Get documents about "Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan berdasarkan PP39/2006
Description
Rapat Kerja Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Provinsi Kalimantan Barat di Kini Hotel-Pontianak, 26 Mei 2010
Shared by: DadangSolihin
Categories
Tags
-
Stats
- views:
- 1111
- posted:
- 5/26/2010
- language:
- Indonesian
- pages:
- 18
Document Sample
www.dadangsolihin.com 2
Materi
Menggabungkan M&E ke dalam Siklus Manajemen Pembangunan
Planning
Budgeting
Implementation
M&E
Jenis-jenis Evaluasi
Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi?
Mengapa Evaluasi Jarang Dilakukan?
Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Pengertian Indikator Kinerja
g j
Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
Perencanaan Pembangunan Kalimantan Barat dalam RPJMN 2010-
2014
www.dadangsolihin.com 3 www.dadangsolihin.com 4
Proses Perencanaan
Pendekatan Politik:
Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana
pembangunan hasil proses politik (public choice theory of
planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D.
Proses Teknokratik:
Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh
lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional
bertugas untuk itu.
Partisipatif:
Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders,
antara lain melalui Musrenbang.
Proses top-down dan bottom-up:
Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.
www.dadangsolihin.com 5 www.dadangsolihin.com 6
Ruang Lingkup Perencanaan (UU25/2004) y
Syarat Perencanaan
NASIONAL DAERAH
Dokumen Penetapan Dokumen Penetapan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan:
Rencana Pembangunan
R P b UU R
Rencana Pembangunan
P b P d
Perda 1. Tujuan ang dikehendaki.
1 T j an akhir yang dikehendaki
Jangka Panjang Nasional (Ps. 13 Ayat 1) Jangka Panjang Daerah (Ps. 13 Ayat 2)
(RPJP-Nasional) (RPJP-Daerah) 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang
Rencana Pembangunan Per Pres Rencana Pembangunan Peraturan KDH
mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif).
Jangka Menengah (Ps. 19 Ayat 1) Jangka Menengah Daerah (Ps. 19 Ayat 3) 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Nasional (RPJM-Daerah)
(RPJM-Nasional) 4. Masalah-masalah yang dihadapi.
Renstra K t i
R t Kementerian / Peraturan
P t R t Satuan Kerja
Renstra S t K j P t
Peraturan 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta
Lembaga (Renstra KL) Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renstra Pimpinan SKPD
pengalokasiannya.
(Ps. 19 Ayat 2) SKPD) (Ps. 19 Ayat 4)
Rencana Kerja Per Pres Rencana Kerja Pemerintah Peraturan KDH 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya.
Pemerintah (RKP) (Ps. 26 Ayat 1) Daerah (RKPD) (Ps. 26 Ayat 2) 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya.
Rencana Kerja Peraturan Rencana Kerja Satuan Kerja Peraturan
Kementerian / Lembaga Pimpinan KL Perangkat Daerah (Renja Pimpinan SKPD
8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan
(Renja KL) (Ps. 21 Ayat 1) SKPD) ( Ps. 21 Ayat 3)
pelaksanaannya
pelaksanaannya.
www.dadangsolihin.com 7 www.dadangsolihin.com 8
(1/4)
Kegagalan Perencanaan (1/4)
y
Penyusunan perencanaan
tidak tepat, mungkin karena:
informasinya kurang
g p
lengkap,
metodologinya belum
dikuasai,
perencanaannya tidak
realistis sehingga tidak
mungkin pernah bisa
terlaksana
pengaruh politis terlalu besar sehingga pertimbangan-
pertimbangan teknis perencanaan diabaikan.
www.dadangsolihin.com 9 www.dadangsolihin.com 10
(2/4)
Kegagalan Perencanaan (2/4) (3/4)
Kegagalan Perencanaan (3/4)
Perencanaannya mungkin baik, tetapi pelaksanaannya tidak seperti
seharusnya.
Perencanaan mengikuti paradigma yang ternyata tidak sesuai
kegagalan terjadi karena tidak berkaitnya perencanaan dengan kondisi dan perkembangan serta tidak dapat
dengan pelaksanaannya. mengatasi masalah mendasar negara berkembang.
aparat pelaksana tidak siap atau tidak kompeten, Misalnya, orientasi
masyarakat tidak punya kesempatan berpartisipasi sehingga semata-mata pada
tidak mendukungnya. pertumbuhan yang
menyebabkan makin
l b
melebarnya k j
kesenjangan.
Dengan demikian, yang
keliru bukan semata-mata
tetapi
perencanaannya, t t i
falsafah atau konsep di
balik perencanaan itu.
www.dadangsolihin.com 11 www.dadangsolihin.com 12
(4/4)
Kegagalan Perencanaan (4/4) y g
Sistem Perencanaan yang Berhasil
Karena perencanaan diartikan sebagai pengaturan total • Sistem perencanaan yang
kehidupan manusia sampai yang paling kecil sekalipun.
k hid i i li k il k li mendorong berkembangnya
mekanisme pasar dan peran
Perencanaan di sini tidak memberikan serta masyarakat.
kesempatan berkembangnya prakarsa
• Dalam sistem ini perencanaan
individu dan pengembangan kapasitas
dilakukan dengan menentukan
serta potensi masyarakat secara penuh.
sasaran-sasaran secara garis
Sistem ini bertentangan dengan hukum besar.
penawaran dan permintaan karena
• Pelaku utamanya adalah
pemerintah mengatur semuanya.
masyarakat dan usaha swasta.
Perencanaan seperti inilah yang disebut
sebagai sistem perencanaan terpusat
(centrally planned system).
www.dadangsolihin.com 13 www.dadangsolihin.com 14
Perencanaan yang Ideal
• Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat
prosesnya.
dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya
• Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti
pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin
d
adanya k j
kemajuan tterus-menerus d l
dalam k j ht dan
kesejahteraan, d
jangan sampai terjadi kemunduran.
• Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan
l k tidak dapat h
pelaksanaannya tid k d dilihat dari t i i (atau
t hanya dilih t d i satu sisi ( t
sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam
keutuhan konsep secara keseluruhan.
• M d i t
Mengandung sistem yang d
dapat b k b
t berkembang ( learning and
(a l i d
adaptive system).
• Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting).
www.dadangsolihin.com 15 www.dadangsolihin.com 16
Reformasi Sistem Penganggaran 1/2 2/2
Reformasi Sistem Penganggaran
PARADIGMA LAMA PARADIGMA BARU
Visi: Visi:
Melaksanakan rencana Melaksanakan program kerja Paradigma Lama Paradigma Baru
pembangunan lima tahunan Presiden/KDH terpilih
berdasarkan GBHN Penganggaran dengan
Misi: Misi: Penganggaran Berbasis:
Pendekatan:
Penyelenggaraan pemerintahan Pelaksanaan kerangka regulasi, 1. Penganggaran Berbasis
g
1. Pengeluaran Rutin Kinerja
dan b
umum d pembangunan kerangka i
k t i dan
k investasi, d
pelayanan publik yang di 2. Pengeluaran 2. Kerangka Penganggaran
Penganggaran berdasarkan Pembangunan
tuangkan dalam RKP/D Jangka Menengah
pendekatan menurut pengeluaran
rutin dan pengeluaran Anggaran disusun berdasarkan 3.
3 Anggaran Terpadu
pembangunan RKP/D dengan mempertimbang-
kan kemampuan keuangan
negara
www.dadangsolihin.com 17 www.dadangsolihin.com 18
Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM)
Tujuan 1. Menunjukan keterkaitan antara pendanaan dan
Tujuan 1. Pengalokasian sumber daya anggaran yang lebih
prestasi kinerja yang akan dicapai (directly linkages
efisien (allocative efficiency)
between performance and budget);
2. Meningkatkan kualitas perencanaan penganggaran (to
2. Meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam improve quality of planning)
Tujuan
penganggaran (operational efficiency);
Tujuan 3. Lebih fokus terhadap pilihan kebijakan prioritas (best
3.
3 Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas unit kerja policy option)
dalam melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran 4. Meningkatkan disiplin fiskal (fiscal dicipline)
(more flexibility and accountability).
5. Menjamin adanya kesinambungan fiskal (fiscal
Landasan gg pada kinerja (output
1. Alokasi anggaran berorientasi p j ( p sustainability)
Konseptual and outcome oriented);
Landasan 1. Penerapan sistem rolling budget
2. Fleksibilitas pengelolaan anggaran dengan tetap Konseptual 2. Mempunyai baseline (angka dasar)
Landasan menjaga prinsip akuntabilitas (let the manager Landasan 3
3. Adanya mekanisme penyesuaian angka dasar
Konseptual manages);
Konseptual 4. Penetapan Parameter
3. Alokasi anggaran program/kegiatan didasarkan pada
5. Adanya mekanisme usulan tambahan anggaran bagi
tugas-fungsi unit kerja yang dilekatkan pada stuktur
j ( g )
kebijakan baru (additional budget for new initiatives)
function).
organisasi (Money follow function)
www.dadangsolihin.com 19 www.dadangsolihin.com 20
KPJM : Ilustrasi dan Cara Kerja Rolling
Budget
Penghitungan Prakiraan Maju dalam KPJM
Implikasi anggaran
Angka Prakiraan Maju untuk tahun-
2011
tahun berikutnya dihitung berdasarkan:
2012 2013 2014
Kebijakan ditetapkan l k i d tahun berjalan
• alokasi anggaran pada t h b j l
Kegiatan
sbg baseline Prakiraan Prakiraan • disesuaikan dengan tingkat inflasi
(R)APBN On-going yang digunakan dalam APBN
Maju Maju
KPJM Prakiraan
Maju Angka Prakiraan Maju
Multi- untuk tahun-tahun
APBN RAPBN
Prakiraan Prakiraan years berikutnya dihitung
Maju Maju Project berdasarkan formula/
2011 2012
2013 2014
TA 2011 dan Kegiatan
KPJM 2012 - 2014 model yang telah
Ad-hoc ditetapkan sesuai
T0 T+1 T+2 T+3
dengan karakteristik
Catatan : Target
masing-masing
Prakiraan Prakiraan Hasil penghitungan prakiraan maju akan Tahunan
REALISASI APBN RAPBN TA 2012 dan
kegiatan
2011 2012 2013
Maju Maju menjadi baseline pada tahun ybs. yg berbeda
2014 2015 KPJM 2013 - 2015
T-1 T0 T+1 T+2 T+3
www.dadangsolihin.com 22
www.dadangsolihin.com 21
Successful Policy Implementation
III, )
(Edward III, 1980)
1. Communication:
g
berfungsi untuk mensosialisasikan dan memandu p para
pelaksana dalam menjabarkan kebijakan menjadi kegiatan-
kegiatan spesifik.
2. Resources:
SDM (staff),
Informasi (information on how to implement policies),
Sarana dan prasarana (buildings, equipment).
3. Disposition or attitudes:
apa yang dikerjakan,
bagaimana kemampuan untuk mengerjakannya,
keinginan untuk mencapai hasil yang berkualitas.
4. Bureaucratic structure:
diperlukan koordinasi dan kerjasama para pihak yang secara
fungsional terkait dalam proses.
www.dadangsolihin.com 23 www.dadangsolihin.com 24
g
Pengertian M& E
KALBAR
• Pengendalian: Rangkaian kegiatan manajemen untuk
menjamin agar suatu program/kegiatan yang dilaksanakan
sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
• Monitoring: Kegiatan mengamati perkembangan
pembangunan, mengidentifikasi,
pelaksanaan rencana pembangunan mengidentifikasi
serta mengantisipasi permasalahan akan timbul untuk
dapat diambil tindakan sedini mungkin.
• Evaluasi: Rangkaian kegiatan membandingkan realisasi
masukan (input), keluaran (output), dan hasil (outcome)
terhadap rencana dan standar.
• Perencanaan: Proses untuk menentukan tindakan masa
depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan
memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
www.dadangsolihin.com 25 www.dadangsolihin.com 26
Pengendalian Monitoring
Pasal 2-3 Pasal 4-10
• Monitoring pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan terhadap:
– Perkembangan realisasi penyerapan dana,
Pengendalian ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan dan – Realisasi pencapaian target keluaran (output), dan
rencana.
sasaran pembangunan sesuai dengan rencana Kendala dih d i
– K d l yang dihadapi.
• Dilakukan melalui kegiatan monitoring dan pengawasan. • Hasil monitoring disusun dalam bentuk laporan triwulanan.
• Meliputi pelaksanaan program dan kegiatan serta jenis belanja.
No Pejabat Pelaksana Obyek Monitoring
No Pejabat Pelaksana Obyek Pengendalian 1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
2. Gubernur Pelaksanaan Dekonsentrasi
1. Pimpinan K/L Pelaksanaan Renja-K/L
PelaksanaanTugas Pembantuan
2. Gubernur Pelaksanaan Dekonsentrasi
3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan
PelaksanaanTugas Pembantuan
4. Kepala SKPD Provinsi Pelaksanaan Dekonsentrasi
3. Bupati/Walikota Pelaksanaan Tugas Pembantuan 5. Kepala SKPD Kabupaten/Kota Pelaksanaan Tugas Pembantuan
www.dadangsolihin.com 27 www.dadangsolihin.com 28
Mekanisme Monitoring dan Pelaporan
Presiden RI
es de
Evaluasi (1/3)
Pasal 12
Form C Form C Men.DN
Bupati/ Walikota Gubernur 1. Evaluasi pelaksanaan Renja-KL dan RKP:
u.p. B
Bappeda
d u.p. B
Bappeda
d Men.PPN
10 hari setelah 14 hari setelah
triwulan berakhir triwulan berakhir
Menilai keberhasilan pelaksanaan dari suatu program/ kegiatan
5 hari setelah Men.Keu
triwulan berakhir Form C 5 hari setelah berdasar indikator dan sasaran kinerja yang tercantum dalam
Form C triwulan berakhir Men.PAN Form C
Form C Renstra-KL dan RPJM Nasional.
5 hari setelah triwulan berakhir
14 hari setelah 2. Evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional dan Renstra-KL:
triwulan berakhir
Form C Form C Menilai efisiensi, efektivitas, manfaat, dampak, dan keberlanjutan
Kepala SKPD Kepala SKPD Menteri/ Ka. Lemb
dari suatu program.
p g
D Kabupaten/ Kota
Dana P b t
Pembantuan 5 hari Dana DProvinsi t
D k i
Dekonsentrasi 5 hari 10 hari setelah
Form B
(Kabupaten/Kota)
Form B
setelah Form(Provinsi)
B setelah triwulan berakhir
Kementerian/Lembaga 3. Evaluasi dilakukan berdasarkan:
triwulan triwulan
Ka. Unit Kerja
berakhir Ka. Unit Kerja berakhir Ka. Unit Org. sumberdaya yang digunakan;
5 hari setelah
Form A Form A
Form A
triwulan berakhir indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan;
PPTK PPTK Ka. Unit Kerja K/L indikator dan sasaran kinerja hasil outcome untuk program.
Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan
sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan
dekonsentrasi yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota
www.dadangsolihin.com
melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan
29 www.dadangsolihin.com 30
kewenangannya
Evaluasi (2/3) ( )
Evaluasi (2/3)
Pasal 12
4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN/D dilakukan paling sedikit satu kali Tahap Perencanaan Tahap Pelaksanaan Tahap Pasca-Pelaksanaan
dan dilaksanakan paling lambat satu tahun sebelum berakhirnya ( t )
(ex-ante) ( i )
(on-going) (ex-post)
( t)
periode rencana. • dilakukan sebelum • dilakukan pada saat • dilaksanakan setelah
ditetapkannya pelaksanaan pelaksanaan rencana
5. Evaluasi tersebut dilaksanakan berdasarkan: berakhir
rencana rencana
sumberdaya yang digunakan; pembangunan pembangunan • untuk melihat apakah
pencapaian (keluaran/ hasil/
indikator dan sasaran kinerja output untuk kegiatan pokok; • untuk memilih dan • untuk menentukan dampak) program mampu
program.
indikator dan sasaran kinerja outcome untuk program menentukan skala g j
tingkat kemajuan mengatasi masalah
prioritas dari pelaksanaan pembangunan yang ingin
6. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis, obyektif, dan transparan. berbagai alternatif rencana dipecahkan
dan kemungkinan dibandingkan • untuk menilai efisiensi
cara mencapai dengan rencana (keluaran dan hasil
tujuan yang telah yang telah ditentukan dibandingkan masukan),
dirumuskan sebelumnya efektivitas (hasil dan dampak
terhadap sasaran), ataupun
sebelumnya y
manfaat (dampak terhadap
kebutuhan) dari suatu
www.dadangsolihin.com 31 www.dadangsolihin.com program. 32
Evaluasi Renja-KL dan RKP
Renja- Evaluasi Pelaksanaan
Pasal 13-14 Rencana P b
R Pembangunan T h
Tahunan
Renja-
Evaluasi Renja-KL Evaluasi RKP
Menteri/ Laporan Evaluasi
1. Pimpinan K/L melakukan evaluasi Pelaksanaan
pelaksanaan Renja-KL periode
5. Menteri PPN melakukan Kepala Lembaga Evaluasi Renja-KL Evaluasi
evaluasi pelaksanaan Renja-KL
sebelumnya. RKP periode
2. Evaluasi dilakukan terhadap pencapaian sebelumnya berdasarkan 2 Bulan setelah anggaran berakhir
sasaran sumberdaya yang digunakan, laporan hasil evaluasi
Laporan Evaluasi
indikator dan sasaran kinerja keluaran pelaksanaan Renja-KL Menteri
Evaluasi RKP Evaluasi Pelaksanaan
(output) untuk masing-masing kegiatan.
( p ) g g g te sebut
tersebut. Perencanaan RKP
3. Hasil evaluasi digunakan untuk menilai 6. Menteri PPN
pencapaian indikator dan sasaran hasil menggunakan hasil
(outcome). evaluasi RKP tersebut
4 Pi i
4. Pimpinan K/L menyampaikan l
ik laporan guna penyusunan
hasil evaluasi pelaksanaan Renja-KL rancangan RKP untuk
kepada Menteri PPN paling lambat dua periode dua tahun Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program
bulan setelah tahun anggaran berakhir. berikutnya.
www.dadangsolihin.com 33 www.dadangsolihin.com 34
Renstra-
Evaluasi Renstra-KL dan RPJMN Evaluasi Pelaksanaan
P l 15 16
Pasal 15-16
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Renstra-
Evaluasi Renstra-KL Evaluasi RPJMN
3. Menteri PPN melakukan evaluasi RPJMN Menteri/ Laporan Evaluasi
1. Pimpinan K/L melakukan mengunakan hasil evaluasi Renstra-KL Evaluasi Renstra-KL Evaluasi Pelaksanaan
evaluasi terhadap
Kepala Lembaga
tersebut dan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra-KL
pelaksanaan program
l k RKP periode RPJMN yang berjalan.
dalam Renstra-KL.
4. Evaluasi pelaksanaan RPJMN dilakukan 4 Bulan sebelum RPJMN berakhir
2. Hasil evaluasi tersebut untuk menilai pencapaian pelaksanaan Laporan Evaluasi
disampaikan ke Menteri
p strategi pe ba gu a nasional, kebijakan
s a eg pembangunan as o a , eb ja a Menteri e a sa aa
Pelaksanaan
Evaluasi RPJMN E l i
Evaluasi
PPN paling lambat umum, program dan kegiatan pokok, serta Perencanaan RPJMN
empat bulan sebelum kerangka ekonomi makro sebagaimana
RPJMN berakhir. ditetapkan dalam dokumen RPJMN periode Usul Perubahan Program
berjalan.
j
5. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut Pimpinan K/L dapat mengajukan usulan Masukan Evaluasi : indikator dan sasaran kinerja kegiatan dan/atau program
perubahan program kepada Menteri PPN.
www.dadangsolihin.com 35 www.dadangsolihin.com 36
Pelaporan Kegunaan Evaluasi
(Penjelasan PP 39/2006)
Tujuan Pelaporan Periode Pelaporan
• Memberikan umpan balik terhadap
Berkala setiap 3 bulan kebijakan, program dan kegiatan
Untuk memberikan
(triwulan) dan 6 bulan • Menjadikan kebijakan, program dan
informasi yang cepat,
(semester) atau tahunan. kegiatan mampu
tepat, dan akurat kepada
stakeholders sebagai Berjenjang dari satu unit kerja mempertanggungjawabkan penggunaan
bahan pengambilan paling bawah dalam suatu dana publik
keputusan sesuai organisasi sampai kepada
pucuk pimpinan organisasi, • Membantu stakeholders belajar lebih
dengan kondisi yang
serta dari satu tingkat banyak mengenai kebijakan, program dan
terjadi serta penentuan
kebijakan yang relevan. pemerintahan kepada tingkat kegiatan
tinggi.
pemerintahan yang lebih tinggi
Pelaporan dilakukan pula kepada masyarakat baik secara aktif
(melalui media cetak/elektronik) maupun pasif (melalui internet).
www.dadangsolihin.com 37 www.dadangsolihin.com 38
Jenis-jenis Evaluasi
Jenis-
Evaluasi Memberikan Informasi mengenai: menurut waktu pelaksanaan
g
Strategi • Evaluasi formatif:
Apakah yang dilakukan sudah benar? – Dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program
– Bertujuan memperbaiki pelaksanaan program
O
Operasi
i masalah-masalah
– Temuan utama berupa masalah masalah dalam
pelaksanaan program
Apakah cara yang ditempuh sudah benar?
• Evaluasi summatif:
Pembelajaran – Dilaksanakan pada saat pelaksanaan program
Apakah ada cara yang lebih baik? sudah selesai
– Bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan
program
– Temuan utama berupa capaian-capaian dari
pelaksanaan program
www.dadangsolihin.com 39 www.dadangsolihin.com 40
Jenis-
Jenis-jenis Evaluasi (1/2)
Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi? (1/2)
t tujuan
menurut t j
• p
Evaluasi proses: • Setiap tahun dilaksanakan berbagai program, sebagian
Mengkaji bagaimana program berjalan dengan fokus memakan biaya yang besar, tetapi hasil yang sebenarnya
pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery). seringkali tidak diketahui.
• Muncul pertanyaan-pertanyaan:
• Evaluasi biaya-manfaat: – Apakah desain program-program tersebut sudah tepat?
pembelajaran
Mengkaji biaya program relatif terhadap alternatif
penggunaan sumberdaya & manfaat d i program.
b d f t dari – Apakah sumberdaya yang tersedia telah digunakan secara
efisien? akuntabilitas
– Apakah hasil yang dicapai telah sesuai dengan yang
• Evaluasi dampak: diharapkan? pengambilan keputusan
Mengkaji apakah program memberikan pengaruh yg
diinginkan terhadap individu, rumahtangga, masyarakat,
& kelembagaan.
g
www.dadangsolihin.com 41 www.dadangsolihin.com 42
Mengapa Perlu Melakukan Evaluasi? (2/2)
(2/2) Mengapa Evaluasi Jarang Dilakukan?
• Alasan yg sering diajukan adalah bahwa evaluasi:
• Alasan Ekonomi
– biayanya mahal
– Memperbaiki desain & keefektifan program
– menghabiskan banyak waktu
– Realokasi sumberdaya dari program yang kurang ke yang
lebih efektif – secara teknis sulit dilakukan
– temuannya sering bersifat politis
• Alasan Sosial – laporannya sering terlambat
– Meningkatkan transparansi & akuntabilitas • Tetapi alasan yang lebih penting adalah banyak pelaksana
program yang takut bahwa program mereka akan dinilai gagal.
• Alasan Politik
– Meningkatkan kredibilitas pengambilan keputusan
www.dadangsolihin.com 43 www.dadangsolihin.com 44
Perbedaan Monitoring dan Evaluasi
Monitoring Evaluasi
Kerangka Konseptual Evaluasi
menilai kemajuan dalam pelaksanaan memberikan gambaran pada suatu
program y g sedang berjalan
p g yang g j g
waktu tertentu mengenai suatu
program
• Menjadi bagian dari desain program
• Akuntabilitas penyampaian input – Akuntabilitas penggunaan
program sumberdaya • Perencanaan yg baik sejak awal
• Dasar untuk aksi perbaikan • Dukungan dari pemangku kepentingan
• Penilaian keberlanjutan program – Pembelajaran tentang hal-hal yg
dapat dilakukan lebih baik di masa • Menjadi bagian dari tanggung jawab pemimpin program
yad
• Alokasi sumber daya yg memadai
y
• Apakah pelaksanaan sesuai dengan – Relevansi
rencana? – Keberhasilan
• Apakah terdapat penyimpangan? – Keefekifan biaya
• Apakah penyimpangan tsb dapat
dibenarkan? – Pembelajaran
Dilaksanakan terus-menerus atau Umumnya dilaksanakan pada
secara berkala selama program pertengahan dan akhir program
berjalan
www.dadangsolihin.com 45 www.dadangsolihin.com 46
Kriteria Evaluasi Apa implikasi jika tidak ada M&E?
Relevansi Sejauh mana kegiatan sejalan dengan prioritas
dan kebijakan • Berbaha a karena
Berbahaya, karena:
Efektifitas – penilaian kinerja pembangunan dan pengambilan keputusan
Suatu ukuran sejauh mana sebuah kegiatan
terbatas pada ketersedian informasi parsial,
mencapai tujuan
p j
– mekanisme cross-check dan balance (dari masyarakat) tidak
Efisiensi Mengukur keluaran, kualitatif dan kuantitatif,
optimal
dalam hubungan dengan masukan.
• Ide dasar sistem M&E tidak semata-mata berangkat dari tindakan
Dampak Perubahan positif dan negatif yang dihasilkan melakukan atau menyediakan informasi M&E, NAMUN lebih
oleh sebuah intervensi pembangunan, secara difokuskan pada bagaimana penggunaan informasi M&E tersebut.
langsung maupun tidak, disengaja maupun tidak
Keberlanjutan Mengukur apakah manfaat suatu kegiatan dapat
terus dinikmati setelah anggaran tidak diberikan
lagi.
www.dadangsolihin.com 47 www.dadangsolihin.com 48
Kenapa M&E diperlukan? Pengertian Indikator Kinerja
1. Mendukung pembuatan kebijakan (khususnya keputusan anggaran) Indikator Kinerja adalah uraian ringkas dengan menggunakan
yaitu penyusunan anggaran berbasis kinerja & perencanaan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian
nasional. suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati dan ditetapkan
2. Membantu pemerintah dalam:
pengembangan & analisis kebijakan serta dalam pengembangan KEGUNAAN
program; dasar penilaian kinerja, baik dalam tahap perencanaan (ex-ante),
pelaksanaan (on-going), maupun setelahnya (ex-post)
sektor,
mengelola berbagai kegiatan pada tingkat sektor program &
petunjuk kemajuan dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran
kegiatan;
3. Meningkatkan transparansi & akuntabilitas apakah telah
sasaran
mencapai sasaran.
www.dadangsolihin.com 49 www.dadangsolihin.com 50
Pengertian Kinerja Fungsi Indikator Kinerja
Gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu • Memperjelas tentang; what, how, who, and when suatu kegiatan
kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, dilaksanakan
tujuan, misi, dan visi organisasi (LAN, 1999:3)
• Menciptakan konsensus yang dibangun oleh stakeholders
Outcome hasil kerja keras organisasi dalam mewujudkan tujuan
stratejik yang ditetapkan organisasi, kepuasan pelanggan serta • Membangun d
M b k li i dan l i kinerja
dasar pengukuran, analisis, d evaluasi ki j
kontribusinya terhadap perkembangan ekonomi masyarakat (Kane program pembangunan
dan Johnson, 1995)
Perilaku berkarya, penampilan atau hasil karya. Oleh karena itu
kinerja merupakan bentuk bangunan yang multi dimensional,
sehingga cara mengukurnya sangat bervariasi tergantung pada
banyak faktor (Bates dan Holton 1995).
www.dadangsolihin.com 51 www.dadangsolihin.com 52
Kedudukan Indikator Kinerja Logic Model Theory
Hasil pembangunan yang
Apa yang ingin
DAMPAK diperoleh dari pencapaian
Pemantauan outcome diubah
Perencanaan Pelaksanaan
d E l i
dan Evaluasi
Manfaat yang diperoleh dalam
jangka menengah untuk Apa yang ingin
OUTCOME
Metode Penyusunan
beneficieries tertentu sebagai dicapai
Indikator hasil dari output
Kinerja Apa yang dihasilkan
Produk/barang/jasa akhir yang
OUTPUT (barang) atau
dihasilkan
dilayani (jasa)
Kualitatif Kuantitatif
Proses/kegiatan
menggunakan input Apa yang
KEGIATAN menghasilkan output yang
g g dikerjakan
diinginkan
Metode
Sasaran dan Tujuan Pelaksanaan
Sumberdaya yang memberikan Apa yang
INPUT kontribusi dalam digunakan dalam
menghasilkan output bekerja
www.dadangsolihin.com 53 www.dadangsolihin.com
Sumber : Framework for Managing Programme Performance Information, National Treasury, Republic of South Africa, May 2007 54
Indikator Kinerja INPUT Indikator Kinerja OUTPUT
• Indikator Keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu
kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran kegiatan yang
• Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), terdefinisi dengan baik dan terukur.
SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya yang dipergunakan • Oleh karena itu indikator ini harus sesuai dengan lingkup dan sifat kegiatan
untuk melaksanakan kegiatan. instansi.
• Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah Co to
Contoh:
alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana • Jumlah jasa/kegiatan yang direncanakan
stratejik yang ditetapkan
– Jumlah orang yang diimunisasi/ vaksinasi
– p yang
Jumlah permohonan y g diselesaikan
Contoh: – Jumlah pelatihan/ peserta pelatihan
– Jumlah jam latihan dalam sebulan
• Jumlah dana yang dibutuhkan
• Jumlah barang yang akan dibeli/dihasilkan
• Tenaga yang terlibat
– Jml pupuk/obat/bibit yang dibeli
• Peralatan yang digunakan – Jumlah komputer yang dibeli
• Jumlah bahan yang digunakan – Jumlah gedung/jembatan yg dibangun
– meter panjang jalanyang dibangun/rehab
www.dadangsolihin.com 55 www.dadangsolihin.com 56
Contoh:
Indikator Kinerja OUTCOME Ukuran Ki
Uk j Indikator O t
Kinerja I dik t Outcome
• Pengukuran indikator Hasil seringkali rancu dengan pengukuran • Jumlah/ % hasil langsung dari kegiatan
indikator Keluaran. – Tingkat Pemahaman peserta terhadap materi pelatihan
• Indikator outcome lebih utama daripada sekedar output. Walaupun – tingkat kepuasan dari pemohon/pasien (costumer)
produk telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu secara – kemenangan tim dlm setiap pertandingan
outcome kegiatan telah tercapai.
• Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi • Peningkatan langsung hal-hal yg positif
y g g y g
yang mungkin menyangkut kepentingan banyak p
p g y pihak. p
– kenaikan prestasi kelulusan siswa
• Dengan indikator outcome instansi dapat mengetahui apakah hasil – peningkatan daya tahan bangunan
yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat – Penambahan daya tampung siswa
dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan
p g g y g
yang besar bagi masyarakat. • Penurunan langsung hal-hal yang negatif
– Penurunan Tingkat Kemacetan
– Penurunan Tingkat Pelanggaran Lalu lintas
www.dadangsolihin.com 57 www.dadangsolihin.com 58
Indikator Kinerja IMPACT Persyaratan Indikator Kinerja: SMART
• Indikator ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang
diperoleh dari hasil kegiatan. j g g p
• SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi
• Seperti halnya indikator manfaat, indikator dampak juga baru dapat • MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured
diketahui dalam jangka waktu menengah dan panjang.
gets managed”)
• Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran mengapa kegiatan
dilaksanakan, menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan • ATTAINABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and
kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. appropriate collection method)
Contoh:
• RELEVANT (information needs of the people who will
• Peningkatan hal yg positif dlm jk panjang
use the data)
– % Kenaikan Pendapatan perkapita masyarakat
– Peningkatan cadangan pangan • TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right
– Peningkatan PDRB sektor tertentu time to influence many manage decision)
• Penurunan hal yang negatif dlm jk panjang
– Penurunan Tingkat kemiskinan
– Penurunan Tingkat Kematian
www.dadangsolihin.com 59 www.dadangsolihin.com 60
1/2
Isu Spesifik
• Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2008 Provinsi Kalimantan
B t (68,17) l bih rendah d i rata-rata nasional (71 17) j
Barat (68 17) lebih d h dari t t i l (71,17), juga di semua
indikator penyusunnya: usia harapan hidup, angka melek huruf, rata-
rata lama sekolah, serta pengeluaran perkapita.
• P i k t IPM Provinsi K li
Peringkat t Barat berada d t
P i i Kalimantan B t b d pada urutan 29 secara
nasional.
www.dadangsolihin.com 61 www.dadangsolihin.com 62
2/2 1/2
Isu Spesifik Sasaran Pembangunan
• Berdasarkan PDRB 2003-2007, sektor utama di Provinsi Kalimantan
p y pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Barat
1. Tercapainya p
Barat:
B t
sebesar 4,7-5.2 persen pada tahun 2010 dan sebesar 4,8 – 5,4
– Pertanian dalam arti luas: tanaman pangan, perkebunan, peternakan, persen pada tahun 2014.
perikanan, dan kehutanan;
– Perdagangan hotel dan restoran;
Perdagangan, hotel, 2 Menurunnya tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat
2.
– Industri pengolahan nonmigas; sebesar 7,94 - 8,03 persen pada tahun 2010 dan 4,59 – 4,66
persen pada tahun 2014.
• Potensi pengembangan:
– R i potensi l h b did
Rasio t dan
i lahan budidaya d penduduk relatif ti i ki k
d d k l tif tinggi, memungkinkan 3 Menurunnya angka pengangguran di Provinsi Kalimantan Barat
3.
pengembangan sektor pertanian sebesar 5,7 – 6,2 persen pada tahun 2010 dan 4,9 – 5,4 persen
– Pengembangan industri pengolahan nonmigas yang menyerap banyak pada tahun 2014.
tenaga kerja mempunyai elastisitas yang tinggi terhadap pengurangan
kemiskinan
4. Meningkatnya angka rata-rata lama sekolah di Provinsi Kalimantan
Barat sebesar 7,06 tahun pada tahun 2010 dan sebesar 7,42
– Pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian dalam arti luas
(agroindustri) berpeluang memberi dampak positif bagi kawasan perbatasan
tahun pada tahun 2014.
www.dadangsolihin.com 63 www.dadangsolihin.com 64
2/2 1/3
Sasaran Pembangunan Strategi Pembangunan
1. Memelihara dan memulihkan kawasan yang berfungsi lindung dan
y g y
5. Menurunnya angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Barat kritis lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan
sebesar 28 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2010 dan sebesar pemanfaatan sumber daya kehutanan, pertambangan, pertanian,
25 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2014. dan sumber daya kelautan, pesisir dan pulau-pulau kecil, serta
6 Meningkatnya angka harapan hidup di Provinsi Kalimantan Barat
6. mengurangi risiko dampak bencana alam;
sebesar 70,31 tahun pada tahun 2010 dan sebesar 71,04 tahun 2. Mendayagunakan posisi strategis secara geografis yang berdekatan
pada tahun 2014. dengan negara bagian Malaysia di Sarawak dan Sabah dalam
7 Meningkatnya pendapatan per kapita di Provinsi Kalimantan Barat
7. BIMP EAGA;
kerangka kerja sama ekonomi subregional BIMP-EAGA;
sekitar Rp.6.763 ribu pada tahun 2010 menjadi Rp.7.174 ribu pada 3. Mendorong percepatan penanganan kawasan perbatasan
tahun 2014. antarnegara dengan negara Malaysia di Serawak dan Sabah
sebagai beranda depan wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia;
www.dadangsolihin.com 65 www.dadangsolihin.com 66
2/3 Strategi Pembangunan 3/3
Strategi Pembangunan
7. Mendorong berfungsinya pusat-pusat permukiman perkotaan
4. Meningkatkan aksesibilitas internal wilayah Kalimantan Barat untuk sebagai pusat pelayanan jasa koleksi dan distribusi di wilayah
mewujudkan sinergi pengembangan potensi wilayah dan Kalimantan
Kalimantan.
pemerataan tingkat perkembangan antarwilayah melalui 8. Mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Nasional (PKN) kota
percepatan fungsionalisasi jaringan jalan lintas Kalimantan secara Pontianak sebagai pusat pelayanan primer;
terpadu dengan pengembangan jaringan angkutan sungai,
9. Mendorong pengembangan P
9 M d b t K i t Wil h kota
Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) k t
angkutan laut, jaringan jalan rel kereta api dan angkutan udara;
Singkawang, Sambas, Ketapang, Sintang, Sanggau sebagai pusat
5. Mendorong peran kawasan andalan sebagai penggerak pelayanan sekunder;
pengembangan ekonomi wilayah Kalimantan;
10. Mendorong pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) kota
6. Mengembangkan industri pengolahan yang berbasis pada sektor Mempawah, Putussibau, Entikong, sebagai pusat pelayanan
kelautan, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan secara tersier;
berkelanjutan,
berkelanjutan dan industri pariwisata yang berbasis pada
11. Mendorong pengembangan PKSN (Pusat Kegiatan Strategis
penguatan dan pengembangan ekonomi, sosial dan budaya
Nasional) di wilayah Kalimantan, terutama kawasan perbatasan
masyarakat lokal dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
negara, diarahkan untuk mendorong pengembangan Kota Aruk,
Jagoibabang Nangabada Entikong
Jagoibabang, Nangabadau, Entikong.
www.dadangsolihin.com 67 www.dadangsolihin.com 68
Nama : Dadang Solihin
Tempat/Tgl Lahir : Bandung 6 November 1961
Pekerjaan : Direktur Evaluasi Kinerja
Pembangunan Daerah
Bappenas
Alamat Kantor : Jl. Taman Suropati No. 2
Jakarta
J k t 10310
Terima Kasih Telp/Fak Kantor : (021) 392 6248
HP : 0812 932 2202
Email : dadangsol@yahoo.com
Websites :
www.dadangsolihin.com
www.flickr.com/photos/dadangsolihin
www slideshare net/dadangsolihin
www.slideshare.net/dadangsolihin
www.docstoc.com/profile/DadangSolihin
www.dadangsolihin.com 69 www.dadangsolihin.com 70
Related docs
Other docs by DadangSolihin
Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Perspektif Anggaran Berbasis Kinerja - PDF - PDF
Views: 201 | Downloads: 3
Memahami Perencanaan Pembangunan Nasional Sesuai UU 25/2004 Kebijakan Ekonomi Makro Pusat dan Daerah
Views: 1770 | Downloads: 150
Taking the Measure of the Doing Business Indicators An Independent Evaluation 采取营商指标的措施：一项独立评估
Views: 132 | Downloads: 12
Dukungan Direktorat EKPD-Bappenas dalam Percepatan Reformasi Birokrasi untuk Meningkatkan Daya Saing Bangsa di A-CFTA
Views: 681 | Downloads: 7
An Economic View of Indonesian History in the Period of Dutch Colonialism
Views: 114 | Downloads: 15
