Docstoc

Otonomi Daerah - PDF

Document Sample
Otonomi Daerah - PDF Powered By Docstoc
					                                      BAB I
                              PENDAHULUAN


1.1. LATAR BELAKANG

        Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap
mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa
kepulauan ini menyebabkan pemmerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di
daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan
adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri tetapi
tetap terawasi dari pusat.

        Di era reformasi ini sangat dibutuhkan sistem pemerintahan yang memungkinkan
cepatnya penyaluran aspirasi rakyat, namun tetap berada di bawah pengawasan
pemerintah pusat. Hal tersebut sangat diperlukan karena mulai munculnya ancaman-
ancaman terhadap keutuhan NKRI, hal tersebut ditandai dengan banyaknya daerah-
daerah yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indornesia.

        Sumber daya alam daerah di Indoinesia yang tidak merata juga merupakan salah
satu penyebab diperlukannya suatu sistem pemerintahan yang memudahkan pengelolaan
sumber daya alam yang merupakan sumber pendapatan daerah sekaligus menjadi
pendapatan nasional. Sebab seperti yang kita ketahui bahwa terdapat beberapa daerah
yang pembangunannya memang harus lebih cepat daripada daerah lain. Karena itulah
pemerintah pusat membuat suatu sistem pengelolaan pemerintahan di tingkat daerah yang
disebut otonomi daerah.

        Pada kenyataannya, otonomi daerah itu sendiri tidak bisa diserahkan begitu saja
pada pemerintah daerah. Selain diatur dalam perundang-undangan, pemerintah pusat juga
harus mengawasi keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah. Apakah
sudah sesuai dengan tujuan nasional, yaitu pemerataan pembangunan di seluruh wilayah
Republik Indonesia yang berdasar pada sila Kelima Pancassila, yaitu Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.




canzyber@gmail.com                                                          canzyber.com
1.2. RUMUSAN MASALAH

       Dari latar belakang di atas, maka didapat rumusan masalah sebagai berikut:

1.2.1 Apakah yang dimaksud dengan otonomi daerah ?

1.2.2 Bagaimanakah wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah?

1.2.3 Apakah dampak positif dan negatif dari pelaksanaan otonomi daerah?




1.3 TUJUAN PENULISAN PAPER

   1.3.1 Untuk mengetahui sistem otonomi daerah

   1.3.2 Untuk mengetahui penerapan otonomi daerah, dampak positif serta negatifnya.




1.4 MANFAAT PENULISAN PAPER

    1.4.1 Sebagai bahan referensi dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya

    1.4.2 Sebagai bahan evaluasi terhadap penerapan system otonomi daerah.




canzyber@gmail.com                                                           canzyber.com
                                     BAB II
                               PEMBAHASAN


2.1 PENGERTIAN OTONOMI DAERAH

        Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(UU Nomor 32 Tahun 2004) definisi otonomi daerah sebagai berikut: “Otonomi daerah
adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus
sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.”

       UU Nomor 32 Tahun 2004 juga mendefinisikan daerah otonom sebagai berikut:
“Daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri
berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.




2.2. DASAR HUKUM OTONOMI DAERAH

   Otonomi Daerah berpijak pada dasar Perundang-undangan yang kuat, yakni :


   1. Undang Undang Dasar.
       Sebagaimana telah disebut di atas Undang-undang Dasar 1945 merupakan
landasan yang kuat untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah. Pasal 18 UUD
menyebutkan adanya pembagian pengelolaan pemerintahan pusat dan daerah.
Pemberlakuan sistem otonomi daerah merupakan amanat yang diberikan oleh Undang
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Amandemen Kedua
tahun 2000 untuk dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang dibentuk khusus untuk
mengatur pemerintahan daerah. UUD 1945 pasca-amandemen itu mencantumkan
permasalahan pemerintahan daerah dalam Bab VI, yaitu Pasal 18, Pasal 18A, dan Pasal
18B. Sistem otonomi daerah sendiri tertulis secara umum dalam Pasal 18 untuk diatur
lebih lanjut oleh undang-undang.




canzyber@gmail.com                                                        canzyber.com
        Pasal 18 ayat (2) menyebutkan, “Pemerintahan daerah provinsi, daerah
kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan.” Selanjutnya, pada ayat (5) tertulis, “Pemerintahan
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.” Dan ayat (6) pasal yang
sama menyatakan, “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan
peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

    2. Ketetapan MPR-RI
        Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang penyelenggaraan Otonomi Daerah :
Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan, serta
perimbangan kekuangan Pusat dan Daerah dalam rangka Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

    3. Undang-Undang
        Undang-undang N0.22/1999 tentang Pemerintahan Daerah pada prinsipnya
mengatur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih mengutamakan pelaksanaan
asas Desentralisasi. Hal-hal yang mendasar dalam UU No.22/1999 adalah mendorong
untuk pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan
peran masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD. Namun, karena dianggap
tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan
penyelenggaraan     otonomi       daerah,   maka   aturan   baru     pun   dibentuk   untuk
menggantikannya.     Pada     15 Oktober      2004,   Presiden     Megawati   Soekarnoputri
mengesahkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Dari ketiga dasar perundang-undangan tersebut di atas tidak diragukan lagi bahwa
pelaksanaan Otonomi Daerah memiliki dasar hukum yang kuat. Tinggal permasalahannya
adalah bagaimana dengan dasar hukum yang kuat tersebut pelaksanaan Otonomi Daerah
bisa dijalankan secara optimal.

2.3 WEWENANG OTONOMI DAERAH

        Sesuai dengan dasar hukum yang melandasi otonomi daerah, pemerintah daerah
boleh menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh
undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Maksudnya, pelaksanaan
kepemerintahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah masih berpatokan pada undang-
undang pemerintah pusat. Dalam undang undang tersebut juga diatur tentang hak dan
kewajiban pemerintah daerah yaitu :



canzyber@gmail.com                                                              canzyber.com
                                          Pasal 21

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai hak:

    a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
    b. memilih pimpinan daerah
    c. mengelola aparatur daerah;
    d. mengelola kekayaan daerah;
    e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
    f.   mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya
         lainnya yang berada di daerah;
    g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
    h. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

                                          Pasal 22

Dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban:

   a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional,
         serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
   b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
   c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
   d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
   e. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
   f.    menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
   g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
   h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
   i.    menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
   j.    mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
   k. melestarikan lingkungan hidup;
   l.    mengelola administrasi kependudukan;
   m. melestarikan nilai sosial budaya;
   n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan
         kewenangannya; dan
   o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.




canzyber@gmail.com                                                     canzyber.com
2.4. DAMPAK POSITIF DAN NEGATIF OTONOMI DAERAH

           2.4.1 Dampak Positif

           Dampak positif otonomi daerah adalah bahwa dengan otonomi daerah maka
pemerintah daerah akan mendapatkan kesempatan untuk menampilkan identitas lokal
yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali pemerintah pusat
mendapatkan respon tinggi dari pemerintah daerah dalam menghadapi masalah yang
berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang diperoleh lebih banyak daripada yang
didapatkan melalui jalur birokrasi dari pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan
pemerintah lokal mendorong pembangunan daerah serta membangun program promosi
kebudayaan dan juga pariwisata

           Dengan melakukan otonomi daerah maka kebijakan-kebijakan pemerintah akan
lebih tepat sasaran, hal tersebut dikarenakan pemerintah daerah cinderung lebih menegeti
keadaan dan situasi daerahnya, serta potensi-potensi yang ada di daerahnya daripada
pemerintah pusat. Contoh di Maluku dan Papua program beras miskin yang dicanangkan
pemerintah pusat tidak begitu efektif, hal tersebut karena sebagian penduduk disana tidak
bisa menkonsumsi beras, mereka biasa menkonsumsi sagu, maka pemeritah disana hanya
mempergunakan dana beras meskin tersebut untuk membagikan sayur, umbi, dan
makanan yang biasa dikonsumsi masyarakat. Selain itu, denga system otonomi daerah
pemerintah akan lebih cepat mengambil kebijakan-kebijakan yang dianggap perlu saat
itu, yanpa harus melewati prosedur di tingkat pusat.

           2.4.2 Dampak Negatif

                  Dampak negatif dari otonomi daerah adalah adanya kesempatan bagi
oknum-oknum di pemerintah daerah untuk melakukan tindakan yang dapat merugika
Negara dan rakyat seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Selain itu terkadang ada
kebijakan-kebijakan daerah yang tidak sesuai dengan konstitusi Negara yang dapat
menimbulkan pertentangan antar daerah satu dengan daerah tetangganya, atau bahkan
daerah dengan Negara, seperti contoh pelaksanaan Undang-undang Anti Pornografi di
tingkat daerah. Hal tersebut dikarenakan dengan system otonomi daerah maka pemerintah
pusat akan lebih susah mengawasi jalannya pemerintahan di daerah, selain itu karena
memang dengan sistem.otonomi daerah membuat peranan pemeritah pusat tidak begitu
berarti.



canzyber@gmail.com                                                           canzyber.com
       Otonomi daerah juga menimbulkan persaingan antar daerah yang terkadang dapat
memicu perpecahan. Contohnya jika suatu daerah sedang mengadakan promosi
pariwtsata, maka daerah lain akan ikut melakukan hal yang sama seakan timbul
persaingan bisnis antar daerah. Selain itu otonomi daerah membuat kesenjangan ekonomi
yang terlampau jauh antar daerah. Daerah yang kaya akan semakin gencar melakukan
pembangunan sedangkan daerah pendapatannya kurang akan tetap begitu-begitu saja
tanpa ada pembangunan. Hal ini sudah sangat mengkhawatirkan karena ini sudah
melanggar pancasila sila ke-lima, yaitu “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.”




canzyber@gmail.com                                                           canzyber.com
                                   BAB III
                                 PENUTUP


3.1. Kesimpulan

    Dari pembahasan diatas maka didapat kesimpulan sebagai berikut:

    3.1.1 Otonomi daerah adalah Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban
          daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan
          dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-
          undangan.

    3.1.2. Wewenang pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah adalah
          pemerintah daerah melaksanakan sistem pemerintahanya sesuai dengan
          undang-undang pemerintah pusat.

    3.1.3. Dampak positif otonomi daerah adalah memunculkan kesempatan identitas
          lokal yang ada di masyarakat. Berkurangnya wewenang dan kendali
          pemerintah pusat mendapatkan respon tinggidari pemerintah daerah dalam
          menghadapi masalah yang berada di daerahnya sendiri. Bahkan dana yang
          diperoleh lebih banyak daripada yang didapatkan melalui jalur birokrasi dari
          pemerintah pusat. Dana tersebut memungkinkan pemerintah lokal mendorong
          pembangunan daerah serta membangun program promosi kebudayaan dan
          juga pariwisata. Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah juga akan lebih tepat
          sasaran dan tidak membutuhkan waktu yang lama sehingga akan lebih
          efisien.

    3.1.4 Dampak negative dari otonomi daerah adalah munculnya kesempatan bagi
          oknum-oknum di tingkat daerah untuk melakukan berbagai pelanggaran,
          munculnya pertentangan antara pemerintah daerah dengan pusat, serta
          timbulnya kesenjangan antara daerah yang pendapatannya tinggi dangan
          daerah yang masih berkembang.




canzyber@gmail.com                                                        canzyber.com
3.2 Saran

        Pemerintah pusat tetap harus mengatur dan menjalankan urusan di beberapa
sektor di tingkat kabupaten dan menjamin bahwa pemerintah lokal punya kapasitas
dan mekanisme bagi pengaturan hukum tambahan atas bidang-bidang tertentu dan
penyelesaian perselisihan. Selain itu, pemerintah pusat juga harus menguji kembali
dan memperketat kriteria pemekaran wilayah dengan lebih mengutamakan
kelangsungan hidup ekonomi kedua kawasan yang bertikai, demikian pula tentang
pertimbangan keamanan.

        Kalau perlu, sebaiknya pemerintah pusat membuat suatu lembaga independen di
tingkat daerah untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Tidak hanya mengawasi dan
menindak pelanggaran korupsi seperti yang tengah gencar dilakukan KPK, tetapi juga
mengawasi setiap kebijakan dan jalannya pemerintahan dimana lembaga ini dapat
melaporkan segala tidakan-tindakan pemeritah daerah yang dianggap merugikan rakyat di
daerah itu sendiri.




canzyber@gmail.com                                                        canzyber.com

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:7138
posted:5/30/2010
language:Indonesian
pages:9