pertemuan 7 by amaknr

VIEWS: 99 PAGES: 14

									Sistem Hukum Indonesia

Hukum Kepidanaan
         Sistem Hukum Indonesia
• Adalah sistem aturan yang rumit dan luas,
  terdiri atas unsur-unsur hukum, dan antara
  unsur hukum yang satu dengan yang lain saling
  bertautan, saling pengaruh mempengaruhi serta
  saling mengisi.
• Apabila kita membicarakan mengenai sistem
  hukum sama seperti membicarakan tubuh
  manusia, karena unsur hukum bagaikan suatu
  organ dimana organ yang satu tidak dapat
  dipisahkan dari organ yang lain.
         Hukum Kepidanaan
• Adalah sistem aturan yang mengatur semua
  perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh
  setiap warga negara Indonesia disertai sanksi
  yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana
  tersebut serta aturan pelaksanaannya bagi
  pihak penegaknya.
• Dalam kehidupan manusia ada beberapa hal
  yang tidak boleh dilakukan karena bertentangan
  dengan:
  a. Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak
  yang melekat pada diri manusia sebagai
  anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
b. Kepentingan masyarakat umum atau
kepentingan sosial merupakan kepentingan
yang lazim terjadi dalam interaksi antara
manusia dalam kehidupannya sehari-hari.
c. Kepentingan Pemerintahan dan Negara,
adalah kepentingan yang muncul dan
berkembang dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan demi tegak dan berwibawanya
negara Indonesia baik bagi rakyat Indonesia
maupun dalam pergaulan antar bangsa.
• Ditinjau dari Isi atau materi yang diatur, hukum
  kepidanaan terdiri dari hukum pidana umum
  dan hukum pidana khusus.
• Hukum Pidana umum adalah hukum pidana
  yang dari sisi subjek atau pelaku hukumnya
  serta dari jangkauan berlakunya mengatur
  seluruh manusia yang berada pada wilayah
  Indonesia. Hukum pidana umum pada
  prinsipnya sebagaimana diatur dalam KUHP.
• Hukum Pidana khusus adalah hukum pidana
  yang bagi orang-orang yang mempunyai
  kualifikasi khusus atau tertentu di wilayah
  Indonesia. Peraturan perundangan yang
  termasuk dalam Hukum Pidana khusus adalah:
a. Hukum pidana militer yang aturan umumnya
   berada didalam kitab undang-undang hukum
   pidana tentara (KUHPT)
b. Hukum Pidana Ekonomi adalah hukum pidana
   yang berlaku pada bidang perekonomian
   Indonesia. Yaitu seluruh kegiatan yang
   mengakibatkan kerugian atau kelemahan
   perekonomian negara. Contoh: korupsi,
   penyelundupan (smokkel), perdagangan gelap,
   kejahatan perbankan serta kejahatan korporasi
   (Banking and corporate crime)
c. Hukum pidana politik yaitu hukum pidana
   yang berkaitan dengan penyelenggaraan
   kehidupan bernegara. Contoh, gerakan atau
kegiatan bawah tanah dengan tujuan untuk
memisahkan diri dari pemerintahan yang sah.
                Hukum Pidana
• Dalam hal ini adalah hukum pidana material yaitu
  hukum pidana yang dilihat dari isinya mengatur
  secara rinci mengenai semua perbuatan yang
  dilarang bagi semua orang atau kalangan tertentu.
  Sumber hukum pidana material yang paling utama
  adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
  yang terdiri atas 3 buku.
• 3 buku tersebut adalah:
  1. Buku pertama yang berisi tentang aturan umum,
  cakupan isinya antara lain batas berlakunya hukum
  pidana di Indonesia, Pidana, Alasan penghapusan
  pengurangan serta pemberatan pidana, percobaan,
  penyertaan dalam tindak pidana, alasan pengajuan
  atau penarikan kembali pengaduan. Terhapusnya
  kewenangan tuntutan pidana serta istilah-istilah
istilah yang digunakan dalam KUH Pidana.
2. Buku kedua berisi tentang hal ikhwal kejahatan
3. Buku ketiga berisi tentang pelanggaran.
•    Prinsip-prinsip hukum pidana
    1. Prinsip teritorial, berlakunya hukum pidana
    dibatasi oleh wilayah kedaulatan suatu negara.
    Perluasan dari prinsip teritorial antara lain:
        a. Prinsip Universal
        b. Prinsip Nasionalitas Aktif
        c. Prinsip Nasionalitas Pasif
    2. Prinsip personal, hukum pidana berlaku bagi
    orang perorang. Prinsip personal dalam hukum
    pidana antara lain:
        a. Geen straaf zonder schuld (seseorang tidak
    dipidana tanpa kesalahan).
        b. Alasan pembenar
    c. Alasan Pemaaf
    d. Alasan penghapus hukuman
    e. Ne Bis in Idem. Seseorang tidak dapat
dihukum dua kali dalam satu kasus hukum yang
menimpanya.
3. Prinsip atau asas legalitas. Bermakna tidak
satupun perbuatan dapat dipidana kecuali telah
diatur sebelumnya. Prinsip hukum ini terdapat
dalam pasal 1 ayat 1 KUHP. Pengertian dari ayat ini
dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk antara lain:
    a. Nullum Delictum Noela Poena Lege Praevia
    b. Undang-undang tidak berlaku surut
    c. Lex temporis delicti
          Hukum Acara Pidana
• Adalah hukum pidana yang mengatur tata cara
  menegakkan hukum pidana material. Artinya
  apabila terjadi pelanggaran hukum pidana
  material maka penegakannya menggunakan
  hukum pidana formal.
• Sumber-sumber hukum acara pidana yang
  berlaku bagi Indonesia antara lain:
a. UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP
b. UU No 2 Tahun 2002 tentang pokok-pokok
   kepolisian
c. UU No 5 Tahun 1991 tentang pokok kejaksaan
d. UU No 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok
   kekuasaan kehakiman yang telah mengalami
   perubahan melalui UU No 43 Tahun 1999.
       Sumber Hukum Indonesia
  e. UU No 14 Tahun 1985 tentang MA
  f. UU No 2 Tahun 1986 tentang peradilan
  umum.
• Prinsip-prinsip hukum acara pidana yang
  tercantum dalam KUHAP, serta harus menjadi
  acuan dalam pelaksanaan serta penegakan
  hukum pidana antara lain:
  a. Prinsip peradilan berdasarkan “Demi
  keadilan berdasarkan Ke-Tuhan-an Yang Maha
  Esa”
  b. Prinsip “larangan campur tangan pihak luar
  (pihak lain diluar kekuasaan kehakiman)
  terhadap dan dalam urusan peradilan”
c. Prinsip “Kesamaan di muka hukum”
d. Prinsip “Pemeriksaan berdasarkan Majelis
hakim”
e. Prinsip Praduga tidak bersalah
f. Prinsip pemberian bantuan hukum sebagai
salah satu hak asasi manusia.

								
To top