Docstoc

SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGAWASAN TENAGA NUKLIR (SIJAMUPATEN)

Document Sample
SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGAWASAN TENAGA NUKLIR (SIJAMUPATEN) Powered By Docstoc
					SISTEM MANAJEMEN MUTU PENGAWASAN TENAGA NUKLIR (SIJAMUPATEN)

                     PERKA NO. 2 TAHUN 2006




                                   KEBIJAKAN MUTU
                           BAPETEN bertekad menerapkan Sistem Manajemen
                           Mutu    dalam   menyelenggarakan       pengawasan
                           terhadap pemanfaatan tenaga nuklir di Indonesia
              SIJAMUPATEN SBG KENDARAAN                                SISTEM MANAJEMEN PENGGUNA SBG
               MENUJU BAPETEN YG EFEKTIF                              KENDARAAN MENUJU SAFETY CULTURE
                                                                          Sasaran strategis program
                                             BAPETEN                      & kegiatan keselamatan &
                Renstra ,                      YG                         proteksi radiasi pengguna
              RKJM, STRATEGY                 EFEKTIF                      utk menerapkan peraturan               SAFETY
              Map, Renja                                                    & pedoman BAPETEN
                                                                                                                CULTURE

                                     INDIKATOR KINERJA
                           Langsung :                                                             INDIKATOR KINERJA KESELAMATAN
                           1. Meningkatnya kompetensi SDM                                      1. Meningkatnya kapabilitas SDM K3
sijamupaten                  Badan Pengawas.                                                      & pekerja.
                           2.Meningkatnya efisiensi pelaksanaan   Manajemen Op                 2. Meningkatnya kerapihan
                             fungsi-fungsi pengawasan.                                            penaganan dokumen & rekaman.
                           3.Meningkatnya kepuasan layanan                                     3. Meningkatnya penerapan teknologi
                             bagi pengguna, masyarakat &                                          keselamatan.
                             pemerintah.                                                       4. Menurunnya ”Scram”.
                           Tidak langsung :                                                    5. Menurunnya rata-rata penerimaan
                             Diambil dari indikator kinerja                                       dosis.
                             keselamatan pengguna                                              6. Menurunnya temuan
                                                                                                  ketidaksesuaian.


 SIJAMUPATEN adalah kendaraan organisasi                          MANAJEMEN           PENGGUNA          adalah
dalam rangka mengoperasikan urutan dan                            kendaraan organisasi yang merupakan usaha-
interaksi   proses-proses   di   lingkungan                       usaha     pengelolaan      secara     optimal
BAPETEN yang menghantarkan Renstra,                               penggunaan sumber daya dalam rangka
RKJM dan Renja untuk mewujudkan                                   proses transformasi yang mengubah :
organisasi yang mampu menghasilkan                                Sasaran strategis, Program dan Kegiatan
produk/jasa dalam memenuhi kebutuhan dan                          Keselamatan, Keamanan dan Seifgard serta
harapan stakeholders. Produk/jasa yang                            Proteksi Radiasi Pengguna untuk menerapkan
dihasilkan BAPETEN harus efektif dan                              Peraturan dan Pedoman BAPETEN sehingga
hasilnya diindikasikan dengan Indikator                           berdampak pada meningkatnya Budaya
Kinerja langsung dan tidak langsung seperti                       Keselamatan (safety culture) dengan Indikator
pada gambar di atas.                                              Kinerja Keselamatan seperti pada gambar di
                                                                  atas.
       PIMPINAN              ESELON 2       ESELON 3           LEVEL DOKUMEN



                RENSTRA
MANUAL MUTU      RKJM
  BAPETEN
                                                         Level 1   PEDOMAN MUTU

INTERAKSI
PROSES-PROSES
(PROSES MAP)



NASKAH DINAS ARAHAN

a. PENGATURAN
b.PENETAPAN
c. BIMBINGAN
d.PENUGASAN
                                                         Level 2     SISTEM DAN
                                  RENJA,
                                 PROGRAM
                                                                      PROSEDUR
                                 KEGIATAN

                                               RKTri




                                             INSTRUKSI
                                               KERJA
                                                         Level 3   INSTRUKSI KERJA


                          FORM                           Level 4        FORM



   REKAMAN &                REKAMAN &        REKAMAN &   Level 5
    LAPORAN                  LAPORAN          LAPORAN
                Manual Mutu
                 BAPETEN
Manual mutu adalah naskah dinas yang memuat persyaratan
utama sistem manajemen mutu pengawasan tenaga nuklir
(SIJAMUPATEN), digunakan oleh seluruh jajaran unit kerja dan
masing-masing individu sebagai kerangka kerja utama yang
membawa,      mendorong     dan    memacu      kinerja    dalam
merencanakan, melaksanakan, menilai dan memperbaiki
rencana strategis, program dan kegiatan BAPETEN. Manual
mutu membahas peran dan fungsi BAPETEN, tanggungjawab
dan wewenang masing-masing elemen organisasi, sistem
dokumentasi, urutan dan interaksi proses (kegiatan) serta daftar
prosedur lembaga dalam rangka menghasilkan produk/jasa
untuk memenuhi kebutuhan stakeholders. Persyaratan
manajemen mutu terbagi menjadi empat kategori, yakni
tanggungjawab manajemen, pengelolaan sumber daya, kegiatan
untuk menghasilkan produk pengawasan serta analisis dan
penilaian mutu.
TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN : SIJAMUPATEN mensyaratkan bahwa setiap pemimpin harus memiliki komitmen
dan keteladanan untuk selalu menerapkan dan memperbaiki SIJAMUPATEN. Sembilan prinsip good governance dan
delapan prinsip dasar manajemen mutu dipakai oleh setiap pimpinan untuk memimpin organisasi ke arah perbaikan
kinerja
PENGELOLAAN SUMBER                             PERBAIKAN BERKELANJUTAN                                         KEGIATAN                  UNTUK
DAYA : SIJAMUPATEN                                    SIJAMUPATEN                                              MENGHASILKAN            PRODUK
mensyaratkan tersedianya                                                                                       PENGAWASAN                      :
sumber daya yang diperlukan                                                                                    SIJAMUPATEN mensyaratkan
untuk melaksanakan proses-                                                                                     agar Unit kerja melaksanakan
                                                                   Tanggung
proses pengawasan, yang terdiri          Stake                      Jawab                            Stake     perencanaan kegiatan sebelum
dari :                                  holders                    Manajemen                        holders    merealisasikan             produk
                                                                      Pasal 5
 1.Penyediaan      Sumber      Daya                                                                            pengawasannya. Perencanaan
   Manusia        yang       memiliki                                                                          kegiatan untuk menghasilkan
   pengetahuan, keterampilan dan                      Pengeloaan              Pengukuran,           Stake
                                                                                                               produk (realisasi produk) harus
                                        Psyaratan                     Pasal 8                       Kepuasan
                                                                                                    holders
   sikap yang diperlukan pada suatu                    Sumber Pasal 6         Analisis dan
   jabatan        agar       mampu                                             Perbaikan                       taat asas dengan urutan dan
                                                         Daya
   menghasilkan pekerjaan yang                                                                                 interaksi proses-proses.
   bermutu.                                                                                                    Pada      tahap      pelaksanaan
 2.Penyediaan Sarana Prasarana                                    Pasal 7                                      menghasilkan               produk
   dan    lingkungan   kerja   yang                            Realisasi                                       pengawasan,            BAPETEN
   diperlukan    untuk     mencapai                 Input     Produk              Produk
                                                                                           Output              mensyaratkan bahwa setiap
   kesesuaian pada persyaratan                                                                                 melaksanakan pekerjaan untuk
   produk pengawasan yang telah
   ditetapkan.
                                                                                                               menghasilkan suatu produk,
                                                                                                               Unit Kerja harus menerapkan
                                                            Aliran Nilai Tambah                                kegiatan verifikasi atau validasi
                                                            Aliran Informasi                                   dan    apabila      menggunakan
                                                                                                               peralatan, maka peralatannya
                                                                                                               harus terkalibrasi.

PENGUKURAN, ANALISIS DAN PERBAIKAN :SIJAMUPATEN mensyaratkan adanya pengukuran dan pemantauan
terhadap proses dan produk pengawasan yang telah dihasilkan. Cara melakukan pemantauannya dapat dilakukan
oleh pihak yang melakukan pekerjaan itu sendiri (self assesment) maupun Penilaian Kesesuaian Mutu oleh suatu Tim
yang tidak terlibat pada pekerjaan tersebut. Bab ini juga menetapkan adanya prosedur tentang pengendalian hasil-hasil
yang tidak sesuai dengan perencanaan serta tindakan koreksi dan tindakan pencegahan.
                              NASKAH DINAS ARAHAN
                      Memuat informasi mengenai apa & bagaimana
                      melakukan kegiatan berupa produk hukum bersifat
                      pengaturan, bimbingan, penetapan & Penugasan




PERATURAN    MANUAL         PENETAPAN      PENUGASAN
                                                                   PROSEDUR    PROSEDUR
 KEPALA     ORGANISASI     (Keputusan &    (Instruksi &
                                                                    UMUM      ADMINISTRASI
                             Edaran)      Surat Perintah)




  JUKLAK/JUKNIS




                         PEDOMAN



                                                      PROSEDUR
                                                            MUTU
                          Peraturan
Pengaturan yg memuat kebijakan dalam pengawasan ketenaganukliran &
segala hal pendukungnya/kebijakan pelaksanaan yg merupakan penjabaran
Ketentuan perundang-undangan yg lebih tinggi

 Perka No. 2 tahun 2006 tentang SIJAMUPATEN
 Perka No. 6 tahun 2006 tentang Ketentuan Tata Naskah :
   1. Buku I Tata Naskah Dinas
   2. Buku II Tata Kearsipan
   3. Buku III Kode Klasifikasi Dokumen & Rekaman
 Perka No. 7 tahun 2006 tentang RTP
 Perka No. 8 tahun 2006 tentang LMP
 Perka No……tentang Ketentuan Penegakan Hukum
 Peraturan yang terkait dengan pengguna dapat dilihat pada PERKA
                             PEDOMAN
Merupakan penjelasan bagaimana cara memenuhi Peraturan/Juklak/Juknis
yg bersifat rekomendatif untuk lingkungan internal & eksternal.
    Pedoman Ortala Bagian I
    Pedoman Ortala Bagian II
    Pedoman Ortala Bagian III
    Pedoman Kerjasama Dalam dan Luar negeri
    Pedoman Kriteria Kinerja Unggul
    Cetak Biru Renbang SDM BAPETEN
    Kualifikasi dan Sertifikasi Asesor Mutu
    Standar Kompetensi Jabatan Struktural
    Standar Kompetensi Personel Pembentuk Peraturan dan Pedoman
    Standar Kompetensi Personel Perizinan
    Standar Kompetensi Personel Review dan Penilaian
    Standar Kompetensi Personel Inspeksi
    Standar Kompetensi Personel Pendukung (Litbang, Kesiapsiagaan, Kerjasama
     International & Administrasi)
                 JUKLAK/JUKNIS
Juklak : Penjabaran dari Peraturan Kepala yang merupakan tuntunan pelaksanaan
         secara administrasi suatu lembaga dalam melaksanakan kegiatan.
Juknis : Penjabaran dari Juklak atau Ketentuan diatasnya yang merupakan tuntunan
         pelaksanaan secara teknis suatu lembaga dalam melaksanakan kegiatan.



J
K
L
M
N
O
P
            MANUAL ORGANISASI
Peraturan Kepala yang berisi uraian Tanggung jawab & wewenang suatu
jabatan, untuk tujuan efisiensi & efektifitas manajemen BAPETEN.

 Rincian Tugas dan Produk (RTP)
 Analisis Jabatan (Anjab)
 Kebijakan Perencanaan dan Pengembangan
  SDM BAPETEN
               Kep.Menpan Nomor 25 Thn 1990 tentang Pedoman Organisasi dan Tata
               Laksana
 PEDOMAN
  ORTALA       Kep.Menpan Nomor 63 Thn 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan
 BAGIAN I      Pelayanan Publik


               Kep.Menpan Nomor 72 Thn 2003 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas
Berisi
kumpulan
               Kep.Menpan Nomor 23.2 Thn 2004 tentang Pedoman Penataan Pegawai
peraturan      Nigeria Sipil
perundang-
undangan
               Kep.Menpan Nomor 26 Thn 2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi &
nasional       Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayan Publik.
berkaitan
dengan         Kep.Menpan Nomor 61 Thn 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis
pelaksanaan    Jabatan
manajemen
               Peraturan Menpan Nomor 20 tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan
pemerintahan   Standar Pelayan Publik



               Kep.Menpan Nomor 25 Thn 2006 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit
               Pelayanan Publik


               Kep.Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46A tahun 2003 tentang
               Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai
               Nigeria Sipil.

               Kep.Kepala Badan Kepegawaian Negara No. 46B tahun 2003 tentang
               Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Jabatan dalam Rangka Penyusunan
               Klasifikasi Jabatan Pegawai Nigeria Sipil Nasional.
                  ISO    9000:2000 Sistem
                  Manajemen Mutu – Dasar
PEDOMAN           dan Kosakata

 ORTALA
                  ISO    9001:2000    Sistem
BAGIAN II         Manajemen      Mutu       -
                  Persyaratan
Berisi kumpulan
standar sistem    ISO     9004:2000      Sistem
                  Manajemen Mutu – Panduan
manajemen atau    untuk Perbaikan Kinerja
jaminan mutu
internasional,
baik dari badan   Pembuatan dan Implementasi
ISO maupun        Program Jaminan Mutu
IAEA
                  Perbandingan antara IAEA 50-
                  C/SG-Q dan ISO 9001:2000




                  ISO 19011:2001 Petunjuk
                  Audit Sistem Manajemen
                                      Organisasi dan Kepegawaian
                                      Badan Pengawas Tenaga
 PEDOMAN                              Nuklir
  ORTALA           Infrastruktur
                                      Review      dan     Penilaian
 BAGIAN III        Hukum dan
                   Kepemerintahan
                                      Fasilitas Nuklir
                   untuk
Berisi             Keselamatan        Inspeksi   dan     Penegakan
                   Nuklir, Radiasi,   Hukum
persyaratan &      Limbah
                   Radioaktif dan
pedoman            Pengangkutan       Dokumentasi         Badan
tentang peranan,                      Pengawas Tenaga Nuklir
fungsi-fungsi,
kegiatan/proses-                      Pengawasan Fasilitas Radiasi
                                      dan Zat Radioaktif
proses
                   Kesiapsiagaan &
pengawasan         Tanggap Darurat
tenaga nuklir          Nuklir &
                      Radiologi
                  Prosedur Pengendalian Dokumen


PROSEDUR          Prosedur Pengendalian Rekaman

   MUTU
                   Prosedur Penilaian Kesesuaian
Merupakan                  Mutu Internal
Keputusan
Sekretaris
Utama              Prosedur Pengendalian Produk
berbentuk               yang Tidak Sesuai
Prosedur
ditujukan untuk
internal dalam      Prosedur Tindakan Perbaikan
mengendalikan
Proses
Manajemen          Prosedur Tindakan Pencegahan
Mutu
                   Prosedur Penyusunan Prosedur
                          & Instruksi Kerja


                      Prosedur Self Assesmen
                        Prosedur Pembentukan, perubahan &
PROSEDUR                pencabutan peraturan & pedoman
  UMUM                  keselamatan, keamanan dan safeguards
Merupakan               ketenaganukliran (Perka No 8 th 2006)
Keputusan Kepala
BAPETEN
berbentuk                 Prosedur Satuan Tanggap Darurat
prosedur ditujukan
untuk       internal
maupun eksternal
dalam                            Prosedur Perizinan
mengendalikan
proses Manajemen
teknis,         yang        Prosedur Review dan Penilaian
pelaksanaannya
melibatkan      lebih
dari satu unit kerja.
                                  Prosedur Inspeksi
                               Prosedur Pelatihan SDM
                                     BAPETEN

 PROSEDUR                  Prosedur Pengadaan Barang dan
ADMINISTRASI                            Jasa
Merupakan Keputusan
Kepala BAPETEN              Prosedur Keuangan BAPETEN
berbentuk prosedur
ditujukan untuk internal     Prosedur Pengelolaan Bersih
dalam mengendalikan                Indah dan Rapi
Manajemen secara
keseluruhan, yang
                            Prosedur Simulasi Kebakaran
pelaksanaannya
melibatkan lebih dari
satu unit kerja.           Prosedur Perencanaan Program
                                   dan Anggaran

                            Prosedur Pengajuan Peraturan
                           yang Mengatur Internal BAPETEN

                              Prosedur Penyuluhan dan
                                    Sosialisasi
      URUTAN DAN INTERAKSI PROSES MANAJEMEN PENGAWASAN BAPETEN

                                                                                                                                                                             4
                                                                                                                                                                   13
       1-3                                                    4                 Litbang                                     4
 1                                                                                                                                        KETEKNIKAN                         6
               PERATURAN                                                                                                                                           14
                                                                          PENGKAJIAN
                  PER-UU &                                   6, 8                                                       10,
                                               4                                                                                         JAMINAN MUTU
                                                                                                   9                    11                                                   7
                 PEDOMAN
        9,                                                                     Riview dan                                                                          15
                                                                                                                                        KESIAPSIAGAAN
        17                                                   11-                penilaian
 2                                                           13                                                                                                              11
                                                                                          `
                                                                                                                            17

                                                                                                                                                                   16
                                                                                                                                                                             12

                                                                                                   4,6
                                   4, 5                                                             ,7                                          10
                                                                                                                                                                             14
                                                                      6
 5
                                                                                                   9,
                                   11, 12,     PERIZINAN                                           17             INSPEKSI                      11                           15
                                     14

                                                                      7                            13,
                                                                                                   14                                                                        16
                                    9,                                                                                                          12
 17                                 17
                                                                                                                                                                             19


                       BP                                         BU                                       BHO                                   Inspektorat
                                             19,                                                                                 25-                                         21
        4         Program                   20                Keuangan                      4           Hukum                 32
                                                    4                                                                                                                   43
              Data dan informasi                         TU dan Kepegawaian       33-             Kerjasama dan Humas                             Pengawasan
 18             Pengembangan                              Rumah tangga dan
                                                                                    42               Organisasi dan Tata               4,17,         fungsional
                                                                                                                                                                             27
       17,      sistem pelatihan             21-              Pengamanan                                   Laksana                     18
                                             24    17,                                        17                                                                        44
       18
                                                   18

                                                                                                                                                                             32

Keterangan :                       Input/Output                                                          Fungsi pendukung


                                   Produk Sestama                                                         Fungsi utama
                 Penetapan
1. Keputusan adalah naskah dinas yang bersifat penetapan
   yang memuat kebijakan pokok pimpinan BAPETEN.
2. Edaran adalah naskah dinas yang memuat pemberitahuan
   tentang hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
   Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani
   adalah Kepala BAPETEN dan dapat dilimpahkan kepada
   Sekretaris Utama
                  Penugasan
1.Instruksi adalah naskah dinas yang memuat arahan atau
  perintah pimpinan BAPETEN tentang pelaksanaan
  kebijakan. Pejabat yang berwenang menetapkan dan
  menandatangani adalah Kepala BAPETEN.
2.Surat Perintah yang berlaku di lingkungan BAPETEN
  terdiri atas :
  a.Surat perintah pemeriksaan
  b.Surat perintah kerja
                             PERIZINAN


        DPFRZR                               DPIBN
Tugas Manajerial   Tugas Teknis     Tugas Manajerial   Tugas Teknis
                                  INSPEKSI


         DIFRZR                                    DIIBN
Tugas Manajerial   Tugas Teknis          Tugas Manajerial   Tugas Teknis
                      PERATURAN,
                       PER-UU &
                       PEDOMAN


         DP2FRZR                            DP2IBN
Tugas Manajerial   Tugas Teknis   Tugas Manajerial   Tugas Teknis
                     PENGKAJIAN


    P2STPFRZR                            P2STPIBN
Tugas Manajerial   Tugas Teknis   Tugas Manajerial   Tugas Teknis
               PERBAIKAN BERKELANJUTAN
                           SIJAMUPATEN


                                  Tanggung
                                   Jawab                          Stake
 Stake                           Manajemen                        holders
holders
                                   Pasal 5

                                              Pengukuran,
                  Pengeloaan        Pasal 8
                             Pasal 6        Analisis dan          Kepuasan
                 Sumber Daya
                                             Perbaikan


                                    Pasal 7

              Input            Realisasi
                                                            Out
Persyaratan                                       Produk
                               Produk                       put




                       Aliran Nilai Tambah
                       Aliran Informasi
Terima kasih

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:473
posted:6/3/2010
language:Indonesian
pages:25
Description: SMM BAPETEN, Presentasi Sistem Manajemen Mutu oleh Bapak Besar Winarto, Kabag Organisasi dan Tata Laksana-BHO