Rancu, Alat Berat Dikenai Pajak Kendaraan Bermotor

Document Sample
Rancu, Alat Berat Dikenai Pajak Kendaraan Bermotor Powered By Docstoc
					Rancu, Alat Berat Dikenai Pajak Kendaraan
Bermotor
Senin, 8 September 2008 | 00:41 WIB
Jakarta, Kompas - Penggolongan alat berat sebagai kendaraan bermotor, yang dikenai pajak kendaraan
bermotor, dalam Rancangan Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atau RUU PDRD
dinilai rancu. Alasannya, alat berat tidak beroperasi di jalan umum, menggunakan BBM industri, dan
bagian dari alat produksi.

Ketentuan RUU yang sedang dibahas di DPR itu dipastikan akan mendongkrak biaya produksi beragam
sektor usaha. Keberatan terhadap ketentuan itu disampaikan Asosiasi Jasa Penunjang Pertambangan
Umum Indonesia (Aspindo), Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI), Asosiasi Pemilik dan
Pengusaha Alat Berat dan Alat Konstruksi Indonesia (Appaksi), Indonesia Mining Association (IMA), dan
Perhimpunan Agen Tunggal Alat-alat Berat Indonesia (Paabi).

Ketentuan itu, menurut Ketua Umum Aspindo Tjahyono Imawan, Ketua Umum Appaksi Sjahrial Ong, dan
Ketua Tim Lima Asosiasi Susanto Joseph, semakin memperburuk iklim berusaha di Indonesia.

Tjahyono menjelaskan, penggolongan alat-alat berat sebagai kendaraan bermotor yang dikenai pajak
kendaraan bermotor tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah. Berdasarkan PP itu, muncul sejumlah peraturan daerah tentang pungutan pajak atas alat berat.

Namun, pemungutan pajak kendaraan bermotor terhadap alat berat belum pernah benar-benar efektif
karena pelaku usaha mengajukan uji materi (judicial review) terhadap PP itu ke Mahkamah Agung tahun
2004. MA menerbitkan fatwa yang menyarankan PP dibatalkan.

Departemen Dalam Negeri juga membatalkan Perda Provinsi Lampung No 1/2002 tentang Pajak
Kendaraan Bermotor yang mencantumkan alat-alat berat sebagai obyek pajak.

”Sekarang justru muncul lagi pengenaan pajak kendaraan bermotor untuk alat-alat berat dalam
pembahasan RUU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di DPR,” ujar Sjahrial, Minggu (7/9) di Jakarta.

Sjahrial menambahkan, definisi alat berat yang sangat luas juga akan menimbulkan implikasi serius.
Departemen Perindustrian mendefinisikan alat berat sebagai perlengkapan yang menggunakan tenaga
sendiri lebih dari 1 tenaga kuda. Alat berat digunakan dalam berbagai subsektor industri, termasuk
pertambangan, pertanian, dan konstruksi.

”Di luar negeri, alat berat yang hanya beroperasi di proyek tidak dikenai pajak jalan atau pajak properti
karena alat produksi. Kalau yang lewat jalan umum, misalnya truk tronton, silakan dikenai,” ujarnya.
(DAY)