KEBIJAKAN FISKAL ( FISCAL POLICY )

Document Sample
KEBIJAKAN FISKAL ( FISCAL POLICY ) Powered By Docstoc
					            KEBIJAKAN FISKAL
             (FISCAL POLICY)




                  Perekonomian Indonesia
5/29/2010       - STIE Perbanas Surabaya -   1
    Arah kebijakan Fiskal secara
               teori:
Ketika lahir (1930-an), kebijakan fiskal diarahkan untuk

menstabilkan ekonomi makro, dalam perkembangan

terakhir, kebijakan fiskal lebih fokus pada cara untuk

mengurangi defisit anggaran (Hall & Taylor, Macro

Economics, Ed 4, 1992, Hal 122) pokok kebijakan fiskal
adalah :

Prioritas I : mengatasi defisit (dan masalah APBN lainnya),

Prioritas II: mengatasi masalah stabilitas ekonomi makro
                       Perekonomian Indonesia
5/29/2010            - STIE Perbanas Surabaya -            2
•           Kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah tercermin
dalam APBN, merupakan pengelolaan terhadap pengeluaran
negara dan penerimaan negara guna mencapai pertumbuhan,
penciptaan lapangan kerja, stabilitas harga, dan stabilitas
posisi eksternal.

•           APBN dikatakan sehat dan kuat apabila tidak sarat
dengan          beban   fiscal   non-discretionary,         sehingga   akan
memberikan          ruang    gerak        yang       luas   bagi   kebijakan
pemerintah.


                              Perekonomian Indonesia
    5/29/2010               - STIE Perbanas Surabaya -                   3
Lanjutan…


• Sebelum tahun 2000, APBN menerapkan anggaran
   berimbang dan menerapkan prinsip T-Account.
• Namun sesungguhnya APBN sebelum tahun 2000
   menganut prinsip anggaran defisit mengingat bahwa
   komponen pembiayaan yang berasal dari pinjaman
   luarnegeri dan/atau adanya perolehan hasil divestasi
   saham pemerintah pada sejumlah BUMN diperhitungkan
   sebagai penerimaan negara.
• Tahun anggaran 2000, APBN telah menerapkan
   Government Finance Statistics (GFS)           standar
   internasional pelaporan keuangan pemerintah.

                      Perekonomian Indonesia
5/29/2010           - STIE Perbanas Surabaya -          4
Lanjutan…

• Pembiayaan anggaran (below the line) secara eksplisit
    mulai diperlihatkan pada APBN tahun 2000.
•   Fungsi komponen pembiayaan anggaran adalah untuk
    membiayai defisit atau menampung surplus APBN.
•   Pembiayaan defisit adalah semua jenis pembiayaan yang
    digunakan untuk menutup defisit belanja negara yang
    bersumber dari pembiayaan dalam negeri dan
    pembiayaan luar negeri bersih.
•   Berperan sebagai alat untuk memperkirakan dampak
    operasi keuangan pemerintah terhadap perekonomian.
•   Perubahan di dalam kewajiban pemerintah, baik yang
    berkaitan dengan pembayaran kembali segala kewajiban
    pemerintah (repayment) di masa yang akan datang.
•   Perubahan likuiditas yang dimiliki pemerintah (liquidity
    holding).           Perekonomian Indonesia
5/29/2010             - STIE Perbanas Surabaya -           5
      Konsep Defisit Anggaran
Defisit terjadi apabila pengeluaran pemerintah lebih besar

daripada penerimaan.

Ada 2 konsep defisit yang penting, yakni:

• Keseimbangan umum (Overall Balance) merupakan
   selisih antara pengeluaran dan penerimaan negara.

• Primary Fiscal Balance atau Keseimbangan Primer
   merupakan selisih antara pengeluaran pemerintah di luar
   pembayaran bunga utang/pinjaman dengan penerimaan.
                       Perekonomian Indonesia
5/29/2010            - STIE Perbanas Surabaya -              6
   Komposisi Pembiayaan Anggaran
Pembiayaan anggaran dikelompokkan menjadi dua:
• Pembiayaan dalam negeri dan
• Pembiayaan luar negeri
Pembiayaan dalam negeri:
a) Sektor perbankan dalam negeri:
   i. Pembiayaan yang berasal dari perbankan dalam
        negeri dapat berupa pinjaman atau kredit bank.
   ii. Penggunaan sisa anggaran lebih (SAL) tahun-tahun
        anggaran sebelumnya yang tersimpan pada
        rekening-rekening pemerintah, baik di bank-bank
        umum maupun bank sentral, atau
   iii. Penambahan simpanan pemerintah di sektor
        perbankan dalam hal terdapat sisa anggaran lebih
        pada pelaksanaan APBN dan
                      Perekonomian Indonesia
5/29/2010           - STIE Perbanas Surabaya -         7
Lanjutan…
b) Sektor nonperbankan dalam negeri
     • Penerimaan hasil divestasi saham pemerintah pada
               BUMN dan penerimaan privatisasi BUMN.
            • Penjualan obligasi pemerintah (fiskalisasi)
            • Penjualan aset perbankan dalam program
               restrukturisasi (penyehatan), dan
            • Penyertaan modal pemerintah
            Note: Hasil Privatisasi maupun penjualan asset
               restrukturisasi perbankan tidak dapat dianggap
               sebagai unsur penerimaan negara karena transaksi
               tersebut merupakan pemindahbukuan asset dari yang
               kurang likuid ke bentuk yang lebih likuid dalam upaya
               mempertahankan likuiditas pada posisi keuangan
               pemerintah guna menutup kekurangan dalam
               pembiayaan pengeluaran negara dan hal tersebut
               akan berpengaruh pada posisi kekayaan pemerintah
               di masa yang akan datang.
                             Perekonomian Indonesia
5/29/2010                  - STIE Perbanas Surabaya -              8
 Lanjutan…

• Pembiayaan Luar Negeri
   Merupakan net penarikan pinjaman luar negeri, baik
   pinjaman program maupun pinjaman proyek, dikurangi
   dengan pelunasan pokok pinjaman luar negeri.
       • Pinjaman program: berupa valuta asing yang
         dapat dirupiahkan untuk membiayai berbagai
         program pembangunan yang telah direncanakan.
         Untuk mencairkan pinjaman program, pemerintah
         biasanya diharuskan untuk melaksanakan berbagai
         kebijakan yang menjadi syarat pencairan tersebut
         (policy matrix).
       • Pinjaman Proyek: penggunaannya lebih terarah
         kepada pembiayaan pelaksanaan suatu proyek
         tertentu sesuai dengan rencana yang telah disusun
         dalam pengeluaran pembangunan.
                       Perekonomian Indonesia
5/29/2010            - STIE Perbanas Surabaya -          9
  Lanjutan…


• Pinjaman luar negeri yang dikenal sebagai penerimaan
   pembangunan atau penerimaan luar negeri dalam konsep T-
   Account, sesuai dengan GFS tidak dapat dianggap sebagai
   unsur penerimaan negara melainkan unsur pembiayaan
   negara    karena   net    penarikan         pinjaman   luar   negeri
   mempengaruhi posisi atau beban kewajiban pemerintah di
   masa yang akan datang.

• Peranan pembiayaan dalam negeri diharapkan semakin
   meningkat sebagai cermin peningkatan kemandirian dan
   untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak luar
   negeri.
                         Perekonomian Indonesia
5/29/2010              - STIE Perbanas Surabaya -                    10
           Pembiayaan Anggaran
        dan Implikasi Ekonomi Makro
• Pinjaman dari Perbankan :
   – Money creation  Inflation
• Pinjaman Luar Negeri :
   – Terbatas (creditworthiness)
   – Beban utang (defisit berarti penambahan utang)
   – Beban generasi berikutnya (pokok + bunga)
• Obligasi Pemerintah (SUN)
   – Cash-flow
   – Retail
• Fiskalisasi (obligasi) vs Moneterisasi (SBI)
                      Perekonomian Indonesia
5/29/2010           - STIE Perbanas Surabaya -        11
  Lanjutan…



• Privatisasi :
     – Efisiensi,

     – Memperbaiki posisi fiskal (liquidity holding),

     – PHK,

     – Kontrol pemerintah terhadap industri

• Penjualan asset : melalui PT PPA  optimalisasi nilai
   asset dan strategi dan waktu penjualan asset secara
   tepat.

                         Perekonomian Indonesia
5/29/2010              - STIE Perbanas Surabaya -         12
        Kondisi Fiskal Indonesia :

1. Masalah Ekonomi Makro :
            • Pertumbuhan ekonomi yang belum sustainable.
            • Pertumbuhan ekonomi yang ada kurang didorong
               oleh perkembangan investasi.

            • Investasi kurang bergairah
            • Kemampuan         Pemerintah             untuk   melakukan
               investasi kurang.
                            Perekonomian Indonesia
5/29/2010                 - STIE Perbanas Surabaya -                  13
2. Masalah APBN :
    APBN mengalami defisit, karena :
    Kebutuhan akan belanja negara yang tinggi
    • Indonesia terdiri atas teritorial yang luas dan ribuan
       pulau.
    • Populasi penduduk yang besar (219,20 juta pada
       tahun 2005)
    • Tingkat pendapatan per kapita yang rendah (US$
       1,261.13 per tahun pada tahun 2005).
    • Tingkat pengangguran yang tinggi (9,5 persen)
    • Tingkat kemiskinan yang tinggi (15,11 persen)
      • Kebanyakan          Belanja       Negara       tidak
          diskresioner (non discretionary)
      • Investasi Pemerintah masih sebesar 20%
          dari total penerimaan

                        Perekonomian Indonesia
5/29/2010             - STIE Perbanas Surabaya -           14
                       Piranti Kebijakan
            Ringkasan RAPBN-P 2006 & RAPBN 2007
                    dalam triliunan rupiah
                 Uraian                     RAPBN-P 2006        RAPBN 2007

 A. Pendapatan Negara dan Hibah                        651,9          713,4
        Perpajakan                                     423,5          505,9
        Bukan Pajak                                    224,5          204,9
        Hibah                                            3,9            2,7
 B. Belanja Negara                                     689,5          746,5
        Pusat                                          470,2          496,0
        Daerah                                         219,4          250,5
 C. Keseimbangan Umum = (A-B)                          (37,6)         (33,1)
 D. Pembiayaan = - C                                     37,6           33,1
        Dalam Negeri                                     52,4           51,3
        Luar Negeri (35,1 – 63,6)                      (14,8)         (18,2)
                            Perekonomian Indonesia
5/29/2010                 - STIE Perbanas Surabaya -                    15
    Ringkasan Anggaran Belanja 2002-
                  2007
          (Rasio terhadap PDB)
                                2002      2003     2004    2005 2006       2007

A. Pendapatan Negara            18.5     16.4      20.3    19.6    20.9    20.2
       dan Hibah
B. Belanja Negara               20.0     18.0      21.6    20.6    22.1    21.1
C. Defisit (A-B)                (1.5)    (1.7)     (1.3)   (1.0)   (1.2)   (0.9)



Note        :2002-2003   :PAN
            2004-2005    :APBN-P
            2006         :RAPBN-P
            2007         :RAPBN
                            Perekonomian Indonesia
5/29/2010                 - STIE Perbanas Surabaya -                         16
 ARAH KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA
        JANGKA MENENGAH
Filosofi Arah Kebijakan Fiskal
Penerimaan Negara = Belanja Negara
  (seperti yang kita hadapi saat ini)
Secara lebih sederhana bisa disebut
  penanggulangan defisit, melalui tahap :
      • Mencapai penurunan defisit
      • Mencapai anggaran berimbang
      • Mencapai anggaran surplus
Jangka Menengah : mengacu pada konsolidasi
  fiskal dan kesinambungan fiskal.
                 Perekonomian Indonesia
5/29/2010      - STIE Perbanas Surabaya -   17