Docstoc

pertemuan 11 (PowerPoint)

Document Sample
pertemuan 11 (PowerPoint) Powered By Docstoc
					Sistem Hukum Indonesia

      Hukum Agraria
               Hukum Agraria
• Sebenarnya berdasarkan subjek dan objeknya,
  hukum agraria ini dapat ditempatkan dalam
  hukum tata pemerintahan karena
  pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah.
• Hukum Agraria ditempatkan sebagai
  pembahasan tersendiri karena saat ini tanah
  sebagai objek menempati posisi sentral dalam
  kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki
  sifat agraris, yaitu menempatkan tanah sebagai
  pusat kehidupan manusia Indonesia.
• Gambaran ini bisa disadur dari pepatah orang
  Jawa yang yang secara garis besar mengatakan
  bahwa kehormatan itu diukur dari ukuran
  tanah yang dimiliki.
• Hukum Agraria di Indonesia diatur dalam
  Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
  pokok-pokok agraria. Yang diundangkan pada
  tanggal 24 September 1960 dan dianggap
  sebagai master piece bagi hukum agraria di
  Indonesia setelah selama ini terjebak dalam
  dualisme yaitu perundangan kolonial serta
  hukum adat tentang tanah.
• Hukum Agraria di Indonesia ini telah
  memberikan perubahan yang fundamental
  dibidang hukum pertanahan (Boedi Harsono,
  1999:1) karena isinya telah merubaha secara
  mendasar peraturan perundangan agraria
  sebelumnya.
• Sebelum berlakunya undang-undang agraria
  terjadi dualisme dalam hukum agraria antara
  hukum adat tanah yang memiliki konsep
  komunalistis religius (pemilikan bersama
  berdasarkan kepercayaan yang disandarkan
  atas nilai-nilai agamis) berhadapan dengan
  hukum pertanahan barat yang individualistis-
  Liberalistis.
• Diberlakukannya UU No 5 Tahun 1960 dengan
  nama hukum agraria ini sebenarnya merupakan
  perluasan dari konsep agraria yang jauh lebih
  luas dari hukum tanah karena agraria memiliki
  makna antara lain:
1. Hukum Tanah, mengatur penguasaan atas
   tanah dalam arti permukaan bumi.
2. Hukum Air, mengatur hak-hak penguasaan atas
   air.
3. Hukum Pertambangan, mengatur hak-hak
   penguasaan atas bahan galian yang dimaksud
   oleh UU Pertambangan.
4. Hukum Perikanan, mengatur hak-hak
   penguasaan atas kekayaan yang ada di dalam
   air.
5. Hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-
   unsur dalam ruang angkasa, yang mengatur
   penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur
   dalam ruang angkasa.
   Susunan dan Materi UU Pokok Agraria
• Undang-undang pokok agraria disusun
   berdasarkan susunan sebagai berikut:
• Pertama, terdiri atas empat bab yaitu:
1. Bab 1 mengatur tentang dasar aturan serta
   ketentuan pokok
2. Bab II Mengatur hak atas tanah, air dan ruang
   angkasa serta pendaftaran tanah. Bab ini terdiri
   dari 12 bagian yaitu:
   1. Bagian 1 berisi tentang ketentuan umum
   yang menyatakan antara lain:
       a. seluruh wilayah Indonesia adalah
   kesatuan tanah air dari seluruh rakyat
   Indonesia
   b. bumi air dan ruang angkasa bangsa
Indonesia merupakan kekayaan nasional
   c. Hubungan antara bangsa Indonesia dan
bumi, air serta ruang angkasa adalah hubungan
yang bersifat abadi
   d. Bumi, air dan ruang angkasa serta
kekayaan yang ada didalamnya dikuasai oleh
negara.
   e. Hak menguasai dari negara menimbulkan
wewenang
   f. Wewenang digunakan untuk mencapai
kemakmuran rakyat yang maksimal
    g. Menguasai oleh negara dapat didefinisikan
dalam beberapa hal yang memiliki prinsip tidak
bertentangan dengan kepentingan nasional.
    h. Pelaksanaan hak dapat juga dilakukan oleh
masyarakat adat selama tidak melanggar
kepentingan nasional
    i. Pelaksanaan hak oleh masyarakat adat
tersebut tidak boleh bertentangan juga dengan
peraturan perundangan yang lebih tinggi.
    j. Semua hak atas tanah mempunyai kepentingan
sosial.
2. Bagian II mengatur tentang hak-hak atas tanah,
air dan ruang angkasa serta tentang pendaftaran
tanah, yang menyatakan antara lain:
a. Hak milik
b. Hak Guna Usaha
c. Hak Guna Bangunan
d. Hak Pakai
e. Hak Sewa
f. Hak membuka tanah
g. Hak memungut hasil hutan
h. Hak-hak lain yang tidak tercantum diatas.
   Sementara hak atas air dan ruang angkasa:
      a. Hak Guna Air
      b. Hak pemeliharaan dan penangkapan
         ikan
      c. Hak Guna Ruang angkasa.
3. Bagian III mengatur tentang Hak milik
4. Bagian IV mengatur tentang hak guna usaha
5. Bagian V mengatur tentang hak guna bangunan
6. Bagian VI mengatur tentang hak pakai
7. Bagian VII mengatur tentang Hak sewa untuk
bangunan
8. Bagian VIII mengatur tentang Hak membuka
tanah dan memungut hasil hutan
9. Bagian IX mengatur tentang hak guna air,
pemeliharaan dan penangkapan ikan
10. Bagian X mengatur tentang hak guna ruang
angkasa
11. Bagian XI mengatur tentang hak guna tanah
   Untuk keperluan suci dan sosial
   12. Bagian XII ketentuan-ketentuan lain.
3. Bab III mengatur tentang ketentuan pidana
4. Bab IV mengatur tentang ketentuan peralihan
• Kedua, mengatur tentang ketentuan konversi dari
   yang dulunya berpijak pada konsep barat dan adat
   diubah mengikuti ketentuan UUPA. (UU Pokok
   Agraria).
• Ketiga, Mengatur tentang perubahan susunan
   pemerintahan desa
• Keempat, Mengatur tentang hak atas tanah dari
   Swapraja.
• Kelima, Mengatur tentang nama UU ini.
 Isu-isu utama dalam masalah keagrariaan
• Isu-isu utama yang mengiringi berlakunya
  hukum agraria antara lain:
  1. Masalah Pendaftaran tanah dan
  pelaksanaannya. Terjadi tingkat kesadaran yang
  kurang di masyarakat untuk mendaftarkan
  tanahnya.
  2. Masalah Landreform. Tujuan baik pemerintah
  ini disikapi dengan berbagai reaksi ada yang
  setuju tapi ada juga yang bereaksi dengan
  mengatakan itu sebagai program komunis.
  Program Landreform ini meliputi:
  a. Pembatasan luas maksimum kepemilikan
  tanah
b. Larangan kepemilikan secara absente
c. Redistribusi tanah
d. Pengaturan soal tanah yang digadaikan
e. Pengaturan perjanjian bagi hasil tanah
pertanian
f. Penetapan luas minimum kepemilikan tanah.
3. Masalah Pewarisan tanah. Ini adalah masalah
yang paling memusingkan di Indonesia. Karena
belum ada mekanisme yang baku dalam UUPA.
4. Masalah perlindungan Hak warga
masyarakat dalam pembebasan tanah
diwilayah perkotaan. Ada beberapa masalah
yang timbul atara lain:
a. Pemetaan harga tanah tidak dapat dijangkau
oleh warga.
b. Ada oknum pemerintah yang merugikan
warga.
c. Kurangnya publikasi tentang program
perkotaan yang baik.
4. Masalah Hak adat pertanahan. Ini merupakan
warisan orde baru

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:312
posted:6/2/2010
language:Indonesian
pages:14