RINGKASAN MATERI EKONOMI

Document Sample
RINGKASAN MATERI EKONOMI Powered By Docstoc
					                   RINGKASAN MATERI EKONOMI (TAMBAHAN)

I. KEBIJAKAN EKONOMI INDONESIA                     c.   Pemungutan pajak tidak mengganggu
                                                        perekonomian (syarat ekonomis)
1. Kebijakan Fiskal                                d.   Pemungutan pajak harus efisien (syarat
Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah di         finansial)
bidang ekonomi yang bertujuan untuk mengatur       e.   Sistem pemungutan pajak harus sederhana.
pendapatan dan pengeluaran negara guna
mencapai kestabilan ekonomi sehingga dapat         Teori Pemungutan Pajak
mencapai kesejahteraan umum.                       a. Teori Asuransi
                                                   b. Teori Kepentingan
Kebijakan fiskal adalah kebijakan yang             c. Teori Daya Pikul
menyangkut Anggaran Pendapatan dan Belanja         d. Teori Bakti
Negara (APBN). Kebijakan ini mempunyai dua         e. Teori Asas Daya Beli
instrument, yakni perpajakan (tax policy) dan
pengeluaran (expenditure policy).
                                                   Macam-macam Pajak
Bentuk kebijakan fiskal antara lain:
a. Kebijakan untuk menaikkan pendapatan            Berdasarkan sistem pemungutan
    Negara. Misalnya: Peraturan kenaikan pajak.    a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus
b. Kebijakan      untuk      mengurangi    atau        dibayar sendiri oleh wajib pajak dan tidak
    menurunkan pengeluaran Negara.                     dapat dilimpahkan bebannya kepada pihak
                                                       lain. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh),
Pajak                                                  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak
                                                       Perseroan, Pajak atas bunga, dividend an
Menurut Prof. DR Rochmat Sumitro, SH., Pajak           royalty.
adalah iuran rakyat kepada kas Negara              b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang
berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan)           bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak
dengan tidak mendapat jasa timbal atau imbalan         lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai
jasa (kontraprestasi) secara langsung yang dapat       (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah
ditunjuk, dan digunakan untuk membayar                 (PPn BM), Bea Meterai, dan Bea Lelang.
pengeluaran umum.
                                                   Berdasarkan Lembaga Pemungutnya
Berdasarkan pengertian di atas, pajak              a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh
mengandung unsur-unsur sebagai berikut:                pemerintah pusat melalui Kantor Pelayanan
a. Iuran dari rakyat kepada kas Negara.                Pajak, untuk membiayai rumah tangga
b. Berdasarkan undang-undang, sesuai pasal 23          Negara. Contoh: PPh, PPN, PPn BM, PBB,
    ayat 2 UUD 1945.                                   Pajak Ekspor, dan Pajak Minyak Bumi.
c. Tanpa imbalan jasa atau kontraprestasi yang     b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut
    langsung diberikan oleh Negara.                    oleh pemerintah daerah provinsi atau
d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga              kabupaten/kotamadya       melalui    dinas
    Negara.                                            pendapatan daerah, hasilnya digunakan
                                                       untuk membiayai rumah tangga daerah.
Pajak berfungsi sebagai berikut:
a. Fungsi anggaran (budgetair)                     Berdasarkan Sifat
b. Fungsi mengatur (regulerend)                    a. Pajak Subyektif, yaitu pajak yang
c. Fungsi stabilitas                                   pemungutannya memperhatikan kondisi atau
d. Fungsi redistribusi pendapatan                      keadaan orang atau subyek pajaknya.
                                                       Contoh: Pajak Penghasilan
Syarat Pemungutan Pajak                            b. Pajak Obyektif, yaitu pajak yang
a. Pemungutan pajak harus adil (syarat                 pemungutannya berdasarkan pada obyek
    keadilan)                                          pajaknya. Contoh: PPN, PPn BM, PBB,
b. Pemungutan pajak harus berdasarkan                  BBN dan PKB.
    undang-undang (syarat yuridis)
Tarif Pajak                                      Kebijakan Moneter Kuantitatif
1. Tarif Proporsional                            1. Kebijakan Diskonto (Politik Diskonto),
2. Tarif Progresif                                   yaitu     kebijakan    pemerintah    dalam
3. Tarif Tetap                                       mengendalikan jumlah uang yang beredar
4. Tarif Degresif                                    dengan cara menaikkan atau menurunkan
                                                     tingkat suku bunga.
Pungutan Resmi Selain Pajak                      2. Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open
a. Bea Ekspor dan Bea Impor                          Market      Operation)   yaitu    kebijakan
b. Cukai                                             pemerintah menjual atau membeli obligasi
c. Retribusi                                         ke     pasar     bebas    dengan     tujuan
d. Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA)                  mengendalikan jumlah uang yang beredar
                                                     (money supply).
Undang-Undang Pajak yang berlaku di              3. Kebijakan Rasio Kas (Cadangan Minimum),
Indonesia                                            yaitu kebijakan mengendalikan jumlah uang
1. UU No. 16 tahun 2000 tentang Ketentuan            yang beredar dengan cara menaikkan atau
    Umum dan Tatacara Perpajakan (KUTP).             menurunkan cadangan minimum.
2. UU No. 17 tahun 2000 tentang Pajak
    Penghasilan (PPh).                           Kebijakan Moneter Kualitatif
3. UU No. 18 tahun 2000 tentang Pajak            1. Pengawasan kredit secara selektif, kebijakan
    Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak                ini tidak mengatur jumlah uang yang beredar
    Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM).            melainkan mengatur antara penyaluran
4. UU No, 19 tahun 2000 tentang Penagihan            kredit (pinjaman) dan investasi.
    Pajak dengan Surat Paksa (PPSP).             2. Persuasi moral, dalam hal ini Bank
5. UU no. 20 tahun 2000 tentang Bea                  Indonesia menghimbau kepada bank-bank
    Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan            agar memperhatikan kondisi ekonomi makro
    (BPHTB).                                         maupun mikro dalam menyusun rencana
6. UU No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi           ekspansi kredit.
    dan Bangunan (PBB).
7. UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai
    yang direvisi melalui Peraturan Pemerintah
    No. 24 tahun 2000.

2. Kebijakan Moneter
Kebijakan moneter adalah kebijakan pemerintah
di bidang keuangan yang berkenaan dengan
pengaturan besarnya jumlah uang yang beredar
dan tingkat suku bunga, yang bertujuan untuk
menjaga     kestabilan   nilai  rupiah    dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan Kebijakan Moneter
a. Menjaga stabilitas ekonomi
b. Menciptakan kesempatan kerja
c. Menstabilkan harga

Kebijakan moneter di Indonesia dikendalikan
oleh Dewan Moneter yang anggotanya terdiri
dari:
1. Menteri Keuangan (sebagai ketua)
2. Menteri Perdagangan dan Industri (sebagai
     anggota)
3. Gubernur Bank Indonesia (sebaga anggota)..

Kebijakan moneter terdiri atas dua; yaitu
Kebijakan Moneter Kuantitatif dan Kebijakan
Moneter Kualitatif.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:8727
posted:5/28/2010
language:Indonesian
pages:3