Documents
Resources
Learning Center
Upload
Plans & pricing Sign in
Sign Out

Laporan Kegiatan Pengelolaan Puskesmas

VIEWS: 9,726 PAGES: 20

  • pg 1
									                        1




  LAPORAN KEGIATAN
PENGELOLAAN PUSKESMAS
    KAMPAR UTARA
                                                                                    2


                                        BAB I
                                  PENDAHULUAN


1.1    Latar Belakang
       Memasuki abad ke-21, Indonesia menghadapi berbagai perubahan dan tantangan
strategis, baik eksternal maupun internal. Perubahan eksternal yang terjadi adalah
berlangsungnya era globalisasi, yang ditandai dengan meningkatnya persaingan bebas,
yang mengharuskan setiap komponen bangsa untuk meningkatkan daya saing. Perubahan
ini juga terjadi di bidang kesehatan yaitu diberlakukannya paradigma baru pembangunan
kesehatan yaitu paradigma sehat dengan visi Indonesia sehat 2010.1
       Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat dan pelayanan
kesehatan perorangan, juga telah mengalami perubahan mendasar, seperti yang tertuang
dalam Keputusan Menteri Kesehatan RI          Nomor 128/Menkes/SK/II/2004 tentang
Kebijakan Dasar Puskesmas. Dari kebijakan dasar tersebut, tidak diragukan lagi bahwa
puskesmas memegang peranan yang amat penting bagi tercapainya visi Indonesia Sehat
2010, sebab visi ini baru bisa dicapai bila ”Kecamatan Sehat” telah tercapai di hampir
seluruh wilayah.1
       Puskesmas adalah unit pelaksana teknis (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota
yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah
kerja. Puskesmas berfungsi sebagai pusat penggerak pembangunan kesehatan, pusat
pemberdayaan keluarga dan masyarakat, pusat pelayanan kesehatan strata pertama.1
       Upaya kesehatan yang diselenggarakan di Puskesmas terdiri dari upaya kesehatan
wajib dan upaya kesehatan pengembangan. Upaya kesehatan wajib merupakan upaya
kesehatan yang dilaksanakan oleh seluruh puskesmas di Indonesia. Upaya kesehatan
wajib yang dikenal dengan istilah basic six yang mencakup upaya promosi kesehatan
(promkes), upaya kesehatan lingkungan (kesling), upaya kesehatan ibu dan anak (KIA)
termasuk keluarga berencana (KB), upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan
dan pemberantasan penyakit menular (P2M) dan pengobatan dasar. Sedangkan upaya
kesehatan   pengembangan      ditetapkan   Puskesmas     bersama     Dinas   Kesehatan
Kabupaten/Kota sesuai dengan permasalahan, kebutuhan dan kemampuan puskesmas
antara lain upaya kesehatan sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan
                                                                                           3


kesehatan masyarakat, upaya kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya
kesehatan jiwa, upaya kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, dan upaya pembinaan
pengobatan tradisional.1 Sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama di wilayah
kerjanya, puskesmas merupakan sarana pelayanan kesehatan pemerintah yang wajib
menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara bermutu, terjangkau, adil dan merata.
Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan adalah pelayanan kesehatan dasar yang sangat
dibutuhkan oleh sebagian besar masyarakat dalam upaya meningkatkan status kesehatan
masyarakat umum.1




1.2        Tujuan
1.2.1 Tujuan umum
           Tujuan umum adalah diperolehnya gambaran mengenai sistem pengelolaan
           Puskesmas Kampar Utara, masalah-masalah yang dihadapi, dan analisis
           pelaksanaan program Puskesmas Kecamatan Kampar Utara.


1.2.2 Tujuan Khusus
           Tujuan khusus dari penelitian ini adalah :
      1.      Diperolehnya gambaran profil Puskesmas Kampar Utara
      2.      Mengetahui dan memahami pengelolaan di Puskesmas Kampar Utara
      3.      Dapat melakukan analisa permasalahan serta alternatif pemecahan masalah di
              Puskesmas Kampar Utara.


1.3        Manfaat Penelitian
1.3.1 Bagi Dokter Muda FK UR
           Menambah wawasan dokter muda Fakultas Kedokteran Universitas Riau (FK
           UR) mengenai profil, pengelolaan puskesmas dan permasalahan-permasalahan
           yang ada dalam pelaksanaan program-program Puskesmas dan menentukan
           keputusan serta kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan permasalahan yang ada.
                                                                                 4


1.3.2 Bagi Puskesmas
      Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan dalam meningkatkan sistem
      pengelolaan puskesmas menjadi lebih baik dan setiap alternatif pemecahan
      masalah yang diberikan dapat digunakan untuk menyusun perencanaan kegiatan
      dan kebijakan puskesmas selanjutnya.


1.3.3 Bagi Dinas Kesehatan
      Hasil laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Dinas Kesehatan
      mengenai permasalahan kesehatan yang ditemukan di wilayah kerjanya sehingga
      diharapkan membantu Puskesmas dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan
      masyarakatnya.


1.3.4 Bagi Masyarakat
      Diharapkan dengan adanya laporan ini dapat meningkatkan kinerja petugas dalam
      memberikan pelayanan kesehatan yang optimal dan tersedianya sarana dan
      prasarana kesehatan dalam penyelenggaraan puskesmas, sehingga masyarakat
      mendapat pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya yang akhirnya diharapkan
      dapat meningkatkan derajat kesehatan.
                                                                                    5


                                       BAB II
                               TINJAUAN PUSTAKA


2.1    Konsep Dasar Puskesmas
2.1.1 Definisi
       Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang
bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.1


2.1.2 Unit pelaksana teknis
       Sebagai unit pelaksana teknis (UPTD) dinas kesehatan kabupaten/kota,
puskesmas berperan menyelenggarakan sebagian dari tugas teknis operasional dinas
kesehatan kabupaten/kota dan merupakan unit pelaksana tingkat pertama serta ujung
tombak pembangunan kesehatan Indonesia.1


2.1.3 Pembangunan kesehatan
       Pembangunan kesehatan adalah penyelenggaraan upaya kesehatan oleh bangsa
Indonesia untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi
setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.1


2.1.4 Pertanggungjawaban penyelenggaraan
       Penanggung jawab utama penyelenggaraan seluruh upaya pembangunan
kesehatan di wilayah kabupaten/kota adalah dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan
puskesmas bertanggung jawab hanya untuk sebagian upaya pembangunan kesehatan
yang dibebankan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota dengan kemampuannya.1


2.1.5 Wilayah kerja
       Secara nasional, standar wilayah kerja Puskesmas adalah satu kecamatan. Tetapi
apabila di satu kecamatan terdapat lebih dari satu puskesmas, maka tanggung jawab
wilayah kerja dibagi antar puskesmas, dengan memperhatikan keutuhan konsep wilayah
(desa/kelurahan atau RW). Masing-masing puskesmas tersebut secara operasional
bertanggung jawab langsung kepada dinas kesehatan kabupaten/kota.1
                                                                                   6


2.1.6 Visi dan Misi Puskesmas
       Visi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah
tercapainya Kecamatan Sehat menuju terwujudnya Indonesia Sehat. Kecamatan Sehat
adalah gambaran masyarakat kecamatan masa depan yang ingin dicapai melalui
pembangunan kesehatan, yakni masyarakat yang hidup dalam lingkungan dan prilaku
sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara
adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi tingginya.
       Indikator Kecamatan Sehat yang ingin dicapai mencakup 4 indikator utama yaitu
(1) lingkungan sehat, (2) prilaku sehat, (3) cakupan pelayanan kesehatan yang bermutu
serta (4) derajat kesehatan penduduk kecamatan.1
       Rumusan visi untuk masing-masing puskesmas harus mengacu pada visi
pembangunan kesehatan puskesmas di atas yakni terwujudnya Kecamatan Sehat, yang
harus disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat serta wilayah kecamatan
setempat.1
       Misi pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh puskesmas adalah
mendukung tercapainya misi pembangunan kesehatan nasional. Misi tersebut adalah
menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di wilayah kerjanya, mendorong
kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat diwilayah kerjanya, memelihara
dan meningkatkan mutu, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang
diselenggarakan, serta memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga
dan masyarakat beserta lingkungannya.1


2.1.7 Tujuan
       Tujuan pembangunan kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas adalah
mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang yang bertempat
tinggal di wilayah kerja puskesmas, agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi-
tingginya dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat 2010. 1
                                                                                      7


2.1.8 Fungsi Puskesmas
       Puskesmas berperan menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan
kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh
derajat kesehatan yang optimal sehingga dengan demikian Puskesmas berfungsi sebagai
pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan, pusat pemberdayaan keluarga dan
masyarakat serta berfungsi sebagai pusat pelayanan kesehatan strata pertama.1


2.1.9 Kedudukan Puskesmas
       Kedudukan Puskesmas dibedakan menurut keterkaitannya dengan Sistem
Kesehatan Nasional (SKN), Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota dan Sistem Pemerintah
Daerah : 1
1. Sistem Kesehatan Nasional (SKN)
   Kedudukan Puskesmas dalam SKN adalah sebagai sarana pelayanan kesehatan strata
   pertama yang bertanggungjawab menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan
   upaya kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.
2. Sistem Kesehatan Kabupaten/Kota (SKK)
   Kedudukan Puskesmas dalam SKK adalah sebagai Unit Pelaksana Teknis Dinas
   Kesehatan Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab menyelenggarakan sebagian
   tugas pembangunan kesehatan kabupaten/kota di wilayah kerjanya.
3. Sistem Pemerintahan Daerah (SPD)
   Kedudukan Puskesmas dalam SPD adalah sebagai unit pelaksana teknis Dinas
   Kesehatan Kabupaten/Kota yang merupakan unit struktural Pemerintah Daerah
   Kabupaten/Kota bidang kesehatan di tingkat kecamatan.
4. Antar sarana pelayanan kesehatan strata pertama
   Terdapat berbagai organisasi pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh
   lembaga masyarakat dan swasta seperti praktek dokter, praktek dokter gigi, praktek
   bidan, poliklinik dan balai kesehatan masyarakat. Kedudukan Puskesmas di antara
   berbagai sarana pelayanan kesehatan strata pertama ini adalah sebagai mitra. Terdapat
   pula berbagai bentuk upaya kesehatan berbasis dan bersumberdaya masyarakat
   seperti Posyandu, Polindes, Pos Obat Desa (POD) dan Pos upaya kesehatan kerja
                                                                                    8


   (UKK). Kedudukan Puskesmas di antara berbagai sarana pelayanan kesehatan
   berbasis dan bersumberdaya masyarakat adalah sebagai pembina.


2.1.10 Azas Puskesmas
        Penyelenggaraan upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan
harus   menerapkan    azas   penyelenggaraan    Puskesmas    secara   terpadu.   Azas
penyelenggaraan Puskesmas tersebut dikembangkan dari ketiga fungsi dari setiap fungsi
Puskesmas dalam menyelenggarakan setiap upaya Puskesmas, baik upaya kesehatan
wajib maupun upaya kesehatan pengembangan.
Azas penyelenggaraan Puskesmas yang dimaksud adalah: 1
1. Azas Pertanggungjawaban Wilayah
   Azas penyelenggaraan Puskesmas yang pertama adalah pertanggungjawaban wilayah.
   Puskesmas bertanggungjawab meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang
   bertempat tinggal di wilayah kerjanya harus melaksanakan berbagai kegiatan.
2. Azas Pemberdayaan Masyarakat
   Azas penyelenggaraan Puskesmas yang kedua adalah pemberdayaan masyarakat.
   Dalam arti Puskesmas wajib memberdayakan perorangan, keluarga dan masyarakat,
   agar berperan aktif dalam penyelenggaraan setiap upaya Puskesmas. Untuk ini,
   berbagai potensi masyarakat perlu dihimpun melalui pembentukan Badan Penyantun
   Puskesmas (BPP).
3. Azas Keterpaduan
   Untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya serta diperolehnya hasil yang optimal,
   penyelenggaraaan setiap upaya Puskesmas harus diselenggarakan secara terpadu, jika
   mungkin sejak dari tahap perencanaan.
4. Azas Rujukan
   Sesuai dengan jenis upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas ada dua
   macam rujukan yang dikenal yakni :
   a. Rujukan Upaya Kesehatan Perorangan
   b. Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat
                                                                                       9


2.1.11 Tata Kerja Puskesmas
a) Koordinasi dengan Kantor Kecamatan
      Dalam melaksanakan fungsinya, Puskesmas berkoordinasi dengan kantor
   Kecamatan melalui pertemuan berkala yang diselenggarakan di tingkat kecamatan.
   Koordinasi tersebut mencakup perencanaan, penggerakan pelaksanaan, pengawasan
   dan pengendalian serta penilaian. Dalam hal pelaksanaan fungsi penggalian
   sumberdaya masyarakat oleh Puskesmas, Koordinasi dengan kantor Kecamatan
   mencakup pula kegiatan fasilitas.1
b) Koordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
      Puskesmas adalah unit pelaksana teknis Dinas kesehatan kabupaten/kota. Dengan
   demikian secara teknis dan adminstratif. Puskesmas bertanggungjawab kepada Dinas
   kesehatan    kabupaten/kota.     Sebaliknya   Dinas      kesehatan     kabupaten/kota
   bertanggungjawab membina serta memberikan bantuan adminstratif dan teknis
   kepada Puskesmas.
c) Koordinasi dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Strata Pertama
      Sebagai mitra pelayanan kesehatan strata pertama yang dikelola oleh lembaga
   masyarakat dan swasta, Puskesmas menjalin kerjasama termasuk penyelenggaraan
   rujukan dan memantau kegiatan yang diselenggarakan. Sedangkan sebagai pembina
   upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat. Puskesmas melaksanakan bimbingan
   teknis, pemberdayaan dan rujukan sesuai kebutuhan.
d) Koordinasi dengan Jaringan Pelayanan Kesehatan Rujukan
      Dalam menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan
   masyarakat, Puskesmas menjalin kerjasama yang erat dengan berbagai palayanan
   kesehatan rujukan. Untuk upaya kesehatan perorangan, jalinan kerjasama tersebut
   diselenggarakan dengam berbagai sarana pelayanan kesehatan perorangan seperti
   rumah sakit (Kabupaten/kota), dan berbagai balai kesehatan masyarakat (Balai
   Pengobatan Penyakit Paru-paru, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Balai
   Kesehatan Kerja Masyarakat, Balai Kesehatan Indra Masyarakat). Sedangkan untuk
   upaya kesehatan masyarakat, jalinan kerjasama diselenggarakan dengan berbagai
   sarana   pelayanan   kesehatan   masyarakat   rujukan,    seperti    Dinas   kesehatan
   kabupaten/kota, Balai Teknik Kesehatan Lingkungan, Balai Laboratorium Kesehatan
                                                                                  10


   serta berbagai balai kesehatan masyarakat. Kerjasama tersebut diselenggarakan
   melalui penerapan konsep rujukan yang menyeluruh dalam koordinasi Dinas
   Kesehatan kabupaten/kota.
e) Koordinasi dengan Lintas Sektor
      Tanggungjawab      Puskemas     sebagai    unit   pelaksana    teknis   adalah
   menyelenggarakan sebagai tugas pembangunan kesehatan yang disebabkan oleh
   Dinas kesehatan kabupaten/kota. Untuk hasil yang optimal, penyelenggaraan
   pembangunan kesehatan tersebut harus dapat dikoordinasikan dengan berbagai lintas
   sektor terkait yang ada di tingkat kecamatan. Diharapkan di satu pihak,
   penyelenggaraan pembangunan kesehatan di kecamatan tersebut mendapat dukungan
   dari berbagai sektor terkait, sedangkan di pihak lain pembangunan yang
   diselenggarakan oleh sektor lain di tingkat kecamatan berdampak positif terhadap
   kesehatan.
f) Koordinasi dengan Masyarakat
      Sebagai penanggungjawab penyelenggaraan pembangunan kesehatan di wilayah
   kerjanya, Puskesmas memerlukan dukungan aktif dari masyarakat sebagai objek dan
   subjek pembangunan. Dukungan aktif tersebut diwujudkan melalui pembentukan
   Badan Penyantun Puskesmas (BPP), yang menghimpun berbagai potensi masyarakat,
   seperti: tokoh masyarakat tokoh agama, LSM, organisasi kemasyarakatan, serta dunia
   usaha, BPP tersebut berperan sebagai mitra Puskesmas dalam menyelenggarakan
   pembangunan kesehatan.
g) Badan Penyantun Puskesmas (BPP)
      BPP adalah suatu organisasi yang menghimpun tokoh-tokoh masyarakat peduli
   kesehatan yang berperan sebagai kerja Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya
   pembangunan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Fungsinya antara lain adalah
   melayani pemenuhi kebutuhan penyelenggaran pembangunan kesehatan oleh
   Puskesmas (to serve), memperjuangkan kepentingan kesehatan dan keberhasilan
   pembangunan kesehatan oleh Puskesmas (to advocate) dan melaksanakan tinjauan
   kritis dan memberikan masukan tentang kinerja Puskesmas.
                                                                                   11


2.1.12 Program Puskesmas
   Untuk tercapainya visi pembangunan kesehatan melalui Puskesmas yakni
terwujudnya Kecamatan Sehat Menuju Indonesia Sehat, Puskesmas bertanggungjawab
menyelenggarakan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, yang
keduanya jika ditinjau dari sistem kesehatan nasional merupakan pelayanan kesehatan
tingkat pertama. Upaya kesehatan tersebut dikelompokkan menjadi dua yakni :
a) Upaya Kesehatan Wajib
       Upaya kesehatan wajib Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan berdasarkan
   komitmen nasional, regional dan global serta yang mempunyai daya ungkit tinggi
   untuk peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Upaya kesehatan wajib tersebut
   adalah upaya promosi kesehatan, upaya kesehatan, upaya kesehatan ibu dan anak
   serta keluarga berencana, upaya perbaikan gizi masyarakat, upaya pencegahan dan
   pemberantasan penyakit menular dan upaya pengobatan.
b) Upaya Kesehatan Pengembangan
       Upaya kesehatan pengembangan Puskesmas adalah upaya yang ditetapkan
   berdasarkan permasalahan kesehatan yang ditemukan di masyarakat serta yang
   disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Upaya kesehatan pengembangan dipilih
   dari daftar upaya kesehatan pokok Puskesmas yang telah ada yakni upaya kesehatan
   sekolah, upaya kesehatan olahraga, upaya perawatan kesehatan masyarakat, upaya
   kesehatan kerja, upaya kesehatan gigi dan mulut, upaya kesehatan jiwa, upaya
   kesehatan mata, upaya kesehatan usia lanjut, upaya pembinaan pengobatan
   tradisional.
       Upaya laboratorium medis dan laboratorium kesehatan masyarakat serta upaya
   pencatatan pelaporan tidak termasuk pilihan karena ketiga upaya ini merupakan
   pelayanan penunjang dari setiap upaya wajib dan upaya pengembangan Puskesmas.
       Perawatan kesehatan masyarakat merupakan pelayanan penunjang baik upaya
   kesehatan wajib maupun kesehatan pengembangan. Apabila perawatan kesehatan
   masyarakat menjadi permasalahan spesifik di daerah tersebut maka dapat dijadikan
   sebagai salah satu upaya kesehatan pengembangan.
       Pengembangan dan pelaksanaan upaya inovasi dalam rangka mempercepat
   tercapainya visi Puskesmas. Pemilihan upaya kesehatan pengembangan ini dilakukan
                                                                                       12


      oleh Puskesmas bersama dinas kesehatan kabupaten/kota dengan mempertimbangkan
      masukan dari BPP yang dilakukan apabila upaya kesehatan wajib Puskesmas telah
      terlaksana secara optimal dalam arti target cakupan serta peningkatan mutu pelayanan
      telah tercapai. Apabila Puskesmas belum mampu menyelenggarakan upaya kesehatan
      pengembangan padahal telah menjadi kebutuhan masyarakat, maka Dinas kesehatan
      kabupaten/kota bertanggungjawab dan wajib menyelenggarakannya. Untuk itu dinas
      kesehatan kabupaten/kota perlu dilengkapi dengan berbagai unit fungsional lainnya.
         Dalam keadaan tertentu, masyarakat membutuhkan pula pelayanan rawat inap.
      Untuk ini di Puskesmas dapat dikembangkan pelayanan rawat inap tersebut, yang
      dalam pelaksanaannya harus memperhatikan berbagai persyaratan tenaga, sarana dan
      prasarana sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
         Apabila ada kemampuan, di Puskesmas dapat dikembangkan pelayanan medik
      spesialistik tersebut, baik dalam bentuk rawat jalan maupun rawat inap. Keberadaan
      pelayanan medik spesialistik di Puskesmas hanya dalam rangka mendekatkan
      pelayanan rujukan kepada masyarakat yang membutuhkan. Status dokter dan atau
      tenaga spesialis yang bekerja di Puskesmas yang diatur oleh dinas kesehatan
      kabupaten/kota setempat.
         Perlu diingat meskipun Puskesmas menyelenggarakan pelayanan medik
      spesialistik dan memiliki tenaga spesialis, kedudukan dan fungsi Puskesmas tetap
      sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang bertanggung jawab
      menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan dan pelayanan kesehatan
      masyarakat di wilayah kerjanya.


2.2      Pengelolaan Puskesmas
         Untuk terselenggaranya berbagai upaya kesehatan perorangan dan upaya
kesehatan masyarakat yang sesuai dengan azas penyelenggaraan Puskesmas perlu
ditunjang oleh manajeman Puskesmas yang baik. Manajemen Puskesmas adalah
rangkaian kegiatan yang bekerja secara sistematik untuk menghasilkan luaran Puskesmas
yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan sistematis yang dilaksanakan oleh
Puskesmas membentuk fungsi-fungsi manajeman. Ada tiga fungsi manajemen Puskesmas
                                                                                  13


yang dikenal yakni Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengendalian. Ketiga hal tersebut
harus dilaksanakan secara terkait dan berkesinambungan.


2.2.1 Perencanaan Puskesmas
        Perencanaan adalah proses penyusunan rencana tahunan Puskesmas untuk
mengatasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas. Rencana tahunan Puskesmas
dibedakan atas dua macam. Pertama, rencana tahunan upaya kesehatan wajib. Kedua,
rencana tahunan upaya kesehatan pengembangan.
1.      Perencanaan Upaya Kesehatan Wajib
        Jenis upaya kesehatan wajib adalah sama untuk setiap Puskesmas yakni Promosi
     Kesehatan, Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga
     Berencana, Perbaikan Gizi Masyarakat, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit
     Menular serta Pengobatan. Langkah-langkah perencanaan yang harus dilakukan
     Puskesmas adalah :
     a. Menyusun usulan kegiatan
     b. Mengajukan usulan kegiatan
     c. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan
2.      Perencanaan Upaya Kesehatan Pengembangan
        Jenis upaya kesehatan pengembangan dipilih dari daftar upaya kesehatan
     Puskesmas yang telah ada, atau upaya inovasi yang dikembangkan sendiri. Langkah-
     langkah perencanaan upaya kesehatan pengembangan yang dilakukan oleh
     Puskesmas mencakup hal-hal sebagai berikut :
     a. Identifikasi upaya kesehatan pengembangan
     b. Menyusun usulan kegiatan
     c. Mengajukan usulan kegiatan
     d. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan


2.2.2 Pengorganisasian Puskesmas
        Untuk dapat terlaksananya rencana kegiatan Puskesmas perlu dilakukan
pengorganisasian. Terdapat dua macam pengorganisasian yang harus dilakukan. Pertama,
pengorganisasian berupa penentuan para penanggungjawab dan para pelaksana untuk
                                                                                     14


setiap kegiatan serta untuk setiap satuan wilayah kerja dan seluruh wilayah kerja kepada
seluruh petugas Puskesmas dengan mempertimbangkan kemampuan yang dimilikinya.
Penentuan para penanggungjawab ini dilakukan melalui pertemuan penggalangan tim
pada awal tahun kegiatan. Kedua, pengorganisasian berupa penggalangan kerjasama tim
secara lintas sektoral.
        Terdapat dua bentuk penggalangan kerjasama yang dapat dilakukan yaitu
penggalangan kerjasama bentuk dua pihak yakni antara dua sektor terkait, misalnya
antara puskesmas dengan sektor tenaga kerja pada waktu menyelenggarakan upaya
kesehatan kerja dan penggalangan kerjasama bentuk banyak pihak yakni antar berbagai
sektor terkait, misalnya antara Puskesmas dengan sektor pendidikan, serta agama, sektor
kecamatan pada waktu menyelenggarakan upaya kesehatan sekolah. Penggalangan
kerjasama lintas sektor ini dapat dilakukan secara langsung yakni antar sektor-sektor
terkait dan secara tidak langsung yakni dengan memanfaatkan pertemuan koordinasi
kecamatan.
        Struktur organisasi Puskesmas tergantung dari kegiatan dan beban tugas masing-
masing Puskesmas. Penyusunan struktur organisasi Puskesmas di satu Kabupaten/kota
dilakukan oleh dinas kesehatan kabupaten/kota, sedangkan penetapannya dilakukan
dengan Peraturan Daerah.1 Sebagai acuan dapat dipergunakan pola struktur organisasi
Puskesmas sebagai berikut :
a. Kepala Puskesmas
    Kepala Puskesmas adalah penanggungjawab pembangunan kesehatan di tingkat
    Kecamatan. Sesuai dengan tanggungjawab tersebut dan besarnya peran Kepala
    Puskesmas dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan di tingkat kecamatan
    maka jabatan Kepala Puskesmas setingkat dengan eselon III-B.
    Pada keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan
    eselon III-B, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Kepala
    Puskesmas yakni seorang sarjana di bidang kesehatan yang kurikulum pendidikannya
    mencakup bidang kesehatan masyarakat, dengan kewenangan yang setara dengan
    pejabat tetap.
                                                                                    15


b. Unit Tata Usaha yang bertanggung jawab membantu Kepala Puskesmas dalam
    pengelolaan data dan Informasi, perancanaan dan penilaian, keuangan, umum dan
    kepegawaian.
c. Unit Pelaksana Teknis Fungsional Puskesmas adalah upaya kesehatan masyarakat,
    termasuk pembinaan terhadap UKBM dan upaya kesehatan perorangan
d. Jaringan Pelayanan Puskesmas seperti unit Puskesmas pembantu, unit Puskesmas
    keliling dan unit bidang di desa/komunitas.


        Kriteria personalia yang mengisi struktur organisasi Puskesmas disesuaikan
dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing unit Puskesmas. Khusus untuk Kepala
Puskesmas kriteria tersebut dipersyaratkan harus seorang sarjana di bidang kesehatan
yang kurikulum pendidikannya mencakup kesehatan masyarakat.


2.2.3 Penyelenggaraan Puskesmas
        Setelah pengorganisasian selesai dilakukan, kegiatan selanjutnya adalah
menyelenggarakan rencana kegiatan Puskesmas, dalam arti para penanggungjawab dan
para   pelaksana    yang    telah    ditetapkan   pada   pengorganisasian,   ditugaskan
menyelenggarakan kegiatan Puskesmas sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Untuk dapat diselenggarakannya rencana tersebut perlu dilakukan kegiatan sebagai
berikut :
1. Mengkaji ulang rencana pelaksanan yang telah disusun terutama yang menyangkut
    jadwal pelaksanaan, target pencapaian, lokasi wilayah kerja dan rincian tugas para
    penanggungjawab dan pelaksanaan.
2. Menyusun jadwal kegiatan bulanan untuk tiap petugas sesuai dengan rencana
    pelaksanaan yang telah disusun. Beban kegiatan Puskesmas harus terbagi habis dan
    merata kepada seluruh petugas.
3. Menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
            Kendali mutu dan kendali biaya merupakan 2 hal penting dalam
    penyelenggaraan Puskesmas. Kendali mutu adalah upaya yang dilaksanakan secara
    berkesinambungan, sistematis, obyektif dan terpadu dalam menetapkan masalah yang
    menyebabkan masalah mutu pelayanan berdasarkan standar yang telah ditetapkan,
                                                                                      16


    menerapkan dan melaksanakan cara penyelesaian masalah sesuai dengan kemampuan
    yang tersedia serta menilai hasil yang dicapai dan menyusun saran tindak lanjut untuk
    lebih meningkatkan mutu pelayanan. Sedangkan kendali biaya adalah upaya yang
    dilaksanakan secara berkesinambungan, sistematis, objektif dan terpadu dalam
    menetapkan kebijakan dan tatacara penyelenggaraan upaya kesehatan termasuk
    pembiayaannya,    serta   memantau    pelaksanaannya    sehingga   terjangkau   oleh
    masyarakat.


2.2.4 Penilaian Kegiatan Puskesmas
        Kegiatan penilaiaan dilakukan pada akhir tahun anggaran. Kegiatan yang
dilakukan mencakup hal-hal sebagai berikut :
1. Melakukan penilaiaan terhadap penyelenggaraan kegiatan dan hasil yang dicapai,
    dibandingkan dengan rencana dan standar pelayanan Sumber data yang dipergunakan
    pada penilaian dibedakan atas dua, berbagai sumber data lain yang terkait, yang
    dikumpulkan secara khusus pada akhir tahun Kedua, sumber data sekunder yakni data
    dari hasil pemantauan bulanan dan triwulan.
2. Menyusun saran peningkatan penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan pencapaian
    serta masalah dan hambatan yang ditemukan untuk rencana tahun berikutnya.


2.2.5 Pengawasan dan Pertanggungjawaban Puskesmas
        Pengawasan dan pertanggungjawaban adalah proses memperoleh kepastian atas
kesesuaian penyelengaraan dan pencapaian tujuan Puskesmas terhadap rencana dan
peraturan perundang-undangan serta berbagai kewajiban yang berlaku. Untuk
terselenggaranya pengawasan dan pertanggungjawaban dilakukan kegiatan sebagai
berikut :
a. Pengawasan
        Pengawasan dibedakan atas dua macam yakni pengawasan internal dan eksternal.
    Pengawasan internal dilakukan secara melekat oleh atasan langsung. Pengawasan
    eksternal dilakukan oleh masyarakat, dinas kesehatan kabupaten/kota serta berbagai
    institusi pemerintah terkait. Pengawasan mencakup aspek adminstratif, keuangan dan
    teknis pelayanan. Apabila pada pengawasan ditemukan adanya penyimpangan, baik
                                                                                   17


   terhadap rencana, standar, peraturan perundang-udangan maupun berbagai kewajiban
   yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
b. Pertanggungjawaban
      Pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Puskesmas harus membuat laporan
   pertanggungjawaban tahunan yang mencakup pelaksanaan kegiatan, serta perolehan
   dan penggunaan berbagai sumberdaya termasuk keuangan. Laporan tersebut
   disampaikan kepada Dinas kesehatan kabupaten/kota serta pihak-pihak terkait
   lainnya, termasuk masyarakat melalui Badan Penyantun Puskesmas. Apabila terjadi
   penggantian Kepala Puskesmas, maka Kepala Puskesmas yang lama diwajibkan
   membuat laporan pertanggungjawaban masa jabatannya.
                                                                                   18


                                         BAB III
                 PENGELOLAAN PUSKESMAS KAMPAR UTARA


3.1      Profil Puskesmas
         Puskesmas Kampar Utara merupakan salah satu dari 26 Puskesmas yang berada
di Kabupaten Kampar. Puskesmas ini didirikan pada tahun 2008 dan mulai
dioperasionalkan pada Maret 2009. Puskesmas didirikan di atas tanah seluas ± 1600 m2
dengan luas gedung 462 m2. Puskesmas ini adalah Puskesmas rawat jalan yang terletak di
desa Sawah Kecamatan Kampar utara. Luas wilayah kerjanya ± 15.316,5 km 2 yang
meliputi 8 desa yaitu desa Sawah, desa Kampung Panjang, desa Sendayan, desa Naga
Beralih, desa Sungai Jalau, desa Kayu Aro, desa Muara Jalai dan desa Sungai Tonang.
Sebelumnya 8 desa tersebut masuk kedalam wilayah kerja puskesmas Rumbio Jaya.
         Batas-batas wilayah kerja Puskesmas Kampar Utara yaitu :
     Utara     : Kecamatan Tapung
     Selatan   : Kecamatan Zampar
     Barat     : Kecamatan Bangkinang
     Timur     : Kecamatan Rumbio Jaya


      Merujuk kepada Visi Pembangunan Kesehatan Republik Indonesia yakni “Indonesia
Sehat tahun 2010” dan untuk mewujudkan “Masyarakat yang Mandiri untuk Hidup
Sehat” serta menyelaraskan dengan Visi Bupati Kampar Periode 2006-2011 yakni
terwujudnya Kabupaten Kampar sebagai pusat agribisnis dalam lingkungan masyarakat
yang berbudaya, sejahtera dan agamis pada tahun 2011. Maka visi Puskesmas Kampar
Utara yaitu “Mewujudkan Puskesmas Kampar Utara terdepan, berkualitas, profesional
menuju zampar sehat 2015 dalam nuansa kota agamis.”
      Sedangkan Misi Puskesmas Kampar Utara yaitu menggerakkan pembangunan
berwawasan kesehatan, mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat,
memelihara dan meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata dan terjangkau,
memelihara dan meningkatkan kesehatan individu masyarakat lingkungan, dan
meningkatkan SDM yang handal dan profesional.
                                                                                            19


Dibawah ini dapat dilihat gambaran peta wilayah kerja Puskesmas Kampar Utara:


                          DENAH KECAMATAN KAMPAR UTARA
                                                                                            U

         KEC.BANGKINANG
         SEBERANG                          KAYU ARO



       SG TANANG



                                                       SAWAH


                                      SG JALAU
 K                  MUARA JALAI                                NAGABERALIH       SENDAYAN
 E
 C
 K
 A
 M
 P
 A
 R

                                                                    KP PANJANG



                                         KEC.KAMPAR


            Gambar 3.1 Peta Wilayah Kerja Puskesmas Kampar Utara


       Berdasarkan data kependudukan penduduk di wilayah kerja Puskesmas Kampar
Utara trimester pertama tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak 15.879 jiwa yang
tersebar di 8 desa. Bangunan Puskesmas terdiri dari ruang kepala, ruang
perkantoran/ruang tata usaha, ruang gudang obat, ruang pendaftaran, ruang pelayanan
yang terdiri dari KIA/KB, P2P, poli umum dan emergensi, poli gigi, apotik, laboratorium,
klinik sanitasi, konsultasi gizi dan aula serbaguna.
                                                  20




Gambar 3.2. Denah Gedung Puskesmas Kampar Utara

								
To top