POLITIK HUKUM PIDANA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SEKTOR by xku55522

VIEWS: 0 PAGES: 25

									                      POLITIK HUKUM PIDANA DALAM
              TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH SEKTOR SWASTA*

                                     Puteri Hikmawati**

                                            Abstract

          Corruption as criminal crime is a serious problem for Indonesia.
          Many cases were involved peoples from different background, such
          as civil servants, Members of Parliament, and also private sector.
          Unfortunately, Law No. 31/1999 on Combating Corruption has not
          yet clearly stated private sector as legal subject in such crime.
          The writer argued that anti-corruption campaign in Indonesia still
          targeted state employees or government officials, which caused
          different response of authorities in implementing the law above,
          especially in imposing it on the private sector.


Kata kunci: politik hukum pidana, tipikor, swasta, UU No. 31 Tahun 1999,
keuangan negara.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang
         Tingkat terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) di Indonesia masih
sangat tinggi. Banyaknya tindak pidana korupsi telah menjadi masalah serius
bagi bangsa dan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil jajak pendapat
lembaga Konsultan Resiko Ekonomi dan Politik (Political and Economic Risk
Consultancy/PERC), Filipina, Thailand, dan Indonesia masuk dalam tiga urutan
teratas peringkat negara Asia yang paling korup. Jajak pendapat ini dilakukan
pada 1.400 warga asing pelaku bisnis yang dilakukan pada Januari dan Februari
2008.1


*
  Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang dilakukan penulis di Bali, Gorontalo, dan DKI Jakarta,
pada tahun 2008.
**
   Peneliti Madya dengan bidang spesialisasi Hukum Pidana pada Pusat Pengkajian, Pengolahan
Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, alamat email: puterihw@yahoo.com.
1
   “Korupsi Asia: Filipina, Thailand, dan RI Teratas”, Kompas, 11 Maret 2008.

                                                   Politik Hukum Pidana Dalam ....... 381
          Berbagai kasus korupsi sedang dan telah ditangani oleh penyidik yang
diberi wewenang untuk itu, yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK (Komisi
Pemberantasan Korupsi). Penyidik telah menyeret berbagai pihak yang terlibat
kasus korupsi, baik dari kalangan birokrasi (eksekutif) maupun anggota DPR
(legislatif). Dari kalangan birokrasi, KPK telah menangani berbagai kasus korupsi
yang melibatkan jaksa, mantan Kepala Polri, hingga mantan Gubernur dan Deputi
Gubernur Bank Indonesia. Di samping itu, saat ini pihak Kejaksaan sedang
menangani kasus korupsi yang melibatkan Romli Atmasasmita, mantan Direktur
Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan HAM, karena
disangka melakukan korupsi sistem administrasi badan hukum (sisminbakum)
di Departemen Hukum dan HAM, dengan merugikan keuangan negara sebesar
Rp. 400 milyar.2 Sedangkan dari kalangan anggota DPR RI, sedikitnya sudah
ada 10 orang anggota DPR RI yang saat ini aktif pernah dan masih tersangkut
kasus korupsi, contohnya Hamka Yandhu dan Antony Zeidra Abidin telah divonis
oleh pengadilan tindak pidana korupsi, masing-masing selama 3 (tiga) tahun.
Mereka diadili karena menerima uang masing-masing 500 juta, yang merupakan
bagian dari uang suap senilai Rp. 31, 5 miliar dari Bank Indonesia.3 Selain itu,
Al-Amin Nur Nasution ditangkap oleh penyidik KPK sedang menerima hadiah 3
lembar cek perjalanan, masing-masing senilai Rp. 25 juta dari pengusaha Candra
Antonio Tan, yang diserahkan oleh Sekretaris Daerah Bintan Azirwan.4
          Praktek korupsi yang berupa penyuapan disinyalir juga banyak dilakukan
oleh Perusahaan Terbatas (PT) untuk melancarkan bisnisnya. Berdasarkan data
Bank Dunia, setiap tahun di seluruh dunia sebanyak US$ 1 triliun (sekitar Rp
9000 triliun) habis diperuntukkan sebagai uang pelicin atau suap.5 Untuk kasus
di Indonesia, beberapa perkara korupsi menunjukkan kalangan swasta (termasuk
PT) tidak luput dari jerat korupsi. Contohnya, dijeratnya beberapa rekanan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) dalam perkara korupsi KPU yang melibatkan ketuanya
Nazaruddin Syamsuddin. Rekanan KPU tersebut dijerat korupsi karena terbukti
merugikan keuangan negara.6
          Dalam kasus dugaan korupsi BPPC (Badan Penyanggah dan Pemasaran
Cengkih), Kejaksaan Agung telah mengusut dan memanggil tujuh perusahaan
2
  “Korupsi Sisminbakum: Samakan Persepsi Menghitung Kerugian Negara”, Kompas, 10 Februari
2009.
3
   “Putusan bagi Al-Amin dan Antony Diperberat”, Koran Tempo, 4 April 2009.
4
   Ibid.
5
  “KPK Minta Korupsi Swasta Masuk UU Antikorupsi”, http://www.kpk.go.id/modules/news/
article.php?storyid=485, diakses tanggal 10 Maret 2008.
6
   “Senjata Baru Pemberantasan Korupsi”, http://jurnalnasional.com/?media=KR&
cari=UNCAC&rbrk=&id=8658&pagekr=10&bkr=false&nkr=true&pagebn=0&bbn=false&nbn=,
diakses tanggal 10 Maret 2008.

382    Kajian Vol 14 No.3 September 2009
yang pernah melakukan komunikasi dengan BPPC dalam pengadaan cengkih
yang melibatkan PT Kembang Cengkih Nasional milik Tommy Soeharto, yang
mengakibatkan kerugian negara Rp. 1,7 Triliun dan berdasarkan hasil penyidikan
dari tim penyidik Kejaksaan Agung perbuatan tersebut dikategorikan sebagai
kesalahan prosedur.7 Begitu pula dalam kasus Syaukani, dugaan korupsi
pengadaan lahan seluas 256 hektar untuk pembangunan Bandara Loa Kulu,
dari pihak KPK menilai perbuatan Syaukani telah menyebabkan kerugian negara
Rp. 3 miliar dan hasil investigasi Badan Pengawas Daerah menemukan
penggelembungan nilai kontrak perencanaan pembangunan bandara Rp. 6,3
miliar dari nilai kontrak keseluruhan Rp. 58,957 miliar.8 Namun, tidak semua
sektor swasta dapat dijerat kasus korupsi. Kasus penunggakan pembayaran
royalti batubara yang melibatkan beberapa perusahaan pertambangan dengan
menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 7 triliun menimbulkan perbedaan
pendapat, apakah ada indikasi korupsi dari Departemen Energi dan Sumber
Daya Mineral atau memang swasta murni.9
         Perbedaan persepsi juga terjadi pada para ahli hukum. Menurut Rudy
Satriyo, ada tiga hal yang terkait dengan penyuapan di sektor swasta. Pertama,
subyek hukumnya adalah seseorang yang memimpin atau bekerja, dalam
kapasitas, untuk suatu badan sektor swasta. Kedua, aktivitasnya terbatas pada
sektor swasta yang bergerak di bidang atau dalam melaksanakan kegiatan
ekonomi, keuangan atau perdagangan. Ketiga, batasan sektor swasta. Sektor
swasta adalah yang tidak termasuk dalam penjelasan keuangan atau
perekonomian negara seperti yang disebutkan UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam pandangan Rudy, perluasan
korupsi sampai di sektor swasta adalah sesuatu yang harus dilakukan, karena
penegakan hukum di bidang korupsi seringkali terbentur tipisnya perbedaan
antara swasta dan negara. Contohnya adalah kasus kredit macet Bank Mandiri,
yang mengakibatkan kerugian negara karena tipikor.10 Sedangkan pendapat
Komariah Emong Sapardjaja, bahwa pemberantasan korupsi sektor swasta tidak
seharusnya melihat unsur kerugian negara, karena bagaimana pun mereka telah
menggunakan fasilitas dari negara.11
7
   “Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta”, http://www. hariankomentar.com/
arsip/arsip_2007/jun_12/lkOpin001.html, diakses tanggal 10 Maret 2008.
8
     Ibid.
9
   “Enaknya Pengusaha Batubara Bebas Ancaman Korupsi dengan Membayar Nyicil”, http://
www.jdih.bpk.go.id/artikel/Royalti%20Batubara.pdf, diakses tanggal 12 September 2008.
10
   "Senjata Baru Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi?
Ratifikasi UNCAC”, http://hukumonline.com/detail.asp?id=15362&cl=Fokus, diakses tanggal 10
Maret 2008.
11
    Ibid.

                                               Politik Hukum Pidana Dalam ....... 383
         Kasus-kasus korupsi tersebut mengindikasikan bahwa ada keterkaitan
yang erat antara sektor swasta dan sektor publik dalam masalah korupsi. Korupsi
yang dilakukan oleh sektor swasta akan berdampak pada melemahnya nilai-
nilai, seperti kepercayaan dan loyalitas yang sangat diperlukan dalam upaya
memelihara serta meningkatkan hubungan sosial dan ekonomis. Sementara
itu, UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan
Atas UU No. 31 Tahun 1999 belum secara tegas memuat ketentuan bahwa
pelaku usaha dapat diancam dengan sanksi pidana. Sementara itu, Indonesia
telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (United Nation Convention Against
Corruption/UNCAC) Tahun 2003 dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Konvensi mewajibkan negara peserta mencegah tindak pidana korupsi yang
dilakukan oleh sektor swasta.

B. Perumusan Masalah


         Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan yang akan
dikaji adalah bagaimana formulasi Undang-Undang tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan pelaku pihak swasta? dan bagaimana
penerapan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
terhadap tindak pidana korupsi yang melibatkan pihak swasta? Masalah ini
penting untuk dikaji mengingat pemberantasan korupsi di sektor swasta sama
pentingnya dengan pemberantasan korupsi oleh dan/atau yang melibatkan aparat
pemerintah. Sektor swasta adalah supply side dari korupsi, demand sidenya
adalah aparat pemerintah. Apabila supply side dapat disiplinkan maka diharapkan
akan terjadi penurunan tingkat korupsi pada demand side.

Pertanyaan Penelitian

        Berdasarkan perumusan masalah, beberapa pertanyaan yang penting
diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
   Korupsi mengatur swasta sebagai subyek hukum tindak pidana korupsi?

2. Tindakan pihak swasta yang bagaimana yang dapat dikategorikan sebagai
    tindak pidana korupsi?



384   Kajian Vol 14 No.3 September 2009
3. Pihak swasta yang bagaimana yang dapat dijerat kasus korupsi?

4. Apakah unsur kerugian negara masih relevan dalam menjerat swasta dengan
   tindak pidana korupsi?

5. Bagaimana pendapat aparat penegak hukum terhadap subyek hukum dalam
   tindak pidana korupsi?

6. Apakah swasta perlu dimuat secara eksplisit dan didefinisikan dalam revisi
   UU No. 31 Tahun 1999?


C. Tujuan dan Kegunaan

        Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana formulasi Undang-
Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang terkait dengan
pelaku pihak swasta dan penerapan UU tersebut terhadap tindak pidana korupsi
yang melibatkan pihak swasta. Sedangkan kegunaannya adalah sebagai bahan
masukan bagi DPR RI dalam merevisi UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU
No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999.

D. Kerangka Pemikiran

         Politik hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum nasional.
Menurut Sudarto, politik hukum merupakan usaha untuk mewujudkan peraturan-
peraturan yang lebih baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat
serta kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang untuk
menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa
digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat
dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.12 Kemudian Andi Hamzah
mengemukakan pengertian formal politik hukum hanya mencakup satu tahap
saja yaitu menuangkan kebijaksanaan pemerintah dalam bentuk produk hukum
atau disebut “legislative drafting”, sedangkan dalam pengertian materiil politik
hukum mencakup legislative drafting, legal executing, dan legal review.13 Politik



12
     Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981, hal. 159.
13
     Andi Hamzah, Politik Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991, hal. 24.


                                                 Politik Hukum Pidana Dalam ....... 385
hukum pidana didefinisikan secara garis besar sebagai cara bertindak, atau
siasat dari pemerintah (negara) dalam bentuk hukum pidana, sebagai garis
besar pedoman untuk mencapai tujuan/sasaran tertentu (dalam menghadapi
kejahatan). Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh Sudarto.
        Berpijak dari pengertian tersebut, lebih lanjut Sudarto menyatakan bahwa
melaksanakan “Politik Hukum Pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk
mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti
memenuhi syarat keadilan dan daya guna.14 Dalam bagian lain dia menyatakan
bahwa melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti “Usaha mewujudkan
peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadilan situasi pada
suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang”.15
        Sementara itu, menurut Marc Ancel, politik hukum pidana (penal policy)
adalah suatu seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk
memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk
memberi pedoman, yang tidak saja kepada pembuat undang-undang, tetapi
juga kepada pengadilan yang menerapkan undang-undang dan juga kepada
para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan.16
Kemudian A. Mulder berpendapat bahwa politik hukum pidana (Strafrecht Politiek)
ialah garis kebijakan untuk menentukan:
    a. Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berhak perlu diubah
        atau diperbaharui.
    b. Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana.
    c. Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan
        pidana harus dilaksanakan.
        Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang
baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan
kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan
bagian dari politik kriminal, sehingga politik hukum pidana identik dengan
pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.17
Sedangkan politik kriminal adalah segala usaha yang rasional dari masyarakat
untuk menanggulangi kejahatan. Usaha ini meliputi aktivitas dari pembentuk
undang-undang, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan aparat eksekusi


14
   Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 93.
15
  Ibid., hal. 109.
16
   Barda Nawawi Arief, Politik Hukum Pidana, Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta,
1992, hal. 1.
17
   M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997, hal. 21.

386    Kajian Vol 14 No.3 September 2009
pemidanaan. Aktivitas badan-badan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan
berkaitan satu sama lain sesuai dengan fungsinya masing-masing.18
         Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk
menanggulangi kejahatan nampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat
dari praktek perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa
penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum
yang dianut di Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang
wajar dan normal, sehingga eksistensinya tidak dipersoalkan lagi.
         Berdasarkan uraian tersebut, maka usaha untuk membuat peraturan
hukum pidana yang baik tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan
kejahatan. Politik hukum pidana dapat diidentikkan dengan kebijakan
penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana. Usaha penanggulangan
kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari usaha penegakan
hukum. Oleh karena itu, politik hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan
penegakan hukum (law enforcement policy).
         Berpijak dari keseluruhan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan
bahwa politik hukum pidana mencakup ruang lingkup kebijakan yang luas, yang
meliputi bidang hukum pidana yang tidak dapat dilepaskan dari pembaharuan
hukum pidana. Politik hukum pidana berintikan tiga tahap, yakni tahap formulasi,
tahap aplikasi, dan tahap eksekusi. Tahap formulasi merupakan tahap perumusan
undang-undang, yang diwujudkan dalam bentuk pasal-pasal dan penjelasannya.
Sedangkan tahap aplikasi dan tahap eksekusi adalah tahap penerapan suatu
undang-undang, yang berkaitan erat dengan proses peradilan.
         Berkaitan dengan tindak pidana korupsi oleh sektor swasta, tahap
formulasi adalah tahap perumusan UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang merupakan acuan bagi aparat
penegak hukum dalam menangani tindak pidana korupsi. UU No. 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tidak secara
tegas menyebut sektor swasta sebagai subyek hukum tetapi menyebut kata
“setiap orang”, yaitu orang perseorangan atau termasuk korporasi. Korporasi
dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 diartikan sebagai
“kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan
hukum maupun bukan badan hukum.” 19 Sementara itu, tahap aplikasi dan
tahap eksekusi adalah bagaimana aparat penegak hukum menerapkan ketentuan


18
     Ibid., hal. 23.
19
      Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999.

                                              Politik Hukum Pidana Dalam ....... 387
UU No. 31 Tahun 1999 dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan sektor
swasta.

II. Metode Penelitian

A. Waktu dan Tempat

         Penelitian tentang Politik Hukum Pidana dalam Tindak Pidana Korupsi
oleh Sektor Swasta merupakan penelitian hukum yang dilakukan di lokasi
penelitian. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Provinsi Gorontalo pada
tanggal 15 sampai dengan 21 Juni 2008 dan Provinsi Bali pada tanggal 27 Juli
sampai dengan 2 Agustus 2008. Alasan Pemilihan Provinsi Gorontalo sebagai
tempat penelitian karena Provinsi Gorontalo merupakan provinsi yang relatif
masih baru (dibentuk pada tahun 2001) dan sedang menggalakkan masuknya
investasi ke daerah tersebut sampai-sampai dibuat Perda tentang Kemudahan
Investasi. Sedangkan pemilihan Provinsi Bali karena provinsi tersebut merupakan
daerah pariwisata dan banyak investasi yang dilakukan di sana. Sementara itu,
instansi yang dikunjungi adalah Kepolisian Daerah, Kejaksaan Negeri, dan
Pengadilan Negeri. Pengumpulan data juga dilakukan di DKI Jakarta, dengan
mendatangi KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) dan Departemen Hukum
dan HAM.

B. Bahan/Cara Pengumpulan Data

         Penelitian hukum ini menggunakan alat pengumpulan data dalam bentuk
studi dokumen atau bahan pustaka sebelum penelitian dilakukan dan setelah
penelitian dilakukan. Di lokasi penelitian dilakukan wawancara atau interview
dengan para pihak yang terkait. Pihak terkait yang dimaksud adalah aparat
penegak hukum.
         Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder. Data primer diperoleh langsung dari hasil wawancara dengan para
pihak. Adapun para pihak yang telah diwawancara adalah Hakim Pengadilan
Negeri, Polisi, dan Jaksa. Data sekunder mencakup dokumen resmi, buku-
buku dan hasil penelitian yang berwujud laporan, dan lain-lain20, dan dari data



20
     Ibid.

388          Kajian Vol 14 No.3 September 2009
sekunder yang didapatkan juga dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,
dan bahan hukum tertier.21 Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini
adalah peraturan perundang-undangan terkait, antara lain UU No. 31 Tahun 1999
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan
UU No. 20 tahun 2001, buku-buku, kliping, dan berbagai data yang diakses dari
internet.

C. Metode Analisis Data

       Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini dilakukan
dengan analisis kualitatif, yaitu data yang terkumpul atau diperoleh, baik data
sekunder maupun data primer disusun dan dianalisis secara kualitatif sesuai
dengan permasalahan yang telah dirumuskan.

III. Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Formulasi Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana
   Korupsi

         Tindak pidana korupsi merupakan salah satu dari sekian banyak macam
tindak pidana. Untuk mengetahui suatu perbuatan merupakan tindak pidana,
harus melihat pada ketentuan hukum pidana yang ada. Saat ini ketentuan-
ketentuan itu dimuat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan
undang-undang/peraturan pidana lainnya di luar KUHP.
         Tindak pidana yang tercantum dalam KUHP tentunya sulit untuk dapat
mengikuti perkembangan zaman. Selalu kemudian timbul perbuatan yang tidak
disebut dalam KUHP sebagai tindak pidana, tetapi masyarakat merasakan bahwa
perbuatan tersebut merugikan masyarakat. Oleh karena itu, Pembentuk UU
dapat mengeluarkan suatu peraturan atau undang-undang yang menyatakan
bahwa suatu perbuatan merupakan tindak pidana.
         Suatu tindak pidana yang tidak berada dalam KUHP, biasanya disebut
sebagai “Tindak Pidana di luar KUHP”. Tindak pidana korupsi adalah salah satu
tindak pidana di luar KUHP.22 Untuk mengatasi tindak pidana korupsi, peraturan
dibuat silih berganti dan disempurnakan. Secara yuridis, pada tahun 1971

21
   Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, Rajawali Pers, 1985,
hal. 14-15.
22
   K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, April 1971, hal. 25.

                                                Politik Hukum Pidana Dalam ....... 389
Indonesia memiliki UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu
UU No. 3 Tahun 1971.
         UU No. 3 Tahun 1971 menjatuhkan pemidanaan hanya terhadap orang,
dengan kata “barangsiapa”. Hal ini mengikuti hukum pidana umum (KUHP),
yang pada setiap pasalnya berisi perumusan delik yang selalu dimulai dengan
kata “barangsiapa” atau kata-kata lain yang menunjuk pada orang sebagai subyek
seperti “ibu” dalam Pasal 341 dan Pasal 342 KUHP, “panglima tentara” dalam
Pasal 413 KUHP, “pegawai negeri” atau “orang lain yang diwajibkan untuk
seterusnya atau untuk sementara waktu menjalankan jabatan umum” dalam
Pasal 415, Pasal 416, dan Pasal 417 KUHP.
         Subyek hukum dalam pasal-pasal yang menjadi delik korupsi menurut
UU No. 3 Tahun 1971 adalah orang. Namun, UU tersebut secara khusus memuat
pengertian “pegawai negeri” sebagai berikut:23
         “Pegawai negeri yang dimaksud oleh undang-undang ini,
         meliputi juga orang-orang yang menerima gaji atau upah dari
         keuangan negara atau daerah atau yang menerima gaji atau
         upah dari suatu badan/badan hukum yang menerima bantuan
         dari keuangan negara atau daerah, atau badan hukum lain
         yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran
         dari negara atau masyarakat.”
         Kendati demikian, penegakan hukum terhadap perkara korupsi dengan
UU No. 3 Tahun 1971 ini memiliki kelemahan. Penanganan tindak pidana korupsi,
baik pada tahap penyidikan maupun penuntutan, selalu dilakukan dengan
menggunakan dasar Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU No. 3 Tahun 1971 yang
merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik materiil dengan mensyaratkan
adanya unsur kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagai
akibat yang harus dibuktikan oleh jaksa di depan persidangan. Oleh karena itu,
banyak hakim yang membebaskan terdakwa karena syarat kerugian negara
atau perekonomian negara tersebut tidak terpenuhi, sebab terdakwa sudah
terlebih dahulu mengembalikan uang negara yang dikorupsinya. Bahkan banyak
pula kasus/perkara yang terpaksa tidak dilanjutkan ke pengadilan karena
terdakwa telah menyetor kembali kerugian yang diderita kepada negara.24
         Seiring dengan era reformasi, langkah serius untuk menindak pelaku
korupsi terus berlanjut. Pada masa Pemerintahan B.J. Habibie, MPR

23
   Pasal 2 UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
24
   Mansur Kartayasa, “UU Pemberantasan TP Korupsi dan Prospeknya”, http://www.
transparansi.or.id/majalah/edisi16/16kajian_2.html, diakses tanggal 13 Januari 2009.


390   Kajian Vol 14 No.3 September 2009
mengeluarkan salah satu Ketetapan MPR (TAP MPR) yaitu TAP MPR No. XI/
MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini secara tegas menuntut lahirnya pemerintah
yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). TAP ini juga
menyebutkan secara langsung keharusan memeriksa mantan Presiden
Soeharto. Untuk menindaklanjuti Ketetapan tersebut, Pemerintah dan DPR
menghasilkan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam hal ini
Penyelenggara Negara dianggap mempunyai peran penting dalam mewujudkan
cita-cita perjuangan bangsa, sebagaimana dinyatakan secara tegas dalam
Penjelasan UUD Tahun 1945, bahwa yang sangat penting dalam pemerintahan
dan hidupnya negara ialah semangat para Penyelenggara Negara dan Pemimpin
Pemerintahan.25
         Dalam waktu lebih dari 30 tahun, Penyelenggara Negara tidak dapat
menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga penyelenggaraan
negara tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal itu terjadi karena adanya
pemusatan kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab pada Presiden/
Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di samping
itu, masyarakatpun belum sepenuhnya berperan serta dalam menjalankan fungsi
kontrol sosial yang efektif terhadap penyelenggaraan negara. Pemusatan
kekuasaan, wewenang, dan tanggungjawab tersebut tidak hanya berdampak
negatif di bidang politik, namun juga di bidang ekonomi dan moneter, antara lain
terjadinya praktek penyelenggaraan negara yang lebih menguntungkan kelompok
tertentu dan memberi peluang terhadap tumbuhnya korupsi, kolusi, dan
nepotisme.26
          Pada masa Pemerintahan B.J. Habibie pula, Pemerintah dan DPR RI
menyetujui UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
sebagai penyempurnaan dari UU No. 3 Tahun 1971. Menurut UU No. 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001, pegawai negeri
meliputi27:
1. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang
      Kepegawaian;



25
   Penjelasan Umum UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
26
    Ibid.
27
   Pasal 1 angka 2 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

                                            Politik Hukum Pidana Dalam ....... 391
2.    pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum
      Pidana;
3. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
4. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima
      bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
5. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang
      mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
          Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa semangat Pembentuk
UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah untuk menjerat
pegawai negeri atau penyelenggara negara. Sebagian besar definisi tentang
korupsi lebih merujuk pada aparat pemerintah, sehingga seakan-akan pelaku
dalam korupsi adalah selalu dari birokrasi. Sebagai contoh, definisi dari
Transparency International yang mengatakan bahwa korupsi adalah “the misuse
of entrusted power for private benefit” (penyalahgunaan kekuasaan yang
dipercayakan [oleh publik] untuk kepentingan pribadi). Pemakaian istilah
“entrusted power” dalam konteks tersebut mengacu pada kekuasaan publik yang
dipilih. Dengan demikian sektor swasta seakan-akan dilepaskan dari ‘tanggung
jawab’ dalam permasalahan korupsi.28
          Pada saat ini dalam banyak kasus, badan-badan pemerintah mencari
penyedia sektor swasta agar memperoleh barang-barang dan pelayanan dengan
kualitas yang lebih baik dengan anggaran keseluruhan yang lebih rendah. Badan-
badan pemerintah berusaha agar proses pengadaan barang lebih efisien, serta
dapat mempersingkat waktu pengantaran dan kinerja selain juga mengurangi
biaya administrasi. Tujuan tersebut dapat dicapai berdasarkan kontrak yang
dibuat. Karena pengadaan barang publik adalah salah satu bidang utama dimana
sektor swasta dan sektor publik menjalani interaksi keuangan, maka kegiatan
tersebut menjadi rentan terhadap kegiatan-kegiatan korupsi. Korupsi dapat
muncul dalam berbagai bentuk di masing-masing fase yang terpisah dari proses
pengadaan barang tersebut.
          Walaupun proses pengadaan publik memang cukup rumit dan dapat
diimplementasikan dengan cara yang berbeda, namun ada tiga fase proses
pengadaan barang publik, sebagai berikut:29
1. Perencanaan dan penganggaran pengadaan barang;


28
   “Korupsi: “It Takes Two to Tango”, http://indoprogress.blogspot.com/2006/01/korupsi-it-takes-
two-to-tango.html, diakses tanggal 10 Maret 2008.
29
   Jason P. Matechak, “Memerangi Korupsi di Pengadaan Barang Publik”, Jurnal Reformasi
Ekonomi, Lspeu Indonesia, Jakarta, hal. 28-29.

392    Kajian Vol 14 No.3 September 2009
2.   Permohonan pengadaan barang; dan
3.   Pemberian kontrak dan kinerja.
         Dalam perencanaan dan penganggaran pengadaan barang, badan
pemerintah perlu menentukan barang dan pelayanan seperti apa yang ingin
dibelinya (persyaratan) dan berapa jumlah yang ingin ia keluarkan (anggaran).
Dalam kedua kasus ini ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Dalam
menentukan persyaratan, laporan dapat disiapkan yang secara tidak jujur
membenarkan kebutuhan-kebutuhan departemen sekarang atau di masa depan,
secara tidak jujur melaporkan kerusakan peralatan agar dapat menciptakan
persediaan berlebihan yang dapat digunakan untuk tujuan-tujuan korupsi.
         Dalam fase permohonan pengadaan barang, utamanya adalah
mengumpulkan permintaan proposal atau dokumen-dokumen tender dan
menjalankan evaluasi. Kriteria evaluasi di dalam permintaan atas proposal atau
dokumen tender dapat disusun agar memihak pada penyedia barang atau
penyedia pelayanan tertentu atau sebaliknya dapat disusun untuk menekankan
kelemahan-kelemahan dari pesaing tertentu. Setelah itu selama evaluasi
proposal dan tender, kriteria evaluasi dapat salah diterapkan atau sebaliknya
diartikan lebih jauh lagi atau diubah setelah tanda terima proposal atau tender
diterima.
         Kesempatan-kesempatan korupsi juga dapat terjadi pada fase pemberian
kontrak dan kinerja dari proses pengadaan barang, misalnya seorang penawar
dapat mengajukan tawaran yang rendah secara tidak realistis dengan harapan
bahwa setelah kontrak diberikan, pejabat-pejabat yang mengurusi pengadaan
barang akan memperbolehkan perubahan kontrak untuk menaikkan biaya.
Sebaliknya, sebuah perusahaan dapat menyampaikan penawaran atas produk-
produk berkualitas baik atau pekerja yang berkompeten untuk memenuhi sebuah
persyaratan tertentu dan kemudian setelah kontrak ditandatangani menggantinya
dengan produk atau pekerja yang kualitasnya lebih rendah.
         Di banyak negara pengadaan barang publik selalu dijadikan target oleh
berbagai prakarsa antikorupsi nasional, internasional, dan multilateral sebagai
bidang yang perlu direformasi. Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan
Presiden (Keppres) No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam Keppres tersebut, yang dimaksud
dengan penyedia barang/jasa badan usaha atau orang perseorangan yang
kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa.30 Dengan demikian,

30
  Pasal 1 angka 3 Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah.

                                          Politik Hukum Pidana Dalam ....... 393
kerjasama antara instansi Pemerintah dengan sektor swasta dalam pengadaan
barang/jasa sangat lazim terjadi. Namun, Keppres tersebut banyak dilanggar,
dan dalam beberapa kasus korupsi terungkap adanya praktek korupsi dalam
pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah. Modus korupsi yang lazim
adalah mark up (penggelembungan nilai proyek) dan menurunkan spesifikasi
barang tanpa mengoreksi nilai proyek. Bahkan ada pejabat yang melakukan
tender fiktif.
         Berkaitan dengan hal itu, sektor swasta menjadi rentan dengan kegiatan
korupsi yang dilakukan oleh badan pemerintah. KPK mengatakan bahwa
pengadaan barang dan jasa publik sangat rentan terhadap tindak pidana korupsi
dan penyuapan. Setiap tahunnya, kerugian negara terkait pengadaan barang
dan jasa mencapai rata-rata Rp. 36 triliun.31 Oleh karena itu, UU harus dapat
mengantisipasi hal ini. Ada beberapa pasal dalam UU tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang bisa dilihat sebagai alat untuk menjerat sektor
swasta. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 memperluas pengertian
orang (Pasal 1 angka 3 menyebut dengan kata “setiap orang”), termasuk juga
korporasi. Korporasi dalam UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001
diartikan32 sebagai “kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.” Sementara itu,
pengertian setiap orang “adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi”.33
Di dalam setiap rumusan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999
(Pasal 2 sampai dengan Pasal 16, Pasal 21 dan Pasal 22) menyebut pelaku
delik dengan kata “setiap orang”.
         Kata “setiap orang” dalam UU dapat diartikan secara luas, termasuk
juga sektor swasta. Namun, karena tidak menyebut secara tegas adanya kata
“swasta” dalam UU, maka seringkali timbul perbedaan pendapat dalam
penerapannya. Padahal, instansi Pemerintah dalam melakukan kegiatan
pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah yang dibiayai dengan APBN/
APBD, dilaksanakan dengan jasa penyedia barang/jasa.
         Di samping “pegawai negeri”, subyek hukum dalam UU No. 3 Tahun
1971 adalah “badan/badan hukum”. Namun, dalam UU No. 31 Tahun 1999 kata
badan/badan hukum diubah menjadi kata “korporasi”. UU No. 3 Tahun 1971
menyebut “badan” atau “badan hukum” tetapi bukan sebagai penanggung jawab


31
   “Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, http://www.ppsdms. net/?tag=
penyuapan, diakses tanggal 25 Maret 2009.
32
    Pasal 1 angka 1 UU No. 31 Tahun 1999.
33
    Pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999.

394   Kajian Vol 14 No.3 September 2009
pidana, melainkan sebagai pihak yang diperkaya atau diuntungkan oleh delik
korupsi (sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) huruf a dan b UU No. 3 Tahun 1971).
Sementara itu, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 menjadikan
korporasi sebagai subyek delik.
        Saat ini Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Anti Korupsi (United
Nation Convention Against Corruption/UNCAC) Tahun 2003 dengan Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation Convention
Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi,
2003) pada tanggal 18 April 2006. Ratifikasi UNCAC dapat diartikan sebagai
tingginya komitmen Indonesia dalam memerangi korupsi. UNCAC secara garis
besar meliputi tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, kriminalisasi dan
penegakan hukum, pengembalian aset dan kerjasama internasional. Konvensi
tersebut memuat ketentuan mengenai sektor swasta dalam Pasal 12, Pasal
21, dan Pasal 22.
        Tindakan preventif yang wajib dilakukan negara peserta untuk mencegah
korupsi yang melibatkan sektor swasta, meliputi34 antara lain:
    a. Meningkatkan kerjasama di antara badan-badan penegakan hukum dan
        badan-badan hukum perdata yang bersangkutan;
    b. Meningkatkan pengembangan standar-standar dan prosedur-prosedur
        yang dirancang untuk melindungi integritas badan-badan hukum swasta
        yang bersangkutan;
    c. Meningkatkan transparansi di antara badan-badan hukum swasta;
    d. Mencegah penyalahgunaan prosedur-prosedur yang mengatur badan
        hukum perdata;
    e. Mencegah benturan-benturan kepentingan dengan menerapkan
        pembatasan-pembatasan, dimana perlu, untuk jangka waktu yang wajar,
        bagi kegiatan-kegiatan profesional mantan pejabat-pejabat publik;
    f. Memastikan bahwa perusahaan-perusahaan swasta, dengan
        memperhitungkan struktur dan besarnya mereka, memiliki pengawasan
        audit internal membantu mencegah dan melacak perbuatan-perbuatan
        korupsi.
        Selanjutnya, untuk mencegah korupsi, negara peserta wajib mengambil
tindakan-tindakan yang mungkin diperlukan, sesuai dengan hukum nasionalnya
dan peraturan perundang-undangan mengenai buku-buku dan catatan-catatan,



34
     Pasal 12 angka 2 United Nation Convention Againts Corruption/UNCAC


                                                Politik Hukum Pidana Dalam ....... 395
laporan keuangan dan standar-standar akuntansi dan auditing, untuk melarang
perbuatan-perbuatan yang berikut35:
    a. Pembuatan catatan-catatan di luar pembukuan;
    b. Membuat transaksi-transaksi di luar pembukuan dan yang tidak dapat
        diidentifikasi dengan jelas;
    c. Mencatat pengeluaran yang tidak ada;
    d. Pembukuan kewajiban utang dengan identifikasi tentang tujuannya yang
        tidak benar;
    e. Penggunaan dokumen-dokumen palsu; dan
    f. Pemusnahan secara sengaja dokumen-dokumen pembukuan lebih awal
        dari yang telah ditentukan oleh hukum.
        Sementara itu, dalam rangka pemberantasan, Konvensi memuat
ketentuan mengenai penyuapan di sektor swasta (Pasal 21) dan penggelapan
kekayaan dalam sektor swasta (Pasal 22). Penyuapan dan penggelapan masuk
dalam kategori tindak pidana korupsi. Namun, penyuapan di sektor swasta dan
penggelapan kekayaan dalam sektor swasta belum dianggap sebagai tindak
pidana korupsi karena tidak merugikan keuangan/perekonomian negara. UU
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memuat unsur “kerugian
keuangan/perekonomian negara” sebagai unsur tindak pidana korupsi.
        Ratifikasi UNCAC membawa konsekuensi bahwa Indonesia harus
menerapkan prinsip-prinsip yang ada dalam UNCAC dalam pencegahan
terjadinya korupsi di sektor swasta. UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus disesuaikan dengan ketentuan
dalam UNCAC.

B. Penerapan Undang-Undang mengenai Pemberantasan Tindak Pidana
   Korupsi

        Penerapan suatu undang-undang diawali dengan adanya tindakan
penyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan
penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai
tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang.36




35
     Pasal 12 angka 3 UNCAC.
36
     Pasal 1 angka 5 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

396       Kajian Vol 14 No.3 September 2009
         Penyidikan dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti
tentang adanya tindak pidana. Secara yuridis, penyidikan adalah serangkaian
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat
terang tentang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.37
Penyidikan dilakukan oleh penyidik. Dalam KUHAP pengertian penyidik adalah
pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu
yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan
penyidikan. 38 Penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP tersebut
melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pada umumnya.
         Namun terdapat pengecualian dalam hal kewenangan penyidikan.39 Ada
dua macam perkara pidana yang wewenang penyidikannya berbeda, yaitu
perkara yang aturan acara pidananya diatur secara khusus dalam undang-
undang tertentu. Terhadap perkara seperti ini untuk sementara waktu tidak
diberlakukan ketentuan dalam KUHAP. Ketentuan tersebut dipertegas lagi oleh
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.40
         Berdasarkan uraian tersebut, jaksa memiliki wewenang melakukan
penyidikan perkara-perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang khusus.
Ketentuan ini diperkuat dengan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia, bahwa “Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan
wewenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan
undang-undang”41 dan UU No. 31 Tahun 1999, bahwa “Dalam hal ditemukan
tindak pidana korupsi yang sulit pembuktiannya, maka dapat dibentuk tim
gabungan di bawah koordinasi Jaksa Agung.”42 Oleh karena itu, baik kepolisian
maupun kejaksaan sama-sama mempunyai wewenang untuk melakukan
penyidikan perkara tindak pidana korupsi.


37
   Pasal 1 angka 2 KUHAP.
38
   Pasal 1 angka 1 KUHAP.
39
   Pasal 284 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa “Dalam waktu dua tahun setelah undang-
undang ini diundangkan, maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang-undang
ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana
tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan/atau dinyatakan tidak berlaku
lagi.”
40
   PP tersebut menyebutkan bahwa “Penyidik menurut ketentuan khusus acara pidana sebagaimana
tersebut pada undang-undang tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (2) KUHAP
dilaksanakan oleh penyidik, jaksa, dan pejabat penyidik yang berwenang lainnya berdasarkan
peraturan perundang-undangan”.
41
   Pasal 30 ayat (1) huruf d UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
42
   Pasal 27 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

                                               Politik Hukum Pidana Dalam ....... 397
Dalam perkembangannya, untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna
terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi telah dibentuk Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK mempunyai tugas antara lain melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Jadi,
penyidikan tindak pidana korupsi dilakukan oleh tiga institusi, yaitu Kejaksaan,
Kepolisian, dan KPK. Adapun ketentuan hukum materiil yang diacunya sama,
yaitu UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Korupsi).
        Dalam hal pemberantasan korupsi diperlukan adanya persamaan
persepsi tentang hal yang diatur dalam ketentuan UU Korupsi. Apabila telah
terdapat persamaan persepsi dalam hal ketentuan yang diatur dalam UU Korupsi,
maka UU Korupsi dapat diefektifkan penggunaannya.
        Pada kenyataannya, dari hasil temuan di daerah penelitian, terdapat
perbedaan persepsi terhadap UU No. 31 Tahun 1999. Perbedaan persepsi yang
dimaksud adalah mengenai pengertian “orang”, bahwa yang dimaksud dengan
orang adalah termasuk sektor swasta, tidak hanya pegawai negeri atau
penyelenggara negara.
        Payaman (Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo) dan Dedyng (Jaksa/
Kasi Jampidsus Kejaksaan Negeri Gorontalo) termasuk aparat penegak hukum
yang berpendapat bahwa dalam pengertian “orang” sudah termasuk pihak swasta.
Mereka mengemukakan bahwa UU No. 31 Tahun 1999 pada dasarnya sudah
mengatur korupsi yang dilakukan oleh sektor swasta. Sudah banyak kasus
korupsi yang dilakukan oleh swasta telah diproses secara hukum. Namun,
kelemahan dari UU tersebut adalah pengertian korupsi yang belum jelas. Ini
mengakibatkan pengadilan seringkali memiliki persepsi yang berbeda terhadap
kasus korupsi yang dilimpahkan oleh kejaksaan. Semuanya tergantung dari
persepsi dan keyakinan hakim bahwa kasus yang dilimpahkan tersebut
merupakan tipikor. Salah satu contoh yang dikemukakan adalah swasta memiliki
kelonggaran mendapatkan kredit atau pinjaman negara (Kredit Likuiditas Bank
Indonesia/KLBI) melalui perjanjian atau MoU. Namun swasta tidak
mengembalikan kredit tersebut sesuai dengan MoU yang telah dibuat, dan oleh
pengadilan dimasukkan sebagai kasus perdata.43
        Sejalan dengan pendapat jaksa tersebut, Kepala Satuan (Kasat) Tipikor
Polda Bali, AKBP I Made Ginastra, mengatakan bahwa definisi pegawai negeri
dalam UU No. 31 Tahun 1999 sudah termasuk swasta yang menerima gaji atau


43
  Wawancara dengan Payaman (Kepala Kejaksaan Negeri Gorontalo) dan Dedyng (Jaksa/Kasi
Jampidsus Kejaksaan Negeri Gorontalo) dilakukan pada tanggal 17 Juni 2008.

398   Kajian Vol 14 No.3 September 2009
upah dari korporasi lain yang menggunakan modal dan fasilitas negara atau
masyarakat. Oleh karena itu, unsur swasta tidak perlu lagi dirumuskan dalam
UU karena dalam UU tentang Pemberantasan Tipikor sudah jelas obyeknya
yaitu kerugian negara dan mengganggu perekonomian negara dengan subyek
hukumnya penyelenggara negara atau pegawai negeri termasuk pegawai swasta
yang menerima gaji atau upah dari penyertaan modal atau korporasi yang
mempergunakan sebagian atau seluruhnya uang negara.44
         Berkaitan dengan unsur keuangan negara, I Made Ginastra (Polda Bali)
mengemukakan bahwa keuangan negara meliputi kekayaan negara dalam
bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk segala
bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena
berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat
lembaga negara baik di tingkat pusat maupun daerah atau berada dalam
penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan,
badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga
berdasarkan perjanjian.45 Kerugian negara berarti hilangnya sebagian atau seluruh
kekayaan negara.
         Sementara itu, Saiman, Hakim Pengadilan Negeri (PN) Gorontalo,
mengatakan persetujuannya terhadap kriminalisasi di sektor swasta. Pernyataan
ini menggambarkan bahwa yang bersangkutan belum menganggap sektor swasta
sebagai subyek hukum dalam UU tentang Tipikor. Lebih lanjut, Saiman
mengatakan bahwa bisa saja beberapa pasal dalam KUHP dimasukkan dalam
UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun perlu pembatasan.
Jika melibatkan masyarakat luas, berarti ada pejabat publik dalam kejahatan
tersebut, dan karenanya kasus tersebut bisa dijerat dengan tindak pidana korupsi
karena akan menggoyahkan perekonomian masyarakat dan berakibat pada
goyahnya perekonomian negara.46 Lebih lanjut Saiman mengatakan, bahwa dalam
tindak pidana korupsi, yang dilihat adalah dampaknya, yaitu kerugian keuangan
negara dan perekonomian negara. Dampaknya harus merugikan masyarakat,
misalnya pembangunan jembatan, seharusnya jembatan bisa bertahan selama
10 tahun, tapi ternyata jembatan sudah runtuh sebelum 10 tahun sehingga
akan merugikan masyarakat karena masyarakat tidak bisa mengangkut hasil
bumi. Terkait dengan keuangan negara, perlu ada pembatasan definisi keuangan


44
   Wawancara dilakukan pada tanggal 31 Juli 2008
45
   Ibid.
46
   Wawancara dengan Saiman (Hakim Pengadilan Negeri Gorontalo) dilakukan pada tanggal 16
Juni 2008.

                                             Politik Hukum Pidana Dalam ....... 399
negara dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena UU
tersebut tidak menyebut secara detail keuangan negara. Sedangkan batasan
keuangan negara dalam UU tentang Keuangan Negara sangat luas yaitu
mencakup hak dan kewajiban yang ditimbulkan oleh berbagai hal. Ketentuan/
definisi tersebut menimbulkan “pelenturan/pelebaran”, padahal hukum pidana
menganut asas legalitas (Pasal 1 KUHP). Dalam hal ini, batasan keuangan
negara boleh mengacu pada UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi
tetapi harus dipertegas agar tidak bias dan aparat penegak hukum tidak salah
menafsirkan. Di samping itu, kata “swasta” tidak harus dengan nyata dicantumkan
dalam ketentuan perundang-undangan.47
          Sementara itu, berdasarkan data di PN Gorontalo, dalam beberapa tahun
terakhir, sampai dengan tahun 2006, hanya ada 11 kasus korupsi yang ditangani
oleh PN Gorontalo, 4 kasus di antaranya dilakukan oleh swasta yaitu KUD dan
KUT, berkaitan dengan pengucuran kredit. Kasus korupsi tersebut semuanya
sudah diputus. Bertentangan dengan pernyataan Saiman tersebut, data ini
menggambarkan bahwa swasta bisa dijerat dengan UU Tipikor.
          Pendapat belum adanya ketentuan dalam UU tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Korupsi yang dapat menjerat sektor swasta juga dikemukakan
oleh Jaksa dari Kejaksaan Negeri Denpasar. Jaksa tersebut mengatakan bahwa
saat ini perhatian pemerintah lebih ditujukan pada pemberantasan korupsi yang
melibatkan penyelenggara negara sehingga di satu sisi keterlibatan sektor swasta
dalam korupsi belum terakomodasi dalam suatu peraturan perundang-undangan.
UU No. 31 Tahun 1999 belum memenuhi aspek keadilan, karena belum
mencantumkan sektor swasta sebagai pelaku tindak pidana korupsi. Padahal
korupsi sering terjadi bila ada kerjasama proyek pemerintah dengan pihak swasta
(bila ditenderkan). Sudah lazim terjadi dalam masyarakat apabila ada kerjasama
dalam proyek pemerintah dengan pihak swasta terjadi korupsi karena mental
manusia Indonesia yang masih belum baik dan adanya tekanan ekonomi. Oleh
karena itu, UU No. 31 Tahun 1999 perlu menegaskan pihak swasta yang dapat
dikenakan tindak pidana korupsi. Tindakan apa saja yang dapat dikatakan
sebagai tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penyelenggara negara/
pegawai negeri, dapat dikenakan kepada pihak swasta.48
          Sementara itu, KPK yang merupakan institusi pemberantasan korupsi
yang berkantor di Jakarta juga belum secara tegas mengatakan bahwa sektor

47
     Ibid.
48
     Disampaikan dalam bentuk tertulis, tanggal 31 Juli 2008.


400       Kajian Vol 14 No.3 September 2009
swasta termasuk dalam subyek tindak pidana korupsi. Ketua KPK
Taufiequrachman Ruki mengatakan bahwa KPK mengusulkan korupsi di sektor
swasta dimasukkan dalam draf amandemen Undang-Undang Antikorupsi.49 Ruki
mengatakan bahwa korupsi di sektor swasta sudah menjadi perhatian dunia
dan tidak kalah marak dibanding sektor publik, oleh karena itu sektor swasta
perlu dimasukkan dalam draf amandemen Undang-Undang Antikorupsi, karena
Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi (United Nation
Convention Againts Corruption/UNCAC 2003) menjadi Undang-Undang Nomor
7 Tahun 2006. Lebih lanjut, menurut Ruki, korupsi di sektor swasta biasanya
berupa penyuapan dan pemerasan, dan untuk mengatur pemberantasan korupsi
di sektor swasta, KPK mengusulkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun
2006 sebagai masukan untuk bahan amandemen Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999.
         Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa staf KPK, bahwa mereka
menyetujui adanya pasal yang mengkriminaliasi sektor swasta dalam UU tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena mempunyai implikasi kepada
publik, misalnya Carrefour dan Coca Cola bersekongkol dalam berusaha sehingga
dapat merugikan konsumen. Namun, KPK tidak bisa menangani korupsi di
perusahaan swasta, seperti di Coca Cola dan Unilever, mengenai mark up atau
kecurangan-kecurangan yang terjadi disana. Padahal, trend di negara maju,
termasuk di Singapura dan Hongkong, 36% kasus masih privat corrruption. Ini
menarik karena memang ekonomi berputar di sekitar sektor swasta itu sendiri.50
         Selama ini sektor swasta dikaitkan dengan kerugian negara. Jadi belum
ada sektor swasta murni, tetapi dikaitkan dengan korupsi yang dilakukan oleh
pegawai negeri, seperti kasus korupsi pupuk Kaltim dan KPU. Jadi bisa dikatakan
bahwa UU belum maksimal untuk menjangkau swasta.51 Lebih lanjut, staf KPK
mengatakan bahwa negara maju memandang uang yang beredar di swasta
sebagai uang publik, maka kerugian di swasta dianggap sebagai kerugian publik.
Prinsipnya sama, pelicin/suap dianggap sebagai proses bisnis itu sendiri. Sektor
swasta melakukan korupsi untuk melancarkan bisnis dan di kalangan mereka
sendiri tidak dianggap korupsi. Tetapi mereka menganggap sebagai tindakan
tidak etis. Di negara maju kebiasaan ini tidak diperbolehkan secara tegas.52

49
   “KPK Minta Korupsi Swasta Masuk UU Antikorupsi”, Koran Tempo, 5 Agustus 2006.
50
   Wawancara dengan Adhi Setyo (Bagian Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas)),
Giri Suprapdiono dan Ike Citra Kahfi (Bagian Jaringan Internasional PJKAKI), serta Indra M.B. dan
Rini Afriyanti (Bagian Hukum) dilakukan pada tanggal 6 Juni 2008 di Kantor KPK.
51
   Ibid.
52
   Ibid.

                                                  Politik Hukum Pidana Dalam ....... 401
         Sementara itu, UNCAC mengharapkan bahwa negara-negara peratifikasi
memperhatikan aspek pencegahan tindak pidana korupsi oleh sektor swasta.
Sektor swasta harus menjadi perhatian utama untuk pemberantasan korupsi.
Konvensi memuat hal tersebut dalam Pasal 12, Pasal 21, dan Pasal 22. Ada
tiga hal dalam Pasal 21 UNCAC terkait dengan penyuapan di sektor swasta.
Pertama, subyek hukumnya adalah seseorang yang memimpin atau bekerja
dalam kapasitas untuk suatu badan sektor swasta. Kedua, aktivitasnya terbatas
pada sektor swasta yang bergerak di bidang atau dalam melaksanakan kegiatan
ekonomi, keuangan atau perdagangan. Ketiga, batasan sektor swasta. Sektor
swasta adalah yang tidak termasuk dalam penjelasan keuangan atau
perekonomian negara seperti yang disebutkan dalam UU No 31 Tahun 1999.53
        Harmonisasi UNCAC dalam UU tentang Pemberantasan Tipikor akan
menjadi “senjata” bagi aparat penegak hukum untuk memberantas korupsi di
sektor swasta. Secara struktural, apabila UU tentang Pemberantasan Tipikor
mengatur sektor swasta sebagai subyek hukum maka hanya KPK dan
Kejaksaan yang bisa menangani. Sedangkan berdasarkan UU No. 40 Tahun
2007 tentang Perseroan Terbatas hanya penyidik Kepolisian RI yang bisa
menangani kasus yang melibatkan sektor swasta. Sementara itu, pola
penanganan korupsi terhadap pegawai negeri dan swasta sedikit berbeda. Jika
korupsi dilakukan oleh pejabat negara atau pegawai negeri maka pemeriksaan
berkaitan dengan dokumen-dokumen pengadaan, proses, yang terkait dengan
jabatan pejabat negara atau pegawai negeri tersebut. Sementara pada sektor
swasta, apabila dugaan kasus korupsi dilakukan oleh direktur harus
memperhatikan bahwa apa yang dilakukan oleh direktur, bertindak sebagai individu
atau atas nama perusahaan.


IV. Penutup

A. Kesimpulan

        Badan-badan Pemerintah menggunakan penyedia jasa dan barang dari
sektor swasta dalam pengadaan barang dan jasa kebutuhan Pemerintah agar


53
  “Senjata Baru Pemberantasan Korupsi”, http://jurnalnasional.com/?media=KR&cari=
UNCAC&rbrk=&id=8658&pagekr=10&bkr=false&nkr=true&pagebn=0&bbn=false&nbn=, diakses
tanggal 10 Maret 2008.


402   Kajian Vol 14 No.3 September 2009
proses pengadaan barang lebih efisien, dapat mempersingkat waktu pengantaran
dan kinerja, serta mengurangi biaya administrasi. Dalam kegiatan tersebut timbul
peluang terjadinya tindak pidana korupsi yang tidak hanya dilakukan pegawai
atau pejabat Pemerintah tetapi juga melibatkan sektor swasta.
         Praktek korupsi yang disinyalir banyak dilakukan oleh sektor swasta
berdampak pada melemahnya nilai-nilai, seperti kepercayaan dan loyalitas yang
sangat diperlukan dalam upaya memelihara serta meningkatkan hubungan sosial
dan ekonomis. Namun, politik hukum pidana dalam formulasi UU No. 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah
dengan UU No. 21 Tahun 2001 belum secara tegas mengatur ketentuan bahwa
pelaku usaha atau pihak swasta menjadi subyek hukum yang dapat dikenakan
sanksi pidana. UU memuat pengertian orang dengan kata “setiap orang” termasuk
juga korporasi dan secara khusus memuat liputan pegawai negeri. Oleh karena
itu, dapat dikatakan bahwa semangat DPR RI dan Pemerintah pada saat
pembentukan UU adalah untuk menjerat pegawai negeri dan/atau penyelenggara
negara.
         Ketidaktegasan UU dalam mengatur sektor swasta menimbulkan
perbedaan penafsiran dalam penerapannya. Para penegak hukum berbeda
pendapat terhadap subyek hukum dalam UU No. 31 Tahun 1999. Berdasarkan
hasil penelitian di lokasi, ada aparat penegak hukum yang berpendapat bahwa
swasta sudah termasuk dalam kata “setiap orang”, tetapi ada juga yang
berpendapat bahwa sektor swasta perlu dikriminalisasi dalam UU No. 31 Tahun
1999, yang menunjukkan bahwa belum dapat dijeratnya sektor swasta oleh UU
tentang Tipikor. Di samping itu, unsur kerugian negara dalam dugaan korupsi
yang dilakukan sektor swasta menjadi unsur yang harus dipenuhi, sementara
UNCAC tidak mensyaratkan unsur kerugian negara tersebut. Kondisi ini dapat
menyebabkan tidak efektifnya penerapan UU No. 31 Tahun 1999.

B. Rekomendasi

         Ketentuan mengenai proses pengadaan barang dan jasa kebutuhan
Pemerintah yang melibatkan pegawai birokrasi dan/atau penyelenggara negara
serta pihak swasta perlu diperketat untuk mempersempit peluang terjadinya
tindak pidana korupsi. Di samping itu, untuk mengefektifkan penegakan hukum
terhadap tindak pidana korupsi maka UU No. 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu direvisi. Revisi UU perlu memuat
secara tegas bahwa sektor swasta menjadi subyek hukum dalam terjadinya
tindak pidana korupsi.
                                          Politik Hukum Pidana Dalam ....... 403
                             DAFTAR PUSTAKA

Buku

Andi Hamzah, Politik Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1991.
Barda Nawawi Arief, Politik Hukum Pidana, Pascasarjana Universitas Indonesia,
      Jakarta, 1992.
K. Wantjik Saleh, Tindak Pidana Korupsi dan Suap, Ghalia Indonesia, Jakarta,
      April 1971.
M. Hamdan, Politik Hukum Pidana, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali Pers,
      Jakarta, 1985.
Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1981.
————, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, Sinar Baru, Bandung,
      1983.

Jurnal dan Surat Kabar

Jason P. Matechak, “Memerangi Korupsi di Pengadaan Barang Publik”, Jurnal
      Reformasi Ekonomi, Lspeu Indonesia, Jakarta.
“KPK Minta Korupsi Swasta Masuk UU Antikorupsi”, Koran Tempo, 5 Agustus
      2006.
“Korupsi Asia: Filipina, Thailand, dan RI Teratas”, Kompas, 11 Maret 2008.
“Korupsi Sisminbakum: Samakan Persepsi Menghitung Kerugian Negara”,
      Kompas, 10 Februari 2009.
“Putusan bagi Al-Amin dan Antony Diperberat”, Koran Tempo, 4 April 2009.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
     Korupsi.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
     Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
     Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20

404    Kajian Vol 14 No.3 September 2009
      Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
      1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
      Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak
      Pidana Korupsi.
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations
      Against Corruption, 2003.
Konvensi PBB Menentang Korupsi (United Nations Convention Againts
      Corruption/UNCAC) Tahun 2003.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-
      Undang Hukum Acara Pidana.
Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
      Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Internet

“Senjata Baru Pemberantasan Korupsi”, http://jurnalnasional. com/
      ?media=KR&cari=UNCACrbrk=&id=8658&pagekr=10&bkr
      =false&nkr=true&pagebn= 0&bbn=false&nbn=, diakses tanggal 10 Maret
      2008.
“Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Swasta”, http://
      www.Hariankomentar.com/arsip/arsip_2007/jun12/lkOpin001.html,
      diakses tanggal 10 Maret 2008.
“Korupsi: “It Takes Two to Tango”, http://indoprogress.blogspot.com/ 2006/01/
      korupsi-it-takes-two-to-tango.html, diakses tanggal 10 Maret 2008.
“Enaknya Pengusaha Batubara Bebas Ancaman Korupsi dengan Membayar
     Nyicil”,http://www.jdih.bpk.go.id/artikel/Royalti%20Batu -bara.pdf, diakses
     tanggal 12 September 2008.
“Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah”, http://
     www.ppsdms.net/?tag=penyuapan, diakses tanggal 25 Maret 2009.

Internet (Karya Individual)

Mansur Kartayasa, “UU Pemberantasan TP Korupsi dan Prospeknya”, http://
     www.transparansi.or.id/majalah/edisi16/16kajian_2.html, diakses tanggal
     13 Januari 2009.
                                      Politik Hukum Pidana Dalam ....... 405

								
To top