makalah pkn kepemimpinan nasional

					                                         BAB I

                                  PENDAHULUAN

1. Latar belakang masalah
   Hakikat Kepemimpinan
   DALAM kehidupan sehari-hari, baik di lingkungan keluarga, organisasi, perusahaan
   sampai dengan pemerintahan sering kita dengar sebutan pemimpin, kepemimpinan serta
   kekuasaan. Ketiga kata tersebut memang memiliki hubungan yang berkaitan satu dengan
   yang lainnya.


   Untuk lebih jelasnya dapat didefinisikan, bahwa pemimpin adalah orang yang mendapat
   amanah serta memiliki sifat, sikap dan gaya yang baik untuk mengurus atau mengatur
   orang lain. Kepemimpinan meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan
   organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan, mempengaruhi untuk
   memperbaiki kelompok dan budayanya. Sedangkan kekuasan adalah kemampuan untuk
   mempengaruhi orang lain untuk mau melakukan apa yang diinginkan pihaklainnya.


   Mengapa ketiga kata tersebut memiliki keterikatan yang tak dapat dipisahkan?. Hal itu
   karena untuk menjadi seorang pemimpin bukan hanya berdasarkan suka satu sama
   lainnya, tetapi banyak faktor. Pemimpin yang berhasil hendaknya memiliki beberapa
   kriteria yang tergantung pada sudut pandang atau pendekatan yang digunakan, apakah itu
   kepribadiannya, keterampilan, bakat, sifat-sifatnya atau kewenangan yang dimiliki yang
   mana nantinya sangat berpengaruh terhadap teori maupun gaya kepemimpinan yang akan
   diterapkan.


   Teori kepemimpinan yang menjadi dasar mengapa seseorang diangkat menjadi pemimpin
   antara lain; pertama karena sifatnya yang identik dengan karakteristik khas seperti fisik,
   mental dan kepribadian yang dikaitkan dengan atribut pribadi dari para pemimpin
   tersebut yang dianugerahi beberapa ciri yang tidak dimiliki orang lain. Di antaranya
   intelegensia, kepribadian dan karakteristik fisik.


   Kedua; karena kepribadian perilaku serta ketiga karena situasi. Pemimpin memahami
   betul perilaku maupun sifat-sifat bawahannya.


   Apalagi dengan situasi dan kondisi di negeri kita sekarang ini, krisis kepemimpinan akan
   berakibat pada gejolak yang seharusnya tidak kita inginkan.


   Sebagai contoh, maraknya demonstrasi para buruh, masalah rawan pangan maupun gizi

                                           1
buruk. Logikanya, masalah-masalah itu tak perlu terjadi di negeri kita yang kaya akan
sumber alam dan sumber daya manusianya.


Memang untuk mengatasi masalah tersebut bukan pekerjaan yang mudah. Perlu
pemikiran yang jernih dan bijaksana. Di sinilah peran kepemimpinan benar- benar
diharapkan. Jangan sampai hasil keputusan yang diambil justru memicu masalah yang
baru. Sebagai contoh, demo buruh dan pekerja. Pada dasarnya mereka tidak puas
terhadap kebijakan pimpinan, seperti PHK tidak diberi upah/pesangon yang seharusnya
mereka terima, upah/gaji mereka tidak diperhatikan sementara pimpinan menginginkan
mereka bekerja sesuai dengan keinginan pemimpin.


Ada beberapa gaya kepemimpinan yang seharusnya bisa diterapkan, antara lain: 1.
Otokratis. Kepemimpinan seperti ini menggunakan metode pendekatan kekuasaan dalam
mencapai keputusan dan pengembangan strukturnya. Jadi kekuasaanlah yang sangat
dominan diterapkan. 2. Demokrasi. Gaya ini ditandai adanya suatu struktur yang
pengembangannya menggunakan pendekatan pengambilan keputusan yang kooperatif. Di
bawah kepemimpinan demokratis cenderung bermoral tinggi dapat bekerjasama,
mengutamakan       mutu      kerja    dan     dapat     mengarahkan          diri   sendiri.
3. Gaya kepemimpinan kendali bebas. Pemimpin memberikan kekuasan penuh terhadap
bawahan, struktur organisasi bersifat longgar dan pemimpin bersifat pasif.


Disadari bahwa dalam gaya kepemimpinan tersebut masing-masing memiliki kelebihan
dan kelemahan di dalam penerapannya. Tetapi sebagai pemimpin yang bijaksana tentu
mereka akan mengambil langkah tepat untuk suatu tujuan yang akan dicapai.


1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai
berikut:

1. Kita belum beranjak dari masa kanak-kanak ketika apa yang memikat adalah dongeng
   tentang orang-orang hebat, mythical or real. Itulah model moralitas yang disangga
   rasa terpesona pada kegagahan tokoh besar. Bukankah sejarah dalam benak anak
   berupa deretan kisah orang besar? Diponegoro, Alexander Agung, Joan d’Arc, dan
   sebagainya. Pokok ini tak perlu dilihat sebagai soal baik atau tidak baik. Cukuplah
   kita kenali sebagai gejala dalam genangan bawah sadar atau ketidaksadaran kolektif
   kita.
2. Kegemaran itu adalah bagian pemujaan pahlawan. Gejala ini merupakan implikasi
   dari pokok di atas: barang siapa menyelamatkan kita dari kesesakan, dialah sang

                                        2
   pahlawan. Sebagaimana kita sudah hafal dari dongeng "ratu/raja adil", gejala itu
   menjamur pada kondisi kesesakan. Makin akut kesesakan, makin kuat pula kerinduan
   kita akan pemimpin yang menyelamatkan, entah rindu itu terjelma dalam doa diam-
   diam ataupun amarah atas tiadanya pemimpin andal.


3. Gejala itu merupakan cara kita membebankan solusi masalah pada pemimpin. Kita
   tahu orang hebat dalam dongeng-dongeng itu adalah manusia seperti kita. Namun,
   meminjam diktum Orwellian, kita juga tahu beberapa orang lebih "hebat" dibanding
   lainnya. Dalam cara tutur harian, gejala ini terjadi lebih subtil. Kita gemar
   mengucapkan klisé "keluasan KKN disebabkan tiadanya penegakan hukum". Namun,
   kita enggan melihat fakta bahwa hakim dan seluruh jajaran pengadilan begitu mudah
   dibeli para pemilik uang. Jadi, kita tahu para hakim manusia seperti kita, dan pada
   saat yang sama menuntut mereka bukan seperti kita.



4. Pembicaraan kita tentang kepemimpinan berakar pada truisme berikut. Berbagai
   masalah yang mengepung kita bukan gejala alami seperti gempa bumi, tetapi hasil
   relasi timbal balik antara tindakan manusia dan struktur sosial. Tak ada struktur sosial
   yang tidak melibatkan pelaku/tindakan, sebagaimana juga tidak ada tindakan yang
   dilakukan di luar struktur tertentu. Contohnya, perampokan dana bantuan likuiditas
   Bank Indonesia (BLBI) atau kasus Bank Lippo jelas melibatkan pelaku yang bisa kita
   tunjuk dengan lugas. Akan tetapi, para pelaku itu beroperasi dalam skema cara
   perampokan yang sudah lama menjadi pola relasi bisnis-pemerintah. Karena masalah
   masyarakat disebabkan oleh tindakan orang-orang konkret, solusinya juga
   menyangkut koordinasi tindakan. Karena tak ada koordinasi tanpa koordinator,
   muncul kontroversi tentang siapa/bagaimana sang koordinator. Koordinator hanyalah
   nama lain bagi "pemimpin". Kemudian kita sibuk mencari "pemimpin".


5. Kelima, kontroversi tentang "kepemimpinan" merupakan kombinasi keempat pokok
   di atas.


1.3 Perumusan Masalah
   Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai
   berikut:
   1. Bagaimanakah usaha – usaha untuk menanggulangi kelima permasalahan
       kepemimpinan bangsa ?




                                        3
                                          BAB II
                                     PEMBAHASAN




Seperti masalah pekerja/ buruh yang melakukan demonstrasi sebaiknya pimpinan yang
lebih banyak mengetahui keadaan organisasi.


Bisa menampung aspirasi mereka dalam mencari solusi yang tepat, baik bagi pekerja
tersebut maupun bagi pemimpin itu sendiri. Bukannya pemimpin malah melarikan diri
dari tanggungjawabnya. Hadapilah dan jelaskan dengan pikiran jernih, jujur dan
bijaksana tentang keadaan perusahaan yang sebenarnya.


Jangan selalu menutup-nutupi keadaan perusahaan yang sebenarnya, kalau memang
perusahaan itu sudah tidak mampu lagi membayar atau menaikkan gaji/ upah para buruh/
pekerja.


Kemudian masalah rawan pangan dan gizi buruk yang akhir-akhir ini diberitakan
melanda negeri ini yang seharusnya tak perlu terjadi. Hal ini semata-mata karena sistem
kepemimpinan, baik di tingkat daerah maupun pusat masih kurang koordinasi yang baik.
Dan tentunya, pemimpin kita yang masih enggan terjun langsung melihat fakta yang
sebenarnya di lapangan. Apa yang dilaporkan baik di tingkat daerah maupun pusat tidak
sesuai dengan kenyataan sebenarnya.

Sejak peristiwa memilukan mencuat di Jayapura barulah muncul pemimpin-pemimpin
kita, baik di daerah maupun di pusat yang sibuk menangani kasus serupa di daerah
masing-masing. Bahkan sampai Menteri yang membidangi masalah tersebut dikerahkan
untuk terjun langsung ke lapangan melihat kenyataan yang sebenarnya.

Dengan berbagai alasan karena daerah tersebut sulit untuk terjangkau yang dikemukakan
pemerintah daerah rasanya tidaklah tepat untuk diungkapkan. Karena merekalah yang
lebih tahu dan menguasai daerah tersebut, tak mungkin sampai tidak mengerti apa yang
terjadi di daerahnya. Ini dikarenakan kurangnya koordinasi dan keengganan para
pemimpin kita untuk terjun ke lapangan.


Bisa kita bayangkan berapa banyak dana yang harus dikeluarkan untuk pembangunan di
daerah tersebut, kalau akhirnya tak tepat sasaran.


Sistem inilah yang seharusnya dirubah jangan sampai terulang kembali. Yang pada
akhirnya menyengsarakan rakyat banyak, karena sekecil apa pun kejahatan ditutupi

                                          4
lambat laun akan muncul di permukaan. Ada beberapa kriteria yang bisa menjadikan
pemimpin itu sukses:


1. Pemimpin itu dicintai oleh bawahannya,organisasi yang dipimpinnya akan berjalan
baik jika kepemimpinannya dinakhodai oleh seorang pemimpin yang dicintai
bawahannya. Hal ini menggambarkan dengan jelas bahwa seorang pemimpin disamping
harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas-tugas kepemimpinannya juga harus
memiliki kemampuan untuk mengelola hati. Karena disadari benar bahwa pekerjaan yang
baik adalah pekerjaan yang disertai dengan hati yang bersih.




2. Pemimpin mampu menampung aspirasi bawahannya. Pemimpin yang baik juga dapat
menerima kritik dari bawahannya, dalam arti jika pemimpin itu melakukan sesuatu yang
baik maka bawahannya akan mendukungnya.


3.Pemimpin yang selalu bermusyawarah. Seorang pemimpin selain harus siap menerima
dan mendapat kritikan, pemimpin yang sukses juga selalu bermusyawarah. Hal itu
dilakukan dengan orang-orang tertentu untuk membahas persoalan-persoalan yang
berkaitan dengan kebijakan-kebijakan publik atau yang menyangkut kepentingan umum
dari perusahaan tersebut.


4. Pemimpin harus tegas. Tegas dalam hal ini bukan berarti bersifat otoriter melainkan
tegas dan bermusyawarah serta dicintai.




Dari apa diungkapkan secara sederhana tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa betapa
pentingnya peran seorang pemimpin dalam membangun suatu organisasi. Baik dalam
sebuah perusahaan, pemerintahan maupun lainnya dalam mencapai suatu tujuan
organisasi.




Kalaulah para pemimpin menyadari, mereka adalah penerima maupun menjalankan
amanah baik dari yang dipimpinnya maupun amanah dari Allah SWT, rasanya roda
organisasi akan berjalan dengan baik. Sehingga tidak akan lagi mendengar, melihat
ketidakberesan dalam membangun suatu organisasi maupun membangun bangsa ini.
Akibat pemimpin yang tidak mau menyadari hakikat diri sebagai pemimpin yang baik.




                                          5
Memang, untuk menjadi pemimpin yang baik tidaklah mudah, memerlukan dukungan
kita semua untuk ikut mengawasi tindakan dari pemimpin itu sendiri. Kita harus mau
peduli akan hal tersebut. Sebab jika tidak, sulit rasanya akan tercapai apa yang
diharapkan dari seorang pemimpin yang baik. Apalagi jika seorang pemimpin tidak
melalui suatu proses yang benar dalam menjadikan dirinya seorang pemimpin. Satu hal
yang perlu digarisbawahi, bahwasanya mereka para pemimpin yang mendapatkan
amanah kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah SWT. Semoga para
pemimpin kita menyadari hal itu. (Suryadini, mahasiswa Fakultas Ekonomi UMP
Pontianak.)


Kegemaran kita membicarakan secara ad infinitum perkara kepemimpinan sebagai
penyebab masalah yang mendera kita mungkin punya muasal sekurangnya dalam lima
gejala berikut.


Sketsa kecil ini terutama didasarkan pada pokok keempat. Selain itu, pokok berikut juga
hanya menyangkut soal yang terkait dengan kepemimpinan Republik (eksekutif,
legislatif, yudikatif), bukan kepemimpinan agama, sekolah, bisnis, atau arisan.


Indonesia sebagai "res publica"


Tak ada masyarakat yang tidak punya masalah. Omongan tentang "masyarakat yang
bebas masalah" adalah buih verbal. Tentu soalnya adalah kadar. Ketika kita bilang "krisis
besar", itu hanya berarti kita menganggap masalah yang mendera kita berisiko tinggi
meremuk rajutan yang mendasari kelangsungan hidup bersama yang disebut ’Indonesia’.


Mengapa kita meratap jika tata yang bernama ’Indonesia’ hancur? Bukankah apa pun
yang ada di bawah langit, termasuk ’Indonesia’, bisa sirna? Rupanya kuncinya terletak
pada teka-teki psikososial berikut. Sementara kita terus mengumbar gaya-hidup sok,
melakukan korupsi dengan penuh kebanggaan, menggusur dan memeras orang-orang
miskin dengan brutal, kita tetap menghendaki adanya ’hidup bersama’ yang disebut
’Indonesia’. Indonesia adalah cita-cita res publica (urusan bersama).


Heboh mengenai "kepemimpinan" adalah gaduh kita tentang ketidakberdayaan dan
kemalasan kita sendiri untuk mengoordinasi cita-cita itu menjadi realitas. Kemudian kita
membebankan ketidakberdayaan kita kepada para pemimpin. Fakta bahwa pembebanan
itu di-sah-kan lewat prosedur pemilu tidak mengurangi statusnya sebagai pembebanan.
Cuma, karena dalam setiap harapan biasanya terlibat peng-lebih-lebih-an, pada proses itu
berlangsung gerak bawah sadar di mana kita mengangkat manusia menjadi malaikat, atau

                                         6
sekurangnya manusia super. Ketika tahu sang pemimpin juga manusia seperti kita, kita
gusar dalam kekecewaan.


Mungkin ada baiknya kita menyimak lebih serius fakta berikut. Cita-cita res publica tidak
terjadi di ruang kosong, melainkan berlangsung dalam hiruk-pikuk basic instincts kita,
yang kinerjanya punya implikasi begitu mendalam. Itulah pathos kekuasaan (pathos for
power).


Kekuasaan sebagai perangkap


Pada tataran paling sederhana, "kekuasaan" berupa kapasitas A untuk membuat B
melakukan apa yang A kehendaki terhadap B, juga bila B tidak menghendakinya. Dari
definisi ini pun segera tampak, kekuasaan punya sumber/bentuk jamak, bukan tunggal.
Ada kekuasaan yang berakar pada uang (bisnis), hukum (DPR/pemerintah), informasi
(media), senjata (militer), doktrin (agama), dan sebagainya.


Masing-masing kategori tidak lebih penting dibanding lainnya. Dari mana kapasitas itu
datang? Dari pemilikan/kontrol sumber daya secara asimetris: uang, senjata, doktrin,
hukum, dan sebagainya. Diagram berikut mungkin dapat memperlihatkan watak jamak
sumber dan bentuk kekuasaan dalam masyarakat:


Dari diagram itu, tampak jelas ketika kita bicara soal kepemimpinan, biasanya kita hanya
berbicara "kekuasaan pemerintah". Pemerintah memang merupakan badan yang, dalam
gagasan demokrasi, bertugas mengelola res publica yang bernama ’Indonesia’. Tetapi,
dari diagram itu juga tampak otoritas pemerintah untuk mengelola Indonesia ada dalam
pusaran kinerja berbagai kekuasaan lain, seperti para pemodal, agama, ilmu-teknologi.
Artinya, dalam mengelola tata Indonesia, pemerintah dikekang dan dimungkinkan oleh
kinerja berbagai kekuasaan lain. Oleh karena itu, argumen bahwa pemerintah merupakan
satu-satunya pemegang riil kekuasaan dalam masyarakat Indonesia paling banter
hanyalah argumen "macan kertas". Klaim itu tidak ada dalam situasi empiris, dan lemah
secara konseptual.


Justru karena otoritas pemerintah dikekang dan dimungkinkan oleh kinerja berbagai
kekuasaan lain, muncul teka-teki. Kasus BLBI, misalnya, berupa pola di mana
pemerintah didikte oleh beberapa konglomerat. Kasus Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) berisi pola di mana pemerintah dikendalikan
beberapa kelompok agamis-sektarian. Karena itu, ketika kita memakai istilah ’negara’,
sebenarnya ia bukan pelaku, melainkan arena yang diperebutkan, semacam ring tinju.

                                         7
Para petinjunya ialah kita, berbagai kelompok dengan kinerja kekuasaan seperti dalam
diagram. Cita-cita hidup bersama bisa patah bukan lantaran maksud buruk pejabat,
melainkan karena mereka ditawan kelompok-kelompok seperti pemodal, kelompok
agama, militer, dan sebagainya.


Pokok di atas sentral. Di satu pihak kita menginginkan kepemimpinan yang andal untuk
mengelola republik. Di lain pihak, tak ada satu pun pemimpin republik yang tidak gagap,
persis karena kinerjanya ada dalam pertarungan berbagai sosok kekuasaan lain. Netralitas
pemimpin adalah harapan kita, tetapi juga suatu utopia. Persis dalam situasi inilah
biasanya para bandit bisnis, agama, dan militer malang-melintang bagi kepentingannya
sendiri dan kelompoknya.


Kondisi pingsan ’Indonesia’ bukan melulu karena tiadanya pemimpin, tetapi karena kita
sebagai warga gagal menghentikan keganasan para bandit bisnis, agama, militer, dan
lainnya. Lalu kita memaki dan bermimpi tentang seorang (atau dua orang, atau berapa
pun) "ratu adil". Jika kita tidak sanggup, mengapa ia atau mereka kita andaikan sanggup?


Tiga pilar kepemimpinan


Pokok di atas hanya mau mengatakan, pemimpin itu orang yang mesti mengoperasikan
kepemimpinannya dalam hiruk-pikuk pertarungan berbagai sosok kekuasaan yang tidak
mudah diurai, yang simptomnya bisa kita kenali dalam persoalan sehari-hari.


Berikut ini adalah beberapa pokok sederhana yang mungkin berguna kita pakai untuk
menggagas kualitas kepemimpinan republik. Tidak akan diajukan usulan klisé bahwa
agar kepemimpinannya berkualitas, para pemimpin perlu pandai, energik, punya visi, tak
membosankan, punya karakter, berani, dan semacamnya. Seorang pelajar teladan juga
mempunyai ciri-ciri itu.


Sekurangnya ada tiga pokok dasar yang perlu kita cermati dalam rangka menemukan
kepemimpinan republik:


1. Intelektualitas dalam arti luas
   Apa yang dimaksud bukan soal jumlah/tingginya gelar formal karena gelar dengan
   mudah bisa dibeli. Bukan pula soal kepandaian formal. Yang dimaksud adalah
   keluasan, kedalaman, dan kepekaan wawasan dalam mendekati persoalan yang
   berdampak luas pada pembentukan dan perusakan ’Indonesia’. Tentu, keluasan-
   kedalaman-kepekaan itu biasanya mengandaikan kadar tertentu pendidikan formal,

                                        8
   tetapi tidak setiap pendidikan formal membentuk kedalaman, keluasan, dan kepekaan
   wawasan.
   Pokok di atas mungkin terdengar sebagai prasyarat menjadi intelektual- akademisi
   ketimbang pemimpin suatu republik. Bukan itu maksudnya. Bukan pula mau
   menunjuk pada philosopher king. Seperti akan tampak dalam dua pokok lain nanti,
   tanpa keluasan-kedalaman-kepekaan sebagai insting, pemimpin republik akan
   ditandai kedangkalan-kesempitan-kebebalan dalam mengenali kepentingan bersama
   yang mesti ditemukan dalam simpang siur berbagai sosok kekuasaan.


   Keluasan, kedalaman, kepekaan-dengan demikian juga kesempitan, kedangkalan, dan
   kebebalan-para pemimpin pada gilirannya juga tercermin dalam selera bahasa, isi
   pidato, corak kebijakan, dan sebagainya. Keluasan-kedalaman-kepekaan para
   pemimpin juga punya kaitan erat dengan masalah sektarianisme dan non-
   sektarianisme. Semakin sempit/dangkal wawasan, makin tinggi pula probabilitas
   sektarianisme pemimpin republik.
   Barangkali akan terkesan perkara kedalaman-keluasan-kepekaan wawasan ini hanya
   menyangkut karakter pada diri para pemimpin dan stafnya secara personal. Seperti
   akan kita lihat, implikasinya begitu besar pada cara melihat/mendekati berbagai
   masalah bangsa yang tak lagi bisa dipilah-pilah sebagai sekadar soal ekonomi,
   masalah hukum, persoalan etnis, dan sebagainya.


2. Mengatasi "ceteris paribus"
   Ceteris paribus adalah ungkapan bahasa Latin (bentuk ablativus dari enam tasrif tata-
   bahasa Latin). Secara harafiah istilah itu berarti ’dengan melihat faktor-faktor lain
   sama/konstan’. Istilah itu merupakan ungkapan biasa dalam literatur Latin. Dalam
   ilmu ekonomi, istilah itu dipakai untuk menyatakan prosedur penjelasan sebab-akibat
   gejala dengan memakai variabel penjelas tertentu, tetapi dengan menangguhkan
   variabel-variabel penjelas lainnya.


   Prinsip ceteris paribus ini bisa dikenakan untuk berbagai persoalan konkret. Diagram
   tentang masalah korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) berikut mungkin berguna
   sebagai visualisasi contoh:
   Dari diagram itu mungkin segera kita kenali, selama ini penjelasan dan solusi KKN
   hanya difokuskan pada faktor B (penegakan hukum), dan faktor penjelas/solusi lain
   (A, C, D, E) dianggap sebagai ceteris paribus. Artinya, faktor-faktor lain itu dianggap
   konstan/tak berubah. Padahal, dalam situasi nyata, faktor A, C, D, dan E tidak pernah
   tetap/sama/konstan.



                                         9
Apa kaitan pokok itu dengan kepemimpinan? Dengan bantuan diagnosa keilmuan,
kita memahami secara lebih jernih kinerja sebab-akibat serta solusi berbagai
persoalan dalam masyarakat kita (misal KKN, konflik umat beragama, kasus BLBI,
konsumerisme, dan lain-lain). Akan tetapi, spesialisasi dunia ilmu akan selalu
membuat diagnosa keilmuan bersifat ceteris paribus. Artinya, selalu cenderung
mendekati masalah secara terbatas dari sudut keilmuan tertentu (misal dari sudut
hukum atau ekonomi), dan menangguhkan berbagai perspektif lain sebagai penjelas
yang tidak kalah penting (misalnya sudut psikologis atau sosiologis). Atau, kita
menganggap perspektif-perspektif lain sebagai konstan. Di situlah terletak kerancuan
fatal lantaran masalah faktualnya sekaligus berupa soal hukum, ekonomi, psikologi,
sejarah, sosiologi, dsb.


Contohnya, pada awal Januari 2003 terjadi kontroversi tentang penghapusan subsidi
bahan bakar minyak (BBM). Alasannya, pemerintah kelabakan mencari revenue,
subsidi BBM tidak efektif, subsidi membuat ketergantungan, subsidi merusak pasar
bebas, subsidi membebani neraca keuangan, dan sebagainya. Dengan mudah orang
yang mengerti sedikit saja ekonomi-politik akan mengenali, semua alasan itu
diajukan dari sudut liberalisasi, meskipun ekonomi liberalisasi yang sama juga
menggelapkan fakta subsidi bagi para bankir yang jauh lebih besar dibanding subsidi
bagi bahan kebutuhan dasar kaum miskin.


Di mana letak kebangkrutan intelektual saat itu? Pertama, kegagalan "implementasi"
subsidi dipelintir menjadi alasan untuk menghapuskan raison d’être subsidi. Itu mirip
dengan pola ini: karena rapor sekolah Anda buruk, Anda tidak boleh bersekolah.
Kedua, dalam menggunakan pendekatan ekonomi mainstream sebagai solusi pokok,
pendekatan lain (psikologis, hukum, kriminologi) dianggap tidak relevan. Kuatnya
protes menjadi isyarat bahwa ceteris paribus dalam kebijakan BBM itu bukan
kebijakan publik yang "baik" untuk saat itu.


Pokok itu tidak berarti bahwa pendekatan keilmuan tidak berguna bagi diagnosa dan
solusi masalah republik. Yang mau diajukan, konstelasi masalah Indonesia
merupakan pertautan erat antara berbagai soal hukum, ekonomi, psikologi, sejarah,
sosiologi, dsb; tanpa ceteris paribus. Kedalaman-keluasan-kepekaan wawasan
pemimpin menjadi syarat mutlak karena ia punya misi menggabungkan dan sekaligus
mengatasi parokialisme tiap pendekatan. Pokok ini langsung relevan pada masalah
"para pembisik sang pemimpin".




                                    10
   Pemimpin biasanya dikelilingi beragam orang yang secara legal atau ilegal menjadi
   "pembisik" keputusan. Mereka bisa penulis pidato, staf ahli, dukun, atau bisa juga
   para makelar serta desperado yang ingin segera menjadi menteri. Gelarnya juga bisa
   beragam, hasil belajar serius, asal lulus, hasil membeli ijazah (satu atau lima); dari
   universitas top sampai universitas papan tengah dan papan nama. Mungkin saja
   mereka fasih memberi masukan. Namun, urusan kepemimpinan republik adalah soal
   lain karena perspektif tertentu para "ahli" itu perlu ditempatkan dalam kerangka
   "pengatasan ceteris paribus" yang mutlak perlu untuk mendekati masalah. Banyak
   kebijakan akhirnya berisi keputusan norak karena pemimpin cuma mengikuti
   "bisikan" tanpa menempatkannya dalam bingkai masalah republik. UU Sisdiknas
   adalah contoh keputusan norak itu.


   Keharusan mengatasi ceteris paribus itu tidak berarti kebijakan tidak boleh memberi
   tekanan tertentu pada satu atau dua hal menurut kekhasan masalah. Divestasi Indosat,
   misalnya, pertama-tama tentu perlu dilihat sebagai soal ekonomi keuangan
   perusahaan. Tetapi, menganggap divestasi tidak punya implikasi pada soal politik
   adalah sebentuk kenaifan karena divestasi melibatkan pengalihan sumber daya
   ekonomi yang tentu saja menyangkut soal kekuasaan.


   "Intelektualitas dalam arti luas" dan "pengatasan ceteris paribus" punya implikasi
   mendalam bagi pengambilan ’kebijakan publik’.


3. Kebijakan public
   Apabila intelektualitas merupakan habitus kepemimpinan, dan pengatasan ceteris
   paribus adalah modus procendi kepemimpinan, kebijakan publik adalah arena di
   mana keduanya menjelma. Tinggi rendahnya kualitas kepemimpinan langsung
   kasatmata pada dataran ini.


   Suatu kebijakan disebut ’publik’ bukan terutama karena diundangkan, bukan pula
   karena dilaksanakan umum, tetapi karena soalnya menyangkut hidup bersama.
   Mengapa hidup bersama membutuhkan public policy? Dalam refleksi para pemikir
   seperti Thomas Hobbes dan Adam Smith, misalnya, kondisi asali kita berupa konflik
   tak berkesudahan antarindividu (manusia ialah serigala bagi sesamanya). Inilah yang
   disebut "masalah Hobbesian tentang tatanan". Jadi, di satu pihak, orang ingin berbuat
   sesukanya tanpa memikirkan kebutuhan orang lain. Di lain pihak, hidup bersama
   hanya mungkin berdiri di atas tatanan yang mengakomodasi kebutuhan banyak orang.
   Mengelola tegangan keduanya merupakan raison d’être kebijakan publik.



                                        11
Soalnya adalah, solusi atas tegangan ‘kondisi Hobbesian’ dan ’cita-cita tatanan’ itu
terperangkap dalam kinerja berbagai sosok kekuasaan. Misalnya, bisa saja para
pemimpin republik peduli atas banyak buruh yang kena PHK. Tetapi, kepedulian itu
terperangkap dalam tata globalisasi yang corak utamanya berupa kemudahan tanpa
kendali keluar masuknya modal di tangan para tuan besar finansial.


Sebaliknya, bisa saja seorang wali kota begitu peduli investasi. Per definisi, ia akan
membangun makin banyak mal, bahkan bersemangat menggusur taman-taman kota
dan ruang-ruang publik. Akan tetapi, kepedulian itu tak bisa dilihat di luar akal-sehat
bahwa keberlanjutan hidup urban membutuhkan tata ekologi taman serta ruang publik
sebagai "jantung sehat".


Dari dua contoh itu mungkin segera kita kenali bagaimana kebanyakan policy di
Indonesia dibuat. Dalam contoh pertama, kebijakan publik biasanya mengabaikan
kondisi buruh, sedangkan dalam contoh kedua kebijakan biasanya bernafsu
menggusur taman-taman, ruang-ruang publik, situs peninggalan sejarah untuk orgy
shopping di mal. Maka tidak heran bila kota makin dibungkus polusi, anak-anak kota
tak lagi punya tempat bermain di alam, kita tak mampu belajar dari sejarah,
konsumerisme menggila; itu semua membiakkan kedangkalan kita. Pudarnya Res
Publica ’‘Indonesia’ memang tidak hanya disebabkan orgy kekerasan, tetapi juga
orgy seduksi yang seolah-olah dilakukan atas nama "hak asasi" dan "kebebasan
ekspresi" (misal konsumerisme, pamer kemewahan).


Kebijakan publik seperti itu tidak layak disebut ’kebijakan’, apalagi disebut ’publik’.
Ia tidak lebih dari pelaksanaan kinerja perentangan kekuasaan para pemilik uang
dalam kolusinya dengan para pejabat. Rencana penggusuran Observatorium Bosscha
(Lembang, Bandung) untuk pusat belanja adalah kasus yang akan segera meledak.


Bukan ’kekuasaan’ yang menjadi soal. Apabila sesuatu (misal X) merupakan faktor
konstan dalam hidup, maka soalnya bukan ’ada’ atau ’tiada’nya X, melainkan
bagaimana mengelola X bagi kebaikan bersama. Begitu pula dengan kekuasaan,
soalnya bukan ’ada’ atau ’tiada’nya kekuasaan, tetapi bagaimana mengelola
kekuasaan bagi kebaikan umum.


Para pemimpin republik diberi mandat untuk mengelola soal seperti itu. Senjatanya
adalah ’kebijakan publik’. Kebijakan publik merupakan tindakan legitim untuk
mengelola kinerja para pelaku dalam berbagai tegangan kekuasaan bagi tujuan
kesejahteraan bersama.

                                    12
Tiga pilar kepemimpinan di atas (’intelektualitas dalam arti luas’, ’pengatasan ceteris
paribus’, dan ’kebijakan publik’) terkait erat satu sama lain. Tinggi rendahnya
kualitas kepemimpinan republik berdiri di atas tinggi-rendahnya pemancangan tiga
pilar itu.


Soalnya adalah juga seandainya tiga pilar itu telah tinggi terpancang, para pemimpin
republik masih harus menjawab pertanyaan: "Indonesia seperti apa yang mau
dibentuk?" Mengatakan "tentu saja, Indonesia yang adil dan beradab!" Sama dengan
mengatakan terlalu banyak dan sekaligus terlalu sedikit. Pokok di bawah ini
merupakan proposal kecil sebagai perangkat untuk melihat sejauh mana berbagai visi
dan cita-cita luhur tentang ’Indonesia’ dijelmakan.


Tiga poros Indonesia


Setiap masyarakat modern yang beradab dibangun di atas perimbangan tiga poros
kekuatan masyarakat: komunitas, pasar, dan badan publik.
Komunitas menunjuk pada spontanitas non-transaksi ekonomi dan non-administratif.
Spontanitas warga untuk menanam pohon bagi penghijauan (bukan karena jual-beli
atau keharusan administratif) merupakan wajah kekuatan ’komunitas’.


Pasar menunjuk pada spontanitas transaksi ekonomi tanpa komando dalam pengadaan
barang/jasa yang diperlukan bagi kelangsungan hidup. Spontanitas jual-beli yang
terjadi di Pasar Johar (Semarang), misalnya, adalah wajah kekuatan ’pasar’.


Badan publik menunjuk pada otoritas regulatif. Badan yang punya wewenang
melarang perusahaan kertas membuang limbah di sungai merupakan wajah ’badan
publik’. Selama kita menghendaki hidup bersama, selama itu pula kita butuh
keberadaan badan publik. Diagram berikut mungkin berguna:


Tentu masing-masing kita terlibat dan menjadi pelaku dalam kinerja tiga poros itu.
Kita sekaligus pelaku ’pasar’ (sebagai investor ataupun konsumen), pelaku dalam
poros ’badan publik’ (sebagai camat atau warga negara biasa), dan pelaku
’komunitas’ (sebagai warga rukun kampung atau ketua lembaga swadaya
masyarakay/LSM). Namun, juga jelas, masing-masing poros punya pelaku utamanya.
Seorang Salim dan stafnya adalah aktor utama kekuatan ’sistem pasar’. Seorang wali
kota adalah pelaku dominan poros ’badan publik’, sedangkan seorang aktivis asosiasi
petani adalah pelaku utama poros ’komunitas’.

                                    13
Perimbangan antara ketiga poros itu merupakan penentu sehat tidaknya masyarakat.
Dominasi satu/dua atas satu/dua poros lain menjadi jalan menuju malapetaka.
Dominasi ’badan publik’ atas hidup ’komunitas’ dan spontanitas ’pasar’
menghasilkan Stalinisme. Dominasi ’komunalisme’ atas otoritas legitim ’badan
publik’ dan spontanitas ’pasar’ membiakkan konflik etnis-agamis-rasial. Dominasi
’sistem pasar’ atas ’badan publik’ dan hidup ’komunitas’ membawa brutalitas
ketidakadilan dalam neoliberalisme.


Proposal kecil ini bisa dipakai sebagai kaidah praktis, dan bisa pula menjadi panduan
untuk mencermati sejauh mana kebijakan-kebijakan bersifat membangun atau justru
meremuk cita-cita ’Indonesia’. Membangun banyak mal dengan menggusur paksa
merupakan tindakan penguatan aktor dominan ’pasar’ secara besar-besaran, tetapi
dengan membuat hidup ’komunitas’ pingsan. Lalu, di mana ’badan publik’? Dalam
banyak kasus, ’badan publik’ biasanya berwujud pemerintah daerah yang bertindak
sebagai hamba para aktor dominan ’pasar’. Itulah pula yang rupanya terjadi dalam
banyak kebijakan ekonomi yang mengabaikan entrepreneurship kecil-menengah,
tetapi memberi keleluasaan besar-besaran kepada para tuan besar finansial.


Dari pokok itu mungkin segera tampak, dalam kondisi faktual di Indonesia poros
’komunitas’ sedang menjadi bulan-bulanan kolusi poros ’bisnis’ dan ’badan publik’.
Dalam berbagai kasus, bahkan poros ’badan publik’ (pemerintah) cenderung
kehilangan giginya lantaran mudah didikte poros ’bisnis’. Kerancuan fatal yang
semakin menggejala dewasa ini adalah dalil sistem-pasar dipakai sebagai hakim
tunggal untuk menilai salah benarnya semua kebijakan.


Apa relevansi semua itu bagi kepemimpinan? Kepemimpinan republik adalah visi,
misi, dan tindakan memimpin seluruh warga republik untuk melakukan perimbangan
tiga poros kekuatan masyarakat yang menjadi prakondisi hidup bersama. Dalam arti
itu pula, ’Tiga Poros Indonesia’ bisa menjadi panduan bagi para calon pemimpin
dalam membuat dan mengevaluasi isi serta arah kebijakan yang menyangkut hidup-
mati republik.




                                      14
                                           BAB III

                                          PENUTUP




Mereka yang ingin menjadi pemimpin republik mungkin segera bilang, "Betapa sulitnya menjadi
pemimpin Indonesia!" Karena sulit, kita lalu lebih pintar menjadi penonton yang meratapi atau
memaki, sambil mengira bahwa sketsa di atas tidak berlaku untuk kita. Jika demikian, tentu saja
hari esok Indonesia akan tetap menjadi perjalanan orang buta yang memimpin orang buta. Atau,
lantaran sibuk shopping dan nonton gosip serta dangdut di televisi, para koruptor, preman, dan
jagal akhirnya memimpin Indonesia.




                                              15
                                   DAFTAR PUSTAKA




B Herry-Priyono Peneliti, staf pengajar pada program pascasarjana STF Driyarkara, Jakarta,
ESAI ini adalah ringkasan makalah dalam Seminar Nasional "Rekonstruksi Kepemimpinan dari
Perspektif Psikososial", di Unika Soegijapranata, Semarang, 24 Mei 2003. Karena keterbatasan
ruang, banyak rujukan dan data statistik dalam makalah asli tidak bisa dimuat. URL Source:
http://www.kompas.com/kompas-cetak/0310/01/Bentara/580407.htm




                                            16

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:3084
posted:6/2/2010
language:Indonesian
pages:16