Kawasan Berikat KB adalah suatu bangunan tempat atau kawasan - PDF by emz20494

VIEWS: 285 PAGES: 6

									                                                                                                             •   Atas pengiriman barang hasil produksi
                       PENGERTIAN                                      FASILITAS YANG                            PDKB ke PDKB lainnya untuk diolah lebih
                                                                                                                 lanjut, diberikan fasilitas tidak dipungut
                                                                            DIBERIKAN                            PPN dan PPnBM.

                                                                                                             •   Atas pengeluaran barang dan/atau bahan
•   Kawasan Berikat (KB) adalah suatu              Pada dasarnya, fasilitas yang dimiliki oleh
                                                                                                                 dari PDKB ke perusahaan industri di DPIL
    bangunan, tempat, atau kawasan dengan          Kawasan Berikat diberikan terhadap :
                                                                                                                 atau PDKB lainnya dalam rangka
    batas-batas tertentu yang di dalamnya             1. impor barang;
                                                                                                                 subkontrak, diberikan fasilitas tidak
    dilakukan kegiatan usaha industri pengolahan      2. pemasukan Barang Kena Pajak (BKP);
    barang dan bahan, kegiatan rancang bangun,        3. pengiriman hasil produksi;                              dipungut PPN dan PPnBM.
    perekayasaan, penyortiran, pemeriksaan awal,      4. pengeluaran barang;
    pemeriksaan akhir, dan pengepakan atas            5. penyerahan kembali BKP;                             •   Atas penyerahan kembali BKP hasil
    barang dan bahan asal impor atau barang dan       6. peminjaman mesin;                                       pekerjaan subkontrak oleh PKP di DPIL
    bahan dari dalam Daerah Pabean Indonesia          7. pemasukan Barang Kena Cukai (BKC) ke                    atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB
    Lainnya (DPIL), yang hasilnya terutama untuk         dan/atau dari KB.                                       asal, diberikan fasilitas tidak dipungut
    tujuan ekspor.                                                                                               PPN dan PPnBM.
                                                   Adapun fasilitas yang diberikan sebagai berikut :
•   Penyelenggara Kawasan Berikat (PKB)                                                                      •   Atas     peminjaman    mesin    dan/atau
    adalah perseroan terbatas, koperasi, yang         •   Atas impor barang modal atau peralatan                 peralatan pabrik dalam rangka subkontrak
    berbentuk badan hukum atau yayasan yang               dan peralatan perkantoran, yang semata-                dari PDKB kepada perusahaan industri di
    memiliki,   menguasai,   mengelola     dan            mata dipakai oleh PKB termasuk PKB                     DPIL      atau   PDKB     lainnya    dan
    menyediakan sarana dan prasarana guna                 merangkap sebagai PDKB; barang modal                   pengembaliannya ke PDKB asal, diberikan
    keperluan    pihak  lain   di  KB     yang            dan peralatan pabrik yang berhubungan                  fasilitas tidak dipungut PPN dan
    diselenggarakannya berdasarkan persetujuan            langsung dengan kegiatan produksi PDKB                 PPnBM.
    untuk menyelenggarakan KB.                            yang semata-mata dipakai oleh PDKB,
                                                          diberikan fasilitas pembebasan Bea                 •   Atas pemasukan BKC dari DPIL ke PDKB
•   Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB)                   Masuk serta tidak dipungut PPN,                        untuk diolah lebih lanjut, diberikan fasilitas
    adalah perseroan terbatas atau koperasi yang          PPnBM dan PPh Pasal 22 impor.                          pembebasan cukai.
    melakukan kegiatan usaha industri di KB.
                                                      •   Atas impor barang dan/atau bahan untuk           Catatan
                                                          diolah di PDKB, diberikan fasilitas
                                                          pembebasab Bea Masuk dan Cukai                     •   Pengeluaran barang dari KB yang
                                                          serta tidak dipungut PPN, PPnBM, dan                   ditujukan kepada orang yang memperoleh
                                                          PPh Pasal 22 impor.                                    fasilitas pembebasan atau penangguhan
                                                                                                                 bea masuk, cukai dan pajak dalam rangka
                                                      •   Atas pemasukan BKP dari DPIL ke PDKB                   impor,     diberikan pembebasan     BM,
                                                          untuk diolah lebih lanjut, diberikan fasilitas         pembebasan cukai, tidak dipungut PPN,
                                                                                                                 PPnBM dan PPh Pasal 22 Impor.
                                                          tidak dipungut PPN dan PPnBM.
    Namun, apabila pengeluaran tersebut                                                             •   Persetujuan sebagai PKB diajukan oleh
    ditujukan ke DPIL biasa, dikenakan                TATA CARA PENDIRIAN                               pengusaha kepada Menteri Keuangan melalui
    pungutan negara berupa BM, Cukai, PPN,                                                              Direktur Jenderal Bea dan Cukai baik setelah
    PPnBM dan PPh Pasal 22 impor.                                                                       ataupun sebelum fisik bangunan berdiri
                                                                                                        dengan melampirkan berbagai persyaratan
    Dasar perhitungan pungutan negara            •   Penetapan suatu kawasan atau tempat                lainnya sesuai     Surat Keputusan Menteri
    tersebut adalah :                                sebagai Kawasan Berikat (KB) serta                 Keuangan No. 291/KMK.05/1997 tanggal 26
    a) BM berdasar tarif bahan baku dengan           pemberian    persetujuan    Penyelenggara          Juni 1997 tentang Kawasan Berikat.
        pembebasan yang berlaku pada saat            Kawasan Berikat (PKB) atau PKB merangkap
        impor untuk dipakai dan nilai pabean         Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB)            •   Pengusaha yang telah mendapat persetujuan
        yang terjadi pada saat barang                dilakukan  dengan     Keputusan    Menteri         PDKB atau persetujuan berusaha di KB dari
        dimasukkan ke KB;                            Keuangan.                                          PKB wajib memberitahukan kepada Direktur
    b) Cukai       berdasarkan     ketentuan                                                            Jenderal melalui PKB dalam waktu 14 (empat
        perundang-undangan yang berlaku;         •   Perusahaan yang dapat diberikan persetujuan        belas) hari sebelum memulai kegiatannya
    c) PPN, PPnBM, dan PPh Pasal 22 Impor            sebagai PKB adalah perusahaan :                    dengan melampirkan persyaratan yang
        berdasar harga penyerahan                       a) Penanaman Modal Dalam Negeri                 ditetapkan dalam Skep Menteri Keuangan No.
                                                           (PMDN) ;                                     291/KMK.05/1997 tanggal 26 Juni 1997
•   Penyerahan barang hasil olahan produsen             b) Penanaman Modal Asing (PMA),baik             tentang Kawasan Berikat.
    pengguna fasilitas Bapeksta Keuangan                   sebagian    atau     seluruh     modal
    dari DPIL untuk diolah lebih lanjut oleh               sahamnya dimiliki oleh peserta asing ;
    PDKB diberikan perlakuan perpajakan                 c) Non - PMA/PMDN yang berbentuk
    yang sama dengan perlakuan terhadap                    Perseroan Terbatas (PT) ;                               PEMASUKAN ATAU
    barang yang diekspor.                               d) Koperasi berbentuk badan hukum ;
                                                           atau                                                 PENGELUARAN SERTA
•   Barang impor berupa makanan dan/atau                e) Yayasan.                                                   SUBKONTRAK
    minuman      yang    dimaksudkan     akan
    dikonsumsi di dalam KB atau barang impor     •   Perusahaan harus telah mempunyai kawasan
    lainnya selain yang tercantum diatas wajib       yang berlokasi di kawasan industri. Dalam
    dilunasi BM, Cukai, PPN, PPnBM, dan              hal kawasan yang dimiliki perusahaan berada        Pemasukan
    PPh Pasal 22 Impor sesuai tatalaksana            di dalam daerah yang tidak mempunyai
    dibidang impor dan cukai di Kantor Pabean        kawasan industri, maka kawasan tersebut
                                                                                                        •   Pemasukan barang impor berupa barang
    sebelum dimasukkan ke dalam KB.                  harus termasuk dalam kawasan peruntukan
                                                                                                            modal atau peralatan yang digunakan
                                                     industri yang ditetapkan Pemda tingkat II.
                                                                                                            untuk pembangunan/konstruksi, perluasan,
                                                                                                            penyelenggaraan   kantor    KB     wajib
                                                 •   Dalam hal suatu perusahaan telah memiliki              memenuhi tatalaksana kepabeanan di
                                                     industri sebelum ditetapkan keputusan ini,             bidang impor.
                                                     perusahaan industri yang bersangkutan dapat
                                                     ditetapkan sebagai PKB yang merangkap
                                                                                                        •   Pemasukan barang modal atau peralatan
                                                     sebagai PDKB.
                                                                                                            pabrik yang dipergunakan secara langsung
    dalam proses produksi, barang dan/atau
    bahan ke KB dapat dilakukan dari :                Pengeluaran                                      •   Pengeluaran barang yang telah diolah
    a) Tempat Penimbunan Sementara (TPS);                                                                  PDKB ke DPIL, dilakukan dengan
    b) Gudang Berikat (GB);                                                                                menggunakan PIB (BC 2.0) sesuai
                                                      •   Pengeluaran barang hasil olahan PDKB
    c) KB lainnya;                                                                                         tatalaksana kepabeanan di bidang impor,
                                                          dapat dilakukan dengan tujuan :
    d) PDKB dalam satu KB;                                                                                 setelah ada realisasi ekspor dan/atau
                                                          a) Ekspor;
    e) Produsen pengguna fasilitas Bapeksta                                                                pengeluaran ke PDKB lainnya, yaitu :
                                                          b) KB lainnya;
        Keuangan; dan
                                                          c) PDKB dalam satu KB;                           k untuk komponen, sebanyak-banyaknya
    f) DPIL.                                                                                                   berjumlah 50% (lima puluh persen),
                                                          d) ETP; atau
                                                          e) DPIL.                                             dan
•   Barang-barang impor diatas yang terkena                                                                k untuk barang lainnya sebanyak-
    peraturan       larangan      impor       tidak                                                            banyaknya berjumlah 25% (dua puluh
                                                      •   Pengeluaran barang untuk tujuan ekspor
    diperbolehkan dimasukkan ke dalam KB.                                                                      lima persen).
                                                          dilakukan     dengan       menggunakan
    Selain itu tidak dilakukan pemeriksaan
                                                          Pemberitahuan Ekspor Barang (BC 3.0)
    fisik kecuali terdapat hasil intelijen tentang
                                                          dan formulir BC 2.3 dan diberlakukan         •   Pengeluaran barang dengan tujuan untuk
    adanya         pelanggaran           ketentuan                                                         diekspor, diekspor kembali, dari KB satu ke
                                                          ketentuan pabean dibidang ekspor.
    kepabeanan yang dinyatakan dalam surat                                                                 KB lainnya untuk diolah lebih lanjut, dari
    perintah tertulis Direktur Jenderal Bea dan                                                            satu PDKB ke PDKB lainnya, dari PDKB ke
    Cukai.     Pemasukan        barang       impor    •   Pengeluaran barang asal impor yang tidak
                                                          diolah dan akan diekspor kembali dilakukan       ETP, tidak dilakukan pemeriksaan fisik
    sebagaimana disebutkan diatas juga tidak                                                               kecuali terdapat hasil intelijen tentang
    diberlakukan ketentuan tataniaga dibidang             dengan menggunakan PEB dan formulir
                                                          BC 2.3.                                          adanya         pelanggaran         ketentuan
    impor.                                                                                                 kepabeanan yang dinyatakan dalam surat
                                                                                                           perintah tertulis dari Direktur Jenderal Bea
•   Pemasukan barang impor dari TPS, GB,              •   Pengeluaran barang hasil olahan dari KB
                                                                                                           dan Cukai.
    KB lainnya dan PDKB dalam satu KB                     ke KB lainnya untuk diolah lebih lanjut
                                                          dilakukan dengan menggunakan formulir
    mempergunakan dokumen BC 2.3 yang
                                                          BC 2.3 dilampiri kontrak pembelian.          •   Pengeluaran mesin dan/atau peralatan
    dilampiri dengan B/L atau AWB, invoice,                                                                pabrik dari KB dengan tujuan direparasi di
    Packing List dan dokumen pendukung                                                                     luar negeri dilkukan dengan menggunakan
    lainnya.                                          •   Pengeluaran barang hasil olahan dari
                                                                                                           PEB dan formulir BC 2.3, sedangkan
                                                          PDKB ke PDKB lainnya dalam satu KB
                                                                                                           apabila reparasi dilakukan di DPIL dapat
•   Pemasukan barang atau bahan dari                      untuk diolah lebih lanjut atau untuk
                                                                                                           dilaksanakan      dengan    menggunakan
    produsen pengguna fasilitas Bapeksta                  pengepakan hasil industri, dilakukan
                                                                                                           formulir BC 2.3 dan mempertaruhkan
    Keuangan dan DPIL menggunakan formulir                dengan menggunakan formulir BC 2.3
                                                                                                           jaminan serta dilakukan pemeriksaan fisik.
    BC 4.0 yang dilampiri faktur pajak dan                dilampiri dengan kontrak pembelian.
    dokumen pendukung lainnya.                                                                         •   Mesin dan/atau peralatan yang direparasi
                                                      •   Pengeluaran barang hasil olahan dari
                                                                                                           tersebut harus dimasukkan kembali ke
                                                          PDKB ke ETP, dilakukan dengan
                                                                                                           dalam KB selambat-lambatnya 12 (dua
                                                          menggunakan BC 2.3.
                                                                                                           belas) bulan sejak bulan pengeluarannya
                                                                                                           dari KB.
Subkontrak
                                                                                                     Catatan
•   PDKB dapat mensubkontrakan sebagian                             KEWAJIBAN PKB
    dari kegiatan pengolahannya kepada                                                                 PKB dilarang memindahkan barang modal
    PDKB lain dalam satu KB, KB lainnya atau                                                           atau peralatan asal impor yang dipergunakan
    perusahaan industri di DPIL, kecuali                                                               untuk membangun konstruksi serta peralatan
    pekerjaan pemeriksaan awal, pemeriksaan                                                            perkantoran tanpa persetujuan Direktorat
                                                  •   Membuat pembukuan atau catatan serta             Jenderal Bea dan Cukai.
    akhir, penyortiran dan pengepakan.
                                                      menyimpan dokumen impor atas barang
                                                      modal dan peralatan yang dimasukkan
•   Pekerjaan subkontrak tersebut harus
                                                      untuk keperluan pembangunan atau
    diselesaikan   selambat-lambatnya   60
                                                      konstruksi dan peralatan perkantoran KB ;
    (enam puluh) hari sejak dikeluarkannya
    barang dan/atau bahan dari KB.
                                                                                                                    KEWAJIBAN PDKB
                                                  •   Menyelenggarakan pembukuan sesuai
                                                      dengan Standar Akuntansi Indonesia
•   Pengeluaran barang sebagaimana yang
                                                      (GAAP) ;
    disebutkan diatas dilakukan dengan
    formulir BC 2.3 dengan dilampiri perjanjian                                                        •   Membuat pembukuan atau catatan serta
                                                  •   Memberikan rekomendasi PDKB kepada                   menyimpan dokumen atas pemasukan,
    subkontrak yang bersangkutan.
                                                      pengusaha yang melakukan kegiatan                    pemindahan dan pengeluaran barang
                                                      usaha di KB yang dikelolanya ;
•   Untuk subkontrak yang berkaitan dengan                                                                 dan/atau bahan di KB ;
    perusahaan      di     DPIL,    dilakukan
                                                  •   Memasang tanda nama perusahaan dan               •   Menyelenggarakan pembukuan tentang
    pemeriksaan      fisik    dan      dengan
                                                      fasilitas yang dimiliki di tempat yang dapat         pemasukan,       pemindahan,     dan
    mempertaruhkan jaminan berupa jaminan
                                                      dilihat umum dengan jelas ;                          pengeluaran barang dan/atau bahan ke
    tunai atau jaminan bank atau custom bond
    atau atau surat sanggup bayar (khusus                                                                  dan dari KB sesuai Standar Akuntansi
    bagi perusahaan yang termasuk dalam           •   Melaporkan kepada Kepala Kantor apabila              Keuangan;
    daftar putih).                                    terdapat PDKB yang tidak beroperasi ;
                                                                                                       •   Memberi kode untuk setiap jenis barang
•   PKB dapat meminjamkan mesin dan/atau          •   Menyimpan dan memelihara buku, catatan,              sesuai   dengan    sistem    pembukuan
    peralatan    pabrik   untuk    keperluan          dan dokumen yang berkaitan dengan                    perusahaan secara konsisten;
    pengerjaan    subkontrak kepada PDKB              kegiatan usahanya dalam kurun waktu 10
    lainnya atau subkontraktor di DPIL untuk          tahun ;                                          •   Menyimpan dan memelihara buku, catatan
    jangka waktu paling lama 12 (dua belas)                                                                serta dokumen yang berkaitan kegiatan
    bulan.                                        •   Menyediakan ruangan dan sarana kerja                 usaha dalam kurun waktu 10 tahun;
                                                      untuk pejabat Bea dan Cukai ;
•   Peminjaman dapat diperpanjang untuk                                                                •   Menyediakan ruangan dan sarana kerja
    paling lama 2 (dua) kali 12 (dua belas)       •   Menyerahkan dokumen yang berkaitan                   untuk pejabat Bea dan Cukai ;
    bulan dan dilakukan pemeriksaan fisik             dengan kegiatannya apabila dilakukan
    serta PDKB wajib mempertaruhkan                   audit oleh DJBC atau Direktorat Jenderal
    jaminan.                                          Pajak.
  •   Menyerahkan dokumen yang berkaitan          c) diekspor kembali; dan/atau;                  •   Apabila berdasarkan hasil audit terdapat
      dengan kegiatannya apabila dilakukan        d) dimasukkan ke KB lainnya.                        selisih kurang atau adanya penggunaan
      audit oleh DJBC atau Direktorat Jenderal                                                        yang tidak sesuai dengan peruntukannya
      Pajak;                                                                                          PDKB bertanggungjawab atas pelunasan
                                                                                                      BM, Cukai, PPN, PPnBM, PPh Pasal 22
  •   Membuat dan mengirim laporan tiga                                                               Impor     yang    terhutangdan    Sanksi
      bulanan kepada Kepala Kantor selambat-                                                          Administrasi berupa denda 100% dari
      lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya                          DAFTAR PUTIH                     pungutan yang terhutang.
      tentang persediaan bahan baku, barang
      dalam proses dan barang jadi.                                                               •   Bila berdasarkan hasil audit kedapatan
                                                                                                      selisih lebih, maka dilakukan pemeriksaan
Catatan                                                                                               lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.
                                                  PDKB dapat dimaksudkan di dalam Daftar
  PDKB dilarang memindahkan barang modal,         Putih apabila :
  peralatan pabrik asal impor yang berhubungan    a) Selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut
                                                      tidak melakukan pelanggaran;
  langsung dengan kegiatan produksi PDKB
  tanpa persetujuan Direktorat Jenderal Bea dan   b) Selalu memenuhi kewajiban pabean dan                     SANKSI UNTUK PKB
  Cukai.                                              perpajakan dengan baik dan tepat waktu;
                                                  c) Hasil Post Audit menunjukkan profil
                                                      perusahaan baik.
                                                  Daftar Putih bagi perusahaan baru berdiri       •   Apabila hasil audit menunjukan hasil
               TANGGUNG JAWAB                     dapat diberikan atas permohonan yang
                                                  bersangkutan dan dicabut apabila di kemudian
                                                                                                      adanya pelanggaran atas ketentuan
                                                                                                      kepabeanan dan mengakibatkan kerugian
                     PKB/PDKB                     hari melanggar salah satu syarat diatas.            hak keuangan negara, maka Menteri
                                                                                                      Keuangan           dapat    membekukan
                                                                                                      persetujuan sebagai PKB atas saran
  PKB/PDKB bertanggung jawab terhadap :                                                               Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
  a) Bea masuk
  b) Cukai
  c) Pajak Pertambahan Nilai (PPN)                                           AUDITING             •   Selain itu Persetujuan sebagai PKB juga
                                                                                                      dapat dibekukan, dalam hal :
  d) Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM)
                                                                                                             a) Berada dalam pengawasan
  e) Pajak Penghasilan Pasal 22 impor (PPh
                                                                                                                 kurator sehubungan dengan
     pasal 22)
                                                                                                                 hutangnya;
  yang terhutang atas barang yang dimasukkan
                                                  •   DJBC      melakukan   auditing   atas                  b) Menunjukan ketidakmampuan
  atau dikeluarkan dari Kawasan Berikat.
                                                      pembukuan, catatan dan dokumen yang                        dalam penyelenggaraan KB.
                                                      berkaitan      dengan      pemasukan/                  c) Pembekuan ijin PKB dapat
  PKB/PDKB dibebaskan dari tanggung jawab
                                                      pengeluaran/ pemindahan/ pencacahan                        diubah menjadi pencabutan ijin
  tersebut diatas dalam hal barang yang ada di
                                                      barang.                                                    atau     dapat     diberlakukan
  KB :
                                                                                                                 kembali, yaitu apabila :
  a) musnah tanpa sengaja; dan/atau;
  b) diekspor; dan/atau;
           d) Tidak      dapat    melunasi               d) Dimusnahkan                dibawah                   kepabeanan di bidang impor
              hutangnya dalam jangka waktu                  pengawasan DJBC.                                     dan cukai;atau
              yang ditetapkan;                                                                                d) Dimusnahkan        dibawah
           e) Tidak        mampu       lagi       •   Apabila jangka waktu diatas tidak dipenuhi                 pengawasan DJBC.
              mengusahakan KB.                        maka      barang    yang     bersangkutan
                                                      dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.    •   Apabila jangka waktu diatas tidak dipenuhi
•   Pembekuan     tersebut  diatas dapat                                                               maka      barang    yang     bersangkutan
    diberlakukan kembali bila PKB telah                                                                dinyatakan sebagai barang tidak dikuasai.
    mampu melunasi hutangnya dan telah
    mampu kembali mengusahakan KB.                         SANKSI UNTUK PDKB                       •   Barang dan/atau bahan yang berada di
                                                                                                       PDKB yang rusak atau busuk, PDKB
•   Persetujuan PKB dicabut dalam hal :                                                                wajib :
           a) Dalam 12 (dua belas) bulan                                                                      a) Diekspor kembali; dan/atau
              berturut-turut tidak melakukan      •   Persetujuan PDKB dapat dicabut apabila :                b) Dimusnahkan       di     bawah
              kegiatan;                                      a) Dalam 12 (dua belas) bulan                       pengawasan kepala kantor;
           b) Persetujuan usaha industri tidak                  berturut-turut tidak melakukan                   dan/atau
              berlaku lagi;                                     kegiatan usaha industri untuk                 c) Dimasukkan    untuk     dipakai
           c) Dinyatakan pailit berdasarkan                     tujuan ekspor;                                   berdasarkan harga penyerahan.
              keputusan pengadilan;                          b) Persetujuan usaha industri tidak
           d) Bertindak tidak jujur dalam                       berlaku lagi;                          •   Barang sisa dan/atau potongan dari
              usahanya;                                      c) Dinyatakan pailit berdasarkan              PDKB dapat :
           e) Setelah proses pembekuan,                         keputusan pengadilan;                         a) Dikeluarkan ke DPIL dengan
              tidak melaksanakan kewajiban                   d) Bertindak tidak jujur dalam                      melunasi BM, Cukai, PPN,
              yang diharuskan;                                  usahanya;                                        PPnBM, PPh Pasal 22 Impor
           f) Atas permohonan sendiri.                       e) Persetujuan PKB dicabut;                         sepanjang telah memenuhi
                                                             f) Atas permohonan sendiri.                         ketentuan          tatalaksana
           Pencabutan persetujuan diatas                                                                         kepabeanan dibidang
           ditetapkan oleh Menteri Keuangan.                 Pencabutan persetujuan diatas                    b) Impor dan cukai dengan
                                                             ditetapkan oleh Menteri Keuangan.                   menggunakan pemberitahuan
•   Barang      modal    dan/atau     peralatan                                                                  pabean;
    perkantoran milik PKB yang telah dicabut      •   Barang modal atau peralatandan/atau                     c) Dimusnahkan            dibawah
    ijinnya, dalam waktu 30 hari sejak tanggal        barang dan/atau bahan milik PDKB yang                      pengawasan Pejabat Bea dan
    pencabutannya harus :                             ijinnya dicabut, dalam waktu 30 hari sejak                 Cukai yang mengawasi KB
         a) Diekspor kembali;                         tanggal pencabutannya harus :                              yang bersangkutan.
         b) Dipindahkan kepada PKB lain;                      a) Diekspor kembali;
         c) Dikeluarkan ke DPIL dengan                        b) Dipindahkan kepada PDKB lain;
            membayar BM, PPN, PPnBM, PPh                      c) Dikeluarkan ke DPIL dengan
            Pasal 22 Impor sepanjang telah                        membayar BM, PPN, PPnBM,
            memenuhi tatalaksana kepabeanan                       PPh Pasal 22 Impor sepanjang
            di bidang impor dan cukai;atau                        telah memenuhi tatalaksana

								
To top