Sistem Akuntansi Pemerintah by elipldoc

VIEWS: 7,682 PAGES: 34

									Sistem Akuntansi Pemerintah
        di Indonesia
          Bahtiar Arif




                              1
Pokok Bahasan
• Pengertian
• Dasar Hukum
• Gambaran Umum Pengelolaan & Tanggung
  Jawab Keuangan Negara
• Kerangka Umum Sistem Akuntansi Pemerintah
• Laporan Keuangan
• Prosedur Sistem Akuntansi Pemerintah
• Jurnal Standar Sistem Akuntansi Pemerintah
                                               2
Pengertian:

Sistem Akuntansi Pemerintah
Sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual
dengan proses elektronis dalam pengambilan data,
pembukuan dan pelaporan semua transaksi keuangan,
aset, utang dan ekuitas seluruh entitas Pemerintah.




                                                      3
Pengertian:

Sistem vs Standar?
• Sistem
     – Cara/prosedur kerja
     – Formulir/buku/catatan/laporan
• Standar
     – Ukuran/patokan
     – Pengertian, pengakuan, penilaian/pengukuran, pengungkapan


Sistem & Standar Akuntansi Pemerintah:
• Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat  PMK 59/2005
• Sistem Akuntansi Keuangan Daerah  ditetapkan oleh kepala daerah
• Standar Akuntansi Pemerintahan  PP 24/2005



                                                                     4
Pengertian:
TUJUAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
  General Guideline
  Aset Protection
  Relevance
          Feedback Value
          Prediction Value
          Timelines
  Reliability
          Neutrality
          Verifiability
          Representative Faithfulness
  Providing financial information for efficient planning,
  implementation, and control of state-finance.




                                                            5
Pengertian:
Ciri - Ciri Pokok Sistem Akuntansi Pemerintah

      Basis Akuntansi
           Kas untuk Pendapatan, Belanja, dan Pembelanjaan
           Accrual untuk Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana
      Sistem pembukuan berpasangan
      Desentralisasi pelaksanaan akuntansi
      Penggunaan standar akuntansi
      Penggunaan bagan perkiraan standar




                                                             6
Pengertian:
RUANG LINGKUP SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH
 Keuangan negara yang dikelola dan
 dipertanggungjawabkan Pemerintah meliputi:
       Pemerintah Pusat
              Kementerian Negara/Lembaga
              Pemda yang sumber dananya dari APBN:
                  Dekonsentrasi
                  Tugas Perbantuan
         Pemerintah Daerah
              Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
              Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD)




                                                               7
DASAR HUKUM
Undang Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
PP No 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
PP No. 8 Tahun 2006 tentang Laporan tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah
Peraturan Menkeu No. 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006

                                                           8
Gambaran Umum:

Definisi Keuangan Negara
   “Semua hak dan kewajiban negara yang dapat
   dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik
   berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan
   milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak
   dan kewajiban tersebut”
   (Pasal 1 UU No. 17 Tahun 2003)




                                                9
Gambaran Umum:
KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
• Presiden selaku kepala pemerintahan memegang kekuasaan
  pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan
  pemerintah
• Dikuasakan kepada :
    – Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah dalam
      kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan
    – Menteri/pimpinan lembaga selaku pengguna Anggaran/barang
      kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya
• Diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala
  pemerintahan untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili
  pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang
  dipisahkan
                                                 (Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2003)




                                                                             10
Gambaran Umum:
Struktur APBN
• Pendapatan Negara & Hibah
    – Pendapatan Dalam Negeri
    – Pendapatan Hibah
• Belanja Negara
    – Belanja Pemerintah Pusat
    – Belanja Untuk Daerah
• Surplus/Defisit
• Pembiayaan
    – Pembiayaan Dalam Negeri
    – Pembiayaan Luar Negeri




                                 11
Gambaran Umum:
Contoh APBN
• Pendapatan Negara & Hibah      300.000.000.000.000,00
    – Pendapatan Dalam Negeri        250.000.000.000.000,00
    – Pendapatan Hibah                50.000.000.000.000,00
• Belanja Negara                 375.000.000.000.000,00
    – Belanja Pemerintah Pusat       200.000.000.000.000,00
    – Belanja Untuk Daerah           175.000.000.000.000,00
• Surplus/Defisit                (75.000.000.000.000,00)
• Pembiayaan                       75.000.000.000.000,00
    – Pembiayaan Dalam Negeri         50.000.000.000.000,00
    – Pembiayaan Luar Negeri          25.000.000.000.000,00




                                                       12
Gambaran Umum:
Pendapatan Dalam Negeri
• Penerimaan Perpajakan
    – Pajak Dalam Negeri
        •   PPh
        •   PPN
        •   PBB
        •   BPHTB
        •   Cukai
        •   Bea Materai
        •   Pajak lainnya
    – Pajak Perdagangan Internasional
        • Pajak/Pungutan Ekspor
        • Bea Masuk
• Penerimaan Negara Bukan Pajak
    – Sumber Daya Alam (SDA)
    – Bagian Pemerintah atas Laba BUMN
    – PNBP Lainnya

                                         13
Gambaran Umum:
Belanja Pemerintah Pusat
• Belanja Operasional
    –   Belanja Pegawai
    –   Belanja Barang/Jasa
    –   Belanja Bunga
    –   Belanja Subsidi
• Belanja Modal
    –   Tanah
    –   Peralatan dan Mesin
    –   Gedung dan Bangunan
    –   Jalan, Irigasi dan Jaringan
    –   Aset Tetap Lainnya




                                      14
Gambaran Umum:
Belanja Untuk Daerah
• Dana Perimbangan
    – Dana Alokasi Umum
    – Dana Alokasi Khusus
• Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian
    – Dana Otonomi Khusus
    – Dana Penyesuaian




                                        15
Gambaran Umum:
Sistem Perbendaharaan Negara
• Kas Negara/Daerah
    –   Rekening Bendahara Umum Negara di Bank Indonesia
    –   Rekening KPPN di bank-bank operasional
    –   Rekening Kas Daerah di bank umum/BPD
    –   Kas di Bendahara Pengeluaran: rekening bendahara pengeluaran di
        bank-bank yang ditunjuk

• Sistem Pendapatan Negara/Daerah & Penerimaan
  Pembiayaan
    – Yang diterima kas negara
    – Dokumen: SSP/SSBP/SSBC/STS dan Nota Kredit

• Sistem Belanja Negara/Daerah & Pengeluaran Pembiayaan
    – Yang dikeluarkan kas negara
    – Dokumen: DIPA/DPA, SPM dan SP2D

                                                                          16
Siklus Anggaran


     Perencanaan                  Pelaksanaan




                   Pertanggung-
                     jawaban


                                                17
             Diagram Proses Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
                                          Januari - April                                                    Mei - Agustus                                            September - Desember
                                                                                        (10)                  (14)
                                                                                            Pembahasan                                                     (18)                          (19)
                                                                                           Pokok-pokok                                                                  UU
                                                                                                                      Pembahasan              Pembahasan
                                                                                                                                                                       APBN
   DPR
                                                                                          Kebijakan Fiskal
                                                                                           & Rancangan                  RKA-KL                  RAPBN
                                                                                                RKP

                                                                        (9)                                                                                                      (21a)
                                                                                           Kebijakan                                                                                                          (21b)
                   REPENAS                                                                 Umum dan                                   Nota Keuangan
  Kabinet/                                                                Kebijakan
                                                                                            Prioritas
                                                                                                                                         RAPBN                                  Keppres tentang       Keppres tentang
                                                                          Pemerintah                                                       dan
  Presiden                                                                                 Anggaran                           (17)      Lampiran
                                                                                                                                                                                Rincian APBN               RKP
                               (1)
                                                                                                     (11)

                                                      (7)
                                 Penyusunan                                                                                                                                               Rancangan
                                                                  Rancangan
                               Rancangan Awal                                                                                                                                             Keppres ttg
                                                                    RKP
                                  Kerangka                                                                              Penelaahan                                                           RKP
Kement.Negara                  Ekonomi Makro                                                                            Konsistensi
    PPN                        (3)                                                                                   dengan Kebijakan                                                      (20b)
                                                                                                                          Umum
                                                            (5)

                                                 SEB Prioritas                                                       (15a)
                                                 Program dan
                                                 Indikasi Pagu                  (8)                 (12)                             Lampiran RAPBN
                                                                                                                              (16)                                       Rancangan
                             (4)                                                                                                      (Himpunan RKA-
                                                                           Rancangan       SE Pagu                                         KL)
                                                                                                                                                                         Keppres ttg
                                                                          Pokok-pokok     Sementara                                                                     Rincian APBN
Kement.Negara                  Pemutakhiran                                Kebijakan
  Keuangan                    Data & Proyeksi                               Fiskal &                                  (15b)
                                                                                                                                                                        (20a)
                                 Ekonomi                                   Kerangkja
                                                                            Ekonomi                                                                                                       (23)
                                                                                                                          Penelaahan
                                                                             Makro                                        Konsistensi
                                                                                                                        dengan Prioritas                                                         Pengesahan
                                                                                                                           Anggaran




                       (2)                            (6)                                    (13)                                                                         (22)
                                                                                                                                                                                                              (24)

Kement.Negara /         RENSTRA                             Rancangan
                          KL                                 Renja KL                         RKA-KL                                                              Konsep Dokumen                   Dokumen
                                                                                                                                                                    Pelaksanaan                   Pelaksanaan
   Lembaga                                                                                                                                                           Anggaran                      Anggaran

                    (1a)                                                                                                                                                                           18
    Daerah         A               (5a)
                                             B                     C    (6a)             D      (12a)                                                                                                     (19a)       E
                                                                                                                                                                                                                      Page
Prosedur Umum Pendapatan


                                              Dokumen:
                                              • SPP/SSBC/SSBP
                  Bendahara Penerimaan        • STS
                                              • Bukti Pembayaran
                                              • Bukti Transfer
                                              • Nota Kredit

 Wajib Pajak



               Bank, Kas Negara/Daerah, KL/
                      SKPD/SKPKD
                                                           19
Prosedur Umum Belanja


                                        Dokumen:
                    Kas Negara/Daerah   • SPM
                                        • SP2D




                           SP2D
                                        • Bukti Transfer
                                        • Nota Debet


Pengguna Anggaran


                          Bank


                                                      20
 Gambaran Umum
 SIKLUS AKUNTANSI
                                       Catatan                             Laporan
                                                    Peringkasan

Dokumen                             Buku               Buku                             Laporan
Transaksi                           Jurnal             Besar                           Keuangan

                      Pencatatan & Penggolongan
                                                                            Kertas
                                                       Buku                 Kerja
                                                     Pembantu


                                    • Buku Jurnal         • Kumpulan                 • LaporanRealisasi
 • Bukti Penerimaan                                          Rekening
               Kas                Penerimaan Kas                                             Anggaran
                                                       (Ringkasan dan
                                                              Rincian)                         •Neraca
 •Bukti Pengeluaran                  •Buku Jurnal                                    •Laporan Arus Kas
               Kas                Pengeluaran Kas
                                                                                 •Catatan atas Laporan
                                                                                             Keuangan
                               •Buku Jurnal Umum



                                                           Kebijakan Akuntansi                21
Kerangka Umum SAPP

                     SAPP



      SiAP                        SAI



SAU          SAKUN          SAK         SABMN




                                                22
Kerangka Umum SAPP:

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP)
• Sistem Akuntansi Umum (SAU)
• Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN)

                 Direktorat              Direktorat
          Informasi & Akuntansi   Pengelolaan Kas Negara
          Ditjen Perbendaharaan   Ditjen Perbendaharaan


                  Kanwil
          Ditjen Perbendaharaan


                 KPPN                Subdit BUN
                                                           23
    Kerangka Umum SAPP:

    MEKANISME PELAPORAN SAI
     SAK                  KEMENTRIAN NEGARA
                                               SABMN
    UNIT AKUNTANSI            /LEMBAGA            UNIT AKUNTANSI
  PENGGUNA ANGGARAN                              PENGGUNA BARANG
         (UAPA)                                        (UAPB)


                          LAP.KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI PEMBANTU         &             UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
  PENGGUNA ANGGARAN –                            PENGGUNA BARANG –
   ESELON I (UAPPA-ES1)      LAP.BMN             ESELON I (UAPPA-ES1)




UNIT AKUNTANSI PEMBANTU                       UNIT AKUNTANSI PEMBANTU
  PENGGUNA ANGGARAN –                            PENGGUNA BARANG–
    WILAYAH (UAPPA-W)                             WILAYAH (UAPPB-W)



    UNIT AKUNTANSI                                UNIT AKUNTANSI
   KUASA PENGGUNA                             KUASA PENGGUNA BARANG
   ANGGARAN (UAKPA)                                   (UAKPB)
                                                              24
Kerangka Umum SAPP:

PELAPORAN DAN REKONSILIASI
                                                                                                                 2

             UAKPB
                                       1
                                                           UAKPA                                                                     KPPN
                                                                                              2


                    1a                     BA    - 62,69           2a                                                                3      BA       - 62,69

                                                                                              BA - 62,69
                               4                                                         Data UAPPA             -W   5
           UA P PB - W                                UA P P A - W                                                               KANWIL
                                                                                                                                  DJPBN
                                                                                   LPJ             12
                    4a                                         5a
                                        BA      - 62,69

                                                                                                                                13
          UA P PB - E 1                              UA P P A - E 1                                 DJPBN
                                   6                                                                Dit IA
                                                                                                                                                 8
                    6a             BA      - 62,69                                                                       NERACA,
                                                               7                                           15
                                                                                         7a                LRA DAN       LRA, LAK
                                                                        14                                 NERACA

                 UAPB              9
                                                           UA P A
                                                                                                     DJPBN
                                                                              10                    ( Dit IA     )         BA   - 62,69
                                                  LRA dan
                                                  NERACA                                          AP PL CENTER
                                                                                                   DB C ENTER
                                                                         11
                                                                                                           12
                    9a

                                                                                              DJPBN
                                                 Lap BMN                                 ( Dit PBMKN                 )

  Keterangan :
                     :   arus data dan laporan (termasuk Dekonsentrasi
                         dan Tugas Pembantuan)
                     :   arus LPJ APP
                     :   Rekonsiliasi/pemutakhiran data
                     :   pencocokan laporan BMN dengan laporan keuangan                                                                                        25
                     :   arus data laporan APP
Kerangka Umum SAPP
                                                                          BPK
SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN

     Sistem Akuntansi Instansi                               Laporan
                                                             Realiasi
                                                            Anggaran




    Menteri                        Sistem Akuntansi          Neraca
    Teknis           Dokumen            Instansi                            Laporan
                                                                            Realiasi
                                                                           Anggaran

                                                              CALK


                                                                            Neraca

                                                               Laporan
     Sistem Akuntansi Pusat
     SistemAkuntansi Pusat                                     Realiasi                     DPR
                                                              Anggaran

                                        Sistem Akuntansi
                                             Umum                            LAK
                                                                Neraca



                                                                             CALK
        BENDUM           Dokumen

                                                                 LAK

                                         Sistem Akuntansi
                                            Kas Umum
                                              Negara

                                                                CALK



                                                                                       26
Kerangka Umum SAPP:

Jenis-jenis Laporan Keuangan
Laporan-laporan keuangan yang dapat dihasilkan secara
Otomatis dari proses komputerisasi SAPP:
         Jenis Laporan              Tingkat Laporan               Pengguna Laporan

   Laporan Realisasi         Tingkat Departemen            Presiden, Menteri Keuangan,
   Anggaran                  Tingkat Pemerintah Pusat      DPR

   Neraca Pemerintah Pusat   Tingkat Pemerintah Pusat      DPR, Presiden, Menteri
                                                           Keuangan
   Laporan Arus Kas          Tingkat Pemerintah Pusat      DPR, Presiden, Menteri
                                                           Keuangan
   Laporan Realisasi         - Tingkat Satuan Kerja        - Kepala Satuan Kerja
   Anggaran Instansi         - Tingkat Wilayah             - Ka Kanwil, Gubernur
                             - Tingkat Eselon I            - Pimpinan Eselon I
                             -Tingkat Departemen           - Menteri

   Neraca                    -   Tingkat   Kantor/Proyek   -   Pimpro, Kepala Kantor
                             -   Tingkat   Wilayah         -   Ka.Kanwil, Gubernur
                             -   Tingkat   Eselon I        -   Pimpinan Eselon I
                             -   Tingkat   Departemen      -   Menteri



                                                                                       27
   Prosedur SAPP
   Proses Pengolahan Data
                                    Output
                                                  Laporan
  DIPA                                     Real. Anggaran
SSBP, SSP,                                  Lap.Real.
SSBC                                      Pendapatan
  SPM/SP2D                             Lap. Real
                                         Belanja
SKO
                                             Buku Besar
 Dok.Piutang                              Neraca
                   Proses                       Neraca
Dok.                                         Percobaan
Persediaan         • Perekaman
                                     Lap.Real
 DS lainnya        • Verifikasi   Pengem. Blnj
 yang sah
                   • Pencetakan

   Input                                         ADK    28
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH

•   Laporan Realisasi Anggaran
•   Neraca
•   Laporan Arus Kas
•   Catatan atas Laporan Keuangan




                                    29
    LAPORAN REALISASI ANGGARAN


                                                                      Di bawah
                                              Anggaran Realisasi
                                                                   (Atas) Anggaran
•   Pendapatan Negara/Daerah & Hibah             101         200       (99)
•   Belanja Negara/Daerah                        305         300          5
•   Surplus/Defisit                            (204)       (100)      (104)
•   Pembiayaan                                   204         140         64
•   Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran          0          40         40
                                               Komponen
                                              Ekuitas Dana
                                            Lancar di Neraca



                                                                       30
    Neraca per 31 Desember
ASET                                    KEWAJIBAN
• Aset Lancar                           • Kewajiban Jangka Pendek
     – Kas dan Bank
                                        • Kewajiban Jangka Panjang
     – Piutang
                                             – Utang LN
     – Persediaan
                                        EKUITAS DANA          Dari Laporan Realisasi
                                                                    Anggaran
•   Aset Tetap                          • Ekutias Dana Lancar
     –   Tanah                               –   SILPA
     –   Gedung & Bangunan                   –   Cadangan Piutang
     –   Peralatan & Mesin                   –   Cadangan Persediaan
     –   Jalan, Irigasi, dan Jaringan        –   Dana yg hrs disdkan u kwj jk pendek
•   Dana Cadangan                       •   Ekuitas Dana Investasi
•   Aset Lainnya                             – Diinvestasikan pada Aset Tetap
                                             –   Dana yang hrs disediakan u/ pemb.kwj jk.pjg
                                        •   Ekuitas Dana Cadangan


                                                                                         31
LAPORAN ARUS KAS
• Kegiatan Operasi
   – Kas Masuk
   – Kas Keluar
   – Saldo Kas dari Kegiatan Operasi
• Kegiatan Investasi
   – Kas Masuk
   – Kas Keluar
   – Saldo Kas dari Kegiatan Investasi
• Kegiatan Pembiayaan
   – Kas Masuk
   – Kas Keluar
   – Saldo Kas dari Kegiatan Pembiayaan
• Saldo Kas Bersih
• Saldo Kas Awal
• Saldo Kas Akhir
                                          32
Catatan atas Laporan Keuangan
• Pendahuluan
  – Latar Belakang Entitas
  – Dasar Hukum Pendirian
  – Manajemen (pejabat)
• Kebijakan Akuntansi
• Penjelasan pos-pos laporan keuangan
  – Laporan Realisasi Anggaran
  – Neraca
  – Laporan Arus Kas
                                        33
   Sekian,
Terima Kasih




               34

								
To top