Materi X smt 2

Shared by: elipldoc

Tags

Stats

views:: 2892
posted:: 6/1/2010
language:: Indonesian
pages:: 31

Public Domain

Document Sample

MAN 1 KOTA SUKABUMI

BAB 4. DASAR NEGARA DAN KONSTITUSI

A. HUBUNGAN DASAR NEGARA DENGAN KONSTITUSI
 Setiap negara mempunyai falsafah yang berbeda.
 Indonesia memilih dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara yg
dipilih o/ wakil” rakyat dlm sidang PPKI 18 agustus 1945.
 Pancasila yg dimaksud adalah yg tercantum dlm pembukaan UUD 1945,
berarti sejak itu penyelenggaraan sistem administrasi negara harus sesuai
dgn Pancasila & UUD 1945.
 Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia (way of life),
artinya Pancasila digunakan sebagai penunjuk arah semua kegiatan
atau aktivitas hidup & kehidupan di dlm segala bidang.
 Pancasila merupakan kesepakatan seluruh rakyat Indonesia karena
sebenarnya nilai-nilainya telah tertanam sejak zaman dulu, dan terbukti
mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia yg berdimensi pluralis.
 Sejak disahkan tgl 18 agustus 1945, menjadi bukti UUD 1945 diakui sebagai
konstitusi negara.
 UUD 1945 merupakan sumber motivasi & aspirasi perjuangan serta tekad
bangsa Indonesia. Selain itu juga merupakan sumber cita-cita hukum dan
cita-cita moral yang ingin ditegakan baik dilingkungan nasional maupun
dalam hubungan pergaulan dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

1. Pengertian Konstitusi sebagai Dasar Negara
 Constituer (Fr): membentuk, Constitutiones Principum (perintah kaisar
Romawi), Diritto Constitutionale (UUD).
 Gunadi S. Diponolo, Constitution (Fr/Ing), Constitutio (Ltn): dasar
susunan badan (satu rangkaian kerjasama yang harmonis.
 Sri Soemantri Martosoewignjo, Constitution, Groundwet (Bld): UUD.
 Bagi Indonesia ada dua pengertian; pertama, menggambarkan
keseluruhan sistem ketatanegaraan suatu negara, berupa kumpulan
peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah negara.
Peraturan tsb ada yg tertulis sbg keputusan badan yg berwenang, &
ada yg tdk tertulis yg berupa usages, understanding, customs, atau
conventions. Kedua, dlm pengertian sempit, konstitusi tdk
menggambarkan keseluruhan kumpilan peraturan baik yg tertulis
maupun yg tdk tertulis (legal & nonlegal), melainkan dituangkan dalam
suatu dokumen ttt, seperti di Amerika.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 1
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Usep Ranawidjaja

Undang-Undang Dasar
ARTI yg tdp dlm
LUAS
Undang-Undang Organik
mencakup sgl ketentuan yg
berhubungan dgn keorganisasian
negara. Peraturan per-UU-ngan lain

Kebiasaan atau Konvensi
ARTI memberi makna kpd dokumen pokok
KONSTITUSI yg berisi aturan mengenai susunan
organisasi negara beserta cara
kerja organisasi itu.

sama dengan
ARTI Undang-Undang Dasar
SEMPIT

 Herman Heller (Verfassunglehre/ajaran ttg konstitusi), membagi
konstitusi dlm tiga tingkat, yaitu: Konstitusi sebagai Pengertian Sosial
Politik, mencerminkan keadaan sosial politik bangsa itu sendiri.
Pengertian hukum adalah political decision (merupakan keputusan
masyarakat itu sendiri); Konstitusi sebagai Pengertian Hukum,
keputusan masyarakat dijadikan suatu perumusan normatif yg harus
berlaku. Pengertian politik diartikan sebagai eine seine (suatu
kenyataan yg harus berlaku & dibeerikan sanksi kalau dilanggar);
Konstitusi sebagai Suatu Peraturan Hukum, Undang-Undang Dasar
adalah salah satu bagian dari konstitusi & bukan sebagai persamaan
pengertian menurut pengertian sebelumnya. Kesamaan pengertian
adalah pendapat yang keliru & jika ada kesamaan pengertian adalah
akibat pengaruh dari aliran kodifikasi (aliran modern). Selain itu
kesamaan pengertian konstitusi dengan undang-undang dasar terjadi
sejak Oliver Cromwell menjadi Lord Protectorat tahun 1660.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 2
MAN 1 KOTA SUKABUMI

2. Ciri Khas Konstitusi di Indonesia
 Juniarto:

Hukum Tata Negara
(Constitutional Law) Aturan dasar Tertulis,
yaitu Undang-Undang
Dasar (Constitutional)
=
ARTI Hukum Dasar
KONSTITUSI (Fundamental Law)
Aturan Dasar Tidak
Tertulis, yaitu Konvensi
Undang-Undang Dasar (Convention)
(Constitution)

 Selain itu, konstitusi dapat dikaji dari bbg disiplin ilmu spt berikut ini:

Konstitusi sbg keputusan politik tertinggi

Undang-Undang Dasar

Hukum Dasar
Undang-Undang Organik
Tertulis

Peraturan Per-UU-lainnya

ARTI Konstitusi sbg
KONSTITUSI Hukum Dasar
Kebiasaan

Kesepakatan
Hukum Dasar
Tidak Tertulis
Adat istiadat

Konvensi
Konstitusi sbg lembaga kemasyarakatan

Konstitusi dapat dikaji pula dari segi etika, ekonomi, psikologi sosial, dll

B. SUBSTANSI KONSTITUSI NEGARA
1. Kedudukan Konstitusi dalam Susunan Ketatanegaraan
 M. Solly Lubis : “Undang-Undang Dasar adalah sumber utama dari
norma-norma yg mengatur hubungan tata negara.
Secara terperinci UUD mengatur bentuk dan susunan
negara, alat-alat perlengkapan di pusat dan daerah,
mengatur tugas-tugas alat perlengkapan, serta
hubungan satu sama lain”.

 Berdasarkan susunan ketatanegaraan, UUD menjadi hukum dasar
negara.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 3
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 UUD merupakan sumber dari kekuasaan pemerintah yg harus mengikat
seluruh rakyat dgn tdk membeda-bedakan manusia. Dlm UU setiap org
mempunyai persamaan derajat & memperoleh perlindungan.

 Hans Kelsen (Stufenbau des Recht), mengemukakan bahwa “hukum
bersifat hierarkis” artinya, hukum tidak bertentangan dengan ketentuan
yg lebih atas derajatnya.

Grundnorm

Konstitusi
Undang-Undang &
Kebiasaan
Putusan Badan Pengadilan

 Berdasarkan hal tsb, setiap norma hukum merupakan susunan dari
norma-norma (stufenbau). Di puncak stufenbau terdapat grundnorm
(norma dasar) dari suatu tata norma hukum nasional yang bukan
merupakan suatu norma hukum positif yg dibentuk oleh suatu tindakan
legislatif, tetapi hanya merupakan hasil analisis pemikiran yuridis. Jadi
hanya diterjemahkan oleh pikiran manusia. Norma dasar (basic norm)
merupakan dasar dari segala pandangan yang bersifat yuridis.
Grundnorm Negara Republik Indonesia adalah Pancasila.

2. Fungsi Konstitusi dalam Negara
 Membagi kekuasaan dalam negara.
 Membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara.

Bagi mereka yang memandang negara dari sudut kekuasaan dan
menganggap sebagai organisasi kekuasaan, konstitusi dapat dipandang
sebagai lembaga atau kumpulan azas yg menetapkan bagaimana
kekuasaan dibagi diantara beberapa lembaga kenegaraan. Dengan
kata lain, konstitusi berfungsi serta mengatur pembagian kekuasaan
dalam dua bentuk, secara vertikal (menurut tingkatannya) dan horizontal
(menurut fungsinya).

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 4
MAN 1 KOTA SUKABUMI

3. Bentuk Konstitusi Suatu Negara

KONSTITUSI

TERTULIS TIDAK TERTULIS

Ketentuan konstitusi terdapat
dalam kaidah hukum adat
DLM DOKUMEN DLM PERATURAN
KHUSUS PER-UU-LAINNYA Ketentuan konstitusi terdapat
dalam konvensi atau
kebiasaan ketatanegaran

UUD ‘45 UU Adat istiadat
UUD RIS TAP MPR
UUD AS 1787

 Ada beberapa negara yg tdk mempunyai konstitusi tertulis dlm salah
satu atau beberapa dokumen khusus. Negara tsb adalah Inggris, Israel,
Selandia Baru. Negara tsb hanya mempunyai konstitusi tertulis dalam
peraturan perundang-undangan biasa.
 Syarat dari eksistensi suatu Undang-Undang Dasar adalah mencakup
bentuk dan isi dari undang-undang dasar (rechtverfassung). Dalam
kenyatannya, undang-undang dasar yg berlaku dalam suatu negara
bentuknya selalu tertulis, sedangkan isinya merupakan peraturan yg
bersifat fundamental. Artinya tidak seluruh maslah-masalah yg
dianggap penting dalam suatu negara dimasukan dalam undang-
undang dasar,
 Beberapa pendapat mengenai substansi kontitusi, diantaranya A.A.
Struycken. Menurutnya UUD berisi:
 hasil perjuangan politik di masa lampau;
 tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa;
 pandangan tokoh-tokoh bangsa yg hendak diwujudkan pd masa
sekarang & masa datang;
 keinginan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan
ketatanegaraan bangsa.

 Wiryono Prodjodikoro
Konstitusi memuat suatu peraturan poko (fundamental) mengenai
sokoguru atau sendi-sendi pertama untuk menegakan bangunan besar
bernama “negara”.

 Miriam Budiardjo
UUD memuat ketentuan mengenai soal-soal, antara lain ;
 organisasi negara, misalnya adanya pembagian kekuasaan antara
legislatif, eksekutif, dan yudikatif.
 hak-hak asasi manusia.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 5
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 prosedur mengubah undang-undang dasar.
 memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD.
 G.S. Diponolo
Menguraikan bahwa biasanya pasal-pasal pertama konstitusi itu mulai
dengan memperkenalkan identitas negara, daerahnya, bangsanya,
benderanya, lagu kebangsaannya, lambang negaranya, bentuk
negara, bentuk pemerintahan, kedaulatannya, cara menjalankannya,
jaminan-jaminan bagi hak asasi dan kebebasan dasar manusia, nama-
nama lembaga negara di bidang legislatif; eksekutif; dan yudikatif,
susunan organisasi, cara pembentukannya, wewenang-wewenangnya,
serta kedudukan dan hubungannya satu sama lain.

C. KEDUDUKAN PEMBUKAAN UUD 1945
 Pembukaan UUD 1945 merupakan kaidah atau pokok negara yang
bersifat fundamental, mempunyai kedudukan yg tetap, & melekat bagi
negara Republik Indonesia.

 Mengubah Pembukaaan UUD 1945 berarti membubarkan negara
Republik Indonesia. Hal ini disebabkan Pembukaan UUD 1945 merupakan:
 sumber dari motivasi dan aspirasi perjuangan serta tekad bangsa
Indonesia,
 sumber dari cita-cita hukum dan cita-cita moral yg ingin ditegakkan
dlm lingkingan nasional & internasional,
 mengandung nilai-nilai universal & lestari. Universal artinya nilai-nilai tsb
dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa yang beradab. Lestari artinya
mampu menampung dinamika masyarakat.

 Alinea pertama Pembukaan UUD 1945 bermakna:
 menunjukan keteguhan dan kuatnya pendirian bangsa Indonesia
menghadapi masalah kemerdekaan,
 penjajahan tdk sesuai dgn perikemanusiaan & perikeadilan, oleh
karena itu harus dihapuskan,
 adanya aspirasi bamngsa Indonesia utk membebaskan diri dari
penjajahan,
 pendirian bangsa Indonesia tsb menjadi landasan pokok politik luar
negeri yg mengakui hak-hak asasi manusia utk merdeka.

 Alinea kedua menunjukan kebanggaan & penghargaan atas para
pejuang. Artinya ada kesadaran bahwa keadaan sekarang tdk dpt
dipisahkan dari masa lalu & masa sekarang menentukan masa yg akan
datang.
 Alinea ketiga menunjukan bahwa bangsa Indonesia mendambakan
kehidupan berkesinambungan antara kehidupan material & spiritual,
rohaniah & jasmaniah. Selain itu membuktikan ketaqwaan bangsa
Indonesia thd Tuhan Yang Maha Esa.
 Alinea keempat tujuan dan prinsip dasar yg hendak dicapai oleh bangsa
Indonesia. Tujuan yg hendak dicapai tsb adalah:
 Melindungi segenap bangsa Indonesia & seluruh tumpah darah
Indonesia (tujuan keamanan).

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 6
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Memajukan kesejahteraan umum & mencerdaskan kehidupan bangsa
(tujuan kesejahteraan & keadilan).
 Ikut melaksanakan ketertiban dunia (tujuan persahabatan).
Prinsip dasar meliputi hal-hal sbb:
 Menyusun kemerdekaan dgn UUD negara Indonesia.
 Susunan negara berbentuk negara Republik Indonesia.
 Negara yg berkedaulatan rakyat & berdasarkan Pancasila.

 Selain itu, Pembukaan UUD 1945 mengandung pokok-pokok pikiran sbb:
 Persatuan,
 Keadilan sosial,
 Kedaulatan rakyat,
 Ketuhanan Yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil & beradab.

PETA KONSEP

DASAR NEGARA & KONSTITUSI
terdiri atas

PEMBUKAAN UUD 1945 FUNGSI KONSTITUSI ARTI KONSTITUSI

memuat

POKOK-POKOK PRISIP
MAKNA Sempit Luas
PIKIRAN DASAR

terdiri atas

1. Membagi kekuasaan
UUD 1. UUD
dlm negara
2. Membatasi kekuasaan 2. UU Organik
pemerintahan dlm 3. Peraturan
negara Per-UU
4. Konvensi
dalam
berisi

berisi

1. Persatuan
2. Keadilan sosial 1. Menyusun kemerdekaan dgn 1. Alinea I
3. Kedaulatan rakyat UUD Negara Indonesia 2. Alinea II
4. Ketuhanan YME 2. Susunan Negara Indonesia 3. Alinea III
5. Kemanusiaan yg adil & 3. Negara berdasarkan Pancasila 4. Alinea IV
beradab

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 7
MAN 1 KOTA SUKABUMI

BAB 5. KEDUDUKAN WARGA NEGARA

A. KEDUDUKAN WARGA NEGARA DAN PEWARGANEGARAAN DI INDONESIA
1. Hakikat Warga Negara
 Ketentuan utk menjadi warga negara (UUD 45 pasal 26 ayat 1) “yg
menjadi warga negara adalah orang-orang bangsa lain yg disahkan
dgn UU sebagai warga negara.”
 Konferensi Meja Bundar (27 desember 1949) memuat persetujuan
perihal kewarganegaraan antara RI dan Kerajaan Belanda. WNI
adalah sbb:
a. Penduduk asli Indonesia (pribumi yg berdiam di wil. Indonesia). Jika
lahir di luar Indonesia& bertempat tinggal di Belanda atau negara
lain, berhak memilih kewarganegaraan Belanda dlm waktu dua
tahun setelah KMB.
b. Orang Indonesia, abdi negara Belanda yg bertempat tinggal di
Suriname atau Antilent. Jika lahir di luar Belanda berhak memilih
kewarganegaraan Belanda dlm waktu dua tahun setelah KMB.
Jika lahir di wil. Belanda, memperoleh kewarganegaraan RI dalam
waktu dua tahun setelah KMB.
c. Orang Cina & Arab yg lahir di Indonesia, atau bertempat tinggal di
Indonesia sedikitnya enam bulan, jika dalam waktu dua tahun
setelah KMB tdk menolak kewarganegaraan Indonesia.
d. Orang Belanda yg lahir di Indonesia, atau bertempat tinggal di
Indonesia sedikitnya enam bulan, dalam waktu dua tahun setelah
KMB menyatakan memilih kewarganegaraan Indonesia.
e. Orang asing (abdi negara Belanda bukan org Belanda yg lahir di
Indonesia, atau bertempat tinggal di Indonesia jika dlm waktu dua
tahun setelah KMB tdk menolak kewarganegaraan Indonesia.

 UU No. 62 Thn. 1958, WNI adalah :
a. Mereka yg telah menjadi warga negara berdasarkan UU atau
peraturan perjanjian yg lebih dahulu berlaku;
b. Mereka yg memenuhi syarat-syarat tertentu yg ditetapkan dalam
UU No. 62 Thn. 1958, yakni :
 pd waktu lahirnya mempunyai hubungan keluarga dgn seorang
WNI;
 lahir dlm waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia & pd
waktu meninggal ayahnya adalah WNI;
 lahir dlm wil. Indonesia selama orangtuanya tdk diketahui;
 memperoleh kewarganegaraan RI menurut UU No. 62 Thn. 1958.

 UU No. 62 Thn. 1958, mereka yg dpt memperoleh kewarganegaraan
Indonesia adalah:
a. Mereka yg menjadi warga negara menurut UU atau peraturan
atau perjanjian yg terlebih dahulu berlaku.
b. Kelahiran (asas ius soli).
c. Adopsi melalui pengadilan.
d. Anak-anak diluar perkawinan dari seorang wanita Indonesia.
e. Naturalisasi.
f. Setiap orang yg kawin dgn seorang lelaki Indonesia.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 8
MAN 1 KOTA SUKABUMI

g. Anak-anak yg belum berumur 18 thn atau belum kawin mengikuti
ayah atau ibunya (asas ius sanguinis).
h. Anak orang asing & tdk mempunyai hubungan hukum dgn ayah
atau ibunya yg orang asing itu dpt menjadi WNI setelah berumur
21 tahun atau sudah kawin melalui pernyataan.

2. Pewarganegaraan di Indonesia
a. Cara Pewarganegaraan
 Negara Indonesia memberikan kesempatan kpd orang asing u/
menjadi WNI dgn cara pewarganegaraan (naturalisasi).
 Mereka harus mengajukan permohonan kpd Menteri Kehakiman &
HAM dgn syarat sbb:
 sudah berumur 21 tahun;
 lahir di wil. RI atau bertempat tinggal terakhir terakhir 5 thn
berturut-turut di wil. RI;
 jika telah menikah, ia hrs mendapatkan persetujuan dari istrinya;
 dapat berbahasa indonesia & mengetahui pengetahuan
sejarah Indonesia serta tdk pernah dihukum karena melakukan
kejahatan yg merugikan RI;
 dlm keadaan sehat jasmani & rohani;
 bersedia membayar kas negara, bergantung pd penghasilan
setiap bulannya;
 mempunyai mata pencaharian tetap;
 tdk mempunyai kewarganegaraan lain atau pernah kehilangan
kewarganegaraan RI.

Permohonan kewarganegaraan dpt dilakukan sbb:
 permohonan diajukan scr tertulis & bermaterai kpd Menteri
Kehakiman & HAM melalui Pengadilan Negeri atau Perwakilan
RI di tempat tinggal si pemohon;
 permohonan harus ditulis dlm bahasa Indonesia disertai bukti ttg
umur, persetujuan dari istri, kecakapan berbahasa Indonesia, dll.

 Menteri Kehakiman dan HAM dapat mengabulkan dan menolak
permohonan tsb.
 Jika diterima, si pemohon harus mengucapkan sumpah atau janji
di PN. Menteri Kehakiman dan HAM kemudian menempatkan
keputusannya dlm berita negara. Jika ditolak, permohonan tsb
dpt diajukan kembali.

b. Akibat Pewarganegaraan
 Pewarganegaraan dpt mengakibatkan hukum bagi setiap orang
menjadi warga negara sebagaimana yg tercantum dlm UU No. 3
Thn. 1976 tentang kewarganegaraan sbb :
 Seorang perempuan asing yg kawin dgn seorang WNI. Pada
umumnya, kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang suami
dgn sendirinya berlaku thd istrinya. Sebaliknya, jika seorang
suami kehilangan kewarganegaraan RI, dengan sendirinya
istrinya pun kehilangan kewarganegaraan itu.
 Anak yg berumur 18 tahun & belum kawin yang mempunyai
hubungan hukum keluarga dengan ayahnya sebelum ayahnya

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 9
MAN 1 KOTA SUKABUMI

memperoleh kewarganegaraan RI, turut memperoleh
kewarganegaraan RI.
 Kewarganegaraan RI yang diperoleh seorang ibu berlaku juga
terhadap anak-anaknya yang tidak mempunyai hubungan
kekeluargaan dgn ayahnya, jika anak tersebut belum berumur
18 thn atau belum kawin.

a. Pewarganegaraan Istimewa
 Pewarganegaraan istimewa adlh pewarganegaran yg diberikan
oleh pemerintah atas persetujuan DPR dgn alasan kepentingan
negara atau yg bersangkutan telah berjasa thd negara.
 Mereka tdk dikenakan syarat-syarat u/ mengajukan permohonan
pewarganegaraan biasa. Mereka hanya dihrskan mengucapkan
sumpah atau janji setia.

b. Kehilangan Kewarganegaraan
 Seorang WNI dpt kehilangan kewarganegaraan karena hal-hal
sbb:
 memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauan sendiri;
 diakui oleh orang asing sebagai anaknya (jika belum berumur
18 thn);
 diangkat dgn sah oleh orang asing sebagai anknya (jika anak
tsb belum 5 tahun);
 kewarganegaraannya dinyatakan hilang o/ Menteri Kehakiman
& HAM;
 masuk dlm dinas tentara asing tanpa izin Menteri Kehakiman &
HAM;
 mengangkat sumpah atau janji kpd negara asing;
 turut serta dlm pemilihan umum negara asing;
 mempunyai paspor dari negara asing atas namanya;
 bertempat tinggal di luar negeri selama 5 thn. berturut-turut dgn
tdk menyatakan keinginannya u/ tetap menjadi WNI, kecuali
jika ia dlm tugas dinas negara RI;
 seorang wanita berkebangsaan Indonesia kawin dgn laki-laki
asing;
 putusnya perkawinan seorang wanita asing dgn laki-laki WNI;
 anak dari orangtua yg kehilangan kewarganegaraan RI;
 tdk menolak u/ melepaskan kewarganegaraan lain.

B. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA DALAM KEHIDUPAN
BERMASYARAKAT, BERBANGSA, DAN BERBEGARA
1. Hak Warga Negara
 Sebagai konsekuensi logis & yuridis dlm suatu negara hukum, HAM sbg
warga negara akan dijamin sepenuhnya sesuai dgn ciri negara
hukum yg ketentuannya telah dimuat dlm UUD 1945, yakni adanya
pengakuan & perlindungan thd HAM.
 U/ mengimbangi pengakuan tsb, setiap WN hrs mampu sepenuhnya
melaksanakan kewajiaban yg dibebankan negara. Dgn kata lain
setiap WN harus mengetahui hak & kewajiban yg hrs dijalankan.
 George Jellinek berpendapat bahwa setiap WN mempunyai empat
status atau kedudukan hukum, yaitu sbb :

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 10
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 status positif, yaitu status yg memberikan hak kpd WN u/ menuntut
tindakan positif dari negara berupa perlindungan atas jiwa, hak
milik, & kemerdekaan.
 status negatif, yaitu status yg memberikan jaminan bahwa negara
tdk akan campur tangan thd hak asasi WN u/ mencegah tindakan
sewenang-wenang dari negara.
 status aktif, yaitu status yg memberikan hak kpd WN u/ ikut serta
dlm pemerintahan.
 status pasif, yaitu status yg mewajibkan WN u/ taat & tunduk pada
negara.

 Beberapa hak dasar yg dimiliki oleh WN, antara lain hak
kemerdekaan atau kemerdekaan seseorang, hak mendapat
kedudukan yg sama dlm hukum, hak perlindungan, hak politik, dan
hak sosial.

 Setiap WN bersamaan kedudukannya dalam hukum & pemerintahan
serta wajib menjunjung tinggi hukum & pemerintahan dgn tdk ada
kecualinya, & berhak atas pekerjaan u/ penghidupan yg layak bagi
kemanusiaan.

 Negara menjamin hak WN u/ berserikat, berkumpul, & mengeluarkan
pendapat, baik dgn lisan maupun tulisan (pasal 28 UUD 1945).

 Hak berserikat yg dimaksud dlm pasal tsb adalah hak berpolitik
rakyatnya atau kebebasan u/ mendirikan partai politik.

 Pengakuan partai politik o/ pemerintah tdk dikaitkan dgn program
partai tsb, artinya pemerintah membebaskan kepada partai untuk
menentukan sikapnya (pendukung atau oposan).

 Berdasarkan pengelompokannya, HAM terdiri atas enam bagian sbb :
 Hak asasi pribadi (Personal Rights), meliputi :
 kebebasan menyatakan pendapat;
 kebebasan memeluk agama;
 kebebasan bergerak, melakukan aktivitas.
 Hak asasi ekonomi (Proverty Rights), meliputi:
 hak u/ memiliki sesuatu;
 hak u/ membeli sesuatu;
 hak u/ menjual sesuatu & memanfaatkannya.
 Hak asasi u/ mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum &
pemerintahan (Rights of Legal Quality)
 Hak asasi politik (Political Rights), meliputi :
 hak u/ ikut serta dlm pemerintahan;
 hak pilih pasif & hak pilih aktif;
 hak mendirikan partai politik.
 Hak asasi sosial dan kebudayaan (Social and Culture Rights)
meliputi:
 hak u/ memilih pendidikan;
 hak u/ mengembangkan kebudayaan;
 hak u/ berkreasi.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 11
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Hak asasi untuk mendapatkan perlakuan tata cara peradilan dan
perlindungan (Procedural Rights) meliputi :
 perlakuan dlm hal penangkapan;
 penggeledahan;
 peradilan.

2. Kewajiban Warga Negara
 Kewajiban WN dpt dikelompokan menjadi kewajiban thd negara,
kewajiban thd sesama, & kewajiban thd diri sendiri.
 Setiap WN wajib menjunjung tinggi hukum & pemerintahan yg diatur
dlm UUD 1945 pasal 27 ayat 1.
 Pada hakikatnya tujuan hukum disamping u/ mencapai keadilan dan
ketertiban juga u/ mengatur kehidupan manusia dlm bermasyarakat
& bernegara.
 Menaati hukum berarti telah menaati pemerintahan. Menjunjung
hukum berarti menjunjung pemerintahan.
 Dengan demikian, hukum dan pemerintahan merupakan suatu
kesatuan yg tdk bisa dipisahkan dari kerangkanya.

C. PERSAMAAN KEDUDUKAN WARGA NEGARA TANPA MEMBEDAKAN RAS,
AGAMA, GENDER, GOLONGAN, BUDAYA, SUKU
1. Prinsip Persamaan
 Negara Republik Indonesia yang diproklamasikan 17 Agustus 1945
merupakan milik seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu
kepentingan rakyat harus didahulukan dan kemakmuran seluruh
rakyat Indonesia harus diutamakan.
 Tujuan mewujudkan suatu masyarakat adil, makmur, merata, baik
material maupun spiritual berarti bahwa pembangunan nasional yg
dilakukan di Indonesia berasaskan pada keadilan sosial.
 Dalam rangka mewujudkan keadilan sosial, pertama bangsa
Indonesia harus dpt meningkatkan pendapatan nasional. Kemudian
mengusahakan agar pendapatan ansional itu dapat dinikmati oleh
seluruh rakyat Indonesia secara merata.
 Hakikat sila Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia adalah ingin
mewujudkan kesejahteraan yg merata bagi seluruh rakyat Indonesia,
baik material maupun spiritual atau masyarakat adil dan makmur
seutuhnya dgn cara mengabdikan segala kemampuan yg dimiliki scr
gotong royong & kekeluargaan dari semua pihak demi kesejahteraan
bersama.
 Manusia diciptakan sebagai mahluk monodualisme, yaitu sebagai
mahluk pribadi (manusia memiliki kepentingan tersendiri yg mungkin
berbeda dgn manusia lainnya) dan mahluk sosial (manusia adalah
pribadi yg sangat membutuhkan bantuan & dukungan orang lain
atau orang banyak demi kehidupan yg sejahtera.
 Nilai keadilan sosial dari sila kelima mencakup :
 Perwujudan keadilan sosial dalam kehidupan sosial atas
kemasyarakatan yg meliputi seluruh rakyat Indonesia.
 Keadilan dlm kehidupan sosial terutama meliputi bidang-bidang
ideologi, politik, ekonomi, sosial kebudayaan, & hankam.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 12
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Cita-cita masyarakat adil dan makmur, baik material maupun
spiritual yg merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
 Keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak
orang lain.
 Cinta akan kemajuan & pembangunan.
 Nilai sila kelima ini diliputi & dijiwai oleh sila I, II, III, & IV.
 Kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku yg terkandung dlm sila
kelima yaitu :
 menyadari adanya hak yg sama untuk menciptakan keadilan
sosial dlm hidup bermasyarakat;
 menyadari adanya kewajiban untuk menciptakan keadilan sosial
dlm hidup bermasyarakat;
 mengembangkan perbuatan luhur;
 menjunjung tinggi sikap kekeluargaan;
 menjunjung tinggi suasana kekeluargaan;
 menjunjung tinggi sikap gotong royong;
 menjunjung tinggi suasana yg penuh kegotongroyongan;
 bersikap adil terhadap sesama;
 harus menjaga keseimbangan antara hak & kewajiban;
 menghormati hak orang lain;
 menolong orang lain agar orang itu dapat berdiri sendiri;
 tidak menggunakan hak milik kita untuk memeras orang lain;
 hemat & tidak bermewah-mewahan;
 tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dgn kepentingan
umum;
 suka bekerja keras;
 menghargai hasil karya orang lain;
 selalu mencari kemajuan;
 selalu mengusahakan kesejahteraan bersama;
 mewujudkan kemajuan yg merata;
 mewujudkan keadilan sosial.

2. Sikap Warga Negara di Berbagai Bidang Kehidupan
 Untuk meningkatkan kemampuan dlm melaksanakan prinsip keadilan
sosial, setiap warga negara dituntut untuk mengembangkan sikap &
perilaku sbb :
 tenggang rasa dan tepa selira thd nasib sesamanya atau sikap
kepedulian sosial atau kepekaan sosial terutama kepede yang
menderita atau yg belum sejahtera;
 hemat, cermat, dan tepat dalam memilih & menggunakan suatu
barang atau kekayaan alam sesuai dgn manfaat & kebutuhannya
 disiplin untuk menjaga & memelihara kelestarian lingkungan hidup
& kekayaan alam;
 ikhlas menolong sesama, baik keluarga, teman, & masyarakat;
 ikut aktif dalam kegiatan gotong royong demi kesejahteraan
bersama;
 menghindari sikap tdk adil, pemerasan thd org lain, & perbuatan
yg merugikan kepentingan umum;

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 13
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 menghormati hak milik orang lain;
 mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi
atau golongan.

 Sikap-sikap yg mengandung persamaan warga negara dapat
diterapkan di :
 Lingkungan Keluarga
 membiasakan sikap gotong royong dlm kegiatan keluarga;
 patuh kepada ketentuan keluarga & menjaga keseimbangan
antara hak & kewajiban;
 hemat, sederhana, menabung;
 tanggap & santun kpd semua anggota keluarga termasuk kpd
pembantu;
 menyadari & mampu menempatkan diri sbg mahluk Tuhan;
 saling menghormati antara anggota keluarga;
 menghormati hak pribadi yg tdk boleh dicampuri pihak org lain;
 saling membantu dlm kesulitan & bersama dlm kegembiraan.

 Lingkungan Sekolah
 menjaga kebersihan, keutuhan sarana belajar, & saran umum;
 kerja bakti dan gotong royong dlm memelihara kebersihan &
keindahan;
 hemat dlm menggunakan alat pelajaran;
 aktif dlm kegiatan sosial;
 saling membantu dlm memahami pelajaran dgn sesama siswa;
 menyumbangkan buku ke perpustakaan sekolah;
 mengembangkan sikap kekeluargaan antara sesama warga
sekolah;
 aktif dlm kegiatan religius, PMR, UKS, & Pramuka;
 saling menghormati & menghargai serta bertanggung jawab
thd sekolah;

 Lingkungan Masyarakat
 ikut aktif dlm kegiatan gotong royong;
 aktif menggalakan kegiatan koperasi;
 menyumbang & mengumpulkan dana sosial masyarakat untuk
membantu warga yg mendapat musibah;
 aktif memanfaatkan lahan agar produktif;
 ikut mengembangkan pengetahuan atau keterampilan warga
masyarakat;
 menyantuni fakir miskin & yatim piatu;
 aktif mendukung & menyukseskan program pemerintah;
 mengutamakan kepenmtingan umum di atas kepentingan
pribadi;
 menyadari kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat yg
mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi.

 Lingkungan Bangsa dan Negara
 melaksanakan pembangunan di segala bidang bagi seluruh
rakyat Indonesia;
 melaksanakan delapan jalur pemerataan dgn jujur & adil;
 memajukan usaha koperasi;

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 14
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 mengabdi kepada kepentingan negara dan masyarakat;
 menindak tegas orang-orang yg merugikan kepentingan umum;
 menyempurnakan pelaksanaan transmigrasi;
 meningkatkan pengetahuan & keterampilan masyarakat dlm
upaya meningkatkan taraf hidup;
 disiplin kepada ketentuan yang berlaku dan mengutamakan
kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.

PETA KONSEP

PASAL 26 UUD 1945

UU NO. 62 TAHUN 1958
DASAR
HUKUM
UU NO. 3 TAHUN 1976

1. Pribadi
2. Ekonomi
KEDUDUKAN 3. Perlakuan yg sama dlm hukum &
WARGA WARGA pemerintahan
NEGARA NEGARA 4. Politik
5. Sosbud
6. Perlakluan tata cara peradilan &
perlindungan

1. menghormati hak-hak orang lain;
2. menjaga keseimbangan antara hak
& kewajiban;
3. mengakui persamaan hak &
kewajiban antar sesama manusia;
4. tidak semena-mena thd orang lain;
5. Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan;
PERSAMAAN 6. bersikap adil;
WARGA NEGARA 7. berani membela kebenaran &
DALAM BERBAGAI keadilan;
KEHIDUPAN 8. saling mencintai sesama manusia;
9. mengembangkan sikap tenggang
rasa;
10. menjauhi sikap pemerasan thd orang
lain;
11. tdk melakukan perbuatan yg
merugikan kepentingan umum;
12. tdk memaksakan kehendak kpd
orang lain.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 15
MAN 1 KOTA SUKABUMI

BAB 6. SISTEM POLITIK DI INDONESIA

Sistem politik merupakan seperangkat mekanisme yg mempunyai fungsi dan
peranan dlm struktur politik. Fungsi & peranan ini memiliki hubungan yg erat satu
sama lainnya sehingga mewujudkan suatu proses yg langgeng. Suatu sistem
politik yg berlaku di suatu negara adalah keseluruhan proses sejarah dari saat
berdirinya suatu negara sampai saat negara itu melakukan hubungan dengan
negara lain.

A. SUPRASTRUKTUR DAN INFRASTUKTUR POLITIK DI INDONESIA
1. Suprastruktur Politik di Indonesia
a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
 Susunan MPR diatur dlm UUD 1945 pasal 2 ayat 1.
 Terdiri atas anggota-anggota DPR & anggota-anggota DPD.
 Bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara
(pasal 2 ayat 2). Jika diperlukan, dpt bersidang lebih dari sekali dg
mengadakan sidang istimewa.
 UU No. 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR,
DPD, dan DPRD., yaitu:
 MPR terdiri atas anggota anggota DPR & DPD yg dipilih melalui
pemilu.
 Jumlah anggota MPR adalah 700 orang dgn rincian anggota
DPR 550 orang dan anggota DPD 150 orang.
 Tata cara pemilihan anggota DPD diatur dlm UU.
 DPR menetapkan jenis & jumlah wakil dari setiap golongan.
 Masa jabatan keanggotaan adalah 5 tahun & berakhir bersama-
sama saat anggota MPR yg baru mengucapkan sumpah.
 UU No. 23 tahun 2003 pasal 10 menyatakan bahwa MPR
merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yg berkedudukan
sebagai lembaga negara. Dengan demikian, kedudukan MPR
bukan sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, tetapi hanya
sebagai lembaga negara.
 UUD 1945 pasal 3 ayat 1, 2, & 3, MPR mempunyai tugas dan
wewenang, yaitu berwenang mengubah dan menetapkan UUD,
melantik Presiden dan Wapres dan hanya dapat memberhentikan
presiden & Wapres dlm masa jabatannya.
 Hak MPR (UU No. 22 Thn. 2003)
 mengajukan usul perubahan pasal-pasal UUD;
 menentukan sikap & pilihan dalam pengambilan putusan;
 memilih & dipilih;
 membela diri;
 immunitas;
 protokoler;
 keuangan & administratif.
 Kewajiban anggota MPR
 mengamalkan Pancasila;
 melaksanakan UD 1945 & peraturan perundang-undangan;
 menjaga keutuhan NKRI & kerukunan nasional;

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 16
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan
pribadi;
 melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah.
b. Presiden
 Merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD.
 Dalam melaksanakan kewajibannya dibantu oleh seorang Wapres
 UUD 1945 pasal 7, presiden & wapres memegang jabatan selama
lima tahun & sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yg
sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
 Dalam sistem pemerintahan kabinet parlementer, presiden hanya
sebagai kepala negara, sedangkan dalam kabinet presidensial,
disamping sbg kepala negara juga sebagai kepala eksekutif.
 Untuk menjalankan UU, presiden mempunyai kekuasaan untuk
menetapkan peraturan pemerintah (PP).
 Walaupun memegang kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan,
namun tetap saja presiden mempunyai batasan sesuai dengan
UUD 1945 yg menyatakan bahwa negara Indonesia berdasarkan
hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan belaka
(machtstaat).
 Selain sebagai eksekutif, presiden bersama DPR menjalankan
legislatif power. UUD 1945 pasal 5 ayat 1, presiden berhak
mengajukan RUU kepada DPR.
 Setiap RUU yg telah disetujui bersama oleh DPR dan presiden,
kemudian disahkan oleh presiden sbg UU. Jika RUU tdk mendapat
persetujuan bersama, rancangan tsb tdk boleh diajukan lagi dlm
masa persidangan DPR waktu itu.
 Sbg kepala negara, presiden mengangkat duta dan konsul dgn
memperhatikan pertimbangan DPR. Dlm menerima penempatan
duta & konsul negara lainpun, berlaku hal yg sama.
 Presiden mempunyai tugas lain yaitu memberikan grasi dan
rehabilitasi (memperhatikan pertimbangan MA), serta amnesti dan
abolisi (memperhatikan pertimbangan DPR).
 UUD 1945 pasal 6 ayat 2 mengatur pemilihan presiden & wapres.
 TAP MPR No. VI/MPR/1999 pasal 1 dikatakan bahwa calon
presiden & wapres adalah orang Indonesia asli & harus memenuhi
syarat sbb :
 WNI.
 Telah berusia 40 tahun.
 Bukan orang yang sedang dicabut haknya untuk dipilih dalam
pemilu.
 Bertaqwa kepa Tuhan YME.
 Setia kepada cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, Pancasila &
UUD 1945.
 Memiliki visi kenegarawanan yg berdasar pada komitmen yang
kuat thd persatuan & kesatuan bangsa.
 Bersedia menjalankan haluan negara menurut garis-garis besar
yg telah ditetapkan oleh Majelis & putusan-putusan Majelis.
 Berwibawa.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 17
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Jujur.
 Adil.
 Cakap.
 Dukungan dari rakyat yg tercermin dlm MPR.
 Tidak pernah terlibat, baik langsung maupun tdk langsung dlm
setiap kegiatan yg menghianati NKRI yg berdasarkan Pancasila
& UUD 1945, seperti G30S/PKI atau organisasi terlarang lainnya.
 Tidak sedang menjalankan hukuman pidana berdasarkan
keputusan pengadilan yg tdk dpt diubah lagi karena tindak
pidana yg diancam pidana sekurang-kurangnya 5 tahun.
 Tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
 Dalam pasal 1 ayat 2 dijelaskan capres dan cawapres juga harus
melaporkan daftar seluruh kekayaannya.
 Dalam hal pemilihan, presiden dan wapres dipilih dalam satu
pasangan scr langsung oleh rakyat.
 Pasangan capres dan cawapres diusulkan oleh parpol atau
gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.
 Pasangan capres & cawapres yg mendapatkan suara lebih dari
50 persen dari jumlah suara dalam pemilu dgn sedikitnya 20 persen
suara di setiap provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden &
wapres.
 Jika dlm pemilu tdk ada pasangan capres dan cawapres terpilih, 2
pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama &
kedua dlm pemilu dipilih oleh rakyat scr langsung, & pasangan yg
memperoleh suara terbanyak dilantik sbg presiden & wapres.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
 Pimpinan DPR terdiri atas seorang ketua & tiga orang wakil ketua
yg dipilih dari & oleh anggota DPR dlm sidang paripurna DPR. Tata
cara pemilihan pimpinan DPR diatur dalam Peraturan Tata Tertib
DPR.
 DPR terdiri atas fraksi-fraksi, pimpinan DPR, badan musyawarah,
komisi-komisi, badan urusan rumah tangga, badan kerjasama
antar parlemen, & panitia khusus.
 DPR mempunyai sebuah sekretariat sbg unsur pelayanan.
 Kedudukan DPR sbg lembaga negara, & tdk bisa dibubarkan oleh
presiden.
 DPR dpt senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden, dan
jika dewan menganggap bahwa presiden sungguh-sungguh
melanggar haluan negara yg telah ditetapkan MPR maka
presiden dapat diundang dlm Sidang Istimewa untuk dimintakan
pertanggungjawabannya.
 Tugas & wewenang DPR :
 membentuk UU yg dibahas dgn presiden;
 membahas & memberikan persetujuan PERPU;
 menerima & membahas usulan RUU yg diajukan oleh DPD;
 memperhatikan pertimbangan DPD atas RUU;

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 18
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD;
 melaksanakan pengawasan;
 membahas & menindaklanjuti hasil pembahasan yang diajukan
oleh DPD thd pelaksanaan UU mengenai otda, pemekaran,
pembentukan daerah, dsb;
 memilih anggota BPK dgn memperhatikan pertimbangan DPD;
 membahas & menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK;
 memberikan persetujuan kpd presiden atas pengangkatan dan
pemberhentian komisi yudisial.
 Dalam melaksanakan tugasnya, DPR mempunyai hak interpelasi,
angket, & menyatakan pendapat. Selain itu, mengajukan RUU,
mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat,
memilih dan dipilih, membela diri, immunitas, protokoler, serta
keuangan & administratif.

d. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
 Merupakan lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil
pemerikasaan itu diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai
sesuai dgn kewenangannya.
 Dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh dan
kekuasaan pemerintah, tetapi kedudukannya tidak berdiri di atas
pemerintah.
 BPK diatur dalam UU No. 5 Tahun 1973. Tugas, kewajiban, dan
wewenang BPK dlm pasal 2 adalah sbb :
 bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab
pemerintah tentang keuangan negara;
 bertugas memeriksa semua pelaksanaan APBN;
 pelaksanaan pemeriksaan seperti dimaksud dalam ayat 1 dan 2
tsb dilakukan berdasarkan ketentuan UU;
 hasil pemeriksaan BPK diberitahukan kpd DPR.
 Berkedudukan di ibu kota negara & memiliki perwakilan di setiap
provinsi.
 Berbentuk dewan yang terdiri atas seorang ketua merangkap
anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota, & lima orang
anggota.
 Keputusan diambil atas dasar musyawarah u/ mufakat.
 Seluruh anggota BPK diangkat oleh presiden selaku kepala negara
atas usul DPR.
 Untuk setiap lowongan keanggotaan BPK, DPR mengusulkan lima
orang calon. Syarat yg harus dipenuhi antara lain :
 WNI;
 bertaqwa kpd Tuhan YME;
 sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;
 setia thd NKRI yg berdasarkan Pancasila & UUD 1945;
 mempunyai kecakapan & pengalaman dlm bidang keuangan
& administrasi negara;
 tidak diragukan ttg integritas & kejujurannya.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 19
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Anggota BPK diangkat u/ masa jabatan lima tahun dan dapat
diangkat kembali u/ masa jabatan lima tahun mendatang.
 Dalam melaksanakan tugas, kewajiban, dan wewenangnya, BPK
mempunyai satu sekretariat yg dipimpin oleh seorang sekjen.
 Sekjen diangkat & diberhentikan oleh presiden atas usul BPK.
 Sekjen & pegawai sekjen lainnya adalah pegawai negeri.

e. Mahkamah Agung (MA)
 Adalah lembaga negara yang melaksanakan tugas kekuasaan
kehakiman.
 Dlm pelaksanaan tugasnya, MA terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah & pengaruh lainnya.
 MA memberikan pertimbangan hukum pada presiden dalam
permohonan grasi & rehabilitasi.
 Mempunyai wewenang menguji scr materil terhadap peraturan
perundangan di bawah UU.
 UUD 1945 pasal 24 :
 ayat 1: kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang
merdeka u/ menyelenggarakan peradilan guna menegakkan
hukum & keadilan.
 ayat 2 : kekuasaan kehakiman dilakukan o/ sebuah Mahkamah
Agung & badan peradilan yg berada dibawahnya dlm lingk.
peradilan umum, lingk. peradilan agama, lingk. peradilan tata
usaha negara, & oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 UUD 1945 pasal 25 :
 Syarat-syarat u/ menjadi & diberhentikan sbg hakim ditetapkan
dgn UU.
 UU yg mengatur kekuasaan kehakiman adalah UU No. 5 Tahun
2004.
 MA bertugas & berwenang memeriksa & memutus :
 permohonan kasasi;
 sengketa ttg kewenangan mengadili;
 permohonan peninjauan kembali putusan peradilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

f. Mahkamah Konstitusi (MK)
 Berwenang :
 mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya
bersifat final u/ menguji materi UU thd UUD 1945.
 Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
 Memutus pembubaran parpol, dan memutus perselisihan ttg
hasil pemilu.
 Wajib :
 memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan
pelanggaran o/ presiden dan/atau wapres menurut UUD 1945.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 20
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Mempunyai 9 orang anggota hakim konstitusi yg ditetapkan oleh
presiden, yg diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga org
oleh DPR, & tiga org oleh presiden.
 Ketua & wakil ketua MK dipilih dari & oleh hakim konstitusi.
 Hakim konstitusi hrs memiliki integritas & kepribadian tidak tercela,
adil, negarawan yg menguasai konstitusi & ketatanegaraan, serta
tdk merangkap sbg pejabat negara.

g. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
 merupakan lembaga perwakilan daerah yang berkedudukan sbg
lembaga negara.
 Terdiri atas wakil-wakil daerah provinsi yg dipilih melalui pemilu.
 Setiap provinsi ditetapkan empat org anggota DPD.
 Keanggotaan DPD diresmikan dgn keputusan presiden.
 Masa jabatan anggota DPD selama lima tahun dan berakhir
bersamaan saat anggota DPD yg baru mengucapkan sumpah.
 Pimpinan DPD terdiri atas seorang ketua & sebanyak-banyaknya
dua org wakil ketua. Tugas pimpinan DPD yaitu :
 memimpin sidang dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil
keputusan;
 menyusun rencana kerja;
 menjadi jubir DPD;
 melaksanakan & memasyarakatkan putusan DPD;
 mengadakan konsultasi dengan presiden & pimpinan lembaga
lainnya;
 menetapkan arah & kebijakan umum DPD;
 mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya.
 DPD juga mempunyai fungsi, yaitu :
 pengajuan usul, ikut dalam pembahasan, dan memberikan
pertimbangan yg berkaitan dgn bidang legislasi tertentu.
 pengawasan atas pelaksanaan UU tertentu.

h. Komisi Yudisial (KY)
 UUD 1945 pasal 24B : KY bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai
wewenang lain dlm rangka menjaga & menegakkan kehormatan,
keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
 Anggota KY harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di
bidang hukum serta memiliki integritas & kepribadian yang tidak
tercela.
 Anggota KY diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan
persetujuan DPR.

2. Infrastruktur Politik di Indonesia
 Semangat & isi UUD 1945 pasal 28 merupakan pengamalan sila kedua
& keempat, yaitu mengakui & menjamin HAM atas dasar kesamaan
dlm bidang politik, organisasi, & dlm pengajuan pendapat.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 21
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, menjamin
sepenuhnya kpd warga negara u/ dpt mengemukakan pandangan,
pemikiran, & gagasan scr bebas.
 Peran serta WN dlm memantapkan pelaksanaan demokrasi Pancasila
adalah dgn mengembangkan sistem politik yg menjunjung tinggi hal
sbb :
 semangat kebersamaan;
 kekeluargaan, dan;
 keterbukaan yg bertanggung jawab.
 Dengan adanya sistem politik tsb, kepentingan utk persatuan bangsa
dpt terwujud melalui cara sbb :
 dapat menumbuhkan solidaritas antar sesama warga sehingga
dpt terhindar dari perpecahan;
 dgn adanya penghargaan thd orang lain maka akan terdapat
sikap saling menolong & meringankan kesulitan hidup serta dapat
menunjang proses pemantapan kehidupan bermasyarakat.
 Peran serta masyarakat dlm organisasi kemasyarakatan sangat
diperlukan dlm sistem politik.
 Organisasi kemasyarakatan diluar struktur lembaga negara disebut
sebagai infrastruktur politik.
 Artinya, organisasi atau lembaga ini berperan sebagai pengawas thd
jalannya lembaga negara (suprastruktur).
 Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat
Indonesia berdasarkan ketentuan yg berlaku serta scr sukarela atas
dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, & kepercayaan thd
Tuhan YME u/ berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka
mencapai tujuan nasional dalam wadah NKRI yang berdasarkan
Pancasila.
 Berikut ini beberapa ormas (infrastruktur) di Indonesia, yaitu :
 organisasi pemuda : AMPI, KNPI, KOSGORO, HMI, GPP, dsb;
 organisasi profesi : IDI, PGRI, IAI, ISPI, PWI, dsb;
 organisasi keagamaan : NU, Muhammadiyah, PERSIS, MUI, DGII,
WALUBI, dsb.

B. PERBEDAAN SISTEM POLITIK DI BERBAGAI NEGARA
1. Macam-Macam Sistem Politik
Suatu negara tdk akan terlepas dari sistem politik yg dijalankan dan
warga negara yg menjalankan sistem tsb. Sistem politik tdk akan terlepas
dari pemerintah & masyarakat.
a. Pengertian Sistem Politik
 David Easton
Sistem politik dpt diperkenalkan sbg interaksi yg diabstraksikan dari
seluruh tingkah laku sosial sehingga nilai-nilai dialokasikan secara
otorotatif kpd masyarakat.
 Robert Dahl
Sistem politik merupakan pola yang tetap dari hubungan antar
manusia serta melibatkan sesuatu yg luas & berarti ttg kekuasaan,
aturan-aturan, & kewenangan.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 22
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Almond
Sistem politik adalah sistem interaksi yg ditemui dalam masyarakat
merdeka serta menjalankan fungsi integrasi dan adaptasi. Fungsi
integrasi (mencapai kesatuan & persatuan dlm masyarakat yang
bersangkutan), fungsi adaptasi (fungsi adaptasi thd lingkungan).
 Rusandi Sumintapura
Sistem politik ialah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan
dlm struktur politik dlm hubungan satu sama lain yang menunjukan
suatu proses yg langgeng.
 Sukarna
Sistem politik ialah suatu tata cara untuk mengatur atau mengolah
bagaimana memperoleh kekuasaan di dalam negara, mengatur
hub. pemerintah & rakyat atau sebaliknya, & mengatur hubungan
antar negara dengan negara, atau sebaliknya dengan rakyatnya.
Dengan singkat dapat dikatakan bahwa sistem politik adalah tata
cara mengatur negara.
 Berdasarkan beberapa pengertian di atas, sistem politik diartikan
sebagai seperangkat interaksi yang diabstraksikan dari totalitas
perilaku sosial melalui nilai-nilai yg disebarkan u/ masyarakat.
 Suatu sistem politik harus mempunyai kemampuan untuk
mempertahankan kehidupan (vibiality), langgeng, berkelanjutan,
mempunyai dorongan alamiah (provensity), serta bertahan
(persisting), dlm segala kondisi lingkungan yang menekannya sampai
batas ttt.
 Pemerintah dlm sistem politik merupakan mekanisme formal atau
mesin resmi negara disamping pranata (asosiasi) sosial politik lainnya
yg kurang atau tdk resmi.
 Dlm setiap sistem politik paling tidak mencakup :
 fungsi integrasi dan adaptasi thd masyarakat, baik ke dlm maupun
ke luar;
 penerapan nilai-nilai dlm masyarakat berdasarkan kewenangan;
 penggunaan kewenangan atau kekuasaan, baik secara sah
ataupun tidak.
 Dari uraian di atas, dalam suatu negara akan ada dua hal, yaitu
masyarakat yg melaksanakan nilai-nilai, & negara sebagai pihak yang
memberlakukan nilai.
 Dengan demikian, bicara sistem politik sama halnya dengan bicara
kehidupan politik masyarakat (social political life, infrastruktur), dan
kehidupan politik pemerintah (governmental political life,
suprastruktur).

b. Ciri-Ciri Sistem Politik
 Almond (The politics of developing areas)
 Semua sistem politik termasuk yg paling sederhana mempunyai
kebudayaan politik yg dapat diperbandingkan satu sama lain
sesuai dgn tingkatan & bentuk pembidangan kerja yg teratur.
 Semua sistem politik menjalankan fungsi-fungsi yang sama
walaupun tingkatannya berbeda-beda.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 23
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Semua struktur politik dispesialisasikan, baik pada masyarakat
yg primitif maupun modern.
 Semua sistem politik adalah sistem campuran dlm pengertian
kebudayaan.
 David Easton
 adanya unit-unit yang membentuk sistem itu, sekaligus batas-
batas pengaruhnya;
 adanya input & output dlm sistem, yaitu keputusan-keputusan
yg dibuat (output), & proses pembuatan keputusan, (input);
 adanya jenis & tingkatan differensiaisi dlm sistem;
 adanya tingkat integrasi sistem politik yg mencerminkan pula tkt
efisiensinya.
 Hoogerwerf berpendapat bahwa input bisa berasal dari dari sistem
lain, misalnya sistem ekonomi.
 Sistem ekonomi yang terkena dampak dari kebijaksanaan pemerintah
akan memberikan reaksi tertentu, mungkin memperkuat atau
bertentangan. Reaksi ini merupakan input bagi sistem politik untuk
diproses lebih lanjut.
 Disamping itu, input juga bisa berasal dari perilaku politik berupa unjuk
rasa/demonstrasi atau tindakan makar sebagai dampak dari output
sistem politik.

2. Analisis Sistem Politik Demokrasi Pancasila
 Demokrasi Pancasila merupakan suatu paham demokrasi yang
bersumber pada pandangan hidup bangsa Indonesia yg digali dari
kepribadian rakyat Indonesia sendiri.
 Oleh karena itu, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang
merupakan perwujudan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan yang mengandung
semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan
beradab, persatuan Indonesia, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.
 Isi pokok pelaksanaan demokrasi Pancasila adalah :
 Pelaksanaan demokrasi hrs berdasarkan Pancasila sebagaimana
disebut dlm Pembukaan UUD 1945, serta penjabarannya dalam
batang tubuh & penjelasan UUD 1945.
 Demokrasi ini hrs melindungi & menghargai hak-hak asasi manusia.
 Pelaksanaan kehidupan ketatanegaraan harus berdasarkan atas
kelembagaan (institusional). Melalui kelembagaan ini diharapkan
segala sesuatunya dpt diselesaikan melalui saluran-saluran tertentu
sesuai dgn UUD 1945.
 Demokrasi ini hrs bersendi atas hukum sebagaimana dijelaskan di
dalam penjelasan UUD 1945.
 Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi bercorak khas Indonesia
yg mengandung prinsip-prinsip sbb :
 Pemerintahan Berdasarkan Hukum

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 24
MAN 1 KOTA SUKABUMI

Pemerintahan harus benar-benar menjunjung tinggi hukum
(rechtstaate) dan bukan berdasarkan kekuasaan belaka
(machstaate).
 Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
Negara wajib menghargai dan melindungi HAM (warga negara)
sebab HAM merupakan hak-hak yang dianugrahkan Tuhan Yang
Maha Esa kepada manusia sbg mahluk ciptaan-Nya. Jaminannya
tertuang dlm Pembukaan & Batang Tubuh UUD 1945, Ketetapan
MPR RI No. XVII/MPR/1998 ttg HAM, UU No. 39 Tahun 1999, & UU No.
26 Tahun 2000 ttg peradilan HAM.
 Pengambilan Keputusan Berdasarkan Musyawarah
Dalam setiap pengambilan keputusan diusahakan melalui
musyawarah u/ mencapai mufakat. Jika musyawarah tdk tercapai
maka putusan diambil berdasarkan suara terbanyak (voting).
 Peradilan yang Merdeka
Badan peradilan (kehakiman) merupakan badan yang merdeka,
artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan
kekuasaan lainnya (pasal 24 & 25 UUD 1945)
 Partai Politik & Organisasi Sosial Politik
Keberadaan parpol/orsospol berfungsi menyalurkan aspirasi atau
kehendak rakyat, serta membina pendidikan politik para kader &
simpatisannya (UU No. 31 Tahun 2002 tentang parpol).
 Pelaksanaan Pemilihan Umum
Pemilu merupakan perwujudan dari Demokrasi Pancasila. Pemilu
diatur dlm UU No. 12 tahun 2003.

3. Perbedaan Sistem Politik
 Pendekatan Dalam Sistem Politik
 Pendekatan Sejarah
 Sistem politik dipelajari dari sejarah bangsa.
 Tiga faktor yg mempengaruhi pendekatan ini yaitu: masa silam
(the past), masa sekarang (the present), dan masa yg akan dtg
(the future).
 Pendekatan Sosiologis
 Mempelajari sistem sosial/sistem kemasyarakatan yang ada di
negara tsb.
 Pendekatan Kultural/Budaya
 Dilihat dari pendidikan & budaya masyarakatnya.
 Pendekatan Psycho-Social
 Dipelajari dari sikap-sikap masyarakat dalam menerima segala
perubahan atau pengaruh dari luar.
 Pendekatan Filsafat
 Dilihat dari filsafat yg menjadi way of life suatu masyarakat atau
bangsa.
 Pendekatan Ideologi
 Dilihat dari ideologi bangsa/negara yg berlaku di dlm negara
tsb. (Dengan kata lain, sistem politik tdk bisa lepas dari doktrin

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 25
MAN 1 KOTA SUKABUMI

politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang telah diterima oleh
sebagian besar rakyatnya.
 Pendekatan Konstitusi & Hukum
 Dilihat dari konstitusi & UU serta hukum yg berlaku di dlm negara
tsb. (Dengan demikian, segala kegiatan dari sistem politik akan
selalu bersumber dan berpedoman kpd UUD dan UU yg dpt
mencerminkan apakah sistem politik yg berlaku di negara itu
demokratik atau kediktatoran.
 Analisis Sistem Politik dari Faktor Struktur dan Fungsi
Tiga fungsi politik yg tdk secara langsung terlibat dlm pembuatan dan
pelaksanaan kebijaksanaan pemerintah (public policy), tetapi sangat
penting dlm menentukan cara bekerjanya sistem politik, yaitu sbb :
 Sosialisasi Politik
Setiap sistem politik merupakan fungsi pengembangan dan
memperkuat sikap-sikap politik di kalangan penduduk umum,
bagian-bagian dari penduduk, atau melatih rakyat untuk
menjalankan peranan politik, adm., dan judiasial ttt. Fungsi ini
melibatkan keluarga, sekolah, media komunikasi, lembaga
keagamaan, pekerjaan & bbg struktur politik.

 Rekrutmen Politik (political recruitment}
Merupakan fungsi penyeleksian rakyat u/ kegiatan politik & masa
jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media
komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri u/
jabatan ttt, pendidikan, & ujian ttt.
 Komunikasi Politik
Merupakan jalan mengalirnya informasi melalui masyarakat dan
melalui bbg struktur yg ada dlm sistem politik.

C. PERAN SERTA DALAM SISTEM POLITIK DI INDONESIA
1. Sikap Positif terhadap Pengembangan Demokrasi di Indonesia
 Sikap positif warga negara dalam pengembangan nilai-nilai
demokrasi Pancasila & UUD 1945, yaitu :
 melaksanakan hak pilih & dipilih dlm pemilu;
 menjunjung tinggi hukum & pemerintahan RI;
 menyukseskan pemilu yg jujur & adil;
 melaksanakan GBHN & ketetapan MPR lainnya;
 bermusyawarah untuk mufakat dlm mengambil keputusan yang
menyangkut kepentingan bersama;
 saling mendukung dlm usaha pembelaan negara;
 saling menghormati kebebasan dlm hidup beragama.

 Contoh hak dan kewenangan WNI dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia :
 Di bidang politik, berhak untuk memilih dan dipilih, mendirikan dan
memasuki suatu organisasi sospol, & ikut serta dlm pemerintahan.
 Di bidang pendidikan, mempunyai hak memperoleh pendidikan,
mengembangkan karir pend., mendirikan lembaga pendidikan
swasta, & ikut serta menangani pendidikan.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 26
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Di bidang ekonomi, berhak memperoleh pekerjaan, memperoleh
penghidupan yg layak, memiliki barang, & untuk berusaha.
 Di bidang sosial budaya, berhak mendapatkan pelayanan sosial,
kesehatan, mengembangkan bahasa, adat istiadat dan budaya
daerah masing-masing, & mendirikan lembaga sosial budaya.

 UUD 1945 & peraturan per-UU-lainnya menjamin sepenuhnya kepada
warga u/ dpt mengemukakan pandangan, pemikiran, & gagasan scr
bebas.
 Kebebasan yang dimiliki harus dapat memenuhi unsur keseimbangan,
keserasian, keselarasan.
 Peran serta warga negara dalam memantapkan pelaksanaan
demokrasi Pancasila, diantaranya adalah dengan melambangkan
budaya politik yg menjunjung tinggi hal-hal berikut ini :
 semangat kebersamaan;
 kekeluargaan;
 keterbukaan yg bertanggung jawab.
 Jika ditinjau dari kepentingan untuk persatuan bangsa, pola hidup
kekeluargaan ini sangat menunjang terwujudnya persatuan bangsa
karena :
 dapat menumbuhkan solidaritas antar sesama warga sehingga
dpt terhindar dari perpecahan;
 dengan adanya penghargaan thd org lain, akan tdp sikap saling
tolong menolong & meringankan kesulitan hidup serta dapat
menunjang proses pemantapan kehidupan bermasyarakat.
 Tanggung jawab warga negara dalam pelaksanaan demokrasi
Pancasila, antara lain :
 Setiap WNI bertanggung jawab thd pelaksanaan sistem demokrasi
Pancasila.
 Setiap WNI bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pemilu scr
langsung, umum, bebas, & rahasia.
 Setiap WNI bertanggung jawab atas pelaksanaan hukum dan
pemerintahan RI.
 Setiap WNI bertanggung jawab atas usaha pembelaan negara.
 Setiap WNI bertanggung jawab atas pelaksanaan HAM,
mempertahankan, & mengisi kemerdekaan Indonesia.

2. Sistem Politik Demokrasi Pancasila
 Makna demokrasi Pancasila pada dasarnya adalah perluasan
keikutsertaan rakyat dalam berbagai kehidupan bermasyarakat dan
kehidupan bernegara yg ditentukan dlm peraturan per-UU yg berlaku.
 Demokrasi Pancasila mengandung aspek-aspek sbb :
 Apek formal, yaitu aspek yg mempersoalkan proses & cara rakyat
dlm menunjuk wakil-wakilnya dlm badan-badan perwakilan rakyat
& pemerintahan serta cara mengatur permusyawaratan wakil-
wakil rakyat scr bebas, terbuka, & jujur untuk mencapai konsensus
bersama.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 27
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Aspek materiil, yaitu aspek yg mengemukakan gambaran manusia
& mengakui harkat dan martabatnya dan menjamin terwujudnya
manusia Indonesia sesuai dgn gambaran, harkat, dan martabat
manusia.
 Aspek normatif (kaidah), yaitu aspek yang mengungkapkan
seperangkat norma-norma atau kaidah-kaidah yang menjadi
pembimbing & kriteria dlm mencapai tujuan kenegaraan.
 Dalam demokrasi Pancasila ada beberapa norma penting yg harus
diperhatikan, yaitu keadilan, keterbukaan, dan kebenaran. Ketiga
norma tsb dpt menjadi aturan main dalam melaksanakan demokrasi
Pancasila yg harus ditaati oleh siapapun.
 Norma tsb harus didukung oleh aspek-aspek sbb :
 Aspek optatif
Mengetengahkan tujuan/keinginan yg hendak dicapai. Tujuan itu
adalah terciptanya negara hukum, negara kesejahteraan, &
negara kebudayaan.
 Aspek organisasi
Mempersoalkan organisasi sbg wadah pelaksanaan demokrasi
Pancasila. Organisasi ini meliputi organisasi sistem pemerintahan
atau lembaga-lembaga negara dan organisasi sosial politik di
masyarakat.

 Aspek Kejiwaan
Adalah semangat, yakni semangat para penyelenggara negara
& semangat para pemimpin pemerintahan. Dalam jiwa demokrasi
Pancasila dikenal beberapa aspek kejiwaan, yaitu :
 jiwa demokrasi Pancasila pasif, yakni hak untuk mendapat
perlakuan secara demokrasi Pancasila;
 jiwa demokrasi Pancasila aktif, yakni jiwa yang mengandung
kesediaan u/ memperlakukan pihak lain sesuai dgn hak-hak yg
diberikan oleh demokrasi Pancasila;
 jiwa demokrasi Pancasila nasional, yakni jiwa obyektif & masuk
akal tanpa meninggalkan jiwa kekeluargaan dalam pergaulan
masyarakat;
 jiwa pengabdian, yaitu kesediaan berkorban demi menunaikan
tugas jabatan yg dipangkunya & jiwa kesediaan berkorban u/
sesama manusia & warga negara.
 Aturan-aturan pelaksanaan musyawarah yg sesuai dengan demokrasi
Pancasila :
 mengutamakan kepentingan negara & masyarakat;
 tdk memaksakan kehendak kpd orang lain;
 mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk
kepentingan bersama;
 musyawarah harus diliputi oleh semangat kekeluargaan;
 dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan
melaksanakan keputusan musyawarah;
 musyawarah dilakukan dgn akal sehat & sesuai dgn hati nurani yg
luhur;

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 28
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan scr
moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat
manusia, serta nilai-nilai kebenaran & keadilan.
 Tata cara musyawarah dalam berbagai bidang kehidupan harus
mengandung prinsip-prinsip sbb :
 Musyawarah bersumber pd paham kerakyatan yg dipimpin oleh
hikmat kebijaksanaan dlm permusyawaratan/perwakilan.
 Setiap putusan yg diambil hrs selalu dpt dipertanggungjawabkan
& sama sekali tdk boleh bertentangan dgn Pancasila & UUD 1945
beserta penjelasannya.
 Setiap peserta musyawarah mempunyai hak dan kesempatan yg
sama dlm mengeluarkan pendapat.
 Hasil musyawarah atau setiap putusan, baik sabagai hasil mufakat
maupun berdasarkan suara terbanyak harus diterima dan
dilaksanakan.
 Apabila cara musyawarah u/ mufakat tidak dpt mempertemukan
pendapat yg berbeda & hal ini sdh diupayakan berkali-kali, maka
dapat digunakan cara lain, misalnya cara pengambilan dengan
keputusan suara terbanyak (voting).
 Voting dlm demokrasi Pancasila dilakukan dgn persyaratan sebagai
berikut :
 Jika jalan musyawarah u/ mufakat sudah ditempuh scr maksimal,
ttp tdk berhasil mencapai mufakat.
 Musyawarah untuk mufakat tdk mungkin diusahakan lagi karena
terjadi perbedaan pendapat dan pendirian yang tdk mungkin lagi
ditemukan atau didekatkan.
 Karena faktor waktu yang mendesak sehingga hrs segera diambil
keputusan.
 Sebelum dilakukan voting, kepada semua peserta rapat diberikan
kesempatan untuk mempelajari pendirian atau pendapat yang
berbeda itu.
 Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah sah
jika diambil dlm rapat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3
(dua pertiga) jml anggota rapat (kuorum) dan disetujui oleh lebih
dari separuh jml anggota yg hadir memenuhi kuorum.
 Setiap peserta musyawarah hendaknya menyadari bahwa yang
menjadi tugas utamanya bukan sekedar ikut musyawarah, melainkan
turut bertanggung jawab atas terlaksananya semua keputusan
musyawarah.
 Nilai-nilai luhur yg terkandung dalam setiap pengambilan keputusan
adalah sbb :
 Legawa atau berlapang dada, artinya bahwa setiap peserta
musyawarah hrs scr sadar menerima & melaksanakan keputusan
musyawarah dgn sepenuh hati.
 Religius, artinya bahwa hasil musyawarah itu harus dapat
dipertanggungjawabkan scr moral terhadap Tuahan YME.
 Tenggang rasa, artinya bahwa dalam pelaksanaan musyawarah
setiap peserta harus mau mendengarkan pendapat orang lain
walaupun pendapatnya tsb kurang berkenan dgn pendapat kita.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 29
MAN 1 KOTA SUKABUMI

 Keadilan, artinya bahwa dlm pengambilan keputusan hendaknya
setiap peserta musyawarah diperlakukan scr adil. Maksudnya,
seluruh peserta diikutsertakan scr layak sbg peserta lainnya.
 Kemanusiaan, artinya bahwa keputusan yang diambil hendaknya
menjunjung tinggi harkat & martabat manusia.

3. Partisipasi Politik Sesuai dengan Aturan
 Dalam pemerintahan demokrasi, rakyat mempunyai hak dalam bbg
bidang kehidupan, baik bidang politik (pemerintahan), ekonomi,
sosbud, maupun hankam. Namun dalam menyalurkan hak itu ada
aturan yg harus ditaati yg merupakan kewajiban kita.
 Pasal 28 UUD 1945 mengatur ttg hak kemerdekaan atau kebebasan
mengemukakan pendapat (“Kemerdekaan berserikat & berkumpul,
mengeluarkan pikiran dgn lisan & tulisan dsb. diatur dgn UU”).
 Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan
partisipasi politik, seperti pemilu, penyampaian pendapat, baik secara
langsung maupun tdk langsung, serta partisipasi melalui masyarakat
di lingkungan keluarga & kemasyarakatan.
 Kegiatan partisipasi politik tsb harus sesuai dengan aturan yg berlaku,
seperti yg tdp dalam :
 UU No. 23 Tahun 2002, tentang parpol;
 UU No. 31 Tahun 2003, tentang pemilu;
 UU No. 22 Tahun 2003, tentang susduk MPR, DPR, DPD, dan DPRD
Provinsi serta DPRD kabupaten/kota;
 UU No. 9 Tahun 1998, ttg kemerdekaan menyampaikan pendapat.

 Sikap & perbuatan yg demokratis dlm kehidupan sehari-hari adalah
sbb :
 Menghindari sikap angkuh, mau menang sendiri, mementingkan
diri dan kelompok, adu kekuatan, keras kepala, ekstrim, dan
meremehkan orang lain/kelompok
 Membina dan membiasakan sikap perilaku demokratis,
kekeluargaan, musyawarah, saling mengalah, toleransi, dan
tenggang rasa.
 Contoh musyawarah u/ mufakat di lingkungan sekolah adalah sbb :
 pemilihan ketua kelas;
 pemilihan anggota MPK;
 pemilihan ketua OSIS;
 rapat OSIS u/ membuat program.

 Musyawarah di lingkungan masyarakat :
 pemilihan ketua RT/RW;
 pemilihan kepala desa;
 musyawarah u/ mendirikan pos ronda;
 musyawarah u/ mendirikan tempat ibadah;
 musyawarah u/ memperbaiki jalan;
 musyawarah u/ mengadakan peringatan hari besar nasional dan
hari besar agama.
 Prinsip musyawarah untuk mufakat dapat dilaksanakan dalam
kehidupan ketatanegaraan Indonesia yaitu setelah selesai pemilu,
diantaranya MPR sesuai dgn Pasal 3 UUD 1945 menetapkan GBHN.

RINGKASAN MATERI KELAS X SEMESTER GENAP 30
MAN 1 KOTA SUKABUMI

Usaha MPR u/ melaksanakan tugas tsb adalah melalui musyawarah
u/ mencapai mufakat dengan tujuan agar keputusan yang diambil
merupakan hsl kemufakatan bersama sehingga tujuan mewujudkan
masyarakat adil & sejahtera dpt diwujudkan sesuai dengan cita-cita
negara & kehendak rakyat.

4. Pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam Pengambilan Keputusan
 Pengambilan keputusan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi
Pancasila yg menekankan pada empat prinsip penting sbb :
 Kesimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu prinsip dalam
melaksanakan musyawarah ketika setiap orang mengetahui apa
yg menjadi hak pribadi, hak orang lain, dan kewajiban thd orang
lain.
 Persamaan, yakni prinsip yang menekankan bahwa setiap orang
memiliki kedudukan, hak, & kewajiban yg sama.
 Kebebasan yg bertanggung jawab, artinya bahwa setiap orang
bebas u/ mengemukakan pendapat.
 Mengutamakan persatuan & kesatuan, yakni setiap pelaksanaan
musyawarah harus mengutamakan kepentingan umum.
 Berdasarkan hal tsb, contoh pelaksanaan pengambilan keputusan
berbentuk demokrasi Pancasila adalah pemilu yang dilaksanakan di
Indonesia tahun 1999 dan 2004.

PETA KONSEP

DIKTATOR

MACAM-MACAM DEMOKRASI
SISTEM POLITIK

MONARKI

PENDEKATAN SEJARAH

SISTEM POLITIK PENDEKATAN PENDEKATAN SOSIOLOGI
SISTEM POLITIK

PENDEKATAN KULTURAL

PENDEKATAN FILSAFAT

PENDEKATAN KONSTITUSI

SOSIALISASI POLITIK

FUNGSI SITEM REKRUITMEN POLITIK
POLITIK

KOMUNIKASI POLITIK