Docstoc

RPP PKN KELAS XI SMT 2 - DOC - DOC

Document Sample
RPP PKN KELAS XI SMT 2 - DOC - DOC Powered By Docstoc
					                          RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                                       Nomor : 014/RPP


 I.      IDENTITAS
        1. Mata Pelajaran                   : PKn
        2. Materi Pokok                     : Hubungan Internasional
        3. Kelas/Program                    : XI
        4. Pertemuan Minggu ke              : 14
        5. Alokasi Waktu                    : 2 x 45 Menit


II.     STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR
        4.     Standar Kompetensi
               1. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional

        5.     Kompetensi Dasar
               4. 1. Mendeskripsikan pengertian, pentingnya, dan sarana-sarana
         hubungan
                      internasional bagi suatu negara


 III.    INDIKATOR
         1. Mendeskripsikan pengertian hubungan internasional
         2. Mendeskripsikan pentingnya hubungan internasional
         3. Mengidentifikasi sarana-sarana hubungan internasional


 IV.     STRATEGI PEMBELAJARAN

                                                                        Aspek lifeskill yang
         No.               Kegiatan Belajar             Waktu (Menit)
                                                                        dikembangkan

         1.      Pendahuluan                                            -   Disiplin
                  -     Memberikan salam siswa                          -   Kerja sama
                                                             15‟
                  -     Mengabsen dan                                   -   Keterampilan
                        mengetahui kondisi siswa
         2.           Kegiatan Inti                                     -   Kerja sama
                      - Menyampaikan                                    -   Kesungguhan
                        kompetensi yang ingin                           -   Disiplin
                        dicapai                              55‟        -   Uji diri
                      - Penjelasan materi
                      - Tanya jawab
                      - Latihan
         3.           Penutup                                           -   Pengendalian
                      - Evaluasi/Tanya jawab                 20‟            diri
                      - Penenangan




                                                   1
V.     PERANGKAT PEMBELAJARAN
      1. Buku Paket PKn Kelas XI
      2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen
      3. Majalah, Koran, dan Internet
      4. Buku-Buku Sumber yang Relevan
      5. Lembar Kerja Siswa


VI.    PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT
       1. Penilaian Kognitif
       2. Penilaian Afektif




                                            Cikembar, Pebruari 2009
Diketahui,
Guru Pamong                                                    Praktikan




DrS. AA ROKHMAN                                      ENDANG SUTARMAN
NIP. 132 056 038                                     NIRM. 076100480


                                    Mengetahui,
                                    Kepala Sekolah




                               Dra. Hj. Nurhidayatien, M.Pd
                               NIP. 130 682 798




                                        2
                        RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                                      Nomor : 015/RPP


I. IDENTITAS
      1. Mata Pelajaran           :     PKn
      2. Materi Pokok             :     Tahap-Tahap Perjanjian Internasional
      3. Kelas/Program            :     XI
      4. Pertemuan Minggu ke :          15
      5. Alokasi Waktu            :     2 x 45 Menit


II.    STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR
        1. Standar Kompetensi
             4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional
        2. Kompetensi Dasar
            4.2. Menjelaskan tahap-tahap perjanjian internasional


III.    INDIKATOR
       1. Menguraikan tahap-tahap perjanjian internasional

IV.     STRATEGI PEMBELAJARAN

                                                                  Aspek lifeskill yang
       No.              Kegiatan Belajar          Waktu (Menit)
                                                                  dikembangkan

       1.         Pendahuluan                                     -   Disiplin
                 -    Memberikan salam siswa                      -   Kerja sama
                                                        15‟
                 -    Mengabsen dan                               -   Keterampilan
                      mengetahui kondisi siswa
       2.         Kegiatan Inti                                   -   Kerja sama
                  - Menyampaikan                                  -   Kesungguhan
                     kompetensi yang ingin                        -   Disiplin
                     dicapai                            55‟       -   Uji diri
                  - Penjelasan materi
                  - Tanya jawab
                  - Latihan
       3.         Penutup                               20‟       -   Pengendalian

                                              3
                 - Evaluasi/Tanya jawab               diri
                 - Penenangan


V. PERANGKAT PEMBELAJARAN
       1. Buku Paket PKn Kelas XI
       2. Majalah, Koran, dan Internet
       3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen
       4. Buku-Buku Sumber yang Relevan
       5. Lembar Kerja Siswa


VI.   PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT
        1. Penilaian Kognitif
        2. Penilaian Afektif




                                              Cikembar, Pebruari 2009
Diketahui,
Guru Pamong                                         Praktikan




DrS. AA ROKHMAN                                     ELI PRIYATNA
NIP. 132 056 038                                    NIRM. 076101166




.




                                          4
                       RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                                       Nomor : 016/RPP




I.     IDENTITAS
     1. Mata Pelajaran             :     PKn
     2. Materi Pokok               :     Organisasi Internasional
     3. Kelas/Program              :     XI
     4. Pertemuan Minggu ke :            16
     5. Alokasi Waktu              :     2 x 45 Menit


II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR
     1. Standar Kompetensi
         4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional
     2. Kompetensi Dasar
         4.3. Mengkaji peranan organisasi internasional (ASEAN, AA, PBB) dalam
           meningkatkan hubungan internasional


III.    INDIKATOR
        1. Menguraikan peranan ASEAN, AA dan PBB dalam meningkatkan hubungan
           internasional
IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

                                                                    Aspek lifeskill yang
         No.           Kegiatan Belajar            Waktu (Menit)
                                                                    dikembangkan

         1.        Pendahuluan                                      -   Disiplin
               -    Memberikan salam siswa                          -   Kerja sama
                                                          15‟
               -    Mengabsen dan                                   -   Keterampilan
                    mengetahui kondisi siswa
         2.        Kegiatan Inti                                    -   Kerja sama
                   - Menyampaikan                                   -   Kesungguhan
                    kompetensi yang ingin                           -   Disiplin
                    dicapai                               55‟       -   Uji diri
                   - Penjelasan materi
                   - Tanya jawab
                   - Latihan
         3.        Penutup                                          -   Pengendalian
                                                          20‟
                   - Evaluasi/Tanya jawab                               diri


                                               5
                  - Penenangan


V.       PERANGKAT PEMBELAJARAN
     1. Buku Paket PKn Kelas XI
     2. Majalah, Koran, dan Internet
     3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen
     4. Buku-Buku Sumber yang Relevan
     5. Lembar Kerja Siswa


VI.      PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT
     1. Penilaian Kognitif
     2. Penilaian Afektif




                                            Cikembar, Pebruari 2009
Diketahui,
Guru Pamong                                       Praktikan




DrS. AA ROKHMAN                                   ELI PRIYATNA
NIP. 132 056 038                                  NIRM. 076101166




                                        6
                         RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                                        Nomor : 017/RPP


I.     IDENTITAS
       1. Mata Pelajaran            :      PKn
       2. Materi Pokok              :      Manfaat Kerja Sama dan Perjanjian
                                    Internasional
       3. Kelas/Program             :      XI
       4. Pertemuan Minggu ke :            17
       5. Alokasi Waktu             :      2 x 45 Menit


 II. STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR
       1. Standar Kompetensi
          4. Menganalisis hubungan internasional dan organisasi internasional

       2. Kompetensi Dasar
         4.4. Menghargai kerja sama dan perjanjian internasional yang bermanfaat
               bagi Indonesia

III.    INDIKATOR
         1. Menunjukkan manfaat perjanjian internasional bagi Indonesia


IV.      STRATEGI PEMBELAJARAN

                                                                     Aspek lifeskill yang
         No.             Kegiatan Belajar            Waktu (Menit)
                                                                         dikembangkan

          1.        Pendahuluan                                      -    Disiplin
                -    Memberikan salam siswa                          -    Kerja sama
                                                          15‟
                -    Mengabsen dan                                   -    Keterampilan
                     mengetahui kondisi siswa
          2.        Kegiatan Inti                                    -    Kerja sama
                    - Menyampaikan                                   -    Kesungguhan
                     kompetensi yang ingin                           -    Disiplin
                     dicapai                              55‟        -    Uji diri
                    - Penjelasan materi
                    - Tanya jawab
                    - Latihan
          3.        Penutup                                          -    Pengendalian
                    - Evaluasi/Tanya jawab                20‟             diri
                    - Penenangan


V. PERANGKAT PEMBELAJARAN
                                                 7
   1. Buku Paket PKn Kelas XI
   2. Majalah, Koran, dan Internet
   3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen
   4. Buku-Buku Sumber yang Relevan
   5. Lembar Kerja Siswa


VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT
   1. Penilaian Kognitif
   2. Penilaian Afektif




                                               Cikembar, Pebruari 2009
Diketahui,
Guru Pamong                                           Praktikan




DrS. AA ROKHMAN                                       ELI PRIYATNA
NIP. 132 056 038                                      NIRM. 076101166




                   RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

                                      8
                                         Nomor : 018/RPP




I.      IDENTITAS
        1. Mata Pelajaran            :     PKn
        2. Materi Pokok              :     Hukum Internasional
        3. Kelas/Program             :     XI
        4. Pertemuan Minggu ke:            18
        5. Alokasi Waktu             :     2 x 45 Menit


II.    STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR
       1. Standar Kompetensi
          5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional


       2. Kompetensi Dasar
           5.1. Mendeskripsikan sistem hukum dan peradilan internasional

III. INDIKATOR
       1. Menguraikan sistem hukum dan peradilan internasional

IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

                                                                     Aspek lifeskill yang
         No.    Kegiatan Belajar                     Waktu (Menit)
                                                                     dikembangkan

         1.          Pendahuluan                                     -   Disiplin
                 -    Memberikan salam siswa                         -   Kerjasama
                                                           15‟
                 -    Mengabsen dan                                  -   Keterampilan
                      mengetahui kondisi siswa
         2.          Kegiatan Inti                                   -   Kerjasama
                     - Menyampaikan                                  -   Kesungguhan
                      kompetensi yang ingin                          -   Disiplin
                      dicapai                              55‟       -   Uji diri
                     - Penjelasan materi
                     - Tanya jawab
                     - Latihan
         3.          Penutup                                         -   Pengendalian
                     - Evaluasi/Tanya jawab                20‟           diri
                     - Penenangan


  V.      PERANGKAT PEMBELAJARAN
         1. Buku Paket PKn Kelas XI
         2. Majalah, Koran, dan Internet
         3. UUD 1945 yang Telah Diamandemen
         4. Buku-Buku Sumber yang Relevan

                                                 9
       5. Lembar Kerja Siswa


VI.     PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT
        1. Penilaian Kognitif
        2. Penilaian Afektif




                                                  Cikembar, Pebruari 2009
Diketahui,
Guru Pamong                                             Praktikan




DrS. AA ROKHMAN                                         ELI PRIYATNA
NIP. 132 056 038                                        NIRM. 076101166




                     RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
                                Nomor : 019/RPP




I.    IDENTITAS
                                      10
      1. Mata Pelajaran                :    PKn
      2. Materi Pokok                  :    Peran Mahkamah Internasional dalam
Menyelesaikan
                                            Sengketa
      3. Kelas/Program                 :    XI
       4. Pertemuan Minggu ke :             19
       5. Alokasi Waktu                :    2 x 45 Menit


II.      STANDAR KOMPETENSI/KOMPETENSI DASAR
      1. Standar Kompetensi
          5. Menganalisis sistem hukum dan peradilan internasional

      2. Kompetensi Dasar
          5.2. Menjelaskan penyebab timbulnya sengketa internasional dan cara
               penyelesaian oleh Mahkamah Internasional


III.     INDIKATOR
      1. Mengidentifikasi penyebab timbulnya sengketa internasional
      2. Menguraikan cara penyelesaian sengketa internasional oleh Mahkamah
          internasional


IV. STRATEGI PEMBELAJARAN

                                                                       Aspek lifeskill yang
         No.               Kegiatan Belajar            Waktu (Menit)
                                                                       dikembangkan

         1.            Pendahuluan                                     -   Disiplin
                   -    Memberikan salam siswa                         -   Kerjasama
                                                            15‟
                   -    Mengabsen dan                                  -   Keterampilan
                        mengetahui kondisi siswa
         2.            Kegiatan Inti                                   -   Kerjasama
               -       Menyampaikan kompetensi                         -   Kesungguhan
                       yang ingin dicapai                              -   Disiplin
                                                            55‟
               -       Penjelasan materi                               -   Uji diri
               -       Tanya jawab
               -       Latihan
         3.            Penutup                                         -   Pengendalian
                       - Evaluasi / Tanya jawab             20‟            diri
                       - Penenangan


V. PERANGKAT PEMBELAJARAN
         1. Buku Paket PKn Kelas XI
         2. UUD 1945 yang Telah Diamandemen
         3. Buku-Buku Sumber yang Relevan
         4. Lembar Kerja Siswa
                                                  11
     5. Majalah, Koran, dan Internet


VI. PENILAIAN DAN TINDAK LANJUT
   1. Penilaian Kognitif
   2. Penilaian Afektif




                                              Cikembar, Pebruari 2009
Diketahui,
Guru Pamong                                         Praktikan




DrS. AA ROKHMAN                                     ELI PRIYATNA
NIP. 132 056 038                                    NIRM. 076101166




                              KUNCI JAWABAN


BAB 1
A. Pilihan Ganda
    1. e
    2. e
    3. b

                                       12
   4. b
   5. d
   6. b
   7. a
   8. d
   9. b
   10. a

B.Esai
 1. Kondisi budaya politik Indonesia dewasa ini berada dalam masa transisi.
    Karena budaya politik Indonesia pernah mengalami beberapa pengaruh budaya
    politik seperti budaya politik tradisional, budaya politik Islam, dan budaya
    politik modern. Budaya politik tradisional adalah budaya politik yang
    mengedepankan satu budaya dari etnis tertentu yang ada di Indonesia.
    Misalnya, budaya politik yang berangkat dari paham masyarakat Jawa. Hal itu
    pernah terjadi ketika negeri ini dipimpin oleh Soeharto. Budaya politik Islam
    adalah budaya politik yang lebih mendasarkan idenya pada satu keyakinan dan
    nilai agama tertentu, dalam hal ini tentu saja agama Islam. Agama Islam di
    Indonesia menjadi agama mayoritas dan Indonesia merupakan negara
    berpenduduk muslim terbesar di dunia. Budaya politik Islam biasanya
    dipelopori oleh kelompok santri. Kelompok ini identik dengan pendidikan
    pesantren atau sekolah-sekolah Islam. Sedangkan budaya politik modern
    adalah budaya politik yang mencoba meninggalkan karakter etnis tertentu
    atau pendasaran pada agama tertentu. Budaya ini sangat kuat pengaruhynya
    dalam pemerintahan Orde Baru. Di dalamnya terdapat beragam subkultur
    seperti kelompok birokrat, intelektual, dan militer. Dari ketiga tipe budaya
    politik yang berkembang di Indonesia maka kita tidak bisa menentukan budaya
    politik mana yang paling berpengaruh dalam kehidupan negara Indonesia.
    Tetapi ketiga tipe budaya politik seperti yang dikemukakan oleh Almond
    hampir mempengaruhi seluruh budaya politik Indonesia.
 2. Masa transisi menuju demokrasi sangat berdampak pada berkembangnya
    budaya politik partisipan di Indonesia. Karena masyarakat sudah memiliki
    pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.
    Masyarakat sudah mulai memiliki pengetahuan yang memadai mengenai
    sistem politik secara umum, tentang peran pemerintah dalam membuat
    kebijakan beserta penguatan, dan berpartisipasi aktif dalam proses politik
    yang berlangsung. Masyarakat juga cenderung diarahkan pada peran pribadi
    yang aktif dalam semua dimensi di atas, meskipun perasaan dan evaluasi
    mereka terhadap perasn tersebut bisa saja bersifat menerima atau menolak.
    Masyarakt mulai menyadari bahwa merekalah pemegang kedaulatan tertinggi.
    Mereka bukan lagi menjadi objek politik tetapi subjek politik.
 3. Politik parokial adalah budaya politik yang frekkuensi orientasi mereka
    terhadap empat dimensi penentu budaya politik mendekati nol atau tidak
    memiliki perhatian sama sekali terhadap keempat dimensi tersebut. Tipe
    budaya politik ini umumnya terdapat pada masyarakat suku Afrika atau
    masyarakat pedalaman di Indonesia. Di sini peran kepala suku, kepala
    kampung, atau tokoh masyarakat sangat berperan baik dalam bidang politik,
    ekonomi, dan religius. Sedangkan budaya politik partisipan adalah suatu
    bentuk budaya politik di mana anggota masyarakat sudah memiliki
    pemahaman yang baik mengenai empat dimensi penentu budaya politik.
    Mereka memiliki pengetahuai yang memadai mengenai sistem politik secara
    umum tentang peran pemerintah dalam membuat kebijakan beserta
    penguatan, dan berpartisipasi aktif dlaam proses politkk yang berlangsung.
    Jika dikaitkan dengan dimensi budaya politik maka dimensi pertama yang
    membedakan antara budaya politik parokial dan budaya partisipan. Di mana
    tingkat pengetahuan masyarakat mengenai sistem politik negara, seperti
    pengetahuan tentang sejarah, letak geografis, dan konstitusi negara. Selain
    itu pada pemahaman masyarakat mengenai struktur dan peran pemerintah
    dalam membuat kebijakan, penguatan kebijakan yang meliputi masukan opini
    dari masyarakat dan media massa kepada pemerintah. Partisipasi masyarakat
    dalam budaya politik parokial sangat bergantung pada pemimpinnya
    sedangkan dalam budaya politik partisipan masyarakat sudah ikut terlibat
    dalam sistem politik pemerintahan.


                                       13
4. Menurut hemat saya, dalam menjalankan pemerintahan sekarang ini,
   pemerintahan masih mengedepankan hubungan patron-klien. Hal itu masih
   sangat dipengaruhi oleh budaya politik tradisioanl yang berkembang dalam
   masyarakat kita. Namun, sejalan dengan perkembangan zaman, sistem ini
   mulai diminimalisir karena pengetahuan dan pemahaman masyarakat akan
   budaya politik semakin maju. Hal itu ditunjukkan lewat partisipasi masyarakat
   dalam menentukan pemimpinnya, dan kebijakan dalam pembangunan negara.
5. Hubungan antara budaya politik dan partisipasi politik terletak pada sistem
   nilai bersama yang berkembang dalam suatu masyarakat yang memiliki
   kesadaran untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan kolektif dan
   penentuan kebijakan publik untuk masyarakat seluruhnya.
6. Orientasi politik menurut Almond dan Verba sebagai berikut:
  - Orientasi kognitif merupakan pengetahuan masyarakat tentang sistem
      politik, peran, dan segala kewajibannya. Termasuk di dalamnya adalah
      pengetahuan mengenai kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
  - Orientasi afektif, merupakan perasaan masyarakat terhadap sistem politik
      dan perannya, serta para aktor dan penampilannya. Perasaan masyarakat
      ini bisa saja merupakan perasaan untuk menolak atau menerima sistem
      politik atau kebijakan yang dibuat.
  - Orientasi evaluatif, merupakan keputusan dan pendapat masyarakat
      tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan nilai moral yang
      ada dalam masyarakat dengan kriteria informasi dan perasaan yang mereka
      miliki.
  Dari ketiga orientasi politik ini, Almond dan Verba mengidentifikasi tiga objek
  yang dituju dalam orientasi politik. Ketiga objek dari orientasi politik tersebut
  adalah:
  - Peran atau struktur dari sebuah institusi politik. Contohnya adalah peran
      atau struktur badan legislatif (DPR) dan eksekutif (pemerintah) atau
      birokrasi. Yang dituju pada objek ini adalah lebih pada institusinya buka
      aktor atau orangnya.
  - Para pemegang jabatan atau aktor dari sebuah institusi negara seperti
      pemimpin monarki, legislator, dan administrator. Yang dituju pada objek
      kedua ini justru pada aktor atau orangnya.
  - Kebijakan atau keputusan, penguatan keputusan yang dibuat oleh para
      aktor di dalam negara. Yang dituju pada objek ketiga ini adalah produk dari
      aktor-aktor politik.

7. Tidak mungkin suatu masyarakat memiliki budaya politik. Karena budaya
   politik merupakan dimensi psikologis dari ssitem politik. Budaya politik juga
   merupakan kultur politik yang berkembang dan dipraktikkan oleh suatu
   masyarakat tertentu. Dalam setiap masyarakat, terdapat budaya politik yang
   menggambarkan pandangan mereka mengenai proses politik yang berlangsung
   di lingkungannya sendiri. Jadi dapat disimpulkan bahwa suatu masyarakat
   tidak mungkin tidak ada budaya politik.
8. (Jawaban untuk nomor 8 disesuaikan dengan artikel di koran atau internet)
9. Negara sangat berperan dalam membentuk partisipasi politik masyarakatnya.
   Contohnya, pada masa pemerintahan Orde Baru terjadi pembatasan politik
   terhadap masyarakat. Sehingga masyarakat menerima begitu saja apa yang
   menjadi keputusan pemerintah atau negara. Meskipun negara membatasi
   partisipasi politik, namun ada beberapa keadaan di mana para pemimpin
   pemeritanhan mengambil jalan lain dan berusaha untuk mengerahkan
   kelompok-kelompok politik baru untuk menunjang kedudukan mereka.
   Beberapa peristiwa perluasan partisipasi politik yang paling menonjol
   sesungguhnya adalah telah terjadi dalam beberapa keadaan di mana pihak
   yang mempunyai hasrat juga mempunyai kemampuan. Selian itu, negara
   sebagai suatu organisasi merupakan satu sistem politik yang menyangkut
   proses penentu dan pelaksana tujuan tertentu. Untuk mencapai tujuan
   tersebut, setiap insan politik harus dapat menunjukkan partisipasinya dalam
   kegiatan yagn berkatain hak warga negara, yang bertujuan untuk ikut
   mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal itu dapat dilihat
   dari terbentuknya organisasi-organisasi politik dan organisasi masyarakat,
   lahirnya kelompok-kelompok kepentingan, kelompok-kelompok penekan dan
   LSM, pelaksanaan Pemilu dan munculnya kelompok-kelompok kontemporer.


                                       14
 10. Syarat ideal menuju budaya politik yang demokratis adalah menempatkan
     rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Rakyat bukan lagi menjadi
     objek tetapi menjadi subjek dari sebuah negara. Karena dengan dengan
     mengembangkan budaya politik demokratis diharapkan seluruh rakyat dapat
     memiliki peran yang lebih aktif dalam menentukan nasib bangsa ke depan.
     Dengan mengembalikan kedaulatan negara pada rakyat, maka para pemegang
     kekuasaan tidak lagi dipandang sebagai tuan yang harus dilayani. Sebaliknya,
     mereka adalah pelayan yang harus melayani semua kebutuhan rakyat.


C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang
   jelas dan sesuai)


BAB 2
A. Pilihan Ganda
   1. a
   2. b
   3. c
   4. a
   5. a
   6. c
   7. a
   8. b
   9. c
   10. a

B. Esai
   1. Masyarakat madani dapat didefinisikan sebagai suatu masyarakat yang
      beradab dalam membangun, menjalani, dan memaknai kehidupannya.
      Untuk mencapai tata masyarakat seperiti ini, persyaratan yang harus
      dipenuhi antara lain adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan
      yang menyangkut kepentingan bersama, kontrol masyarakat dalam jalannya
      proses pemerintahan, serta keterlibatan dan kemerdekaan masyarakat
      dalam memilih pemimpinnya.
      Ciri-ciri masyarakat madani sebagai berikut:
       Free public sphere (ruang publik yang bebas)
          Ruang publik diartikan sebagai wilayah di mana masyarakat serbagai
          warga negara memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan politik.
          Warga negara berhak melakukan kegiatan secara merdeka dalam
          menyampaikan pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan
          informasi kepada publik.
       Demokratisasi
          Demokratisasi menjamin munculnya masyarakat madani. Karena pelaku
          politik daslam suatu negara cenderung menyumbat masyarakat sipil.
          Mekanisme demokrasilah yang memiliki kekuatan untuk mengoreksi
          kecenderungan itu. Sementara itu, untuk menumbuhkan demokratisasi
          dibutuhkan kesiapan anggota masyarakat berupa kesadaran pribadi,
          kesetaraan, dan kemandirian. Syarat-syarat tersebut berbanding lurus
          dengan kesediaan untuk menerima dan memberi secara berimbang.

         Toleransi
          Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-
          pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda. Toleransi merupakan
          sikap yang dikembangkan dalam masyarakat madani untuk menunjukkan
          sikap saling menghargai dan menghormati pendapat serta aktivitas yang
          dilakukan oleh orang atau kelompok masyarakat lain yang berbeda.

         Pluralisme
          Pluralisme adalah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat
          yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai
          positif dan merupakan rahmat Tuhan. Oleh karena itu, tidak ada
          masyarakat yang tunggal, monolitik, sama, dan sebangun dalam segala
          segi.
                                       15
     Keadilan sosial
      Keadilan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian
      yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang
      mencakup seluruh aspek kehidupan. Ini memungkinkan jika tidak
      adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada
      seseorang atau sekolompok masyarakat.

     Partisipasi sosial
      Partisipasi sosial yagn benarb-enar bersih dari rekayasa merupakan awal
      yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang
      bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi
      individu terjaga. Antitesis dari masyarakat madani adalah tirani yang
      memasung kehidupan bagnsa secara kultural dan struktural, serta
      menempatkan cara-cara manipulatif dan represif sebagai instrumen
      sosialnya.

     Supremasi hukum
      Penghargaan terhadap supremasi hukum merupakan jaminan
      terciptanya keadilan. Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya,
      tidak ada pengecualian untuk memperoleh kebenaran di atas hukum. Ini
      bisa terjadi apabila terdapat komitmen yang kuat antarkomponen
      bangsa untuk saling mengikat diri dalam sistem dan mekanisme yang
      disepakati bersama. Demokrasi tanpa didukung oleh penghargaan
      terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada dominasi mayoritas yang
      pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi kelompok mayoritas.

  Dilihat dari ciri-ciri masyarakat madani di atas, semua ciri itu sudah ada
  dalam masyarakat Indonesia. Di mana setiap ciri sudah memberi ciri khas
  bagi bangsa Indonesia. Free public sphere atau ruang publik yang bebas
  bagi masyarakat sangat terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan
  pendapat seperti adanya kebebasan pers, berserikat atau berkumpul.
  Dalam proses demokratisasi, adanya keterlibatan masyarakat Pemilu atau
  pemilihan umum. Toleransi, dan pluralisme sudah nampak dalam kehidupan
  bangsa Indonesia. Masyarakat saling menghormati satu sama meskipun
  pandangan politik, agama, ras, sukunya berbeda. Sedangkan partisipasi
  sosial dan supremasi hukum pun mulai ditegakkan. Sebagai contoh, muncul
  peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan bangsa. Namun,
  yang masih dipertanyakan adalah ciri keadilan sosial karena keadilan sosial
  ini masih dalam proses perjuangan yang panjang. Karena masih ada
  masyarakata yang kaya dan miskin.


2. Supremasi hukum adalah sikap atau penghargaan hukum yang dapat
   memberi keadilan bagia semua orang. Artinya tidak ada pengecualian untuk
   memperoleh kebenaran di atas hukum. Hukum harus ditegakkan dmei
   membentuk sebuah masyarakat beradab.
   Menurut hemat saya, supremasi hukum sudah mulai diterapkan di Indonesia
   hal itu dapat kita lihat dalam demokrasi dalam bidang politik di mana
   terdapat penegakkan kembali asas-asas hukum dan kepastian hukum, ada
   upaya untuk memberi kehidupan yang layak bagi semua warga negara, dan
   demokrasi dalam bidang hukum seperti pengakuan dan perlindungan HAM,
   serta peradilan yang bebas dan tidak memihak. Contohnya ada upaya
   hukum untuk mengadili pihak-pihak yang terlibat dalam pembunuhan aktivis
   HAM Munir. Atau pembebasan para narapidana politik dan tahanan politik.

3. Sebab-sebab runtuhnya Orde Lama dan Orde Baru:
   - Pemerintahan yang bersifat otoriter yang terwujud dalam sistem
      pemerintahan demokrasi terpimpin.
   - Terjadi penyimpangan ideologi, yaitu konsepsi Pancasila berubah
      menjadi konsepsi Nasakom (Nasionalisme, Agama, dan Komunis)
   - MPRS melalui ketetapan MPRS N0. III/MPRS/1963 mengangkat Presiden
      Soekarno menjadi Presiden Seumur hidup.
   - DPR hasil Pemilu 1955 dibubaskan oleh Presiden.
                                   16
  -   Hak budge DPR tidak berjalan dengan baik pada tahun 1960 karena
      tidak mengajukan RUU APBN untuk mendapatkan persetujuan dari DPR
      sebelum berlakunya tahun anggaran yang bersangkutan.
  -   Pemimpin lembaga tertinggi negara dan lembaga tinggi negara dijadikan
      menteri negara, yang berarti dijadikan sebagai pembantu presiden.
  -   Berubanya kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif
      menjadi „Poros Jakarta-Peking,” konfrontosi dengan Malaysia, hinga
      pada puncaknya, Indonesia kelaur dari keanggota PBB.

  Sebab-sebab keruntuhan Orde Baru:
  - Demokrasi Pancasila dalam rezim ORBA masih sebatas retorika dan
     gagasan, belum mendarat dalam tataran penerapan. Karena dalam
     praktek kenegaraan dan pemerintahan, rezim ini tidak memberi ruang
     bagi kehidupan demokrasi. Rezim ini ditandai dengan adanya:
      Dominannya peranan ABRI
      Birokratisasi dan sentralisasi pengambilan keputusan politik
      Pengebirian peran dan fungsi partai politik
      Campur tangan pemerintahan dalam berbagai urusan partai politik
         dan publik.
      Massa mengambang
      Monopoli ideologi negara
      Inkorporasi lembaga non pemerintah.

  -   Orde Baru berupaya menanamkan keyakinan bahwa pertumbuhan
      ekonomi dan stabilitas politik hanya bisa dicapai dengan membatasi
      partisipasi politik. Pada saat bersamaan, masyarakat digiring ke
      pemahaman ini sebagai bagian utuh dari negara.
  -   Adanya program indoktrinasi Pedoman Penghayatan dan Pengamalan
      Pancasila.
  -   Menghindari perbedaan pendapat berarti menciptakan harmoni.
  -   Orde Baru kemudian tak ubanya sebagai sebuah panser pragmatisme
      yang berjalan tanpa hambatan.
  -   Karakter totalitarian yang berlalu kental. Karekter ini menjadi sesuatu
      yang sangat ganjil di tengah Indonesia yang tengah berkembang pesat
      selama dekade 1990-an. Meningkatnya kesadaran rakyat dan munculnya
      kelas menengah baru membuat kian banyak orang yagn mulai sadar akan
      haknya.

4. Menurut hemat saya, stabilitas politik, ekonomi, dan pertahanan keamanan
   belum terwujud dalam setiap orde. Hal itu dapat kita lihat dalam setiap
   orde.
   Kondisi politik pada zaman Orde Lama tidak stabil karena sistem
   parlementer tidak berjalan dengan baik. Karena partai politik dan lembaga
   legislatif sangat mendominasi pemerintahan. Kabinet parlamenter yang
   dibangun sangat rapuh sehingga usia kabinet ini tidak bertahan lama.
   - Terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti penyimpangan ideologis,
       pemusatan kekuasaan, mengangkat presiden seumur hidup, perubahan
       sikap politik dan lain sebagainya.
   - Dari segi positifnya, Presiden memberlakukan kembali UUD 1945 melalui
       Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
   Kondisi stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamaan yang terjadi
   pada Orde Lama lebih stabil dengan memberi koreks terhadap
   penyelenggaraan pemerintahan pada rezim Orde Lama. Dalam bidang
   politik, pemerintahan Orde Baru berupaya menegakkan kembali asas-asas
   hukum dan kepastian hukum, dalam bidang ekonomi ada upaya untuk
   memberi kehidupan yang layak bagi semua warga, dan dalam bidang hukum
   terdapat pengakuan dan perlindungan HAM serta peradilan yang bebas dan
   tidak memihak. Namun kenyataan, praktek kenegaraan dan pemeritahan
   rezim Orde Baru tidak memberi ruang kepada demokrasi, membatasi
   partisipasi politik, pengindoktrinasian P4, menghindari perbedaan
   pendapat, dan aspirasi politik dikebiri, dan pembatasan dalam
   mengeluarkan pendapat dan kritik, karakter totalitarian sangat kental.
   Kondisi stabilitas politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan pada orde
   reformasi sudah mulai menunjukkan pembaruan.
                                  17
  -       Adanya kebebasan pers
  -       Kemerdekaan membentuk partai politik
  -       Terselenggaranya pemilu yang demokratis
  -       Pembebasan narapidana politik dan tahanan politik
  -       Otonomi daerah
  -       Adanya reposisi dan redefinisi TNI dalam kaitannya dengan
          keberadaannya pada sebuah negara demokrasi.
  -       Diamandemennya pasal-pasal dalam konstitusi Negara RI


5. Pelaksanaan demokrasi akan berjalan dengan baik jika terdapat payung
   hukum yang khusus mengaturnya karena penghargaan terhadap supremasi
   hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan. Artinya demokrasi tanpa
   didukung oleh penghargaan terhadap tegaknya hukum akan mengarah pada
   dominasi mayoritas pada gilirannya menghilangkan rasa keadilan bagi bagi
   kelompok minoritas. Demikian pula jika partisipasi masyarakat dalam
   demokrasi tanpa penegakkan hukum makan membentuk masyarakat tanpa
   kendali.
   Kepastian hukum berhubungan dengan demokrasi terdapat dalam pemilihan
   umum seperti tata cara pemilu, kejelasan dan kepastian aturan main dalam
   pelaksanaan pemilu yang jurdil dan bebas, dan rahasia. Selain itu terdapat
   sanksi dan hukuman dalam penegakan hukum dan pelaksanaan penindakan
   bagi yang melanggar atas dasar kepastian aturan yang terdapat dalam
   peraturan perundang-undangan. Kepastian pelaksanaan keadilan dalam
   sanksi pelanggaran, dan penghitungan suara yang jujur karena adanya
   kontrol masyarakat sendiri dan independsi lembaga pengawas pemilu
   mengenai perselisihan hasil pemilu.

6. Perbedaan nilai demokrasi menurut Blaug & Schwarzmantel dengan
   pemikiran Riswandha Imawan sebagai berikut:
     Prinsip-prinsip demokrasi menurut Blaug dan Schwarzmantel sebagai
       berikut:
       - Kebebasan dan otonomi (freedom and autonomy)
       - Persamaan (equality)
       - Perwakilan (representation)
       - Kekuasan mayoritas (majority rule)
       - Kewarganegaraan (citizenship)

          Prinsip-prinsip demokrasi menurut Riswandha Imawan sebagai berikut:
           Menurut Riswandha, prinsip-prinsip demora yang dikehendaki oleh
           rakyat adalah sebagai berikut:
           - Demokrasi yang deliberatif (mengutamakan musyawarah)
           - Substantif (mengena ke akar permasalahan)
           - Partisipatif (melibatkan seluruh rakyat)

7. Yang menyebabkan Demokrasi Pancasila belum menunjukkan perubahan
   yang signifikan dalam berbagai kehidupan bangsa dan negara sebbagai
   berikut:
    Karena demokrasi Pancasila masih dimaknai sebatas arena politik.
       Pendidikan politik terhadap masyarakat tidak diikuti dengan demokrasi
       di bidang ekonomi, sosial, dan keagamaan.
    Demokrasi masih sebatas keikutsertaan masyarakat dalam Pemilu,
       itupun masih sebatas memilih pemimpin. Padahal demokrasi adalah
       wahana di mana rakyat menunjukkan kedaulatannya.
    Karena kita selalu mengikuti trend demokrasi yang ada di negara-negara
       lain. Kita tidak pernah melihat demokrasi yang berdasarkan nilai-nilai
       yang berkembang dalam masyarakat.

8. Kelemahan dari sistem pemilu pada tahun 2004 untuk memilih anggota DPR
   karena calon wakil rakyat ditentukan oleh partai politik yang belum tentu
   disetujui oleh masyarakat atau rakyat. Selain itu, setiap peserta parpol
   dapat mengajukan calon sebanyak 120 persen dari jumlahkursi yang
   tersedia maka secara otomatis menguntungkan partai politik yang besar.
   Lalu di mana wakil rakyat yang diusulkan oleh rakyat sendiri? Itulah
                                      18
       kelemahan dairi sistem pemilu pada tahun 2004 untuk memilih anggota
       DPR. Akibatnya sistem pemilihan seperti menyebabkan wakil rakyat bukan
       membela kepentingan rakyat tetapi justru membela kepentingan partainya.
    9. Beberapa prasyarat yang menjadi dasar dan nilai bagi eksistensi
       masyarakat madani:
       a. Adanya free public sphere (ruang publik yang bebas)
           Dalam ruang publik yang bebas ini masyarakat sebagai warga negara
           memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga negara
           dapat melakukan keegiatan secara merdeka seperti menyampaikan
           pendapat, berserikat, berkumpul dan mempublikasikan informasi
           kepada publik. Dengan demikian tidak terjadi pembungkaman
           kebebasan warga negara dalam menyalurkan aspirasnya yang berkenaan
           dengan kepentingan umum oleh pemerintah yang berkuasa.

      b. Demokratisasi
         Untuk menumbuhkan demokratisasi dibutuhkan kesiapan anggota
         masyarakat berupa kesadaran pribadi, kesetaraan, dan kemandirian.
         Syarat-syarat tersebut berbanding lurus secara berimbang. Dengan
         demikian, mekanisme demokrasi antarkomponen bangsa, terutama
         pelaku politik praktis, merupakan bagian yang terpenting dalam menuju
         masyarakat madani.

      c. Toleransi
         Toleransi adalah kesediaan individu untuk menerima pandangan-
         pandangan politik dan sikap sosial yang berbeda.
      d. Pluralisme
         Pluralisme adaslah sikap mengakui dan menerima kenyataan masyarakat
         yang majemuk disertai sikap tulus bahwa kemajemukan itu bernilai
         positif dan merupakan rahmat Tuhan.

      e. Keadilan sosial
         Keadilan sosial yang dimaksud adalah keseimbangan dan pembagian
         yang proporsional antara hak dan kewajiban setiap warga negara yang
         mencakup seluruh aspek kehidupan.

      f. Partisipasi sosial
         Partisipasi sosial yang benar-benar bersih dari rekayasa merupakan awal
         yang baik bagi terciptanya masyarakat madani. Partisipasi sosial yang
         bersih dapat terjadi apabila tersedia iklim yang memungkinkan otonomi
         individu terjaga.

      g. Supremasi hukum
         Penghargaan terhadap hukum merupakan jaminan terciptanya keadilan.
         Keadilan harus diposisikan secara netral. Artinya, tidak ada
         pengecualian untuk memperoleh kebenaran atas hukum.

    10.       Menurut hemat saya, penyusunan anggota kabinet terkesan
       kompromi dan “politik dagang sapi” karena pengaruh partai politik
       terutama partai politik yang besar. Hal ini menimbulkan proses demokrasi
       di negeri ini akan berjalan sangat lamban. Jika bangsa Indonesia mau
       menerapkan sistem demokrasi yang murni maka harus berpaling pada esensi
       utama demokrasi yaitu berdasarkan pilihan rakyat dan presiden terpilih
       memilih anggota kabinet tanpa campur tangan dari legislatif.


C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang
   jelas dan sesuai)


BAB 3
A. Pilihan Ganda

    1. a
    2. e

                                      19
    3. c
    4. b
    5. a
    6. e
    7. d
    8. a
    9. b
    10. a

B. Esai
   1. Pernyataan UUD 1945 tentang keadilan sebagai berikut:
      Keadilan yang dimaksud adalah memberi hak peada yang berhak
      menerimanya. Dalam hal ini, menurut UUD 1945 adalah rakyat yang berhak
      menerima apa yang menjadi haknya. Seperti pernyataan dalam pasal 34
      UUD 1945, menyatakan ”Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar
      dipelihara oleh negara. Yang dimaksud dengan fakir miskin adalah orang
      yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak
      mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi
      kemanusiaan.

   2. Dampak negatif penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan
      sebagai berikut;
         a. Tumbuh dan berkembangnya KKN (Korupsi, Kolusi, dsan Nepotisme)
             pada hampir semua aspek kehidupan yang melingkupi semua
             tingkatan. Mulai dari kelurahan hingga lembaga legislatif, eksekutif,
             dan yudikatif.
         b. Pejabat atau kepala daerah yang terpilih karena politik uang,
             setelah memerintah atau memegang kekuasaan akan selalu
             memikirkan dan menyusun strategi bagaiman modalnya bisa
             kembali. Akibatnya, terjadi berbapai penyunatan anggaran bagi
             rakyat miskin.
         c. Menimbulkan kesengsaraan dan kemiskinan yang semakin dalam.
             Akses orang miskin terhadap fasilitas publik akan terus dikurangi.
         d. Menimbulkan jurang pemisah yang begitu dalam antara si kaya dan
             si miskin. Akibatnya, masyarakat yang adil dan makmur semakin
             sulit diwujudkan. Kesenjangan ini juga menimbulkan pertikaian,
             yang dapat mengarah pada disintegrasi bangsa.

   3. Pelaksanaan Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
      Negara yang bersih dari KKN ternyata hanyalah sebatas peraturan yang
      hanya berfungsi sebagai slogan saja. Terbukti bahwa tingkat korupsi di
      Indonesia dalam kurun waktu singkat sudah sangat parah bahkan selalu
      menempati rangking puncak.

   4. Menurut pendapat saya, kesungguhan pemerintah dalam melaksanakan
      Pasal 34 UUD 1945 pada dasarnya belum terlaksana dengan baik.
      Pemerintah tidak berhasil menciptakan kesempatan bagi masyarakat untuk
      mencapai tujuannya yaitu mensejahterakan mencerdaskan kehidupan
      bangsa. Akumulasi modal yang berputas pada segelintir orang saja pada
      masa Orde Baru, sedangkan pada masa Reformasi, upaya pemberantasan
      korupsi tidak berjalan dengan baik pula.

   5. Privatisasi BUMN dilakukan pemerintah belakangan ini menurut hemat saya
      tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945. Karena kemakmuran masyarakat
      sebenarnya lebih diutamakan dalam penjelasan pasal tersebut, bukan
      kemakmuran perorangan. Jika dilakukan privatisasi BUMN maka upaya
      untuk mensejahterakan rakyat semakin berkurang karena sumber untuk
      mensejahterakan rakyat sudah berada di pihak privat bukan pemerintah.
   6. Ada kaitan erat antara birokrasi pemerintah yang akuntabel dan
      peningkatan pertumbuhan ekonomi. Karena akuntabilitas dalam birokrasi
      dimaksudkan bahwa setiap aktivitas dan penggunaan dana yang dilakukan
      oleh pemerintah dan pembangunan harus dapat dipertanggung jawabkan.
      Akuntabilitas sebagai perwujudan good governance dapat berbentuk
      akuntalibitas program, keuangan, dan politik. Upaya peningkatan birokrasi
                                       20
        pemerintah yang akuntabel berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi
        nasional sebagai pelaksanaan tanggung jawab pemerintah atas tuntutan
        publik, baik dalam statusnya sebagai warga negara maupun sebagai
        pembayar pajak. Pemerintah yang akuntabel memiliki daya tanggap yang
        tinggi terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Hubungan yang
        erat terdapat pada pengelolaan birokrasi yang efisien dan efektif yang
        menjadi syarat terpenting dalam penyediaan pelayanan publik yang
        memiliki kualitas tinggi dengan harga yang murah dan terjangkau oleh
        masyarakat.

   7. Persamaan antara birokrasi pada zaman kolonial dan pada masa sekarang
      ini sebagai berikut;
      - Birokrasi menjadi alat dan sarana yang efektif untuk menguasai rakyat.
           Birokrasi baik pemerintah kolonial maupun pemerintah Indonesia selalu
           mendominasi rakyat melalui kekuasaan yang disandang sehingga
           terbentuk hubungan yang tidak imbang antara pemerintah yang
           berkuasa dan rakyat yang dikuasai.
      - Peranan rakyat terhadap eksistensi birokrasi pemerintah kurang
           memperoleh perhatian dan penekanan dalam kehidupan negara. Mereka
           yang menjabat memiliki kekuasaan yang tidak dimiliki oleh rakyat.
      - Perilaku birokrasi selalu diwarnai dengan sikap sopan yang harus
           dilakukan oleh orang yang kekuasaannya lebih rendah.
      - Birokrasi menjadi alat penguasa yang tidak mungkin netral dari
           kepentingan politik penguasa.


   8. Prasyarat yang dibutuhkan untuk terwujudnya pemerintah yang transparan:
      a. Kontrol internal penyelenggara negara berupa penanaman keimanan
         yang berdimensi akhlak atau moral individu penyelenggara negara.
      b. Perbaikan kontrol masyarakat. Masyarakat harus peduli terhadap tindak
         korupsi yang dilakukan anggota masyarakat dan penyelenggara negara.
      c. Perbaikan budaya yang kondusif, dengan cara memperbaiki budaya yang
         sudah rusak, misalnya budaya yang menganggap pejabat kaya raja
         adalah lumrah, budaya takut mengkritik, dan budaya takut mengontrol.
      d. Perbaikan sistem politik yang menciptakan keterbukaan dan melibatkan
         kontrol masyarakat dalam penyelenggaraan negara.

   9. Kaitan antara e-government dengan efisiensi jalannya pemerintahan:
      E-government adalah proses pemanfaatan teknologi informasi sebagai alat
      untuk membantu menjalankan sistem pemerintahan secara lebih efisien.
      Ada dua hal yang utama dalam pengertian e-government di atas yaitu
      penggunaan teknologi informasi (salah satunya internet) sebagai alat bantu,
      dan yang kedua tujuan pemanfaatannya sehingga pemerintah dapat
      berjalan lebih efisien. Karena dengan teknologi informasi yang seluruh
      proses atau prosedur yang ada di pemerintahan dapat dilalui dengan lebih
      cepat asal digunakan dengan tepat.

   10. Parameter yang dapat dijadikan ukuran pemerintah telah mewujudkan
       keadilan dan kesejahteraan pada dasarnya diperulkan jaminan UU, bantuan
       dan rehabilitasi sosial, proses pemberian bantuan, jaring pengaman sosial,
       partisipasi masyarakat, transparansi, dan hak serta kewajiban dalam
       jaminan kesejahteraan sosial.


C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang
   jelas dan sesuai)

BAB 4
A. Pilihan Ganda

   1.   e
   2.   e
   3.   c
   4.   b

                                       21
   5. a
   6. c
   7. a
   8. a
   9. b
   10. e


B. Esai

  1. Hubungan internasional memiliki implikasi hak dan kewajiban negara yang
     melakukan hubungan karena hubungan internasional diperlukan demi
     kepentingan nasional yang meliputi kepentingan ekonomi, politik, sosial,
     budaya, pertahanan keamanan, dan kedaulatan wilayah. Konsep kepentingan
     nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku luar negeri suatu
     negara. Kepentingan nasional juga dapat dijelaskan sebagai suatu tujuan
     fundamental dan faktor penentu akhir yang mengarahkan para pembuat
     keputusan dari suatu negara dalam merumuskan kebijakan luar negerinya.
     Selain itu, hubungan internasional berdampak pada hak dan kewajiban
     negara tersebut guna memelihara perdamaian dunia yang meliputi
     penyelesaian konflik secara damai, dan membuat perjanjian damai.

  2. Menurut hemat saya, diplomasi yang dilakukan oleh Indonesia untuk
     memperbaiki citra bangsa Indonesia di mata internasional adalah Indonesia
     harus bersifat netral, terlepas dari nilai-nilai apakah bermoral atau tidak
     bermoral. Penggunaan dan nilai-nilai diplomasi harus sesuai dengan tujuan,
     kemampuan, dan kemahiran pelaksanaan. Maka kementerian luar negeri,
     kedutaan besar, atau konsulat yang mewakili negara perlu melakukan
     pendekatan-pendekatan persuasif dengan negara-negara yang akan diadakan
     kerja sama. Mereka harus membangun citra atau image yang baik tentang
     Indonesia.

  3. Yang dilakukan negara Indonesia untuk melindungi kepentingan negaranya
     adalah Indonesia sebaiknya menolak keterlibatan atau ketergantungan
     terhadap pihak luar yang dapat mengurangi kedaulatan Indonesia. Indonesia
     perlu memiliki sikap tegas terhadap kebijakan internasional tersebut. Selain
     itu, Indonesia juga bisa menentang segala bentuk kebijakan yang merugikan
     Indonesia sendiri.

  4. Peranan ASEAN dalam penyelesaian masalah internasional saat ini sebagai
     berikut:
      a. ASEAN Regional Forum (ARF)
          Keanggotaan ARFsemakin meluas, mulai dari 10 negara ASEAN, Amerika
          Seritak, Australia, RRC, India, Jepang, Kanada, Korea Selatan, Selandia
          Baru, Rusia, dan Uni Eropa, serta Papua Niugini dan Mongolia, sebagai
          peninjau ARF. Dalam ARF ASEAN tetap memegang peranan penting.
          Tujuan dari ARF ini adalah meningkatkan kerja sama politik dan
          keamanan di Asia Pasifik.
      b. ASEAN memelopori Perjanjian Persahbatan dan Kerja sama di Asia
          Tenggara (TAC.
          Pada kesempatan ini, Jepang dan Pakistan juga turut menandatangani
          Perjanjian Persahabatan dan Kerja Sama di Asia Tenggara (TAC) pada
          tanggal 2 Juli 2004. Para Menteri Luar Negeri ASEAN dalam komunike
          bersama mendorong negara-negara non-Asia Tenggara lailn turut
          menandatangani TAC.
      c. Peranan ASEAN dalam masalah Asia Timur
          ASEAN hanya dapat melakukan lobi-lobi dan diplomasi dalam momen
          penting negara-negara ASEAN seperti KTT Asia-Afrika dan pertemuan-
          pertemuan lainnya.

      d. Menyelesaikan persoalan ASEAN Vegetables Oil Club (AVOC)
         Persoalan AVOC antara Indonesia dan Malaysia yang mengatur
         kesepakatan ahrga minyak kelapa sawit menjadi keruh, karena tudingan
         melakukan praktek kartel dan melanggar kesepakatan perdagangan

                                       22
        bebas. Sebenarnya dalam perdangan bebas harga ditentukan mekanisme
        pasar. Antara asosiasi minyak sawit Indonesia dengan Malaysia tidak ada
        upaya mengatur harga.

5. Yang saya ketahuai tentang WTO adalah salah satu organisasi
   antarpemerintah yang anggotanya terdiri dari delegasi resmi pemerintah
   negara-negara yang berhubungan dengan perdagangan dunia. Dampaknya
   terhadap Indonesia, lewat organisasi perdagangan dunia, berbagai produk
   yang dihasilkan oleh Indonesia dapat dipasarkan atau dikenal di luar negeri.
   Semakin banyak orang mengenal kekayaan Indonesia dan banyak investor
   ingin menanamkan modalnya di Indonesia. Selain itu, banyak produk-produk
   dari luar negeri bebas diperdagangkan di Indonesia. Namun di sisi lain,
   dengan adanya era perdagangan dunia ini, produk-produk Indonesia kadang-
   kadang kalah saing dengan produk-produk dari luar negeri. Dan juga orang-
   orang Indonesia mulai merasa gengsi kalau menggunakan produk dalam
   negeri. Mereka merasa menggunakan produk luar negeri lebih bermutu
   daripada produk dalam negeri. Jadi pengaruh WTO di satu sisi membawa
   dampak positif tetapi di sisi lain membawa dampak negatif.

6. Tahap-tahap perjanjian internasional selalu berpedoman pada Konvensi Wna
   1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional. Dalam Konvensi itu disebutkan
   tahapan dalam pembuatan perjanjian internasional, baik perjanjian bilateral
   maupun perjanjian multilateral. Tahap-tahap perjanjian internasional
   sebagai berikut:

    a. Perundingan (Negotiation)
       Perundingan merupakan perjanjian tahap pertama antarpihak/negara
       tentang objek tertentu. Jika belum pernah ada perjanjian yang dibuat
       oleh subjek yang akan membuat perjanjian, maka terlebih dahulu
       diadakan penjajakan (survei) atau pembicaraan pendahuluan oleh
       masing-masing pihak yang berkepentingan.
       Pada tahap negosiasi atau perundingan dapat diwakili oleh pejabat
       dengan menunjukkan surat kuasa penuh (fullpowers). Negosiasi bisa
       dilakukan oleh kepala negara, kepala pemerintahan, menteri luar
       negeri, atau duta besar. Jika ada kepercayaan dan kesepakatan maka
       ditindak lanjuti dengan tahapan kedua.
    b. Penandatanganan (Signature)
       Untuk perjanjian yang bersifat bilateral, perjanjian internasional
       biasanya dilakukan oleh para menteri luar negeri (menlu) atau kepala
       pemerintahan. Untuk perjanjian multilateral, penandatangan teks
       perjanjian sudah dianggap sah jika 2/3 suara peserta yang hadir
       memberikan suara, kecuali jika ditentukan lain. Namun, perjanjian
       belum dapat diberlakukan oleh masing-masing negara, sebelum
       diratifikasi oleh masing-masing negara.
    c. Pengesahan (Ratification)
       Penandatangan atas perjanjian hanya bersifat sementara dan masih
       harus dikuatkan dengan pengesahan atau penguatan. Inilah yang siebut
       dengan ratifikasi. Ratifikasi merupakan suatu cara yang sudah
       melembaga dalam kegiatan perjanjian internasional. Adanya ratifikasi
       memberi keyakinan pada lembaga-lembaga perwakilan rakyat bahwa
       wakil yang menandatangani suatu perjanjian tidak melakukan hal-hal
       yang bertentangan dengan kepentingan umum dan tidak merugikan
       rakyatnya. Suatu negara mengikatkan diri pada suatu perjanjian dengan
       syarat apabila telah disahkan oleh badan yang berwenang di negaranya.
       Contoh perjanjian internasional Indonesia dengan negara lain yang
       sudah diratifikasi:
       - Kerja sama RI – Kanada dalam bidang pembangunan. Kerja sama
           dengan Pemerintah Kanada meliputi proyek-proyek bantuan teknik
           dan buka merupakan proyek-proyek konstruksi atua pengadaan
           peralatan. Oleh karena itu, komponen pengiriman tenaga ahli dan
           studi kebijaksanaan/seminar cukup besar.
       - Kerja sama RI – RRC dalam bidang pertanian. Kerja sama bilateral
           bidang pertanian (termasuk perikanan) dengan RRC didasari oleh
           beberapa kesepakatan seperti Minutes of Talk, Record of Discussion

                                     23
            of the First Meeting between Indonesia and the People‟s Republic of
            China on Fisheries Issue dan lain sebagainya.
        -   Kerja sama dengan pemerintah Iran terutama dalam bidang
            kebudayaan dan pariwisata.
        -   Kerja sama Kanada dengan beberapa negara ASEAN.
        -   RI – ASEAN
        -   Arab Saudi dengan negara-negara Teluk.




7. Menurut hemat saya, masuk menjadi anggota PBB bukan merupakan syarat
   mutlak bagi Indonesia untuk eksis dalam pergaulan internasional. Sebagai
   contoh pada masa pemerintahan Presiden Soekarno, negara Indonesia masih
   tetap eksis melakukan kerja sama dengan negara-negara lain. Indonesia
   masih bekerja sama dengan Filipina, Singapura, dan negara-negara lain.
   Selain itu, keterlibatan PBB akhir-akhir ini dipertanyakan setelah Amerika
   melakukan invansi ke Irak. Amerika sebagai salah satu negara anggota PBB
   tidak menjaga perdamaian tetapi bahkan menciptakan peperangan yang
   berkepanjangan di Irak.
8. Organisasi internasional nonpemerintah yang saya ketahui adalah Palang
   Merah Internasional (PMI). Organisasi ini biasanya bergerak di bidang
   kemanusiaan ketika terjadi bencana di sebuah negara. Organisasi selalu siap
   membantu negara yang mengalami bencana tersebut. Biasanya organisasi ini
   bergerak dalam bidang kemanusiaan. Mereka menolong atau membantu
   orang-orang yang terkena bencana. Orang-orang yang masuk dalam
   organisasi ini dilindungi oleh lembaga yang berwewenang.
9. Kerja sama internasional antara Indonesia dan Iran terjadi dalam bidang
   kebudayaan dan pariwisata. Cultural Agreement ditandatangani pada tanggal
   27 April 1971. Draft kerja sama itu dibuat kembali dan ditandatangani
   kembali pada tanggal 10 Mei 2006 pada saat Presiden Iran, Mahmoud
   Ahmadinejad berkunjung ke Indonesia. Penandatanganan draf dilakukan
   oleh Sekjen Depbudpar, Dr. Sapta Nirwandar, serta Deputi Menteri untuk
   Asia Pasifik dan CIS dari Kementerian Luar Negeri Iran, Mehdi Safari.
     Untuk bidang kepariwisataan, kerja sama dituangkan dalam MoU on
     Tourism yang pernah ditandatangani pada atangal 16 Desember 2002.
     Sebagai tindak lanjut, dibentuklah The First Working Group Meeting on
     Tourism between Indonesia-Iran yang hasilnya dituangkan dalam bentuk
     Minutes of Meeting yang ditandatangani pada tanggal 8 Februari 2006.
     Pertemuan Menbudpar dengan Presiden Iran menghasilkan kesepakatan-
     kesepakatan berikut:
     a. Dalam Working Group Meeting telah dibicarakan upaya-upaya
        peningkatan kerja sama bidang kebudayaan dan pariwisata.
     b. Hubungan baik selama ini diharapkan dapat ditingkatkan dari hubungan
        kerja sama bilateral menjadi kerja sama regional dan internasional.
     c. Pemerintah Iran menyampaikan ucapan terimakasihnya atas dukungan
        Pemerintah Indonesia terhadap usaha Iran memperoleh haknya dalam
        pembangunan ilmu pengetahuan.
     d. Indonesia dan Iran sepakat untuk mengembangkan kerja sama investasi
        di bidang spa dan pembuatan film.
     e. Pemerintah Iran berharap agar Pemerintah Indonesia dapat memberikan
        fasilitas visa terhadap wisatawan Iran yang berkunjung ke Indonesia,
        sebagaimana yang telah Pemerintah Iran berikan kepada wisatawan
        Indonesia yang berkunjung ke Iran. Menbudpar menampung permintaan
        tersebut dan menginstruksikan pada unit-unit terkait untuk disampaikan
        pada instansi yang berwenang.
     f. Wakil presiden Iran mengundang Menbudpar untuk berkunjung ke Iran.

10. Menurut pendapat saya, hubungan kerja sama di antara enam negara
    tersebut harus diterapkan secara serius lewat penegakan hukum. Jika tidak
    maka human trafficking akan terus berlanjut. Maka yang harus dilakukan
    oleh keenam negara dan pemerintah tersebut membentuk sebuah perjanjian
    yang harus diaplikasikan dalam kehidupan bersama.


                                     24
C. (jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang
   jelas dan sesuai)



BAB 5
A. Pilihan Ganda

   1. c
   2. b
   3. e
   4. c
   5. a
   6. c
   7. c
   8. c
   9. c
   10. a

B. Esai

   1. Tiga macam perjanjian yang telah menjadi hukum internasional yang
      bersifat umum antara lain:
      a. Negara
          Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti yang klasik.
          Artinya, semenjak lahirnya hukum internasional, negara sudah diakui
          sebagai subjek hukum internasional. Bahkan , hingga sekarang pun,
          masih ada anggapan bahwa hukum internasional pada hakikatnya adalah
          hukum antar negara.
      b. Takhta Suci
          Takhta Suci (Vatikan) merupakan subjek hukum internasional. Hal ini
          merupakan peninggalan sejarah masa lalu. Ketika itu, Paus bukan hanya
          merupakan kepala Gereja Roma, tetapi memiliki pula kekuasaan
          duniawi. Hingga sekarang, takhta suci mempunyai perwakilan
          diplomatik di banyak ibukota negara. Takhta suci merupakan suatu
          subjek hukum dalam arti yang penuh. Ia mempunyai kedudukan sejajar
          dengan negara.
      c. Palang Merah Internasional
          Palanga Merah Internasional mempunyai tempat tersendiri dalam
          sejarah hukum internasional. Kedudukan Palang Merah Internasional
          sebagai subjek hukum internasional, lahir karena sejarah masa lalu.
          Pada umumnya, kini Palang Merah Internasional diakui sebagai
          organisasi internasional yang memiliki kedudukan sebagai subjek hukum
          internasional, walaupun ruang lingkupnya terbatas.

   2. Indonesia sebenarnya, tidak berhak kehilangan kehilangan Pulau Sipadan
      dan Ligitan hanya karena kepatuhan Indonesia pada hukum internasional
      yang telah mengatur perbatasan tersebut. Jika Indonesia dapat
      membuktikan catatan sejarah atau budaya, posisi strategis, atau sumber
      daya ekonomi, misalnya adanya minyak bumi atau air tanah maka Indonesia
      tidak perlu kehilangan Pulau Sipadan dan Ligitan.

   3. Indonesia berhak memiliki Blok Ambalat dan memanfaatkan sumber daya
      alam yang terdapat di dalamnya karena dilihat dari posisi, batas, dan
      sumber daya alamnya, Blok Ambalat termasuk dalam wilayah negara
      Indonesia. Maka Indonesia berhak memiliki Blok Ambalat.

   4. Jika terjadi pergeseran patok pada batas wilayah darat antara RI dan
      Malaysia, maka kasus tersebut termasuk sengketa teritorial karena suatu
      negara Malaysia mengkalim sebuah wilayah itu berada di wilayahnya. Jenis
      sengketa ini sering terjadi karena alasan budaya dan sejarah. Kelompok
      budaya tertentu mungkin telah menempati sebuah daerah dalam jangka
      waktu yang lamadan mendasarkan klaim mereka atas wilayah tersebut.
                                      25
   5. Perbedaan antara hukum publik internasional dan hukum privat
      internasional:
      a. Hukum publik internasional adalah kumpulan peraturan hukum yang
          mengatur tentang hubungan antarnegara merdeka dan berdaulat.
          Hukum publik internasional disebut juga hukum antarnegara atau hukum
          internasional.
      b. Hukum privat (perdata) internasional, adalah ketentuan-ketentuan yang
          mengatur hubungan hukum antara seseorang dan orang lain yang
          berlainan warga negaranya dalam sebuah negara yang berkenan dengan
          keperdataan. Hukum privat (perdata) internasional dikenal juga dengan
          istilah hukum antarbangsa.

   6. Hukum internasional begitu penting untuk mengatur hubungan antarnegara
      karena secara langsung dapat memberikan penyelesaian dalam suatu
      masalah hukum internasional.

   7. Hukum internasional harus memperhatikan batas-batas teritorial suatu
      negara artinya negara melaksanakan hukum bagi semua orang dan semua
      barang yang ada di wilayahnya. Jadi, terhadap semua barang atau orang
      yang berada di luar wilayah tersebut, berlaku hukum asing (internasional)
      sepenuhnya.

   8. Kawasan Asia Pasifik lebih stabil bila dibandingkan dengan kawasan Timur
      Tengah karena sengketa mengenai batas negara yang muncul ketika suatu
      negara mengklaim daerah di suatu negara yang berdekatan karena hal-hal
      tertentu yang dimiliki oleh daerah tersebut. Hal tersebut meliputi catatan
      sejarah atau budaya, posisi strategis, atau sumber daya ekonomi, misalnya
      adanya minyak bumi atau air tanah. Misalnya, sengketa antara Israel dan
      Palestina, antara Israel dan Lebanon dan lain sebagainya. Sengketa seperti
      ini membuat wilayah atau kawasan Timur Tengah menjadi tidak stabil.
      Sedangkan kawasan Asia Pasifik lebih stabil karena batas wilayah, budaya,
      dan sumber daya alam jelas dibatasi secara jelas dan pasti. Semuanya
      dilakukan lewat perjanjian yang tegas.

   9. Perdamian dunia dapat menciptakan kemakmuran dan penghapusan
      kemiskinan di dunia jika semua umat manusia saling menghormati, hidup
      berdampingan dengan damai berdasarkan persamaan derajat. Dalam sudut
      pandang ilmu kewarganegaraan, yang juga merupakan hukum diplomatik,
      prinsip-prinsip hidup berdampingan secara damai berdasarkan persamaan
      derajat adalah menghormati kedaulatan negara lain, tidka mencampuri
      urusan dalam negera lain, dan saling bekerja sama dalam berbagai bidang
      kehidupan. Keadaan seperti ini akan memungkin semua warga dunia bisa
      menciptakan kehidupan yang lebih layak dan dengan demikian kemiskinan
      di dunia bisa diminimalisir atau dikurangi.

   10. Terorisme dianggap sebagai kejahatan yang lintas batas negara karena
       dewasa ini aksi terorisme yang semakin mengancam keamanan negara dan
       penggunaan senjata nuklir. Negara-negara di dunia, terutama Perserikatan
       Bangsa-Bangsa, perlu menahan diri untuk tidak mengorganisasi,
       menganjurkan, membantu, mengambil inisiatif, atau berperang dalam aksi-
       aksi terorisme. Karena perang terhadap terorisme harus dilakukan secara
       hati-hati karena masih banyak negara yang tidak peduli terhadap kejahatan
       terorisme.

C. jawaban diserahkan pada masing-masing siswa, asalkan disertai alasan yang
   jelas dan sesuai)




                                       26

				
DOCUMENT INFO