Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

RANCANGAN PENJELASAN A T AS RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA - PDF by xku55522

VIEWS: 52 PAGES: 107

									                    RANCANGAN PENJELASAN
                            ATAS
         RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
                      NOMOR… TAHUN…
                          TENTANG
             KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA


I.   UMUM
              Penyusunan Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nasional untuk
     menggantikan Kitab Undang-undang Hukum Pidana peninggalan pemerintah
     kolonial Belanda dengan segala perubahannya merupakan salah satu usaha
     dalam rangka pembangunan hukum nasional. Usaha tersebut dilakukan secara
     terarah dan terpadu agar dapat mendukung pembangunan nasional di
     berbagai bidang, sesuai dengan tuntutan pembangunan serta tingkat kesadaran
     hukum dan dinamika yang berkembang dalam masyarakat.
              Penyusunan Hukum Pidana dalam bentuk kodifikasi dan unifikasi
     dimaksudkan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran,
     ketertiban, dan kepastian hukum dengan memperhatikan kepentingan
     nasional, masyarakat, dan individu dalam negara Republik Indonesia
     berdasarkan atas hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang
     Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
              Apabila memperhatikan sejarah hukum pidana di Indonesia, dapat
     diketahui bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berlaku di
     Indonesia berasal dari Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad
     1915 : 732). Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Wetboek van Strafrecht
     tersebut masih berlaku berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang
     Dasar 1945. Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang
     Peraturan Hukum Pidana (Berita Negara Republik Indonesia II Nomor 9),
     Wetboek van Straftrecht voor Nederlandsch-Indie disebut sebagai Kitab Undang-
     undang Hukum Pidana dan dinyatakan berlaku untuk Pulau Jawa dan
     Madura, sedangkan untuk daerah-daerah lain akan ditetapkan kemudian oleh
     Presiden. Usaha untuk mewujudkan adanya kesatuan hukum pidana untuk
     seluruh Indonesia ini, secara de facto belum dapat terwujud karena terdapat
     daerah-daerah pendudukan Belanda sebagai akibat aksi militer Belanda I dan
     II di mana untuk daerah-daerah tersebut masih berlaku Wetboek van Strafrecht
     voor Nederlandsch-Indie (Staatsblad 1915 : 732) dengan segala perubahannya.
     Dengan demikian, dapat dikatakan setelah kemerdekaan tahun 1945 terdapat
     dualisme hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan keadaan ini
     berlangsung hingga tahun 1958 dengan dibentuknya Undang-undang Nomor
     73 Tahun 1958. Undang-undang tersebut menentukan bahwa Undang-undang
     Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan semua
     perubahan dan tambahannya berlaku untuk seluruh Indonesia. Dengan
     demikian berlakulah hukum pidana materiil yang seragam untuk seluruh
     Indonesia yang bersumber pada hukum yang berlaku pada tanggal 8 Maret
     1942 yaitu “Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie”, yang disebut Kitab
     Undang-undang Hukum Pidana.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                        1
BUKU KESATU

   1.   Pembaharuan Hukum Pidana materiil dalam Kitab Undang-undang
        Hukum Pidana ini tidak membedakan lagi antara tindak pidana (delik)
        kejahatan dengan tindak pidana (delik) pelanggaran. Untuk keduanya
        dipakai istilah tindak pidana. Dengan demikian, Kitab Undang-undang
        Hukum Pidana ini hanya terdiri dari 2 (dua) buku yaitu Buku Kesatu
        memuat aturan umum dan Buku Kedua yang memuat aturan tentang
        tindak pidana. Adapun Buku Ketiga Kitab Undang-undang Hukum
        Pidana yang mengatur tentang delik pelanggaran dihapus dan materinya
        ditampung ke dalam Buku Kedua dengan kualifikasi tindak pidana.

        Alasan penghapusan ini adalah bahwa pembedaan antara kejahatan
        sebagai “rechtsdelict” dan pelanggaran sebagai “wetsdelict” ternyata tidak
        dapat dipertahankan, karena ada beberapa “rechtsdelict” yang
        dikualifikasikan sebagai pelanggaran (wetsdelict) dan sebaliknya ada
        pelanggaran yang kemudian dapat dijadikan kejahatan (rechtsdelict)
        hanya karena diperberat ancaman pidananya.

        Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini diakui pula adanya
        tindak pidana adat untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang hidup di
        dalam masyarakat. Adalah suatu kenyataan bahwa di beberapa daerah di
        tanah air, masih terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis,
        yang hidup dan diakui sebagai hukum di daeah yang bersangkutan, yang
        menentukan bahwa pelanggaran atas hukum itu patut dipidana. Dalam
        hal ini hakim dapat menetapkan sanksi berupa “Kewajiban Adat” yang
        harus dipenuhi oleh pembuat tindak pidana. Ini memberi arti, bahwa
        nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat setempat masih tetap
        dilindungi. Keadaan seperti ini tidak akan menggoyahkan dan tetap
        menjamin pelaksanaan asas legalitas serta larangan analogi yang dianut
        dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

   2.   Mengingat kemajuan yang terjadi dalam bidang ekonomi dan
        perdagangan, subyek hukum pidana tidak dapat dibatasi lagi hanya pada
        manusia alamiah (naturlijke person) tetapi mencakup pula manusia hukum
        (rechtsperson) yang lazim disebut korporasi, karena tindak pidana tertentu
        dapat pula dilakukan oleh korporasi. Dengan dianutnya paham bahwa
        korporasi adalah subyek hukum, berarti korporasi sebagai bentuk badan
        usaha harus mempertanggungjawabkan sendiri semua perbuatannya. Di
        samping itu, masih dimungkinkan pula pertanggungjawaban dipikul
        bersama oleh korporasi dan pengurus atau hanya pengurusnya saja.

   3.   Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini diatur mengenai jenis
        pidana yang berupa pidana pokok, pidana mati, dan pidana tambahan.
        Jenis pidana pokok terdiri atas :

        a.   pidana penjara;
        b.   pidana tutupan;
        c.   pidana pengawasan;
        d.   pidana denda; dan
        e.   pidana kerja sosial.

              Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     2
     Dalam pidana pokok diatur jenis pidana baru            berupa pidana
     pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini perlu
     dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan,
     sebab dengan pelaksanaan kedua jenis pidana ini terpidana dapat
     dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah. Demikian pula
     masyarakat dapat berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam
     menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-
     hal yang bermanfaat.

     Urutan jenis pidana pokok tersebut di atas menentukan berat ringannya
     pidana. Hakim bebas memilih jenis-jenis pidana yang akan dijatuhkan di
     antara kelima jenis tersebut, walaupun dalam Buku Kedua Kitab Undang-
     undang Hukum Pidana ini hanya dirumuskan tiga jenis pidana yaitu
     pidana penjara, pidana denda, dan pidana mati. Sedangkan jenis pidana
     tutupan, pidana pengawasan, dan pidana kerja sosial merupakan cara
     pelaksanaan pidana sebagai alternatif pidana penjara.

     Pidana mati tidak terdapat dalam urutan pidana pokok. Pidana mati
     ditentukan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa jenis
     pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jenis pidana mati adalah yang
     paling berat dan harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis
     pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh)
     tahun. Pidana mati dapat dijatuhkan pula secara bersyarat, dengan
     memberikan masa percobaan, sehingga dalam tenggang waktu masa
     percobaan tersebut terpidana diharapkan dapat memperbaiki diri
     sehingga pidana mati tidak perlu dilaksanakan.

4.   Di samping jenis-jenis pidana tersebut di atas, Kitab Undang-undang
     Hukum Pidana mengatur pula jenis-jenis tindakan. Dalam hal ini hakim
     dapat menjatuhkan tindakan kepada mereka yang melakukan tindak
     pidana, tetapi tidak atau kurang mampu mempertanggungjawabkan
     perbuatannya yang disebabkan karena menderita gangguan jiwa atau
     penyakit jiwa atau retardasi mental.

     Di samping itu dalam hal tertentu tindakan dapat pula diberikan kepada
     terpidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya,
     dengan maksud untuk memberi perlindungan kepada masyarakat.

5.   Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dianut sistem
     pemidanaan baru yang berupa ancaman pidana minimum khusus.
     Pengaturan sistem pemidanaan baru ini dilakukan berdasarkan
     pertimbangan :

     -   untuk menghindari adanya disparitas pidana yang sangat mencolok
         untuk tindak pidana yang secara hakiki tidak berbeda kualitasnya;
     -   untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya
         bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan
         masyarakat;
     -   apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat,
         maka sebagai analog dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum
         pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat.

          Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   3
        Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu
        pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang
        sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan
        untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.

   6.   Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini ancaman pidana denda
        dirumuskan dengan menggunakan sistem kategori. Sistem ini
        dimaksudkan agar dalam perumusan tindak pidana tidak perlu
        disebutkan suatu jumlah denda tertentu, melainkan cukup dengan
        menunjuk kategori denda tertentu sebagaimana yang ditentukan dalam
        Buku Kesatu.

        Dasar pemikiran menggunakan sistem kategori ini adalah bahwa pidana
        denda termasuk jenis pidana yang relatif lebih sering berubah nilainya
        karena perkembangan situasi. Dengan demikian, apabila terjadi
        perubahan nilai uang, dengan sistem kategori akan lebih mudah
        dilakukan perubahan atau penyesuaian, sebab yang diubah tidak seluruh
        ancaman pidana denda yang terdapat dalam perumusan tindak pidana,
        melainkan cukup mengubah pasal yang mengatur kategori denda dalam
        Buku Kesatu.

   7.   Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini diatur pula mengenai
        jenis pidana dan cara pemidanaan secara khusus terhadap anak. Hal ini
        karena baik dipandang dari segi fisik maupun psikis anak berbeda
        dengan orang dewasa. Selain itu, pengaturan mengenai jenis pidana dan
        pemidanaan secara khusus terhadap anak dikaitkan karena Indonesia
        telah meratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak.


BUKU KEDUA

   1.   Dalam Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini terdapat
        beberapa jenis tindak pidana baru yang disesuaikan dengan
        perkembangan serta kebutuhan hukum masyarakat, antara lain mengenai
        tindak pidana penghinaan terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt
        of court), pencucian uang (money laundering), dan mengenai terorisme.

        Mengenai penghinaan terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of
        court) tidak dikelompokkan dalam satu bab tersendiri, melainkan
        pengaturannya tersebar dalam bab yang berbeda, meskipun terdapat bab
        khusus yang merumuskan tindak pidana tersebut.

   2.   Seirama dengan lajunya pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan
        dan teknologi canggih, diperkirakan jenis tindak pidana baru masih akan
        muncul. Oleh karena itu, terhadap jenis tindak pidana baru yang akan
        muncul yang belum diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
        ini, pengaturannya dilakukan dalam undang-undang tersendiri.




             Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   4
II.   PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
       Ayat (1)
              Ayat ini mengandung asas legalitas. Asas ini menentukan bahwa
              suatu perbuatan hanya merupakan tindak pidana apabila ditentukan
              demikian     oleh   atau    didasarkan    pada      undang-undang.
              Dipergunakannya asas tersebut, oleh karena asas legalitas merupakan
              asas pokok dalam hukum pidana. Oleh karena itu peraturan
              perundang-undangan pidana atau yang mengandung ancaman
              pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Hal ini
              berarti bahwa ketentuan pidana tidak berlaku surut demi mencegah
              kesewenang-wenangan penegak hukum dalam menuntut dan
              mengadili seseorang yang dituduh melakukan suatu tindak pidana.

       Ayat (2)
              Larangan penggunaan penafsiran analogi dalam menetapkan adanya
              tindak pidana merupakan konsekuensi dari penggunaan asas
              legalitas. Penafsiran analogi berarti bahwa terhadap suatu perbuatan
              yang pada waktu dilakukan tidak merupakan suatu tindak pidana,
              tetapi terhadapnya diterapkan ketentuan pidana yang berlaku untuk
              tindak pidana lain yang mempunyai sifat atau bentuk yang sama,
              karena kedua perbuatan tersebut dipandang analog satu dengan yang
              lain. Dengan ditegaskannya larangan penggunaan analogi maka
              perbedaan pendapat yang timbul dalam praktik selama ini dapat
              dihilangkan.

       Ayat (3)
              Adalah suatu kenyataan bahwa dalam beberapa daerah tertentu di
              Indonesia masih terdapat ketentuan hukum yang tidak tertulis yang
              hidup dalam masyarakat dan berlaku sebagai hukum di daerah
              tersebut. Hal yang demikian terdapat juga dalam lapangan hukum
              pidana yaitu yang biasanya disebut dengan tindak pidana adat.
              Untuk memberikan dasar hukum yang mantap mengenai berlakunya
              hukum pidana adat, maka hal tersebut mendapat pengaturan secara
              tegas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini. Ketentuan
              dalam ayat ini merupakan pengecualian dari asas bahwa ketentuan
              pidana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Diakuinya
              tindak pidana adat tersebut untuk lebih memenuhi rasa keadilan yang
              hidup di dalam masyarakat tertentu.

       Ayat (4)
              Ayat ini mengandung pedoman atau kriteria atau rambu-rambu
              dalam menetapkan sumber hukum materiel (hukum yang hidup
              dalam masyarakat) yang dapat dijadikan sebagai sumber hukum
              (sumber legalitas materiil). Pedoman dalam ayat ini berorientasi pada
              nilai nasional dan internasional.
Pasal 2
       Ayat (1)
              Asas ketentuan pidana tidak berlaku surut (non retroaktif) adalah
              mutlak. Namun apabila terdapat perubahan peraturan perundang-

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     5
                 undangan pidana setelah seseorang melakukan suatu tindak pidana,
                 maka digunakan ketentuan yang lebih menguntungkan bagi pembuat
                 baik sebagai tersangka atau terdakwa.

          Ayat (2)
                 Yang dimaksud dengan “pelaksanaan putusan pemidanaan
                 dihapuskan” adalah bahwa narapidana yang bersangkutan
                 dibebaskan dari menjalani pidana yang telah dijatuhkan kepadanya.
                 Dengan demikian, apabila narapidana sedang menjalani pidana,
                 maka pelaksanaan sisa pidana ditiadakan, dan apabila pidana belum
                 dijalani, maka pelaksanaannya gugur. Mengenai putusan pengadilan
                 sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka instansi atau pejabat
                 yang berwenang menetapkan pembebasan adalah pejabat eksekutif.

                 Ketentuan mengenai pembebasan tersebut berlaku juga bagi
                 tersangka atau terdakwa yang berada dalam tahanan. Pembebasan
                 tersebut ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
                 tingkat pemeriksaan.

                 Pembebasan pidana tersebut tidak menimbulkan hak bagi terpidana
                 menuntut ganti kerugian.

          Ayat (3)
                 Mengingat putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum
                 tetap, maka instansi atau pejabat yang berwenang menetapkan
                 penyesuaian pidana adalah pejabat eksekutif.

                 Pemberian keringanan pidana tidak menimbulkan hak bagi terpidana
                 menuntut ganti kerugian.

Pasal 3
          Huruf a
                 Ketentuan ini mengandung asas wilayah atau teritorial.

          Huruf b
                Ketentuan ini mengandung asas teritorial yang diperluas. Perluasan
                asas teritorial tidak hanya dimaksudkan untuk menjaring tindak
                pidana dalam kapal atau pesawat udara Indonesia, tetapi juga untuk
                menjaring tindak pidana di dunia maya (cyber crime) yang dilakukan
                di luar wilayah Indonesia tetapi akibatnya dirasakan atau terjadi di
                Indonesia. Asas ini berlaku bagi siapa saja, tanpa melihat
                kewarganegaraan pembuat.

Pasal 4
          Ketentuan dalam pasal ini mengandung asas nasional pasif yang
          dimaksudkan untuk melindungi kepentingan hukum negara atau
          kepentingan nasional yang berupa : (a) kepentingan/keselamatan warga
          negara di luar negeri; dan (b) kepentingan nasional tertentu di luar negeri.




                  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     6
          Penentuan kepentingan nasional tertentu yang ingin dilindungi dalam pasal
          ini, menggunakan perumusan yang limitatif/enumeratif yang terbuka
          (“open”). Artinya, ruang lingkup kepentingan nasional yang akan dilindungi
          ditentukan secara limitatif, tetapi jenis tindak pidananya tidak ditentukan
          secara pasti (rigid). Jadi, tidak menggunakan sistem perumusan limitatif yang
          rigid. Penentuan jenis tindak pidana mana yang dipandang
          menyerang/membahayakan kepentingan nasional, diserahkan dalam praktik
          secara terbuka dalam batas-batas yang telah dijadikan tindak pidana
          menurut hukum pidana Indonesia.

          Perumusan limitatif yang tebuka ini dimaksudkan untuk memberikan fleksibilitas
          dalam praktik maupun fleksibilitas perkembangan formulasi delik oleh pembuat
          undang-undang di masa yang akan datang. Jadi fleksibilitas itu tetap dalam batas-
          batas kepastian menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penentuan
          delik mana yang menyerang kepentingan nasional, hanya terbatas pada perbuatan
          tertentu yang sungguh-sungguh melanggar kepentingan hukum nasional yang
          penting untuk dilindungi. Pembuat hanya dituntut atas tindak pidana menurut
          hukum pidana Indonesia.
          Pembuat tindak pidana yang dikenakan ketentuan pasal ini adalah setiap
          orang, baik warga negara Indonesia maupun orang asing, yang melakukan
          tindak pidana di luar wilayah negara Republik Indonesia.

          Alasan penerapan asas nasional pasif karena pada umumnya tindak pidana
          yang merugikan kepentingan hukum suatu negara, oleh negara tempat
          tindak pidana dilakukan (locus delicti) tidak selalu dianggap sebagai suatu
          perbuatan yang harus dilarang dan diancam dengan pidana. Oleh karena itu
          dapat terjadi seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang sungguh-
          sungguh melanggar kepentingan hukum nasional Indonesia akan terhindar
          dari penuntutan, apabila perbuatan tersebut dilakukan di luar wilayah
          Indonesia. Berdasarkan pertimbangan ini, maka untuk melindungi
          kepentingan nasional Indonesia dirumuskan ketentuan dalam Pasal 5 ini.

Pasal 5
          Asas universalitas adalah asas yang melindungi kepentingan hukum baik
          kepentingan hukum negara Indonesia maupun kepentingan hukum negara lain.
          Pelanggaran atas kepentingan hukum universal disebut tindak pidana internasional.
          Landasan pengaturan asas ini terdapat dalam konvensi internasional di mana suatu
          negara menjadi peserta
          Indonesia telah menjadi peserta dari beberapa konvensi internasional, antara
          lain, Konvensi Internasional tentang Uang Palsu, Konvensi Internasional
          tentang Laut Bebas yang di dalamnya diatur tindak pidana pembajakan laut,
          Konvensi Internasional tentang Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan
          terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan, dan Konvensi Internasional
          tentang Lalu Lintas dan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika.
          Apabila di kemudian hari Indonesia ikut serta dalam konvensi internasional
          yang mengatur tentang tindak pidana internasional lainnya, maka
          penunjukan kepada pasal-pasal tindak pidana internasional akan bertambah.




                  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                          7
Pasal 6
       Sesuai dengan perkembangan dunia modern, beberapa negara telah
       mengadakan perjanjian yang memungkinkan warga negara dari negara yang
       ikut serta dalam perjanjian tersebut dapat diadili oleh masing-masing negara
       anggota karena melakukan tindak pidana tertentu. Dengan demikian
       ketentuan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi perkembangan adanya
       perjanjian antara Indonesia dan negara lain yang memungkinkan warga
       negara dari negara lain tersebut penuntutannya diambil alih dan diadili oleh
       Indonesia karena melakukan tindak pidana tertentu yang diperjanjikan.

Pasal 7
          Cukup jelas.

Pasal 8
          Dalam masyarakat suatu negara terdapat hukum yang mengatur tingkah
          laku para anggota masyarakat dalam rangka menegakkan ketenteraman dan
          ketertiban dalam negara itu. Hal yang sama berlaku pula dalam masyarakat
          internasional. Negara Indonesia merupakan anggota masyarakat
          internasional, oleh karena itu sudah selayaknya hukum Indonesia juga ikut
          serta menegakkan hukum internasional. Ini berarti bahwa ketentuan hukum
          nasional Indonesia yang bertentangan dengan hukum internasional yang
          diakui oleh Indonesia, maka hukum nasional Indonesia tidak diberlakukan.
          Dengan ikut sertanya Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional,
          maka berarti berlakunya ketentuan pidana Indonesia sebagaimana disebut
          dalam ketentuan pasal ini dibatasi oleh hukum internasional.

Pasal 9
          Yang dimaksud dengan “waktu tindak pidana” adalah saat dilakukannya
          tindak pidana. Dalam hal ini tidak dibedakan antara tindak pidana yang
          dirumuskan secara formal dan yang dirumuskan secara materiil.

Pasal 10
       Yang dimaksud dengan “tempat tindak pidana” adalah tempat dilakukannya
       tindak pidana dan tempat terjadinya akibat yang ditentukan dalam
       perumusan undang-undang atau yang diperkirakan oleh pembuat tindak
       pidana. Jadi yang dipakai untuk menentukan tempat ialah teori perbuatan
       jasmani (de leer van de lichamelijke daad) dan teori akibat (de leer van het gevolg).
       Mengenai tempat terjadinya akibat, dibedakan antara tempat yang akibat itu
       sungguh-sungguh terjadi dan tempat yang diperkirakan akibat itu akan
       terjadi. Bagi tindak pidana yang dalam pelaksanaannya mempergunakan alat
       atau sarana, maka tempat tindak pidana adalah tempat alat atau sarana
       tersebut mulai bekerja.

Pasal 11
       Hukum pidana Indonesia didasarkan pada perbuatan dan pembuat tindak
       pidananya (daad-dader-strafrecht) dan atas dasar inilah dibangun asas legalitas
       dan asas kesalahan. Dengan demikian maka tindak pidana dan
       pertanggungjawaban pidana memperoleh kontur yang jelas.




                  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                           8
       Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan sebagai ukuran untuk menentukan
       suatu perbuatan disebut sebagai tindak pidana. Perbuatan yang
       dimaksudkan meliputi baik perbuatan melakukan (aktif) maupun tidak
       melakukan perbuatan tertentu (pasif) yang oleh ketentuan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku dinyatakan sebagai perbuatan yang
       dilarang dan diancam dengan pidana. Dengan perbuatan tidak melakukan
       (pasif) termasuk perbuatan lalai (nalaten)    dalam rangka mencegah
       terjadinya akibat yang merupakan unsur suatu tindak pidana. Pencegahan
       akibat dari tindak pidana pada dasarnya merupakan kewajiban menurut
       hukum, kecuali terdapat alasan yang meyakinkan dan diterima berdasarkan
       pertimbangan akal yang wajar. Melalaikan pencegahan di sini mempunyai
       nilai yang sama dengan melakukan suatu tindak pidana meskipun dalam
       perspektif yang berbeda.


       Yang dimaksud dengan “perbuatan yang bertentangan dengan hukum”
       adalah perbuatan yang dinilai oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak
       patut dilakukan.

       Ditentukannya syarat bertentangan dengan hukum, didasarkan pada pertimbangan
       bahwa menjatuhkan pidana pada seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang
       tidak bersifat melawan hukum dinilai tidak adil. Oleh karena itu untuk dapat
       menjatuhkan pidana, hakim selain harus menentukan apakah perbuatan yang
       dilakukan itu secara formil dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan apakah
       perbuatan tersebut secara materiil juga bertentangan dengan hukum, dalam arti
       kesadaran hukum masyarakat. Hal ini wajib dipertimbangkan dalam putusan .


       Pembentuk undang-undang dalam menentukan perbuatan yang dapat
       dipidana, harus memperhatikan keselarasannya dengan perasaan hukum
       yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu perbuatan tersebut nantinya
       tidak hanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan tetapi juga
       akan selalu bertentangan dengan hukum. Pada umumnya setiap tindak
       pidana dipandang bertentangan dengan hukum, namun dalam keadaan
       khusus menurut kejadian-kejadian konkrit, tidak menutup kemungkinan
       perbuatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Dalam hal demikian
       pembuat tindak pidana membuktikan bahwa perbuatannya tidak
       bertentangan dengan hukum.

Pasal 12
       Keadilan dan kepastian hukum merupakan dua tujuan hukum yang kerap
       kali tidak sejalan satu sama lain dan sulit dihindarkan dalam praktik hukum.
       Suatu peraturan hukum yang lebih banyak memenuhi tuntutan kepastian
       hukum, maka semakin besar pula kemungkinan aspek keadilan terdesak.
       Ketidaksempurnaan peraturan hukum ini dalam praktik dapat diatasi
       dengan jalan memberi penafsiran atas peraturan hukum tersebut dalam
       penerapannya pada kejadian-kejadian konkrit. Apabila dalam penerapan
       dalam kejadian konkrit, keadilan dan kepastian hukum saling mendesak,
       maka hakim sejauh mungkin mengutamakan keadilan di atas kepastian
       hukum.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                          9
Pasal 13
       Ayat (1)
              Permufakatan jahat (samenspanning, conspiracy) dapat dipidana
              meskipun perbuatan yang dilarang belum terlaksana, karena niat
              jahat dari dua orang atau lebih yang bermufakat untuk melakukan
              tindak pidana telah ada. Permufakatan jahat yang dapat dipidana
              dibatasi hanya pada beberapa tindak pidana yang sangat serius dan
              ditentukan secara tegas dalam rumusan tindak pidana.

       Ayat (2)
              Cukup jelas.

       Ayat (3)
              Cukup jelas.

       Ayat (4)
              Cukup jelas.

       Ayat (5)
              Cukup jelas.

Pasal 14
       Cukup jelas.

Pasal 15
       Cukup jelas.

Pasal 16
       Cukup jelas.

Pasal 17
       Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberikan definisi tentang percobaan,
       tetapi hanya menentukan unsur-unsur kapan seseorang disebut melakukan
       percobaan tindak pidana, pembuat tindak pidana telah mulai melakukan
       permulaan pelaksanaan tindak pidana dan pelaksanaan itu tidak selesai atau
       tidak mencapai hasil atau akibat yang dilarang.

       Permulaan pelaksanaan merupakan perbuatan yang sudah sedemikian rupa
       berhubungan langsung dengan tindak pidana, sehingga dapat dinilai bahwa
       pelaksanaan tindak pidana telah dimulai. Perbuatan pelaksanaan dibedakan
       dari perbuatan persiapan, karena jika perbuatan yang dilakukan masih
       merupakan persiapan, maka perbuatan tersebut tidak dipidana.

       Suatu perbuatan dinilai merupakan permulaan pelaksanaan, jika :

       a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang bertentangan
          dengan hukum;
       b. secara obyektif, apa yang telah dilakukan sudah mendekati dengan
          tindak pidana yang dituju. Atau dengan kata lain, sudah mampu atau
          mengandung potensi mewujudkan tindak pidana tersebut; dan


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  10
       c. secara subyektif, dilihat dari niat pembuat tindak pidana tidak diragukan
          lagi bahwa perbuatan yang dilakukan itu ditujukan untuk mewujudkan
          tindak pidana.

Pasal 18
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur percobaan yang tidak dipidana, yaitu apabila
       tidak selesainya perbuatan itu atas kemauan pembuat tindak pidana. Namun apabila
       percobaan itu telah menimbulkan kerugian atau telah merupakan suatu tindak
       pidana tersendiri, maka ia tetap dipidana.


Pasal 19
       Cukup jelas.

Pasal 20
       Ketidakmampuan alat yang digunakan atau ketidakmampuan objek tindak
       pidana yang dituju dapat terjadi secara relatif atau secara mutlak.

       Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objek secara relatif, percobaan
       itu telah membahayakan kepentingan hukum, hanya karena sesuatu hal tindak
       pidana tidak terjadi. Dalam hal ketidakmampuan alat atau ketidakmampuan objek
       secara mutlak, tidak akan ada bahaya terhadap kepentingan hukum. Oleh karena itu
       berdasarkan hal tersebut maka yang dipergunakan adalah teori percobaan subjektif.


Pasal 21
       Huruf a
              Suatu tindak pidana dapat dilakukan oleh satu atau beberapa orang.
              Jika dilakukan oleh beberapa orang, maka tiap-tiap peserta dalam
              perbuatan itu mempunyai kedudukan yang mungkin berbeda-beda.
              Dalam ketentuan pasal ini ditentukan bentuk-bentuk dari penyertaan
              tersebut yaitu orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau
              turut serta melakukan tindak pidana, dipidana sebagai pembuat.

               Menyuruh melakukan tindak pidana terjadi sebelum dilakukannya
               tindak pidana dan tidak dipersoalkan tentang cara menyuruh dan
               cara pembuat tindak pidana materiil melakukan tindak pidana.
               Dalam hal menyuruh melakukan, pembuat tindak pidana materiil
               tindak pidana tidak dipidana. Pertanggungjawaban dari orang yang
               menyuruh dibatasi sampai pada perbuatan yang dilakukan oleh
               pembuat tindak pidana materiil.

               Turut serta melakukan tindak pidana adalah mereka yang bersama-
               sama melakukan tindak pidana. Jadi mereka dengan sengaja ikut
               serta dan tidak perlu tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan
               pelaksanaan. Dilihat sebagai kesatuan. Dengan demikian hal yang
               utama adalah dalam pelaksanaan tindak pidana terdapat kerja sama
               Dalam menentukan turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan
               masing-masing peserta tidak dilihat secara terpisah, berdiri sendiri,
               dan terlepas dari perbuatan peserta lainnya, tetapi yang erat antar
               para peserta.



                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                        11
      Huruf b
            Peserta yang dimaksud dalam ketentuan ini disebut sebagai
            penganjur. Pada dasarnya, penganjur melakukan tindak pidana
            dengan perantaraan orang lain. Berbeda dengan perbuatan menyuruh
            di mana pembuat tindak pidana materiil tidak dipidana, maka dalam
            penganjuran pembuat tindak pidana materiil dapat dipidana.

             Tidak setiap tindak pidana yang dilakukan dengan perantaraan orang
             lain adalah penganjuran. Syarat-syarat untuk penganjuran disebutkan
             secara limitatif, yakni :

             a.   memberi atau menjanjikan sesuatu;
             b.   menyalahgunakan kekuasaan atau martabat;
             c.   menggunakan kekerasan, ancaman, atau penyesatan; atau
             d.   memberi kesempatan, sarana atau keterangan.

             Yang dimaksud dengan “memberi atau menjanjikan sesuatu” adalah
             memberi atau menjanjikan sesuatu barang, uang, dan keuntungan
             yang akan diterima oleh orang yang dianjurkan melakukan tindak
             pidana.

             Yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kekuasaan atau
             martabat” adalah baik kekuasaan yang berdasarkan hukum publik
             maupun hukum privat.

             Yang dimaksud dengan “menggunakan kekerasan, ancaman, atau
             penyesatan” adalah dengan segala macam bentuk kekerasan,
             ancaman, atau penyesatan yang menimbulkan orang yang dianjurkan
             melakukan tindak pidana. Apabila kekerasan atau ancaman
             sedemikian rupa sehingga pembuat tindak pidana materiil tidak
             dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan karena itu
             tidak dapat dipidana, maka dalam keadaan tersebut        bukan
             merupakan penganjuran tetapi menyuruh melakukan.

             Yang dimaksud dengan “memberi kesempatan, sarana atau
             keterangan” adalah termasuk upaya-upaya yang disyaratkan dalam
             pembantuan.

      Huruf c
            Cukup jelas.

      Huruf d
            Cukup jelas.

Pasal 22
       Terdapat dua macam bentuk pembantuan yaitu pembantuan pada waktu
       melakukan tindak pidana dan pembantuan yang mendahului tindak pidana.
       Dalam pemberian bantuan pada waktu tindak pidana dilakukan hampir
       terdapat kesamaan dengan ikut serta melakukan. Dalam ikut serta
       melakukan terdapat kerja sama yang erat antarmereka yang melakukan
       tindak pidana, namun dalam pembantuan kerja sama antara pembuat tindak

              Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  12
       pidana dan orang yang membantu tidak seerat kerja sama dalam turut serta.
       Dalam turut serta melakukan tindak pidana, perbuatan masing-masing
       peserta dilihat sebagai satu kesatuan.

       Bentuk kedua pembantuan dilakukan mendahului pelaksanaan tindak
       pidana yang sebenarnya, baik dengan memberikan kesempatan, sarana,
       maupun keterangan.

Pasal 23
       Ketentuan dalam Pasal ini berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana
       dalam penyertaan. Apabila suatu tindak pidana dilakukan oleh beberapa
       orang secara bersama-sama, sedangkan di antara mereka terdapat orang
       yang    belum     cukup     umur     atau   orang yang    tidak  dapat
       dipertanggungjawabkan, misalnya, karena sakit ingatan, maka orang yang
       sudah dewasa atau tidak sakit jiwa, dijatuhi pidana sebagaimana biasa,
       sedangkan untuk yang belum cukup umur pidananya dikurangi dan untuk
       orang yang sakit ingatan tidak dapat dipidana.


Pasal 24
       Cukup jelas.


Pasal 25
       Ayat (1)
              Beberapa tindak pidana hanya dapat dituntut berdasarkan
              pengaduan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa dalam
              beberapa kejadian, mengingat kepentingan pribadi dari orang yang
              dikenai tindak pidana akan lebih besar dirugikan apabila perkara itu
              dituntut dibandingkan dengan kerugian kepentingan umum bila
              tidak dilakukan penuntutan.

       Ayat (2)
              Cukup jelas.

       Ayat (3)
              Pada tindak pidana aduan mutlak, pengaduan tidak dapat dipisah-
              pisahkan, dalam arti walaupun disebutkan nama orang tertentu
              dalam pengaduan, penuntutan dilakukan atas semua peserta yang
              oleh pengadu tidak disebutkan. Dalam penuntutan tindak pidana
              aduan mutlak yang dipentingkan adalah menyebut tindak pidananya.
              Dalam pengaduan relatif pengaduan dapat dipecah, dalam arti
              penuntutan hanya dapat dilakukan terhadap orang yang disebut
              dalam pengaduan dan tidak dapat dilakukan terhadap orang lain.

Pasal 26
       Cukup jelas.

Pasal 27
       Cukup jelas.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   13
Pasal 28
       Cukup jelas.

Pasal 29
       Cukup jelas.

Pasal 30
       Cukup jelas.

Pasal 31
       Ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan
       alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum
       tindak pidana. Dengan tidak adanya sifat melawan hukum, maka walaupun
       perbuatan yang dilakukan secara formal sesuai dengan rumusan tindak
       pidana, perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindak pidana karena
       pembuat tindak pidana melaksanakan perintah peraturan perundang-
       undangan. Hal ini sesuai dengan asas bahwa untuk dapat dipidana, selain
       perbuatan yang dituduhkan adalah perbuatan yang dilarang dan diancam
       dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
       perbuatan tersebut harus juga bertentangan dengan hukum.

       Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah semua
       peraturan yang dikeluarkan oleh badan yang diberi wewenang untuk
       membentuk peraturan perundang-undangan dalam batas wewenang yang
       diberikan kepadanya.

Pasal 32
       Ketentuan dalam Pasal ini merupakan ketentuan yang berkaitan dengan
       alasan pembenar yaitu alasan yang menghapuskan sifat melawan hukum
       tindak pidana, karena melaksanakan perintah jabatan. Dalam hal ini, harus
       ada hubungan yang bersifat hukum publik antara yang memberikan perintah
       dan yang melaksanakannya. Ketentuan ini tidak berlaku untuk hubungan
       yang bersifat keperdataan.

Pasal 33
       Secara teoritis ada yang berpendapat bahwa antara daya paksa dan keadaan
       darurat (keadaan di mana suatu kepentingan hukum dalam keadaan bahaya
       dan untuk mengindarkan bahaya tersebut terpaksa dilanggar kepentingan
       hukum yang lain) ada yang tumpang tindih dan dalam praktik sulit
       dibedakan dan dipisahkan.

       Dalam menentukan adanya unsur keadaan darurat, unsur psikis bukan
       merupakan pertimbangan yang utama. Yang menjadi pertimbangan utama
       adalah bahwa dalam keadaan darurat pembuat tindak pidana telah
       mengambil sikap lebih mengutamakan melindungi kepentingan hukum.
       Dengan perkataan lain, pembuat tindak pidana tindak pidana lebih
       mengutamakan kewajiban sosial yang diharapkan daripadanya untuk
       dilakukan. Ini berarti, bahwa dalam menentukan apa yang dilakukan
       pembuat tindak pidana tindak pidana perlu diteliti apakah perbuatan
       tersebut wajar dan dapat dipertanggungjawabkan secara etis dan sosial.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 14
       Jika hakim menyetujui atau menolak adanya alasan suatu keadaan darurat,
       maka penolakan atau persetujuan tersebut dinyatakan dalam putusan
       dengan menyertakan alasan yang jelas.

Pasal 34
       Pembelaan terpaksa juga merupakan unsur alasan pembenar. Untuk
       menentukan pembelaan terpaksa diperlukan tiga keadaan, yaitu :

       a. perbuatan yang dilakukan haruslah terpaksa sebagai suatu pembelaan
          yang perlu;
       b. pembelaan hanya dapat dilakukan terhadap kepentingan yang
          ditentukan secara limitatif yaitu kepentingan hukum diri sendiri atau
          orang lain baik yang menyangkut kehormatan, kesusilaan, atau harta
          benda; dan
       c. harus ada serangan seketika atau segera yang bersifat melawan hukum.

       Dalam hal pembuat tindak pidana tindak pidana melakukan pembelaan yang
       perlu, tetap harus ada keseimbangan antara pembelaan yang dilakukan dan
       serangan yang diterima. Jadi asas keseimbangan merupakan salah satu asas
       yang harus diperhatikan. Asas lainnya adalah asas subsidiaritas, artinya
       suatu kekerasan yang dipakai atau pembelaaan yang dilakukan pembuat
       tindak pidana haruslah terpaksa dilakukan.

Pasal 35
       Cukup jelas.

Pasal 36
       Tindak pidana tidak berdiri sendiri, itu baru bermakna manakala terdapat
       pertanggungjawaban pidana. Ini berarti setiap orang yang melakukan tindak
       pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana. Untuk dapat dipidana harus
       ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan
       diteruskannya celaan (vewijtbaarheid) yang objektif terhadap perbuatan yang
       dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hukum pidana yang berlaku,
       dan secara subjektif kepada pembuat tindak pidana yang memenuhi
       persyaratan untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya.

       Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat
       dipidananya pembuat tindak pidana adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa
       pembuat tindak pidana tindak pidana hanya akan dipidana jika ia
       mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan
       seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang
       menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Seseorang mempunyai
       kesalahan bilamana pada waktu melakukan tindak pidana, dilihat dari segi
       kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya.

Pasal 37
       Ayat (1)
              Dalam      pengertian  tindak     pidana    tidak   termasuk
              pertanggungjawaban pidana. Tindak pidana hanya menunjuk pada
              dilarangnya perbuatan sebagaimana ditetapkan dalam suatu
              peraturan perundang-undangan. Apakah pembuat tindak pidana

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   15
              yang telah melakukan perbuatan yang dilarang kemudian juga
              dijatuhi pidana, sangat tergantung pada persoalan apakah dalam
              melakukan perbuatan tersebut pembuat tindak pidana dapat
              dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, apakah pembuat tindak
              pidana mempunyai kesalahan.

              Yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah keadaan jiwa seseorang
              yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu
              sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela. Apabila pembuat
              tindak pidana memang mempunyai kesalahan dalam melakukan
              tindak pidana, maka ia akan dijatuhi pidana. Tetapi apabila pembuat
              tindak pidana tidak mempunyai kesalahan, walaupun telah
              melakukan perbuatan yang dilarang dan perbuatan tersebut diancam
              dengan pidana, ia tidak akan dijatuhi pidana. Dengan demikian, asas
              tiada pidana tanpa kesalahan merupakan asas fundamental dalam
              pertanggungjawaban pembuat tindak pidana karena telah melakukan
              tindak pidana.

       Ayat (2)
              Ketentuan dalam ayat ini juga merupakan suatu perkecualian seperti
              halnya ayat (2). Oleh karena itu, tidak berlaku juga bagi semua tindak
              pidana, melainkan hanya untuk tindak pidana tertentu yang
              ditetapkan oleh undang-undang. Untuk tindak pidana tertentu
              tersebut, pembuat tindak pidananya telah dapat dipidana hanya
              karena telah dipenuhinya unsur-unsur tindak pidana oleh
              perbuatannya. Di sini kesalahan pembuat tindak pidana dalam
              melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan. Asas ini
              dikenal sebagai asas “strict liability”.

Pasal 38
       Ayat (1)
              Cukup jelas.

       Ayat (2)
              Ketentuan ayat ini merupakan pengecualian dari asas tiada pidana
              tanpa kesalahan. Lahirnya pengecualian ini merupakan penghalusan
              dan pendalaman asas regulatif dari yuridis moral, yaitu dalam hal-
              hal tertentu tanggung jawab seseorang dipandang patut diperluas
              sampai kepada tindakan bawahannya yang melakukan pekerjaan
              atau perbuatan untuknya atau dalam batas-batas perintahnya. Oleh
              karena itu, meskipun seseorang dalam kenyataannya tidak
              melakukan tindak pidana namun dalam rangka pertanggungjawaban
              pidana ia dipandang mempunyai kesalahan jika perbuatan orang lain
              yang berada dalam kedudukan yang sedemikian itu merupakan
              tindak pidana. Sebagai suatu pengecualian, maka ketentuan ini
              penggunaannya harus dibatasi untuk kejadian-kejadian tertentu yang
              ditentukan secara tegas oleh undang-undang agar tidak digunakan
              secara sewenang-wenang. Asas pertanggungjawaban yang bersifat
              pengecualian ini dikenal sebagai asas tanggung jawab mutlak atau
              “vicarious liability ”.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     16
Pasal 39
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam ayat ini menegaskan kembali prinsip yang
              dituangkan dalam Pasal 37 ayat (1), bahwa tiada pidana tanpa
              kesalahan. Secara doktriner, bentuk-bentuk kesalahan dapat berupa
              kesengajaan dan kealpaan. Oleh karena itu, apabila bentuk-bentuk
              kesalahan, kesengajaan, atau kealpaan (dolus atau culpa) tidak ada,
              maka seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

       Ayat (2)
              Walaupun pada prinsipnya seseorang hanya dapat dipidana apabila
              ada kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelalaian, namun
              ketentuan ini menegaskan bahwa yang terutama dapat dipidana ialah
              perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan pemidanaan
              terhadap tindak pidana kealpaan (culpa) bersifat perkecualian.
              Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan, bahwa setiap tindak pidana
              dalam peraturan perundang-undangan selalu dianggap harus
              dilakukan dengan sengaja apabila pembuat tindak pidananya akan
              dipertanggungjawabkan. Jadi pada dasarnya setiap delik adalah delik
              kesengajaan (dolus), walaupun unsur sengaja tidak dirumuskan secara
              eksplisit dalam perumusan tindak pidana. Tidak dirumuskannya
              sengaja dalam perumusan delik, karena sengaja pada dasarnya adalah
              unsur pertanggungjawaban pidana.

              Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan
              yang dilakukan dengan sengaja mengandung arti bahwa “sengaja”
              merupakan syarat umum untuk adanya pertanggungjawaban pidana.
              Oleh karena itu apabila dalam hal-hal tertentu seseorang dipandang
              patut juga dipertanggungjawabkan atas perbuatannya yang
              dilakukan karena kealpaan, maka kealpaan sebagai syarat khusus itu
              harus secara tegas dirumuskan juga dalam perumusan tindak pidana
              yang bersangkutan.

              Bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan (yang dalam perumusan
              teknis perundang-undangan biasanya digunakan dengan istilah
              “mengetahui”, “yang diketahuinya”, “padahal diketahuinya”, atau
              “sedangkan ia mengetahui”) dinyatakan pula sebagai dapat dipidana,
              maka berbagai istilah atau bentuk-bentuk khusus dari kesengajaan itu
              harus tetap dirumuskan sebagai syarat khusus dalam perumusan
              delik yang bersangkutan. Jadi ketentuan dalam ayat (2) ini
              dimaksudkan mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap
              seseorang yang melakukan tindak pidana, baik tindak pidana formil
              (yang perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang)
              maupun delik materiil (yang perumusannya menitikberatkan pada
              akibat yang dilarang).

       Ayat (3)
              Ketentuan ini bermaksud mengatur pertanggungjawaban pidana
              terhadap pembuat tindak pidana tindak pidana yang diperberat atau
              yang dikualifikasikan oleh akibatnya (erfolgsqualifizierte delikte). Secara
              doktriner, pertanggungjawaban terhadap orang yang melakukan

                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                         17
             tindak pidana ini didasarkan pada ajaran “erfolgshaftung” (ajaran
             “menanggung-akibat”) yang tidak memerlukan adanya hubungan
             sikap batin tercela (kesalahan) antara pembuat tindak pidana dengan
             akibat yang timbul. Ajaran demikian dipandang bertentangan atau
             tidak sesuai dengan asas tiada pidana tanpa kesalahan sebagaimana
             ditegaskan dalam Pasal 37. Oleh karena asas kesalahan merupakan
             asas yang penting, maka dalam ketentuan ini ditegaskan, bahwa
             untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang terhadap akibat-
             akibat tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman
             pidananya, tetap diperlukan adanya “kesalahan” walaupun dalam
             bentuknya yang paling ringan, yaitu dapat berupa “kesengajaan
             dengan sadar kemungkinan” (doluseventualis) atau minimal harus ada
             kealpaan.

Pasal 40
       Setiap orang yang melakukan tindak pidana yang tidak dapat
       dipertanggungjawabkan kepadanya karena hal-hal yang disebutkan dalam
       Pasal ini, tidak dipidana. Kepada pembuat tindak pidananya dikenakan
       tindakan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 101.

      Untuk dapat dikatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab yang
      menentukan adalah faktor akalnya. Akalnya yang dapat membedakan antara
      perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Dalam hal
      tidak mampu bertanggungjawab, keadaan akal pembuat tindak pidana tidak
      berfungsi normal. Tidak normalnya fungsi akal, disebabkan karena
      perubahan pada fungsi jiwa yang mengakibatkan gangguan pada kesehatan
      jiwa. Jadi pembuat tindak pidana tidak mampu bertanggung jawab tersebut
      karena sebab-sebab tertentu yang hanya dapat dijelaskan dari segi medis.
      Untuk dapat menjelaskan tidak mampu bertanggung jawab dari segi medis,
      hakim tidak boleh mengandalkan kemampuan berpikir dirinya sendiri.
      Untuk itu hakim wajib menghadirkan seorang saksi ahli yang dapat
      menjelaskan hal tersebut, sehingga pembuat tindak pidana dipandang atau
      dinilai sebagai tidak mampu bertanggung jawab. Perumusan ketentuan
      dalam pasal ini bersifat deskriptif normatif yaitu menyebutkan sebab-sebab
      tidak dapat dipertanggungjawabkannya perbuatan tersebut kepada pembuat
      tindak pidananya dan menentukan pula akibatnya yaitu tidak mampu
      bertanggung jawab.

      Yang dimaksud dengan “gangguan jiwa atau penyakit jiwa” adalah sesuatu
      perubahan pada fungsi jiwa yang menyebabkan adanya gangguan pada
      kesehatan jiwa. Melakukan tindak pidana yang tidak dapat
      dipertanggungjawabkan berarti :

      a. tidak mampu memaksudkan suatu tujuan yang sadar;
      b. tidak mampu untuk mengarahkan kemauannya; atau
      c. tidak mampu untuk memahami dan menginsyafi sifat melawan hukum
         dari tindakannya.




              Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  18
       Yang dimaksud dengan “retardasi mental” adalah suatu keadaan yang
       memenuhi kriteria sebagai berikut :

       a. fungsi intelektual umum berada di bawah rata-rata yang cukup berarti;
       b. tidak mampu memenuhi norma berdikari dan tanggung jawab sosial
          sesuai dengan usia dan lingkungan budaya; dan
       c. mulai timbul di bawah umur 18 (delapan belas) tahun.

          Kriteria tersebut tidak bersifat mutlak, untuk itu para ahli ilmu jiwa
          kedokteran     perlu    dimintakan    pertimbangan    sesuai    dengan
          perkembangan disiplin ilmu yang bersangkutan.

       Yang dimaksud dengan “tidak mampu untuk memaksudkan suatu tujuan
       yang sadar” adalah ketidakmampuan mental seseorang untuk membentuk
       kesengajaan yang sadar (intentional disability).

Pasal 41
       Yang dimaksudkan dengan “kurang dapat dipertanggungjawabkan” adalah
       ketidakstabilan mental pada seseorang untuk mengarahkan kemauan atau
       kehendaknya dalam rangka pertanggungjawaban. Dalam hal demikian
       pembuat tindak pidana tindak pidana dinilai sebagai kurang mampu untuk
       menginsyafi tentang sifat melawan hukumnya dari perbuatan yang
       dilakukan atau untuk berbuat berdasarkan keinsyafan yang dapat dipidana.
       Atas perbuatan tersebut pidananya dapat diperingan, namun hakim dapat
       juga hanya menjatuhkan tindakan berupa perawatan di rumah sakit jiwa,
       atau menyerahkan pembuat tindak pidana tindak pidana kepada pemerintah
       untuk diambil tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
       undangan yang berlaku.

Pasal 42
       Ketentuan dalam Pasal ini berisikan ketentuan alasan pemaaf.

       Yang dimaksud dengan “alasan pemaaf” adalah alasan yang meniadakan
       kesalahan pembuat tindak pidana tindak pidana, dan oleh karena itu
       pembuat tindak pidana tindak pidana tidak dapat dijatuhi pidana. Perbuatan
       pembuat tindak pidana tindak pidana tetap merupakan tindak pidana, tetapi
       karena terdapat alasan pemaaf tersebut maka pembuat tindak pidana tindak
       pidana tidak dipidana.

       Ketentuan dalam Pasal ini menegaskan bahwa dalam hal pembuat tindak
       pidana tindak pidana tidak mengetahui keadaan yang merupakan unsur
       suatu tindak pidana, maka hal itu menjadi alasan tidak dipidananya pembuat
       tindak pidana. Dengan perkataan lain, ketentuan ini merupakan alasan
       pemaaf atas dilakukannya tindak pidana tersebut, dengan batasan sebagai
       berikut :

       a. jika pembuat tindak pidana tindak pidana tidak mengetahuinya itu dapat
          dipersalahkan kepadanya sebagai suatu kealpaan, atau
       b. jika pembuat tindak pidana tindak pidana tidak mengetahuinya itu
          berdasarkan alasan-alasan yang tidak masuk akal.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  19
      Dalam kedua hal tersebut pembuat tindak pidana tindak pidana tetap
      dipandang mempunyai kesalahan dan karena itu ia tetap dapat dipidana,
      tetapi pidananya diperingan.

Pasal 43
       -   Ketentuan dalam Pasal ini sebagaimana juga dalam Pasal 42 berisi
           ketentuan alasan pemaaf. Selanjutnya yang dimaksud dengan “daya
           paksa” adalah keadaan sedemikian rupa sehingga       pembuat tindak
           pidana tindak pidana tidak mempunyai pilihan lain, kecuali melakukan
           perbuatan tersebut. Mengingat keadaan yang ada pada diri pembuat
           tindak pidana tindak pidana, maka tidak mungkin baginya untuk
           menolak atau memilih ketika melakukan perbuatan tersebut.

           Pembuat tindak pidana tindak pidana yang melakukan tindak pidana
           karena terdorong oleh daya paksa, terpaksa melakukan perbuatan atau
           tidak melakukan perbuatan itu karena didorong oleh suatu tekanan
           kejiwaan yang datangnya dari luar. Dalam keadaan demikian kehendak
           pembuat tindak pidana menjadi tidak bebas. Dengan adanya tekanan dari
           luar tersebut, maka keadaan kejiwaan pembuat tindak pidana tindak
           pidana pada saat itu tidak berfungsi secara normal. Keadaan ini berbeda
           dengan keadaan tidak mampu bertanggung jawab. Dalam keadaan tidak
           mampu bertanggung jawab, fungsi kejiwaannya tidak normal bukan
           disebabkan karena tekanan dari luar, melainkan keadaan kejiwaanya itu
           sendiri tidak berfungsi secara normal.

           Tekanan kejiwaan dari luar merupakan syarat utama. Mungkin pula
           seseorang mengalami tekanan kejiwaan, tetapi bukan karena sesuatu
           yang datang dari luar, melainkan karena keberatan-keberatan yang
           didasarkan kepada pertimbangan pikirannya sendiri. Hal yang demikian
           tidak merupakan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidananya.

      -    Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat
           ditahan” adalah vis absoluta (daya paksa absolut).

      -    Yang dimaksud dengan “dipaksa oleh adanya ancaman, tekanan atau
           kekuatan yang tidak dapat dihindari” adalah vis compulsiva (daya paksa
           relatif).

Pasal 44
       Ketentuan melakukan pembelaan terpaksa yang diatur dalam Pasal ini juga
       merupakan alasan pemaaf. Untuk menentukan pembelaan terpaksa
       diperlukan tiga keadaan, yaitu :

      a. perbuatan yang dilakukan harus benar-benar terpaksa dilakukan;
      b. pembelaan dilakukan hanya terhadap kepentingan yang telah ditentukan
         dalam undang-undang, yaitu kepentingan diri, kehormatan, kesusilaan,
         atau harta benda sendiri atau orang lain; dan
      c. harus ada serangan seketika atau ancaman serangan yang melawan
         hukum dan segera.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   20
       Pembelaan dalam ketentuan ini merupakan pembelaan yang melampaui
       batas karena kegoncangan jiwa yang hebat yang langsung disebabkan oleh
       serangan atau ancaman serangan yang bersifat melawan hukum.

Pasal 45
       Ketentuan dalam Pasal ini juga mengatur alasan pemaaf.

       Yang dimaksud dengan “dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan
       pekerjaannya” adalah perbuatan yang dilakukan tersebut merupakan
       perbuatan yang biasa dilakukan oleh yang bersangkutan sebagai tugas
       sehari-hari.

Pasal 46
       Cukup jelas.

Pasal 47
       Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini korporasi telah diterima sebagai
       subjek hukum pidana, dalam arti dapat dipertanggungjawabkan secara
       pidana atas perbuatan yang dilakukan.

Pasal 48
       Cukup jelas.

Pasal 49
       Cukup jelas.

Pasal 50
       Mengenai kedudukan sebagai pembuat tindak pidana dan sifat
       pertanggungjawaban pidana dari korporasi terdapat kemungkinan sebagai
       berikut :

       a. pengurus korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan oleh karena itu
          penguruslah yang bertanggung jawab;
       b. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan pengurus yang
          bertanggung jawab; atau
       c. korporasi sebagai pembuat tindak pidana dan juga sebagai yang
          bertanggung jawab.

       Oleh karena itu jika suatu tindak pidana dilakukan oleh dan untuk suatu
       korporasi, maka penuntutannya dapat dilakukan dan pidananya dapat
       dijatuhkan terhadap korporasi sendiri, atau korporasi dan pengurusnya, atau
       pengurusnya saja.

Pasal 51
       Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 50 tanggung jawab korporasi dalam
       hukum pidana telah diterima sebagai suatu prinsip hukum. Namun
       korporasi tidak dapat dipertanggungjawabkan dalam hukum pidana
       terhadap semua obyek, kecuali jika secara khusus telah ditentukan bahwa
       perbuatan tersebut masuk dalam lingkungan usahanya. Hal ini harus secara
       tegas diatur dalam Anggaran Dasar atau ketentuan lain yang berlaku sebagai
       Anggaran Dasar dari korporasi yang bersangkutan.

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   21
Pasal 52
       Dalam hukum pidana, penjatuhan pidana selalu harus dipandang sebagai
       ultimum remedium. Oleh karena itu, dalam menuntut korporasi harus
       dipertimbangkan apakah bagian hukum lain telah memberikan perlindungan
       yang lebih berguna dibandingkan dengan tuntutan pidana dan pemidanaan.
       Jika memang telah ada bagian hukum lain yang mampu memberikan
       perlindungan yang lebih berguna, maka tuntutan pidana atas korporasi
       tersebut dapat dikesampingkan.

       Pengenyampingan tuntutan pidana atas korporasi tersebut harus didasarkan
       pada motif atau alasan yang jelas.

Pasal 53
       Cukup jelas.

Pasal 54
       Ayat (1)
              Pemidanaan merupakan suatu proses. Sebelum proses ini berjalan,
              peranan hakim penting sekali. Ia mengkonkritkan sanksi pidana yang
              terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan menjatuhkan
              pidana terhadap tertuduh dalam kasus tertentu. Ketentuan dalam
              pasal ini dikemukakan tujuan dari pemidanaan, yaitu sebagai sarana
              perlindungan masyarakat, rehabilitasi, dan resosialisasi, pemenuhan
              pandangan hukum adat, serta aspek psikologis untuk menghilangkan
              rasa bersalah bagi yang bersangkutan.

       Ayat (2)
              Meskipun pidana pada dasarnya merupakan suatu nestapa, namun
              pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak
              merendahkan martabat manusia.

Pasal 55
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam ayat ini memuat pedoman pemidanaan yang sangat
              membantu hakim dalam mempertimbangkan takaran atau berat
              ringannya pidana yang akan dijatuhkan.

              Dengan mempertimbangkan hal-hal yang dirinci dalam pedoman
              tersebut diharapkan pidana yang dijatuhkan bersifat proporsional
              dan dapat dipahami baik oleh masyarakat maupun terpidana. Rincian
              dalam ketentuan ini tidak bersifat limitatif, artinya hakim dapat
              menambahkan pertimbangan lain selain yang tercantum dalam ayat
              (1) ini.

              Unsur “berencana” sebagaimana ditemukan dalam Kitab Undang-
              undang Hukum Pidana yang lama, tidak dimasukkan dalam rumusan
              tindak pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Buku Kedua. Tidak
              dimuatnya unsur ini tidak berarti bahwa unsur berencana tersebut
              ditiadakan, tetapi lebih bijaksana jika dijelaskan dalam penjelasan
              ayat (1) ini. Berdasarkan hal ini, maka dalam menjatuhkan pidana
              hakim harus selalu memperhatikan unsur berencana, kesalahan

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  22
              pembuat tindak pidana, motif, dan tujuan dilakukannya tindak
              pidana, cara melakukan tindak pidana, dan sikap batin pembuat
              tindak pidana.

       Ayat (2)
              Ketentuan dalam ayat ini dikenal dengan asas rechterlijke pardon yang
              memberi kewenangan kepada hakim untuk memberi maaf pada
              seseorang yang bersalah melakukan tindak pidana yang sifatnya
              ringan (tidak serius). Pemberian maaf ini dicantumkan dalam putusan
              hakim dan tetap harus dinyatakan bahwa terdakwa terbukti
              melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Pasal 56
       Cukup jelas.


Pasal 57
       Dengan memperhatikan bahwa salah salah satu tujuan pemidanaan
       berorientasi kepada usaha untuk memperbaiki perilaku terpidana, maka
       kepada terpidana yang memenuhi syarat-syarat sebagaimana tercantum
       dalam Pasal ini selalu harus dimungkinkan dilakukan perubahan atau
       penyesuaian atas pidananya, yang disesuaikan dengan kemajuan yang
       diperoleh selama terpidana dalam pembinaan. Dalam pengertian seperti ini
       maka yang diperhitungkan dalam perubahan atau pengurangan atas pidana
       hanyalah :

       a. kemajuan positif yang dicapai oleh terpidana; dan
       b. perubahan yang akan menunjang kemajuan positif yang lebih besar lagi.

       Setiap perubahan atau penyesuaian harus disetujui oleh terpidana yang
       bersangkutan agar benar-benar dapat menunjang kemajuan yang telah
       dicapai.  Perubahan atau penyesuaian ini dilakukan dengan putusan
       pengadilan atas dasar permohonan yang diajukan ke pengadilan dan tidak
       mengurangi kewenangan yang ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi
       Manusia untuk memberikan remisi sesuai dengan ketentuan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 58
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam ayat ini memberi kemungkinan kepada hakim
              untuk tidak menjatuhkan pidana penjara. Syarat-syarat yang harus
              dipenuhi agar hakim dapat tidak menjatuhkan pidana penjara ialah :

              a. terdakwa melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan
                 pidana penjara;
              b. hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara
                 setelah mempertimbangkan :

                      -   tujuan pemidanaan;
                      -   pedoman pemidanaan;
                      -   pedoman penjatuhan pidana penjara;

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    23
             c. terdakwa belum pernah dijatuhi pidana penjara untuk tindak
                pidana yang dilakukan setelah berumur 18 (delapan belas) tahun.

             Kemungkinan yang diberikan kepada hakim untuk menjatuhkan
             pidana denda sebagai pengganti pidana penjara terhadap terdakwa
             yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana
             penjara, dimaksudkan untuk mengatasi sifat kaku dari perumusan
             pidana yang bersifat tunggal yang seolah-olah mengharuskan hakim
             untuk hanya menjatuhkan pidana penjara. Di samping itu,
             dimaksudkan pula untuk menghindari penjatuhan pidana penjara
             yang pendek.

      Ayat (2)
             Berdasarkan ketentuan dalam ayat ini kewenangan hakim untuk
             menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara
             sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dibatasi yaitu pembuat tindak
             pidana tetap dijatuhi pidana penjara meskipun diancam dengan
             pidana tunggal apabila yang bersangkutan pernah dijatuhi pidana
             perjara karena tindak pidana yang dilakukannya setelah berumur 18
             (delapan belas) tahun.

      Ayat (3)
             Cukup jelas.

      Ayat (4)
             Kewenangan hakim untuk mengganti pidana penjara dengan pidana
             denda, dilakukan pembatasan penggunaannya terhadap tindak
             pidana harta benda yang diancam pidana penjara secara tunggal,
             tetapi mempunyai sifat merusak tatanan dalam masyarakat (bersifat
             koruptif). Untuk tindak pidana ini hakim hanya boleh menjatuhkan
             pidana denda bersama-sama dengan pidana penjara.

Pasal 59
       Ayat (1)
              Dalam ketentuan ini hakim diberi kewenangan untuk menjatuhkan
              pidana tambahan atau mengenakan tindakan terhadap seseorang
              yang melakukan tindak pidana yang hanya diancam dengan pidana
              denda. Pertimbangannya karena tindak pidana yang hanya diancam
              dengan pidana denda dipandang sebagai tindak pidana yang ringan.
              Pidana tambahan atau tindakan yang dapat dijatuhkan hanya tertentu
              saja, khususnya yang bernilai uang seperti pembayaran ganti rugi,
              pemenuhan kewajiban adat yang bernilai uang, atau perbaikan atas
              akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang bersangkutan.

      Ayat (2)
             Ketentuan dalam ayat ini dimaksudkan untuk mencegah
             kemungkinan tidak efektifnya penjatuhan pidana denda untuk
             seseorang yang telah berulangkali melakukan tindak pidana yang
             hanya diancam dengan pidana denda.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 24
Pasal 60
       Meskipun hakim mempunyai pilihan dalam menghadapi rumusan pidana
       yang bersifat alternatif, namun dalam melakukan pilihan tersebut hakim
       senantiasa berorientasi pada tujuan pemidanaan, dengan mendahulukan atau
       mengutamakan jenis pidana yang lebih ringan apabila hal tersebut telah
       memenuhi tujuan pemidanaan.

Pasal 61
       Cukup jelas.

Pasal 62
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam ayat ini mengatur perhitungan masa pidana apabila
              terpidana dijatuhi pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana
              penjara pengganti pidana denda. Pengurangan masa pidana yang
              dimaksud dalam ketentuan ayat ini bertujuan untuk menimbulkan
              pengaruh psikologis yang baik terhadap terpidana dalam menjalani
              pembinaan selanjutnya.

       Ayat (2)
              Cukup jelas.

Pasal 63
       Cukup jelas.

Pasal 64
       Cukup jelas.

Pasal 65
       Ketentuan dalam Pasal ini memuat jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan
       oleh hakim. Ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dirumuskan
       dalam Buku Kedua hanya meliputi jenis pidana penjara, pidana denda, dan
       atau pidana mati. Pidana tutupan dan pidana pengawasan pada dasarnya
       merupakan suatu cara pelaksanaan pidana sebagai alternatif dari pidana
       penjara. Sedangkan pidana kerja sosial, merupakan jenis pidana baru yang
       di pelbagai negara sudah dilaksanakan secara luas. Pencantuman jenis
       pidana ini merupakan konsekwensi diterimanya hukum pidana yang bersifat
       “daad daderstrafrecht” yang sejauh mungkin berusaha untuk mengembangkan
       alternatif pidana kemerdekaan. Melalui penjatuhan jenis pidana ini terpidana
       dapat dibebaskan dari rasa bersalah, dan masyarakat dapat berperan serta
       secara aktif untuk memasyarakatkan terpidana dengan melakukan hal-hal
       yang bermanfaat.

Pasal 66
       Pidana mati dicantumkan dalam pasal tersendiri untuk menunjukkan bahwa
       jenis pidana ini benar-benar bersifat khusus. Jika dibandingkan dengan jenis
       pidana yang lain, pidana mati merupakan jenis pidana yang paling berat.
       Oleh karena itu, harus selalu diancamkan secara alternatif dengan jenis
       pidana lainnya yakni pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara
       paling lama 20 (tahun).


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    25
Pasal 67
       Ayat (1)
              Pidana tambahan dimaksudkan untuk menambahkan pidana pokok
              yang dijatuhkan dan pada dasarnya bersifat fakultatif. Pidana
              tambahan harus dicantumkan secara jelas dalam rumusan tindak
              pidana    yang    bersangkutan,    sehingga     hakim   dapat
              mempertimbangkan untuk dikenakan terhadap terpidana.

              Pidana tambahan yang berupa pencabutan hak tertentu, apabila
              terpidananya adalah korporasi dalam keadaan tertentu mempunyai
              efek penangkalan yang lebih efektif. Karena itu hakim dapat
              mengenakan pidana pencabutan hak yang dimiliki suatu korporasi
              meskipun dalam rumusan pidana ancaman tersebut tidak
              dicantumkan.

              Begitu pula pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat,
              hakim bebas untuk mempertimbangkan apakah akan menjatuhkan
              pidana tambahan ini, meskipun tidak tercantum sebagai ancaman
              dalam rumusan tindak pidana. Pemenuhan kewajiban adat yang
              dijatuhkan oleh hakim diharapkan dapat mengembalikan
              keseimbangan dalam masyarakat yang terganggu karena
              dilakukannya suatu tindak pidana.

       Ayat (2)
              Cukup jelas.

       Ayat (3)
              Cukup jelas.

       Ayat (4)
              Cukup jelas.

Pasal 68
       Cukup jelas.

Pasal 69
       Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini di samping menganut asas
       maksimum khusus juga ketentuan minimum khusus. Maksimum khusus
       dalam arti untuk tiap jenis pidana terdapat maksimum ancaman pidananya,
       sedangkan untuk batas pemidanaan yang paling rendah ditetapkan
       minimum umum. Minimum umum untuk pidana penjara adalah satu hari.
       Minimum khusus dalam arti untuk tindak pidana yang meresahkan
       masyarakat.

       Seseorang yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhkan pidana
       penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, akan tetapi hakim dapat
       menjatuhkan pidana selama 20 (dua puluh) tahun berturut-turut bilamana
       tindak pidana itu diancam pidana mati atau seumur hidup, atau ada
       pemberatan pidana. Tetapi dalam keadaan bagaimanapun hakim tidak boleh
       menjatuhkan pidana penjara lebih dari 20 (dua puluh) tahun.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)               26
Pasal 70
       Ketentuan Pasal ini memberi kewenangan kepada pejabat yang berwenang
       yang ditentukan dalam Keputusan Presiden untuk memberi keringanan
       pidana bagi terpidana seumur hidup, yaitu dengan mengubah pidana
       penjara seumur hidup menjadi pidana penjara paling lama 15 (lima belas)
       tahun dengan ketentuan apabila terpidana telah menjalani pidananya
       sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun dengan berkelakuan baik.

       Karena putusan pengadilan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka
       instansi atau pejabat yang diberi wewenang menetapkan keringanan pidana
       adalah eksekutif.

Pasal 71
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk membantu hakim dalam
       menentukan takaran pidana yang akan dijatuhkan. Bersama-sama dengan
       ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 55, hakim diharapkan dapat
       menjatuhkan pidana secara proporsional dan efektif.

Pasal 72
       Ketentuan dalam Pasal ini memuat ketentuan pembebasan bersyarat bagi
       narapidana yang menjalani pidana penjara. Narapidana yang dapat
       diberikan pembebasan bersyarat hanyalah narapidana yang masa pidananya
       paling singkat 1 1/2 (satu satu per dua) tahun. Setelah narapidana menjalani
       pidana penjara paling singkat 9 (sembilan) bulan di Lembaga
       Pemasyarakatan dan berkelakuan baik, maka narapidana tersebut dapat
       diberikan pembebasan bersyarat dengan harapan dapat dibina sedemikian
       rupa untuk berintegrasi kembali dengan masyarakat. Oleh karena itu selama
       menjalani pidana dalam lembaga, setiap narapidana harus dipantau
       mengenai perkembangan hasil pembinaan terhadap dirinya.

       Dalam hal narapidana telah melakukan beberapa tindak pidana sehingga
       harus menjalani beberapa pidana penjara berturut-turut, maka untuk
       mempertimbang-kan kemungkinan pemberian pembebasan bersyarat,
       pidana tersebut dijumlahkan dan dianggap satu pidana.

       Pemberian pembebasan bersyarat disertai dengan masa percobaan. Masa
       percobaan ini sama dengan sisa waktu pidana penjara yang masih belum
       dijalani ditambah 1 (satu) tahun. Dalam masa percobaan ditentukan pula
       syarat-syarat yang harus dipenuhi narapidana. Apabila dalam masa
       percobaan terpidana ditahan secara sah karena sesuatu perkara, maka waktu
       selama ia berada dalam tahanan tidak diperhitungkan.

       Pembebasan bersyarat harus dipandang sebagai usaha pembinaan dan bukan
       sebagai hadiah karena berkelakuan baik.

Pasal 73
       Dalam ketentuan Pasal ini ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi
       selama masa percobaan. Syarat untuk tidak melakukan tindak pidana selama
       masa percobaan merupakan syarat umum. Sedangkan syarat khusus dalam
       masa percobaan adalah perbuatan tertentu yang harus dihindari atau harus
       dilakukan oleh narapidana, misalnya tidak boleh minum minuman keras.

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    27
       Syarat-syarat khusus tersebut tidak boleh mengurangi hak narapidana
       misalnya hak menganut dan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan
       kepercayaannya.

Pasal 74
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai kemungkinan pencabutan
       pembebasan bersyarat. Tiga bulan setelah habis masa percobaan,
       pembebasan bersyarat tidak dapat dicabut kembali. Namun apabila sebelum
       waktu 3 (tiga) bulan narapidana dituntut karena melakukan tindak pidana
       dalam masa percobaan dan tuntutan berakhir dengan putusan yang telah
       mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka pembebasan bersyarat dapat
       dicabut kembali.

       Dalam hal terpidana harus menjalani kembali pidananya, maka jangka waktu
       antara saat mulai menjalani pembebasan bersyarat dan saat mulai menjalani
       kembali pidananya tidak dihitung sebagai menjalani pidana.

Pasal 75
       Cukup jelas.

Pasal 76
       Pidana tutupan, meskipun merupakan salah satu jenis pidana pokok, namun
       pada dasarnya merupakan cara pelaksanaan dari pidana penjara yang
       bersifat istimewa (bijzondere strafmodaliteit). Karena itu jenis pidana ini tidak
       diancamkan secara khusus dalam perumusan suatu tindak pidana.

       Pertimbangan penjatuhan pidana tutupan didasarkan pada motif dari
       pembuat tindak pidana tindak pidana yaitu karena terdorong oleh maksud
       yang patut dihormati. Tindak pidana yang dilakukan karena alasan ini pada
       dasarnya tindak pidana politik.

       Maksud yang patut dihormati dimaksud harus ditentukan oleh hakim dan
       harus termuat dalam pertimbangan putusannya.

Pasal 77
       Pelaksanaan pidana pengawasan ini dikaitkan dengan ancaman pidana
       penjara. Pidana pengawasan bersifat non-custodial, probation, atau pidana
       penjara bersyarat yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana
       lama. Pidana ini merupakan alternatif dari pidana penjara dan tidak
       ditujukan untuk tindak pidana yang berat sifatnya.

Pasal 78
       Penjatuhan pidana pengawasan terhadap orang yang melakukan tindak
       pidana yang diancam dengan pidana penjara, sepenuhnya terletak pada
       pertimbangan hakim, dengan memperhatikan keadaan dan perbuatan
       terpidana. Pidana pengawasan ini pada umumnya dijatuhkan kepada orang
       yang pertama kali melakukan kejahatan (first offender) dan paling lama 3
       (tiga) tahun.

       Pengawasan terhadap pelaksanaan pidana pengawasan dilakukan oleh
       pejabat pembina yang ada di Balai Pemasyarakatan Direktorat Jenderal

                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                        28
       Pemasyarakatan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Pejabat ini
       dapat pula meminta bantuan dari pemerintah daerah, lembaga sosial, atau
       orang tertentu.

       Mengenai lama pengawasan, pejabat pembina dapat mengusulkan kepada
       hakim pengawas untuk memperpanjang atau memperpendek masa
       pengawasannya. Usul untuk memperpanjang apabila selama dalam
       pengawasan terpidana menunjukkan gejala-gejala yang membawa dirinya ke
       arah pelanggaran hukum. Sebaliknya usul untuk memperpendek apabila
       sikap dan tingkah laku terpidana menunjukkan perbaikan. Perpanjangan
       masa pengawasan tidak boleh menjadi lebih dari 2 (dua) kali masa
       pengawasan yang ditetapkan sebagai pidana.

       Penetapan perubahan jangka waktu pengawasan adalah perubahan atas
       pidana yang dijatuhkan, karena itu harus didengar pendapat pihak
       terpidana, pejabat pembina, atau orang lain jika diperlukan.

       Apabila dalam menjalani pidana pengawasan terpidana disyaratkan
       melakukan pekerjaan tertentu, terpidana mendapat pembayaran atas
       pekerjaannya yang hasilnya untuk terpidana, korban, atau untuk negara.

Pasal 79
       Cukup jelas.

Pasal 80
       Ayat (1)
              Pidana denda sebagai salah satu sarana dalam politik kriminal tidak
              kalah efektif dengan jenis pidana lainnya, oleh karena itu dalam Kitab
              Undang-undang Hukum Pidana ini jenis pidana denda tetap
              dipertahankan.

       Ayat (2)
              Dalam menentukan satuan terkecil pidana denda sebagaimana
              ditentukan dalam ayat ini dipergunakan jumlah besarnya “upah
              maksimum harian”.

       Ayat (3)
              Dalam ketentuan ayat ini, pidana denda dirumuskan secara kategoris.
              Perumusan secara kategoris ini dimaksudkan agar :

              a. diperoleh pola yang jelas tentang maksimum denda yang
                 dicantumkan untuk berbagai tindak pidana; dan
              b. lebih mudah melakukan penyesuaian, apabila terjadi perubahan
                 ekonomi dan moneter.

              Maksimum kategori pidana denda yang teringan (kategori I) adalah
              kelipatan 100 (seratus) kali jumlah pidana denda sebagaimana
              ditentukan dalam ayat (2), sedangkan maksimum kategori pidana
              denda yang terberat (kategori VI) adalah kelipatan 200.000 (dua ratus
              ribu) kali. Kategori lainnya (II, III, IV, dan V) berturut-turut
              merupakan kelipatan 500 (lima ratus) kali, 2000 (dua ribu), 5000 (lima

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     29
              ribu), dan 20.000 (dua puluh ribu) kali jumlah pidana denda
              sebagaimana ditentukan dalam ayat (2).

       Ayat (4)
              Mengingat pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi
              hanya pidana denda, maka wajar apabila ancaman maksimum pidana
              denda yang dijatuhkan pada korporasi lebih berat daripada ancaman
              pidana denda terhadap orang perseorangan. Untuk itu telah dipilih
              cara menentukan maksimum pidana denda bagi korporasi yang
              melakukan tindak pidana yaitu kategori lebih tinggi berikutnya.

       Ayat (5)
              Dalam hal rumusan tindak pidana dalam           suatu peraturan
              perundang-undangan tidak mencantumkan ancaman pidana denda
              terhadap korporasi, maka berlaku ketentuan dalam ayat ini, dengan
              minimum pidana denda sebagaimana ditentukan dalam ayat (6).

       Ayat (6)
              Cukup jelas.

       Ayat (7)
              Cukup jelas.

Pasal 81
       Mengingat tujuan pemidanaan bukan sebagai pembalasan, maka dalam
       penjatuhan pidana denda hakim harus memperhatikan kemampuan
       terpidana secara nyata.

Pasal 82
       Cukup jelas.

Pasal 83
       Cukup jelas.

Pasal 84
       Cukup jelas.

Pasal 85
       Cukup jelas.

Pasal 86
       Pidana kerja sosial dapat diterapkan sebagai alternatif pidana penjara jangka
       pendek dan denda yang ringan. Salah satu pertimbangan yang harus
       diperhatikan dalam penjatuhan pidana kerja sosial adalah harus ada
       persetujuan terdakwa sesuai dengan ketentuan dalam Forced Labour
       Convention (Geneva Convention 1930), the Convention for the Protection of Human
       Rights and Fundamental Freedom (Treaty of Rome 1950), the Abolition of Forced
       Labour Convention (the Geneva Convention, 1957) dan the International Covenant
       on Civil and Political Rights (the New York Convention, 1966).




                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                      30
      Pidana kerja sosial ini tidak dibayar karena sifatnya sebagai pidana (work as a
      penalty), oleh karena itu pelaksanaan pidana ini tidak boleh mengandung hal-
      hal yang bersifat komersial. Riwayat sosial terdakwa diperlukan untuk
      menilai latar belakang terdakwa serta kesiapan yang bersangkutan baik
      secara fisik maupun mental dalam menjalani pidana kerja sosial. Pelaksanaan
      pidana kerja sosial dapat dilakukan di rumah sakit, rumah panti asuhan,
      panti lansia, sekolah, atau lembaga-lembaga sosial lainnya, dengan sebanyak
      mungkin disesuaikan dengan profesi terpidana

Pasal 87
       Dalam ketentuan Pasal ini kembali ditekankan sifat kekhususan pidana mati
       yaitu hanya dapat dijatuhkan sebagai upaya terakhir untuk mengayomi
       masyarakat.

Pasal 88
       Ayat (1)
              Pelaksanaan pidana mati dengan cara menembak terpidana
              didasarkan pada pertimbangan bahwa sampai saat ini cara tersebut
              dinilai paling manusiawi. Dalam hal dikemudian hari terdapat cara
              lain yang lebih manusiawi daripada dengan cara menembak
              terpidana,    pelaksanaan pidana     mati disesuaikan     dengan
              perkembangan tersebut.

      Ayat (2)
             Cukup jelas.

      Ayat (3)
             Pelaksanaan pidana mati terhadap wanita hamil harus ditunda
             sampai ia melahirkan. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanan pidana
             mati tidak mengakibatkan terjadinya pembunuhan terhadap dua
             makhluk.

             Begitu pula pelaksanaan pidana mati terhadap orang sakit jiwa
             ditangguhkan sampai orang yang bersangkutan sembuh dari
             penyakitnya.

      Ayat (4)
             Mengingat beratnya pidana mati dan tidak mungkin dapat diperbaiki
             lagi apabila ada kekeliruan, maka pelaksanaannya baru dapat
             dilakukan setelah Presiden menolak permohonan grasi orang yang
             bersangkutan.

             Berkaitan dengan pidana mati, Indonesia sudah mengikuti konvensi
             Safeguards Quaranteeing Protection on the Rights of those Facing the Death
             Penalty Economic and Social Council Resolution 1984/50, adopted 25 May
             1984.

Pasal 89
       Dalam Kitab Undang-undang Pidana ini, pidana mati bukan sebagai salah
       satu jenis pidana pokok, tetapi sebagai pidana khusus. Kekhususan ini
       ditunjukkan bahwa pidana mati diancamkan dan dijatuhkan secara sangat

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                        31
       selektif.   Dalam    hubungan       ini,   hakim    pertama-tama    selalu
       mempertimbangkan secara mendalam apakah dalam kasus yang dihadapi
       dapat diterapkan pidana alternatif “penjara seumur hidup” ataupun “penjara
       20 (dua puluh) tahun”. Dalam hal masih terdapat keraguan mengenai
       kemungkinan penggunaan salah satu pidana alternatif tersebut untuk kasus
       yang bersangkutan, maka dalam ketentuan Pasal ini dibuka kemungkinan
       bagi hakim untuk menjatuhkan “pidana mati bersyarat”. Dalam hal syarat-
       syarat yang tercantum dalam Pasal ini dipenuhi oleh terpidana selama masa
       penundaan 10 (sepuluh) tahun, maka Menteri Kehakiman dan Hak Asasi
       Manusia dapat mengubah pidana tersebut menjadi salah satu pidana
       alternatif. Dengan pola ini, maka jelaslah bahwa Kitab Undang-Undang
       Hukum Pidana ini ingin membatasi pelaksanaan pidana mati sesuai dengan
       perasaan keadilan yang berkembang dalam masyarakat.

       Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dihitung sejak
       permohonan grasi ditolak.

Pasal 90
       Dengan pola pemikiran yang sama dengan Pasal 87, maka dalam hal putusan
       hakim yang menjatuhkan pidana mati telah memperoleh kekuatan hukum
       tetap dan permohonan grasinya ditolak, namun pelaksanaan pidana mati
       tersebut tertunda selama 10 (sepuluh) tahun bukan karena terpidana
       melarikan diri, maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berwenang
       untuk mengubah putusan pidana mati menjadi pidana penjara seumur
       hidup.

Pasal 91
       Ayat (1)
              Hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim
              ditentukan secara limitatif, yaitu terbatas pada hal-hal yang tercantum
              dalam Pasal ini. Dalam penjatuhan pidana tambahan yang perlu
              mendapat perhatian adalah pencabutan hak-hak tersebut jangan
              sampai mengakibatkan kematian perdata bagi seseorang, artinya,
              yang bersangkutan kehilangan sama sekali hak-haknya sebagai
              warganegara yang harus dapat hidup secara wajar dan manusiawi.

              Hak-hak yang dapat dicabut senantiasa dikaitkan dengan tindak
              pidana yang dilakukan oleh terpidana. Hal ini dimaksudkan untuk
              mencapai salah satu dari tujuan pemidanaan, khususnya demi
              pengayoman atau perlindungan masyarakat.

              Yang dimaksud dengan “profesi” adalah pekerjaan yang memerlukan
              keahlian tertentu serta yang memiliki kode etik tertentu pula.

       Ayat (2)
              Dalam hal terpidana adalah korporasi, pidana tambahan dapat
              berupa pencabutan hak yang diperoleh korporasi, misalnya, hak
              untuk melakukan kegiatan dalam bidang usaha tertentu.

Pasal 92
       Cukup jelas.

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                      32
Pasal 93
       Cukup jelas.

Pasal 94
       Cukup jelas.

Pasal 95
       Ketentuan dalam Pasal ini memperluas kemungkinan penjatuhan pidana
       perampasan barang-barang tertentu      dan tagihan. Pidana ini dapat
       dijatuhkan terlepas dari pidana pokok dalam hal tindak pidana yang
       bersangkutan diancam dengan pidana penjara tidak lebih daripada 7 (tujuh)
       tahun atau apabila hakim hanya mengenakan tindakan.

Pasal 96
       Barang dan tagihan yang dikenai perampasan adalah yang erat kaitannya
       dengan tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh pembuat tindak pidana
       tindak pidana dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan. Barang yang dapat
       dirampas ditentukan secara limitatif. Hal ini harus dibedakan dengan
       “perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana”, lihat Pasal 85
       ayat (2) huruf b. Dalam hal yang terakhir ini hubungan antara tindak pidana
       dengan keuntungan tidaklah ditentukan bentuknya

Pasal 97
       Ketentuan pidana pengganti untuk pidana denda, lihat ketentuan Pasal 83,
       Pasal 84, dan Pasal 85.

Pasal 98
       Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dimaksudkan agar
       masyarakat mengetahui perbuatan apa dan pidana yang bagaimana yang
       dijatuhkan kepada terpidana. Pidana tambahan ini dimaksudkan untuk
       memberi perlindungan kepada masyarakat.

       Seperti pada pidana perampasan barang tertentu, apabila terpidana tidak
       membayar biaya pengumuman, maka berlaku ketentuan yang sama untuk
       pidana pengganti untuk pidana denda.

Pasal 99
       Pencantuman pidana tambahan berupa pembayaran ganti kerugian
       menunjukkan adanya pengertian akan penderitaan korban suatu tindak
       pidana. Ganti kerugian harus dibayarkan kepada korban atau ahli waris
       korban. Untuk itu, hakim menentukan siapa yang merupakan korban yang
       perlu mendapat ganti kerugian tersebut.

       Seperti pada pidana perampasan barang tertentu atau pengumuman putusan
       hakim, maka kepada terpidana yang tidak membayar ganti kerugian yang
       ditetapkan oleh hakim, dikenakan ketentuan tentang pidana pengganti untuk
       pidana denda.

Pasal 100
       Cukup jelas.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   33
Pasal 101
       Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini menganut sistem dua jalur dalam
       pemidanaan (double track system), yaitu di samping pembuat tindak pidana
       tindak pidana dapat dijatuhi pidana, dapat juga dikenakan berbagai
       tindakan.

       Dalam Pasal 40 dinyatakan bahwa pembuat tindak pidana yang memenuhi ketentuan
       pasal tersebut tidak dapat dipidana tetapi hanya dikenakan tindakan. Terhadap
       pembuat tindak pidana tindak pidana yang memenuhi ketentuan Pasal 41 hakim
       dapat memilih antara mengurangi pidana yang dijatuhkan atau mengenakan
       tindakan.
       Tindakan yang dapat dikenakan kepada pelaku dibagi dalam 2 (dua)
       kelompok. Kelompok yang pertama diperuntukkan bagi orang yang tidak
       mampu bertanggung jawab atau kurang mampu bertanggung jawab.
       Sedangkan kelompok kedua diperuntukkan bagi orang yang mampu
       bertanggung jawab dan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada
       masyarakat.

Pasal 102
       Cukup jelas.

Pasal 103
       Rumah sakit yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini baik rumah sakit
       milik pemerintah atau swasta.

Pasal 104
       Cukup jelas.

Pasal 105
       Cukup jelas.

Pasal 106
       Cukup jelas.

Pasal 107
       Putusan pengadilan yang berupa perampasan keuntungan yang diperoleh
       dari tindak pidana dimaksudkan agar pembuat tindak pidana tindak pidana
       tidak dapat menarik manfaat dari tindak pidana yang dilakukan, meskipun
       hubungan antara keuntungan dan tindak pidana tidak dimasukkan ke dalam
       bentuk-bentuk yang ditentukan dalam Pasal 96.

       Tindakan perampasan ini bertujuan memberantas kegiatan pencucian uang
       haram (money laundering) atau yang dikenal pula dengan nama pemutihan
       uang haram atau menyamarkan uang haram, yang diperoleh dari tindak
       pidana antara lain perdagangan narkotika.

Pasal 108
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     34
Pasal 109
       Cukup jelas.

Pasal 110
       Cukup jelas.

Pasal 111
       Cukup jelas.

Pasal 112
       Cukup jelas.

Pasal 113
       Ketentuan ini mengatur tentang batas umur minimum untuk dapat
       dipertanggungjawabkan secara pidana bagi seorang anak yang melakukan
       tindak pidana. Penentuan batas umur 12 (dua belas) tahun didasarkan pada
       pertimbangan psikologis yaitu kematangan emosional, intelektual, dan
       mental anak.

       Seorang anak di bawah umur 12 (dua belas) tahun tidak dapat
       dipertanggungjawabkan secara pidana dan karena itu penyelesaian kasusnya
       harus didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

       Batas umur maksimum 18 (delapan belas) tahun untuk dapat diajukan ke
       pengadilan anak, adalah sesuai dengan umur kedewasaan anak, agar bagi
       mereka dapat diterapkan ketentuan mengenai anak.

Pasal 114
       Mengingat jiwa anak yang masih peka dan labil, maka sedapat mungkin
       anak sebagai pembuat tindak pidana dihindarkan dari pemeriksaan di sidang
       pengadilan.

Pasal 115
       Mengingat bahwa pengulangan tindak pidana (recidive) yang dilakukan oleh
       anak pada umumnya disebabkan oleh pengaruh lingkungan dan bukan
       karena bakat jahat dari anak itu sendiri, maka pemberatan pidana pada
       pengulangan tindak pidana yang dilakukan anak tidak perlu diterapkan.

Pasal 116
       Ketentuan dalam Pasal ini memuat jenis-jenis pidana bagi anak yang dapat
       dijatuhkan oleh hakim. Hakim dapat memilih pidana yang dianggap tepat
       sesuai dengan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan dan sifat anak
       yang bersangkutan.

       Jenis pidana pokok bagi anak yang terdapat dalam Pasal ini disusun dari
       yang ringan dan secara bertahap ke pidana yang lebih berat.

Pasal 117
       Yang dimaksud dengan “pidana verbal” adalah jenis pidana yang paling
       ringan dan tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan bagi anak. Pidana
       verbal terdiri atas pidana peringatan dan pidana teguran keras. Yang

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 35
       dimaksud dengan “pidana peringatan” adalah pemberian nasihat kepada
       anak agar menjauhi perbuatan yang negatif. Yang dimaksud dengan “pidana
       teguran keras” adalah tidak hanya sekadar memberi nasihat melainkan anak
       diberi peringatan keras.

Pasal 118
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai pidana dengan syarat. Dalam
       hal pidana dengan syarat, hakim tidak menjatuhkan pidana penjara, tetapi
       berupa pidana pembinaan di luar lembaga, pidana kerja sosial, atau pidana
       pengawasan. Pada waktu menjatuhkan salah satu pidana tersebut, hakim
       menentukan syarat-syarat baik umum maupun khusus, yang harus dipenuhi
       dalam jangka waktu tertentu. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi,
       maka dapat dilakukan perpanjangan waktu menjalani pidana tersebut.

Pasal 119
       Pidana pembinaan di luar lembaga dimaksudkan untuk memberikan
       pembinaan kepada anak, baik dalam rangka penyembuhan karena tidak atau
       kurang mampu bertanggung jawab pidana disebabkan sakit jiwa atau
       retardasi mental ataupun berupa pembinaan lainnya bagi anak yang sehat
       jiwanya untuk memperoleh keterampilan yang berguna bagi kehidupannya.

Pasal 120
       Ketentuan dalam Pasal ini mutatis mutandis dengan pidana kerja sosial bagi
       orang dewasa sebagaimana diatur dalam Pasal 86 ayat (3) dan ayat (4).

Pasal 121
       Ketentuan dalam Pasal ini mutatis mutandis dengan pidana pengawasan bagi
       orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 , Pasal 78, dan Pasal
       79.

Pasal 122
       Cukup jelas.

Pasal 123
       Pada dasarnya pidana denda harus dibayar oleh anak itu sendiri sehingga
       pidana itu dapat dirasakan oleh anak. Oleh karena itu, pidana denda
       dijatuhkan pada anak yang telah berumur 16 (enam belas) tahun, yaitu
       mereka yang telah layak bekerja, dengan batas usia kerja 14 (empat belas)
       tahun.

Pasal 124
       Karena pidana pembatasan kebebasan merupakan pidana terberat dibanding
       dengan pidana lainnya, maka pidana ini dijatuhkan sebagai upaya terakhir.
       Selain itu juga ditentukan syarat-syarat secara rinci, sehingga hakim dapat
       memilih dengan tepat alasan penjatuhan pidana pembatasan kebebasan.

       Dalam melaksanakan pidana pembatasan kebebasan, lembaga pembebasan
       bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 hendaknya diberdayakan




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   36
Pasal 125
       Pidana pembinaan dalam lembaga dilaksanakan baik dalam lembaga yang
       diselenggarakan oleh pemerintah maupun oleh swasta. Namun jika keadaan
       perbuatan anak membahayakan masyarakat, maka anak yang bersangkutan
       ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan anak. Lama pembinaan dalam
       lembaga sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Terhadap pidana ini
       dapat pula dikenakan pembebasan bersyarat, yaitu paling lama setelah
       menjalani 1/2 (satu per dua) dari lamanya pembinaan yang ditentukan oleh
       hakim, dengan syarat berkelakuan baik.

Pasal 126
       Ancaman pidana mati dan pidana penjara seumur hidup tidak dapat
       dijatuhkan kepada anak, dengan harapan anak tersebut masih dapat dibina
       untuk diperbaiki baik budi pekerti maupun akhlaknya. Pidana penjara untuk
       anak paling lama 10 (sepuluh) tahun dianggap telah cukup untuk membina
       anak demi kehidupan selanjutnya.

Pasal 127
       Pidana tutupan merupakan cara pelaksanaan pidana penjara. Kemungkinan
       dapat terjadi bahwa anak yang mendekati umur 17 (tujuh belas) tahun dan
       belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun telah ikut dalam kegiatan
       politik atau tindakan yang berdasarkan keyakinan yang patut dihormati,
       maka terhadap anak tersebut dapat pula dikenakan pidana tutupan.

Pasal 128
       Cukup jelas.

Pasal 129
       Tindakan yang dikenakan terhadap anak mutatis mutandis dengan tindakan
       untuk orang dewasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 sampai dengan
       Pasal 103.

Pasal 130
       Cukup jelas.

Pasal 131
       Cukup jelas.

Pasal 132
       Ketentuan dalam Pasal ini memuat hal-hal yang meringankan pidana.
       Percobaan dan pembantuan merupakan dasar peringan pidana. Yang
       dimaksud dengan “percobaan” lihat penjelasan Pasal 17. Sedangkan yang
       dimaksud dengan “pembantuan’ lihat penjelasan Pasal 23. Dalam percobaan,
       pembuat tindak pidana tindak pidana secara obyektif tidak mencapai apa
       yang dikehendaki sehingga wajar jika pidana yang diancamkan dikurangi.
       Dalam hal pembantuan, peranan dari pembantu dalam mewujudkan tindak
       pidana lebih kecil daripada pembuat tindak pidana tindak pidana materiil.
       Oleh karena itu wajar pula bila ancaman pidananya dikurangi.

       Hal-hal lainnya yang meringankan pidana diambil dari keadaan yang nyata
       sehingga dipandang wajar untuk ditetapkan secara tegas dalam Undang-

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 37
      undang. Misalnya dalam hal wanita hamil muda, menurut ilmu
      pengetahuan, mereka seringkali mengalami goncangan jiwa yang dapat
      mengikibatkan perilaku yang tidak atau kurang rasional. Begitu pula
      pembuat tindak pidana tindak pidana yang melakukan tindak pidana karena
      goncangan kejiwaan, patut dipertimbangkan sebagai hal yang dapat
      meringankan pidana yang akan dijatuhkan.

Pasal 133
       Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi hakim
       dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang meringankan
       pidana dengan ditetapkannya maksimum pidana yang dapat dijatuhkan.

Pasal 134
       Ketentuan dalam Pasal ini memuat hal-hal yang memperberat pidana. Dasar
       pemberatan pidana dalam beberapa hal sudah diatur dalam peraturan
       perundang-undangan, seperti yang menyangkut pegawai negeri, bendera
       kebangsaan, lagu kebangsaan, dan lambang negara, di samping terdapat
       pula yang merupakan ketentuan baru.

Pasal 135
       Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi hakim
       dalam menjatuhkan pidana apabila terdapat hal-hal yang memperberat
       pidana dengan ditetapkannya maksimum ancaman pidana ditambah 1/3
       (satu per tiga).

Pasal 136
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam ayat ini bertujuan untuk memberi kepastian bagi
              hakim apabila dalam kasus tertentu menjumpai adanya alasan-alasan
              yang meringankan dan memberatkan pidana secara bersamaan.

      Ayat (2)
             Ketentuan dalam ayat ini merupakan pengecualian ayat (1) yaitu
             dalam hal terdapat alasan yang memperingan dan memperberat
             secara bersamaan, maka hakim berdasarkan pertimbangan tertentu
             dapat tidak memperingan atau memperberat pidana. Jadi tetap
             berlaku ancaman pidana menurut rumusan tindak pidana dalam
             pasal yang bersangkutan.

Pasal 137
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam ayat ini mengatur mengenai perbarengan peraturan
              atau “konkursus idealis”. Dipandang dari sudut hukum, dalam
              konkursus idealis terdapat kesatuan perbuatan, karena itu sistem
              pemidanaan yang digunakan dalam perbarengan peraturan adalah
              sistem absorpsi. Dasar pemikiran perbarengan (konkursus) ialah
              apabila seseorang diadili melakukan suatu perbuatan dan ternyata
              perbuatan tersebut lebih daripada satu tindak pidana, maka
              ketentuan yang berlaku adalah yang lebih lunak yaitu hanya berlaku
              satu ketentuan pidana saja, karena dalam konkursus idealis pada


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 38
              dasarnya hanya ada satu perbuatan sehingga sistem absorpsi lebih
              memadai.

       Ayat (2)
              Ketentuan dalam ayat ini mengatur mengenai asas “lex specialis
              derogat legi generalis”. Asas ini sengaja dicantumkan agar tidak ada
              keragu-raguan pada hakim apabila terjadi kasus yang diatur dalam
              dua undang-undang.

Pasal 138
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam ayat ini mengatur pemidanaan apabila ada
              perbuatan berlanjut atau “voortgezette handeling”. Seperti halnya
              konkursus idealis, dalam perbuatan berlanjut terdapat kesatuan
              perbuatan dipandang dari sudut hukum. Dalam perbuatan berlanjut
              digunakan sistem pemidanaan absorpsi.

       Ayat (2)
              Cukup jelas.

       Ayat (3)
              Sistem absorpsi juga digunakan dalam hal pemalsuan atau perusakan
              mata uang, memakai atau menggunakan benda yang dipalsu atau
              dirusak.

Pasal 139
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai perbarengan perbuatan atau
       “konkursus realis”. Sistem pemidanaan yang digunakan adalah sistem
       kumulasi yang diperlunak atau absorpsi yang dipertajam. Sistem ini dipilih
       atas pertimbangan bahwa penjatuhan pidana sekaligus akan dirasakan
       sangat berat oleh terpidana daripada apabila pidana itu dijatuhkan sendiri-
       sendiri. Di samping itu, seandainya untuk tindak pidana yang pertama
       pembuat tindak pidana tindak pidana sudah dijatuhi pidana, diharapkan ia
       tidak akan melakukan tindak pidana lagi.

Pasal 140
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam ayat ini mengatur perbarengan perbuatan, akan
              tetapi ancaman pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang dilakukan
              diancam dengan pidana yang tidak sejenis. Dalam hal ini digunakan
              sistem pemidanaan kumulasi, namun jumlah pidana yang dijatuhkan
              tidak boleh melebihi maksimum ancaman pidana yang terberat
              ditambah 1/3 (satu per tiga). Jadi digunakan sistem kumulasi yang
              diperlunak.

       Ayat (2)
              Apabila perbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana denda,
              maka yang diperhitungkan adalah maksimum pidana penjara yang
              menggantikan pidana denda tersebut.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   39
       Ayat (3)
              Cukup jelas.

Pasal 141
       Jika terpidana dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup, maka wajar
       apabila tidak dikenakan pidana lain seperti pidana denda. Pidana tambahan
       yang dapat dikenakan adalah yang disebutkan dalam ketentuan Pasal ini.

Pasal 142
       Cukup jelas.

Pasal 143
       Cukup jelas.

Pasal 144
       Ketentuan dalam Pasal ini memberi petunjuk kepada hakim apabila ia
       menjatuhkan pidana kepada seseorang, akan tetapi terpidana ini telah
       dijatuhi pidana pula atas tindak pidana yang dilakukan sebelum dijatuhi
       pidana tersebut. Dalam hal ini pidana yang dijatuhkan sebelumnya harus
       diperhitungkan pula seolah-olah diadili pada saat yang sama dengan perkara
       pidana yang diadili sekarang. Dengan demikian ketentuan tentang
       perbarengan harus diterapkan.

Pasal 145
       Huruf a
              Ketentuan dalam huruf a ini berhubungan dengan asas ne bis in idem.

       Huruf b
             Apabila seorang terdakwa meninggal dunia, maka tidak dapat
             dilakukan penuntutan terhadap perkara tersebut. Tidak dilakukannya
             penuntutan karena kesalahan seseorang tidak dapat dilimpahkan
             kepada orang lain.

              Apabila putusan pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap
              sebelum terpidana meninggal dunia, maka pidana denda, barang
              yang dirampas, dan biaya perkara dapat dipertanggung-jawabkan
              kepada para ahli waris terpidana.

       Huruf c
              Cukup jelas.

       Huruf d
             Cukup jelas.

       Huruf e
              Cukup jelas.

       Huruf f
             Bagi tindak pidana ringan yang hanya diancam dengan pidana denda
             Kategori I atau Kategori II, dinilai cukup apabila terhadap orang yang
             melakukan tindak pidana tersebut tidak dilakukan penuntutan, asal

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    40
              membayar denda maksimum yang diancamkan. Penuntut umum
              harus menerima keinginan terdakwa untuk memenuhi maksimum
              denda tersebut.

              Bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama
              1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori III, jika
              penuntut umum menyetujui terdakwa dapat memenuhi maksimum
              denda untuk menggugurkan penuntutan.

       Huruf g
             Amnesti dan abolisi adalah hak prerogatif Presiden, setelah
             memperhatikan      pertimbangan  Dewan    Perwakilan   Rakyat,
             sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
             Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pemberian amnesti maka
             semua akibat hukum pidana terhadap seseorang yang telah
             melakukan tindak pidana menjadi hapus. Dengan pemberian abolisi,
             maka penuntutan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak
             pidana ditiadakan.

       Huruf h
             Cukup jelas.

       Huruf i
             Terhadap tindak pidana yang hanya dapat dituntut berdasarkan
             aduan, maka apabila pengaduan ditarik kembali dianggap tidak ada
             pengaduan, asalkan dilakukan dalam tenggang waktu yang telah
             ditentukan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini.

       Huruf j
             Cukup jelas.

Pasa1 146
       Ayat (1)
              Cukup jelas.

       Ayat (2)
              Cukup jelas.

       Ayat (3)
              Meskipun tindak pidana yang dilakukan terlebih dahulu sudah gugur
              hak penuntutannya berdasarkan Pasal 145 huruf c, namun apabila
              terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap tindak pidana
              yang kedua dan selanjutnya tetap berlaku ketentuan pemberatan
              ancaman pidana bagi pengulangan tindak pidana sesuai dengan
              ketentuan yang berlaku untuk itu.

Pasal 147
       Apabila seseorang melakukan tindak pidana dan putusan pengadilan
       terhadap tindak pidana tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap,
       maka terhadap orang tersebut dalam perkara yang sama tidak dapat lagi
       dilakukan penuntutan pidana (asas ne bis in idem). Ketentuan ini

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                41
       dimaksudkan untuk memberi kepastian hukum. Dikecualikan dalam
       ketentuan ini, apabila terdapat alasan untuk melakukan peninjauan kembali
       sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
       Dalam hal terjadi Peninjauan Kembali, putusan pidana atas Peninjauan
       Kembali tersebut tidak boleh melebihi pidana yang telah dijatuhkan dalam
       putusan semula.

Pasal 148
       Huruf a
              Cukup jelas.

       Huruf b
             Ketentuan ini merupakan pengecualian dari huruf a. Meskipun
             putusan dari hakim luar negeri tersebut berupa putusan bebas atau
             lepas dari segala tuntutan hukum, orang yang melakukan tindak
             pidana tersebut masih dapat dituntut di Indonesia apabila tindak
             pidana yang dilakukan termasuk dalam ketentuan ini. Ketentuan ini
             dinilai penting karena tindak pidana tersebut dinilai sangat
             merugikan negara kita.

       Catatan :Penjelasan perlu dikonsultasikan kembali.

Pasal 149
       Ayat (1)
              Ketentuan kedaluwarsa dalam ketentuan ayat ini dimaksudkan untuk
              memberi kepastian hukum terhadap status tindak pidana yang
              dilakukan. Di samping itu dengan lewatnya jangka waktu tersebut
              pada umumnya sulit untuk menentukan alat-alat bukti.

              Penentuan jangka waktu tenggang kedaluwarsa disesuaikan dengan
              berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Bagi tindak pidana
              yang lebih berat, tenggang waktu kedaluwarsa lebih lama daripada
              tenggang waktu bagi tindak pidana yang lebih ringan.

       Ayat (2)
              Ketentuan dalam ayat ini disesuaikan dengan prinsip dalam hukum
              pidana yang memperlakukan secara khusus bagi anak di bawah umur
              tertentu. Oleh karena itu, tenggang waktu kedaluwarsa terhadap
              tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur 18 (delapan belas)
              tahun lebih singkat daripada tindak pidana yang dilakukan orang
              dewasa.

Pasal 150
       Sesuai dengan sifat tindak pidana yang bersifat berlangsung (voorduurend),
       maka selesainya tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal ini ialah pada
       waktu korban yang dilarikan, diculik, atau dirampas kemerdekaannya,
       dilepaskan.   Apabila korban sampai dibunuh maka waktu gugurnya
       penuntutan, dihitung mulai hari berikutnya dari waktu matinya korban.

Pasal 151
       Cukup jelas.

                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 42
Pasal 152
       Yang dimaksud dengan “sengketa hukum” adalah perbedaan pendapat
       mengenai persoalan hukum yang harus diputus terlebih dahulu oleh
       pengadilan lain sebelum perkara pokok diputuskan.

Pasal 153
       Cukup jelas.

Pasal 154
       Karena sifat pidana itu melekat pada diri pribadi terpidana, dengan
       sendirinya apabila terpidana itu meninggal dunia, maka pidana denda tidak
       dapat dibayar dari harta warisan terpidana.

       Meskipun pidana denda tidak dapat dibayarkan dari harta warisan terpidana
       yang meninggal dunia, namun pidana perampasan barang dan atau tagihan,
       tetap dapat dijalankan.

Pasal 155
       Tenggang kedaluwarsa gugurnya pelaksanaan pidana lebih lama dari
       tenggang kedaluwarsa bagi penuntutan karena dalam pelaksanaan pidana,
       kesalahan terpidana sudah terbukti, sehingga sudah semestinya kalau
       tenggang waktunya lebih lama dan tidak boleh kurang dari lamanya pidana
       yang dijatuhkan.

       Mengingat pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dijatuhkan
       kepada pembuat tindak pidana tindak pidana yang betul-betul dipandang
       perlu disingkirkan dari masyarakat, maka terhadap pelaksanaan pidana mati
       tidak dikenal tenggang kedaluwarsanya.

Pasal 156
       Yang dimaksud dengan “putusan hakim dapat dilaksanakan” adalah
       putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 157
       Cukup jelas.

Pasal 158
       Cukup jelas.

Pasal 159
       Cukup jelas.

Pasal 160
       Cukup jelas.

Pasal 161
       Cukup jelas.

Pasal 162
       Cukup jelas.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 43
Pasal 163
       Cukup jelas.

Pasal 164
       Cukup jelas.

Pasal 165
       Cukup jelas.

Pasal 166
       Cukup jelas.

Pasal 167
       Cukup jelas.

Pasal 168
       Cukup jelas.

Pasal 169
       Cukup jelas.

Pasal 170
       Cukup jelas.

Pasal 171
       Cukup jelas.

Pasal 172
       Cukup jelas.

Pasal 173
       Cukup jelas.

Pasal 174
       Cukup jelas.

Pasal 175
       Cukup jelas.

Pasal 176
       Cukup jelas.

Pasal 177
       Cukup jelas.

Pasal 178
       Cukup jelas.

Pasal 179
       Cukup jelas.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)   44
Pasal 180
       Cukup jelas.

Pasal 181
       Cukup jelas.

Pasal 182
       Cukup jelas.

Pasal 183
       Cukup jelas.

Pasal 184
       Cukup jelas.

Pasal 185
       Cukup jelas.

Pasal 186
       Cukup jelas.

Pasal 187
       Cukup jelas.

Pasal 188
       Cukup jelas.

Pasal 189
       Cukup jelas.

Pasal 190
       Cukup jelas.

Pasal 191
       Cukup jelas.

Pasal 192
       Cukup jelas.

Pasal 193
       Cukup jelas.

Pasal 194
       Cukup jelas.

Pasal 195
       Cukup jelas.

Pasal 196
       Cukup jelas.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)   45
Pasal 197
       Cukup jelas.

Pasal 198
       Cukup jelas.

Pasal 199
       Cukup jelas.

Pasal 200
       Cukup jelas.

Pasal 201
       Cukup jelas.

Pasal 202
       Cukup jelas.

Pasal 203
       Cukup jelas.

Pasal 204
       Cukup jelas.

Pasal 205
       Cukup jelas.

Pasal 206
       Cukup jelas.

Pasal 207
       Cukup jelas.

Pasal 208
       Cukup jelas.

Pasal 209
       Cukup jelas.

Pasal 210
       Cukup jelas.

Pasal 211
       Cukup jelas.

Pasal 212
       Ayat (1)
              Yang dimaksud dengan “Komunisme/Marxisme-Leninisme” adalah
              paham atau ajaran Karl Mark yang terkait pada dasar-dasar dan
              taktik perjuangan yang diajarkan oleh Lenin, Stalin, Mao Tse Tung,


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 46
              dan lain-lain, mengandung benih-benih dan unsur-unsur yang
              bertentangan dengan falsafah Pancasila.

       Ayat (2)
              Cukup jelas.

Pasal 213
       Cukup jelas.

Pasal 214
       Cukup jelas.

Pasal 215
       Yang dimaksud dengan “makar”, lihat Pasal 193. Berdasarkan pengertian ini,
       maka untuk terjadinya makar harus sudah ada permulaan pelaksanaan,
       sehingga apabila hanya berupa niat tidak termasuk pengertian makar.
       Demikian pula, apabila pembuat tindak pidana telah melakukan perbuatan
       pelaksanaan, kemudian mengundurkan diri secara sukarela tetap dikatakan
       melakukan makar.

       Yang hendak dilindungi dari tindak pidana dalam pasal ini adalah Presiden
       atau Wakil Presiden. Oleh karena itu, pembuat tindak pidana tindak pidana
       harus mengetahui atau setidak-tidaknya mengetahui bahwa yang menjadi
       sasaran dalam melakukan tindak pidana ini adalah Presiden dan Wakil
       Presiden. Tujuannya adalah untuk membunuh, merampas kemerdekaan,
       atau membuat mereka tidak mampu memerintah.

       Yang dimaksud dengan “merampas            kemerdekaan”    termasuk   pula
       melanjutkan perampasan kemerdekaan.

       Yang dimaksud dengan “menjadikan tidak mampu menjalankan
       pemerintahan” adalah setiap perbuatan apapun selain membunuh atau
       merampas kemerdekaan, sehingga Presiden atau Wakil Presiden tidak dapat
       menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya.

Pasal 216
       Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud agar sebagian atau seluruh
       wilayah negara jatuh kepada kekuasaan asing, merupakan pengkhianatan
       ekstern atau “landverraad” karena melibatkan negara asing.

       Tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk memisahkan sebagian
       wilayah negara merupakan pengkhianatan intern atau “hoogverrad”, karena
       tidak melibatkan negara asing, walaupun secara berangsur-berangsur dapat
       juga melibatkan kekuasaan asing.

       Yang dimaksud dengan “paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20
       (dua puluh) tahun” adalah rentang waktu ancaman pidananya antara 5
       (lima) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  47
Pasal 217
       Ayat (1)
              Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah
              meniadakan atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan
              cara yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi apabila
              dilakukan secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar
              tidak dapat diterapkan Pasal ini.

              Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ada 2 (dua) hal yaitu
              meniadakan susunan pemerintahan yang sah menurut Undang-
              Undang Dasar, dan mengubah susunan pemerintahan dengan cara
              yang tidak sah menurut Undang-Undang Dasar.

              Meniadakan susunan pemerintahan berarti menghilangkan susunan
              pemerintah yang ada dan diganti dengan yang baru. Mengubah
              susunan pemerintah berarti tidak meniadakan susunan pemerintahan
              yang lama, akan tetapi hanya mengubah saja. Cara mengganti dan
              mengubah susunan pemerintahan harus tidak sah.

       Ayat (2)
              Pemberatan pidana terhadap pemimpin atau pengatur makar
              sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dipandang wajar karena
              mereka sebagai otak (auctor intelectualis) dari tindak pidana tersebut.

Pasal 218
       Ayat (1)
              Ketentuan pasal ini ditujukan kepada sekelompok masyarakat yang
              karena sesuatu hal mengangkat senjata melawan pemerintahan yang
              sah.

              Yang dimaksud dengan “senjata” adalah setiap jenis senjata baik
              senjata modern maupun senjata tradisionil.

       Ayat (2)
              Pemberatan     pidana  terhadap    pemimpin       atau    pengatur
              pemberontakan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dipandang
              wajar karena mereka sebagai otak (auctor intelectualis) dari tindak
              pidana tersebut.

Pasal 219
       Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah perbuatan yang
       dilakukan di luar negeri yang bermaksud menggulingkan pemerintah.

       Yang dimaksud dengan “menggulingkan pemerintah” adalah meniadakan
       atau mengubah susunan pemerintahan yang sah dengan cara yang tidak sah
       menurut Undang-Undang Dasar.

Pasal 220
       Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal 13.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                      48
       Ketentuan dalam Pasal ini tidak hanya memuat larangan permufakatan jahat
       melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 212, Pasal 213,
       Pasal 214, Pasal 216, Pasal 217, Pasal 218, Pasal 235, atau Pasal 237, tetapi
       juga perbuatan mempersiapkan atau memudahkan terjadinya salah satu
       tindak pidana tersebut.

Pasal 221
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan
       pertahanan dan keamanan negara yang harus dirahasiakan agar jangan
       sampai jatuh ke tangan musuh.

Pasal 222
       Cukup jelas.

Pasal 223
       Yang menjadi subyek tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini adalah setiap
       orang yang bertugas melakukan perundingan dengan negara asing atas
       nama Pemerintah. Ini berarti ia mewakili Pemerintah dan segala akibat dari
       perundingan tersebut menjadi tanggung jawab Pemerintah. Oleh karena itu
       berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, orang tersebut dilarang bertindak
       merugikan pertahanan keamanan negara.

Pasal 224
       Cukup jelas.


Pasal 225
       Cukup jelas.


Pasal 226
       Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi dari negara asing
       atau tentara yang akan memberontak terhadap negara asing tersebut.


Pasal 227
       Cukup jelas.

Pasal 228
       Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan pengkhianatan kepada negara
       atau menjadi mata-mata atau kaki tangan negara asing.

Pasal 229
       Cukup jelas.

Pasal 230
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi barang yang
       bersifat rahasia negara, misalnya peta bumi, rencana, gambar atau barang


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     49
       lain yang berhubungan dengan pertahanan keamanan. Oleh karena itu
       barang tersebut dilarang diumumkan, diberitahukan, atau diberikan kepada
       orang yang tidak berhak mengetahui.

Pasal 231
       Cukup jelas.

Pasal 232
       Cukup jelas.

Pasal 233
       Cukup jelas.

Pasal 234
       Yang dimaksud dengan “cara curang”, misalnya              memperdayakan,
       menyamar, memakai nama, atau kedudukan palsu.

Pasal 235

       Huruf a
              Yang dimaksud dengan “instalasi negara” dalam Pasal ini adalah
              instalasi tertentu (penting) yaitu Istana Negara yang digunakan oleh
              Presiden dan Wakil Presiden untuk kegiatan kenegaraan, kediaman
              resmi Presiden dan Wakil Presiden, gedung-gedung Lembaga Tinggi
              Negara, dan gedung yang digunakan untuk tamu-tamu negara yang
              setingkat dengan Presiden.

              Yang dimaksud dengan “instalasi militer” adalah instalasi vital
              militer.

       Huruf b
             Cukup jelas.

       Huruf c
              Cukup jelas.

Pasal 236
       Cukup jelas.

Pasal 237
       Ayat (1)
              Cukup jelas.

       Ayat (2)
              Huruf a
                     Cukup jelas.


                 Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 50
              Huruf b
                    Yang dimaksud bekerja pada musuh sebagai mata-mata ialah :

                      a. memiliki, menguasai, atau memperoleh dengan maksud
                         untuk meneruskannya langsung maupun tidak langsung
                         kepada musuh negara Republik Indonesia, sesuatu peta,
                         rancangan, gambar atau tulisan tentang bangunan-
                         bangunan militer atau rahasia militer ataupun keterangan
                         tentang rahasia Pemerintah dalam bidang politik,
                         diplomasi atau ekonomi;
                      b. melakukan penyelidikan untuk musuh tentang hal
                         tersebut pada huruf a atau menerima dalam pemondokan,
                         menyembunyikan atau menolong seorang penyelidik
                         musuh;
                      c. mengadakan,       memudahkan        atau     menyebarkan
                         propaganda untuk musuh;
                      d. melakukan     sesuatu    usaha     bertentangan   dengan
                         kepentingan negara sehingga terhadap seseorang dapat
                         melakukan penyelidikan, penuntutan, perampasan atau
                         pembatasan kemerdekaan, penjatuhan pidana atau
                         tindakan lainnya oleh atau atas kekuasaan musuh; atau
                      e. memberikan kepada atau menerima dari musuh atau
                         pembantu-pembantu musuh, sesuatu barang atau uang,
                         atau melakukan sesuatu perbuatan yang menguntungkan
                         musuh atau pembantu-pembantunya, atau menyukarkan
                         atau merintangi atau menggagalkan sesuatu tindakan
                         terhadap musuh atau pembantu-pembantunya.
       Ayat (3)
              Cukup jelas.

Pasal 238
       Cukup jelas.

Pasal 239
       Yang dimaksud dengan “perbuatan curang menyerahkan barang-barang
       keperluan tentara”, misalnya pemasok yang menyerahkan barang-barang
       yang jumlah, berat, atau keadaannya kurang atau tidak sesuai dengan yang
       telah diperjanjikan.

Pasal 240
       Cukup jelas.

Pasal 241
       Yang dimaksud dengan “permufakatan jahat”, lihat Pasal 13.

       Ketentuan dalam Pasal ini tidak hanya memuat larangan permufakatan jahat
       melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 235 dan Pasal
       237, tetapi juga perbuatan mempersiapkan atau memudahkan terjadinya
       salah satu tindak pidana tersebut.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  51
Pasal 242
       Yang dimaksud dengan “kerusakan atau kehancuran lingkungan hidup’
       adalah tercemarnya atau rusaknya kesatuan ruang dengan semua benda,
       daya, keadaan, dan mahluk hidup termasuk manusia dan perilakunya, yang
       mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan ksejahteraan manusia
       serta mahluk lainnya.

       Termasuk merusak atau menghancurkan adalah dengan sengaja melepaskan
       atau membuang dengan sengaja zat, energi, dan/atau komponen lain yang
       berbahaya atau beracun ke dalam tanah, udara, atau air permukaan yang
       membahayakan terhadap orang atau barang.

       Terorisme sudah diterima sebagai salah satu tindak pidana internasional dan
       karena itupun sudah ada konvensi internasional yang mencela dan
       mengancam dengan pidana terhadap perbuatan tersebut. Indonesia sebagai
       anggota masyarakat bangsa-bangsa patut menghormati konvensi ini dan
       karena itu menjadikan perbuatan terorisme sebagai suatu tindak pidana.

Pasal 243
       Cukup jelas.

Pasal 244
       Pasal ini diambil dari Convention on the Physical Protection of Nuclear Material,
       Vienna, 1979 yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 59
       Tahun 1986.

Pasal 245
       Cukup jelas.

Pasal 246
       Cukup jelas.

Pasal 247
       Ketentuan ini ditujukan terhadap auctor intelectualis.

       Yang dimaksud dengan “merencanakan” termasuk mempersiapkan baik
       secara fisik, finansial, maupun sumber daya manusia.

       Yang dimaksud dengan “menggerakkan” adalah melakukan hasutan dan provokasi,
       pemberian hadiah atau uang atau janji.


Pasal 248
       Yang dimaksud dengan “bantuan” adalah tindakan memberikan bantuan
       baik sebelum maupun pada saat tindak pidana dilakukan.

       Yang dimaksud dengan “kemudahan” adalah tindakan memberikan bantuan
       setelah tindak pidana dilakukan.




                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                        52
Pasal 249
       Yang dimaksud dengan “bantuan” dan “kemudahan” lihat penjelasan Pasal
       248.

Pasal 250
       Cukup jelas.

Pasal 251
       Cukup jelas.

Pasal 252
       Yang dimaksud dengan "bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara"
       adalah fasilitas penerbangan yang digunakan untuk keamanan dan
       pengaturan lalu lintas udara seperti terminal, bangunan, menara, rambu
       udara, penerangan, landasan, serta fasilitas lainnya, termasuk bangunannya
       ataupun instalasinya.

Pasal 253
       Yang dimaksud dengan "tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan"
       adalah fasilitas penerbangan yang digunakan oleh atau bagi pesawat agar
       dapat mendarat (landing) atau tinggal landas (take off) secara aman, seperti
       tanda atau alat landasan (runway-marking) termasuk garis di tengah landasan
       (runway- counterline-marking), tanda penunjuk atau koordinat landasan
       (runway-designation-marking), tanda ujung landasan (runway-threshold-
       marking) dan tanda adanya rintangan landasan (obstacle-marking) termasuk
       lampu tanda pemancar radio, lampu tanda menara lalu lintas udara, dan
       lampu tanda gedung stasiun udara, dan lain sebagainya. Pengertian
       "memasang tanda atau alat yang keliru" dapat juga berarti secara sengaja dan
       melawan hukum memasang secara keliru alat atau tanda yang benar.

Pasal 254
       Pesawat udara yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini adalah pesawat
       udara yang berada di darat, yaitu tidak dalam penerbangan atau masih
       dalam persiapan oleh awak darat atau oleh awak pesawat untuk
       penerbangan tertentu.

Pasal 255
       Cukup jelas.

Pasal 256
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim dikenal dengan pembajakan
       udara (hijacking). Dalam ketentuan ini perbuatan merampas atau
       mempertahankan perampasan tersebut dilakukan dengan jalan melawan
       hukum, misalnya menipu atau menyuap, sehingga pilot dengan sukarela
       menyerahkan pengemudian pesawat udara yang sedang dalam penerbangan.

Pasal 257
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini juga merupakan pembajakan udara
       (hijacking) sebagaimana diatur dalam Konvensi Internasional tentang The



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    53
       Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft   yang diadakan di Den Haag-
       Belanda tahun 1970.

       Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut dengan Undang-undang
       Nomor 2 Tahun 1976 sehingga sebagai negara peserta harus memenuhi
       kewajiban yang diatur dalam Pasal 2 Konvensi, yaitu bahwa setiap negara
       peserta konvensi wajib memidana perbuatan pembajakan udara dengan
       pidana yang berat. Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana
       internasional yang berarti bahwa setiap negara (peserta konvensi)
       mempunyai jurisdiksi kriminal terhadap setiap pembajak udara, dengan
       tidak memandang nasionalitas pelaku maupun pesawat udara serta tempat
       (negara) terjadinya pembajakan. Ini berarti bahwa apabila pelaku
       pembajakan udara tersebut diketemukan di Indonesia, maka Indonesia
       berwenang menuntutnya. Oleh karena itu, Indonesia juga wajib membuat
       ketentuan pidana untuk tindak pidana ini.

       Berbeda dengan pembajakan udara yang diatur dalam Pasal 644, dalam
       ketentuan Pasal ini perbuatan merampas atau mempertahankan perampasan
       dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam bentuk apapun,
       sehingga pilot berada dalam keadaan daya paksa dan tak bisa berbuat lain
       kecuali menyerahkan pengemudian pesawat udara.

Pasal 258
       Cukup jelas.

Pasal 259
       Perbuatan kekerasan dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana
       yang wajib dilarang oleh negara peserta Konvensi Internasional mengenai
       The Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation yang
       diadakan di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai pelengkap Konvensi
       Den Haag tahun 1970.

Pasal 260
       Cukup jelas.

Pasal 261
       Perbuatan kekerasan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana yang wajib
       dilarang oleh negara peserta dari Konvensi Internasional mengenai The
       Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation yang diadakan
       di Montreal-Kanada pada tahun 1971, sebagai pelengkap dari konvensi Den
       Haag 1970.

Pasal 262
       Cukup jelas.

Pasal 263
       Ketentuan yang diatur dalam Pasal ini adalah tindakan berupa
       pemberitahuan palsu, misalnya melalui telepon atau alat komunikasi lainnya
       tentang adanya bom dalam pesawat udara. Dengan pemberitahuan palsu
       tersebut, yang dikenal dengan istilah bomb hoax, sudah dapat menimbulkan


                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                      54
       kepanikan bagi awak serta penumpang yang dapat menyebabkan bahaya
       bagi pesawat udara.

Pasal 264
       Tindak pidana penyerangan diri seseorang pada umumnya dapat
       merupakan berbagai tindak pidana, seperti penganiayaan atau melakukan
       kekerasan. Karena tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini ditujukan kepada
       diri Presiden atau Wakil Presiden, maka jika ancaman pidana tidak termasuk
       dalam pidana yang lebih berat, maka berlaku ketentuan dalam Pasal ini.

Pasal 265
       Yang dimaksud dengan “menghina” adalah perbuatan apapun yang
       menyerang nama baik atau martabat Presiden atau Wakil Presiden di muka
       umum. Termasuk penghinaan adalah menista dengan surat, memfitnah, dan
       menghina dengan tujuan memfitnah. Penghinaan terhadap orang biasanya
       merupakan tindak pidana aduan, akan tetapi penghinaan terhadap Presiden
       atau Wakil Presiden dapat dituntut dengan tidak perlu ada pengaduan.
       Pasal ini tidak dimaksudkan untuk meniadakan atau mengurangi kebebasan
       mengajukan kritik ataupun pendapat yang berbeda dengan yang dianut
       Presiden atau Wakil Presiden.

Pasal 266
       Cukup jelas.

Pasal 267
       Yang dimaksud dengan “negara sahabat” adalah negara yang tidak bertikai
       dengan negara Indonesia atau negara yang mempunyai hubungan
       diplomatik dengan negara Indonesia. Negara yang mengadakan perjanjian
       dengan Indonesia dipandang sebagai negara sahabat.


Pasal 268
       Cukup jelas.

Pasal 269
       Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, pembuat
       tindak pidana tindak pidana harus mengetahui bahwa korban adalah kepala
       negara sahabat.

Pasal 270
       Cukup jelas.


Pasal 271
       Lihat penjelasan Pasal 265.

       Penghinaan dalam ketentuan Pasal ini bukan merupakan delik aduan.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  55
Pasal 272
       Penghinaan dalam ketentuan pasal ini bukan merupakan delik aduan.

Pasal 273
       Cukup jelas.

Pasal 274
       Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentuk apapun
       yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud menghina.


Pasal 275
       Cukup jelas.

Pasal 276
       Yang dimaksud dengan “kekerasan atau ancaman kekerasan” tidak hanya
       mengancam terhadap orang akan tetapi juga terhadap barang, misalnya
       dengan jalan membakar gedung tempat rapat.

       Yang dimaksud dengan “Dewan Perwakilan Rakyat Daerah” adalah Dewan
       Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota.

Pasal 277
       Yang dimaksud dengan “merintangi” adalah mencegah untuk menghadiri
       rapat.

Pasal 278
       Yang dimaksud dengan “pemilihan” misalnya pemilihan umum, pemilihan
       gubernur, dan pemilihan kepala desa.

Pasal 279
       Ketentuan dalam Pasal ini mengancam pidana terhadap seseorang yang
       menyuap atau menerima suap dalam pemilihan umum.

Pasal 280
       Yang dimaksud dengan “perbuatan curang” pada waktu pemilihan,
       misalnya memasukkan kartu pemilih yang masih kosong dan kemudian
       menukar dengan kartu yang berisi suara orang lain atau mengambil kartu-
       kartu suara dari dalam kotak pemungutan suara dan diganti dengan kartu-
       kartu suara dengan nama-nama atau gambar lain.

Pasal 281
       Yang dimaksud dengan “ikut serta dalam pemilihan” adalah orang yang
       bersangkutan sudah memberikan suaranya. Jika kartu suara tersebut belum
       dimasukkan ke dalam kotak suara, maka perbuatan tersebut merupakan
       percobaan.

Pasal 282
       Cukup jelas.

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)               56
Pasal 283
     Yang dimaksud dengan “menodai” adalah perbuatan dalam bentuk apapun
     yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud menghina.

Pasal 284
       Pasal ini bertujuan untuk mencegah timbulnya perbuatan yang dapat
       memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Pasal 285
       Cukup jelas.


Pasal 286
       Cukup jelas.

Pasal 287
       Cukup jelas.

Pasal 288
       Yang dimaksud dengan “menghasut” adalah mendorong, mengajak,
       membangkitkan, atau membakar semangat orang supaya berbuat sesuatu.
       Menghasut dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan, dan harus dilakukan
       di muka umum, artinya di tempat yang didatangi publik atau di tempat yang
       khalayak ramai dapat mendengar.

Pasal 289
       Cukup jelas.

Pasal 290
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai penganjuran yang gagal.
       Menurut pasal ini, orang yang menganjurkan sudah dapat dipidana,
       walaupun orang yang dianjurkan itu belum melakukan tindak pidana atau
       percobaan yang dapat dipidana. Penganjuran ini harus menggunakan sarana-
       sarana yang ditentukan dalam Pasal 20 huruf b. Penganjur tidak dapat
       dipidana apabila tidak jadinya orang yang dianjurkan melakukan tindak
       pidana atau percobaan yang dapat dipidana itu karena suatu hal yang
       terletak pada kemauan penganjur sendiri, misalnya penganjur menarik
       kembali anjurannya, menghalang-halangi, dan lain-lain.

Pasal 291
       Cukup jelas.

Pasal 292
       Cukup jelas.

Pasal 293
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mengatasi keresahan
       masyarakat yang ditimbulkan oleh praktik ilmu hitam (black magic), yang

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 57
       secara hukum menimbulkan kesulitan dalam pembuktiannya. Ketentuan
       dalam Pasal ini dimaksudkan juga untuk mencegah secara dini dan
       mengakhiri praktik main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga
       masyarakat terhadap seseorang yang dituduh sebagai dukun teluh (santet).

Pasal 294
       Cukup jelas.


Pasal 295
       Pengertian senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam pasal ini,
       tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimasukkan dipergunakan untuk
       pertanian, pekerjaan rumah tangga, atau kepentingan melakukan dengan sah
       pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau
       barang kuno atau barang ajaib (merkwaardigheid)



Pasal 296
       Untuk dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini tindak pidana
       itu harus jadi dilakukan atau benar-benar terjadi. Jika tidak, maka tidak dapat
       dipidana.

Pasal 297
       Cukup jelas.

Pasal 298
       Cukup jelas.

Pasal 299
       Yang dimaksud dengan “masuk dengan memaksa” adalah masuk dengan
       melawan kehendak yang dinyatakan oleh orang yang berhak. Orang yang
       berhak adalah orang yang mempunyai kekuasaan untuk menghalang-halangi
       atau melarang untuk masuk atau berada di tempat tersebut.

       Yang dimaksud dengan “rumah” termasuk juga perahu atau kendaraan yang
       dijadikan tempat tinggal.

       Yang dimaksud dengan “ruangan tertutup” adalah ruangan yang hanya
       boleh dimasuki oleh orang tertentu dan bukan untuk umum.

       Yang dimaksud dengan “pekarangan tertutup” adalah pekarangan yang
       nyata-nyata ada batasnya seperti pagar di sekeliling pekarangan tersebut.

Pasal 300
       Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan melindungi kepentingan pembicara
       terhadap orang yang secara melawan hukum mendengar atau merekam
       pembicaraan yang dilakukan. Dicantumkannya unsur melawan hukum
       dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menghindari perbuatan yang sepatutnya
       tidak dihukum, terkena ketentuan dalam Pasal ini, misalnya apabila :

                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                         58
       a. alat bantu teknis itu dipasang sendiri oleh penghuni rumah atau ruangan
          yang bersangkutan dan menyebabkan pembicaraan di dalam ruangan
          tersebut didengar atau direkam secara tidak sengaja;
       b. pembicaraan berlangsung melalui telepon radio dan diterima secara tidak
          sengaja oleh seseorang melalui alat penerima telepon radionya; atau
       c. pembicaraan melalui telepon didengar atas perintah pegawai telepon yang berhak
          atau sehubungan dengan pemantauan cara kerja yang baik dari jaringan telepon.
       Selain ketentuan tersebut di atas, termasuk yang dikecualikan adalah
       mendengarkan atau merekam pembicaraan yang dilakukan untuk keperluan
       sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 301
       Lihat penjelasan Pasal 300.

Pasal 302
       Cukup jelas.


Pasal 303
       Cukup jelas.

Pasal 304
       Yang dimaksud dengan “kantor pemerintah yang melayani kepentingan
       umum” antara lain kantor polisi, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor
       pajak, kantor pos, kantor kejaksaan, kantor pengadilan, kantor pajak, kantor
       pos, rumah sakit pemerintah, kantor walikota, dan kantor kelurahan.

       Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah pejabat yang
       diberi kekuasaan atas seluruh kantor atau pegawai yang semata-mata diberi
       tugas untuk menjaga ketertiban dalam kantor tersebut.

Pasal 305
       Yang dimaksud dengan “turut serta” tidak berarti harus secara aktif telah
       melakukan suatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan
       perundang-undangan. Hanya menjadi anggota perkumpulan yang dimaksud
       dalam ketentuan Pasal ini sudah diancam dengan pidana.

       Yang dimaksud dengan “perkumpulan” adalah suatu organisasi yang
       dibentuk untuk mencapai tujuan bersama yang ditetapkan oleh para anggota
       dan tidak perlu ada Anggaran Dasarnya.

Pasal 306
       Cukup jelas.


Pasal 307
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                         59
Pasal 308
       Tindak pidana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini dikenal sebagai
       tindak pidana “proparte dolus proparte culpa”

Pasal 309
       Yang dimaksud dengan “teriakan-teriakan palsu” misalnya orang berteriak
       ada kebakaran padahal tidak terjadi kebakaran.

       Yang dimaksud dengan “tanda-tanda bahaya palsu” misalnya memukul
       kentongan tanda ada pembunuhan atau pencurian, padahal tidak terjadi
       pembunuhan atau pencurian.

Pasal 310
       Cukup jelas.

Pasal 311
       Yang dimaksud dengan “mengganggu rapat umum” adalah menimbulkan
       kekacauan atau suara gaduh sehingga peserta rapat tidak dapat mengikuti
       rapat dengan tenang dan tertib.

Pasal 312
       Upacara penguburan jenazah meliputi upacara yang dilakukan pada waktu
       jenazah masih di rumah duka, dalam perjalanan ke pemakaman, maupun di
       tempat pemakaman.

Pasal 313
       Yang dimaksud dengan “kuburan” adalah liang atau ruang tempat jenazah
       dengan atau tanpa peti jenazah dikubur, termasuk pula tanah penutupnya
       dan segala tanda-tanda di atasnya berupa apa saja.

       Yang dimaksud dengan “menodai kuburan” misalnya menggunakan
       kuburan sebagai tempat melakukan perbuatan asusila.

       Yang dimaksud dengan “tanda peringatan” misalnya kijing (nisan), salib,
       atau tumpukan batu yang disusun di atas liang.

Pasal 314
       Yang menjadi sasaran perbuatan dalam ketentuan Pasal ini adalah jenazah
       dan barang yang ada bersama jenazah yang berada dalam kuburan.

       Yang dimaksud dengan “jenazah” adalah orang yang sudah mati dan sudah
       dikubur, baik masih utuh maupun tidak tetapi sebagian besar bagian dari
       organ tubuhnya masih lengkap.

Pasal 315
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)               60
Pasal 316
       Yang dimaksud dengan “gelar akademik” adalah gelar yang diberikan oleh
       perguruan tinggi melalui jenjang pendidikan formal.

       Yang dimaksud dengan “ profesi” misalnya dokter, apoteker, atau notaris.


Pasal 317
       Ketentuan dalam Pasal ini mengancam pidana perbuatan peminjaman uang
       atau barang tanpa izin. Dalam praktik perbuatan yang diatur dalam
       ketentuan Pasal ini sering disebut dengan "gadai gelap".


Pasal 318
       Yang dimaksud dengan “pesta atau keramaian untuk umum” adalah pesta
       atau keramaian yang diadakan di tempat umum, misalnya pasar malam.

       Yang dimaksud dengan “pawai umum” adalah arak-arakan di jalan,
       misalnya pawai pembangunan.

Pasal 319
       Cukup jelas.

Pasal 320
       Pekerjaan yang harus mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku adalah pekerjaan dokter, dokter gigi,
       dokter hewan, bidan, dan sebagainya. Orang yang dapat dijatuhi pidana
       menurut ketentuan dalam Pasal ini misalnya bukan dokter memberikan
       pengobatan sebagai dokter, bukan dokter gigi memberikan pengobatan,
       sebagai dokter gigi.

       Yang dimaksud dengan “tidak dalam keadaan terpaksa” adalah di daerah
       tersebut cukup terdapat dokter atau dokter gigi.

Pasal 321
       Cukup jelas.

Pasal 322
       Yang dimaksud dengan “tanpa wewenang” adalah tanpa izin dari Kepala
       Lembaga Pemasyarakatan atau pejabat yang ditunjuk. Misalnya menerima
       atau memberikan surat kepada narapidana harus mendapat izin dari pejabat
       tersebut.

Pasal 323
       Cukup jelas.

Pasal 324
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                      61
Pasal 325
       Yang dimaksud dengan “kendaraan”, misalnya sepeda, sepeda motor, atau
       sarana angkutan lainnya.

Pasal 326
       Cukup jelas.

Pasal 327
       Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah agar pengadilan tidak keliru
       dalam mengadili dan menjatuhkan pidana pada seseorang yang bukan
       pembuat tindak pidana (huruf a), untuk menjamin lancarnya proses
       peradilan (huruf b), dan untuk melindungi peradilan atau proses sidang
       pengadilan terhadap perbuatan yang menghina atau menyerang atau
       merusak kenetralan pengadilan (huruf c dan huruf d).

Pasal 328
       Ketentuan ini ditujukan kepada advokat yang secara curang merugikan
       kliennya atau meminta kliennya menyuap pihak-pihak yang terkait dengan
       proses peradilan.

Pasal 329
       Cukup jelas.

Pasal 330
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap
       penyelenggaraan peradilan (contempt of court).

Pasal 331
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap
       penyelengggaraan peradilan (contempt of court).

       Yang dimaksud dengan “pemeriksaan jenazah untuk kepentingan penga-
       dilan” di dalam ketentuan pasal ini ialah pemeriksaan yang dilakukan
       seorang ahli guna mengetahui sebab kematian untuk kepentingan
       pemeriksaan sidang pengadilan.

Pasal 332
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap
       penyelenggaraan peradilan (contempt of court).

       Yang dimaksud dengan “pejabat yang berwenang” adalah polisi, jaksa, atau
       hakim sesuai dengan tingkat pemeriksaan perkara yang bersangkutan.


Pasal 333
       Tindak pidana dalam ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana
       terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Yang dimaksud
       dengan “saksi, ahli, atau juru bahasa” adalah sesuai dengan ketentuan dalam
       hukum acara yang berlaku.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   62
Pasal 334
       Semua perbuatan melawan hukum terhadap barang yang disita sesuai
       dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku harus
       dianggap sebagai usaha menggagalkan pencarian keadilan. Oleh karena itu,
       tindak pidana dalam ketentuan pasal ini merupakan tindak pidana terhadap
       penyelenggaraan peradilan (contempt of court).

Pasal 335
       Cukup jelas.


Pasal 336
       Cukup jelas.

Pasal 337
       Cukup jelas.


Pasal 338
       Cukup jelas.


Pasal 339
       Berbagai ketentuan yang ditunjuk dalam Pasal ini mengatur mengenai
       perbuatan, tingkah laku, sikap dan/atau ucapan yang dapat merendahkan
       atau merongrong kewibawaan, martabat, dan kehormatan badan peradilan,
       yang lazim dikenal dengan "contempt of court".

Pasal 340
       Cukup jelas.

Pasal 341
       Sila Pertama dari falsafah negara Pancasila adalah Ketuhanan Yang Maha
       Esa. Ini berarti agama, bagi masyarakat Indonesia merupakan sendi utama
       dalam hidup bermasyarakat. Oleh karena itu penghinaan terhadap suatu
       agama yang dianut di Indonesia patut dipidana karena dinilai tidak
       menghormati dan menyinggung perasaan keagamaan dalam masyarakat

Pasal 342
       Menghina Ke-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya, merupakan
       penghinaan secara tidak langsung terhadap umat yang menghormati
       Ke-Agungan Tuhan, Firman, dan sifat-Nya, dan akan dapat menimbulkan
       keresahan dalam kelompok umat yang bersangkutan. Di samping mencela
       perbuatan penghinaan tersebut, Pasal ini bertujuan pula untuk mencegah
       terjadinya keresahan dan benturan dalam dan di antara kelompok
       masyarakat.

Pasal 343
       Mengejek, menodai atau merendahkan Agama, Rasul, Nabi, Kitab Suci,
       Ajaran, dan Ibadah Keagamaan harus dianggap sebagai perbuatan yang

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                63
       dapat merusak kerukunan hidup beragama dalam masyarakat Indonesia,
       dan karena itu harus dilarang dan diancam pidana.

Pasal 344
       Cukup jelas.

Pasal 345
       Penghasutan dilakukan dalam bentuk apapun, dengan tujuan agar pemeluk
       agama yang dianut di Indonesia menjadi tidak beragama.

Pasal 346
       Perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini diancam pidana lebih berat
       daripada perbuatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 341, karena secara
       langsung dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok
       masyarakat.

Pasal 347
       Seorang atau umat yang sedang menjalankan ibadah atau seorang petugas
       agama yang sedang melakukan tugasnya harus dihormati. Karena itu,
       perbuatan mengejek atau mengolok-olok hal tersebut patut dipidana karena
       melanggar asas hidup bermasyarakat yang menghormati kebebasan
       memeluk agama dan kebebasan dalam menjalankan ibadah, di samping
       dapat menimbulkan benturan dalam dan di antara kelompok masyarakat.

Pasal 348
       Merusak, membakar, atau menodai (mengotori) bangunan atau benda ibadah
       merupakan perbuatan yang tercela, karena sangat menyakiti hati umat yang
       bersangkutan, oleh karena itu patut dipidana. Untuk dapat dipidana
       berdasarkan ketentuan dalam pasal ini, perbuatan tersebut harus dilakukan
       dengan melawan hukum. Perusakan dan pembakaran harus dilakukan
       dengan melawan hukum.

Pasal 349
       Cukup jelas.

Pasal 350
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya banjir.
       Yang dimaksud dengan “bangunan untuk menahan air” misalnya
       bendungan atau pintu air, sedangkan “bangunan untuk menyalurkan air”
       misalnya selokan, saluran, atau kanal yang berfungsi menyalurkan air.

Pasal 351
       Cukup jelas.

Pasal 352
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
       perbuatan yang dapat menimbulkan kekacauan dalam masyarakat dengan
       menggunakan bahan-bahan peledak. Perbuatan yang dimaksudkan dalam
       ketentuan Pasal ini dapat dinilai sebagai perbuatan persiapan untuk


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  64
       melakukan tindak pidana, oleh karena itu pembuat tindak pidananya sudah
       dapat dipidana.

Pasal 353
       Cukup jelas.

Pasal 354
       Cukup jelas.

Pasal 355
       Membakar benda tidak bergerak, meskipun milik sendiri, seperti rumah atau
       kapal dalam ukuran tertentu yang menurut undang-undang termasuk benda
       tidak bergerak, harus selalu dengan izin yang berwenang. Tujuannya untuk
       mencegah timbulnya kebakaran yang dapat merugikan, baik lingkungannya
       maupun fungsi sosial yang dipunyai oleh barang tersebut.

Pasal 356
       Cukup jelas.

Pasal 357
       Dalam keadaan mabuk seseorang tidak dapat sepenuhnya dapat menguasai
       atau mengontrol dirinya, oleh karena itu dalam keadaan yang sedemikian
       seseorang dilarang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam
       Pasal ini.

Pasal 358
       Cukup jelas.

Pasal 359
       Cukup jelas.

Pasal 360
       Yang dimaksud dengan “bangunan listrik”, lihat Pasal 182.

Pasal 361
       Cukup jelas.

Pasal 362
       Cukup jelas.

Pasal 363
       Cukup jelas.

Pasal 364
       Yang dimaksud dengan “bahaya” dalam ketentuan ini adalah bahaya bagi
       lalu lintas umum kereta api. Oleh karena itu, kereta api yang khusus untuk
       mengangkut tebu ke pabrik kepunyaan suatu perusahaan perkebunan tidak
       termasuk dalam ketentuan pasal ini. Perbuatan yang dinilai membahayakan
       bagi lalu lintas umum kereta api dapat berupa memasang rintangan atau



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  65
       melepaskan paku-paku pada bantalan rel sehingga membahayakan bagi
       kereta yang melewatinya.

Pasal 365
       Cukup jelas.

Pasal 366
       Yang dimaksud dengan “rambu-rambu yang dipasang untuk keselamatan
       pelayaran” misalnya mercu-suar, lentera laut, atau pelampung.

Pasal 367
       Cukup jelas.

Pasal 368
       Cukup jelas.

Pasal 369
       Cukup jelas.

Pasal 370
       Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal ini harus dilakukan secara
       melawan hukum. Jika unsur ini dipenuhi tetapi mengakibatkan luka atau
       matinya seseorang, maka pidananya diperberat yakni pidana penjara paling
       lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 371
       Cukup jelas.

Pasal 372
       Yang dimaksud dengan “kenakalan terhadap orang” adalah perbuatan atau
       perilaku buruk pada seseorang yang menimbulkan perasaan tidak senang
       pada orang lain, sedang “kenakalan terhadap barang’, misalnya
       mencorat-coret tembok rumah orang lain.

Pasal 373
       Cukup jelas.

Pasal 374
       Cukup jelas.

Pasal 375
       Cukup jelas.

Pasal 376
       Cukup jelas.

Pasal 377
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                66
Pasal 378
       Huruf a
              Cukup jelas.

       Huruf b
             Cukup jelas.

       Huruf c
              Cukup jelas.

       Huruf d
             Yang dimaksud dengan “kode akses” adalah yang dikenal dengan
             password.

Pasal 379
       Cukup jelas.

Pasal 380
       Huruf a
              Yang dimaksud dengan “menghasut binatang” misalnya menyuruh
              atau memerintahkan seekor anjing untuk mengejar orang lain.
              Binatang tersebut tidak harus kepunyaan sendiri, tetapi bisa juga
              kepunyaan orang lain.

       Huruf b
             Cukup jelas.

       Huruf c
              Cukup jelas.

       Huruf d
             Cukup jelas.

Pasal 381
       Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk mencegah timbulnya bahaya
       maupun gangguan lainnya bagi lalu lintas umum.

Pasal 382
       Cukup jelas.

Pasal 383
       Cukup jelas.

Pasal 384
       Cukup jelas.

Pasal 385
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                67
Pasal 386
       Yang dimaksud dengan “kelengkapan air minum untuk umum” adalah
       bangunan yang diperlukan untuk penyaluran air minum, misalnya menara
       air, pipa saluran, bak-bak, atau tangki-tangki penyimpanan air minum untuk
       umum.

Pasal 387
       Cukup jelas.

Pasal 388
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah pencemaran
       lingkungan, khususnya tanah, udara, dan air-permukaan yang penting bagi
       kehidupan manusia. Ketentuan dalam Pasal ini pada saat sekarang semakin
       penting berhubung semakin rusaknya dan tercemarnya lingkungan sampai
       pada bocornya lapisan ozon yang membahayakan bagi kesehatan dan nyawa
       manusia. Yang dimaksud dengan “air-permukaan” adalah yang lazim
       dikenal sebagai “surface water atau oppervlakte water” yang meliputi sungai,
       parit, danau, waduk, telaga, tambak, dan sebagainya.

Pasal 389
       Cukup jelas.

Pasal 390
       Yang dimaksud dengan “bahan” tidak saja bahan makanan, tetapi juga
       meliputi kosmetika, pembersih rumah tangga, dan lain sebagainya.

Pasal 391
       Cukup jelas.

Pasal 392
       Ketentuan dalam Pasal ini bertujuan untuk mencegah beredarnya makanan
       dan minuman yang dapat merusak kesehatan.

Pasal 393
       Cukup jelas.


Pasal 394
       Seperti halnya dengan terorisme, perbuatan yang dirumuskan dalam
       ketentuan Pasal ini juga telah dijadikan salah satu tindak pidana
       internasional berdasarkan konvensi internasional Convention on the Prevention
       and Punishment of The Crime of Genocide (9 Desember 1948). Karena Indonesia
       merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, maka melalui ketentuan
       dalam pasal ini ditetapkan perbuatan "genocide" sebagai tindak pidana.

       Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan ini adalah suatu perbuatan yang
       semata-mata bertujuan meniadakan eksistensi suatu kelompok masyarakat
       berdasarkan warna kulit, agama, jenis kelamin, umur, atau cacat mental atau
       fisik. Oleh karena itu, perbuatan yang bertujuan untuk mengasimilasikan
       kelompok tersebut ke dalam masyarakat Indonesia, seperti melalui
       pendidikan, pembinaan, dan lain-lain, sebagai usaha meningkatkan taraf

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     68
       hidup agar mereka dapat berperan secara wajar dalam kehidupan
       masyarakat pada umunya, tidak termasuk dalam ketentuan ini.

Pasal 395
       Cukup jelas..

Pasal 396
       Cukup jelas.

Pasal 397
       Cukup jelas.

Pasal 398
       Cukup jelas.

Pasal 399
       Cukup jelas.

Pasal 400
       Cukup jelas.

Pasal 401
       Cukup jelas.

Pasal 402
       Cukup jelas.

Pasal 403
       Cukup jelas.

Pasal 404
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan nama
       Torture. Tindak pidana ini sudah menjadi salah satu tindak pidana internasional
       melalui konvensi internasional Convention against Torture and other Cruel, In
       Human or Degrading Treatment or Punishment, 10 December 1984. Indonesia
       sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa telah meratifikasi konvensi ini dengan
       Undang-undang Nomor 5 Tahun 1998, oleh karena itu perbuatan tersebut dalam
       Kitab Undang-undang Hukum Pidana ini dikategorikan sebagai suatu tindak pidana.
       Perbuatan yang dilarang disini adalah suatu perbuatan yang tidak
       manusiawi yang mengakibatkan penderitaan berat bagi seseorang baik
       secara fisik maupun mental.

       Tidak termasuk dalam perbuatan tersebut di atas adalah penderitaan yang
       timbul sebagai konsekuensi pelaksanaan pidana yang didasarkan pada
       ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 405
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan agar kekuasaan umum atau
       lembaga negara dihormati, oleh karena itu perbuatan menghina terhadap


                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                        69
       kekuasaan umum atau lembaga tersebut dipidana berdasarkan ketentuan
       dalam Pasal ini.

Pasal 406
       Cukup jelas.

Pasal 407
       Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah melakukan tekanan terhadap
       seseorang agar berbuat sesuatu yang sebetulnya perbuatan itu tidak akan
       dilakukan kalau tidak ada tekanan. Orang yang dipaksa dalam ketentuan
       Pasal ini adalah pegawai negeri.

       Yang dimaksud dengan “melakukan perbuatan dalam jabatan” adalah
       perbuatan yang dilakukan sesuai dengan tugas jabatan yang dilimpahkan
       kepadanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
       berlaku.

Pasal 408
       Perlawanan yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal ini, dilakukan tidak
       saja terhadap pegawai negeri yang sedang menjalankan tugas yang sah,
       melainkan juga terhadap orang yang membantu, meskipun bukan pegawai
       negeri.

Pasal 409
       Cukup jelas.

Pasal 410
       Cukup jelas.

Pasal 411
       Cukup jelas.

Pasal 412
       Huruf a
              Cukup jelas.

       Huruf b
             Yang dimaksud dengan “mencegah” adalah berusaha agar pegawai
             negeri yang bersangkutan tidak sempat bertindak. Apabila pegawai
             negeri tersebut sudah bertindak dan dicegah untuk melanjutkan
             tindakannya, maka hal ini disebut menghalang-halangi.

              Yang dimaksud dengan “menggagalkan” adalah meniadakan hasil
              tindakan yang telah dilakukan pegawai negeri yang bersangkutan.

              Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini merupakan tindak pidana
              terhadap penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Yang
              dimaksud dengan “sidang pengadilan” adalah sidang pengadilan
              yang berlangsung di semua tingkatan pengadilan, baik yang tertutup
              maupun terbuka.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 70
Pasal 413
       Cukup jelas.

Pasal 414
       Cukup jelas.

Pasal 415
       Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini merupakan tindak pidana terhadap
       penyelenggaraan peradilan (contempt of court).

       Tidak mau (menolak) memenuhi perintah pejabat yang berwenang untuk
       menyerahkan surat-surat yang dianggap palsu atau dipalsukan, sedangkan
       surat-surat tersebut diperlukan dalam proses peradilan untuk alat
       pembuktian, baik perkara pidana maupun perkara perdata, dianggap sebagai
       pebuatan yang mengganggu penyelenggaraan peradilan.

Pasal 416
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap
       penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Dengan mengabaikan
       panggilan atau menolak untuk memberikan keterangan yang diminta
       pengadilan, atau memberi keterangan yang tidak benar, maka tindakan
       tersebut    dinilai mengganggu kepentingan pemeriksaan di sidang
       pengadilan.

Pasal 417
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap
       penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Menggunakan hak yang
       diketahuinya bahwa hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan
       pengadilan, dianggap sebagai perbuatan yang mengganggu penyelenggaraan
       peradilan karena tidak memenuhi putusan pengadilan tersebut.

Pasal 418
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini adalah melalaikan kewajiban setiap
       orang membantu tercapainya keadilan, khususnya yang berkaitan dengan
       pengampuan dan perwalian.

Pasal 419
       Adalah kewajiban setiap orang untuk membantu kekuasaan umum dalam
       melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
       undangan yang berlaku, seperti adanya bahaya bagi keamanan umum atau
       pada waktu seseorang tertangkap tangan melakukan tindak pidana, dan
       sebagainya. Karena itu, perbuatan tidak membantu padahal perbuatan itu
       tidak akan membahayakan dirinya patut dicela.

Pasal 420
       Cukup jelas.

Pasal 421
       Cukup jelas.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  71
Pasal 422
       Ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana yang dikenal sebagai
       pelaporan atau pengaduan palsu. Yang diadukan atau dilaporkan adalah
       terjadinya tindak pidana, bukan perbuatan yang tidak merupakan tindak
       pidana.

Pasal 423
       Yang dimaksud dengan “tanda kepangkatan atau jabatan” adalah tanda
       kepangkatan atau jabatan baik sipil maupun militer.

Pasal 424
       Yang dimaksud “tanda kebesaran” adalah yang berhubungan dengan
       pangkat atau jabatan dalam kekuasaan umum, baik sipil maupun militer.

Pasal 425
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap
       penyelenggaraan peradilan (contempt of court) sepanjang dalam perbuatan
       tersebut tersangkut proses peradilan

Pasal 426
       Cukup jelas.

Pasal 427
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi pekerjaan Kantor
       Pos dan Telekomunikasi yang mendapatkan kewenangan sesuai dengan
       ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

       Yang dimaksud dengan “surat”      misalnya kartu pos, warkat pos, surat
       cetakan, atau telegram.

Pasal 428
       Yang dimaksud dengan “tentara asing” ialah tentara resmi dari negara asing
       atau tentara yang akan memberontak terhadap negara asing tersebut.

Pasal 429
       Cukup jelas.

Pasal 430
       Cukup jelas.

Pasal 431
       Mengangkut ternak dari satu tempat ke tempat yang lain, yang sesuai
       dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diwajibkan
       menggunakan surat jalan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
       Hal ini dimaksudkan untuk mencegah diangkutnya ternak curian, ternak
       yang sakit atau mencegah timbulnya penyakit pada ternak lain atau pada
       manusia yang mengkonsumsikan daging ternak tersebut.

Pasal 432
       Cukup jelas.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  72
Pasal 433
       Yang dimaksud dengan “membuat salinan” termasuk memfotokopi dan
       sebagainya sesuai dengan kemajuan teknologi.

Pasal 434
       Ayat (1)
              Disamakan dengan “sumpah” adalah janji atau pernyataan yang
              menguatkan sesuatu yang diharuskan oleh peraturan perundang-
              undangan sebagai pengganti sumpah.

              Ketidakbenaran dari keterangan palsu yang dimaksud dalam Pasal ini
              harus diketahui oleh orang yang memberi keterangan tersebut.

       Ayat (2)
              Cukup jelas.

       Ayat (3)
              Cukup jelas.

Pasal 435
       Ketentuan Pasal 435 sampai dengan Pasal 441 merupakan tindak pidana
       internasional. Oleh karena itu, uang yang dipalsu atau ditiru menurut
       ketentuan pasal ini tidak hanya mata uang atau uang kertas Indonesia, tetapi
       juga uang negara asing. Hal ini didasarkan Konvensi Internasional mengenai
       Uang palsu tahun 1929 yang telah diratifikasi oleh Indonesia dengan
       Undang-undang Nomor 6 Tahun 1981 tentang Pengesahan Konvensi
       Internasional Pemberantasan Uang Palsu beserta Protokolnya.

Pasal 436
       Orang yang mengedarkan uang palsu dengan tidak mengetahui tentang
       kepalsuannya tidak dapat dipidana.

Pasal 437
       Yang dimaksud dengan “mengurangi nilai mata uang” misalnya dengan
       mengikir mata uang emas atau mata uang perak.

Pasal 438
       Cukup jelas.

Pasal 439
       Orang yang dikenakan ketentuan dalam Pasal ini ialah orang yang
       mengetahui bahwa uang tersebut palsu atau dipalsukan baik pada saat
       menerima uang tersebut atau pun bebeberapa saat setelah itu, dan kemudian
       tetap mengedarkannya.

Pasal 440
       Yang dipidana bukan hanya orang yang meniru, memalsu, atau mengurangi
       nilai mata uang, akan tetapi juga orang yang melakukan perbuatan membuat
       atau menyediakan bahan atau benda, yang diketahuinya bahwa bahan atau



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    73
       benda tersebut akan digunakan untuk meniru, memalsu, atau mengurangi
       nilai uang yang resmi.

Pasal 441
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah diedarkannya di
       Indonesia barang yang menyerupai mata uang. Menyimpan atau
       memasukkan benda semacam itu ke Indonesia hanya diperbolehkan apabila
       ada izin dan apabila nyata-nyata dipergunakan untuk perhiasan, misalnya
       dalam bentuk kalung atau gelang atau sebagai tanda kenang-kenangan.

Pasal 442
       Cukup jelas.

Pasal 443
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi meterai yang
       dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia agar tidak ditiru atau
       dipalsu. Terjadinya peniruan atau pemalsuan akan menyebabkan
       berkurangnya kepercayaan terhadap meterai Indonesia dan mengurangi
       pendapatan negara dari pengeluaran meterai. Yang dimaksud dengan
       “meterai” ialah perangko, meterai tempel, meterai pajak televisi, dan jenis
       materai lainnya.

Pasal 444
       Cukup jelas.

Pasal 445
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjamin keabsahan atau
       keaslian dari cap negara atau tanda keahlian dari pembuat tindak pidananya
       yang diperintahkan oleh ketentuan peraturan perundang-udangan yang
       berlaku yang dibubuhkan kepada barang emas atau perak tertentu. Dengan
       demikian, ketentuan ini dimaksudkan untuk melindungi barang tersebut dari
       usaha pemalsuan yang akan merugikan konsumen.

Pasal 446
       Untuk menjamin keabsahan dan ketepatan ukuran, takaran, atau timbangan
       yang dipergunakan dalam perdagangan, maka terdapat ketentuan peraturan
       perundang-undangan yang mewajibkan barang yang digunakan untuk
       mengukur, menakar dan menimbang (termasuk kelengkapannya) ditera oleh
       pejabat yang berwenang untuk itu. Kewajiban tera ini untuk mencegah
       terjadinya praktik perdagangan yang tidak sehat yang akan merugikan
       konsumen. Ketentuan dalam Pasal ini dimasudkan untuk mencegah
       terjadinya pemalsuan atas tera tersebut.

Pasal 447
       Cukup jelas.

Pasal 448
       Pembatalan tanda tera dilakukan oleh Kantor Metrologi dan dengan
       pembatalan tersebut barang yang bersangkutan tidak dapat dipakai lagi oleh
       pemiliknya.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                   74
Pasal 449
       Cukup jelas.

Pasal 450
       Cukup jelas.

Pasal 451
       Cukup jelas.

Pasal 452
       Yang dimaksud dengan “surat” adalah semua gambaran dalam pikiran yang
       diwujudkan dalam perkataan yaitu yang dituangkan dalam tulisan baik
       tulisan tangan maupun melalui mesin, termasuk juga antara lain salinan,
       hasil fotokopi, faximile atas surat tersebut. Surat yang dipalsu harus dapat :

       a. menimbulkan suatu hak, seperti ijazah, karcis tanda masuk, atau saham;
       b. menimbulkan suatu perikatan, seperti perjanjian kredit, jual beli, sewa
          menyewa;
       c. menerbitkan suatu pembebasan utang; atau
       d. dipergunakan sebagai bukti bagi suatu perbuatan atau peristiwa, seperti
          buku tabungan, surat tanda kelahiran, surat angkutan, buku kas, dan
          lain-lain.

Pasal 453
       Surat-surat yang dimaksud dalam Pasal ini sifatnya lebih penting daripada
       surat pada umumnya, oleh karena itu ancaman pidananya lebih berat
       daripada ancaman pada perbuatan yang diatur dalam Pasal 452.

Pasal 454
       Cukup jelas.

Pasal 455
       Cukup jelas.

Pasal 456
       Cukup jelas.

Pasal 457
       Ketentuan dalam Pasal ini memuat ancaman pidana kepada dokter yang
       memberikan surat keterangan palsu, sedangkan ketentuan dalam Pasal 458
       memuat ancaman pidana kepada siapa saja yang membuat palsu atau
       memalsukan surat keterangan dokter dengan maksud memperdayakan
       kekuasaan umum atau perusahaan asuransi.

Pasal 458
       Lihat penjelasan Pasal.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                      75
Pasal 459
       Perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal ini melanggar ketentuan
       peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang keimigrasian.

Pasal 460
       Cukup jelas.

Pasal 461
       Cukup jelas.

Pasal 462
       Yang dimaksud dengan "perbuatan membuat gelap asal-usul orang" adalah
       segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga asal-usul
       seseorang menjadi tidak jelas, misalnya menukar anak, memungut anak
       dikatakan anaknya sendiri, atau menyembunyikan identitas kelahiran anak.

Pasal 463
       Yang dimaksud dengan “perkawinan atau perkawinan-perkawinan yang ada
       menjadi penghalang yang sah” adalah adalah perkawinan yang dapat
       digunakan sebagai alasan untuk mencegah atau membatalkan perkawinan
       berikutnya yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terikat oleh
       perkawinan tersebut sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1
       Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pasal 464
       Yang dimaksud dengan "penghalang yang sah" adalah ketentuan persyaratan
       perkawinan yang harus dipenuhi untuk dilangsungkannya suatu
       perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
       1974 tentang Perkawinan.

Pasal 465
       Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” dalam Pasal ini
       adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta
       peraturan pelaksanaannya dan peraturan perundang-undangan lainnya yang
       berkaitan dengan pencatatan kelahiran dan kematian.

Pasal 466
       Cukup jelas.

Pasal 467
       Huruf a
              Yang dimaksud dengan “di muka umum” adalah menunjuk pada
              dapat dilihatnya perbuatan melanggar kesusilaan oleh orang lain.
              Jadi kemungkinan dapat dilihatnya perbuatan tersebut oleh orang
              lain merupakan suatu unsur tindak pidana ini. Oleh karena itu,
              kehadiran orang yang melihat itu sendiri di tempat dilakukannya
              perbuatan tersebut tidak menjadi syarat.

       Huruf b
             Yang dimaksud dengan “di muka orang lain” adalah perbuatan
             melanggar kesusilaan yang dilakukan di suatu tempat di hadapan

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                76
              orang lain tanpa adanya kemauan sendiri orang lain tersebut.
              Kehadiran orang lain tersebut di tempat terjadinya perbuatan itu
              merupakan suatu kenyataan.

Pasal 468
       Cukup jelas.

Pasal 469
       Cukup jelas.

Pasal 470
       Cukup jelas.

Pasal 471
       Cukup jelas.

Pasal 472
       Cukup jelas.

Pasal 473
       Cukup jelas.

Pasal 474
       Cukup jelas.

Pasal 475
       Cukup jelas.

Pasal 476
       Cukup jelas.

Pasal 477
       Cukup jelas.

Pasal 478
       Cukup jelas.

Pasal 479
       Cukup jelas.

Pasal 480
       Cukup jelas.

Pasal 481
       Yang dimaksud dengan “alat untuk mencegah kehamilan” adalah setiap
       benda yang menurut sifat penggunaannya secara umum dapat mencegah
       kehamilan walaupun benda itu juga dapat digunakan untuk hal-hal lain.
       Pencegahan kehamilan dapat terjadi baik selama atau setelah dilakukannya
       hubungan badan.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                77
       Perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan ini adalah perbuatan
       mempertunjukkan, menawarkan, atau menunjukkan untuk dapat
       memperoleh      sarana   untuk    mencegah      kehamilan.     Perbuatan
       mempertunjukkan dapat dipidana bilamana dilakukan secara terang-
       terangan, sedang perbuatan menawarkan atau menunjukkan untuk dapat
       memperoleh sarana tersebut, dapat dilakukan secara terang-terangan atau
       tidak secara terang-terangan tapi perbuatan tersebut dilakukan tanpa
       diminta. Dengan demikian, apabila perbuatan itu dilakukan untuk
       memenuhi permintaan, bukan suatu tindak pidana.

       Perbuatan menunjukkan untuk dapat memperoleh sarana pencegahan
       kehamilan, bersifat umum, dan tidak selalu hanya menunjuk pada tempat
       memperoleh sarana tersebut.

Pasal 482
       Yang dimaksud dengan “alat untuk untuk meggugurkan kandungan” adalah
       setiap benda yang menurut sifat penggunaannya secara umum dapat
       menggugurkan kandungan.

       Adapun mengenai perbuatan yang dapat dipidana berdasarkan ketentuan
       dalam Pasal ini pada dasarnya sama dengan ketentuan dalam Pasal 481.

Pasal 483
       Cukup jelas.

Pasal 484
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai tindak pidana permukahan,
       dengan tidak membedakan antara mereka yang telah kawin dan yang belum
       kawin. Begitu pula tidak dibedakan antara laki-laki dan perempuan dalam
       melakukan tindak pidana tersebut.

Pasal 485
       Cukup jelas.

Pasal 486
       Ketentuan dalam Pasal ini dalam masyarakat dikenal dengan istilah "kumpul
       kebo".

Pasal 487
       Cukup jelas.

Pasal 488
       Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini dikenal dengan
       “perbuatan sumbang (incest)”.

Pasal 489
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 78
Pasal 490
       Yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang
       melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji, dan semuanya
       dalam kaitannya dengan nafsu birahi.

       Tindak pidana menurut Pasal ini tidak hanya memaksa seseorang melakukan
       perbuatan cabul, tetapi juga memaksa seseorang dengan kekerasan atau
       ancaman kekerasan membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul.

Pasal 491
       Cukup jelas.

Pasal 492
       Cukup jelas.

Pasal 493
       Cukup jelas.

Pasal 494
       Tindak pidana menurut ketentuan dalam Pasal ini adalah perbuatan
       menggerakkan seseorang yang belum dewasa, belum kawin, dan
       berkelakuan baik untuk melakukan perbuatan cabul atau persetubuhan
       dengannya atau membiarkan terhadap dirinya dilakukan perbuatan cabul.
       Cara untuk menggerakkan seseorang tersebut adalah dengan memberi
       hadiah atau berjanji akan memberi hadiah, dan dengan cara tersebut
       pembuat tindak pidana menyalahgunakan wibawa yang timbul dari
       hubungan keadaan atau menyesatkan orang tersebut.

Pasal 495
       Ayat (1)
              Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan pasal ini dikenal dengan
              “perbuatan sumbang (incest)”.

       Ayat (2)
              Tindak pidana yang diatur dalam dalam ketentuan Pasal ini pada
              dasarnya sama dengan perbuatan cabul atau persetubuhan yang
              diatur dalam pasal terdahulu. Namun perbuatan cabul atau
              persetubuhan yang diatur dalam ketentuan Pasal ini dilakukan
              terhadap orang-orang yang mempunyai hubungan khusus dengan
              pembuat tindak pidana.
       Ayat (3)
              Lihat penjelasan ayat (2).

Pasal 496
       Cukup jelas.

Pasal 497
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberantas tempat-tempat
       pelacuran.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 79
Pasal 498
       Termasuk tindak pidana ini adalah mengirimkan laki-laki yang belum
       dewasa itu atau perempuan ke daerah lain atau keluar negeri guna
       melakukan pelacuran atau perbuatan lain yang melanggar kesusilaan.

Pasal 499
       Ayat (1)
              Cukup jelas.

       Ayat (2)
              Cukup jelas.
       Ayat (3)
              Yang dimaksud dengan “alasan atau indikasi medis” adalah
              sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kesehatan.

Pasal 500
       Cukup jelas.

Pasal 501
       Cukup jelas.

Pasal 502
       Cukup jelas.

Pasal 503
       Cukup jelas.

Pasal 504
       Cukup jelas.

Pasal 505
       Cukup jelas.

Pasal 506
       Cukup jelas.

Pasal 507
       Yang dimaksud dengan “menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri”
       adalah penggunaan narkotika yang dilakukan oleh seseorang tanpa melalui
       pengawasan dokter. Jika orang yang bersangkutan menderita
       ketergantungan maka dia harus menjalani rehabilitasi baik medis maupun
       sosial dan pengobatan serta rehabilitasi bagi yang bersangkutan akan
       diperhitungkan sebagai masa menjalani pidana.

Pasal 508
       Cukup jelas.

Pasal 509
       Cukup jelas.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)               80
Pasal 510
       Yang dimaksud dengan “prekursor” adalah zat atau bahan pemula atau
       bahan kimia yang dapat digunakan dalam memproses pembuatan narkotika.

       Prekursor banyak dipergunakan di dalam dunia perindustrian. Sepanjang
       prekursor tersebut diperoleh secara sah dan di pergunakan sesuai dengan
       peruntukannya dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-
       undangan yang berlaku maka pihak yang membuat, mengedarkan,
       memperoleh, dan menggunakan prekursor tidak dapat dipidana. Namun
       apabila prekursor tersebut dipergunakan untuk membuat narkotika secara
       gelap maka berdasarkan ketentuan pasal ini pelakunya dapat dipidana.

Pasal 511
       Cukup jelas.

Pasal 512
       Cukup jelas.

Pasal 513
       Cukup jelas.

Pasal 514
       Cukup jelas.

Pasal 515
       Cukup jelas.

Pasal 516
       Cukup jelas.

Pasal 517
       Cukup jelas.

Pasal 518
       Cukup jelas.

Pasal 519
       Cukup jelas.

Pasal 520
       Yang dimaksud dengan “anak yang ada di bawah kekuasaannya yang sah”
       adalah anak kandung, anak tiri, anak angkat, atau anak yang berada di
       bawah pengawasannya, atau anak yang dipercayakan untuk diasuh, dididik,
       atau dijaga.

Pasal 521
       Cukup jelas.

Pasal 522
       Cukup jelas.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)               81
Pasal 523
       Cukup jelas.

Pasal 524
       Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, hakim harus meneliti tiap-tiap
       kejadian, apakah hubungan antara tertuduh dan orang yang berada dalam
       keadaan terlantar memang dikuasai oleh hukum atau perjanjian yang
       mewajibkan tertuduh memberi nafkah, merawat, atau memelihara orang
       yang terlantar tersebut.

Pasal 525
       Cukup jelas.

Pasal 526
       Ketentuan dalam Pasal ini memuat peringanan ancaman pidana yang
       didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang
       melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

Pasal 527
       Cukup jelas.

Pasal 528
       Ketentuan dalam Pasal ini menunjukkan adanya kewajiban setiap orang
       menyelamatkan jiwa orang lain dari bahaya maut, sepanjang pertolongan itu
       tidak membahayakan dirinya atau orang lain.

Pasal 529
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam pasal ini memuat ketentuan dasar (umum) tindak
              pidana yang termasuk kategori penghinaan dalam Bab ini. Yang
              dimaksud dengan perbuatan “penghinaan” adalah menyerang
              kehormatan atau nama baik orang lain.

              Sifat dari perbuatan pencemaran adalah jika perbuatan penghinaan
              yang dilakukan dengan cara menuduh, baik secara lisan, tulisan,
              maupun dengan gambar, yang menyerang kehormatan dan nama
              baik seseorang, sehingga merugikan orang tersebut. Perbuatan yang
              dituduhkan tidak perlu harus suatu tindak pidana. Tindak pidana
              menurut ketentuan dalam Pasal ini objeknya adalah orang
              perseorangan. Penistaan terhadap lembaga pemerintah atau
              sekelompok orang tidak termasuk ketentuan Pasal ini.

       Ayat (2)
              Cukup jelas

       Ayat (3)
              Sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut ditiadakan karena
              adanya alasan pemaaf yaitu jika perbuatan tersebut dilakukan untuk
              kepentingan umum atau terpaksa karena membela diri.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 82
Pasal 530
       Dalam hal pembuat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini
       diberi kesempatan oleh hakim untuk membuktikan kebenaran dari apa yang
       dituduhkan, tetapi ia tidak dapat membuktikan bahwa yang dituduhkan itu
       benar, maka pembuat tindak pidana dipidana sebagai pemfitnahan.

       Pembuktian kebenaran tuduhan hanya dibolehkan apabila hakim
       memandang perlu untuk memeriksa kebenaran bahwa terdakwa melakukan
       perbuatan itu untuk kepentingan umum, atau karena terpaksa membela diri.
       Juga dibolehkan membuktikan kebenaran tuduhan itu apabila yang dituduh
       adalah seorang pegawai negeri dan yang dituduhkan berkenaan dengan
       menjalankan tugasnya.

Pasal 531
       Jika orang yang dihina, yaitu yang dituduh telah melakukan sesuatu
       perbuatan, dan karenanya terserang kehormatan atau nama baiknya, dengan
       putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata
       memang bersalah atas hal yang dituduhkan, maka terhadap penuduh tidak
       boleh dilakukan pemidanaan karena fitnah.

       Jika dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
       orang yang dihina itu dibebaskan dari tuduhan, maka putusan itu dianggap
       sebagai suatu bukti sempurna bahwa apa yang dituduhkan tidak benar.

       Jika penuntutan pidana terhadap yang dihina telah dimulai karena hal yang
       dituduhkan padanya, maka penuntutan karena fitnah terhadap yang
       menuduhkan itu ditangguhkan sampai perkara pidana yang dihina
       mendapat putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 532
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang penghinaan ringan, yaitu
       penghinaan yang dilakukan dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak
       senonoh terhadap orang lain. Penghinaan tersebut dilakukan dimuka umum
       dengan lisan atau tulisan, atau di muka orang yang dihina itu sendiri baik
       secara lisan, tulisan, maupun dengan perbuatan atau dengan tulisan yang
       dikirimkan kepadanya.

Pasal 533
       Cukup jelas.

Pasal 534
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini disebut pengaduan fitnah. Harus
       dibuktikan bahwa pembuat mengetahui bahwa pengaduan tersebut tidak
       benar dan sifatnya menyerang kehormatan atau nama baik seseorang.
       Pengaduan atau pemberitahuan dilakukan secara tertulis atau menyuruh
       orang lain untuk menuliskan, dan tidak diharuskan ada tanda tangan
       pengadu. Dengan demikian, pengaduan atau pemberitahuan palsu dengan
       surat anonim, dapat dipidana berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  83
Pasal 535
       Tindak pidana dalam ketentuan pasal ini terjadi jika seseorang dengan suatu
       perbuatan menimbulkan persangkaan bahwa orang lain melakukan tindak
       pidana, sedangkan persangkaan tersebut tidak benar, misalnya, A
       meletakkan jam tangan milik C di dalam laci B dengan maksud agar B
       dituduh mencuri jam tangan milik C.

Pasal 536
       Cukup jelas.

Pasal 537
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang penistaan atau penistaan tertulis
       yang dilakukan terhadap orang yang sudah mati. Jadi perbuatan tersebut
       ditujukan kepada seseorang yang sudah mati, yang sekiranya masih hidup
       perbuatan itu merupakan penistaan atau penistaan tertulis.

       Tindak pidana ini merupakan tindak pidana aduan, dan pengaduannya
       hanya dapat diajukan oleh salah seorang keluarga sedarah maupun semenda
       dalam garis lurus atau menyamping sampai derajat kedua dari orang yang
       telah mati tersebut, atau oleh suami atau istrinya.

Pasal 538
       Cukup jelas.

Pasal 539
       Cukup jelas.

Pasal 540
       Yang dimaksud dengan "rahasia" adalah segala sesuatu yang hanya boleh
       diketahui oleh orang yang berkepentingan sedangkan orang lain tidak boleh
       mengetahuinya. Untuk mengetahui bahwa siapa yang diwajibkan
       menyimpan rahasia harus diteliti peristiwa demi peristiwa sesuai dengan
       ketentuan hukum atau kebiasaan yang berlaku di lingkungan di mana
       terdapat kewajiban semacam itu. Misalnya kewajiban arsiparis untuk
       menyimpan rahasia berkas yang sifatnya rahasia, kewajiban dokter untuk
       merahasiakan pasien yang ditangani.Tindak pidana ini menjadi tindak
       pidana aduan jika dilakukan terhadap orang tertentu.

Pasal 541
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah terjadinya
       persaingan tidak sehat dalam dunia usaha.


Pasal 542
       Cukup jelas.

Pasal 543
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    84
Pasal 544
       Cukup jelas.

Pasal 545
       Cukup jelas.

Pasal 546
       Cukup jelas.

Pasal 547
       Cukup jelas.

Pasal 548
       Cukup jelas.

Pasal 549
       Cukup jelas.

Pasal 550
       Cukup jelas.

Pasal 551
       Cukup jelas.

Pasal 552
       Cukup jelas.

Pasal 553
       Cukup jelas.

Pasal 554
       Cukup jelas.

Pasal 555
       Cukup jelas.

Pasal 556
       Ketentuan dalam Pasal ini bukan merupakan delik penyertaan tetapi
       merupakan tindak pidana yang mandiri.

Pasal 557
       Cukup jelas.

Pasal 558
       Cukup jelas.

Pasal 559
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)          85
Pasal 560
       Penculikan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan
       kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya,
       perampasan kemerdekaan dalam penculikan tidak dimaksudkan untuk
       memperdagangkan orang, tetapi secara melawan hukum untuk
       menempatkan orang tersebut di bawah kekuasaannya atau menyebabkan
       orang tersebut tidak berdaya.

Pasal 561
       Penyanderaan merupakan salah satu bentuk tindak pidana menghilangkan
       kemerdekaan seseorang. Berbeda dengan penculikan, penyanderaan
       dilakukan agar orang yang disandera tetap berada ditempat kediamannya
       atau di tempat lain, dan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman
       kekerasan.

Pasal 562
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini pada dasarnya bersifat penipuan,
       tetapi karena menyangkut perampasan kemerdekaan seseorang maka
       ancaman pidananya lebih berat daripada penipuan.

Pasal 563
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
       terhadap anak yang belum dewasa yang telah mendapatkan perlindungan
       hukum. Misalnya anak yang ditempatkan di panti asuhan, apabila mereka
       dilarikan, maka pembuat tindak pidana dapat dipidana. Jika perbuatan
       tersebut dipergunakan dengan cara tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman
       kekerasan, atau terhadap anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun
       maka ancaman pidana diperberat.

Pasal 564
       Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 563 yaitu
       seorang anak yang di bawah umur 18 (delapan belas) tahun telah ditarik dari
       kekuasaan atau pengawasan yang sah, kemudian disembunyikan atau
       disembunyikan terhadap kepentingan penyidikan oleh pejabat yang
       berwenang.

Pasal 565
       Ayat (1)
              Pengertian "membawa pergi perempuan" atau "melarikan perempuan
              (schaking)" dalam ketentuan pasal ini berbeda dengan "penculikan"
              (kidnapping) Pasal 560 dan "penyanderaan" (taking hostage) Pasal 561.
              Tindakan membawa pergi perempuan umurnya terjadi antara laki-
              laki (yang melarikan) dan perempuan (yang dilarikan) berkaitan
              dengan hubungan cinta, dan karena itu perbuatan tersebut dilakukan
              atas persetujuan pihak perempuan.

              Unsur tindak pidana dalam ayat ini dikaitkan dengan usia yang
              belum dewasa dari perempuan yang dibawa pergi. Di samping unsur
              di bawah umur, yang perlu diperhatikan yaitu yang bersangkutan
              masih berada dalam pengawasan orang tua atau walinya.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    86
       Ayat (2)
              Unsur tindak pidana dalam ketentuan ayat ini tidak dikaitkan dengan
              usia perempuan yang dibawa lari, masih belum dewasa atau masih di
              bawah umur, baik dalam status perkawinan ataupun tidak, tetapi jika
              perempuan tersebut dilarikan dengan tipu muslihat, kekerasan atau
              dengan ancaman kekerasan, maka ancaman pidananya lebih berat.

       Ayat (3)
              Cukup jelas.

       Ayat (4)
              Cukup jelas.

Pasal 566
       Perampasan kemerdekaan yang dimaksud dalam Pasal ini baik dalam bentuk
       fisik maupun psikis.

       Yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah perbuatan
       merampas kebebasan seseorang bukan dalam rangka menjalankan tugas dan
       kewajiban sesuai dengan perintah Undang-undang. Misalnya, seorang polisi
       yang menangkap dan menahan seseorang dalam hal kedapatan tertangkap
       tangan melakukan tindak pidana.

Pasal 567
       Cukup jelas.

Pasal 568
       Cukup jelas.

Pasal 569
       Ketentuan tindak pidana dalam Pasal ini diklafikasikan sebagai tindak
       pidana pemerasan yang menyangkut perampasan kemerdekaan. Pemerasan
       dapat dilakukan dengan berbagai cara dan melalui berbagai bentuk ancaman.

Pasal 570
       Cukup jelas.

Pasal 571
       Ayat (1)
              Pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan
              kematian ini dikehendaki oleh pembuat. Dengan demikian pengertian
              pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan.
              Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud
              untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut
              mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai
              tindak pidana pembunuhan menurut pasal ini.

              Dalam ketentuan ayat ini tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja"
              atau "dengan berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur
              dalam Pasal 39 dan Pasal 55 huruf j. Ditiadakannya tindak pidana
              berencana dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada hakim

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  87
              dalam mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana tersebut
              dalam setiap kasus yang dihadapi. Dengan demikian hakim akan
              lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana,
              atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu
              pembunuhan bagi masyarakat.

       Ayat (2)
              Pemberatan pidana dalam ketentuan ayat ini didasarkan pada
              pertimbangan adanya hubungan antara pembuat tindak pidana dan
              korban, yang seharusnya pembuat tindak pidana berkewajiban
              memberi perlindungan kepada korban.

       Ayat (3)
              Cukup jelas.

Pasal 572
       Cukup jelas.

Pasal 573
       Ayat (1)
              Ketentuan dalam ayat ini memuat peringanan ancaman pidana yang
              didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang
              melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan.

       Ayat (2)
              Kerena orang lain yang turut serta dalam pembunuhan sebagaimana
              dimaksud dalam ayat (1) tidak berada dalam kondisi psikologik yang
              sama dengan kondisi seorang ibu yang melakukan tindak pidana
              tersebut, maka dalam prinsip penyertaan tidak berlaku dalam
              ketentuan ayat ini.


Pasal 574
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan
                                                   "
       "euthanasia aktif". Bentuk "euthanasia pasif' tidak diatur dalam ketentuan ini
       karena masyarakat maupun dunia kedokteran tidak menganggap pembuatan
       tersebut sebagai perbuatan anti.

       Meskipun "euthanasia aktif" dilakukan atas permintaan orang yang
       bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan
       tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatu
       pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan moral
       agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak
       dikehendaki, misalnya oleh pembuat tindak pidana justru diciptakan suatu
       keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk
       merampas nyawa dari yang bersangkutan.

       Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang,
       melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada
       umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik
       jasmani maupun rohani. Jadi motif pembuat tidak relevan untuk

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                      88
       dipertimbangkan dalam tindak pidana. Pengertian "tidak sadar" dalam
       ketentuan Pasal ini harus diartikan sesuai dengan perkembangan dalam
       dunia kedokteran.

Pasal 575
       Ketentuan ini merupakan pemberatan dari Pasal 574.

Pasal 576
       Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini maka apabila orang yang didorong
       atau yang ditolong untuk bunuh diri tidak mati, maka orang yang
       mendorong atau memberi pertolongan tersebut tidak dikenakan pidana. Hal
       ini didasarkan pada pertimbangan bahwa bunuh diri itu sendiri bukanlah
       suatu tindak pidana, karena itu percobaan untuk melakukan bunuh diri juga
       tidak diancam dengan pidana.

Pasal 577
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi kandungan
       seorang perempuan. Apabila yang digugurkan adalah kandungan yang
       sudah mati, maka ketentuan pidana dalam pasal ini tidak berlaku. Tidaklah
       relevan di sini untuk menentukan cara dan sarana apa yang digunakan
       untuk mengugurkan atau mematikan kandungan perempuan itu. Yang
       penting dan yang menentukan adalah akibat yang ditimbulkan, yaitu gugur
       atau matinya kandungan itu.

Pasal 578
       Cukup jelas.

Pasal 579
       Ketentuan dalam Pasal ini secara khusus mengancam pidana yang lebih berat
       kepada pembuat yang mempunyai profesi sebagai dokter, bidan, atau juru
       obat, mengingat profesi mereka sedemikian mulya bagi kemanusian yang
       seharusnya tetap dijaga untuk tidak melakukan perbuatan tersebut. Dokter
       yang melakukan pengguguran kandungan karena alasan media "abortus
       provocatus" sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
       berlaku tidak dikenakan pidana.

Pasal 580
       Cukup jelas.

Pasal 581
       Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian
       penganiayaan. Hal ini         diserahkan kepada penilaian hakim untuk
       memberikan interpretasi terhadap kasus yang dihadapi sesuai dengan
       perkembangan nilai-nial sosial dan budaya serta perkembangan dunia
       kedokteran. Ini berarti bahwa pengertian penganiayaan tidak harus berarti
       terbatas pada penganiayaan fisik dan sebaliknya tidak setiap penderitaan
       pisik selalu diartikan sebagai penganiayaan.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 89
       Dalam ketentuan Pasal ini juga tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja"
       dan "berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 39 dan
       Pasal 55 huruf j dalam rangka pemberatan pidana.

Pasal 582
       Cukup jelas.

Pasal 583
       Tindak pidana penganiayaan dalam ketentuan Pasal ini merupakan jenis
       penganiayaan berat, di samping penganiayaan dalam arti umum (Pasal 581)
       dan penganiayaan ringan (Pasal 582). Batas dan ruang lingkup ketiga jenis
       penganiayaan ini diserahkan kepada pertimbangan hakim, dengan
       memperhatikan penjelasan Pasal 581.

Pasal 584
       Cukup jelas.

Pasal 585
       Cukup jelas.

Pasal 586
       Cukup jelas.

Pasal 587
       Cukup jelas.

Pasal 588
       Cukup jelas.

Pasal 589
       Cukup jelas.

Pasal 590
       Cukup jelas.

Pasal 591
       Ketentuan dalam Pasal ini tidak memberi perumusan mengenai pengertian
       kealpaan. Pada umumnya pengertian kealpaan menunjukkan bahwa
       pembuat tidak menghendaki terjadinya akibat dari perbuatannya, yaitu
       kematian atau luka-luka. Namun, dalam kejadian konkret terdapat kesulitan
       untuk menentukan bahwa suatu perbuatan dapat disebut dengan kealpaan.
       Misalnya seorang yang sedang mengendarai kendaraan sedemikian rupa
       sehingga membahayakan lalu lintas umum yang kemungkinan besar
       menimbulkan korban.

       Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan tersebut pengertian kealpaan
       diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk melakukan penilaian
       terhadap kasus yang dihadapi.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  90
Pasal 592
       Dari jabatan atau profesi tertentu diharapkan adanya rasa tanggung jawab
       dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang dipercayakan kepada mereka.
       Dengan perkataan lain, kealpaan harus dihindarkan oleh orang yang
       menjalankan tugas atau pekerjaan secara bertanggung jawab. Oleh karena
       itu, bila terjadi suatu kealpaan maka ancaman pidananya ditambah dengan
       1/3 (satu per tiga).

Pasal 593
       Pengertian "mengambil" dalam ketentuan Pasal ini tidak hanya diartikan
       secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk-bentuk perbuatan "mengambil"
       lainnya secara fungsional (non-fisik) mengarah pada maksud "memiliki
       barang orang lain secara melawan hukum". Misalnya pencurian uang dengan
       cara mentransfer, atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak. Yang
       dimaksud "memiliki" adalah mempunyai hak atas barang tersebut.

Pasal 594
       Cukup jelas.

Pasal 595
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur pencurian yang bersifat khusus atau
       yang      biasa     dikenal dengan istilah  "pencurian    dikualifikasi"
       (gequalificeerdediefstal).

       Yang dimaksud dengan "rumah" adalah setiap bangunan atau tempat yang
       sengaja dibuat atau digunakan untuk tempat kediaman atau tempat tinggal.

       Yang dimaksud dengan "pekarangan tertutup" adalah sebidang tanah yang
       mempunyai tanda-tanda batas tertentu, baik berupa tembok, pagar,
       tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air, atau sungai.

Pasal 596
       Cukup jelas.

Pasal 597
       Tindak pidana pencurian dalam Pasal ini dikualiffikasi sebagai pencurian
       dengan pemberatan. Unsur pemberatnya ialah adanya kekerasan atau
       ancaman kekerasan terhadap orang di dalam melakukan pencurian.
       Kekerasan atau ancaman kekerasan dapat dilakukan sebelum, pada saat, atau
       setelah pencurian dilakukan.

       Kekerasan menunjuk pada pengunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga
       badan maupun dengan menggunakan alat, sedangkan ancaman kekerasan
       menunjukan keadaan sedemikian rupa yang menimbulkan rasa takut, cemas,
       atau khawatir pada orang yang diancam.

       Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan ini tidak perlu semata-mata
       ditujukan kepada pemilik barang, tetapi juga dapat pada orang lain, misalnya
       pembantu rumah tangga atau penjaga rumah.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    91
Pasal 598
       Cukup jelas.

Pasal 599
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur pencurian dalam keluarga. Pengertian
       "penguasaan bersama atas harta" dan "menguasai sendiri harta bendanya"
       menunjuk pada pengertian "harta kekayaan yang terpisah" dan "harta
       kekayaan yang tidak terpisah (bersama)" sebagaimana dimaksud dalam
       peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku bagi
       suami dan istri tersebut.

       Yang dimaksud dengan "keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus
       atau kesamping sampai derajat kedua".

       Pencurian yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap harta kekayaannya
       yang tidak terpisah, tidak dapat dilakukan penuntutan baik sebagai pelaku
       maupun pembantu pencurian. Apabila harta kekayaan suami istri terpisah,
       penuntutan dapat dilakukan apabila ada pengaduan terlebih dahulu dari
       yang terkena tindak pidana itu.

       Pengertian "harta kekayaan yang terpisah dan yang tidak terpisah" harus
       diartikan sesuai dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang
       berlaku di bidang hukum perkawinan.

Pasal 600
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana pemerasan. Paksaan
       dalam ketentuan pasal ini lebih bersifat paksaan fisik atau lahiriah, antara
       lain dengan todongan pisau atau pistol.

       Kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditujukan pada orang yang
       diminta untuk memberikan barang, membuat utang, atau menghapuskan
       piutang, tetapi dapat juga ditujukan pada orang lain, misalnya terhadap
       anak, atau istri atau suami.

       Pengertian "memaksa" meliputi pemaksaan yang berhasil (misalnya barang
       diserahkan) maupun yang gagal. Dengan demikian, apabila pemerasan tidak
       berhasil atau gagal, pembuat tindak pidana tetap dituntut berdasarkan
       ketentuan dalam Pasal ini, bukan dengan ketentuan mengenai percobaan.

Pasal 601
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidana pengancaman.

       Unsur utama tindak pidana dalam Pasal ini sama dengan tindak pidana
       pemerasan yaitu memaksa orang supaya memberikan barang, membuat
       pengakuan utang, atau menghapuskan piutang. Perbedaannya terletak pada
       sarana pemaksaan yang digunakan. Pada pemerasan, paksaan lebih bersifat
       fisik dan lahiriah, sedangkan pada tindak pidana pengancaman sarana
       paksaannya lebih bersifat non fisik atau batiniah yaitu dengan menggunakan
       ancaman penistaan baik lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan
       membuka rahasia. Ancaman penistaan atau membuka rahasia tidak harus


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                    92
       berhubungan langsung dengan orang yang diminta untuk memberikan
       barang, membuat utang, atau menghapuskan piutang, tetapi dapat juga
       orang lain, misalnya terhadap anak, istri, atau suami, yang secara tidak
       langsung juga menyerang kehormatan atau nama baik yang bersangkutan.

Pasal 602
       Cukup jelas.

Pasal 603
       Cukup jelas.

Pasal 604
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tindak pidana penggelapan. Pada tindak
       pidana penggelapan, barang yang bersangkutan sudah dikuasai secara nyata
       oleh pembuat tindak pidana. Hal ini berbeda dengan pencurian di mana
       barang tersebut belum berada di tangan pembuat tindak pidana. Saat
       timbulnya niat untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum, juga
       menentukan perbedaan antara penggelapan dan pencurian. Apabila niat
       memiliki sudah ada pada waktu barang tersebut diambil, maka perbuatan
       tersebut merupakan tindak pidana pencurian, sedang pada penggelapan,
       niat memiliki tersebut baru ada setelah barang yang bersangkutan untuk
       beberapa waktu sudah berada di tangan pembuat. Unsur tindak pidana
       penggelapan lainnya adalah bahwa pembuat menguasai barang yang hendak
       dimiliki tersebut bukan karena tindak pidana, misalnya suatu barang yang
       berada dalam penguasaan pembuat tindak pidana sebagai jaminan utang
       piutang yang kemudian dijual tanpa izin pemiliknya.

Pasal 605
       Cukup jelas.

Pasal 606
       Cukup jelas.

Pasal 607
       Penyerahan barang dilakukan secara terpaksa, misalnya pada waktu terjadi
       bencana alam seperti kebakaran, banjir, gempa bumi, dan lain-lain, barang
       tersebut dititipkan untuk diselamatkan. Atau karena tidak mampu mengurus
       sendiri barang tersebut, sehingga perlu dititipkan pada pihak lain.

Pasal 608
       Cukup jelas.

Pasal 609
       Cukup jelas.

Pasal 610
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang tindak pidana penipuan.
       Perbuatan materiil dari penipuan adalah membujuk seseorang dengan
       berbagai cara yang disebut dalam ketentuan ini, untuk memberikan sesuatu
       barang, membuat utang atau menghapus piutang. Dengan demikian


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 93
       perbuatan yang langsung merugikan itu tidak dilakukan oleh pembuat
       tindak pidana, tetapi oleh pihak yang dirugikan sendiri. Perbuatan penipuan
       baru selesai dengan terjadinya perbuatan dari pihak yang dirugikan
       sebagaimana dikehendaki pembuat.

       Barang yang diberikan, tidak harus secara langsung kepada pembuat tindak
       pidana tetapi dapat juga dilakukan kepada orang lain yang disuruh pembuat
       untuk menerima penyerahan itu.

       Penipuan adalah tindak pidana terhadap harta benda. Tempat tindak pidana
       (locus delicti) adalah tempat pembuat melakukan penipuan, walaupun
       penyerahan dilakukan di tempat lain. Saat dilakukannya tindak pidana
       (tempus delicti) adalah saat pembuat melakukan penipuan.

       Barang yang diserahkan dapat merupakan milik pembuat sendiri, misalnya
       barang yang diberikan sebagai jaminan utang bukan untuk kepentingan
       pembuat. Penghapusan piutang tidak perlu dilakukan melalui cara-cara
       hapusnya perikatan menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Juga
       termasuk misalnya perbuatan pembuat yang menghentikan untuk sementara
       pencatat kilometer (kilometer teller) mobil sewaannya, sehingga pemilik mobil
       memperhitungkan jumlah uang sewaan yang lebih kecil daripada yang
       sesungguhnya.

       Pasal ini menyebut secara limitatif daya upaya yang digunakan pembuat
       yang menyebabkan penipuan itu dapat dipidana, yaitu berupa nama atau
       kedudukan palsu, penyalahgunaan agama, tipu muslihat dan rangkaian kata-
       kata bohong. Antara daya upaya yang digunakan dan perbuatan yang
       dikehendaki harus ada hubungan kausal, sehingga orang itu percaya dan
       memberikan apa yang diminta.

Pasal 611
       Cukup jelas.

Pasal 612
       Cukup jelas.

Pasal 613
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dari
       perbuatan curang dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh penjual.
       Dalam dunia perdagangan dapat terjadi penjual memberikan pengakuan
       palsu tentang sifat atau keadaan barang yang dijualnya atau tidak
       menyatakan dengan sebenarnya sifat atau keadaan barang tersebut, sehingga
       konsumen membeli suatu barang yang tidak sesuai dengan harapan atau
       tidak sesuai dengan biaya yang dikeluarkannya.

Pasal 614
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi seseorang dari
       kerugian ekonomis melalui pemberian jasa kepada orang lain yang dilakukan
       akibat perbuatan curang dari orang lain tersebut. Misalnya, seseorang secara
       curang memanfaatkan kebaikan orang lain mempergunakan nomor dan


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     94
       saluran telepon dan membebankan biaya pembicaraan atau sambungan
       teleponnya kepada pelanggan telepon.

Pasal 615
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi perbuatan curang
       dalam dunia perdagangan yang dilakukan oleh konsumen, dengan tidak
       membayar lunas harga barang dibeli. Untuk dapat dipidana berdasarkan
       ketentuan ini, perbuatan konsumen tersebut dilakukan secara berulang-
       ulang yang menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sebagai mata
       pencaharian atau kebiasaannya. Dalam masyarakat, perbuatan konsumen ini
       dikenal sebagai tindakan "mengemplang".

Pasal 616
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak milik
       intelektual seseorang dari perbuatan curang pihak lain, yang dilakukan
       dengan membubuhkan nama atau tanda palsu atau yang dipalsukan pada
       karya tersebut.

Pasal 617
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi hak milik
       intelektual khususnya mengenai merek dagang (trade mark) dari perbuatan
       curang.

Pasal 618
       Ketentuan dalam Pasal ini untuk mencegah perbuatan curang dalam dunia
       asuransi yang dilakukan oleh pihak tertanggung dalam pembuatan
       perjanjian asuransi sehingga merugikan pihak penanggung asuransi
       (assuradeur).

Pasal 619
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini merupakan perbuatan curang
       untuk memperoleh pembayaran uang asuransi.

Pasal 620
       Cukup jelas.

Pasal 621
       Cukup jelas.

Pasal 622
       Cukup jelas.

Pasal 623
       Konosemen asli (lembar pertama) merupakan surat berharga dan dapat
       diperjualbelikan (negotiable), sedangkan salinan (copy) atau lembaran lainnya
       tidak. Hanya konosemen lembar pertama atau asli dapat ditukarkan dengan
       jenis barang yang tercantum di dalamnya.

       Berhubung konosemen asli merupakan suatu surat berharga, maka
       konosemen asli itu dapat dibebani dengan segala bentuk hak atas benda,


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     95
       seperti digadaikan, dijual, dipinjamkan, atau ditukarkan. Salinan atau
       lembaran lainnya yang bukan surat berharga, tidak mempunyai nilai,
       sehingga apabila dijual, pembelinya tidak akan menerima barangnya, apabila
       perbuatan membebani salinan atau lembaran lainnya dengan hak-hak atas
       benda merupakan perbuatan penipuan.

Pasal 624
       Cukup jelas.

Pasal 625
       Cukup jelas.

Pasal 626
       Cukup jelas.

Pasal 627
       Cukup jelas.

Pasal 628
       Cukup jelas.

Pasal 629
       Yang dimaksud dengan "batas pekarangan" adalah setiap tanda yang
       dipergunakan untuk menunjukkan batas-batas suatu pekarangan, seperti
       tembok, pagar, patok, tumpukan batu, tumbuh-tumbuhan, saluran air,
       sungai, atau pematang sawah dengan tujuan memisahkan suatu bidang
       tanah milik seseorang dari bidang tanah milik orang lain yang
       berdampingan.

Pasal 630
       Kabar bohong yang dimaksud dalam ketentuan Pasal ini tidak hanya
       pemberitahuan palsu tentang suatu fakta tetapi juga pemberitahuan palsu
       tentang suatu keuntungan yang dapat diharapkan.

Pasal 631
       Cukup jelas.

Pasal 632
       Cukup jelas.

Pasal 633
       Cukup jelas.

Pasal 634
       Cukup jelas.

Pasal 635
       Cukup jelas.




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  96
Pasal 636
       Yang dimaksud dengan "menarik barang dari harta benda milik perusahaan"
       adalah setiap perbuatan untuk menempatkan barang di luar jangkauan
       kurator sebelum atau pada waktu dijatuhkannya kepailitan, termasuk
       mendiamkan piutang perusahaan.

       Yang dimaksud dengan "pailit" adalah sebagaimana dimaksud dalam
       peraturan perundang-undangan di bidang Kepailitan.

Pasal 637
       Cukup jelas.

Pasal 638
       Cukup jelas.

Pasal 639
       Cukup jelas.

Pasal 640
       Berdasarkan ketentuan dalam Pasal ini, pembuat tindak pidana tidak
       disyaratkan mempunyai niat untuk merugikan kreditornya. Dianggap cukup
       apabila ia mengetahui atau mengerti bahwa perbuatannya akan merugikan
       hak-hak kreditor. Apabila kreditor lebih dari 1 (satu), tidak perlu perbuatan
       tersebut merugikan semua kreditor.

Pasal 641
       Cukup jelas.

Pasal 642
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah suatu persetujuan
       perdamaian dibuat karena pembuat tindak pidana memperoleh keuntungan
       istimewa, padahal menurut Undang-undang, persetujuan tersebut kalau
       sudah disahkan berlaku juga untuk kreditor yang semula tidak
       menyetujuinya. Hal ini juga berlaku untuk pengurus atau komisaris dari
       suatu korporasi.

Pasal 643
       Yang dimaksud dengan "barang" adalah barang bergerak atau tidak
       bergerak, berwujud atau tidak berwujud. Hak menahan (hak retensi) timbul
       berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 1616
       atau Pasal 1812 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 644
       Yang dimaksud dengan "menghancurkan" adalah membinasakan atau
       merusakkan sama sekali sehingga tidak dapat dipakai lagi.

       Yang dimaksud dengan "merusak" adalah membuat tidak dapat dipakai
       untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat
       dipakai lagi.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                     97
Pasal 645
       Cukup jelas.

Pasal 646
       Yang termasuk dalam pengertian "bangunan untuk sarana dan prasarana
       pelayanan umum" misalnya, bangunan kereta api, bangunan listrik,
       bangunan telekomunikasi, bangunan untuk komunikasi lewat satelit atau
       komunikasi jarak jauh lainnya, stasiun radio atau televisi, bendungan,
       saluran gas, atau saluran air minum.

Pasal 647
       Cukup jelas.

Pasal 648
       Cukup jelas.

Pasal 649
       Cukup jelas.

Pasal 650
       Cukup jelas.

Pasal 651
       Cukup jelas.

Pasal 652
       Yang dimaksud dengan "Komandan Tentara Nasional Indonesia" adalah
       komandan Angkatan Darat, Angkatan Laut, atau Angkatan Udara.

       Yang dimaksud dengan "pejabat sipil" adalah pejabat sebagaimana dimaksud
       dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
       Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43
       Tahun 1999, dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 653
       Demi penegakan hukum ketentuan dalam peraturan perundang-undangan,
       perintah yang sah dari pejabat yang berwenang dan putusan atau surat
       perintah pengadilan, harus dilaksanakan. Perlawanan terhadap pelaksanaan
       ketentuan tersebut di atas, berarti melawan penegakan hukum, karena itu
       pantas untuk dijadikan tindak pidana. Dalam hal Tentara Nasional Indonesia
       menolak permintaan yang tidak sah, maka tindakan penolakan tersebut tidak
       dipidana.

Pasal 654
       Yang dimaksud dengan "orang lain yang ditugaskan menjalankan suatu
       jabatan umum" misalnya orang atau pihak swasta yang diserahi tugas oleh
       Pemerintah untuk melaksanakan tugas, antara lain pembuatan jalan, lembaga
       pendidikan swasta yang melakukan penelitian ilmiah bagi pemerintah, atau
       pihak bank swasta yang diserahi penyimpanan uang negara.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  98
Pasal 655
       Cukup jelas.

Pasal 656
       Cukup jelas.

Pasal 657
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini disebut sebagai tindak pidana suap
       atau penyuapan dalam pengertian pasif. Tindak pidana suap yang bersifat
       aktif, lihat Pasal 679.

       Menerima hadiah atau janji tidak hanya berupa barang tetapi juga jasa,
       kemudahan, atau fasilitas lainnya.

       Yang dimaksud dengan "gratifikasi" dalam ayat ini adalah pemberian dalam
       arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi,
       pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
       wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut
       baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang
       dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
       elektronik.

Pasal 658
       Cukup jelas.

Pasal 659
       Tindak pidana dalam Pasal ini merupakan tindak pidana terhadap
       penyelenggaraan peradilan (contempt of court). Tindak pidana ini disebut
       sebagai tindak pidana suap atau penyuapan dalam pengertian pasif. Tindak
       pidana suap yang bersifat aktif, lihat Pasal 680.

Pasal 660
       Yang dimaksud dengan "menyalahgunakan kekuasaannya" adalah menggunakan
       kekuasaan secara tidak sah. Sebagai contoh adalah penyidik yang dalam melakukan
       penyidikan memaksa tersangka untuk mengaku, atau memaksa saksi memberikan
       keterangan menurut kemauan dari penyidik. Memaksa dapat juga dilakukan secara
       fisik maupun secara psikis dengan jalan menakut-nakuti supaya tertekan jiwanya.
       Tetapi apabila yang diperiksa itu seorang saksi yang memberikan keterangan yang
       nyata-nyata bertentangan dengan kenyataan dan penyidik tersebut memberikan
       peringatan keras atau menunjukkan akibat yang tidak baik atas keterangan saksi
       yang bohong tersebut, ketentuan dalam Pasal ini tidak diterapkan.


Pasal 661
       Yang dimaksud dengan “pegawai negeri” dalam Pasal ini adalah penyelidik,
       penyidik, atau penuntut umum.

Pasal 662
       Pegawai negeri yang menyalahgunakan kekuasaannya menggunakan tanah
       negara adalah pegawai negeri yang mempunyai kewenangan dalam hal
       pengurusan dan penggunaan pemakaian tanah seperti Walikota, Bupati,


                Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                      99
       Camat, Lurah/Kepala Desa, pejabat, atau pegawai Badan Pertanahan
       Nasional.

Pasal 663
       Cukup jelas.

Pasal 664
       Cukup jelas.

Pasal 665
       Tindak pidana dalam Pasal ini lazim dinamakan sebagai permintaan paksa
       (knevelarij). Misalnya, seseorang diharuskan membayar atas sesuatu yang
       menyangkut tugas pegawai negeri, padahal keharusan sedemikian sesuai
       dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak ada.
       Termasuk membayar adalah membayar lebih daripada yang ditentukan.

Pasal 666
       Cukup jelas.

Pasal 667
       Cukup jelas.

Pasal 668
       Cukup jelas.

Pasal 669
       Demi keamanan dan ketertiban, hal-hal yang berkaitan dengan terpidana
       atau orang yang ditahan harus berdasarkan putusan atau surat perintah
       penahanan yang sah. Demikian juga anak-anak yang dimasukkan dalam
       Lembaga Pemasyarakatan Anak atau orang yang sakit jiwa yang dimasukkan
       dalam rumah sakit jiwa harus berdasarkan surat perintah yang sah.

Pasal 670
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan
       terhadap hak asasi seseorang atas rumah tinggalnya, yang merupakan hak
       pribadi (privacy) seseorang hingga harus dilindungi, tidak boleh dimasuki
       orang lain tanpa izin dari penghuni rumah atau tanpa memperhatikan cara
       atau menurut peraturan yang berlaku. Demikian pula memasuki tempat
       tertutup atau pekarangan tertutup yang dipakai orang. Pasal ini dikenakan
       hanya terhadap pegawai negeri dalam menjalankan tugasnya.

       Pasal ini berlaku khusus bagi pegawai negeri dalam melakukan
       penggeledahan rumah atau membaca atau menyita surat dalam rangka
       penyidikan tindak pidana tanpa memenuhi ketentuan peraturan
       perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 671
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk melindungi rahasia surat-
       menyurat. Tidak termasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan itu dilakukan
       oleh penyidik yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  100
       yang berlaku memerlukan surat-surat tersebut sebagai alat bukti dalam
       rangka penyidikan tindak pidana.

Pasal 672
       Cukup jelas.

Pasal 673
       Cukup jelas.

Pasal 674
       Pengertian "memberitahukan kepada orang lain berita yang dipercayakan
       kepada kantor telegram atau kantor telepon” termasuk pula memberi
       kesempatan kepada orang lain ikut mendengarkan atau menyadap. Tidak
       termasuk tindak pidana ini, apabila perbuatan tersebut dilakukan karena
       terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan nama atau alamat penerima surat
       telegram yang ditulis oleh pengirim.

Pasal 675
       Cukup jelas.

Pasal 676
       Yang dimaksud dengan "pejabat yang berwenang mengawinkan" adalah
       pejabat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun
       1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

Pasal 677
       Cukup jelas.

Pasal 678
       Cukup jelas.

Pasal 679
       Ketentuan dalam Pasal ini merupakan tindak pidana suap atau penyuapan
       dalam pengertian aktif. Perbuatan yang dipidana menurut ketentuan dalam
       Pasal ini apabila pembuat tindak pidana benar-benar mengetahui bahwa
       yang diberi sesuatu atau yang dijanjikan sesuatu adalah pegawai negeri.

Pasal 680
       Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini merupakan salah satu
       tindak pidana terhadap penyelengggaraan peradilan (contempt of court). Yang
       dimaksud dengan “hakim” adalah hakim pada semua lingkungan
       pengadilan.

Pasal 681

       Cukup jelas.

Pasal 682
       Ayat (1)
              Cukup jelas.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                  101
       Ayat (2)
              Yang dimaksud dengan "keadaan tertentu" dalam ketentuan ini adalah
              keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku
              tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan
              terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan
              keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat
              kerusuhan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan
              moneter, dan pengulangan tindak pidana korupsi.

Pasal 683
       Cukup jelas.

Pasal 684
       Cukup jelas.

Pasal 685
       Dalam hal pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
       682 dan Pasal 683 telah memenuhi unsur-unsur pasal dimaksud, maka
       pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tidak
       menghapuskan pidana terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

       Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya
       merupakan salah satu faktor yang meringankan.

Pasal 686
       Cukup jelas.

Pasal 687
       Cukup jelas.

Pasal 688
       Cukup jelas.

Pasal 689
       Cukup jelas.

Pasal 690
       Cukup jelas.

Pasal 691
       Cukup jelas.

Pasal 692
       Ketentuan dalam Pasal ini mengenai perompakan atau pembajakan di laut
       bebas, artinya di luar wilayah negara Republik Indonesia atau di luar laut
       teritorial.

       Yang dimaksud dengan “perompakan” adalah melakukan tindakan
       kekerasan terhadap orang atau barang yang berada di atas kapal.

               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 102
Pasal 693
       Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 692, Pasal 720 sampai dengan Pasal
       722 merupakan tindak pidana internasional, berarti pelaku tindak pidana
       tersebut dapat dituntut di negara manapun pelaku ditemukan asal negara
       tersebut menganut asas universalitas. Dengan demikian tidak dipersoalkan
       kewarganegaraan pelaku, demikian juga locus delicti dan nasionalitas kapal
       tersebut, karena tindak pidana tersebut dianggap mengganggu ketertiban
       dunia.

       Dalam hal ini nakhoda atau pemimpin itu sendiri tidak melakukan kejahatan
       perompakan atau pembajakan, tetapi hanya menyerahkan kapal kepada
       bajak laut, untuk dipergunakan membajak. Meskipun merupakan tindak
       pidana yang berupa membantu, namun dijadikan tindak pidana tersendiri
       dengan pidana yang sama dengan tindak pidana perompakan itu sendiri.

       Apabila yang menyerahkan bukan nakhoda atau pemimpin akan dipidana
       dengan pidana lebih rendah.

Pasal 694
       Yang dimaksud dengan "orang yang berlayar" adalah semua orang yang
       turut berlayar dengan kapal Indonesia, kecuali nakhoda atau pemimpin.

Pasal 695
       Yang dimaksud dengan "mengambil alih dari pemiliknya" adalah mengambil
       kapal dari kekuasaan pemiliknya secara tidak sah, misalnya dengan
       melarikan kapal tersebut dan mempergunakannya untuk kepentingan diri
       sendiri.

Pasal 696
       Yang dimaksud dengan "surat keterangan kapal" adalah surat tentang
       pendaftaran kapal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
       yang berlaku.

       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk mencegah dan memberantas
       kecurangan terhadap surat keterangan kapal yang dilakukan oleh nakhoda
       atau pemimpin kapal atau awak kapal.

Pasal 697
       Cukup jelas.

Pasal 698
       Cukup jelas.

Pasal 699
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan mencegah pembuatan laporan palsu
       untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, misalnya seorang
       nahkoda kapal dengan sengaja menenggelamkan kapalnya, tetapi dalam
       laporannya dikatakan bahwa kapalnya telah mendapat kecelakaan dan
       tenggelam, karena itu mereka mendapat kesempatan untuk menerima
       pembayaran uang asuransi bagi kapal dan atau muatannya.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 103
Pasal 700
       Ketentuan dalam Pasal ini dimaksudkan untuk menjaga keamanan,
       ketertiban, dan keselamatan pelayaran.

Pasal 701
       Cukup jelas.

Pasal 702
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur mengenai pemberontakan di kapal,
       yaitu perbuatan pembangkangan yang tercantum dalam Pasal 683, tetapi di
       sini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu. Dalam Pasal
       ini juga ditentukan pemberatan pidana, mengingat akibat yang ditimbulkan.

Pasal 703
       Cukup jelas.

Pasal 704
       Cukup jelas.

Pasal 705
       Yang dimaksud dengan "mengubah haluan kapal" adalah mengubah tujuan
       perjalanan atau menyinggahi pelabuhan yang tidak termasuk rencana
       pelayaran semula, atau tidak langsung menuju pelabuhan yang telah
       ditentukan sebelumnya sebagai pelabuhan tujuan.

Pasal 706
       Kapal dapat diambil alih, dihentikan, atau ditahan oleh pejabat yang
       berwenang setempat, apabila melanggar ketentuan blokade, peraturan
       karantina, atau membawa barang terlarang (penyelundupan).

Pasal 707
       Yang dimaksud dengan "tidak memberi sesuatu yang wajib diberikan"
       misalnya memberikan makanan atau ransum kepada orang yang berlayar.

Pasal 708
       Yang dimaksud dengan "keadaan terpaksa" adalah sesuatu keadaan yang
       sedemikian rupa sehingga nakhoda atau pemimpin kapal terpaksa
       melakukan suatu tindakan untuk menjaga keselamatan pelayaran, misalnya
       karena kelebihan muatan yaitu untuk menjaga jangan sampai kapal
       tenggelam atau karena penyakit menular.

Pasal 709
       Ketentuan Pasal ini dimaksudkan        sebagai   usaha   untuk   mencegah
       penyalahgunaan bendera Indonesia.

Pasal 710
       Yang dimaksud dengan "kapal pemerintah selain kapal perang yang bertugas
       dalam bidang keamanan dan ketertiban di laut" antara lain kapal polisi
       perairan dan kapal Bea dan Cukai.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 104
Pasal 711
       Ketentuan dalam Pasal ini berkaitan dengan adanya suatu kewajiban untuk
       melakukan pencatatan setiap kelahiran atau kematian. Hal ini untuk
       kepentingan administrasi kependudukan. Apabila kelahiran atau kematian
       terjadi di laut kewajiban melakukan pencatatan dibebankan kepada nakhoda
       kapal.

Pasal 712
       Perbuatan yang dimaksud dalam Pasal ini dapat dikatakan merupakan
       perbuatan yang menghambat penegakan hukum.

Pasal 713
       Cukup jelas.

Pasal 714
       Cukup jelas..

Pasal 715
       Cukup jelas.

Pasal 716
       Tanda pengenal untuk kapal rumah sakit atau sekoci adalah tanda Palang
       Merah. Maksud pemakaian tanda tersebut untuk melindungi kapal atau
       sekoci rumah sakit dari serangan.

Pasal 717
       Cukup jelas.

Pasal 718
       Cukup jelas.

Pasal 719
       Cukup jelas.

Pasal 720
       Cukup jelas.

Pasal 721
       Cukup jelas.

Pasal 722
       Cukup jelas.

Pasal 723
       Termasuk dalam pengertian "perwira kapal" antara lain mualim dan dokter
       kapal.

Pasal 724
       Cukup jelas.



               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)               105
Pasal 725
       Cukup jelas.

Pasal 726
       Cukup jelas.

Pasal 727
       Ketentuan dalam Pasal ini mengatur tentang perbuatan menguntungkan diri
       sendiri atau orang lain dengan merugikan penanggung asuransi atas pesawat
       udara, dengan cara membakar, menyebabkan ledakan, dan sebagainya atas
       pesawat udara tersebut.

       Yang dimaksud dengan "pembakaran" dalam ketentuan Pasal ini tidak perlu
       harus menimbulkan bahaya umum atau kematian, tetapi cukup apabila
       terjadi suatu kebakaran, karena tujuannya untuk mendapatkan keuntungan
       diri sendiri dengan merugikan penanggung asuransi.

       Apabila yang dicelakakan adalah pesawat udara yang sedang dalam
       penerbangan, maka pidananya diperberat. Demikian juga apabila terjadi luka
       berat atau mengakibatkan matinya orang.

Pasal 728
       Perbuatan yang nyata-nyata dapat membahayakan keamanan pesawat udara
       dalam penerbangan, misalnya membuka pintu utama atau pintu darurat,
       merusak alat-alat pelampung, atau alat-alat penyelamat lainnya.

Pasal 729
       Perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib atau disiplin
       dalam pesawat udara misalnya dengan sengaja mabuk, membuat onar, atau
       kegaduhan.

Pasal 730
       Benda dalam ketentuan Pasal ini adalah benda yang berasal dari tindak
       pidana, misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, atau penipuan.
       Tindak pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal ini disebut sebagai tindak
       pidana proparte dolus proparte culpa.

Pasal 731
       Orang yang secara berulang-ulang melakukan perbuatan pidana
       sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 730, tidak perlu dibuktikan
       bahwa pembuat tindak pidana melakukan tindak pidana ini untuk mengejar
       keuntungan. Dikategorikan “menjadikan kebiasaan" karena perbuatan
       tersebut dilakukan secara berulang-ulang meskipun jangka waktunya agak
       lama.

Pasal 732
       Cukup jelas.

Pasal 733
       Cukup jelas.


               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)                 106
Pasal 734
       Cukup jelas.

Pasal 735
       Cukup jelas.

Pasal 736
       Cukup jelas.

Pasal 737
       Tindak pidana dalam ketentuan Pasal ini lazim disebut dengan delik pers.
       Pada dasarnya dalam delik pers pembuat tindak pidana adalah orang yang
       membuat tulisan, akan tetapi apabila syarat-syarat sebagaimana dimaksud
       dalam huruf a dan huruf b dipenuhi, maka penerbit yang harus
       mempertanggungjawabkan tindak pidana tersebut.

Pasal 738
       Ketentuan dalam Pasal ini ditujukan kepada pencetak.

Pasal 739
       Cukup jelas.

Pasal 740
       Cukup jelas.

Pasal 741
       Cukup jelas.


TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR.. TAHUN..




               Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)               107

								
To top