:
        Kegiatan pertambangan memiliki karakteristik khusus
          sehingga perlu pengaturan tersendiri dalam PP.
        Pengaturan kegiatan usaha berbasis syariah
          dimaksudkan untuk memberikan perlakuan yang
          sama dengan kegiatan usaha konvensional.



3-Jun-10                                                   52
 15. FASILITAS PERPAJAKAN BAGI UMKM
 WP badan dalam negeri dengan peredaran bruto
  s.d Rp50 miliar mendapat fasilitas berupa
  pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif normal
  yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari
  bagian peredaran bruto sampai dengan Rp4,8
  miliar.
Alasan Perubahan:
 Insentif ini diberikan untuk mendukung program
  Pemerintah dalam rangka pemberdayaan UMKM.
 Mengurangi beban pajak bagi WP badan UMKM
  akibat penerapan tarif tunggal PPh badan.




3-Jun-10                                            53
 CONTOH 1 PENGHITUNGAN FASILITAS UMKM
Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesar
Rp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak
sebesar Rp500.000.000,00.

Penghitungan pajak yang terutang:
 Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari
  peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari
  tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah
  peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00.

Pajak Penghasilan yang terutang:
50% x 28% x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00




6/3/2010                                                      54
 CONTOH 2 PENGHITUNGAN FASILITAS UMKM
Peredaran bruto PT X dalam tahun                         pajak     2009      sebesar
Rp30.000.000.000,00 dengan Penghasilan                   Kena      Pajak     sebesar
Rp3.000.000.000,00.

Penghitungan Pajak Penghasilan yang terutang:
1. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang
   memperoleh fasilitas:
   (Rp4.800.000.000,00 : Rp30.000.000.000,00) x Rp3.000.000.000,00 = Rp480.000.000,00

2. Jumlah Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak
   memperoleh fasilitas:
   Rp3.000.000.000,00 – Rp480.000.000,00 =         Rp2.520.000.000,00

Pajak Penghasilan yang terutang:
- 50%x 28% x Rp480.000.000,00 =        Rp 67.200.000,00
- 28% x Rp2.520.000.000,00 =           Rp 705.600.000,00
Jumlah Pajak Penghasilan yang terutang Rp 772.800.000,00



6/3/2010                                                                                55
56
                                 SE-18/PJ.42/1996
                                          Tentang
                          Pajak Penghasilan atas Usaha Reksadana

Butir 4:
Berdasarkan uraian pada butir 3 diatas dengan ini ditegaskan bahwa perusahaan Reksadana yang
berbentuk KIK merupakan suatu ikatan dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang
sama. Dengan demikian KIK memenuhi kriteria dalam pengertian Subjek Pajak badan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.

Butir 5:
Pelaksanaan perlakuan Pajak Penghasilan atas Reksadana yang berbentuk KIK ini
disamakan dengan perlakuan atas perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi
atas saham-saham, persekutuan, firma, dan kongsi. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 4
ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 atas bagian laba yang diterima oleh pemegang unit
penyertaan termasuk keuntungan atas pelunasan kembali (Redemption) unit
penyertaannya kepada Reksadana yang berbentuk KIK, tidak termasuk sebagai Objek
Pajak Penghasilan.



6/3/2010                                                                                   57
            KEPDIRJEN NO. KEP-87/PJ./1995
                           Tentang
 Pengakuan Penghasilan Dan Biaya Atas Dana Pembangunan
    Gedung Dan Prasarana Pendidikan Bagi Yayasan Atau
 Organisasi Yang Sejenis Yang Bergerak Di Bidang Pendidikan

Pasal 4:
Atas pengeluaran untuk pembangunan gedung dan
prasarana pendidikan yang berasal dari dana pembangunan
gedung dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 tidak boleh dilakukan penyusutan berdasarkan
Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.




6/3/2010                                                      58
                          PP NOMOR 47 TAHUN 1994
                                               Tentang
      Penghitungan Penghasilan Kena Pajak Dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan


Pasal 4
(1) Laba bruto usaha dalam suatu tahun pajak bagi Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang
    pemborongan bangunan yang proses penyelesaiannya meliputi beberapa tahun pajak dihitung
    berdasarkan metode prosentase tingkat penyelesaian pekerjaan.
(2) Untuk menghitung penghasilan neto dari laba bruto usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
    selain
    biaya atau pengeluaran sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan, boleh dikurangkan biaya
    atau pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994.


Pasal 5
Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan saat pengakuan penghasilan dan biaya
sebagai dasar penghitungan penghasilan bruto bagi bidang usaha tertentu selain yang diatur dalam Pasal
4.




6/3/2010                                                                                                 59

								
To top