PENYELENGGARAAN MUSRENBANGNAS RPJMN 2010 2014 by myi16408

VIEWS: 666 PAGES: 48

									                   Republik Indonesia




            LAPORAN
PENYELENGGARAAN MUSRENBANGNAS
         RPJMN 2010-2014




Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
      Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
               Jakarta, Desember 2009

                           0
                            DAFTAR ISI

Kata Pengantar
Daftar Isi


I.   PENDAHULUAN
II. POKOK-POKOK PIDATO ARAHAN PRESIDEN
III. DIALOG WAKIL PRESIDEN DENGAN GUBERNUR, BUPATI DAN WALIKOTA
IV. PIDATO ARAHAN MENTERI
V. HASIL SIDANG KELOMPOK
VI. TINDAK LANJUT




                                  1
I.   PENDAHULUAN
   Sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan
Rencana Pembangunan, maka Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN/RPJPD).
    Selain itu, setiap Nasional/Daerah wajib menyusun Rencana Kerja
Kementerian/Lembaga sebagai penjabaran Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L) dan bahan masukan untuk finalisasi RKP, dan setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja SKPD sebagai penjabaran Rencana
Strategis (Renstra) SKPD dan bahan bagi penyempurnaan RKPD. Penyusunan berbagai
dokumen rencana tahunan tersebut dilakukan melalui proses koordinasi antar instansi
pemerintah dan proses partisipasi seluruh pelaku pembangunan dalam forum
Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
    Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Negara
PPN/Bappenas menyiapkan Rancangan awal RPJMN yang memuat merupakan
penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden yang penyusunannya berpedoman
pada RPJP Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum,
program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, kewilayahan dan
lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran
perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja
yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
    Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010-2014
merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga
(Renstra K/L). Renstra-KL tahun 2010-2014 memuat visi, misi, tujuan, strategi,
kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi
Kementerian/Lembaga yang disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional dan
bersifat indikatif.
    Tema yang dicanangkan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional tahun 2010-2014 didasarkan pada Visi Presiden dan Wakil
Presiden terpilih, yaitu “Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Visi
tersebut, selanjutnya dijabarkan ke dalam 3 (tiga) misi sebagai berikut: (1) melanjutkan
pembangunan menjuju Indonesia yang sejahtera; (2) memperkuat pilar-pilar
demokrasi; dan (3) memperkuat dimensi keadilan di semua bidang. Selanjutnya Visi
dan ketiga misi tersebut dijabarkan lebih lanjut ke dalam 5 (lima) agenda
pembangunan nasional di tahun 2010-2014 sebagai berikut: (1) pembangunan
ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; (2) perbaikan tata kelola
pemerintahan; (3) penegakan pilar demokrasi; (4) penegakan hukum dan
pemberantasan korupsi; dan (5) pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
                                           2
    Berdasarkan pada kelima agenda pembangunan nasional 2010-2014 tersebut,
selanjutnya ditetapkan 11 (sebelas) prioritas pembangunan nasional tahun 2010-2014,
yang terdiri dari: (1) reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik; (2)
pendidikan; (3) kesehatan; (4) penanggulangan kemiskinan; (5) ketahanan pangan; (6)
infrastruktur; (7) iklim investasi dan bisnis; (8) energi; (9) lingkungan hidup dan
pengelolaan bencana; (10) daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik; dan
(11) kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi. Prioritas pembangunan tersebut
ditetapkan atas dasar tantangan pembangunan nasional saat ini dan dengan
memperhatikan program dan kegiatan pokok yang disusun oleh Kementerian/Lembaga
dan pemerintah daerah yang bersifat realistis, penting dan mendesak untuk
dilaksanakan, serta memiliki dampak nyata, terukur dan langsung dirasakan oleh
masyarakat. Selain itu, prioritas pembangunan tersebut merupakan rencana aksi bagi
strategi pencapaian sasaran pembangunan nasional dalam tahun 2010-2014.
   Dalam rancangan RPJMN 2010-2014, terdapat 3 (tiga) buku yang memuat
penjabaran dari prioritas pembangunan nasional di atas, sebagai berikut: (1) Buku I,
memuat rencana aksi yang menjadi prioritas pembangunan nasional dalam tahun
2010-2014; (2) Buku II, memuat kegiatan-kegiatan prioritas menurut masing-masing
bidang pembangunan; dan (3) Buku III, memuat arah pembangunan kewilayahan.
    Dengan memperhatikan ketentuan pasal 14 ayat (1) UU Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, rancangan awal RPJMN tahun
2010-2014     tersebut    selanjutnya    perlu    ditindaklanjuti   oleh   semua
Kementerian/Lembaga sebagai rujukan dalam penyusunan Rancangan awal Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renja-K/L). Rancangan awal RPJMN tahun 2010-2014
juga disampaikan kepada seluruh pemerintah daerah sebagai acuan dalam
menyampaikan aspirasi strategis dari Pemerintah Daerah yang perlu dipertimbangkan
untuk menjadi masukan dalam penyempurnaan rancangan RPJMN tahun 2010-2014.
   Sehubungan dengan itu, sebagai bagian dari proses penyelenggaraan Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dalam perencanaan pembangunan jangka
menengah tahun 2010-2014 perlu dilakukan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jangka Menengah tingkat Nasional (Musrenbangnas RPJMN) tahun 2010-2014 yang
akan membahas dan menyempurnakan rancangan RPJMN dan Renstra-K/L tahun
2010-2014.
    Selanjutnya berdasarkan pasal 16 ayat (1) dan (2) UU Nomor 25 Tahun 2004
tentang SPPN, rancangan RPJMN tersebut dijadikan bahan pembahasan dalam
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Jangka Menengah, yang diselenggarakan
dengan melibatkan seluruh unsur penyelenggaran negara dan juga mengikutsertakan
masyarakat.


2. TUJUAN
   Tujuan penyelenggaraan Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 dalam rangka
Penyusunan RPJMN Tahun 2010-2014 adalah:


                                          3
   1. Menjelaskan Rancangan Awal RPJM Nasional 2010-2014 kepada Pemerintah
      Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
   2. Melakukan sinkronisasi kebijakan prioritas nasional jangka menengah dengan
      perspektif arah pembangunan wilayah/daerah dan pembangunan sektoral.
   3. Mendapatkan masukan substansi untuk penyempurnaan kebijakan, strategi,
      dan program prioritas RPJM Nasional 2010-2014.
   4. Mensinkronkan arah pengembangan wilayah per pulau dengan kebijakan
      sektor dalam kerangka kebijakan pembangunan nasional jangka menengah
      pada tahun 2010-2014.


3. TEMA
   Tema Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 adalah:
      “Mewujudkan Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”


4. MASUKAN
   Masukan bagi pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 antara lain adalah:
   1. Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2010-2014 yang
      telah disiapkan oleh Kementerian Negara PPN/Bappenas dengan
      memperhatikan hasil Rapat Koordinasi Pusat (Rakorpus) RPJMN 2010-2014.
   2. Rancangan Renstra K/L tahun 2010-2014 yang disusun oleh masing-masing
      kementerian/lembaga dengan memperhatikan hasil Rakorpus RPJMN 2010-
      2014 dan hasil pertemuan tiga pihak (trilateral meeting) antara Kementerian
      Negara PPN/Bappenas, Departemen Keuangan, dan Kementerian/Lembaga
      dalam penyempurnaan rancangan RPJMN dan Renstra K/L, serta telah
      memperhatikan rancangan RPJMN 2010-2014.
   3. Masukan dari Pemerintah Daerah terhadap rancangan RPJMN 2010-2014 yang
      disampaikan pada Rakorpus RPJMN 2010-2014, sesuai dengan aspirasi strategis
      dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pembangunan jangka menengah
      nasional di daerah.


5. KELUARAN
   Keluaran yang akan dihasilkan melalui pelaksanaan Musrenbangnas RPJMN 2010-
2014 antara lain adalah:
   1. Masukan dari K/L dan Pemerintah Daerah untuk perbaikan rancangan RPJMN
      2010-2014 menjadi rancangan akhir RPJMN 2010-2014.
   2. Masukan dari Pemerintah Daerah berupa aspirasi strategis daerah, untuk
      perbaikan rancangan Renstra K/L 2010-2014 menjadi rancangan akhir Renstra

                                       4
      K/L 2010-2014, serta program dan kegiatan yang telah dijabarkan dalam
      kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
   3. Kesepakatan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tentang
      program dan kegiatan prioritas nasional dalam pencapaian agenda dan
      prioritas pembangunan nasional jangka menengah tahun 2010-2014.
   4. Kesepahaman tentang koordinasi, sinergi, pengendalian dan pengawasan
      (safeguarding) terhadap pelaksanaan RPJMN 2010-2014.


6. MEKANISME PENYELENG GARAAN
    Kegiatan Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 meliputi sidang pleno dan sidang
kelompok.
   Sidang pleno meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
   a) Sidang Pleno I:
      1. Laporan Meneg PPN/Kepala Bappenas kepada Presiden tentang
         penyelenggaraan Musrenbang Nasional Rancangan RPJMN 2010-2014.
      2. Pengarahan dan Pembukaan Musrenbang Nasional Rancangan RPJMN
         2010-2014 oleh Presiden RI.
   b) Sidang Pleno II:
      1. Paparan Meneg PPN/Kepala Bappenas tentang Rancangan Awal RPJMN
         2010-2014.
      2. Paparan para Menteri Koordinator tentang Koordinasi pencapaian sasaran
         prioritas nasional untuk masing-masing bidang koordinasi.
      3. Paparan Menteri Keuangan tentang Arah Kebijakan Fiskal dan Resource
         Envelope Jangka Menengah 2010-2014 dalam pelaksanaan RPJMN 2010-
         2014.
      4. Paparan Menteri Dalam Negeri tentang Arah Kebijakan Pencapaian
         pelaksanaan RPJMN 2010-2014 oleh Pemerintah Daerah.
   c) Sidang Pleno III:
            Pengarahan Wakil Presiden dilanjutkan Dialog Pusat-Daerah dengan
      para Gubernur/Bupati/Walikota tentang pencapaian prioritas pembangunan
      dalam Rancangan RPJM Nasional 2010-2014 secara sinergis antara Pusat dan
      Daerah.
   d) Sidang Pleno Penutupan:
            Kesimpulan dan kesepakatan hasil Musrenbangnas RPJMN 2010-2014
      dan Sambutan Sambutan Penutupan oleh Meneg PPN/Kepala Bappenas.


   Sidang kelompok dilakukan dengan maksud dan mekanisme sebagai berikut:
                                         5
(1) Pembahasan usulan prioritas Program dan kegiatan Nasional dan
    mengakomodir aspirasi Pemerintah Daerah untuk ditampung dalam perbaikan
    rancangan RPJMN dan rancangan Renstra K/L 2010-2014.
(2) Sidang Kelompok dibagi menurut Kelompok Bidang Prioritas Nasional dalam
    Rancangan Buku I RPJMN 2010-2014:
   a. Kelompok I: Pendidikan; Kesehatan; Kemiskinan;; Kebudayaan, Kreativitas
      dan Inovasi Teknologi
   b. Kelompok II: Ketahanan Pangan; Iklim Investasi dan Iklim Usaha;
      Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
   c. Kelompok III: Infrastruktur; Energi
   d. Kelompok IV: Reformasi Birokrasi; Daerah Tertinggal, Terdepan dan
      Pascakonflik
(3) Pembagian Peserta Daerah menurut Kelompok Wilayah Pembangunan sesuai
    dengan Buku III RPJMN 2010-2014:
   a. Wilayah Sumatera (10 provinsi): Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat,
      Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Bangka Belitung,
      dan Lampung;
   b. Wilayah Jawa-Bali (7 provinsi): Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa
      Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali;
   c. Wilayah Kalimantan dan Sulawesi (10 provinsi): Kalimantan Barat,
      Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara,
      Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan
      Sulawesi Tenggara;
   d. Wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua (6 provinsi): Nusa Tenggara
      Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua
      Barat.




                                      6
II. POKOK-POKOK ARAHAN PRESIDEN
1.   Presiden sangat menghargai kehadiran para peserta yang mewakli rakyat
     terutama Pimpinan DPRD-RI, Pimpinan DPD-RI, para menteri dan pimpinan
     lembaga, para Gubernur, Bupati dan Walikota, perguruan tinggi, LSM dalam
     Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) RPJMN
     2010-2014.
2.   Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 merupakan forum yang sangat baik untuk
     menajamkan dan menyempurnakan rancangan RPJMN 2010-2014 agar sesuai
     dengan aspirasi dan pemecahan masalah yang dihadapi oleh rakyat.
3.   Dalam pengarahannya, Presiden SBY mengharapkan agar peserta
     Musrenbangnas menggunakan waktu sebaik-baiknya selama tiga hari ini agar
     RPJMN 2010-2014 menjadi rencana yang tepat, sesuai dengan permasalahan
     yang dihadapi oleh rakyat kita. Selain itu, Presiden mengingatkan peserta
     Musrenbangnas harus mampu menjawab dan memenuhi sekuat tenaga aspirasi
     dan harapan masyarakat.
4.   Berdasarkan pengalaman selama berkunjung ke berbagai daerah, Presiden
     menyatakan bahwa semua pada dasarnya ingin berbuat yang terbaik bagi
     kemajuan dan kesejahteraan rakyat.
5.   Dalam kurun waktu 2 bulan sejak dilantik, Presiden telah menyampaikan strategi
     dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang 2010-2014, yaitu: (1) pada
     tanggal 29 Oktober 2009 dalam Temu Nasional (National Summit) Presiden
     menyampaikan visi, misi dan prioritas pembangunan nasional, (2) pada Sidang
     Umum DPR-RI dan Sidang Umum DPD-RI, dan (3) pada pertemuan para Gubernur
     seluruh Indonesia di Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Presiden menyampaikan
     strategi dan arah kebijakan.
6.   Presiden menyampaikan bahwa dalam pemerintahan yang sentralistik peran
     daerah seolah-olah kecil hanya sekitar 40 persen, sementara peran pemerintah
     pusat sekitar 60 persen. Dalam pemerintah yang desentralistik, peran daerah
     menjadi penting sekitar 60 persen dan peran pemerintah pusat 40 persen.
     Perubahan ini menengaskan bahwa kemajuan daerah sangat penting. Hal ini
     ditentukan oleh kerja keras, kegigihan dan semangat para pimpinan
     pembangunan di daerah.
7.   Dalam mempercepat kemajuan daerah, perlu sinergi, koordinasi dan kerjasama
     pusat dan daerah yang kuat. Presiden selalu dibantu oleh para menteri dan
     pimpinan lembaga dalam pembangunan sektoral, sementara dalam
     pembangunan regional para Gubernur, Bupati dan Walikota mempunyai peran
     penting dalam mengkoordinasikan pembangunan regional. Dalam mendukung
     keberhasilan pembangunan, komunikasi, koordinasi, konsultasi dan sinergi
     pusat-daerah harus terus diperkuat. Jangan saling menyalahkan dan cari solusi
     segera dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh rakyat.
8.   Tema RPJMN 2010-2014 adalah kesejahteraan rakyat, demokrasi tumbuh
     dengan baik dan keadilan. Development, prosperity dan justice harus dicapai
     secara bersamaan. Pembangunan di seluruh wilayah Indonesia harus mendorong
     kehidupan rakyat yang makin sejahtera, demokratis dan berkadilan.

                                        7
9.    Dalam Bali Democracy Forum di Bali, Presiden menyampaikan tiga pola
      keterkaitan antara pembangunan dan demokrasi. Pertama, baik pembangunan
      maupun demokrasi menuntut akuntabilitas dan responsibilitas semua yang
      menjalankan demokrasi dan pembangunan. Presiden, menteri, Gubernur, Bupati
      dan Walikota sebagai pimpinan pembangunan semua wajib menjunjung tinggi
      akuntabilitas dan responsibilitas. Demikian pula para pelaku demokrasi harus
      mengikuti norma dan kaidah akuntabilitas dan responsibilitas dalam seluruh
      tindakan dan perilakunya. Kedua, baik demokrasi maupun pembangunan perlu
      dan harus melibatkan rakyat untuk turut serta dalam pengambilan keputusan.
      Partisipasi rakyat dalam politik dan pembangunan menjadi yang utama dalam
      mendukung keberhasilan pembangunan. PNPM Mandiri merupakan upaya
      pemerintah untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan
      daerah. Musrenbangnas RPJMN 2010-2014 ini juga dipandang sebagai forum
      partiasipasi rakyat dalam perencanaan pembangunan. Ketiga, pembangunan
      berujung pada kesejahteraan dan demokrasi berakar pada kebebasan. Oleh
      sebab itu, pembangunan dan demokrasi haruslah berada dalam satu
      keseimbangan. Orientasi yang tidak simetris dan tidak seimbang akan
      menyebabkan ketidakpastian, instabilitas dan tidak berkelanjutan.
10.   Dalam Pidato Sidang Umum DPR-RI, Presiden menyampaikan tentang reformasi
      gelombang kedua dalam 10 tahun mendatang. Hakikat dari reformasi gelombang
      kedua adalah melanjutkan berbagai keberhasilan dan melakukan koreksi dan
      perbaikan terhadap berbagai kelemahan yang ada.
11.   Dalam Pidato Sidang Umum DPD-RI pada tanggal 24 Agustus 2009, Presiden
      menyampaikan paradigma Pembangunan Untuk Semua (Development for All).
      Paradigma ini bertumpu pada 6 strategi dan arah kebijakan. Pertama, strategi
      pembangunan inklusif yang mengutamakan keadilan, keseimbangan dan
      pemerataan. Sasaran pembangunan harus diarahkan dan bisa dinikmati semua
      golongan atau kelompok. Seluruh kelompok masyarakat harus dapat merasakan
      dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi harus dapat
      mengurangi pengangguran dan kemiskinan. Kedua, strategi pembangunan
      berdimensi kewilayahan. Strategi pembangunan satu wilayah tidak akan sama
      dengan wilayah yang lain. Strategi pembangunan wilayah yang berbasis daratan
      akan berbeda dengan wilayah yang berbasis kepulauan. Strategi pembangunan
      wilayah pulau Jawa berbeda dengan Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku,
      bahkan dengan Papua. Jadi dimensi kewilayahan dengan keunggulan potensi
      daerah, dengan kondisinya perlu dipertimbangkan secara baik agar rencana
      pembangunan lebih realistis sehingga implementasinya pun lebih efektif.
      Kebijakan pembangunan harus memperhitungkan semua potensi wilayah dan
      mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah.
      Ketiga, strategi pembangunan yang mendorong integrasi sosial dan ekonomi
      antarwilayah secara baik. Dalam hal ini perhatian terhadap pengembangan
      pulau-pulau besar, kecil dan terdepan harus dilakukan dengan memperhatikan
      poteni daerah sebagai modal dasar yang dikelola secara terintegrasi dalam
      kerangka geoekonomi nasional yang solid dan kuat. Dengan kesatuan ekonomi
      nasional yang kuat untuk lima tahun mendatang, maka posisi tawar Indonesia
                                        8
      dalam globalisasi percaturan perekonomian dunia, secara geoekonomi berada
      pada posisi yang lebih kuat, dan lebih berdaya saing. Integrasi ekonomi modal
      bagi pengembangan lebih lanjut lagi. Keempat, strategi pengembangan ekonomi
      lokal. Pengembangan ekonomi lokal menjadi penting dan mendesak sebagai
      upaya memperkuat daya saing perekonomian nasional. Para gubernur, bupati
      dan walikota mempunyai kewenangan yang luas. Mereka paling tahu kondisi
      daerahnya, mana yang plus dan minus, serta mana yang menjadi peluang.
      Dengan rancangan pembangunan yang baik, dengan implementasi yang baik,
      dengan sinergi yang baik, ekonomi dapat tumbuh dan berkembang. Kelima,
      strategi pembangunan disertai pemerataan (growth with equity) yang bertumpu
      pada keserasaian pertumbuhan ekonomi (pro-growth) dalam menciptakan
      kesempatan kerja (pro-jobs) dan mengurangi kemiksinan (pro-poor). Keenam,
      strategi pengembangan kualitas manusia. Orientasi pembangunan adalah
      peningkatan kualitas manusia (the quality life of the people). Peningkatan
      kualitas hidup manusia dan masyarakat merupakan ukuran yang paling sejati.
      Oleh sebab itu, peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan, kesehatan dan
      layanan dasar lainnya menjadi kian penting. Dengan meningkatnya kualitas
      manusia, kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat dan membaik.
12.   Presiden menegaskan pentingnya Dialog Pusat-Daerah dalam merumuskan
      pilihan yang paling baik bagi kemajuan pembangunan. Para pimpinan
      pembangunan dan pelaku demokrasi mempunyai peran yang besar dalam
      membangun dialog pusat-daerah.
13.   Dalam Dialog Wakil Presiden dan pimpinan daerah, Presiden berharap agar
      pembahasan substansi prioritas pembangunan dapat berjalan dengan baik. Pada
      saat pemerintah daerah memberikan usulan dan masukan, Pemerintah Pusat
      diharapkan mendengarkan dan mencatat dengan baik. Pada saat Pemerintah
      Pusat menyampaikan konstrain dan kendala sumber daya, Pemerintah Daerah
      diharapkan dapat mengerti dan memahami keterbatasan sumber daya.
14.   Presiden mengingatkan bahwa rencana yang kita susun pasti tidak semua dapat
      dijalankan. Oleh sebab itu, supaya rencana berjalan dengan baik, perubahan dan
      revisi rencana akan dilakukan melalui penyusunan RKP dan RAPBN.
15.   Dalam Sidang Kelompok, Presiden berharap agar pembahasan dilakukan secara
      rinci, jelas dan terbuka. Presiden akan menunggu laporan dari Wakil Presiden
      dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
      tentang hasil Musrebangnas RPJMN 2010-2014.
16.   Sebagai penutup, Presiden menyampaikan agar seluruh peserta dapat
      memanfaatkan forum Musrenbangnas sebagai bagian dari upaya mencapai
      prioritas pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,
      mengembangkan demokrasi dan mewujudkan keadilan.




                                         9
III. DIALOG WAKIL PRESIDEN DENGAN GUBERNUR, BUPATI DAN
     WALIKOTA
1.   Arahan Wakil Presiden
     Wakil Presiden menyampaikan beberapa arahan sebagai berikut:
     (1)   Krisis ekonomi telah berlalu 10 tahun. Tahun 1998 kita mendapat pengaruh
           yang luar biasa dari krisis Asia. Krisis 2008-2009, kita bisa melewati krisis ini
           jauh lebih baik. Kondisi ekonomi kita jauh lebih kuat dibandingkan waktu
           yang lalu, sehingga keguncangan ekonomi jauh lebih baik dibandingkan
           dengan krisis ekonomi tahun 1998 yang lalu, bahkan dibandingkan dengan
           negara-negara sekawasan.
     (2)   1990-1996, ekonomi kita tumbuh lebih dari 7 persen pertahun, kemudian
           ada krisis dan ajlok dan meningkat lagi tahap demi tahap. Inti dari hal yang
           disampaikan, potensi kita untuk kembali lagi seperti sebelum 1990-1996
           ada di tangan kita, potensinya ada. Kalau kita tidak bisa mencapainya,
           berarti kesalahan tersebut ada di tangan kita sendiri.
     (3)   Persentase masyarakat miskin di Indonesia tercatat mencapai 60 persen
           sebelum tahun 1960, kemudian bisa turun dengan sangat cepat menjadi
           sedikit diatas 10 persen pada tahun 1996. Sejak krisis 1998, persentase
           penduduk miskin meningkat lagi sampai di atas 20 persen, dan kemudian
           secara bertahap masih di kisaran yang sama, karena percepatan pemulihan
           ekonomi juga masih agak lambat. Penurunan ada, tetapi tidak bisa secepat
           masa lampau, karena pertumbuhan ekonomi tidak secepat masa lampau.
           Namun, kita yakin bahwa potensi penurunannya ada dan bisa dilakukan
           melalui program-program langsung ke masyarakat miskin. Sasaran 5 tahun
           ke depan dari diatas 14 persen (tahun 2009) menjadi kurang lebih 8 persen
           (pada tahun kelima nanti). Program-program kemiskinan, pelayanan dasar
           yang menjangkau masyarakat ada di tangan pemerintah daerah, sehingga
           koordinasi dan sinkronisasi dengan pemerintah pusat dan daerah perlu
           digalang bersama.
     (4)   Pelajaran yang bisa dipetik dari krisis:
           a. Stabilitas ekonomi harus dijaga terutama harga, dan suku bunga bisa
               diturunkan. Inflasi yang tinggi merupakan proses pemiskinan kita.
           b. Struktur ekonomi harus kuat. Harus ada keseimbangan antara pasar
               dalam negeri dan luar negeri, keseimbangan sektor keuangan dan
               sektor riil, kesimbangan antara ekspor dan impor. Semua ini
               memberikan pengaruh yang luar biasa terhadap perekonomian kita.
           c. Institusi yang membuat keputusan yang baik. Perlu ada suatu
               mekanisme yang jelas dan institusi yang bertanggungjawab dalam
               membuat keputusan dikala terjadi krisis. Kalau ke depan terjadi krisis,
               mekanisme ini harus bisa diperkuat.
     (5)   Pertumbuhan ekonomi per kapita. Pertumbuhan ekonomi diukur dari
           pendapatan per kapita meningkat terus, walaupun ada penurunan di masa
           krisis, tetapi kemudian meningkat lagi. Kalau tidak melakukan apa-apa,
                                            10
      maka garis merah yang akan dicapai, tetapi kalau dilakukan maka kita akan
      mendapatkan garis yang hitam.
(6)    Saya akan mengeleborasi apa yang sudah diarahkan Bapak Presiden
      kemaren adalah
      a. Pembangunan yang Inklusif, dimana semua pihak harus dan ikut
          berpartisipasi dalam proses pembangunan melalui penciptaan iklim
          kerja untuk meningkatkan harkat hidup keluar dari kemiskinan;
      b. Aspek kewilayahan. Aspek ini penting untuk membangun pembangunan
          kewilayahan;
      c. Integrasi ekonomi nasional. Dinamika Indonesia sebagai negara
          kepulauan memiliki ciri yang khusus. Untuk itu perlu menyatukan
          ekonomi kita. Harus ada upaya yang khusus untuk menciptakannya,
          sarana perhubungan adalah kunci untuk hal ini. Perbedaan harga antara
          satu daerah dengan daerah lain akan mendapat diturunkan. Biaya
          logistik harus bisa diturunkan sehingga kita bisa bersaing dengan luar
          negeri. Peningkatan daya saing, baik terhadap luar negeri maupun
          terhadap dalam negeri harus bisa diciptakan melalui perbaikan sarana
          transportasi. Pemerataan juga akan bisa diperoleh jika sarana
          perhubungan bisa berperan dengan baik
      d. Pertumbuhan ekonomi yang mendorong pemerataan. Dengan
          perbaikan infratruktur akan mendorong pemerataan tersebut.
      e. Pembangunan manusia Indonesia adalah kunci untuk meningkatkan
          kesejahteraan rakyat. Sasaran akhir harus ditujukan untuk mencapai
          kesejakteraan masyarakat Indonesia.
(7)   Terakhir saya ingin menunjukkan ada 11 prioritas pembangunan seperti
      reformasi birokrasi dan seterusnya ini bisa dilakukan melalui:
      a. Priopritas Pembangunan No. 5, 6, 8, dan 10 melalui percepatan
         pembangunan infrastruktur. Hanya saja perlu diperhatikan bahwa
         anggaran pemerintah saja tidak akan cukup, sehingga perlu upaya untuk
         menarik partisipasi swasta.
      b. Membangun infrastruktur lunak (secara non fisik) yang bisa mendukung
         masuknya investasi ke masyarakat di daerah, sehingga perlu upaya
         perbaikan peraturan.
      c. Perangkat-perangkat infrastruktur sosial, harus ada intervensi langsung
         dari pemerintah ke masyarakat dalam rangka penanggulangan
         kemiskinan. Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah harus lebih
         ditingkatkan.
      d. Kreativitas SDM melalui pendidikan yang bermutu, pengembangan
         budaya (budaya yang dimiliki harus bisa dijaga).
(8)   Upaya yang tidak mudah untuk meningkatkan investasi. Total investasi
      untuk sasaran pertumbuhan ekonomi 2010-2014 adalah rata-rata Rp. 2.000
      triliun. Langkah yang dilakukan:



                                    11
          a. UU yang penting yang telah diselesaikan harus segera dijabarkan, dan
             kalau ada yang tumpang tindih harus segera diperbaiki agar
             memberikan kejelasan terhadap aturan main.
          b. Presiden telah membentuk UKP4 yang akan bertugas untuk memantau
             sumbatan-sumbatan yang dianggap menjadi kendala, sehingga aliran
             ekonomi bisa lebih berjalan antardaerah.
          c. Manfaatkan amunisi yang ada (APBD dan APBN) secara efektif dan
             seefisien mungkin.
          d. Tata kelola harus diperbaiki agar tidak terjadi kebocoran-kebocoran,
             sehingga pemerintahan yang bersih bisa diperoleh.


2.   Pertanyaan Pimpinan Daerah
     (1) Bupati Badung, Provinsi Bali:
          a. P. Bali sebagai tujuan wisata internasional, Badung sebagai pusat
             akomodasi wisata bertaraf internasional. Keberadaan bandara ngurah
             rai yang sangat berperan dalam mendukung wisatawan sudah tidak
             memadai. Usul: Rehabilitasi dan perluasan Bandara Ngurah Rai, agar
             dapat direalisasikan dalam waktu dekat.
          b. Sesuai arahan Presiden, akhir 2010 akan dilaksanakan World Culture
             Conference dan KTT APEC, sehingga usulan terhadap rehabilitasi dan
             perluasan bandara menjadi penting dan mendesak untuk segera
             dilaksanakan.
     (2) Gubernur Sumatera Utara.
          a. Ketertiban dan keamanan relatif baik
          b. Bandara Kuala Namu, Pelabuhan Belawan, infrastruktur masih sangat
             memprihatinkan untuk segera mendapat perhatian pemerintah pusat.
          c. Perlu diberikan bagi hasil pajak ekspor (sawit)
          d. Bantuan DAK untuk pembangunan desa.
          e. KB, perlu sinkronsasi struktur organisasi penyuluh di propinsi dan
             kabupaten/kota.
     (3) Wakil Gubernur Jawa Barat
          a. Bagaimana pemerintah pusat dalam melihat pembangunan wilayah
             secara utuh, misalnya Jawa Barat sebagai lumbung pangan, bagaimana
             pusat melihat pembangunan secara terintegrasi seperti transmigrasi,
             pertanian dan lainnya.
          b. Daya dukung alam (Kawasan konservasi hutan lindung), apakah ada
             insentif untuk wilayah-wilayah yang memiliki hutan lindung tersebut.
          c. Penggunaan lahan tidur yang HGB tidak diperpanjang.
          d. Pembangunan yang berimbang, terutama wilayah-wilayah selatan.
             Jumlah penduduk Jabar diperkirakan 50 juta pada tahun 2020.
                                         12
       e. Investasi yang terhambat di daerah. Perpres 67 harus bisa dievaluasi
          kembali agar investasi ke daerah bisa masuk.
       f. Akses permodalan kepada Perbankan terutama untuk modal kecil
          (UKM), program KUR agar bisa lebih diselaraskan lagi agar bisa diserap
          lebih baik.
       g. Ijin perlabuhan Cilanglea agar bisa dipercepat.
  (4) Gubernur Maluku.
       a. Pengaturan khusus terhadap Propinsi Kepulauan agar menjadi dasar
          kebijakan kondisi geografis propinsi kepulauan.
       b. Usul: (i) DAK untuk pembangunan armada kapal, budi daya perikanan,
          industri pengolahan hasil laut, keamanan dan penegakkan hukum
          terhadap illegal fishing, SMK; (ii) Transportasi laut untuk
          menghubungkan propinsi, kabupaten/kota; (ii) Energi arus laut, (iv)
          Usulan akan diserahkan secara resmi kepada Bapak Wapres dan
          menteri terkait.
(4) Pejabat Walikota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara
       a. Ketahanan Pangan. Setiap bulan harus mengimport 30 rb ton.
       b. Krisis listrik (1 hari hidup dan 3 hari mati, ada kekurangan 5mw).
          Dijanjikan Januari ini selesai. Di Nias ada cadangan batubara yang cukup
          besar, untuk dimanfaatkan oleh masyarakat lokal untuk kebutuhan
          PLTU dengan bahan bakar batubara.
(5) Gubernur Sumatera Barat
       a. Alokasi anggaran 2010 untuk Rehabilitasi dan Konstruksi Gempa
          Sumbar.
       b. Usulan: (i) Pembangunan agar bisa diselesaikan satu tahun ke depan.
          Bantuan 13 miliar harus bisa diselesaikan tahun 2010 ini; (ii)
          Perpanjangan runway sepanjang 250 meter (sesuai janji Bapak
          Presiden) sampai sekarang belum dipenuhi; dan (iii) Pembangunan jalan
          nasional termasuk biaya pembebasan tanah juga dianggarkan karena
          ada keterbatasan dana APBD.
(6) Wakil Bupati Kepulauan Selayar, Provinsi Sulawesi Selatan.
       a. Harga BBM di Kep. Selayar masih lebih tinggi dari harga subsidi. Usul
          Kep. Selayar untuk mendapatkan supply dari Pertamina
       b. Subsidi untuk Penerbangan Perintis akan dikurangi oleh Pemerintah
          Pusat. Diharapkan subsidi tersebut tidak terjadi di Kep. Selayar.
(7) Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat
       a. Lapangan Terbang Kasiepo di Pulau Biak agar dimasukan ke dalam
          bandara internasional. Padahal kontribusi papua barat terhadap
          nasional sangat besar, tapi kontribusi nasional sangat sedikit terhadap
          papua barat.
       b. Pemekaran wilayah
                                      13
          c. Reformasi birokrasi. Usul: Setda Propinsi diberikan eselon IA dan kepala
             dinas IB


3.   Tanggapan Wakil Presiden dan Para Menteri Terkait
     (1) Tanggapan Wakil Presiden
         a.     Hal-hal yang menyangkut botleneck (seperti infrastruktur – Bandara di
                Bali), hal ini harus dimasukkan dalam pertimbangan kita lima tahun ke
                depan agar bisa diantisipasi
         b. Bandara Kuala Namu tetap menjadi prioritas. Pelabuhan Belawan juga
            termasuk bottleneck.
         c.     KB adalah satu program yang perlu menjadi perhatian kita bersama.
         d. Pembangunan wilayah harus dalam konteks strategi pembangunan
            nasional, kita harus berpikir dalam konteks nasional sebagai bagian dari
            NKRI. Apakah Jabar akan menjadi lumbung pangan, energi akan diminta
            penjelasan dari para menteri terkait. Sumber energi terbarukan
            merupakan satu prioritas kita ke depan seperti geothermal.
         e.     Jabar Selatan memang selalu menjadi perhatian untuk dikembangkan
                agar bisa terbuka.
         f.     Perpres 67 sedang dikaji apa saja yang menjadi penghambat.
         g.     Akses pembiayaan UKM, KUR akan masukan dana modal pemerintah
                sebesar 2 tr setiap tahunnya sebagai jaminan. Akses pembiayaan UKM
                jelas menjadi fokus kita ke depan.
         h. Perhubungan antar pulau dan industri perikanan menjadi fokus
            pemerintah pusat termasuk perikanan, pariwisata dan energi yang
            menggunakan arus laut.
         i.     Masalah pangan sangat penting. Sejauh mungkin pemda mempunyai
                peranan dalam penyediaan pangan di wilayahnya. Karena
                ketergantungan yang tinggi di Nias, maka kemapuan produksi daerah
                sangat didukung untuk menanggulangi hal tersebut.
         j.     Tentang listrik, kalau ada sumber daya alam didaerah tentu akan sangat
                didukung untuk kebutuhan lokal terlebih dahulu.
         k.     Kepastian anggaran rehab dan rekon akan bisa dipercepat (walaupun
                jumlahnya) belum saya ketahui.
         l.     Kebutuhan BBM untuk nelayan tidak saja terjadi di Kep. Selayar tetapi
                juga didaerah lain. Ini akan dibicarakan Menko dengan Pertamina
         m. Saya setuju, Papua adalah masa depan NKRI.
     (2) Tanggapan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
              Penanganan keamanan di laut (illegal fishing) sudah dilakukan koordinasi
              dengan penanganan secara terintegrasi melalui BAKORKAMLA, dengan


                                           14
      kesepakatan: Semua instansi yang terlibat dalam penanganan KAMLA, akan
      dikoordinasikan oleh BAKORKAMLA.
(3)   Tanggapan Menteri Koordinator Perekonomian
      a. Perluasan Bandara Ngurah Rai, dalam tatanan nasional merupakan
         bandara utama, sehingga prioritas kita waktu itu adalah tahap security
         dan safety, hal ini berdasarkan hasil audit. Karena dana yang dibutuhkan
         untuk audit cukup besar maka terjadi pergeseran alokasi untuk audit,
         kedepan untuk mengantisipasi event besar di 2010 dan 2013, maka
         pembangunan ini akan menjadi prioritas.
      b. Sumut. Penyelesaian kuala namu, ada kendala pembangunan dibidang
         konstruksi landasan. Jalan tol juga sudah ditawarkan oleh menteri PU
         untuk dibangun oleh swasta. Pelabuhan Belawan. Pendangkalan yang
         sangat cepat membuat trafiknya menjadi tinggal satu jalur saja. Namun
         hal ini sudah masuk dalam rencananya menteri perhubungan.
      c. Geothermal. UU geothermal sudah keluar, dimana pengelolaannya
         diserahkan kepada daerah. Kalau lokasi upstream ada dalam wilayah
         satu kabupaten, akan menjadi kewenangan Bupati, tapi kalau lintas
         kabupaten akan menjadi kewenangan gubernur. Ceiling harga jual
         geothermal sebesar $9,7       dengan asumsi resiko keberhasilan
         pengeboran sebesar 30%. Geothermal diharapkan menjadi 4.300 mw.
      d. Perpres 67, saat ini sedang kita perbaiki.
      e. Ijin pelabuhan Cilamaya. Ada yang disebut dengan tatanan kepelabuhan
         nasional yang disebut pelabuhan ocean way yaitu langsung ke samudra.
         Nanti akan dilihat lagi masuk dalam tatan mana.
      f. Respon presiden terhadap usulan propinsi kepulauan sangat menjadi
         perhatian pemerintah. Namun usulan DAK, perlu dilakukan kajian
         menyeluruh terlebih dahulu.
      g. Pembangunan energi arus laut. Setuju dan hal ini sudah diakomodasi
         dalam Perpres terbaru. Pembangunan energi arus laut, sudah ada yang
         berhasil di NTB dan pola yang sama bisa dikembangkan pada daerah-
         daerah lainnya yang sejenis.
      h. UU Kelistrikan menjelaskan bahwa pengelolaan energi kelistrikan
         dengan menggunakan sda lokal sangat didukung dan sudah diakomodasi
         dalam UU yang baru.
      i. Perpanjangan runway BIM telah masuk dalam rencana Menhub.
      j. Subsidi penerbangan perintis. Prinsipnya adalah penerbangan perintis
         bukan suatu penerbangan permanen, tetapi sifatnya stimulus (yang
         mampu memberikan dorongan perekonomian) hal ini akan dievaluasi
         secara terus menerus
      k. Bandara Kasiepo di Pulau Biak akan dievaluasi kembali



                                      15
(4)    Tanggapan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
       KB sekarang ini ditangani oleh BKKBN dengan berkoordinasi bersama
       Depkes.
(5)    Tanggapan Menteri Kehutanan
       a. Ada   16.000   desa    di     sekitar    hutan       yang         dapat
          menggunakan/memanfaatkan lahan tidur dengan ijin 35 tahun.
       b. Insentif untuk daerah hutan lindung dan konservasi. Saat inisedang
          dibicarakan di Kopenhagen.
       c. Geothermal, sebagian besar lokasinya ada dikawasan konservasi dan
          sekarang sedang direvisi PPnya.
(6)    Tanggapan Menteri Pekerjaan Umum
       a. Pembangunan jalan untuk airport, tetap menjadi perhatian dari PU,
          tetapi masalah lain yang lebih penting adalah masalah air bersih dan
          sanitasi
       b. Kuala Namu, Sumut merupakan satu propinsi yang mendapatkan akses
          dana yang besar dari PU, tapi tetap saja kurang, namun kondisinya
          memang seperti itu terhadap ketersediaan anggaran pemerintah. Untuk
          jalan tol, sudah ditawarkan dua kali tetapi belum ada investor yang
          tertarik karena hitungan-hitungan ekonominya belum masuk.
       c. Masalah irigasi di Jabar, Jabar adalah salah satu Propinsi penyangga
          ketahanan pangan nasional sehingga jabar merupakan prioritas untuk
          mendapat perhatian pemerintah. Jalan lintas selatan Jabar memang
          tidak lebih maju dibandingkan kawasan luar jawa. Sehingga PU
          menetapkan jalan strategis nasional, maka biaya APBN bisa masuk ke
          daerah tersebut.
       d. Pembebasan tanah, sejak dulu menjadi tanggung jawab pemerintah
          daerah, tapi kalau itu menjadi penghambat pembangunan di daerah,
          akan dibahas lebih lanjut case by case.
(7) Tanggapan Menteri Pertanian
      a.   Bagi hasil penerimaan pajak ekspor kelapa sawit, sudah diusulkan tetapi
           apakah sumbernya dari pajak atau yang lain, sedang dikaji.
      b. Irigasi, ada beberapa kasus bahwa irigasi-irigasi tersebut dibiarkan
         sehingga tidak berfungsi dengan harapan segera dibangun dan lahannya
         bisa dikonversi. Untuk itu, mohon bantuan gubernur agar bisa dijaga
         dan dipetakan lahan-lahan produksi yang dapat mendukung ketahanan
         pangan
      c.   Lumbung Padi, saat ini akan diaktifkan kembali Dewan Ketahanan
           Pangan
      d. Ketersediaan pupuk, tidak ada alasan untuk tidak melakukan cocok
         tanam, karena ketersediaan pupuk sangat berlimpah sehingga perlu
         Peratuan Gubernur yang diikuti Peraturan Bupati.
                                      16
IV.   ARAHAN PARA MENTERI KOORDINATOR, MENEG PPN/KEPALA BAPPENAS,
      MENTERI KEUANGAN, DAN DAN MENTERI DALAM NEGERI
1.    Menteri Negara PPN/Kepala Bappenas
      (1)   Menteri PPN/Kepala Bappenas mengatakan tema Musrenbangnas
            Rancangan RPJMN 2010-2014, kali ini adalah “Mewujudkan Indonesia yang
            Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan”. Agenda pembangunan nasional
            tahun 2010-2014 diarahkan pada pelaksanaan sebelas prioritas
            pembangunan nasional, antara lain: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola;
            Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan Kemiskinan; Ketahanan Pangan;
            Infrastruktur; Iklim Investasi dan Bisnis; Energi; Lingkungan Hidup dan
            Penanggulangan Bencana; Pembangunan Daerah Tertinggal, Terdepan,
            Terluar, dan Pasca Konflik; Kebudayaan, Kreativitas, dan Inovasi Teknologi.
      (2)   Yang baru dalam (i) Menggunakan Proses Perencanaan dan
             Penganggaran yang Berbasis Pada Kinerja (Performance Based
             Planning and Budgeting); (ii) Proses Perencanaan difokuskan pada K/L,
             dimana setiap kegiatan yang ada harus dapat diukur “Prestasi
             Kerja”‐nya (Kinerja); (iii) Kerangka Pengeluaran anggaran berjangka
             Menengah (medium term expenditure framework/ MTEF) 2010‐2014,
             agar terwujud keterkaitan antara proses perencanaan dengan
             penganggaran; (iv) Penetapan            pengukuran     keluaran    (output
             measurement) terkait biaya efisiensi dan efektivitas (prinsip
             akuntabilitas); (v) Sasaran dirumuskan jumlah anggaran disesuaikan
             dengan fungsi dari K/L. Program dan Kegiatan disesuaikan dengan
             “Pagu Anggaran”(budget constraint) untuk K/L (pagu anggaran tahunan
            dan lima tahun).
      (3)   INDIKATOR KINERJA UTAMA (Key Performance Indicator): (i) Program
             dan kegiatan prioritas K/L perlu disesuaikan dengan pencapaian
             target/sasaran K/L; (ii) Setiap program dan kegiatan harus disertai
             Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator), dengan indikator
             masukan (input) keluaran (ouput), dan hasil (outcome); (iii) Indikator
             Kinerja Utama tersebut akan dipakai juga sebagai instrumen
             pengendalian dan evaluasi pencapaian hasil kerja; (iv) Hasil dari
             pemantauan dan evaluasi ��      basis masukan bagi perencanaan lanjutan.
      (4)   Hasil yang diharapkan dari proses Perencanaan dan Penganggaran yang
             Berbasis Pada Kinerja,” diharapkan : (i) Adanya peningkatan
             produktivitas; (ii) Terjadinya perbaikan penyelenggaraan pemerintah; (iii)
            Tercapainya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap program dan
             kegiatan; (iv) Kemampuan aparat pemerintah meningkat dalam
             menyusun rencana strategis.
      (5)   RPJMN 2010-2014 terdiri dari 3 buku: (i) Buku I : Memuat rencana
             aksi yang menjadi prioritas nasional 2010‐2014; (ii) Buku II : Memuat
             kegiatan‐kegiatan prioritas setiap bidang pembangunan; (iii) Buku III :
              Memuat arah pembangunan kewilayahan.
      (6)   Yang baru dalam RPJMN 2010-2014: (i) Lebih akuntabel karena Disusun
             berdasarkan perencanaan kinerja yang terukur lengkap dengan
                                          17
           penanggungjawabnya; Struktur tanggungjawab pencapaian prioritas
           nasional lebih jelas; (ii) Lebih Implementatif: Sasaran dan indikasi pagu
           dirinci pertahun; Pagu jangka menengah disusun dalam pagu
           “baseline”; Rencana kerja yang tercantum bukan lagi sebagai “wish
           list”; Menjadi rujukan penyusunan kerangka pengeluaran jangka
           menengah (KPJM).
     (7)   Tahap Pelaksanaan RPJMN 2010-2014: n(i) RPJMN 2010‐2014 dijabarkan
           ke dalam RKP; (ii) Penyusunan RKP 2011 dimulai pada pertengahan
           Januari 2010; (iii) RKP 2011 ditetapkan pada bulan Mei 2010; dan (iv)
           RKP 2011 digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN 2011


2.   Menteri Keuangan
     (1)   Menteri Keuangan menyampaikan bahwa penyusunan Arah Kebijakan
           Fiskal Jangka Menengah (2010‐2014) didasarkan pada: (i) Pencapaian Visi,
           Misi, dan program kerja Presiden SBY & Wapres Boediono lima (5) tahun
           mendatang dengan Visi: “Terwujudnya Indonesia Yang Sejahtera,
           Demokratis, dan Berkeadilan”; (ii) Proyeksi Indikator Ekonomi Makro
           (Pertumbuhan Ekonomi,Harga dan Lifting minyak, dll) yang menentukan
           penyusunan proyeksi APBN; (iii) Arah Kebijakan Defisit APBN Jangka
           Menengah, yang dipengaruhi oleh peningkatan pendapatan Negara,
           kebutuhan belanja negara untuk mendukung pencapaian sasaran
           pembangunan jangka menengah; dan Kemampuan Pembiayaan Anggaran
           (Dalam Negeri& Luar Negeri); (iv) Tantangan ke depan, yaitu: tantangan
           eksternal berupa : pemulihan ekonomi dunia, fluktuasi harga komoditi
           primer; dan tantangan Internal berupa tingkat pengangguran dan
           Kemiskinan, bencana alam, serta stabilitas ekonomi, politik& sosia
     (2)   Menteri Keuangan menegaskan bahwa proyeksi pemulihan ekonomi dunia
           terus mengarah positif, namun resiko global berpotensi masih
           menghadang. Risiko perekonomian global antara lain adalah (i) Tingkat
           penganggurandunia tahun 2009 mencapai kisaran 6,5%,naik dibandingkan
           awal 2008 sebesar 5,4%; (ii) Defisit anggaran negara maju meningkat
           signifikan,dari 1,5% GDP di 2007 menjadi kisaran 8% di 2009; (iii) Utang
           pemerintah negara maju diperkirakan akan mencapai lebih dari 100% GDP
           di 2009. Penerbitan Surat Utang Amerika naik,dari US$1,1T ke US$1,4 T;
           dan (iv) Inflasi global dapat meningkat dari kenaikan harga‐harga komoditas
           strategis karena peningkatan global demand.
     (3)   Menteri Keuangan juga mengungkapkan Outlook Ekonomi Indonesia 2009-
           2010 bahwa Outlook perekonomian Indonesia pada tahun 2010 masih baik.
           Pertumbuhan PDB pada tahun 2010 diproyeksikan akan banyak dipengaruhi
           oleh pemulihan investasi dan ekspor, dengan tetap didukung oleh
           pertumbuhan konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah. Selain itu,
           Program pembangunan pemerintah di 2010 mendukung target
           pertumbuhan ekonomi sebesar 5,5%. Momentum pertumbuhan saat ini
           diharapkan akan semakin menguatkan pertumbuhan ekonomi indonesia,
           bukan hanya karena kepercayaan konsumen, tetapi juga peningkatan
                                         18
      sentimen positif dari dunia usaha. Pelaksanaan Pemilu 2009 secara
      demokratis menjadi salah satu modal Pemerintah.
(4)   Pertumbuhan ekonomi ke depan menurut Menteri Keuangan diupayakan
      terus meningkat, menuju 7% mulai 2013. Dari sisi konsumsi, pertumbuhan
      investasi dan ekspor menjadi andalan dengan didukung konsumsi rumah
      tangga dan pemerintah. Dari sisi produksi, pertumbuhan sektor
      Transportasi, Konstruksi, dan industri diharapkan terus meningkat, serta
      Sektor Pertanian dapat dipertahankan pertumbuhannya
(5)   Proyeksi indikator ekonomi makro 2010 ‐2014 adalah (i) nilai tukar rupiah
      diperkirakan stabil di bawah Rp10.000/US$, (ii) Inflasi terkendali pada level
      5% +1%; (ii) SBI 3 bulan berada pada tingkat sekitar 7%; (iii) Harga minyak
      diasumsikan terus meningkat hingga ke US$85/barel; dan (iv) Produksi
      minyak mencapai 1.000 MBCD mulai tahun 2013
(6)   Menteri Keuangan menjelaskan Arah Kebijakan Fiskal Jangka Menengah,
      yaitu: (i) menjaga kesinambungan fiskal dan memberikan stimulus pada
      pembangunan, dengan pengendalian Defisit APBN jadi sekitar 1% PDB pada
      tahun 2014 melalui peningkatan kapasitas fiskal : optimalisasi penerimaan
      pajak danbukan pajak, dan peningkatan kualitas Belanja Negara (efisiensi &
      efektivitas); dan penurunan rasio utang Pemerintah terhadap PDB, melalui
      pengelolaan utang yang berhati‐hati (prudent); (ii) mendukung pelaksanaan
      program pembangunan nasional dalam RPJM dan RKP (pro‐growth,
      pro‐poor, pro‐job).
(7)   Menteri Keuangan juga memaparkan Kebijakan Pendapatan Negara, 2009 -
      2014, yaitu: (i) penerimaan negara diperkirakan semakin dominan dari
      perpajakan (2010 : 78% dan 2014 : 84%), melalui kenaikan perpajakan
      2010–2014 rata-rata 17%; (ii) Kenaikan penerimaan pajak dalam jk.
      menengah diharapkan didukung dari dampak penurunan tarif pajak OP dan
      Badan mulai tahun 2009 serta insentif lainnya guna meningkatkan kegiatan
      usaha dan daya saing ekonomi nasiona; dan (iii) Pemberian Insentif
      perpajakan melalui penurunan tarif PPh Badan (2009 dari 30% menjadi
      28%, 2010 dari 28% menjadi 25%); penurunan tarif PPh OP (2009 dari 35%
      menjadi 30%); kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (2009 dari Rp. 13,2
      juta menjadi Rp. 15,8 juta); dan Fasilitas PPh badan untuk perusahaan
      masuk bursa, dengan tarif 5% lebih rendah.
(8)   Dalam Kebijakan Penerimaan Perpajakan, Menteri Keuangan menguraikan
      lima kebijakan, yaitu: (i) Memperbaiki basis perpajakan dengan didukung
      oleh reformasi dan modernisasi administrasi & pelayanan Pajak dan
      Kepabeanan; (ii) memberikan insentif pada kegiatan usaha, daerah
      tertentu, serta komoditi strategis dalam rangka meningkatkan investasi dan
      ekspor dan mempertahankan dan meningkatkan daya saing usaha di dalam
      negeri; (iii) meningkatkan Law Enforcement perpajakan; (iv) Meningkatkan
      efektivitas harmonisasi tarif dalam rangka kerjasama regional maupun
      internasional, dan (v) melakukan penyesuaian tarif cukai rokok sejalan
      dengan roadmap industri rokok.
(9)   Dalam Kebijakan Penerimaan Bukan Pajak 2010 -2014, Menteri Keuangan
      menggariskan bahwa: (i) peningkatan produksi Migas dan komoditi SDA

                                     19
     lainnya yang didukung dengan insentif fiskal dan kebijakan non fiskal
     lainnya; (ii) Perbaikan kinerja BUMN antara lain melalui restrukturisasi dan
     rightsizing BUMN; (ii) K/L diharapkan melakukan perbaikan pungutan PNBP
     dengan melakukan penyesuaian tarif pungutan PNBP yang sudah tidak
     layak, serta peningkatan pengawasan pemungutannya; intensifikasi PNBP
     dengan melakukan evaluasi, perbaikan peraturan, serta sistem dan
     prosedur pengelolaan PNBP; serta ekstensifikasi sumber PNBP yang
     mempunyai potensi ke depan (seperti REDD).
(10) Menteri Keuangan menguraikan Arah Kebijakan Belanja Negara 2010 -2014,
     yaitu: (i) Belanja Negara (Pusat & Transfer ke Daerah) diharapkan terus
     meningkat sejalan dengan peningkatan kemampuan Keuangan Negara; (ii)
     Mendukung pembiayaan prioritas pembangunan 2010‐2014 yaitu:
     peningkatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan Pengangguran,
     pengurangan Kemiskinan; (iii) mendukung 11 program prioritas
     pembangunan nasionaljangka menengah, yaitu: reformasi birokrasi dan
     tata kelola; Pendidikan; Kesehatan; Penanggulangan kemiskinan; Ketahanan
     pangan; Infrastruktur; Iklim investasi dan usaha; Energi; Lingkungan hidup
     dan pengelolaan bencana; Pembangunan daerah tertinggal, terdepan,
     terluar, pasca konflik; Kebudayaan, kreativitas dan inovasi teknologi.
(11) Menteri Keuangan menyampaikan Arah Belanja Kementerian/Lembaga,
     2010-2014, yaitu: (i) Perbaikan daya serap belanja K/L terus dilakukan
     antara lain melalui: perbaikan penyelesaian dokumen anggaran (tepat
     waktu, kelengkapan dokumen, mekanisme revisi anggaran); Proses
     pelelangan lebih awal; dan pemantauan proyek dan kegiatan yang lebih
     intensif; (ii) Dalam 5 tahun ke depan diperkirakan belanja K/L akan
     meningkat hampir 2 kali lipat, dari Rp. 340 T tahun 2010 menjadi sekitar Rp.
     650 T tahun 2014; dan (iii) Peningkatan belanja K/L harus dimanfaatkan
     oleh para pimpinan K/L untuk melaksanakan tugas pokok K/L, guna
     mencapai sasaran pembangunan yang telah ditetapkan Pemerintah;
     memperbaiki kualitas belanja (efisiensi dan efektifitas) dengan output yang
     terukur (penganggaran berbasis kinerja) dan memperbaiki akuntabilitas
     laporan pertanggungjawaban keuangan masing2 K/L
(12) Menurut Menteri Keuangan, Kebijakan Belanja Kementerian/Lembaga,
     2010 -2014 diarahkan untuk: (i) melakukan reformasi birokrasi (termasuk
     remunerasi secara bertahap) untuk memperbaiki kinerja K/L secara terukur,
     serta peningkatan kualitas pelayanan publik; (ii) melakukan perbaikan
     kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan (kenaikan gaji pokok, Gaji ke
     13, uang makan dan lauk pauk); (iii) Meningkatkan program‐program
     perlindungan dan peningkatan kesejahteraan rakyat dan perbaikan kualitas
     sumber daya manusia (BOS, PNPM, Jamkesmas, PKH) guna menanggulangi
     kemiskinan; (iv) meningkatkan belanja infrastruktur, termasuk
     memecahkan hambatan-hambatan (debotlenecking) untuk meningkatkan
     kegiatan dunia usaha dan pengurangan pengangguran; (v) meningkatkan
     ketahanan pangan, pembangunan energi, serta pembangunan daerah
     tertinggal; (vi) mendorong perbaikan lingkungan hidup dan penanggulangan
     bencana; (vii) mempercepat perbaikan sistem penganggaran melalui:
                                    20
          penyusunan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dan Penganggaran
          Berbasis Kinerja; (viii) K/L diharapkan dalam waktu 2‐3 tahun depan harus
          sudah seluruhnya menyusun kerangka pengeluaran jangka menengah (3
          tahun) dengan berlandaskan penganggaran berbasis kinerja.
     (13) Kebijakan Subsidi, 2010 -2014, menurut Menteri Keuangan, diarahkan
          untuk: (i) menjaga stabilitas harga barang dan jasa, memberikan
          perlindungan pada masyarakat berpendapat rendah, meningkatkan
          produksi pertanian, serta insentif bagi dunia usahadan masyarakat; (ii)
          Redesign subsidi dari subsidi harga menjadi subsidi tepat sasaran terutama
          subsidi langsung dan/atau tertutup sesuai dengan target sasaran yang
          didukung dengan pendataan penduduk yang lebih baik; (iii) Pemerintah
          Daerah diharapkan dapat membantu mengawasi pelaksanaan pemberian
          subsidi agar tepat sasaran dan meminimalkan kebocoran
     (14) Menteri Keuangan menjelaskan Arah Transfer ke Daerah 2010 -2014, yaitu:
          (i) transfer ke Daerah dalam 5 tahun ke depan diperkirakan akan meningkat
          hampir dua kali lipat dari kondisi sekarang (2010 : Rp. 322 T); (ii)
          Peningkatan Transfer ke Daerah dalam jangka menengah diharapkan dapat:
          meningkatkan kapasitas fiskal daerah untuk pembangunan, perbaikan
          kesejahteraan rakyat, perbaikan pelayanan publik, melaksanakan reformasi
          birokrasi PNS daerah. Diikuti dengan perbaikan perencanaan, pelaksanaan,
          dan pelaporanpertanggungjawaban APBD yang tepat waktu dan akuntabel.
          Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi dana APBD
          yang menganggur/disimpan di perbankan, karena lebih tepat digunakan
          untuk pembangunan di Daerah, sesuai amanat Otonomi.
     (15) Kebijakan Transfer ke Daerah 2010 -2014 ditujukan untuk: (i) mengurangi
          kesenjangan fiskal antar daerah (horizontal imbalance),serta antara pusat
          dan daerah (vertical imbalance); (ii) mendukung pelaksanaan prioritas
          pembangunan nasional yang menjadi urusan daerah; (iii) meningkatkan
          kemampuan daerah dalam menggali potensi ekonomi daerah tanpa
          mengganggu iklim investasi; (iv) Pengalihan dana dekon/TP menjadi DAK
          secara bertahap,sejalanpengalihan kewenangan ke Daerah; (v)
          Pengalokasian DAK untuk mendukung adaptasi dan mitigasi perubahan
          iklim; (vi) Pemberian insentif kepada Daerah yang yang diantaranya dapat
          meningkatkan dan mempertahankan kualitas Laporan Keuangan
          Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memperoleh opini WTP atau WDP,
          penyampaian Perda APBD tepat waktu, memacu peningkatan PAD, serta
          meningkatkan kapasitas fiskal daerah; dan mMeningkatkan pertumbuhan
          ekonomi, mengurangi tingkat kemiskinan dan pengangguran, serta
          mengendalikan/ menurunkan tingkat inflasi; dan (vii) Penyempurnaan UU
          perimbangan keuangan antara Pusat dan Daerah.


(16) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan
     (1) Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan menyebutkan bahwa dalam
         lima tahun (2010-2014) mendatang, terdapat lima agenda yang menjadi sasaran
         pembangun Bidang Polhukam. Lima agenda tersebut terdiri dari Peningkatan

                                        21
         Kualitas Demokrasi dan Diplomasi Indonesia; Penegakkan Keadilan; Peningkatan
         Kualitas Pelayanan Publik; Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien, dan Akuntabel;
         serta Pemantapan Keamanan dan Ketertiban.
     (2) Secara lebih spesifik, Menko Polhukam mengatakan untuk Bidang Politik,
         pemerintah menginginkan output berupa peningkatan kinerja demokrasi. Untuk
         Bidang Hukum output yang diinginkan adalah peningkatan keadilan dan kepastian
         hukum serta membaiknya iklim berusaha dan berinvestasi bagi masyarakat. Bidang
         Keamanan pemerintah menargetkan enam agenda utama yakni: (1) Peningkatan
         daya dan kapasitas kemampuan sistem pertahanan Indonesia; (2) Peningkatan
         kemandirian alutsista TNI dan Polri, yang disiapkan oleh industri-industri
         pertahanan dalam negeri; (3) Dapat semaksimal mungkin menyelamatkan kekayaan
         negara dan pemeliharaan kedaulatan negara; (4) Masyarakat dan dunia usaha yang
         memperoleh iklim dan kepastian hukum serta terjaminnya rasa aman bagi
         pengusaha dan masyarakat; (5) Kemampuan deteksi dini dalam rangka
         pemeliharaan keamanan nasional, akan meningkatkan kewaspadaan nasional,
         sehingga pencegahan dapat dilakukan sedini mungkin; (6) Peningkatan efektivitas
         pengelolaan keamanan nasional, yang sinergis antara aktor-aktor yang berperan di
         dalamnya


(17) Menteri Koordinator Perekonomian
     (1) Menteri Koordinator Perekonomian menjelaskan enam prioritas program
         Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, yaitu: infrastruktur, pangan,
         energi, transportasi, UKM dan Koperasi, serta industri dan jasa. Peningkatan kinerja
         ke enam sektor tersebut akan memastikan tercapainya pertumbuhan yang
         berkualitas, yaitu naiknya tingkat pertumbuhan yang sekaligus memberikan
         dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat selama lima tahun kedepan.
     (2) Dalam pemaparannya, Menko Perekonomian mengatakan dalam lima tahun ke
         depan, pemerintah akan menfokuskan upaya debottlenecking keenam sektor
         strategis tersebut. Untuk itu pada sektor infrastruktur akan dilaksanakan tiga
         program utama, yaitu:
     (3) Pertama, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur strategis. Program ini
         terdiri dari 10 rancana aksi. Sebagian besar aksi rencana menjadi tanggung jawab
         Departemen Pekerjaan Umum, seperti peningkatan kapasitas jalan lintas Sumatera
         dan Sulawesi dan penyelesaian struktur penampang basah prasarana pengendalian
         Banjir Kanal Timur Jakarta. Penyelesaian penyediaan akses telepon di 32 provinsi
         mencakup 25000 desa oleh Departemen Komunikasi dan Informatika. Kementerian
         Perhubungan akan bertanggung jawab untuk peningkatan layanan transportasi bagi
         masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik.
     (4) Kedua, pembiayaan pembangunan infrastruktur. Pada program ini terdapat empat
         rencana aksi antara lain penetapan skema co-financing bagi program pembangunan
         antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta Pemerintah dan Swasta/ BUMN yang
         dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Perekonomian. Selain itu akan
         dilakukan perubahan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
         Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mencakup skema co-financing dan

                                            22
         mengakomodasi tata cara pengadaan hasil industri kreatif, inovatif, budaya, dan
         hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan.
     (5) Ketiga, ketersediaan lahan dan keterpaduan tata ruang. Program ini juga terkait
         dengan pembangunan sektor energi, pangan dan transportasi. Ada enam rencana
         aksi dalam program ini, salah satunya menjadi tanggung jawab Kementerian
         Koordinator Perekonomian yaitu pelaksanaan review/sinkronisasi kebijakan dan
         peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tata ruang. Sementara itu ada
         tiga rencana aksi yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional seperti
         pengembangan kantor pertanahan bergerak serta integrasi data dan pelayanan
         pertanahan secara online. Penyusunan RPP tentang Perubahan Peruntukan dan
         Fungsi Kawasan Hutan juga akan diselesaikan oleh Departemen Kehutanan.


(18) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
     (1) Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Kesra Bapak Dr. Agung Laksono
         mengatakan terdapat lima program utama Bidang Kesra Kabinet Indonesia Bersatu
         II. Lima program utama tersebut antara lain: Penanggulangan Kemiskinan.
         Pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan dari 14,1% pada tahun
         2009 menjadi 8-10% tahun 2014 dilaksanakan melalui 3 cluster yaitu program
         Bantuan Terpadu Berbasis Keluarga; program Pemberdayaan Masyarakat/PNPM
         Mandiri) : Program Pemberdayaan Usaha Mikro dan Kecil.
     (2) Untuk Bidang Pendidikan, menurut Menko Kesra program utama terdiri dari:
         Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan; Peningkatan mutu pendidikan;
         Peningkatan Sarana Pendidikan. Untuk Bidang Kesehatan agenda utama yang akan
         dilakukan adalah Penurunan AKB (Angka Kematian Bayi) menjadi 19 per 1000
         Kelahiran Hidup (KH) pada tahun 2014, dari 34 per 1000 Kelahiran Hidup (KH) pada
         tahun 2007; Penurunan AKABA (Angka Kematian Balita) menjadi 32 per 1000 KH
         pada tahun 2014, dari 44 per 1000 KH pada tahun 2007; Penurunan AKI (Angka
         Kematian Ibu) menjadi 110 per 100.000 KH pada tahun 2014, dari 208 per 100.000
         KH pada tahun 2007.


(19) Menteri Dalam Negeri
     (1)   Menteri Dalam negeri menegaskan bahwa pemantapan penyelenggaraan
           desentralisasi dan Otonomi Daerah dirumuskan dalam RPJMN 2010-2014
           agar prioritas, arah kebijakan dan kegiatan bidang yang mengisi kebutuhan
           wilayah. Oleh sebab itu, perluk sinergitas perencanaan, pelaksanaan
           pengendalian dan evaluasi disesuaikan dengan PP 38/2007.
     (2)   Sinergitas pusat dan daerah bertujuan untuk (i) Pemerataan kualitas
           kehidupan masyarakat, (ii) Keseimbangan antar wilayah, (iii) Keserasian
           pemanfaatan ruang, (iv) Berkembangnya ekonomi lokal, maka pembahasan
           penajaman prioritas perlu secara cermat mengkaji, mengklarifikasi
           penajaman capaian target dan sasaran yang disesuaikan dengan prioritas
           kebutuhan daerah
     (3)   Indikator Capaian dalam RPJMN 2010-2014: Pertumbuhan ekonomi
           meningkat 7%; Pengangguran turun 5-6%; Kemiskinan ditekan 8-10%.
                                          23
  (4)  Hal yang perlu diperhatikan dalam sinergitas pelaksanaan di daerah adalah
       a. Daerah yang akan menyusun RPJMD perlu mempedomani arah,
          kebijakan umum dan prioritas RPJMN dalam merumuskan tujuan,
          sasaran, arah kebijakan, dan program PJMD
       b. RPJMDDaerah yang telah menetapkan RPJMD dan RKPD 2010 . Segera
          melakukan penyesuaian terhadap capaian sasaran, arah kebijakan, dan
          program PJMD dengan RPJMN 2010-2014.
(5) Permasalahan yang harus segera diselesaikan :
        a. Apsek Regulasi: PP38/2007         Hambatan: Terjadi tumpang tindih
            pengaturan dan konflik kepentingan serta perda yang bermasalah. Oleh
            sebab itu, Harus diselesaikan agar tercipta harmonisasi dan sinkronisasi
            peraturan perundangan di tingkat pusat maupun daerah.
        b. Aspek Kelembagaan: Kinerja kelembagaan rendah diatasi dengan
            reformais birokrasi 1.Mempercepat proses memulai usaha melalui
            penerapan sistem pelayanan informasi dan perizinan secara
            elektronik;2.Penerapan pelayanan terpadu satu pintu;3.Perbaikan
            kebijakan;4.Penyelesaian pembebasan lahan untuk kepentinan umum
            yang berlarut-larut;5.Penyelesaian konflik tata ruang secara sistematis;
            dan6.Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur.
        c. Apsek pendanaan pembangunan:Belanja pegawai dan operasional 70-
            80% dari APBD untuk mengatasiPemerintah daerah tidak lagi hanya
            mengandalkan APBD untuk pembangunan daerah. Peningkatan efisiensi
            penggunaan anggaran dan pengembangan investasi sektor usaha swasta
            sebagai motor penggerak pembangunan di daerah harus jadi pilihan
            utama.
        d. Aspek Koordinasi: Koordinasi kementerian/lembaga dan pemerintah
            daalam perencanaan pembangunan belum efektif. Perlu ditingkatkan
            Agar kebijakan pembangunan daerah mengarah dan mendukung
            kebijakan pembangunan nasional dan dapat menetapkan kebijakan
            yang tepat sesuai dengan kondisi dan karakteristik daerah.
(6) Sinergi Pusat dan daerah RPJMN 2010-2014 diharapkan dapat (i) meningkatkan
    pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan, pelaksanaan,
    dan hasil rencana pembangunan; (ii) tujuan agar target dan sasaran
    pembangunan daerah yang telah disesuaikan dengan RPJMN 2010-2014 dapat
    dicapai.
(7) Gubernur selaku wakil pemerintah meningkatkan (i) pembinaan dan
    pengawasan terutama dalam pelaksanaan di bidang pengembangan wilayah
    dan kawasan, perkotaan, perdesaan, tata ruang dan pertanahan di Kab/Kota
    pada wilayah Provinsi masing-masing; (ii) Konsistensi merealisasikan
    perencanaan dan penganggaran dalam masing-masing APBD.
(8) Kementerian/Lembaga bersama Gubernur melakukan koordinasi dalam
    merencanakan dan melaksanakan tugas perbantuan dan dekonsentrasi serta
    DAK agar tercipta Sinergitas pembangunan daerah dalam upaya mewujudkan
    pemerataan kualitas kehidupan masyarakat, keseimbangan antar wilayah,
    keserasian pemanfaatan ruang dan berkembangnya ekonomi lokal.
                                      24
V.   HASIL SIDANG KELOMPOK
1.   Umum
     Peserta memberikan beberapa masukan terhadap substansi RPJMN 2010-2014
     (1) RJMN agar memuat kebijakan, program, kegiatan yang bersifat affirmative
         dan bukan business as usual;
     (2) Prioiritas program dan kegiatan sebaiknya ditetapkan berdasarkan
         pertimbangan multikriteria, geopolitik dan outward looking;
     (3) RPJMN perlu menambahkan visi masing-masing pulau sebagaimana yang
         telah disepakati oleh masing-masing pulau;
     (4) RPJM agar lebih memerhatikan kondisi geografis terutama dalam hal
         keadilan dan pemerataan pendanaan;
     (5) RPJM agar mengakomodsai kerjasama yang sudah terbangun misalnya
         kerjasama antarwilayah kepulauan;
     (6) RPJMN perlu memuat pokok-pokok arahan yang tidak hanya mengandalkan
         ketersediaan dana, tetapi juga kerangka regulasi yang spesifik dengan
         karakter yang spesifik yang didukung dengan peraturan perundangan baru di
         daerah;
     (7) RPJMN perlu memuat pengaturan sistem dan prosedur dan pendanaan
         terpadu dalam rangka pembangunan wilayah;
     (8) RPJMN perlu menekankang koordinasi dan sinergi antarsektor di setiap
         wilayah.

2.   Rangkuman Diskusi Sidang Kelompok
     a.   Hari Sabtu, 12 Desember 2009 (sesi I)
          Sidang Kelompok 1
          Prioritas Nasional : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan,
                              Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
          Wilayah            : Sumatera
          a) Isu yang mengemuka dalam sidang kelompok terkait masalah kesehatan
             antara lain adalah kurangnya dokter spesialis, peningkatan jumlah
             fasilitas dan pelayanan kesehatan di daerah-daerah terpencil dan
             kepulauan, serta penanganan HIV/AIDS.
          b) Isu yang mengemuka dalam sidang kelompok terkait masalah
             pendidikan antara lain adalah akses dan transisi pendidikan dasar dan
             menengah, terutama sekolah kejuruan (SMK); pembinaan boarding
             school; peningkatan kesejahteraan guru non PNS dan kualitasnya.
          c) Dalam bidang Kebudayaan isu yang mengemuka adalah masalah
             pemberdayaan lembaga adat dan pelestarian budaya daaerah.
          d) Dalam sidang kelompok diusulkan adanya peningkatan Dana Alokasi
             Khusus untuk puskesdes.
          e) Pendidikan berbasis entrepreneurship perlu dikembangkan melalui
             pendidikan berbasis ekonomi dan kerja sama dengan politeknik yang
             menciptakan tenaga siap kerja.
                                         25
f) Untuk pelaksanaan Perpustakaan di desa perlu ada institusi yg
   membantu pemerintah.
g) Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) diharapkan
   ada lembaga semi pemerintah utk meningkatkan kualitas pendidikan.
h) Perlu ada pola kerjasama antara Departemen Komunikasi dan Informasi
   dengan Departemen Pendidikan untuk mendorong masuknya internet
   ke desa.
i) Perlu dikembangkan penelitian berbasis inovasi teknologi dan
   ditawarkan pada investor. Untuk itu perlu menjual hasil penelitian yang
   dilakukan terkait potensi dan keunggulan wilayah sehingga selanjutnya
   diharapkan dapat mendorong investasi dan mendorong ekonomi untuk
   sumber Pendapatan Asli Daerah.
j) Kebijakan nasional untuk desa siaga menghadapi kendala terutama bagi
   desa yg belum memiliki puskesmas. Untuk pelaksanaan kegiatan
   tersebut selama ini masih memanfaatkan balai desa, namun banyak
   peralatan yang masih kurang.
k) Kerja sama dunia pendidkan dan dunia usaha utk meningkatkan Indeks
   Pembangunan Manusia (IPM).
l) Upaya kolaborasi penyediaan air bersih antara Departemen Pekerjaan
   Umum dan Departemen Kesehatan.
m) Masukan perubahan target angka kemiskinan di Provinsi Aceh pada
   tahun 2014 menjadi sebesar 9,1%. Provinsi Aceh mentargetkan adanya
   pengurangan jumlah orang miskin sebesar 2% pertahun.
n) Target angka kemiskinan di Provinsi Riau sebesar 9,48% di 2009 dan
   menjadi 5,2-5,8 % di tahun 2014. Sementara Provinsi Riau mentargetkan
   sebesar 5,44% di tahun 2014.
o) Perlu ada integrasi penggunaan data RTS untuk program-program
   penanggulangan kemiskinan, baik pusat maupun daerah. Basis data
   yang sama akan menjadi acuan sinergi program.
p) Perlu dikembangkan mekanisme pemanfaatan dana CSR.
q) Kendala PNPM di lapangan karena adanya kewajiban sharing dari
   kabupaten-kota. Kondisi ini membuat Dana Alokasi Umum (DAU)
   berkurang sehingga daerah sulit melaksanakan kewajibannya.
r) Adanya dana alokasi gampong (Provinsi Aceh) untuk setiap desa dibantu
   100jt/thn, ke depan diharapkan sebesar 125 jt per desa, agar bisa
   dijadikan dana pendamping.

Sidang Kelompok 2
Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
                     Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Wilayah            : Jawa- Bali
a) Seluruh Provinsi di wilayah Jawa-Bali mendukung Rencana
   Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Secara
   keseluruhan rencana pelaksanaan RPJMN telah sinergis dengan RPJMD
   namun perlu kejelasan implementasi di daerah.

                               26
b) Perlu adanya revisi PP No.38/2007, tentang Pembagian Urusan
   Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
   Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
c) Perlunya Public Private Partnership (PPP) untuk meningkatkan
   aksesibilitas, baik dalam bidang pekerjaan umum maupun perhubungan,
   misalnya pelabuhan yang dapat mengakomodasi lintas produksi
   nasional dan ekspor.
d) Perlu inisiasi dari pemerintah dalam hal pengelolaan sanitasi ibukota.
e) Perlunya insentif bagi petani untuk pengendalian alih fungsi lahan.
f) Breakdown target nasional di daerah perlu diperjelas dan diselesaikan
   sesegera mungkin.
g) Semua provinsi dan K/L sepakat untuk menyelesaikan hal-hal yang
   bersifat kerangka (Software).
h) Perlu adanya pusat-pusat distribusi sehingga dapat meredam fluktuasi
   harga di titik-titik ruang yang strategis. Untuk itu, kegiatan ini sebaiknya
   diinisiasi oleh pemerintah.
i) Terkait pelayanan satu pintu, perlu adanya pembagian peran dengan
   pusat terutama terkait dengan investasi yang besar.
j) Penelitian teknologi tepat guna perlu mendapat perhatian.
k) Pemanfaatan pupuk organik akan terus didorong sehingga menjadi
   bagian dalam sistem.
l) Dibutuhkan sistem data investasi online pusat-daerah
m) Industri unggulan di DIY tercantum gula pasir. Diusulkan utk menjadi
   industri kecil, menengah dan kreatif.
n) Target realisasi rehabilitasi hutan untuk wilayah DIY sama dengan target
   rehabilitasi untuk wilayah Jateng, padahal luasan DIY lebih kecil dari
   Jateng sehingga perlu ada perbaikan data.
o) Daerah aliran sungai yg disampaikan adalah yang sangat prioritas dan
   disesuaikan dengan anggaran serta sudah ada profil pencemarannya. Di
   luar daftar yang disampaikan pemantauan terhadap DAS yang ada tetap
   dilakukan.
p) Untuk sumberdaya air perlu ada kebijakan berbasis DAS.
q) Perlu adanya neraca sumberdaya air di jawa.
r) Perlu adanya koordinasi dan kerjasama lintas K/L dan daerah, sehingga
   pemanfaatan sumberdaya menjadi lebih optimal.

Sidang Kelompok 3
Prioritas Nasional : Infrastruktur dan Energi
Wilayah            : Kalimantan dan Sulawesi
a) Pembangunan infrastruktur di Pulau Sulawesi diharapkan dapat
   mendukung visi Sulawesi sebagai basis ketahanan pangan nasional,
   sehingga pembangunan infrastruktur perlu diarahkan kepada
   pembangunan irigasi dan konservasi.
b) Pulau Sulawesi membutuhkan jalur transportasi yang dapat
   menghubungkan propinsi-propinsi yang berada di pulau Sulawesi, jalur
   transportasi tersebut digunakan sebagai jalur distribusi barang dan jasa
                                27
     serta digunakan untuk menghubungkan simpul-simpul ekonomi di
     propinsi ataupun antar propinsi. Jalur transportasi tersebut, diharapkan
     juga dapat mencapai pulau-pulau terluar seperti Miangas sebagai upaya
     untuk peningkatan kualitas pembangunan di pulau terluar Indonesia.
     Sesuai dengan RTRWN dinyatakan bahwa 16%-17% jalan nasional
     berada di Pulau Sulawesi sedangkan di Pulau Jawa hanya 14%, tetapi
     dana pembangunan jalan masih lebih besar untuk pulau Jawa.
c)   Kota-kota besar di Pulau Sulawesi juga memerlukan dukungan
     pembangunan jalan by-pass sebagai jalan arteri di dalam kota ataupun
     jalan yang menghubungkan antar kota, karena pada saat ini keadaan
     jalan yang ada masih kurang baik (sempit, jari-jari kecil, dll). Selain jalan,
     juga perlu dikembangkan moda transportasi lainnya seperti
     pembangunan rel kereta api, untuk pembangunan kereta api ini perlu
     dilakukan visibility study. Pembangunan sarana transportasi didorong
     untuk pengembangan kota-kota di Sulawesi menjadi metropolis.
d)   Saat ini Pulau Sulawesi telah difasilitasi oleh JICA untuk melakukan
     visibility study untuk pembangunan infrastruktur jalan, fasilitasi ini
     memerlukan dukungan dari pemerintah sebagai upaya tindak lanjutnya.
     Saat ini juga sudah ada loan dari JICA untuk membangun 1000 km jalan
     arteri di Pulau Sulawesi.
e)   Pembangunan waduk di Takalar sudah ada di Blue book, tetapi belum
     masuk dalam rancangan awal RPJMN.
f)   Diharapkan adanya dukungan terkait pembangunan terminal,
     pelabuhan dan bandar udara khususnya bandar udara di Wakatobi,
     karena Wakatobi menjadi salah satu target pengembangan pariwisata
     nasional.
g)   Pencegahan banjir di Gorontalo dapat dilakukan dengan pembangunan
     kanal, dan memerlukan dukungan untuk pembangunan kanal tersebut.
h)   Perlu dibangun pembangkit-pembangkit listrik, baik itu PLTA atau pun
     PLTG untuk menyediakan aliran listrik bagi daerah-daerah terpencil dan
     terisolasi. Dapat memanfaatkan sungai-sungai yang ada di wilayah
     terpencil tersebut.
i)   Prioritas nasional dalam RPJMN telah diterjemahkan oleh masing-
     masing KL dalam Renstra KL,
j)   Renstra KL telah mengakomodasi berbagai kebutuhan yang ada,
     termasuk kebutuhan daerah, hanya saja terdapat permasalahan dalam
     besaran pagu. Pagu dana yang tersedia saat ini tidak cukup membiayai
     seluruh kebutuhan.
k)   Terdapat aspirasi kebutuhan untuk membangun infrastruktur yang
     dapat menyatukan pulau.
l)   Beberapa pembangunan infrastruktur membutuhkan peningkatan
     koordinasi antar sektor dan dengan daerah.
m)   Untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dalam pembangunan
     infrastruktur tidak hanya tergantung dari APBN namun perlu didorong
     melalui mekanisme kerjasama Pemerintah dan swasta (PPP) dan swasta


                                  28
     murni serta PHLN. Selain itu, diperlukan intervensi regulasi untuk
     mempercepat realisasi pembangunan.
n)   Diperlukan percepatan penerbitan berbagai regulasi seperti penerbitan
     PP sebagai aturan pelaksana dari UU 30/2009 tentang Ketenagalistrikan.
o)   Pembangunan         perkeretaapian   di    wilayah     Sulawesi,    akan
     dipertimbangkan kembali dengan memperhatikan ketersediaan
     pendanaan. Sehingga dalam 5 tahun mendatang akan difokuskan pada
     beberapa daerah saja yang telah siap, termasuk penyusunan FS jaringan
     kereta api dengan fokus menghubungkan antar lokasi dalam masing-
     masing provinsi lebih dulu,
p)   Sistem transportasi laut perlu didukung dengan finalisasi master plan
q)   Untuk meningkatkan efisiensi pengangkutan sumberdaya dasar
     pembangkit listrik batu bara) Kalimantan-Jawa, perlu dibangun
     pembangkit listrik di wilayah Kalimantan, untuk mendukung kebutuhan
     listrik di Jawa-Bali. Namun, pembangunan interkoneksi listrik Jawa dan
     kalimantan, belum dapat direalisasikan dalam waktu dekat, sehingga
     dalam 5 tahun mendatang ditargetkan untuk melakukan feasibility
     study.
r)   Pembangunan jembatan dan infrastruktur yang besar bekerjasama
     dengan swasta sehingga porsi dana pemerintah tidak besar,
s)   Dephut akan merevisi kebijakan kehutanan untuk dapat mendukung
     pembangunan infrastruktur

Sidang Kelompok 4
Prioritas Nasional : Reformasi Birokrasi dan Tatakelola, serta Daerah
                     Tertinggal, Terdepan dan Pascakonflik
Wilayah            : Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
a) Dalam rangka mengurangi terjadinya upaya PNS untuk lebih
   mengharapkan/mengejar jabatan structural dan meninggalkan/tidak
   tertarik kepada jabatan fungsional; sebenarnya sudah banyak “insentif”
   yang diberikan untuk jabatan fungsional, namun disadari bahwa masih
   ada perbedaan dalam aspek “remunerasi” yang disarankan/disepakati
   untuk lebih diperhatikan dalam RPJMN 2010-2014.
b) Diperlukan affirmative action untuk recruitment TNI dan POLRI
   terutama bagi putra-putri asli di Papua.
c) Pada saat ini disadari dalam proses pilkada, masih terjadi
   kecenderungan PNS yang “tidak netral” dan hal itu ditengarai
   dikarenakan Pembina Karir PNS masih ditangani oleh para Pejabat
   Politik. Menyadari hal tersebut, Kementerian Negara PAN dan RB
   sedang      menyusun       peraturan      perundang-undangan           yang
   mengatur/menentukan bahwa Pembina Karir PNS ditangani oleh
   Pejabat Birokrat dan tidak oleh Pejabat Politik seperti pada saat ini.
d) Panitia Rencana Aksi Nasional HAM di daerah merupakan suatu forum
   koordinasi dan konsultasi di bidang HAM dari para pimpinan SKPD di
   daerah bersama unsur Kanwil KemkumHAM, Akademisi dan tokoh
   LSM/Masyarakat. Panitia ini dibentuk untuk dan oleh warga daerah,
                                29
         sehingga menjadi tanggung jawab pimpinan daerah untuk
         mendukungnya; khususnya dalam aspek anggaran, karena seluruh SKPD
         pada dasarnya berkewajiban untuk menghormati, memenuhi dan
         melindungi HAM semua warga di wilayah masing-masing
    e)   Terkait dengan pemekaran daerah, kebijakan pemerintah adalah
         melakukan penundaan sementara (Moratorium) pembentukan Daerah
         Otonom Baru sampai tersusunnya Grand Strategy penataan daerah dan
         hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru.
    f)   Harmonisasi peraturan perundangan di semua tingkatan pemerintahan
         dalam rangka percepatan pembangunan daerah pasca konflik dengan
         mengedepankan HAM.
    g)   Menerapkan pembangunan wilayah perbatasan yang semula
         berorientasi pada pendekatan security (keamanan) menjadi pendekatan
         yang mengkombinasikan kesejahteraan dan keamanan.
    h)   Dibutuhkan tindakan afirmatif dalam aspek pengganggaran baik dari
         dana transfer (DAU, DAK, DBH) maupun dari Kementerian/Lembaga
         untuk lebih mendorong percepatan pembangunan daerah tertinggal,
         terdepan, terluar dan daerah pasca konflik.
    i)   Percepatan pembangunan Provinsi Kepulauan melalui pengaturan
         khusus, dan pengalokasian/peningkatan dana alokasi khusus pada
         sector perikanan, pariwisata bahari, transportasi laut modern, dan
         pemenuhan energi.
    j)   Diperlukan peningkatan intensitas dan cakupan Operasi Terpadu
         pengamanan wilayah di laut, di bawah koordinasi Bakorkamla dalam
         rangka pencegahan dan pemberantasan illegal logging, illegal fishing
         maupun illegal trading dalam rangka mengurangi kerugian Negara.
    k)   Dalam penyediaan lahan transmigrasi (khususnya di Papua), perlu
         dicermati mekanisme yang tepat untuk mencegah terjadinya
         kecenderungan konflik horizontal yang terjadi.
    l)   Terkait dengan kondisi pasca konflik di Papua, saat ini telah dilakukan
         harmonisasi dan sinkronisasi diantara masyarakat dengan berlandaskan
         kepada kearifan lokal, dan dimediasi melalui tokoh agama dan tokoh
         pemuda sehingga diharapkan pemerintah pusat dapat mendukung
         konsep tersebut melalui pelayanan yang maksimal dan terukur.
         Sementara itu, terkait dengan wilayah perbatasan Papua, terdapat isu
         yang berkembang mengenai Repatriasi masyarakat Papua New Guinea.
    m)   Terkait dengan pengembangan wilayah perbatasan di Provinsi Maluku
         Utara, diusulkan agar pembangunan ke depan memperhatikan Pulau
         Morotai, dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh wilayah
         tersebut yang dapat dikembangkan.

b. Hari Sabtu, 12 Desember 2009 (sesi II)
    Sidang Kelompok 1
    Prioritas Nasional : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan,
                         Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
    Wilayah            : Jawa-Bali
                                    30
a) Perintisan sekolah bertaraf international saat ini terkendala oleh
   pengadaan fasilitasi dan aset-asetnya.
b) Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan perguruan tinggi,
   sekarang banyak berdiri Perguruan Tinggi Swasta. Seyogyanya ada
   ketentuan untuk mengubah Perguruan Tinggi Swasta menjadi Perguruan
   Tinggi Negeri agar semakin diperingan.
c) Pendidikan sudah ada Bantuan Operasional Sekolah untuk SD dan SMP,
   namun belum ada untuk Madrasah Dinniyah. Untuk itu perlu diadakan,
   terutama untuk provinsi yang jumlah madrasahnya cukup besar.
d) Untuk penanganan penyakit menular beberapa provinsi mengharap
   perhatian dan koordinasi pusat karena berdampak pada aspek lainnya.
   Gangguan wabah rabies di Bali misalnya telah mengganggu pariwisata.
   Di sisi lain, pelayanan untuk imunisasi perlu ditingkatkan.
e) Untuk mendukung pelayanan pengendalian jumlah penduduk dan
   peningkatan kualitas hidup penduduk, terutama di desa yang masih
   rendah, perlu diperluas pelayanan KB gratis untuk masyarakat miskin.
f) Perlu kejelasan tentang rencana revitalisasi Program KB dan lembaga
   BKKBN. Apakah yang akan direvitalisasi program atau lembaganya.
g) Permasalahan IPM rendah di beberapa provinsi disebabkan karena APK
   dan APM masih rendah.
h) Di wilayah Jateng yang angka kemiskinannya mash cukup tinggi, masih
   ada sekitar 2,5 jt penduduk yang belum ditangani Jamkesmas.
i) Perlu payung kebijakan obat alternatif dari tumbuhan (herbal).
j) Perlu ada kebijakan yang memungkinkan daerah (Kabupaten/kota)
   dapat memberikan sharing transportasi pelayanan haji.
k) Perlu perhatian bagi pendidikan atlet, termasuk pendidikan budi pekerti
   dan sportivitasnya.
l) Harapan presentase penduduk miskin di wilayah DIY menjadi sebesar
   10,8-11,9% di tahun 2014 dalam RPJMN 2010-2014 cukup berat dicapai
   oleh wilayah DIY Pada tahun 2008, angka kemiskinan DIY sekitar 18%,
   sehingga DIY berharap target kemiskinan di tahun 2014 adalah sebesar
   11-12%. Target penurunan kemiskinan, untuk banten pada tahun 2012
   sudah 5,4%, sehingga kemungkinan target angka kemiskinan dapat
   dicapai pada tahun 2014 sesuai RPJM 2010-2014.
m) Perlu dipikirkan adanya regulasi atau pusat mengendalikan informasi
   yang mencegah agar masyarakat kita tidak semakin mengarah pada
   konsumerisme.
n) Dalam Kluster 3 program kemiskinan, agar dikaitkan dengan
   kewirausahaan wanita.
o) Diusulkan perlu adanya perlindungan pada pasar tradisional yang mulai
   tergeser pasar modern dan perlindungan terhadap asset orang miskin.

Sidang Kelompok 2
Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
                     Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Wilayah            : Kalimantan- Sulawesi
                               31
a) Setuju untuk mendukung dan melakukan sinkroni dan sinergi untuk
   mendukung Prioritas Nasional.
b) Tantangan masalah Ketahanan Pangan nasional merupakan peluang
   bagi Kalimantan dan Sulawesi yang memiliki visi pembangunan untuk
   menjadikan wilayahnya sebagai basis pertahanan pangan nasional
   melalui pembangunan pertanian dan perikanan.
c) Regional branding menjadi tema pembangunan pertanian di Sulawesi
   perlu menjadi pertimbangan utama dalam orientasi pengembangan
   komoditi unggulan, dan diusulkan dapat diterapkan di daerah lain.
d) Untuk mewujudkan target pembangunan ketahanan pangan melalui
   pembangunan di daerah diperlukan dukungan regulasi, pembiayaan,
   tata ruang, aksesibilitas, pengairan, dan listrik.
e) Terkait Pembangunan Bidang Kelautan, telah dilakukan zonasi tetapi
   penerapannya tidak maksimal sehingga memerlukan komitmen
   bersama. Diharapkan juga ada guidance dari DKP terkait pengembangan
   komoditas apa yang bisa disumbangkan oleh pulau Sulawesi bagi
   nasional. Seperti halnya Deptan yang telah jelas memberikan arahan
   kepada masing-masing provinsi. Oleh karena itu diusulkan untuk
   menetapkan target yang terukur untuk semua prioritas nasional,
   khususnya untuk bidang perikanan.
f) Diperlukan koordinasi dan sinergi peran yang harmonis antar
   depertamen PU dan Departemen pertanian, khususnya dalam
   pembangunan jaringan irigasi dan pencetakan lahan sawah.
g) Perluasan lahan pertanian diperlukan 2 juta hektar untuk Sulsel, Sulteng
   dan Sultra, dan 1,2 ribu hektar untuk Gorontalo. Hal ini mengingat
   masih banyaknya lahan tidur yang bisa dikelola untuk ekstensifikasi
   pertanian. Selain ekstensifikasi pertanian diperlukan intensifikasi
   pertanian yang berbasis teknologi, sehingga dikembangkan ke arah
   agroindustri.
h) Mengusulkan untuk menetapkan target yang terukur untuk semua
   prioritas nasional, termasuk untuk komoditi perikanan budidaya dan
   tangkap.
i) Pembangunan ketahanan pangan perlu terintegrasi dengan peningkatan
   kesejahteraan rakyat, serta mempertimbangkan keterkaitan proses
   produksi hulu dan hilir, dukungan infrastruktur, dan menggunakan
   pendekatan rice estate (di daerah-daerah yang representatif).
j) Perlu dioptimalkan pemanfaatan lahan tidur untuk kegiatan pertanian
   guna mendukung pengembangan ketahanan pangan di Kalimantan dan
   Sulawesi.
k) Pembiayaan diusulkan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi dapat
   diupayakan dengan meningkatkan peran swasta melalui Public Private
   Patnership, disertai dengan perbaikan iklim invesatasi dan iklim usaha.
l) Upaya meningkatkan daya tarik investor diperlukan pembangunan
   infrastruktur penunjang kegiatan produksi dan perdaggangan sebagai
   outlet (pelabuhan) dan dukungan regulasi untuk investasi.


                               32
m) Dalam ketahanan pangan agar diberikan perhatian yang memadai dalam
   hal diversifikasi pangan, dan perlunya pembagian titik berat penugasan
   antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal peningkatan pangan,
   misalnya diversifikasi pangan dalam pengembangan pasar lokal
   merupakan titik berat tugas pemerintah daerah.
n) Perlu adanya konservasi lingkungan hidup untuk mendukung visi
   Sulawesi sebagai basis ketahanan pangan nasional. Konservasi ini juga
   dapat dijadikan sebagai sumber air baku, pariwisata dan pengendalian
   banjir.
o) Diperlukan adanya penanganan serius dengan mengedepankan
   kerjasama antardaerah dan dukungan pemerintah pusat dalam
   revitalisasi DAS.
p) Pentingnya penerapan insentif dan disinsentif dalam pengelolaan
   lingkungan hidup
q) Pentingnya peningkatan manajemen penanganan bencana alam dan
   kerusakan hutan dan lahan, seperti kebakaran hutan dan lahan, banjir di
   wilayah hilir, longsor dan pencemaran sungai.

Sidang Kelompok 3
Prioritas Nasional : Infrastruktur dan Energi
Wilayah            : Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
a) Terkait dengan pengembangan infrastruktur khususnya Wilayah Papua,
   masalah yang krusial yang masih dihadapi terkait dengan pembangunan
   jalan untuk membuka akses kedalam wilayah dikarenakan kondisi
   geografis Wilayah Papua itu sendiri (Contoh: wilayah pegunungan
   tengah). Khususnya untuk Provinsi Papua, diusulkan agar pembangunan
   jalan Jayapura-Merauke (sepanjang perbatasan) menjadi prioritas.
   Permasalahan lain yang mengemuka terkait akses jalan di Provinsi
   Papua ialah masalah jalan lingkar selatan Jayapura yang merupakan
   turunan permasalahan dari Kota Jayapura. Akses jalan bandar udara-
   Kota Jayapura tidak dapat dilebarkan, sementara untuk membuat jalan
   baru sulit dilakukan. Sementara itu, rencana Provinsi Papua Barat, ruas
   jalan Manokwari-Bintuni-Teluk Kodama-Fakfak-Kaimana akan slesai
   pada tahun 2013, Diharapkan diakhir tahun 2014, semua ruas jalan
   Wilayah Papua dapat dilalui. Dalam perkembangannya, Biak diusulkan
   sebagai KAPET serta mengubah Status Biak dari Pusat Kegiatan Nasional
   (PKN) menjadi Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) mengingat bandar udara
   Biak yang sudah jarang digunakan terutama sebagai bandara
   internasional, sehingga perlu dipikirkan bersama. Selain itu perhatian
   pemerintah juga perlu mendukung pengembangan KAPET Sorong.
   Sementara itu, dalam upaya mendukung pariwisata di Raja Ampat,
   diusulkan untuk dibangun bandara internasional untuk menarik
   wisatawan maupun investor.
b) Secara garis besar Wilayah Papua perlu mempertimbangkan kondisi
   geopolitik dalam pengembangan ekonomi wilayahnya. Menilik rencana
   pemerintah kedepan, yaitu pencanangan Merauke sebagai Food Estate
                              33
     yang diarahkan akan menjadi lumbung pangan nasional, maka
     dibutuhkan berbagai infrastruktur pendukung, yaitu pembangunan
     infrastruktur irigasi (Sudetan-Sungai Digul sekitar 400 km) dan
     kebutuhan tenaga kerja mengingat penduduk asli Papua hanya sekitar
     15 persen dari total penduduk Papua. Sementara itu, dalam bidang
     energi, Papua Barat memiliki potensi sumber daya gas alam yang relatif
     potensial, sehingga diusulkan untuk pembangunan Pembangkit Listrik
     Tenaga Gas (PLTG) kedepan.
c)   Terkait dengan pengembangan infrastruktur di Wilayah Maluku, belum
     berkembang transportasi antar moda, disisi lain, jalan nasional juga
     masih belum cukup sehingga perlu peningkatan status ke jalan nasional.
     Kemudian ringroad Halmahera dimana Pulau Halmahera tersebut
     merupakan denyut nadi perekonomian belum secara tuntas diselesaikan
     (sekitar 50%). Disamping itu, daerah potensial lainnya (pulau lain seperti
     Mongoli) belum didukung dengan akses jalan, sehingga tidak menarik
     investor. Pembangunan Wilayah Maluku kedepan diusulkan untuk
     mengembangkan Trans Maluku untuk menjangkau 1430 pulau yang
     diusulkan untuk dicantumkan secara eksplisit di RPJMN 2010-2014.
     Kedepan, pengembangan dermaga dan lapangan terbang diharapkan
     dapat menjadi perhatian. Khususnya Penerbangan perintis dan
     pelabuhan penyeberangan dan laut. Selain itu, pembangunan
     infrastruktur irigasi di P. Seram dan P. Buru perlu mendapat perhatian
     karena merupakan daerah lumbung pangan di wilayah Maluku.
d)   Terkait dalam bidang energi, mengingat wilayah Maluku yang juga
     mengalami       pemadaman        listrik, sehingga    diusulkan     untuk
     pengembangan energi alternatif. Dalam hal ini, dapat dikembangkan
     untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Sementara
     itu potensi yang dimiliki oleh Maluku Utara yaitu energi panas bumi,
     yang juga dapat dikembangkan. Disamping itu, terdapat kesepakatan
     diantara 7 Provinsi kepulauan, terkait dengan akan dimanfaatkannya
     arus laut, sehingga perlu mendapatkan dukungan pemerintah pusat.
e)   Terkait dengan pembangunan infrastruktur dan energi di Wilayah Nusa
     Tenggara, sudah relatif sebagian besar tertampung dalam rencana
     pembangunan lima tahun kedepan. Potensi yang dimiliki oleh Nusa
     Tenggara Timur (NTT) khususnya ialah panas bumi, dan sedang
     dilakukan eksplorasi di Kabupaten Manggarai, selain itu, terdapat energi
     uap, angin, dan arus laut. Dalam pembangunan kedepan, NTT diarahkan
     sebagai lumbung ternak, dengan pencanangan NTT sebagai bumi sejuta
     sapi sehingga dibutuhkan dukungan infrastruktur irigasi terutama di
     wilayah P. Sumbawa.
f)   Terkait dengan kondisi wilayah perbatasan khususnya NTT dengan RDTL
     tentunya perlu didukung oleh infrastruktur yang memadai, diusulkan
     untuk diupayakan melalui peningkatan jalan menjadi jalan nasional
     dengan kualitas yang lebih baik terutama di Kabupaten Timur Tengah
     Utara, Alor, dan Atambua. Dalam kaitannya dengan perbatasan
     tersebut, perlu dilakukan redesign infrastruktur dengan fasilitas umum

                                 34
   yang lengkap. Selain itu, dibutuhkan dukungan pembangunan
   perumahan yang memadai.
g) Berbeda dengan NTT, pembangunan NTB kedepan akan bertumpu pada
   pariwisata dan agribisnis mengingat pencanangan program visit
   Lombok-Sumbawa 2011 sehingga perlu didukung pembangunan jalan
   strategis nasional (Lake-Dompu ke pelabuhan udara)

Sidang Kelompok 4
Prioritas Nasional : Reformasi Birokrasi, Daerah Tertinggal, Terdepan dan
                     Pasca Konflik
Wilayah            : Sumatera
a) Terkait dengan Substansi Inti Sumber Daya Manusia/ Penyempurnaan
   pengelolaan PNS yang meliputi sistem             rekrutmen, pendidikan,
   penempatan, promosi dan Mutasi, Kebijakan pemerintah adalah
   tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian , sistem
   rekrutmen dan pengadaan pegawai, pola karir dan penilaian kinerja
   PNS, sistem diklat, promosi dan mutasi, remunerasi, asuransi kesehatan
   dan sistem pengelolaan dana pensiun.
b) Pada saat ini disadari dalam proses pilkada, masih terjadi
   kecenderungan PNS yang “tidak netral” dan hal itu terjadi karena
   Pembina Karir PNS masih ditangani oleh para Pejabat Politik. Pada saat
   ini pemerintah sedang menyusun peraturan perundang-undangan yang
   mengatur/menentukan bahwa Pembina Karir PNS ditangani oleh
   Pejabat Birokrat dan tidak oleh Pejabat Politik sebagaimana yang terjadi
   pada saat ini.
c) Terkait dengan Substansi Inti Otonomi Daerah/Penghentian/
   Pembatasan Pemekaran Wilayah, kebijakan pemerintah adalah
   melakukan penundaan sementara (Moratorium) pembentukan Daerah
   Otonom Baru sampai tersusunnya Grand Strategy penataan daerah dan
   hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru.
d) Terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, kebijakan
   pemerintah adalah mendorong penyusunan dan penerapan Standar
   Pelayanan Minimal (SPM) di Daerah. Pelayanan terpadu satu atap perlu
   mengacu kepada SPM tersebut.
e) Terkait dengan Keppres 80 Tahun 2003, pada saat ini sedang direvisi
   mencakup 4 kategori, meliputi : usaha de-bottlenecking, memperjelas
   hal-hal yang bisa bersifat multi tafsir, menambahkan aturan tentang
   sistem co-financing (terkait juga dengan penyempurnaan PP Nomor 67
   Tahun 2005 tentang Kerjasama Pemerintah dan Swasta), dan dalam
   rangka mendorong industry kreatif, inovasi dan hasil penelitian.
f) Terkait dengan Substansi Inti Regulasi, kebijakan pemerintah adalah
   meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-
   undangan antara pusat dan daerah dalam rangka reformasi regulasi
g) Terkait dengan isu illegal fishing diperlukan proses penegakan hukum
   (proses pengadilan) secara lebih cepat agar hasil sitaan dapat
   dimanfaatkan secara maksimal.
                               35
     h) Terkait dengan penataan Perangkat Organisasi Daerah, Kebijakan
        pemerintah pada saat ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh
        dan penyempurnaan PP Nomor 41 Tahun 2007.
     i) Terkait substansi inti kebijakan, NAD mengusulkan agar PP 26/2008
        tentang RTRWN serta RTRWP dijadikan rujukan dalam penyusunan
        RPJMN, sehingga ada konsistensi di antara ketiga dokumen tersebut.
     j) Terkait substansi inti kerjasama internasional, gagasan Sumatera Utara
        untuk menjadikan Nias sebagai wilayah terdepan/perbatasan dengan
        Negara India akan dikaji lebih lanjut.
     k) Reintegrasi Aceh sudah diselesaikan pada tahun 2009 dan selanjutnya
        akan dikembalikan ke dalam program-program reguler.
     l) Terkait substansi inti keutuhan wilayah, perlu adanya perhatian khusus
        dari pemerintah pusat terhadap penegasan penetapan batas wilayah
        agar dapat menyelesaikan dan juga mencegah terjadinya konflik antar
        daerah, khususnya batas wilayah pemekaran/ Daerah Otonomi Baru
     m) Terkait substansi inti daerah tertinggal, usulan adanya Inpres untuk
        percepatan pembangunan daerah tertinggal dengan mengusung
        masalah ketertinggalan akan dikaji lebih lanjut. Sementara usulan
        penambahan daerah tertinggal akan dicermati oleh Kemeneg PDT
        berdasarkan kriteria daerah tertinggal.

c.   Hari Minggu, 13 Desember 2009 (sesi I)
     Sidang Kelompok 1
     Prioritas Nasional : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan,
                          Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
     Wilayah            : Kalimantan – Sulawesi
     a) Pembangunan sosial ekonomi di Kalimantan dan Sulawesi perlu
        difokuskan di wilayah perdesaan, terutama di daerah perbatasan,
        pedalaman, dan kepulauan. Pembangunan di wilayah perbatasan,
        pedalaman dan kepulauan perlu mempertimbangkan kondisi geograsif
        dan penyebaran penduduk, sehingga dapat dijangkau oleh masyarakat
        setempat, misalnya melalui pendekatan boarding school, dan
        puskesmas keliling.
     b) Sistem pendidikan nasional masih perlu meningkatkan perhatian pada
        pendidikan anak-anak kurang mampu, mengembangkan madrasah
        berstandar internasional, pendidikan kejuruan/SMK yang berbasis
        kondisi dan kebutuhan daerah, pemberian buku gratis (bukan murah),
        serta peningkatan mutu dan kompetensi guru.
     c) Dalam Implementasi ujian nasional pentingnya mempertimbangkan
        perbedaan-perbedaan untuk disetiap wilayah, karena setiap wilayah
        memiliki kualitas proses belajar mengajar yang berbeda
     d) Pentingnya pengembangan kerjasama penelitian antara pemerintah
        pusat (BPPT), pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam upaya
        meningkatkan dayasaing produk unggulan daerah.
     e) Untuk kesehatan, perlu dilakukan peningkatan akses puskesmas,
        peningkatan status dan kelengkapan rumah sakit rujukan, dan
                                   36
     penambahan dokter spesialis, serta perluasan akses kepada air bersih
     dan sanitasi.    Mengingat akses yang masih bermasalah, upaya
     pencegahan penyakit juga menjadi sangat penting.
f)   Angka kematian ibu dan bayi masih tinggi yang terkait dengan
     pernikahan usia dini perlu mendapat perhatian. Untuk itu, sosialisasi KB
     bekerjasama dengan Departemen Agama perlu ditingkatkan.
g)   Jamkesmas perlu diperluas tidak saja bagi masyarakat miskin.
     Sementara Jamkesda daerah tidak sanggup mendukung.
h)   Perlu adanya dukungan untuk pengembangan kreativitas dan teknologi
     putra daerah yang memiliki potensi.
i)   Tempat pagelaran seni dan olah raga masih sangat diperlukan untuk
     meningkatkan prestasi seni dan olah raga diseluruh provinsi di Sulawesi.
j)   Perlu dikembangkan keterkaitan jalurwisata antar provinsi yang
     berdekatan dengan dukungan infrastruktur yang memadai, khususnya
     sektor transportasi.
k)   Daerah diharapkan membangun rencana induk pengembangan
     pariwisata daerah, dengan mengantisipasi adanya kendala pemekaran
     wilayah, keamanan, pemasaran dan promosi (paket wisata nusantara).
l)   Asrama haji di Makasar perlu dibangun kembali karena kondisinya
     sudah tidak memadai.
m)   Target kemiskinan daerah yang dicantumkan dalam RPJMN sebagian
     besar telah sejalan dengan target daerah. Permasalahannya adalah
     berkaitan dengan upaya dalam mengarahkan dan fokus pada
     implementasi program-program agar target tersebut tercapai. Keduali
     Provinsi Kalimantan Timur merasa terlalu berat jika ditargetkan 5,1-5,7%
     pada tahun 2014 karena target tahun 2013 sebesar 7%.
n)   KUR sekarang masih menggunakan bunga komersial, sehingga
     perlakukan bank masih menyamakannya dengan sektor komersial. PKBL
     juga belum dibenahi, sebaiknya dapat terkait dengan kebijakan KUR
     untuk meningkatkan akses permodalan UMK.
o)   Data kemiskin masih beragam. Sebaiknya dibenahi dan distandarkan
     agar pengukuran efektivitas program dapat dilakukan. Pembelajaran
     Gorontalo menunjukkan perlunya keterkaitan antar data untuk
     mensinergikan berbagai intervensi agar pengurangan kemiskinan dapat
     dipercepat.
p)   PNPM perlu memperhatikan regional branding sesuai kebutuhan
     daerah, seperti misalnya PNPM PUAP dan PNPM Kelautan dan
     Perikanan sangat bermanfaat di Gorontalo. Mekanismenya perlu
     disederhanakan dan dipersingkat agar untuk menyelesaikan masalah
     kemiskinan masyarakat tidak harus menunggu sampai 6-8 bulan. Simpan
     Pinjam untuk Perempuan sangat efektif, sehingga perlu dikembangkan
     dalam komponen program PNPM lainnya.
q)   Perlu disusun mekanisme sinergi PNPM dengan program-program
     daerah, termasuk untuk koordinasinya.
r)   Perhatian untuk KAT perlu ditingkatkan.


                                37
Sidang Kelompok 2
Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
                     Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Wilayah            : Nusa Tenggara, Maluku, Papua
a) Seluruh Provinsi di wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua setuju,
   mendukung dan mengupayakan sinkronisasi RPJMD dan RPJMN 2010-
   2014.
b) Transmigrasi selain merupakan bagian dalam upaya pengembangan
   ekonomi, namun harus juga memperhatikan kesinambungan
   lingkungan. Khususnya Provinsi Papua dan Papua Barat, yang
   merupakan salah satu penyumbang oksigen dunia (paru-paru dunia),
   mengusulkan untuk melakukan oksigen trade.
c) Sementara itu, dipandang perlu untuk memperhatikan strategi,
   kebijakan dengan pendekatan kepulauan dan laut dalam pengembangan
   pembangunan di wilayah timur, khususnya 7 provinsi kepulauan yang
   sebagian besar menggantungkan aktivitas ekonominya pada sektor
   kelautan. Selain itu, potensi kelautan lainnya yang diinisiasi oleh 7
   provinsi kepulauan tersebut ialah penggunaan sumber energi arus laut
   sehingga kedepan membutuhkan dukungan pemerintah pusat terhadap
   rencana tersebut. Disisi lain, Khususnya untuk Provinsi Nusa Tenggara
   Timur, telah diinisiasikannya Program Gerakan Masuk laut (GEMALA)
   untuk memperhatikan transportasi laut yang digunakan, wisata bahari,
   budidaya ikan, dimana sebagian besar wilayah laut NTT merupakan
   wilayah konservasi, namun kendalanya bahwa hingga saat ini penduduk
   masih berada di perbukitan.
d) Disamping itu, dipandang perlu untuk memperhatikan masalah
   perangkat lunak seperti perijinan, infrastruktur, dll sebagai prasarat
   dasar pembangunan guna mendukung masuknya investasi kedalam
   suatu wilayah. Dalam mendukung masuknya investasi di Provinsi Papua,
   permasalahan yang dirasakan urgen ialah status tanah di Papua yang
   didominasi oleh hak ulayat, selain itu infrastruktur jalan sebagai akses
   masuk kedalam wilayah masih menjadi permasalahan utama. Sebagai
   contoh, pada tahun 2009 telah dilakukan studi pembangunan pabrik
   semen di Timika. Semen di Jayapura : Rp 70.000 per sak, di daerah
   puncak: 1,5 juta rupiah per sak. Hal ini menunjukkan pentingnya
   pembangunan infrastruktur jalan untuk mengatasi ekonomi biaya tinggi
   di Provinsi Papua.
e) Terkait dengan dukungan prioritas ketahanan pangan, sebagian besar
   dipenuhi dari luar wilayah, sehingga perlu mendapat perhatian
   pemerintah. Khususnya di Kabupaten Merauke Provinsi Papua, akan
   direncanakan sebagai food estate, sehingga tentunya membutuhkan
   dukungan infrastruktur khususnya irigasi untuk mendukung rencana
   tersebut. Sementara itu pengembangan pangan lainnya di Provinsi
   Papua yaitu Rumput laut yang dikembangkan di Teluk Cendrawasih yang
   berorientasi ekspor, sehingga perlu diperhatikan dukungan
   pengembangan lebih lanjut. Untuk Wilayah Maluku, mengingat 93
                               38
   persen wilayah Maluku terdiri atas lautan, sehingga prioritas
   pembangunan di Wilayah Maluku tersebut ialah pembangunan berbasis
   kelautan. Oleh karena itu, kedepan diharapkan Maluku dapat menjadi
   lumbung ikan nusantara. Namun kendala yang dihadapi ialah bahwa
   investasi di Wilayah maluku dengan output yang bergerak keluar
   Maluku, sementara persentase untuk Wilayah Maluku itu sendiri relatif
   minim sehingga manfaatnya tidak dirasakan masyarakat. Selain itu,
   untuk perikanan tangkap terdapat 10 pelabuhan yang dikelola Pemda
   yang kondisinya memprihatinkan. Oleh karena itu, diharapkan kondisi
   ini dapat menjadi perhatian Pemerintah Pusat dan tidak hanya terfokus
   hanya pada 2 pelabuhan nusantara saja. Sementara itu, sektor lainnya
   yang potensial dikembangkan di Wilayah Maluku ialah perkebunan
   khususnya rempah-rempah cengkeh dan pala yang diharapkan
   kedepannya dapat menjadi komoditas nasional. Sementara itu,
   kedepan, diharapkan Maluku Utara dapat menjadi “Lumbung Padi” di
   wilayah timur. Disisi lain, Nusa Tenggara Timur diarahkan untuk menjadi
   Provinsi Jagung dengan orientasi ekspor, selain itu potensi lainnya yaitu
   NTT sebagai gudang ternak. Sementara dalam sektor kehutanan,
   kedepan, NTT akan menggalakan konservasi hutan dengan cendana.
   Selain itu potensi lainnya NTT yaitu sebagai provinsi koperasi, dimana
   telah terdapat 3 atau 4 kabupaten yang menjadi kabupaten koperasi.
f) Dalam kaitannya dengan lingkungan hidup dan pengelolaan bencana,
   urgensi yang berkembang ialah perlunya Badan Penanggulangan
   Bencana Daerah yang memiliki standar minimum apabila terjadi
   bencana. Adapun untuk mengantisipasi terjadinya bencana diharapkan
   tata ruang yang disusun dengan mengedepankan kelestarian
   lingkungan. Selain itu, mengingat Maluku Utara termasuk kedalam
   daerah rawan bencana, diharapkan dapat dibangun sistem peringatan
   dini untuk mengantisipasi akan terjadinya bencana dengan
   mempertimbangkan karakteristik dan kondisi wilayah tersebut.
g) Terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Kabupaten Sorong,
   telah dibangun Infrastruktur dasar yang selanjutnya direncanakan
   pembangunan untuk bandar udara. Maluku sebagai salah satu daerah
   tertinggal menyebabkan kesenjangan dengan nasional semakin
   meningkat. Untuk itu, perlu upaya mempercepat kesejahteraan
   masyarakat Maluku melalui strategi khusus percepatan pembangunan
   Provinsi Maluku. Dalam perkembangannya, dokumen Percepatan
   Pembangunan Maluku dalam 5 tahun ke depan telah disusun dan
   dikoordinasikan dengan Bappenas dan K/L terkait.
h) Dalam upaya mendukung pengembangan Wilayah Maluku, perlu ada
   pembahasan kelompok yang melibatkan antara wilayah barat dengan
   timur sehingga dapat saling memberi masukan. Terkait dengan Pulau
   Morotai yang merupakan wilayah perbatasan, diusulkan agar menjadi
   kawasan khusus dengan pertimbangan lokasi yang strategis,
   ketersediaan bandara untuk menjadi bandara internasional, dan potensi
   wisata bahari yang tinggi, namun disisi lain, dengan melihat kondisi

                               39
   eksisting wilayah tersebut, terdapat eksploitasi pertambangan sangat
   luar biasa, salah satunya pertambangan nikel.
i) Aktivitas ekonomi di NTT merupakan aktivitas ekonomi dengan biaya
   tinggi. NTT terdiri atas 21 kab/kota serta 60% wilayah berupa laut. DAU
   yang diberikan oleh pemerintah pusat sebaiknya memperhitungkan
   tidak hanya luas wilayah darat namun wilayah laut juga. Terkait dengan
   kawasan pengembangan ekonomi, bahwa terdapat 13 KAPET di
   Indonesia (12 KAPET di Indonesia Timur salah satunya di NTT). Kedepan,
   diusulkan untuk Revitalisasi KAPET dalam upaya menutup kesenjangan
   antara Kawasan Barat Indonesia dan Kawasan Timur Indonesia.
   Khususnya untuk percepatan pembangunan kawasan timur Indonesia,
   investasi dasar masih harus disediakan oleh pemerintah, tidak dapat
   bergantung pada swasta maupun skema Public Private Partnership.
j) Sebagian besar laut di NTT masuk kawasan konservasi. Di bidang
   pariwisata, perlu memperjuangkan Pulau Komodo menjadi salah satu
   keajaiban dunia.

Sidang Kelompok 3
Prioritas Nasional : Infrastruktur dan Energi
Wilayah            : Sumatera
a) Percepatan penyelesaian rencana tata ruang di provinsi, kab dan
   kota.Tata ruang Pulau Sumatera sudah 4 tahun belum selesai. Terkait
   dengan perubahan yang signifikan yang harus dilakukan diantaranya
   adalah penetapan kawasan lindung
b) Sidang kelompok        mendukung rancangan RPJMN yang memuat
   rancangan program dari Bappenas dengan menampung segala usulan
   strategis dan koreksinya. RPJM agar memuat program kebijakan
   kegiatan yang bersifat affirmative, bukan business as usual.
c) Prioritas ditetapkan berdasarkan pertimbangan multikriteria, geopolitik,
   outward looking,
d) RPJMN agar lebih mempertimbangkan kondisi geografis pasifik dan
   mempertimbangkan kepulauan.
e) Jaringan transportasi di wilayah Sumatera sedang di buat sistem
   jaringannya termasuk sistem jaringan jalan tol di pantai timur yang
   diharapkan sistem transportasi di kota-kota yang dilewati juga dapat
   terintegrasi.
f) Jalan-jalan menjadi tumpuan jaringan utilitas lainnya, dengan demikian
   sedang dipikirkan apakah dalam 5 tahun dapat dilakukan kerjasama
   dalam pembebasan tanah sehingga jaringan jalan dan jaringan utilitas
   dapat direncanakan dari awal sistem jaringannya
g) Selain melebarkan jalan utama diharapkan ada jalan-jalan potensial di
   daerah yang bisa dijadikan alternatif yang saat ini kondisinya
   memerlukan perbaikan
h) Jembatan Musi III akan menjadi arteri primer dan diharapkan
   terintegrasi dengan jalan tol Indralaya

                                40
i) Batam menjadi contoh pembuatan jalan arteri yang baik untuk menjadi
   jalan nasional (pemeliharaan jalannya, termasuk peruntukan lahan di
   pinggir jalan)
j) Terkait pembangunan jalan tol, maka diharapkan dengan dilakukannya
   pembangunan jalan tol Medan – Kualanamu merangsang pembangunan
   jalan tol Kualanamu – Tebing Tinggi. Namun, terkait pembebasan tanah
   Medan Kualanamu perlu penyeragaman.
k) High way (Jalan Tol) Tol Pekan baru – Duri – Dumai perlu dikembangkan
   untuk mendukung Dumai sebagai KEK dan mendukung sebagai tempat
   produksi kelapa sawit. Hal ini sudah disetujui dan masuk PPP.
l) Tekait dengan gempa di Sumatera Barat, telah ada kegiatan khusus
   untuk gempa. Dalam draft RPJMN 2010-2014 telah ada rehabilitasi dan
   rekonstruksi pasca gempa. Di gempa yang terjadi kemarin, Menpera
   hanya melakukan pendampingan. Saat ini Menpera telah menyiapkan
   pedoman rumah tahan gempa dan akan segera disosialisasikan.
m) Terkait dengan wilayah perbatasan telah mengalokasikan pembangunan
   dikawasan perbatasan, termasuk di dalamnya Kep, Riau
n) Sampai januari 2010 akan menyelesaikan Desa Berdering. Kemudian
   akan ditingkatkan dalam menjadi Desa Pinter
o) Khusus sumatera, diusahakan Internet Gateway, antara lain di Medan,
   Jakarta, Surabaya Makassar. Setiap ibukota provinsi akan terhubung
   dengan international internet exchange gateway.

Sidang Kelompok 4
Prioritas Nasional : Reformasi Birokrasi dan Tatakelola, serta Daerah
                      Tertinggal, Terdepan dan Pascakonflik
Wilayah             : Jawa-Bali
a) Terkait dengan Substansi Inti Penegakan Hukum/Peningkatan Integrasi
   dan Integritas penerapan dan penegakan hukum oleh seluruh lembaga
   dan aparat hukum, kebijakan pemerintah (Strategi Nasional
   Pemberantasan Korupsi 2010-2025) sudah berbasis/melibatkan seluruh
   stakeholders yang terkait, sesuai dengan usulan Bappeda Jawa Barat.
b) Terkait dengan Substansi Inti Sumber Daya Manusia/ Penyempurnaan
   pengelolaan PNS yang meliputi sistem           rekrutmen, pendidikan,
   penempatan, promosi dan Mutasi, Kebijakan pemerintah adalah
   tersusunnya kebijakan tentang manajemen kepegawaian , sistem
   rekrutmen dan pengadaan pegawai, pola karir dan penilaian kinerja
   PNS, sistem diklat, promosi dan mutasi, remunerasi, asuransi kesehatan
   dan sistem pengelolaan dana pensiun.
c) Terkait         dengan           Substansi         Inti       Otonomi
   Daerah/Penghentian/Pembatasan Pemekaran Wilayah, kebijakan
   pemerintah adalah melakukan penundaan sementara (Moratorium)
   pembentukan Daerah Otonom Baru sampai tersusunnya Grand Strategy
   penataan daerah dan hasil evaluasi terhadap Daerah Otonom Baru.
d) Terkait dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
   Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan
                                41
         Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Kabupaten/Kota,           Kebijakan
         pemerintah pada saat ini adalah melakukan penyempurnaan PP 38
         tahun 2007 dan bagian dari rangkaian penyempurnaan UU Nomor 32
         Tahun 2004. Penyempurnaan PP 38 Tahun 2007 ini sudah dimasukkan
         dalam RPJMN 2010-2014. Hasil penyempurnaan ini diharapkan dapat
         diselesaikan pada tahun 2011. Disarankan agar pengaturan ini meliputi
         juga pembagian kewenangan yang jelas dan terinci untuk semua
         urusan/fungsi (sebagaimana pengaturan kewenangan urusan/fungsi
         bidang Pekerjaan Umum).
    e)   Terkait dengan Penataan Perangkat Organisasi Daerah, Kebijakan
         pemerintah pada saat ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh
         dan melakukan penyempurnaan atas PP Nomor 41 Tahun 2007.
    f)   Rancangan RPJMN akan mencakup juga strategi dan program bagi
         daerah yang sudah terentaskan dari ketertinggalan, agar dapat
         bertahan dan tidak kembali lagi menjadi daerah tertinggal.
    g)   Pembangunan daerah tertinggal dilakukan secara bersinergi dan
         terintegrasi dengan pembangunan desa tertinggal, perbatasan,
         penanggulangan kemiskinan, dan program-program terkait lainnya.
    h)   Untuk mengupayakan keberhasilan pelaksanaan transmigrasi,
         diperlukan adanya kesesuaian antara kebutuhan transmigran di wilayah
         penerima dengan kemampuan transmigran yang didatangkan.
    i)   Data-data daerah tertinggal akan terus dimutakhirkan, agar sesuai
         dengan kondisi terkini serta memenuhi kriteria daerah tertinggal yang
         telah ditetapkan.

d. Hari MInggu, 13 Desember 2009 (sesi II)
    Sidang Kelompok 1
    Prioritas Nasional : Pendidikan, Kesehatan, Penanggulangan Kemiskinan,
                         Kebudayaan, Kreativitas dan Inovasi Teknologi.
    Wilayah            : Nusa Tenggara, Maluku dan Papua
    a) Terkait dengan penggunaan data pendidikan dan kesehatan yang
       menjadi rencana pembangunan lima tahun kedepan relatif sejalan
       dengan hasil konfirmasi wilayah. Untuk peningkatan sinkronisasi dan
       sinergitas progam-program pusat dan daerah, diperlukan basis data
       yang baik dan sama.
    b) Ketersediaan infrastruktur dasar menjadi salah satu permasalahan
       untuk memperbaiki tingkat pendidikan dan kesehatan. Terkait dengan
       wilayah kepulauan, terdapat permasalahan pada akses pendidikan,
       sehingga perlu dikembangkan pengembangan pendidikan berbasis
       gugus kepulauan, tidak hanya terkonsentrasi pada wilayah daratan saja.
       Selain itu, pendidikan jarak jauh khususnya untuk daerah perbatasan
       perlu direncanakan untuk 5 tahun ke depan dalam upaya untuk
       mengejar berbagai ketertinggalan wilayah perbatasan.
    c) Dalam bidang kesehatan, pemberantasan penyakit menular dan air
       bersih masih perlu mendapatkan perhatian besar. Sebagai contoh: kasus
       penyakit malaria di Kabupaten Halmahera Selatan Provinsi Maluku
                                   42
     Utara, saat ini tengah dilakukan program pemberantasan penyakit
     malaria, dengan penyediaan infrastruktur berupa laboratorium malaria
     yang didukung oleh pemerintah maupun lembaga donor. Sementara itu,
     rumah sakit rujukan di tingkat kabupaten kondisinya jauh dari harapan.
     Jumlah perawat dan dokter, terutama dokter spesialis (Papua Barat)
     perlu menjadi perhatian pusat untuk distribusinya.
d)   Dalam bidang pariwisata, wilayah timur banyak memiliki obyek wisata
     potensial, namun demikian permasalahan yang dihadapi dalam upaya
     pengembangannya yaitu kurangnya promosi dan daya tarik dari paket
     wisata yang ditawarkan, sehingga peluang daya tarik pariwisata itu
     sendiri selalu berhasil ditangkap oleh Bali. Disamping itu, masih banyak
     daerah wisata yang aksesnya sangat terbatas.
e)   Dalam pengembangan pariwisata kedepan, perlu mendapatkan
     perhatian     selain    melihat    kekhasan      budaya,    juga    perlu
     mempertimbangkan potensi laut untuk wisata bahari. Untuk menuju
     kepada capaian tersebut, prioritas yang harus dilakukan ialah membuka
     akses terlebih dulu kemudian mempersiapkan dan memberdayakan
     masyarakatnya melalui berbagai potensi wisata yang ada.
f)   Terkait dengan pengembangan pendidikan, permasalahan yang juga
     harus mendapat perhatian ialah dukungan terhadap Dewan Riset
     Daerah yang belum memadai. Semenytara itu, apabila dilihat dari Indeks
     Pembangunan Manusia (IPM) provinsi-provinsi di wilayah timur memiliki
     IPM yang relatif rendah, sehingga diperlukan penanganan khusus untuk
     percepatannya.
g)   Sementara itu terkait dengan pelaksanaan PNPM masih banyak terfokus
     pada pembangunan fisik, namun dengan prinsip open menu, masyarakat
     dapat menggunakannya untuk keperluan lain seperti terkait pendidikan,
     kesehatan, dan sebagainya.
h)   Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, hamonisasi dan
     sinkronisasi program antara pusat, provinsi, dan kabupaten sangat
     diperlukan, yang perlu menjadi pertimbangan utama adalah
     keberpihakan kepada masyarakat miskin (antara lain melalui pro-poor
     planning, budgeting & monitoring evaluasi). Sejalan dengan hal
     tersebut, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan perlu di dorong
     untuk memperkuat produksi, memperluas pemasaran, dan
     mengembangkan berbagai skema pendanaan.                  Hal ini dapat
     dilaksanakan sejalan dengan penguatan kewirausahaan melalui
     kerjasama berbagai pihak terkait seperti perguruan tinggi lokal, CSR.
     Untuk menuju upaya tersebut, diperlukan kebijakan yang memayungi
     penciptaan kewirausahaan baru untuk menekan laju kemiskinan.
     Namun permasalahan yang mewarnai saat ini yaitu masih adanya
     permasalahan konflik yang menghambat investasi, sehingga program-
     program penanggulangan kemiskinan yang ada sekarang dirasakan
     masih kurang mencukupi.
i)   Dalam kaitannya dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, bunga KUR
     perlu diturunkan lebih rendah dari bunga komersial. Selain itu, UMKM

                                 43
    yang tidak bankable kan sulit mengikuti persyaratan mendapatkan
    bunga komersial. Namun, perlakuan khusus bisa dipertimbangkan pada
    komoditas unggulan lokal, misalnya rumput laut dan perikanan tangkap.
    Kedepan pengelolaan KUR akan diperbaiki, antara lain dengan
    menambah 8 bank yang ikut menyalurkan KUR, menurunkan bunga
    sebesar 2%, dan menciptakan linkage dengan lembaga bukan bank.

Sidang Kelompok 2
Prioritas Nasional : Ketahanan Pangan, Iklim Investasi dan Iklim Usaha,
                     Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Bencana
Wilayah            : Sumatera
a) Seluruh provinsi setuju dan mendukung sinkronisasi dan sinergi dalam
   mencapai tujuan-tujuan RPJMN.
b) Perlu diberikannya perhatian terhadap strategi kebijakan dengan
   pendekatan kepulauan dan laut.
c) Perlu perhatian kepada konsep-konsep dan factor-faktor yang terkait
   dengan implementasi.
d) Perlu perhatian kepada masalah-masalah perangkat lunak
   pembangunan (perizinan, sistem informasi, dan sebagainya) sebagai
   prasyarat dasar pembangunan.
e) Pembukaan peluang konsep-konsep baru dengan memperhatikan pagu.
f) Secara keseluruhan isi dari matriks sinkronisasi pusat dan daerah dalam
   pencapaian prioritas nasional sudah sesuai.
g) Perlunya peremajaan lahan dan bukan pembukaan lahan baru (karet,
   kopi, kelapa) karena lahan yang ada kebanyakan milik petani kecil. Saat
   ini Sumsel sudah mengalokasikan dana untuk Karet dan Kopi rakyat
h) Perlunya membangun sektor pertanian berbasis kewilayahan dengan
   subsistem-subsistem       komoditi     (kawasan     agropolitan/maupun
   minapolitan) di wilayah Aceh.
i) Terkait masalah irigasi, Lampung memerlukan bantuan irigasi, karena
   hanya 3 bulan per tahun masa tanam. Sementara Sumatera Utara
   terdapat daerah irigasi Sebudu, namun jaringan irigasinya kurang baik.
   Sedangkan Sumatera Selatan, irigasi di komering kering, karena di
   hulunya di Lampung kurang penghijauan
j) Diharapkan fleksibilitas pengaturan ketenagakerjaan di daerah dapat
   dilakukan, sehingga perpindahan tenaga kerja dari satu sektor ke sektor
   lain dapat lebih mudah. Karenanya, diperlukan sinkronisasi peraturan.
k) Diharapkan pada 2010 aturan turunan untuk KEK dapat keluar dan
   pengajuan dari daerah dapat mulai diproses, saat ini sudah ada 48
   proposal dari 27 provinsi.
l) Terdapat 200 industri di Sumatera yang harus menurunkan kadar
   emisinya, sehingga KLH dan Badan Lingkungan hidup perlu bekerjasama.

Sidang Kelompok 3
Prioritas Nasional : Infrastruktur dan Energi
Wilayah            : Jawa-Bali
                                44
a) Perlu percepatan penyelesaian pembangunan jalan, termasuk jalan tol
   dan jembatan, di wilayah Jawa-Bali untuk membuka akses wilayah,
   memperlancar kegiatan transportasi dan mendukung perekonomian
   daerah.
b) Perlu dukungan pemerintah pusat untuk pembiayaan pemeliharaan
   jalan nasional yang telah berubah menjadi jalan kab/kota.
c) Terkait pembangunan jaringan prasarana dan penyediaan sarana
   transportasi antar moda dan antar pulau, perlu diselesaikan
   pembangunan sarana transportasi, antara lain pelabuhan Tanjung
   Pandan di jawa Timur, bandara Ahmad Yani dan Karimun Jawa, serta
   Pelabuhan Arjuna di Jawa Barat.
d) Terkait penurunan tingkat kecelakaan transportasi, masih banyak
   perlintasan sebidang yang belum ada penjaganya. Perlu dikoordinasikan
   dengan Dirjen Perkeretaapian dalam mendukung zero accident.
e) Terkait pembangunan perumahan dan permukiman, perlu adanya
   bantuan BUMN terkait dengan pemanfaatan lahan pemilikan BUMN
   untuk rusunawa, khususnya yang terletak di sentral industri dan
   perdagangan. Selain itu, pembangunan perumahan layak huni di
   perdesaan juga perlu mendapat perhatian.
f) Perlu adanya penyelesaian pembangunan prasarana pengendalian
   banjir di wilayah Jawa-Bali, antara lain pembangunan Banjir Kanal Timur,
   Banjir Kanal Barat dan Sungai Ciliwung di DKI Jakarta, pengendalian
   banjir di Sungai Citarum di Jawa Barat, normalisasi alur Sungai Tukad
   Unda di Bali, pengendalian banjir di Banten Selatan, dan pengelolaan
   luapan lumpur Sidoarjo di Jawa Timur.
g) Perlu adanya penanganan Daerah Aliran Sungai (DAS), antara lain DAS
   Bengawan Solo.
h) Perlu adanya peningkatan penyediaan pelayanan sanitasi dan pelayanan
   air minum di wilayah Jawa-Bali.
i) Terkait energi listrik, listrik perdesaan diharapkan bisa menjadi prioritas
   nasional. Perlunya disediakan anggaran untuk peningkatan
   pemanfaatan energi terbarukan.
j) Terkait tata ruang, perlu adanya kebijakan untuk mempercepat proses
   penyusunan RTRW Provinsi.

Sidang Kelompok 4
Prioritas Nasional : Reformasi Birokrasi dan Tatakelola, serta Daerah
                     Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pascakonflik
Wilayah            : Kalimantan-Sulawesi
a) Sebagai salah satu implementasi dari konsep “PNS Sebagai Perekat
   Bangsa”; disarankan agar PNS yang bekerja di daerah terpencil dan
   berprestasi, untuk dimutasikan ke Pusat, sehingga dapat didaya-
   gunakan dengan lebih baik dan manfaatnya lebih luas/lingkup nasional.
b) Reformasi Birokrasi merupakan suatu rangkaian menyeluruh dalam
   pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik melalui
   terobosan kinerja secara terpadu, dan disarankan untuk memperhatikan
                                45
     factor-faktor yang menjadi pra-syarat terjadinya Good Governance
     meliputi : a) masalah leadership dan Pembinaan Karier berdasarkan
     prinsip “merit system”; b) take-home-pay yang mencukupi kebutuhan
     sehari-hari; c) partisipasi masyarakat dalam setting aspek pemerintahan
     yang diperbolehkan dan sesuai dengan peraturan per-UU-an yang
     berlaku; d) prinsip Reward and Punishment; e) peningkatan kualitas
     SDM; f) reformasi di bidang keuangan dan perencanaan.
c)   Pada saat ini disadari dalam proses pilkada, masih terjadi
     kecenderungan PNS yang “tidak netral” dan hal itu terjadi karena
     Pejabat Pembina Kepegawaian masih ditangani oleh para Pejabat
     Politik. Pemerintah sedang menyusun peraturan perundang-undangan
     yang mengatur/menentukan bahwa Pembina Kepegawaian ditangani
     oleh Pejabat Birokrat dan tidak oleh Pejabat Politik sebagaimana yang
     terjadi pada saat ini
d)   Terkait dengan Penataan Perangkat Organisasi Daerah, Kebijakan
     pemerintah pada saat ini adalah melakukan evaluasi secara menyeluruh
     dan melakukan penyempurnaan atas PP Nomor 41 Tahun 2007.
e)   Karena dari sekitar 70.000 desa di Indonesia, masih ada sekitar 32.000
     desa (45% dari seluruh desa) yang merupakan Desa Tertinggal, maka
     diusulkan agar kriteria penetapan Daerah Tertinggal juga
     memperhatikan keberadaan desa-desa tertinggal di tingkat
     Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
f)   Saat ini telah dikembangkan ‘Bedah Desa’, yaitu model pembangunan
     desa tertinggal yang berlokasi di daerah tertinggal, yang diharapkan
     akan dapat direplikasi oleh kabupaten/kota lainnya.
g)   Target pengentasan daerah tertinggal sebanyak 50 kabupaten masih
     terlalu sedikit, namun untuk daerah-daerah yang telah terentaskan dari
     ketertinggalan, akan dilakukan pembinaan agar dapat bertahan dan
     tidak kembali lagi menjadi daerah tertinggal.
h)   Agar tidak berpotensi membuka ‘luka lama’ di wilayah-wilayah yang
     telah melewati konflik, terminologi “Paska Konflik” (post-conflict)
     disarankan untuk diganti dengan terminologi yang lebih kondusif,
     misalnya “Pembangunan Perdamaian” (peace-building).
i)   Penanganan wilayah paska konflik diusulkan untuk juga memperhatikan
     wilayah-wilayah yang turut mengalami pengaruhnya, di antaranya
     wilayah-wilayah yang berbatasan.
j)   Penanganan kawasan perbatasan, diantaranya pembangunan jalan
     strategis perbatasan, akan dikoordinasikan secara khusus dalam wadah
     Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP).
k)   Masih sangat diperlukan peningkatan koordinasi, baik lintas K/L, antara
     pusat dan daerah, maupun antar daerah, agar terwujud konsistensi
     kebijakan dan integrasi kegiatan pembangunan, di antaranya dalam
     pembangunan Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang diinisiasi oleh
     Depnakertrans.



                                46
          l) Diusulkan agar kemajuan suatu daerah diukur secara utuh, sehingga
             tidak hanya didasarkan pada PDRB/kapita saja, tetapi juga IPM dan
             tingkat pemerataan pendapatan.

VI.   TINDAK LANJUT
      (1) Berbagai masukan dari hasil sidang kelompok akan menjadi dasar
          penyempurnaan Rancangan Buku I, Buku II dan Buku III RPJMN 2010-2014.
      (2) Penyelesaian Rancangan Akhir RPJMN 2010-2014 dijadwalkan pada tanggal
          22-30 Desember 2009.
      (3) Perbaikan III Rancangan Rencana Strategis        Kementerian/Lembaga
          dijadwalkan pada tanggal 16-20 Desember 2009.
      (4) Pembahsan Rancangan Akhir RPJMN 2010-2014 dijadwalkan pada tanggal 21
          Desember 2009.
      (5) Finalisasi Rancangan Akhir RPJMN 2010-2014 dijadwalkan pada tanggal 22-
          30 Desember 2009.




                                       47

								
To top