Docstoc

Tugas Makalah Sosiologi _kemiskinan_

Document Sample
Tugas Makalah Sosiologi _kemiskinan_ Powered By Docstoc
					Tugas Makalah Sosiologi (kemiskinan)
                        Mata Kuliah : Sosiologi dan Poltik

                        Dosen : Muhammad Burhan Amin

 Topik Tugas : Masalah Sosial Sebagai Inspirasi Perubahan (Kasus Kemiskinan)
                         dan Upaya Pemecahannya

                                  Kelas : 1- EB19

                           Dateline Tugas : 6 Maret 2010

                     Tanggal Penyerahan Tugas : 6 Maret 2010

                               PERNYATAAN

Dengan ini kami menyatakan bahwa seluruh pekerjaan dalam tugas ini kami buat sendiri
                  tanpa meniru atau mengutip dari tim / pihak lain.

  Apabila terbukti tidak benar, kami siap menerima konsekuensi untuk mendapat nilai
                              1/100 untuk mata kuliah ini.

                                   Penyusun

     NPM                       Nama Lengkap                            Tanda Tangan
   24209206                  YUSUF EKA RYANDI

                            Program Sarjana Akuntansi

                          UNIVERSITAS GUNADARMA

                                    Tahun 2010

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya saya
dapat menyelesaikan makalah tentang MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI
PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) dan UPAYA PEMECAHANNYA.

Dalam makalah ini saya membahas lebih dalam tentang MASALAH SOSIAL SEBAGAI
INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS KEMISKINAN) dan UPAYA
PEMECAHANNYA. Mulai dari latar belakang kemiskinan hingga upaya untuk
mengatasi kemiskinan di Indonesia.
Saya berharap makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya menyadari bahwa
makalah ini masih jauh dari baik. Oleh karena itu, saran dan kritik sangat saya harapkan.

                                                                    Bekasi, 4 Maret 2010

                                                                                Penyusun

Daftar isi

Halaman
Depan……………………………………………………………………………… i

Kata
Pengantar……………………………………………………………………………… ii

Daftar
Isi…………….……………………………………………………………………… iii

BAB 1

I. MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS
KEMISKINAN) DAN UPAYA PEMECAHANNYA

A. INTENSITAS DAN KOMPLEKSITAS MASALAH

-
Pendahuluan………………………………………………………………………………..
1

- Definisi
Kemiskinan……………………………………………………………………….. 2

B. LATAR BELAKANG MASALAH

- Penyebab
Kemiskinan……………………………………………………………………… 3

C. PENANGANAN MASALAH BERBASIS MASYARAKAT

- Penanganan masalah berbasis
masyarakat………………………………………………… 4

D. UPAYA PENANGANAN
MASALAH…………………………………………………. 5

E. PENUTUP
- Kesimpulan dan
Referensi…………………………………………………………………. 6

BAB 1

MASALAH SOSIAL SEBAGAI INSPIRASI PERUBAHAN (KASUS
KEMISKINAN) DAN UPAYA PEMECAHANNYA

A. Intensitas dan Kompleksitas Masalah

1. Pendahuluan

Di dalam masalah kemiskinan terkait dengan konsep standar hidup, pendapatan,
distribusi pendapatan, stratifikasi sosial, struktur sosial dan bentuk diferensiasi sosial
yang lain. Di dalam pengukuran tingkat kemiskinan, konsep taraf hidup (level of living)
misalnya, tidak cukup dilihat dari sudut pendapatan, akan tetapi juga perlu melihat faktor
pendidikan, kesehatan, perumahan dan kondisi sosial yang lain. Kenyataan tersebut
mengakibatkan pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat kemiskinan juga
bervariasi.Masalah sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan
atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan
antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti
kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.Masalah sosial muncul akibat
terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang
ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana
alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki
kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah
masyarakat, dan lain sebagainya.

Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) jenis faktor, yakni antara lain :

1. Faktor Ekonomi : Kemiskinan, pengangguran, dll.

2. Faktor Budaya : Perceraian, kenakalan remaja, dll.

3. Faktor Biologis : Penyakit Menular , Keracunan, dll.

4. Faktor Psikilogis : Penyakit syaraf , aliran sesat , dll.

Masalah sosial di Indonesia terjadi seperti lingkaran setan, Pemerintah telah membuat
peraturantentangakan memberi denda pada orang yang bersedekah pada pengemis, dan
pemerintah juga sibuk dengan kebijakan-kebijakan yang telah dan akan dibuat yang
berkaitan dengan masalah sosial yang terjadi di Indonesia seperti PNPM Mandiri, Kredit
Usaha Rakyat (KUR).

Masalah sosial yang sangat terasa di saat sekarang ini adalah realita kemiskinan yang
dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kita semua menyadari bahwa kemiskinan
merupakan salah satu masalah sosial di Indonesia yang tidak mudah untuk diatasi.
Beragam upaya dan program dilakukan untuk mengatasinya tetapi masih banyak kita
temui permukiman masyarakat miskin hamper di setiap sudut kota.Keluhan yang paling
sering disampaikan mengenai pemukiman masayarakat miskin tersebut adalah rendahnya
kualitas lingkungan yang dianggap sebagai bagian kota yang mesti disingkirkan.

Melihat kenyataan tersebut, usaha untuk memahami dan kemudian menangani berbagai
masalah sosial tadi akan mempunyai dampak yang sama dengan usaha untuk
mempercepat laju proses perubahan itu sendiri. Ibaratnya orang mendorong mobil, usaha
menghilangkan gunduk-gundukan tanah di jalan yang menghambat jalannya mobil,
mempunyai pengaruh yang sama terhadap laju jalannya mobil dibandingkan apabila
harus menambah jumlah orang yang mendorong mobil tersebut.

2. Definisi Kemiskinan

Pengertian konvensional kemiskinan hanya berdimensi tunggal: pendapatan kurang,
distribusi kekayaan tidak merata, menyebabkan seseorang atau keluarga tidak mampu
memenuhi kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari. Parameter pokok untuk
mengetahui kekurangan pendapatan adalah pengeluaran rumah tangga yang amat rendah,
bahkan untuk mencukupi kebutuhan konsumsi.Di sini ada dua isu sentral. Pertama,
ketersediaan lapangan kerja. Kedua, upah minimum yang menjadi instrumen penting
guna melihat tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Maka, pendekatan dalam
memahami fenomena kemiskinan pun bervariasi.Pertama, menggunakan model
perbandingan antarlapisan sosial yang bertujuan menjelaskan fakta-fakta empiris
perbedaan distribusi pendapatan berdasar kelompok masyarakat. Kedua, menerapkan
model regresi guna mengukur upah pekerja berdasar teori modal manusia, merujuk
pandangan ahli ekonomi ketenagakerjaan, seperti Becker (1964), Schultz (1963, 1971),
dan Mincer (1974).Pengertian konvensional kemiskinan ini lalu dikoreksi. Makna
kemiskinan diperluas tak hanya menyangkut kesenjangan pendapatan. Pada pertengahan
1980-an muncul rumusan definisi baru: ”Kemiskinan harus dimaknai: orang, keluarga,
dan sekelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan sumber daya—material, sosial,
dan budaya—sehingga menghalangi mereka untuk dapat hidup layak menurut ukuran
paling minimal di suatu negara tempat mereka bermukim” (Komisi Eropa, 1984).

Ekonom Amartya Sen juga mengenalkan makna kemiskinan secara lebih luas, yakni
ketidakmampuan manusia, yang ditandai pendidikan rendah, tak berpengetahuan, tak
berketerampilan, tak berdayaan. Bahkan, Sen menyentuh dimensi politik: ketiadaan
kebebasan dan keterbatasan ruang partisipasi, yang menghalangi warga untuk terlibat
proses pengambilan kebijakan publik. Dalam situasi demikian, masyarakat ada dalam
posisi tidak setara untuk mendapatkan akses ke sumber-sumber ekonomi produktif
sehingga terhalang untuk memperoleh sesuatu yang menjadi hak mereka (lihat
Development as Freedom, 1999).

B. Latar Belakang Masalah
Untuk memahami masalah kemiskinan lebih lanjut perlu diketahui dan ditelusuri latar
belakangnya. Dengan memahami latar belakangnya akan lebih mudah diindetifikasi sifat,
keluasan dan kedalaman masalahnya. Dalam proses berikutnya, pemahaman latar
belakang masalahnya ini juga sangat bermanfaat guna menentukan langkah-langkah
sebagai upaya menanganinya.

Kemiskinan merupakan akibat dari sifat malas, kurangnya kemampuan intelektual,
kelemahan fisik, kurangnya ketrampilan dan rendahnya kemampuan untuk menanggapi
persoalan disekitarnya. Dalam perkembangan lebih lanjut, pandangan ini juga
memasukkan faktor individual lain berupa adopsi budaya kemiskinan dan rendahnya
need for achievement sebagai faktor penyebab kemiskinan (Hardiman and
Midgley,1982:51), pendek kata kemiskinan lebih dilihat dari cacat dan kelemahan
individual. Sebagai misal, karena mempunyai sifat pemalas maka terjadi segan untuk
bekerja keras guna meningkatkan kondisi kehidupannya. Demikian juga karena
kemampuan intelektual dan pengetahuannya rendah mengakibatkan kurang mampu
unutuk mengantisipasi berbagai peluang ekonomis yang terbuka, sehingga membuat
pendapatannya tetap rendah dibandingkan anggota masyarakat yang lain.

Intinya ada 5 faktor yang menyebabkan kemiskinan, yaitu :

- Faktor individual                               – Faktor Struktural

- Faktor Keluarga                                 – Faktor sub budaya

- Faktor Agensi

C. Penanganan Masalah Berbasis Masyarakat.

Apabila studi masalah sosial dianggap sebagai suatu proses, maka penanganan
kemiskinan sebagai salah satu bentuk masalah sosial selalu terkait dengan pemahaman
terhadap latar belakang atau faktor-faktor yang di anggap sebagai sumber
masalah.Strategi dan pendekatan dalam nenangani masalah akan sangat di tentukan oleh
pendekatan yang sangat di tentukan oleh pendekatan dalam menangani masalah akan
sangat ditentukan oleh pendekatan yang digunakan dalam memahami latar belakang
masalanya.Sebagaimana sudah di uraikan sebelumnya maka strategi pembangunan
masyarakat dalam menangani kemiskinan akan sangat di pengaruhi oleh pendekatan
dalam memahami latar belakang dari sumber masalahnya.

Dalam hal ini upaya pembangunan masyarakat akan lebih di titik beratkan pada
peningkatan kualitas manusianya sehingga dapat berfungsi lebih efektif dalam upaya
peningkatan taraf hidupnya.Sementara itu apabila kemiskinan dianggap merupakan
akibat dari kelemahan struktur dan sistem maka strategi penanganan kemiskinan lebih di
titikberatkan pada perubahan sistem dan perubahan struktural.Di samping itu perubahan
struktural juga di maksutkan sebagai upaya pemberdayaan lapisan miskin sehingga akan
memberi peluang yang lebih besar dalam proses pengambilan keputusan maupun dalam
posisi tawar.
Dalam kaitannya dengan pembangunan masyarakat desa, Long (1977: 144)
mengetegahkan adanya dua pendekatan utama.pendekatan ini tidak melakukan perubahan
mendasar dalam sistem dan struktur sosial sehingga memungkinkan kesinambungan dan
bertahannya institusi sosial dan sistem pemilikan tanah.Di banding pertanian pendekatan
ini pernah diimplementasikan secara luas dalam bentuk revolusi hijau, yang di indonesia
salah satunya dalam program bimas dam inmas.Dengan cara tersebut dapat terwujud
dengan adanya redistribusi penguasaan resources yang memungkinkan berkurangnya
konsentrasi penguasaan pera petani, dapat bekerja bagi tanah miliknya sendiri.

Kecenderungan tersebut juga menjadi bahan pemikiran berbagai lembaga penyandang
dana internasional yang memberikan bantuan pembangunan kepada negara-negara
sedang berkembang. Mereka mengharapkan agar bantuan tersebut lebih banyak
dimanfaatkan untuk kelompok sasaran lapisan masyarakat yang paling membutuhkan
yaitu mayoritas penduduk miskin. Untuk maksud tersebut selama dasawarsa 1970-an
muncul tiga strategi dasar.

3 strategi dasar tersebut adalah    :

   1. Bantuan di salurkan ketempat mayoritas penduduk miskin melalui program
      pembangunan desa terpadu
   2. Bantuan dipusatkan untuk mengatasi cacat standar kehidupan orang-miskin
      melalui program bantuan dasar manusia
   3. Bantuan dipusatkan kepada kelompok yang mempunyai ciri-ciri sosioekonomi
      melalui proyek yang sengaja dirancang untuk masyarakat khusus
      tertentu.(Rondiinelli, 1990: 91).

D. Upaya Penanganan Masalah Kemiskinan

Pembangunan sosial di Indonesia, hakekatnya merupakan upaya untuk merealisasikan
cita-cita luhur kemerdekaan, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum dan
mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasca kemerdekaan, kegiatan pembangunan telah
dilakukan oleh beberapa rezim pemerintahan Indonesia. Mulai dari rezim Soekarno
sampai presiden di era ini yakni Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono yang terpilih
dalam pemilihan umum langsung pertama.

Namun demikian, harus diakui setelah beberapa kali rezim pemerintahan berganti, taraf
kesejahteraan rakyat Indonesia masih belum maksimal. Pemenuhan taraf kesejahteraan
sosial perlu terus diupayakan mengingat sebagian besar rakyat Indonesia masih belum
mencapai taraf kesejahteraan sosial yang diinginkannya. Upaya pemenuhan kesejahteraan
sosial menyeruak menjadi isu nasional. Asumsinya, kemajuan bangsa ataupun
keberhasilan suatu rezim pemerintahan, tidak lagi dilihat dari sekedar meningkatnya
angka pertumbuhan ekonomi. Kemampuan penanganan terhadap para penyandang
masalah kesejahteraan sosial pun menjadi salah satu indikator keberhasilan
pembangunan. Seperti penanganan masalah kemiskinan, kecacatan, keterlantaran,
ketunaan sosial maupun korban bencana alam dan sosial.
Kemajuan pembangunan ekonomi tidak akan ada artinya jika kelompok rentan
penyandang masalah sosial di atas, tidak dapat terlayani dengan baik. Bahkan muncul
anggapan jika para penyandang masalah sosial tidak terlayani dengan baik, maka bagi
mereka kemerdekaan adalah sekedar lepas dari penjajahan? Seharusnya kemerdekaan
adalah lepas dari kemiskinan?.

Untuk itu pembangunan bidang kesejahteraan sosial terus dikembangkan bersama dengan
pembangunan ekonomi. Tidak ada dikotomi di antara keduanya. Hal ini selaras dengan
apa yang dikemukakan Nancy Birdsal (1993) yang mengatakan bahwa pembangunan
ekonomi adalah juga pembangunan sosial. Tidak ada yang utama diantara keduanya.
Pembangunan ekonomi jelas sangat mempengaruhi tingkat kemakmuran suatu negara,
namun pembangunan ekonomi yang sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar, tetap
tidak akan mampu menjamin kesejahteraan sosial pada setiap masyarakat. Bahkan
pengalaman negara maju dan berkembang seringkali memperlihatkan jika prioritas hanya
difokuskan pada kemajuan ekonomi memang dapat memperlihatkan angka pertumbuan
ekonomi. Namun sering pula gagal menciptakan pemerataan dan menimbulkan
menimbulkan kesenjangan sosial. Akhirnya dapat menimbulkan masalah kemiskinan
yang baru. Oleh karenanya penanganan masalah kemiskinan harus didekati dari berbagai
sisi baik pembangunan ekonomi maupun kesejahteraan sosial.

Oleh karena itu selaras dengan prioritas dan kesepakatan dunia. Maka program
Departemen Sosial juga menempatkan kemiskinan sebagai prioritas utama yang harus
ditangani. Alokasi Anggaran Departemen Sosial tahun 2006 lebih dari 2,2 triliun rupiah,
telah dialokasikan pada 5 kelompok sasaran dimana alokasi terbesar untuk kemiskinan,
lebih dari Rp. 566 milyar. Keterlantaran Rp 207 milyar. Kecacatan Rp 54 milyar.
Ketunaan sosial 41 milyar dan bencana alam dan sosial Rp. 500 milyar.

Dalam pengurangan kemiskinan, kepercayaan pemerintah juga makin diberikan kepada
Departemen Sosial sebagai penanggung jawab anggaran program Subsidi Langsung
Tunai (SLT) yang disalurkan langsung kepada penduduk miskin beberapa waktu lalu.
Program itu kini berganti menjadi Bantuan Tunai Bersyarat (BTB) dengan nama:
Program Keluarga Harapan (PKH). Ketika itu, program SLT banyak menimbulkan pro
dan kontra. Namun harus pula diakui bahwa program itu telah berhasil dilihat dari sisi ;
Pertama ; berhasil menjaga si miskin tidak goncang/panik? menghadapi kenaikan harga
BBM. Bahkan ia menjadi tenang ketika ia mendapatkan sedikit harapan? dari bantuan
SLT. Jika diasumsikan hanya untuk pengganti konsumsi BBM saja (bukan untuk
konsumsi lainnya), uang rp 100/bulan cukup memadai bagi mereka. Kedua ; behasil
memberikan pertolongan secara cepat, tanpa prosedur berbelit. Ketiga ; membuktikan
kepercayaan Pemerintah kepada rakyat untuk menerima secara langsung dan
menggunakan dananya sesuai kebutuhan. Kita berharap Program BTB PKH sekarang ini
mampu menjadi koreksi terhadap SLT sehingga pertolongan darurat kepada si miskin
semakin mengena pada tujuan yang diharapkan.

Hulme dan Turner (1990) berpendapat bahwa pemberdayaan mendorong terjadinya suatu
proses perubahan sosial yang memungkinkan orang-orang pinggiran yang tidak berdaya
untuk memberikan pengaruh yang lebih besar di arena politik secara lokal maupun
nasional. Oleh karena itu pemberdayaan sifatnya individual sekaligus kolektif.
Pemberdayaan juga merupakan suatu proses yang mengangkat hubungan
kekuasaan/kekuatan yang berubah antara individu, kelompok dan lembaga-lembaga
sosial.

Adapun konteks keterberdayaan itu dapat mencakup (1) Perubahan sikap ; masyarakat
miskin didorong, dibimbing dan dibantu kearah perilaku prososial yang normatif. (2)
Peningkatan partisipasi sosial; Masyarakat yang merupakan sasaran kebijakan
kesempatan turut berpartisipasi, bukan saja dalam hal mengambil keputusan-keputusan
khusus, tetapi juga dalam hal merumuskan definisi situasi yang merupakan dasar dalam
pengambilan keputusan. Sehingga arah pembangunan menjadi berpihak pada masyarakat
khususnya masyarakat miskin. (3) Solidaritas sosial ; pemberdayaan sosial mampu
menciptakan suatu kondisi atau keadaan hubungan antara individu/kelompok yang
didasarkan pada perasaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama serta diperkuat
oleh pengalaman emosional bersama.(4) Peningkatan kondisi ekonomi warga masyarakat
; melalui pemberdayaan sosial diharapkan terjadi peningkatan kondisi ekonomi dan
peningkatan pendapatan warga, khususnya warga miskin. (5) Peningkatan pelaksanaan
fungsi-fungsi keluarga miskin ; lembaga keluarga miskin adalah juga sasaran pokok
dalam pengentasan kemiskinan yang tujuannya untuk mengembalikan fungsi keluarga
yang diharapkan, dimana fungsi ini semakin memudar seiring dengan ketidakmampuan
menampilkan fungsi sosial warga miskin (6) Perubahan orientasi nilai budaya ; dari
keseluruhan aspek pemberdayaan dalam rangka pengentasan kemiskinan, maka
perubahan orientasi nilai budaya menjadi muaranya yang tentunya memerlukan proses
yang tidak mudah. Perubahan dari sifat warga miskin seperti, apatis, malas, masa bodoh,
menghalalkan segala cara, menuju pada orientasi nilai budaya yang prososial menjadi
tujuan utama pada pengentasan kemiskinan.

E. Penutup

- Kesimpulan

Penanganan kemiskinan memerlukan keterlibatan semua fihak. Lintas fungsi maupun
lintas sektor. Oleh karena itu, upaya sinergi perlu terus dilakukan agar tidak terjadi saling
tumpang tindih dalam penanganannya. Tentunya langkah awal ke arah itu dapat
dilakukan dengan mendasarkan pada data penyandang miskin yang riil dan valid.

Dalam hal ini Departemen Sosial telah merintis data penyandang miskin lengkap
tercantum nama dan alamatnya by name – by address?, Data ini merupakan hasil olah
sahih data SLT terdahulu. Kita berharap data ini menjadi acuan semua pihak yang
berkepentingan dalam penanganan masalah kemiskinan sehinga penanganannya lebih
terpadu, terarah dan mampu mengurangi jumlah penduduk miskin.

Dengan tersedianya data yang jelas dan akurat diharapkan mampu merangsang
keterlibatan seluruh komponen bangsa untuk terlibat aktif dalam penanganan kemiskinan.
Semoga segala upaya kita menangani kemiskinan semakin hari semakin mampu
membawa pada kejayaan bangsa.
- Referensi

http://idorastafara.blogspot.com/2009/11/masalah-sosial-yang-ada-di-masyarakat.html

http://id.shvoong.com/tags/masalah-sosial-dan-upaya-pencegahannya/

http://www.inisiatif.org/index.php?option=com_content&view=article&id=160%3Awaca
na-kemiskinan&catid=31%3Apengelolaan-pengetahuan-pengembangan-
sumberdaya&Itemid=78&lang=in

http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=216&Itemid=7
6

      SOETOMO, Penerbit Pustaka Pelajar, MASALAH SOSIAL DAN UPAYA
       PEMECAHANNYA

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22620
posted:5/27/2010
language:Indonesian
pages:9